ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya pengabdian kepada bangsa dan negara adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan dan dikembangkan menurut bidang profesi, ketrampilan kerja dan keakhlian kerja masing-masing untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bahwa prasarana transportasi, khususnya jalan, jembatan, terowongan jalan, landasan terbang dan jalan rel, sebagai prasarana penting dalam pembangunan dan kehidupan bangsa, pada hakekatnya mempunyai peran yang penting dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat, mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah guna meratakan hasil-hasil pembangunan, memantapkan komunikasi sebagai alat pemersatu bangsa, memantapkan usaha pertahanan dan keamanan nasional serta keandalan ketahanan nasional dan mewujudkan Wawasan Nusantara, yang secara keseluruhan mempunyai arti penting bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Karena itu, usaha pengembangan prasarana transportasi serta peningkatan dan pembinaan kemampuan profesi, ketrampilan kerja dan keahlian kerja di bidang prasarana transportasi di Indonesia perlu ditetapkan sebagai tujuan pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara. Bahwa untuk mencapai kinerja pengembangan prasarana transportasi secara berdaya guna dan berhasil guna yang menyertakan berbagai profesi, ketrampilan kerja dan keakhlian kerja diperlukan pengertian yang mendalam tentang peranan, tugas dan kewajiban menurut profesi, ketrampilan kerja dan keakhlian kerja masing-masing serta disadari perlunya keserasian dalam memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan untuk selanjutnya dengan semangat gotong royong digalang dan dikerahkan sebagai usaha bersama guna didharmabaktikan kepada pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, menyadari akan pentingnya peranan pengembangan prasarana transportasi dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia, maka dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dihimpunlah berbagai profesi, ketrampilan kerja dan keakhlian kerja yang menyangkut berbagai aspek pengembangan prasarana transportasi dalam wadah asosiasi profesi ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Nama asosiasi profesi ini adalah 'HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA', disingkat HPJI dengan terjemahan resmi dalam ba-hasa Inggris 'INDONESIAN ROAD DEVELOPMENT ASSOCIATION' disingkat IRDA.
Pasal 2 Waktu HPJI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 September 1975 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat Kedudukan HPJI pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Di setiap Propinsi dapat dibentuk HPJI tingkat daerah yang ber-kedudukan di ibukota Propinsi. Di setiap Kabupaten/Kota dapat ditetapkan Koordinator Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kepengurusan HPJI tingkat daerah. BAB II AZAS, TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 Azas HPJI berazaskan Panca Sila. Pasal 5 Tujuan HPJI bertujuan : membina dan meningkatkan profesionalisme anggotanya di bidang pengembangan prasarana transportasi; memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggota. Pasal 6 Usaha Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 5, HPJI melakukan usaha-usaha : menegakkan kode etik HPJI dan kaidah tata laku profesi HPJI dalam pelaksanaan tugas anggota. meningkatkan dan mengembangkan prasarana transportasi dalam keilmuan dan pemakaiannya.
membantu usaha pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keakhlian dan ketrampilan serta kemantapan sistem pengusaha-an di bidang prasarana transportasi bagi anggota-anggotanya; mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi regional maupun internasional yang berkecimpung dalam masalah pengembangan prasarana transportasi; menyelenggarakan konferensi, lokakarya, simposium, seminar atau pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang diadakan menurut keperluan; menyelenggarakan publikasi di bidang pengembangan prasarana transportasi, baik untuk keperluan di dalam organisasi maupun untuk masyarakat luas; mengembangkan pusat data, pertukaran informasi dan pengembangan ide-ide baru bagi anggotanya yang berhubungan dengan masalah pengembangan prasarana transportasi; menyelenggarakan sertifikasi di bidang pengembangan prasarana transportasi bagi anggota perorangan untuk mendapat pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuan profesionalnya; memberikan penghargaan kepada anggotanya atas jasa, karya serta dedikasi yang tinggi dalam usaha pembinaan dan pengembangan organisasi HPJI. memberikan penghargaan kepada perorangan atas karya yang bernilai tinggi dan berdaya guna luas di bidang prasarana transportasi. membantu advokasi di bidang pengembangan prasarana transportasi bagi anggota; dan usaha-usaha lain yang dianggap perlu. BAB III KODE ETIK DAN LAMBANG ORGANISASI Pasal 7 Kode Etik Dalam menjalankan profesinya setiap anggota HPJI terikat pada Kode Etik dan Kaidah Tata Laku HPJI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Pasal 8 Lambang Organisasi HPJI memiliki lambang organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 Jenis Anggota Anggota HPJI terdiri atas :
anggota biasa; anggota luar biasa; anggota mahasiswa, dan anggota kehormatan.
