ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA KEPULAUAN NIAS Sekretariat: Gedung PFN Ruang Editing Room 10 Jalan Otto Iskandardinata No. 125 – 127 Jakarta 13330 Telepon 0812 8632 1777, 0821 2353 8787, Email:
[email protected] Website : www.gpkn.org Facebook: Gerakan Pemuda Kepulauan Nias-GPKN, Twitter: @InfoGPKN
ANGGARAN DASAR GERAKAN PEMUDA KEPULAUAN NIAS (GPKN) PEMBUKAAN Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda atau pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam memainkan peran kepeloporannya, khususnya dalam mencentuskan ide-ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme, seperti pada tahun 1908 yang dikenal dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tahun 1966 lahirnya Orde Baru, tahun 1973 terbentuk KNPI melalui Deklarasi Pemuda Indonesia serta tahun 1998 dengan semangat juang yang kritis, dinamis dan rasional dalam menegakkan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang membawa pada lahirnya era reformasi. Bahwasanya generasi muda merupakan ahli waris penerus perlu mempersiapkan diri sejak dini menjadi kader-kader bangsa yang siap mengisi kemerdekaan Indonesia dengan karya nyata dalam rangka mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari hal ini generasi muda Kepulauan Nias dengan di dasari semangat persatuan dan kesatuan, mendirikan sebuah wadah perjuangan bersama bernama GERAKAN PEMUDA KEPULAUAN NIAS yang digagas oleh Tobias Duha bersama pemuda lainnya dari berbagai Kabupaten/Kota Kepulauan Nias antara lain Kornelius
Halawa, Viktor Putra Fanolo Gulo, Kristiurman Jaya Mendrofa, Nani Martini Daeli, Rohzaman Laia, Natalius Fau, Warisman Jaya Daeli, Elvianus Wau, Ebitwan Buulolo, Juliana Lombu, Kesatuan Laia, Kris Harianto Dachi dan Evan Zebua., yang kemudian nama-nama ini di kenal sebagai Deklarator GPKN. Gerakan Pemuda Kepulauan Nias mempunyai Visi Generasi yang siap berkontribusi nyata bagi pembangunan Kepulauan Nias dan Misi Mewujudkan generasi yang peduli dengan masa depan Kepulauan Nias yang di dasari dengan semangat juang bersama demi tercapainya keberhasilan pembangunan dalam segala bidang. Agar terwujudnya Visi dan Misi di atas dengan di dasari rasa tanggung jawab penuh yang di sertai semangat persatuan dan kesatuan, maka atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda Kepulauan Nias dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PEMUDA KEPULAUAN NIAS sebagai berikut:
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1. 2. 3.
Organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Kepulauan Nias yang selanjutnya disingkat GPKN GPKN didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pusat Organisasi GPKN berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia BAB II ASAS, DASAR, DAN LANDASAN PERJUANGAN Pasal 2 Asas
GPKN berasakan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 3 Dasar Dasar pembentukan GPKN adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990.
Pasal 4 Landasan Perjuangan Landasan perjuangan GPKN adalah Keilmuan, Kebenaran, Keadilan, Kesetaraan dan Kesejahteraan. BAB III STATUS, SIFAT DAN WAWASAN Pasal 5 Status Status GPKN adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau dikenal dengan istilah OKP
Pasal 6 Sifat Organisasi GPKN bersifat: 1. GPKN bersifat mandiri, dan tidak terkait pada salah satu organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik apapun. 2. GPKN terbuka bagi para pemuda Kepulauan Nias secara perorangan
Pasal 7 Wawasan GPKN berwawasan kebangsaaan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
BAB IV TUJUAN, FUNGSI DAN UPAYA Pasal 8 Tujuan Organisasi GPKN bertujuan untuk : 1. Menghimpun Pemuda Kepulauan Nias dimanapun berada untuk bersatu dalam wadah organisasi kemasyarakatan pemuda Kepulauan Nias bernama GPKN 2. Mendorong dan meningkatkan peran para anggotanya sebagai pemikir dan penggerak dalam rangka melanjutkan perjuangan dan semangat membangun demi tercapainya kepentingan dan tujuan pembangunan di Kepulauan Nias secara khusus. 3. Memberikan sumbangan pemikiran positif yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kepulauan Nias Pasal 9 Fungsi Organisasi GPKN berfungsi sebagai : 1. Wadah bagi para anggotanya dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya pemuda Kepulauan Nias 2. Sebagai laboratorium kader pemuda Kepulauan Nias dalam rangka mengembangkan potensi insaniah pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggungjawab guna terjaminnya proses regenerasi dan kesinambungan masa depan bangsa. 3. Penyalur aspirasi, pemikiran atau buah pikiran para anggotanya dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kepulauan Nias.
4. Merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan Nias secara aktif dan terbuka. 5. Berpartisipasi dalam usaha pembangunan serta memberikan rumusan bagi pemecahan masalah-masalah di Kepulauan Nias. 6. Sebagai wadah perjuangan pemuda Kepulauan Nias dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 7. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara benar Pasal 10 Untuk mewujudkan tujuannya GPKN melakukan upaya-upaya : 1. Mempertahankan, mengamankan, dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Membudayakan semangat kejuangan dengan mengaktualisasikan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai spritual, intelektual, dan profesional. 4. Membina persatuan dan kesatuan pemuda Kepulauan Nias dengan semangat kekeluargaan, kesetiakawanan dan kegotong-royongan 5. Mengkaji, meneliti, mengembangkan dan menyebarluaskan karya-karya yang nyata yang dapat diamalkan dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Kepulauan Nias. 6. Mengadakan kerja sama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan serupa, serta mengadakan tukar- menukar informasi tentang kemajuan dan perkembangan disegala aspek kehidupan masyarakat. 7. Mengadakan seminar, diskusi, simpasium, loka karya dan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kehidupan dalam segala aspek. 8. Berpartisipasi dan proaktif dalam mengikuti segala dinamika dan perkembangan kepemudaan yang terjadi di tingkat nasional, regional dan tingkat Internasional, serta menggalang kerjasama persahabatan dalam menciptakan perdamaian yang dinamis dengan pemuda dunia lainnya. 9. Menggalang dan mengembangkan kedayaan pemuda dalam memperjuangkan kepentingan pemuda dalam berbagai dimensi pembangunan Kepulauan Nias secara khusus dan nasional pada umumnya secara adil dan bertanggungjawab dalam rangka kehidupan sosial politik dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. 10. Mengadakan usaha lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan AD/ART GPKN. BAB V KEDAULATAN Pasal 11 Kedaulatan GPKN berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepunuhnya dalam Kongres
BAB VI RUANG LINGKUP ORGANISASI Pasal 12 Ruang lingkup organisasi GPKN meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB VII KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK ANGGOTA Pasal 13 Keanggotaan 1. Anggota GPKN terdiri dari: a. Anggota Biasa b. Anggota Luar Biasa c. Anggota Kehormatan 2. Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajiaban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 Kode Etik Anggota Setiap anggota Gerakan Pemuda Kepulauan Nias (GPKN) dalam tingkah laku dan kehidupannya wajib mengaktualisasikan kode etiknya sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia dan taat kepada kemurnian cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Setia dan taat pada dasar dan tujuan perjuangan bangsa, Pancasila dan UUD 1945. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat dan hati nurani rakyat. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Berpikir dan berkarya guna menunjang terciptanya keadaan dan kesejahteraan rakyat. Berketeladan dan jujur dalam setiap tindak dan tingkah laku. Bersikap dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bertindak dan bersikap sebagai pemersatu bangsa.
BAB VIII ATRIBUT Pasal 15 1. 2.
