HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM DAN SANITASI
HIPPAMS “TIRTO AGUNG” DESA TLANAK KECAMATAN KEDUNGPRING LAMONGAN Jl. A Yani No. 01 Telp. 085 232 806 295 / 085 706 065 371 Tlanak - Kedungpring
Kabupaten Lamongan Jawa Timur
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PENDAHULUAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Makhluk hidup mulai lahir sampai mati selalu membutuhkan air, oleh karena itu kebutuhan dan pelestarian air menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dibentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan sanitasi ( HIPPAMS ) yang bertugas : 1. Mewujudkan dan memelihara hubungan dan kerjasama erat, serasi dan seimbang antara keluarga, masyarakat ( konsumen ) dan pemerintah. 2. Melayani kebutuhan air minum kepada masyarakat Desa Tlanak dan masyarakat sekitar 3. Mengelola dengan baik dan professional sehingga hasil pendapatan dari HIPPAMS dapat menompang sumber dana pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa Tlanak Dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan : a. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ,yang diakui dan dihoramati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
1
c. d. e.
f. g. h. i..
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia; Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah merupakan Lembaga mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat LPMD, Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja/pengelolaan HIPPAMS .yang anggotanya terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; Anggota Masyarakat adalah mitra pemerintah desa berkesempatan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintaha Desa; Konsumen adalah masyarakat yang sudah terdaftar secara administrasi sebagai anggota HIPPAMS TIRTO AGUNG; HIPPAMS TIRTO AGUNG adalah merupakan Organisasi Sub. Unit dari Badan Usaha Milik Desa Tlanak yang keberadaannya untuk memberikan pelayanan kebutuhan air bersih/minum kepada masyarakat desa Tlanak dan sekitarnya BAB II NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, WAKTU DAN LAMBANG Pasal 2
Organisasi ini bernama “ HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM DAN SANITASI TIRTO AGUNG” selanjutnya disingkat HIPPAMS.TIRTO AGUNG dengan bentuk Badan Usaha Jasa Pengelolaan air minum. Pasal 3 Tempat ,Kedudukan, Waktu dan Lambang Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur Pasal 4 HIPPAMS TIRTO AGUNG adalah merupakan Sub Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 5 HIPPAMS TIRTO AGUNG didirikan sejak tanggal satu Januari tahun dua ribu delapan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 6 HIPPAMS TIRTO AGUNG ini berlambang Pohon dan Air Artinya:
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pohon besar dan rindang adalah melambangkan pohon yang besar dan rindang yang bisa menyimpan air, sebagai sumber air untuk kelangsungan HIPPAMS desa Tlanak Air adalah melambangkan mata air yang mengalir dan digunakan masyarakat desa Tlanak dan sekitarnya, sampai kapan pun yang tidak terbatas. Padi dan kapas adalah melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan pelanggan HIPPAMS Garis lurus berjajar empat adalah melambangkan empat jalan lurus menuju sukses dan menjadi HIPPAMS yang professional Lingkaran oval di tengah adalah melambangkan wadah atau tempat masyarakat berhimpun mengelola memakai air minum dan sanitasi Lambang di bawah diartikan sebagai alamat dan kedudukan HIPPAMS Tirto Agung BAB III AZAS, PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 7 Azas
HIPPAMS TIRTO AGUNG berazaskan : 1. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berazaskan Gotong -royongan. . Pasal 8 Prinsip HIPPAMS TIRTO AGUNG bekerja berdasarkan prinsip : a. Transparansi yaitu pengelolaan HIPPAMS. TIRTO AGUNG harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh konsumen dan pemerintahan desa secara luas dan bertanggungjawab. b. Akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan HIPPAMS TIRTO AGUNG harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. c. Partisipasi yaitu konsumen HIPPAMS TIRTO AGUNG terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan, dan pelestarian serta evaluasi kegiatan. Pasal 9 Maksud Maksud dibentuknya HIPPAMS TIRTO AGUNG adalah : (1) Sebagai Lembaga yang bertugas mewujudkan dan memelihara hubungan dan kerjasama yang erat, serasi dan seimbang antara Keluarga, Masyarakat (konsumen ) dan pemerintah Desa Tlanak (2) Sebagai lembaga yang melayani akan kebutuhan air bersih/minum kepada Masyakarakat ( konsumen ) Desa Tlanak dan sekitarnya. (3) Sebagai lembaga yang mengelola sumber daya air yang ada di desa dan sekitarnya
3