Syarat-syarat tentang keanggotaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 10 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan kewajiban anggota ialah : setiap anggota biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak suara dalam rapat umum daerah, hak dipilih menjadi peserta penuh dalam Rapat Umum Nasional/Rapat Umum Nasional Istimewa, hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus Dewan Pengurus Daerah, dan hak dipilih sebagai anggota pengurus Dewan Pengurus Pusat; setiap anggota biasa berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasi keahlian di bidang jembatan, terowongan jalan, landasan terbang, dan jalan rel sesuai dengan kualifikasinya; setiap anggota biasa yang telah memiliki sertifikat keahlian, berhak mencantumkan nama HPJI dibelakang namanya, dan berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesinya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku; setiap anggota mempunyai hak untuk turut serta dalam segala kegiatan HPJI; setiap anggota kecuali anggota mahasiswa, berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesinya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku; setiap anggota berhak membela diri dalam prosedur pengenaan sanksi organisasi atas dirinya; setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik HPJI, melaksanakan kode etik dan kaidah tata laku profesi; dan
setiap anggota berkewajiban untuk menghormati, menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan keputusan--keputusan yang sah dari HPJI. Pasal 11 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan berakhir karena:
permintaan sendiri; meninggal dunia; diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; diberhentikan tidak dengan hormat, anggota luar biasa badan hukum, perusahaan atau organisasi dinyatakan bubar, anggota mahasiswa pada saat yang bersangkutan telah berubah status kemahasiswaannya oleh sebab telah menyelesaikan studi atau oleh sebab sebab lainnya. BAB V BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI Pasal 12 Bentuk dan Sifat Organisasi
(1) Bentuk organisasi HPJI adalah himpunan yang terbuka dan terdesentralisasi. (2) Sifat organisasi HPJI adalah organisasi profesi, independen dan non partai politik. BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 Perangkat Organisasi HPJI mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas : a. di tingkat nasional : 1. 2. 3. 4.
Rapat Umum Nasional; Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP Majelis Kehormatan; dan Dewan Penasehat DPP.
b. di tingkat daerah :
1. 2. 3.
Rapat Umum Daerah; Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD; dan Dewan Penasehat DPD. Pasal 14 Rapat Umum Nasional
(1) Rapat Umum Nasional adalah perangkat organisasi tertinggi HPJI. (2) Rapat Umum Nasional bertugas : 1. 2. 3.
4. 5. 6.
menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan dan Program HPJI; mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja HPJI; menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja HPJI, termasuk pedoman dalam menerapkan besarnya uang pangkal dan uang iuran serta perbandingan pembagian pene-rimaan uang pangkal dan uang iuran untuk alokasi DPP dan DPD untuk selama 4 (empat) tahun; memilih seorang Ketua Umum merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota Tim Formatur untuk menyusun DPP; mengesahkan DPP yang disusun Tim Formatur; dan menetapkan anggota Majelis Kehormatan yang diusulkan DPP.
(3) Rapat Umum Nasional diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. (4) Rapat Umum Nasional dihadiri oleh : 1.
2. 3.
4.