GPKN mempunyai atribut yang terdiri atas Lambang, Hymne, Mars dan Bendera Organisasi (Panji dan Pataka) Ketentuan mengenai atribut di tetapkan pada awal berdirinya GPKN BAB IX ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 16 Susunan Organisasi
1. GPKN disusun sebagai : a. Tingkat Pusat b. Tingkat Daerah/Provinsi c. Tingkat Cabang Kabupaten/Kota 2. Khusus Wilayah Kepulauan Nias disusun sebagai berikut : a. Tingakat Kabupaten/Kota sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) b. Tingkat Kecamatan sebagai Dewan Pengurus Cabang (DPC) 3. Pembentukan dan Pengesahan Pengurus GPKN a. Pengurus Tingkat Pusat di bentuk dan disaksikan oleh Kongres b. Pengurus Tingkat Daerah dibentuk oleh Konferensi Daerah (Konferda), dan disahkan oleh Pengurus Tingkat Nasional. c. Pengurus Tingkat Cabang dibentuk oleh Konferensi Cabang (Konfercab), dan di sah kan oleh pengurus Tingkat Daerah d. Lembaga dibentuk oleh pengurus Tingkat Pusat untuk melakukan tugas khusus/tertentu. Pasal 17 Kepengurusan 1. Pengurus Tingkat Nasional terdiri dari : a. Dewan Penasehat GPKN b. Majelis Pemuda Kepulauan Nias Tingkat Pusat c. Badan Pengurus Harian Pusat
2. Pengurus Tingkat Daerah terdiri dari : a. Majelis Pemuda Kepulauan Nias Tingkat Daerah b. Badan Pengurus Daerah 3. Pengurus Tingkat Cabang terdiri dari : a. Majelis Pemuda Kepulauan Nias Tingkat Cabang b. Badan Pengurus Harian Cabang Pasal 18 Stuktur Organisasi 1. 2. 3. 4. 5.
Struktur Organisasi GPKN terdiri dari Majelis Pemuda Kepulauan Nias (MPKN) dan Dewan Pengurus. MPKN merupakan forum koordinasi dan guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan GPKN. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi secara vertikal dari pusat sampai tingkat cabang MPKN hanya memiliki sifat koordinasi dari masing – masing tingkat kepengurusan. Khusus di tingkat nasional mempunyai Dewan Penasehat GPKN yang berfungsi untuk memberikan saran-saran dan nasehat kepada pengurus GPKN baik diminta maupun tidak untuk kemajuan GPKN Pasal 19 Hirarki Kepengurusan
Hirarki Kepengurusan Organisasi GPKN, sebagai berikut: 1. Ditingkat Nasional Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP GPKN yang berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Ditingkat Provinsi Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD GPKN yang berkedudukan di ibukota Provinsi. 3. Ditingkat Kabupaten/Kota Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC GPKN yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 4. Khusus di wilayah Kepulauan Nias Kabupaten/Kota dibentuk DPD GPKN dan ditingkat kecamatan DPC GPKN. BAB X PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT Pasal 20 Permusyawaratan Dan Rapat 1. Jenis – jenis permusyawaratan GPKN : a. Kongres b. Kongres Luar Biasa
c. Sidang Paripurna Nasional d. Sidang Paripurna Daerah e. Rapat Pimpinan Nasional f. Rapat Kerja Nasional g. Konferensi Daerah (Konferda) h. Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) i. Rapat Pimpinan Daerah j. Rapat Kerja Daerah k. Konferensi Cabang (Konfercab) l. Rapat Pimpinan Cabang m. Rapat Kerja Cabang 2. Jenis – jenis rapat GPKN: a. Rapat Pleno Dewan Pengurus b. Rapat Harian Dewan Pengurus c. Rapat Koordinasi atau Konsultasi d. Rapat Komisi Dewan Pengurus e. Rapat Konsultasi DPP dengan Dewan Penaset GPKN f. Rapat Konsultasi Dewan Pengurus dengan MPKN BAB XI KONGRES DAN SIDANG PARIPURNA Pasal 21 Kongres 1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi GPKN ditingkat nasional. 2. Kongres diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Kongres berwenang: a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas permintaan dua pertiga jumlah Pengurus Daerah. b. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DPP GPKN. c. Menetapkan Program Kerja Nasional dan Kebijakan Organisasi. d. Memilih dan menetapkan komposisi pengurus DPP GPKN, Dewan Penasehat GPKN dan MPKN. 4. Kongres diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya DPP GPKN 5. Materi Kongres disiapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional. Pasal 22 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah keseluruhan Dewan Pengurus Daerah GPKN.