Pasal 10 Tujuan (1) Memberikan pelayanan kepada konsumen secara baik terutama adalam hal pembagian air yang adil dan merata. (2) Melaksanakan pengelolaan sarana air dengan baik dan profesional. (3) Melaksanakan pemeliharaan dan melestarikan sarana penyediaan air bersih/minum agar berfungsi dengan baik. (4) Memberikan kontribusi kepada Desa Tlanak untuk kemajuan dan perkembangan Desa Tlanak. (5) Membuat Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) yang produktif, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kwalitas hidup masyarakat BAB IV Pasal 11 Tugas, wewenang dan kewajiban HIPPAMS TIRTO AGUNG mempunyai tugas penyelenggaraan air bersih / minum bagi konsumen desa Tlanak dan sekitarnya. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 HIPPAMS Tirto Agung melakukan kegiatan : (1) Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta Anggaran Rumah Tangga HIPPAMS. (2) Memelihara hubungan dan atau kerjasama yang baik antara HIPPAMS, Pengurus, konsumen, dan pemerintah desa. (3) Memelihara sarana air bersih / minum mulai dari mata air sampai ke tempat konsumen. (4) Membangun transparansi melalui media diantaranya papan pengumuman dan lain sebagainya. Pasal 13 Wewenang HIPPAMS. TIRTO AGUNG mempunyai wewenang : (1) HIPPAMS mewakili konsumen, dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas HIPPAMS. baik ke dalam maupun ke luar. (2) HIPPAMS, mengadakan hubungan kerjasama dengan konsumen dan Pemerintah. (3) Menarik Retribusi dari konsumen yang besarnya telah ditentukan. (4) Mengadakan forum komunikasi, diskusi dalam usaha membina dan meningkatkan kegiatan pengamanan serta usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya faktor-faktor penghambat kelancaran program HIPPAMS. Pasal 14 Kewajiban HIPPAMS TIRTO AGUNG mempunyai kewajiban :
4
(1) Menyusun dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program tahunan HIPPAMS secara baik. (2) Menghimpun dana berupa retribusi dari konsumen dan bantuan lainnya. (3) Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara HIPPAMS, konsumen dan pemerintah desa; (4) Memanfaatkan sumber dana bantuan lainnya secara tepat dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; (5) Menyusun laporan penggunaan dan pemanfaatan dana serta bantuan lainnya sesuai program kerja yang telah ditetapkan; (6) Dalam melaksanakan program selalu mengutamakan kebutuhan Warga Desa Tlanak; (7) Bekerjasama secara terbuka dan bersikap membantu terhadap audit, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh badan/instansi independen; Pasal 15 Kepala Desa karena jabatanya berkewajiban : a. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga usaha dan badan usaha Desa yang bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Tlanak; b. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata bagi konsumen; c. Membina kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga lainnya; d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh HIPPAMS, untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan; Pasal 16 (1) BPD Desa Tlanak karena jabatanya mengawasi dan melindungi HIPPAMS, bagi kemanfaatan kesejahteraan warga Desa Tlanak; (2) BPD karena jabatanya mengawasi dan melindungi HIPPAMS terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra HIPPAMS; (3) LPM Desa Tlanak karena Jabatanya adalah penasehat HIPPAMS, dan bertanggungjawab memberikan nasehat baik secara teknis maupun administrasi; (4) Pelindung,Pembina dan penasehat wajib menghadiri rapat – rapat HIPPAMS; (5) Pelindung, Pembina dan Penasehat jika berhalangan hadir menunjuk salah satu anggotanya untuk mewakili dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4); BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 17 Susunan organisasi HIPPAMS Tirto Agung Desa Tlanak terdiri dari ; a. Pelindung / Penasehat b. Pengurus; c. Badan Pengawas d. Karyawan e. Konsumen / Pelanggan
5
Pasal 18 Badan Pengawas Badan Pengawas yang dalam hal ini diwakili oleh pelanggan/konsumen,BPD, Tokoh Agama Tokoh masyarakat dan stakeholder Desa atau yang lainnya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat / konsumen dan Pemerintahan Desa Tlanak Pasal 19 (1) Apabila HIPPAMS dimiliki satu desa bersama pihak swasta/pihak ketiga, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan. (2) Susunan Badan Pengawas dapat terdiri dari : a. Seorang Ketua merangkap sebagai anggota b. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota c. Serta anggota yang keseluruhan berjumlah ganjil (3) Badan Pengawas diangkat oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa), Tokoh Agama Tokoh masyarakat, stakeholder Desa dan perwakilan konsumen (pelanggan) (4) Badan pengawas HIPPAMS diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan selanjutnya bisa diangkat kembali karena kinerjanya baik atau karena prestasinya baik (5) Badan pengawas bisa diberi penghargaan perpanjangan masa jabatan sebagai Badan pengawas oleh induk organisasi di atasnya atau pejabat di atasnya atau Kepala Desa karena kinerjanya baik atau karena prestasinya (6) Pengangkatan Badan Pengawas dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara (voting) (7) Pergantian Badan Pengawas antar waktu dilakukan oleh pemerintah Desa (Kepala Desa) dan perwakilan konsumen/pelanggan (8) Untuk pertama kalinya Badan Pengawas dipilih dalam musyawarah Pemerintah Desa (9) Susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa (10) Apabila HIPPAMS dimiliki lebih dari satu pihak, maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Pengawas. (11) Rapat Umum Badan Pengawas diadakan untuk mengadakan pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian pengurus, menetapkan kebijasaksanaan pengembangan usaha dan pembentukan Badan Pemeriksa atas persetujuan HIPPAMS; Pasal 20 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan HIPPAMS. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan HIPPAMS. 2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan Pengelolaan HIPPAMS yang meliputi bidang , aparatur, pelayanan, pendapatan, dan aset; 3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pengelolaan HIPPAMS; 4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat HIPPAMS;
6
5. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat HIPPAMS; 6. Pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengungus HIPPAMS; 7. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh auditor; 8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 9. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; 10. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pengelolaan HIPPAMS; Pasal 21 Kewenangan Badan pengawas mempunyai kewenangan : a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan HIPPAMS; b. Melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra HIPPAMS. Pasal 22 Kewajiban dan tanggungjawab serta hak Badan Pengawas (1) Badan Pengawas melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 20, dan mempertanggung jawabkan kepada Pemerintah Desa dan HIPPAMS, (2) Berhak menerima kesejahteraan sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun dan disesuaikan kemampuan HIPPAMS, Pasal 23 Pengurus Pengurus HIPPAMS sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu : a. 1 orang ketua b. 1 orang sekretaris merangkap PHBS c. 1 orang bendahara d. 1 tenaga teknis e. 1 pembaca meter Pasal 24 Pengangkatan Pengurus (1) Pengurus diangkat oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa), bersama Badan Pengawas Tokoh Agama Tokoh masyarakat, stakeholder Desa dan perwakilan konsumen (pelanggan) (2) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sebagai pengurus apabila kinerjanya baik atau karena prestasinya baik
7
(3) Pengurus bisa diberi penghargaan perpanjangan masa jabatannya sebagai Pengurus oleh induk organisasi di atasnya atau pejabat di atasnya atau Kepala Desa karena kinerjanya baik atau karena prestasinya (4) Pengangkatan Pengurus dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat,dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat dilakukan dengan prmungutan suara (voting) (5) Penggantian pengurus antar waktu dilakukan oleh pemerintah Desa (Kepala Desa) Badan Pengawas dan perwakilan konsumen/pelanggan. (6) Untuk pertama kalinya pengurus dipilih dalam musyawarah oleh Kepala Desa dan pelanggan (7) Susunan pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (8) Pengurus HIPPAMS sebagaimana dimaksud pada pasal 23 adalah merupakan pengurus harian yang bertugas melakukan kepengurusan sehari-hari. (9) Surat Keputusan yang asli disampaikan kepada pengurus terpilih dan salinannya disampaikan kepada Kepala Desa, Badan Pengawas dan BPD. Pasal 25 (1) Seseorang dapat menjadi pengurus bila memenuhi persyaratan antara lain : Mau/bersedia, jujur, punya waktu, sehat jasmani rohani, adil, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sosial tinggi, bermasyarakat dan ikhlas, obyektif, transparan, bertempat tinggal menetap di desa Tlanak, tidak cacat hukum/tidak bermasalah dengan program-progran lain dan berwawasan kebangsaan. (2) Pengurus mewakili konsumen ke dalam dan ke luar serta mempertanggung jawabkan kepada Pemerintah Desa dan pelanggan HIPPAMS. (3) Pengurus HIPPAMS sebagaimana dimaksud pada pasal 23 adalah merupakan pengurus harian yang bertugas melakukan kepengurusan sehari –hari. Pasal 26 Kepengurusan Pengurus dan Kepengurusan Badan Pengawas berakhir karena : a. Meninggal dunia b. Pindah tempat/alamat keluar dari Tlanak c. Diberhentikan dari jabatannya oleh forum rapat paripurna d. Berhenti karena habis masa jabatannya atau pensiun e. Mengundurkan diri dari kepengurusan Pengurus HIPPAMS dan Kepengurusan Badan Pengawas HIPPAMS f. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan HIPPAMS g. Karena tersangkut tindak pidana, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. h. Sakit menahun yang bisa mengganggu pekerjaannya sebagai pengurus dan Badan Pengawas HIPPAMS i. Menjabat atau menjadi Kepala Desa Pasal 27 Ketua HIPPAMS Ketua HIPPAMS memiliki tugas dan wewenang mengelola HIPPAMS. serta bertanggungjawab kepada Pelanggan/Konsumen, mewakili HIPPAMS kedalam (konsolidasi Organisasi) dan keluar (membangun network/jalinan kerjasama dengan pihak lain) untuk kepentingan dan tujuan HIPPAMS baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang.