Utusan daerah sebagai peserta penuh yang masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara ditetapkan oleh rapat DPD; setiap HPJI tingkat daerah yang mempunyai jumlah anggota 500 (lima ratus) orang atau kurang diwakili oleh minimum 5 (lima) utusan; untuk HPJI tingkat daerah yang mempunyai anggota lebih dari 500 (lima ratus), jumlah utusan daerah sebagai peserta penuh ditetapkan dengan rumus 5+(Jumlah anggota-500)/200 dibulatkan ke atas; pengurus DPP HPJI sebagai peserta penuh yang tidak mempunyai hak suara kecuali bilamana yang bersangkutan ditetapkan sebagai utusan daerah; anggota HPJI bukan utusan daerah yang berminat hadir dalam Rapat Umum Nasional sebagai peserta peninjau dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada panitia pe-nyelenggara Rapat Umum Nasional; dan undangan-undangan lain yang ditetapkan DPP HPJI sebagai peserta peninjau.
(5) Rapat Umum Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari antara peserta penuh; (6) Rapat Umum Nasional Istimewa dapat diadakan untuk menyelesaikan masalah mendesak dan semata-mata dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
(7) Rapat Umum Nasional Istimewa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD, atau diputuskan oleh DPP dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPP; (8) Rapat Umum Nasional/Rapat Umum Nasional Istimewa adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan daerah peserta penuh. Pasal 15 Rapat Umum Daerah (1) Rapat Umum Daerah adalah perangkat organisasi tertinggi HPJI di daerah. (2) Rapat Umum Daerah bertugas : 1. 2. 3. 4. 5.
menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan dan Program HPJI tingkat daerah sejalan dengan Garis-Garis Besar Kebijakan dan Program HPJI; mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja HPJI tingkat daerah; menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja HPJI tingkat daerah selama 4 (empat) tahun; memilih seorang Ketua merangkap sebagai Ketua Formatur dan 2 (dua) anggota Tim Formatur untuk menyusun DPD; dan mengesahkan DPD yang disusun oleh Tim Formatur.
(3) Rapat Umum Daerah diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. (4) Rapat Umum Daerah dihadiri oleh : 1. 2.
3.
anggota biasa dan anggota kehormatan sebagai peserta penuh yang masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara; anggota luar biasa dan anggota mahasiswa yang berminat hadir dalam Rapat Umum Daerah sebagai peserta peninjau dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara Rapat Umum Daerah; dan undangan-undangan lain yang ditetapkan DPD sebagai peserta peninjau.
(5) Rapat Umum Daerah dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari antara peserta penuh. (6) Rapat Umum Daerah Istimewa dapat diadakan untuk me-nyelesaikan masalah mendesak dan semata-mata dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 7) Rapat Umum Daerah Istimewa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh DPD dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPD, atau diusulkan oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa dan anggota kehormatan;
(8) Rapat Umum Daerah/Rapat Umum Daerah lstimewa adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota biasa di daerah tersebut. Pasal 16 Dewan Pengurus Pusat (1) HPJI tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). (2) DPP sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ketua Umum; Ketua; Sekretaris Umum; Sekretaris; Bendahara; dan Anggota Pengurus.
(3) Ketua Umum dapat dipilih kembali untu I (satu) kali masa bakti (4) DPP yang ditetapkan mempunyai masa bakti selama 4 (empat) tahun. (5) DPP mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada Rapat Umum Nasional pada akhir masa bakti. (6) DPP dapat melengkapi struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan. (7) Rapat DPP diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 17 Dewan Pengurus Daerah (1) Di setiap daerah propinsi yang telah mempunyai jumlah anggota biasa dan anggota kehormatan minimum 20 dua puluh) orang, dapat dibentuk HPJI tingkat daerah. (2) HPJI tingkat daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD). (3) DPD sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketua; Sekretaris; Bendahara; Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota; dan Anggota Pengurus.
(4) DPD juga mewakili DPP dalam pelaksanaan tugas pengurus pusat di daerah.