2. Wewenang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 3 Angggaran Dasar ini. Pasal 23 Konferensi Daerah 1. Konferensi Daerah (Konferda) adalah pemegang kekuasaan tertinggi GPKN ditingkat DPD. 2. Konferda diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Konferda berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DPD GPKN. b. Menetapkan Program Kerja dan Kebijakan Organisasi ditingkat Daerah. c. Memilih dan menetapkan komposisi pengurus DPD GPKN, MPKN tingkat Daerah dan disahkan oleh DPP GPKN. 4. Konferda diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya DPD GPKN 5. Materi Konferda disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah. Pasal 24 Konferensi Daerah Luar Biasa 1.
2.
Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah keseluruhan Dewan Pengurus Cabang GPKN. Wewenang Konferensi Daerah Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat 3 Angggaran Dasar ini. Pasal 25 Konferensi Cabang
1. Konferensi Cabang (Konfercab) adalah pemegang kekuasaan tertinggi GPKN ditingkat DPC. 2. Konfercab diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Konfercab berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DPC GPKN. b. Menetapkan Program Kerja dan Kebijakan Organisasi ditingkat Daerah. c. Memilih dan menetapkan komposisi pengurus DPC GPKN, MPKN tingkat Cabang dan disahkan oleh DPD GPKN yang diteruskan kepada DPP GPKN. 4. Konfercab diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya DPC GPKN 6. Materi Konfercab disiapkan melalui Rapat Pimpinan Cabang. Pasal 26 Sidang Paripurna 1. Sidang Paripurna Nasional (SIPURNAS) merupakan forum tertinggi kedua setelah Kongres, antara Pengurus Tingkat Daerah dengan Pengurus Tingkat Pusat.
2. Sidang Paripurna Daerah (SIPURDA) merupakan forum musyawarah tertiggi kedua setelah Konferensi Daerah (Konferda), antara Pengurus Tingkat Cabang dan Pengurus Tingkat Daerah. BAB XII TATA TERTIB DAN DISIPLIN ORGANISASI Pasal 27 Tata Tertib Guna menunjang disiplin organisasi, maka ditertibkan peraturan-peraturan Organisasi yang akan ditetapkan tersendiri oleh Badan Pengurus Harian Pusat. Pasal 28 Disiplin Organisasi 1. 2. 3.
Apabila ada pengurus yang melakukan pelanggaran maka organisasi berhak dan berwenang untuk melakukan proses dan pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ada yang bersifat kode administratif, bersifat kode etik dan hukum Hal yang berkaitan dengan sanksi yang bersifat administratif dan hukum akan di atur dalam Peraturan Organisasi (PO) BAB XIII KEUANGAN ORGANISASI Pasal 29
Harta kekayaan organisasi diperoleh dari: 1. 2. 3.
Uang pangkal dan iuran anggota Sumbangan yang tidak mengikat Pendapatan lain yang sah yang tidak bertentangan dengan AD/ART Pasal 30
1. 2. 3.
Semua harta kekayaan organisasi (harta bergerak dan tidak bergerak) adalah milik organisasi. Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah milik Organisasi GPKN Pertanggung jawaban kekayaan organisasi sesuai tingkatannya secara transparan dan wajib di ketahui setiap Dewan Pengurus.
BAB XIV HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 31 1.
2.
3.