8
Pasal 28 Sekretaris HIPPAMS Sekretaris HIPPAMS memiliki tugas membantu ketua dalam administrasi pengelolaan HIPPAMS. dalam menyusun agenda kegiatan ketua HIPPAMS, menginventarisir keanggotaan HIPPAMS. menyusun pelaporan kegiatan HIPPAMS secara periodik, menginventarisir aset HIPPAMS, mengagendakan surat masuk dan keluar, membuat notulen rapat dan lain-lain. Pasal 29 Bendahara HIPPAMS Bendahara HIPPAMS memiliki tugas tanggungjawab dan wewenang : a. Mengelola keuangan HIPPAMS sesuai dengan ketentuan b. Membantu ketua dalam menghimpun, mengalokasikan, mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan HIPPAMS. Pasal 30 Bidang – Bidang Bidang teknis memiliki tugas dan tanggung jawab disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai teknik Pasal 31 Staf Operasional Karyawan atau staf operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang digariskan oleh HIPPAMS. BAB VI TUGAS DAN FUNGSI Pasal 32 1. 2. 3. 4.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus HIPPAMS melaksanakan koordinasi dan konsolidasi organisasi di kantor HIPPAMS atau kantor desa. Pada setiap akhir tahun pengurus HIPPAMS membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) secara tertulis kepada Pemerintah Desa,BPD, LPM dan Pelanggan. Pada setiap awal tahun pengurus HIPPAMS membuat program kerja tahunan untuk tahun anggaran berjalan. Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diputuskan dalam rapat kerja pengurus. Laporan paertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini : a. Laporan tahunan adalah laporan pertanggung jawaban (LPJ) tentang segala hal berkenaan dengan kegiatan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent, dan dilakukan setelah tutup tahun/tutup buku disampaikan pada rapat paripurna paling lambat pada akhir februari setiap tahun b. laporan pertanggung jawaban (LPJ) masa pengabdian adalah laporan pengurus yang disampaikan pada rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah beakhirnya masa pengabdian.