GPKN dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan perundang – undangan yang berlaku. GPKN memandang bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Organisasi Masyarakat Kepulauan Nias yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mitra kerja strategis yang dapat berisnergi bersama-sama untuk memajukan masyarakat Kepulauan Nias secara keseluruhan. GPKN wajib menyampaikan saran positip bahkan kritik baik pemerintah pusat, daerah bahkan pemerintah yang ada di Kepulauan Nias secara khusus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kepulauan Nias BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 32
Pembubaran GPKN hanya dapat dilakukan: 1. Melalui Sidang Istimewa Pimpinan Nasional yang khusus diadakan / dilakukan untuk hal itu dan dihadiri oleh 2/3 seluruh pengurus aktif. 2. Keputusan seluruh anggota Deklarator Organisasi GPKN BAB XVI PERATURAN PERALIHAN Pasal 33 1. GPKN didirikan oleh Penggagas dan Deklarator yang nama-namanya tertuang dalam Pembukan Anggaran Dasar. 2. Dewan Deklarator dapat dibentuk sewaktu-waktu, tugas dan wewenang akan di atur pada saat terbentuk.
BAB. XVII PENUTUP Pasal 34 1. Hal – hal yang belum tertuang dan diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 2. Anggaran Dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA Gerakan Pemuda Kepulauan Nias (GPKN) BAB I NILAI – NILAI DASAR ORGANISASI Pasal 1 1.
2. 3. 4.
GPKN adalah organisasi sosial yang lahir dari semangat pemuda Kepulauan Nias dan berjuang ditengah-tengah masyarakat untuk kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan keselamatan serta kebesaran Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. GPKN adalah organisasi sosial yang rela berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepulauan Nias secara khusus. GPKN adalah organisasi sosial yang senantiasa menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua pihak yang menjunjung tinggi cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945. GPKN adalah orgsanisasi yang membangun kepercayaan diri masyarakat dengan budaya Indonesia serta meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hingga menjadi bangsa yang modern dengan tidak meninggalkan jati diri bangsa Indonesia yang beradab serta saling menghormati. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Syarat – Syarat Keanggotaan
1. Pada hakekatnya seluruh Pemuda Kepulauan Nias adalah anggota GPKN 2. Anggota biasa adalah pemuda Kepulauan Nias yang sudah terdaftar secara sah dalam organisasi GPKN 3. Yang dimaksud pemuda Kepulauan Nias adalah: a. Orang yang berasal dari Kepulauan Nias b. Orang yang lahir diseluruh daratan Kepulauan Nias dan mengakui dirinya bagian dari masyarakat Kepulauan Nias. c. Orang yang mempunyai garis keturunan leluhur berasal dari daratan Kepulauan Nias 4. Bersedia menerima dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Peraturan Organisasi yang di keluarkan secara nasional.
Pasal 3 Anggota Luar Biasa Anggota luar biasa adalah warga diluar masyarakat Kepulauan Nias yang menyatakan bersedia mematuhi aturan organisasi dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPKN. Pasal 4 Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan diangkat dan ditetapkan dalam Kongres atas usul Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Anggota GPKN mempunyai hak: a. Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih) b. Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul. c. Mendapat perlindungan dan pembelaaan dari GPKN d. Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih sebagai pengurus GPKN kecuali anggota kehormatan dan anggota luar biasa hanya mempunyai hak bicara. 2. Anggota GPKN mempunyai kewajiban: a. Tunduk dan taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPKN serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi GPKN lainnya b. Menjunjung tinggi nama baik serta visi misi organisasi GPKN c. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program GPKN. Pasal 6 Pemberhentian Keanggotaan Berhenti sebagai anggota GPKN karena: a. Atas permintaan diri sendiri b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota GPKN c. Meninggal Dunia
BAB III KEPENGURUSAN Pasal 7 Dewan Pengurus Pusat 1.
2.
3.
Wewenang a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Kongres lainnya, serta kebijakan-kebijakan GPKN lainnya. b. Mensahkan susunan Personalia Dewan Pengurus Daerah dan MPKN tingkat Daerah dari hasil Konferda. c. Dapat membentuk Badan-Badan khusus maupun Lembaga d. Membatalkan atau meluruskan atau memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus Daerah karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan GPKN lainnya. e. Menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Pusat menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat Daerah. f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan GPKN. Untuk dapat dipilih personalia pengurus Dewan Pengurus Pusat, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Berakhlak mulia dan percaya kepada Tuhan yang maha esa. b. Memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga GPKN c. Berusia tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun saat dipilih. d. Tidak melebihi 2 (dua) periode kepengurusan di DPP GPKN e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. f. Tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal - hal yang bertentangan dengan hukum negara. g. Berdomisili didaerah Jabodetabek serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP GPKN. h. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan dan peraturan organisasi GPKN. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP GPKN, maka selain memenuhi pasal 7 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20 persen suara peserta. b. Mendapat rekomendasi dukungan tertulis sekurang – kurangnya satu Dewan Pengurus Daerah. c. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan Kebijakan dalam memajukan GPKN dihadapan peserta Kongres.
4.
Komposisi Kepengurusan DPP GPKN terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Bendahara Umum, serta Departemen - Departemen yang pimpin oleh Ketua Departemen dan beberapa Anggota Departemen. Pasal 8 Dewan Pengurus Daerah
1.
Wewenang a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan GPKN lainnya. b. Mensahkan susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang dan MPKN tingkat Cabang dari hasil Konfercab. c. Membatalkan atau meluruskan atau memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus Cabang karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan GPKN lainnya. d. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Daerah menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat Cabang. e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan GPKN. 2. Untuk dapat dipilih personalia pengurus Dewan Pengurus Daerah, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Berakhlak mulia dan percaya kepada Tuhan yang maha esa. b. Memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga GPKN c. Berusia tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun saat dipilih. d. Tidak melebihi 2 (dua) periode kepengurusan di DPD GPKN e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. f. Tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal - hal yang bertentangan dengan hukum negara. g. Berdomisili di wilayah dimana Pengurus Daerah berada serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP GPKN. h. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan dan peraturan organisasi GPKN. 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPD GPKN, maka selain memenuhi pasal 8 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, calon Ketua DPD harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20 persen suara peserta. b. Mendapat rekomendasi dukungan tertulis sekurang – kurangnya satu Dewan Pengurus Cabang. c. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan Kebijakan dalam memajukan GPKN dihadapan peserta Konferda. 4. Komposisi Kepengurusan DPD GPKN terdiri dari Ketua DPD, beberapa Wakil Ketua
DPD, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Divisi - Divisi yang pimpin oleh Ketua Divisi dan beberapa Anggota Divisi. Pasal 9 Dewan Pengurus Cabang 1. Wewenang a. Melaksanakan kebijakan organisasi di cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan-Kebijakan GPKN lainnya. b. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan GPKN. 2. Untuk dapat dipilih personalia pengurus Dewan Pengurus Cabang, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Berakhlak mulia dan percaya kepada Tuhan yang maha esa. b. Memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga GPKN c. Berusia tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun saat dipilih. d. Tidak melebihi 2 (dua) periode kepengurusan di DPC GPKN e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. f. Tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal - hal yang bertentangan dengan hukum negara. g. Berdomisili di wilayah dimana Pengurus Cabang berada serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP GPKN. h. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan dan peraturan organisasi GPKN. 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPC GPKN, maka selain memenuhi pasal 9 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, calon Ketua DPD harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Didukung sekurang-kurangnya 20 persen suara peserta. b. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan Kebijakan dalam memajukan GPKN dihadapan peserta Konfercab. 4. Komposisi Kepengurusan DPC GPKN terdiri dari Ketua DPC, beberapa Wakil Ketua DPD, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Bidang - Bidang yang pimpin oleh Ketua Bidang dan beberapa Anggota Bidang. Pasal 10 1. Untuk setiap jajaran kepengurusan di semua tingkatan perlu melihat faktor keterwakilan dari setiap masing – masing daerah wilayah Kabupaten/Kota Kepulauan Nias. 2. Jabatan Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara disemua tingkatan tidak boleh dari satu Kabupaten/Kota yang sama. 3. Kepengurusan yang berkedudukan di wilayah Kepulauan Nias sebagaimana di atur pada ayat 1 dan 2 pasal ini, hal ini tidak berlaku karena kepengurusan di bentuk secara khusus seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar.