9
c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) khusus adalah laporan mengenai sesuatu hal tertentu disampaikan oleh pengurus dalam rapat paripurna.. Pasal 33 Konsumen Biasa dan Luar Biasa (1) Konsumen biasa adalah konsumen /pelanggan warga desa Tlanak (2) Konsumen luar biasa adalah konsumen/pelanggan dari luar desa Tlanak BAB VII PROGRAM KERJA Pasal 34 (1) Program kerja sebagaimana dimaksud pada pasal ini meliputi : a. Program Pengadaan sarana dan prasarana b. Program Pengadaan dana c. Program Pendayagunaan tenaga d. Program Pengembangan berkelanjutan (2) Program Pengadaan sarana prasarana dan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini huruf a dan b bersumber dari retribusi, partisipasi masyarkat, pemerintah dan usaha lain yang tidak bertentangan denga anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Program Pendayagunaan tenaga dari para tokoh dan masyarakat dimanfaatkan bagi kepentingan HIPPAMS meliputi: tenaga, buah pikiran, kemampuan/keterampilan dan keahlian (4) Program Pengembangan berkelanjutan meliputi sarana dan prasarana HIPPAMS termasuk pengembangan sumber daya manusia. BAB VIII KEWAJIBAN, HAK KONSUMEN DAN PENGURUS Pasal 35 (1) Konsumen berkewajiban: a. Tunduk kepada AD/ART HIPPAMS b. Mengindahkan panggilan yang diberikan oleh pengurus c. Tiap konsumen HIPPAMS ikut serta aktif melaksanakan /menjalankan segala keputusan yang sudah diputuskan dalam rapat pengurus d. Tiap konsumen senantiasa memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan antar sesama konsumen. Pasal 36 Setiap konsumen mempunyai hak: 1. Mengajukan usul secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia 2. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan HIPPAMS 3. Berhak mendapatkan pelayanan yang baik
10
4. Sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat disampaikan melalui forum, kantor HIPPAMS dan kotak saran yang tersedia 5. Bagi konsumen yang kategori kurang mampu dapat pengurangan biaya beban dari tarip pemakaian minimal 6. Bagi konsumen warga desa Tlanak yang kategori kurang mampu dapat bantuan matrial jamban 30 persen dari biaya pemasangan jamban dan setelah dievaluasi status ekonominya, oleh pemerintahan Desa dan Bidan Desa Pasal 37 (1) Pengurus mempunyai kewajiban : a. Mentaati Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, disiplin dalam melakukan program HIPPAMS. b. Mendukung penyelenggaraan pengelolaan air minum/bersih c. Menjaga dan merawat sarana air bersih/minum d. Menghadiri rapat–rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa e. Menampung dan menyalurkan aspirasi,ide dan tuntutan yang diajukan oleh konsumen, f. Bekerjasama secara terbuka, dan membantu terhadap audit, monitoring yang dilakukan oleh badan / instansi independent (2) Pengurus mempunyai hak : a. Pengurus mendapat imbalan pengabdian yang besar kecilnya disesuaikan dengan kemampuan HIPPAMS b. Pengurus mendapat santunan apabila dalam melaksanakan tugasnya mengalami musibah sesuai dengan kemampuan HIPPAMS c. Pengurus mendapat insentif sesuai dengan kemampuan HIPPAMS d. Pengurus mendapat uang kehormatan atau tanda jasa dalam masa berakhirnya pengabdian. e. Sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 2 huruf a diberikan setiap bulan. BAB IX LARANGAN DAN SANKSI Pasal 38 (1) Pengurus HIPPAMS dilarang : a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi tugas dan kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan konsumen / masyarkat desa; b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Tlanak serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan HIPPAMS (2) Konsumen dilarang : a. Melanggar AD/ART HIPPAMS b. Merubah/mengganti meteran air, yang sudah dipasang oleh pengelola HIPPAMS; c. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan HIPPAMS. d. Melakukan penyambungan saluran air, tanpa melalui meteran air. e. Mengalihfungsikan penggunaan air sesuai dengan peruntukannya (golongan) tanpa seizin pengurus.
11
Pasal 39 Sanksi Pengurus (1) Sanksi Pengurus : a. Dalam hal pengurus HIPPAMS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1 huruf a, b Kepala Desa memberikan peringatan sampai dua kali. b. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak ditaati, Kepala Desa memberhentikan dengan tidak hormat, dengan persetujuan BPD, Badan Pengawas dan pengurus yang bersagkutan tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 2 huruf d. c. Apabila pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pidana akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Sanksi Pelanggan/Konsumen : a. Keterlambatan pembayaran restribusi setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi tambahan atau denda sebesar Rp. 1.500,b. Bagi pelanggan air minum yang tidak membayar rekening air selama 3 bulan berturutturut dan setelah diperingatkan tidak dilaksanakan, maka akan diadakan pemutusan sepihak oleh tim pemutus. c. Bagi pelanggan air minum yang terbukti mencuri air dan setelah diperingatkan tidak diindahkan, maka akan diadakan pemutusan sepihak oleh tim pemutus (3) Bagi pengguna air minum dan sanitasi yang saluran airnya diputus oleh dapat disambung kembali apabila telah melunasi semua tunggakan, dengan mengajukan permohonan penyambungan kembali kepada pengurus HPPAMS. (4) Apabila pengguna air minum dan sanitasi 3 kali mengalami pemutusan, maka kepadanya akan dikenakan biaya pemasangan baru. BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 40 Hal- hal yang tidak diatur atau kurang cukup, diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dapat diputuskan dalam rapat paripurna HIPPAMS dan pemerintah Desa . ANGGARAN RUMAH TANGGA HIPPAMS Pasal 1 Tata cara pembentukan pengurus 1. Masyarakat dan atau pemerintah Desa membentuk panitia persiapan dalam rapat khusus. 