BAB IV PERMUSYAWARATAN Pasal 11 Kongres 1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 2. Peserta Kongres adalah : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Daerah GPKN c. MPKN di tingkat Pusat 3. Peninjau Kongres adalah : a. Dewan Penasehat GPKN b. Dewan Pengurus Cabang GPKN c. MPKN tingkat Daerah dan Cabang d. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 4. Peserta Kongres memiliki hak bicara dan hak suara. 5. Ketentuan mengenai hak suara pada ayat (4) empat pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 6. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara. 7. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban diterima Peserta Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner. Pasal 12 Kongres Luar Biasa Kongres Luar Biasa hanya dapat dilakukan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Dewan Pengurus Daerah. Pasal 13 Konferensi Daerah 1. Konferensi Daerah (Konferda) dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 2. Peserta Konferda adalah : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Daerah GPKN c. MPKN di tingkat Daerah. d. Dewan Pengurus Cabang 3. Peninjau Konferda adalah MPKN ditingkat cabang dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.
4. Peserta Konferda memiliki hak bicara dan hak suara. 5. Ketentuan mengenai hak suara pada ayat (4) empat pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 6. Peninjau Konferda hanya memiliki hak bicara 7. Rancangan materi Konferda disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. 8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban diterima Peserta Konferda, maka Dewan Pengurus Daerah dinyatakan demisioner. Pasal 14 Konferensi Daerah Luar Biasa Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) hanya dapat dilakukan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang. Pasal 15 Konferensi Cabang 1. Konferensi Cabang (Konfercab) dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 2. Peserta Konfercab adalah : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Daerah GPKN c. Dewan Pengurus Cabang d. MPKN di tingkat Cabang 3. Peninjau Konfercab adalah undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. 4. Peserta Konfercab memiliki hak bicara dan hak suara. 5. Ketentuan mengenai hak suara pada ayat (4) empat pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 6. Peninjau Konfercab hanya memiliki hak bicara 7. Rancangan materi Konferda disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. 8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban diterima Peserta Konfercab, maka Dewan Pengurus Cabang dinyatakan demisioner.
BAB V RAPAT – RAPAT Pasal 16 Rapat Pimpinan Nasional 1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat b. MPKN tingkat Pusat
2. 3. 4. 5.
c. Dewan Pengurus Daerah Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Rancangan materi Rapat Pimpinan Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 17 Rapat Pimpinan Daerah
1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Pengurus Cabang d. MPKN tingkat Daerah 2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah memiliki hak bicara. 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Daerah disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah. Pasal 18 Rapat Pimpinan Cabang 1. Peserta Rapat Pimpinan Cabang terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Pengurus Cabang d. MPKN tingkat Cabang 2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah memiliki hak bicara. 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. BAB VI KUORUM DAN PERSYARATAN Pasal 19 1. Kongres/Kongres Luar Biasa, Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa, Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri duapertiga dari total jumlah kepengurusan GPKN. 2. Apabila ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang permusyawaratan di atas dapat ditunda selama dua kali 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta yang hadir sidang-sidang selanjutnya dinyatakan sah