2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan mengundang : a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) b. Perangkat desa. c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
12
d. Rukun Tetangga ( RT) dan Rukun Warga ( RW) e. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, 3. Undangan ditandatangani oleh panitia atau Kepala Desa 4. Panitia persiapan terdiri dari 5 (Lima ) unsur yang ada di desa , sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 1 5. Susunan panitia persiapan adalah sebagai berikut: a. Satu orang ketua. b. Satu orang Sekretaris. c. Tiga orang Anggota. Pasal 2 Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus HIPPAMS dengan langkah sebagai berikut: a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih/minum b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon pengurus berdasarkan usulan dari masyarakat. c. Menyeleksi calon pengurus berdasarkan usulan anggota masyarakat d. Mengumumkan nama-nama calon pengurus kepada masyarakat e. Memfasilitasi pemilihan pengurus f. Menyusun nama-nama pemilih g. Menyampaikan nama-nama pengurus terpilih kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan h. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah pengurus HIPPAMS dibentuk i. Pengurus HIPPAMS ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 Pengurus HIPPAMS dalam rapat khusus dapat mengundang: a. Pemerintah desa b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) d. Rukun Tetangga ( RT) dan Rukun Warga ( RW) e Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama BAB I SUMBER DANA Pasal 4 1. Dana HIPPAMS bersumber dari : a. Hasil Swadaya Masyarakat b. Bantuan dari Pemerintah dan Bank Dunia c. Hasil penarikan restribusi air minum d. Sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; e. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPAMS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf a,b,c,d dan e pengurus mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana HIPPAMS, masyarakat dan pemerintah Desa.
13
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Keuangan HIPPAMS dipegang oleh bendahara Setiap pemasukan dan pengeluaran dibukukan dalam buku kas Setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan Ketua dan Sekretaris Pengeluaran tidak terduga/diluar program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Setiap pengeluaran oleh Bendahara dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Untuk pengeluaran belanja barang harus disertai nota pembelian. Pasal 6
Seluruh uang yang masuk harus melalui rekening HIPPAMS, setelah dikurangi biaya penyusutan, biaya operasional, pembayan rekening listrik, honor pengurus, biaya perawatan, digunakan untuk : (a) 60 % masuk kas HIPPAMS sebagai pendapatan HIPPAMS. (b) 15 % merupakan SHU pengurus, karyawan dan pengawas, sebagai uang kesejahteraan (c) 23 % masuk kas Desa Tlanak sebagai pendapatan Asli Desa (PAD) (d) 2 % masuk ke kas Dusun Jangur Desa Mekanderejo sebagai dana bagi hasil (e) Biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pasal 6 sebesar 5 % diambil setiap bulan dari asset HIPPAMS (f) Penyusutan dibuat rata-rata setiap bulan untuk memudahkan penghitungan (g) Penyusutan akan diambil pada saldo setiap bulan (h) Pengambilan penyusutan akan dilakukan selama 20 tahun Pasal 7 1. Buku kas terdiri dari : a. Buku Kas Umum b. Buku Kas Pembantu 2. Buku Kas umum ialah buku kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara garis besar 3. Buku Kas Pembantu ialah buku kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terperinci 4. Buku kas umum dan buku kas pembantu ditutup setiap akhir bulan dan atau dapat dilakukan sewaktu - waktu apabila diperlukan. BAB III PEMBERLAKUAN TARIF Pasal 8 Pemberlakuan Tarif Dasar diberlakukan kepada : (1) Golongan Sosial/ Fasilitas Umum/Tempat Ibadah (2) Golongan Rumah Tangga/Usaha (3) Golongan Konsumen Rumah Tangga luar Desa Tlanak
14
Pasal 9 Pembebanan Biaya / Tarip Pasang Baru Konsumen Desa Tlanak (1) Untuk golongan Sosial/Tempat Ibadah dibebani biaya sebesar Rp. 200.000; (2) Untuk golongan Rumah Tangga (R) Usaha dibebani biaya sebesar Rp. 350.000; Pasal 10 Pembebanan Biaya / Tarip Pasang Baru Konsumen Luar Desa Tlanak (1) Untuk golongan Sosial/ Fasilitas Umum (S) dibebani biaya sebesar Rp. 200.000; (2) Untuk golongan Rumah Tangga (R) Usaha dibebani biaya Rp. 450.000 – Rp. 550.000,-
1.
2. 3. 4. 5.
Pasal 11 Pendaftaran Pasang Baru Dalam hal pasang baru, pengurus menyediakan : (a) Satu buah meteran air (meteran air asset HIPPAMS) (b) Satu buah stop kran ukuran ½” (setengah dim) ; (c) Satu lonjor pipa pvc ½”(setengah dim) 4 meter; (d) Satu buah kran ukuran ½” ( setengah dim); (e) Tenaga teknis ( untuk satu hari kerja) (f) Sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a,b,c,d, dan e pada pasal ini ditanggung oleh konsumen. Dalam hal perubahan, pemindahan meteran air dilakukan oleh pengurus HIPPAMS. Segala pembebanan akibat dari sebagimana dimaksud ayat 2 pasal ini ditanggung konsumen. Dalam hal, kerusakaan meteran air dan akibat yang ditimbulkan seluruhnya ditanggung oleh pengurus HIPPAMS Dalam hal kerusakan instalasi setelah meter air menjadi tanggung jawab konsumen.
Pasal 12 Persyaratan Pasang Baru Pasang baru dapat dilayani apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain: a. Calon konsumen membayar biaya administrasi/biaya pasang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Pemabayaran dilakukan di kantor HIPPAMS atau tempat lain yang ditunjuk c. Biaya administrasi/pasang baru hanya dapat diterima oleh bendahara HIPPAMS.
(1) (2)
Pasal 13 Standart Pemakaian Konsumen Desa Tlanak Untuk Golongan Sosial/ Fasilitas Umum/Tempat Ibadah diberlakukan tarip: a. Masjid dan Mushola tidak dikenakan retribusi b. Balai Desa, puskesmas dll dikenakan retribusi Rp.1.000,beban Rp.2.000, tarif sosial Untuk golongan Rumah Tangga / Usaha adalah : a. 0-5 M3 dikenakan retribusi Rp.6.000; tanpa biaya beban b. 6- 30 M3 dikenakan retribusi Rp.1.500; biaya beban Rp. 2.000,c. 31- 40 M3 dikenakan retribusi Rp.2.000; biaya beban Rp. 2.000,d. 41 M3 dan seterusnya dikenakan retribusi Rp.2.500; biaya beban Rp. 2.000,e. 0 M3 dan seterusnya dikenakan retribusi Rp.2.500; biaya beban Rp. 2.000,- harga niaga
15
Pasal 14 Pelayanan Pembayaran (1) (2)
Pembayaran restribusi dimuali tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 setiap bulannya Pelanggan membayar sendiri atau perwakilan atau kolektif Pembayaran dapat dilakukan melalui: a. Kantor HIPPAMS desa Tlanak atau di balai desa Tlanak b. Pembayaran dibuka 10 hari kerja mulai tanggal 5 sampai dengan 14, pukul 08.00 sampai dengan 12.00 wib c. Hari Jum’at loket dibuka pukul 08.00 – 10.30 wib d. Hari libur dan hari Minggu tutup BAB IV PERUBAHAN Pasal 18
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dapat berubah hanya dilakukan oleh musyawarah HIPPAMS, Perwakilan Konsumen dan Pemerintah Desa,BPD. 2. Apabila terjadi pembubaran HIPPAMS maka Pemerintah Desa mengambil alih segala tanggung jawab. BAB V PENUTUP Pasal 19 1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur lebih lanjut dalam musyawarah pemerintah Desa, BPD dan HIPPAMS 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Tlanak Pada : 10 Januari 2008 Ketua HIPPAMS Desa Tlanak
Drs.PANGGENG SISWADI,M.Pd
Kepala Desa Tlanak
MENYETUJUI
SULAIMAN
Ketua BPD
D J I M A N,S.Pd
16
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM DAN SANITASI
“ HIPPAMS TIRTO AGUNG“
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING DESA TLANAK Alamat Jl.A Yani No. 01 Telp.085232806295 / 085706065371 Tlanak- Kedungpring Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur
17