3. Ketentuan mengenai kuorum dan persyaratan Rapat – Rapat diberlakukan sama dengan yang diatur pada ayat 1 dan 2 pasal ini, terkecuali Rapat – Rapat Dewan Pengurus penundaan waktunya adalah selama dua kali. BAB VII RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 20 Rangkap Jabatan 1. Dewan Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Dewan Pengurus, MPKN baik yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Ketentuan lebih lanjut pada ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 21 Pendelegasian Wewenang Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu tertentu, maka salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua Umum/Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua untuk jangka waktu yang ditentukan. Pasal 22 Pergantian Antar Waktu 1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu. 2. Apabila karena diberhentikan dengan alasan tidak aktif, dan atau dianggap melanggar konstitusi, atau mengundurkan diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksud dilakukan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari Dewan Pengurus yang mengusulkan dan atau menggantikannya. 3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus satu tingkat diatasnya untuk disahkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum. 4. Pengkuhan personalia pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh Ketua umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalam suatu rapat pleno yang
mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantian Ketua Umum pengukuhannya dilakukan oleh Pimpinan Sidang melalui Rapat yang diadakan untuk itu. 5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi GPKN. BAB VIII MAJELIS PEMUDA KEPULAUAN NIAS Pasal 23 1. Majelis Pemuda Kepulauan Nias (MPKN) merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing. 2. MPKN dibentuk sesuai tingkatan kepengurusan GPKN, untuk tingkat Pusat dibentuk melalui Kongres, tingkat Daerah melalui Konferda dn tingkat Cabang melalui Konfercab. 3. Anggota MPKN mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. 4. Kepengurusan MPKN terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta sejumlah anggota. BAB IX BADAN DAN DEKLARATOR
Pasal 24 Status Badan Khusus GPKN adalah Badan Pembantu Dewan Pengurus dalam merealisasikan program kerjanya yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya. Pasal 25 Tugas Dan Kewajiban 1. 2.
3. 4.
Badan Khusus bertugas melaksanakan program sesuai dengan fungsi dan peran serta pembidangan masing-masing. Badan Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian profesi bagi pengurus GPKN dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan semacam kegiatan lainnya. Pelaksana Badan Khusus bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat yang menyangkut laporan kegiatan maupun keuangan yang di kelola. Ketentuan mengenai Badan Khusus diatur lebih lanjut dalam Peratuaran Organisasi.
BAB X PEMBENTUKAN ORGANISASI DAERAH DAN CABANG Pasal 26 Pembentukan Dewan Pengurus Daerah
1. Dewan Pengurus Daerah GPKN dapat dibentuk di propinsi atas permintaan pemuda Kepulauan Nias yang berdomisili di provinsi tersebut dan disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat. 2. Dewan Pengurus Daerah GPKN dapat dibentuk atas usul setengah lebih satu pengurus aktif ditingkat pusat. 3. Khusus Kepulauan Nias setiap Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pengurus Daerah. Pasal 27 Pembentukan Dewan Pengurus Cabang 1.
2. 3.
Dewan Pengurus Cabang GPKN dapat dibentuk Kabupaten/Kota atas permintaan pemuda Kepulauan Nias yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut dan disetujui oleh Dewan Pengurus Daerah dan disahkan Oleh Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Cabang GPKN dapat dibentuk atas usul setengah lebih satu dari jumlah pengurus Daerah. Khusus Kepulauan Nias setiap Kecamatan dibentuk Dewan Pengurus Cabang BAB XI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 28 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan
1. 2. 3. 4.
Dewan Pengurus setiap tingkatan beranggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai sistem keuangan dan akutansi Indonesia. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan dalam rapat Pleno Dewan Pengurus. Untuk transparansi Keuangan Organisasi Dewan Pengurus setiap tingkatan wajib membuka rekening atas nama organisasi GPKN. Untuk setiap kegiatan apapun disetiap tingkatan, panitia yang telah ditunjuk menyelenggarakan suatu kegiatan wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang diterima kepada Dewan Pengurus maksimal 2 (dua) bulan setelah terselenggaranya acara tersebut.
BAB XII PERATURAN PERALIHAN Pasal 29 1. 2.
Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan melalui mekanisme permusyawaratan dan rapat-rapat GPKN. Hal – hal yang akan diatur dan ditetapkan tidak boleh melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB XII PENUTUP Pasal 30 1. 2.
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh para deklarator GPKN Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal Oleh
: Jakarta : 27 Juli 2012 : Deklarator
DEWAN PENGURUS PUSAT GERAKAN PEMUDA KEPULAUAN NIAS (GPKN)
Tobias Duha, S.Kom Ketua Umum
Viktor Putra Fanolo Gulo, SE Sekretaris Jenderal