(5) DPD yang ditetapkan mempunyai masa bakti 4 (empat) tahun. (6) DPD mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada Rapat Umum Daerah pada akhir masa bakti. (7) DPD dapat melengkapi struktur kepengurusan sesuai dengan kebutuhan. (8) Rapat DPD diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 18 Majelis Kehormatan HPJI (1) Majelis Kehormatan HPJI adalah perangkat organisasi HPJI yang menyangkut penegakan Kode Etik HPJI dan berfungsi mengambil keputusan-keputusan mengenai kasus-kasus yang menyangkut Kode Etik untuk dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat HPJI. (2) Anggota Majelis Kehormatan HPJI harus memenuhi persyaratan :
berpengalaman luas dalam menjalankan profesinya di salah satu atau lebih bidang pengembangan prasarana transportasi; tidak mempunyai cacat dalam profesi dan hukum; mempunyai kepribadian dan integritas yang tidak meragukan; dan tidak pernah merugikan nama baik HPJI.
(3) Anggota Majelis Kehormatan HPJI bertanggung jawab kepada Rapat Umum Nasional ; (4) Majelis Kehormatan HPJI terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang ; (5) Masa bakti Majelis Kehormatan HPJI sama dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat. Pasal 19 Dewan Penasehat DPP (1) Dewan Penasehat DPP adalah perangkat organisasi HPJI tingkat pusat yang berfungsi memberikan saran-saran dan atau nasehat--nasehat kepada DPP. (2) Anggota Dewan Penasehat DPP ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (3) Dewan Penasehat DPP dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara anggotanya. (4) Masa bakti Dewan Penasehat DPP adalah sama dengan masa bakti DPP yang mengangkatnya.
Pasal 20 Dewan Penasehat DPD (1) Dewan Penasehat DPD adalah perangkat organisasi HPJI tingkat daerah yang berfungsi memberikan saran-saran dan atau nasehat--nasehat kepada DPD. (2) Anggota Dewan Penasehat DPD ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah (3) Dewan Penasehat DPD dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih di antara anggotanya. (4) Masa bakti Dewan Penasehat DPD adalah sama dengan masa bakti DPD yang mengangkatnya. Pasal 21 Badan Tetap (1) Badan Pelaksana Kepengurusan dan Badan Tetap lain dapat dibentuk baik oleh DPP maupun oleh DPD untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya. (2) Setiap Badan Tetap yang dibentuk dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang profesional dan bekerja secara penuh waktu untuk suatu jangka waktu yang tertentu, diangkat/diberhentikan dan bertanggung jawab kepada DPP/DPD. Pasal 22 Forum dan Komite (1) Forum adalah wadah komunikasi antar anggota atau antar pengurus dan anggota untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, dapat dibentuk dan atau diselenggarakan secara ad hoc oleh DPP maupun DPD. (2) Komite adalah wadah untuk menggarap pendalaman spesialisasi keilmuan yang sama, dibentuk oleh DPD maupun DPP sesuai dengan berbagai minat spesialisasi anggota. (3) Kepengurusan Forum dan Komite merupakan kelengkapan DPP/DPD yang mengangkatnya. BAB VII PERBENDAHARAAN Pasal 23 Perolehan dan Perimbangan Keuangan (1) Keuangan HPJI diperoleh dari : 1. 2.
uang pangkal; uang iuran;
3. 4.
sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak bertentangan dengan azas serta tujuan HPJI; dan usaha-usaha dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan azas serta tujuan HPJI.
(2) Besar uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh DPP berdasarkan pedoman yang ditetapkan Rapat Umum Nasional dengan mempertimbangkan hak untuk layanan yang wajib diberikan kepada berbagai jenis keanggotaan. BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 24 Pengaturan dalam Anggaran Rumah Tangga (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang hal ter-sebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Rapat Umum Nasional. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 Syarat Perubahan (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah di dalam, dan sudah harus diacarakan dalam Rapat Umum Nasional, atau dalam Rapat Umum Nasional Istimewa yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut; (2) Rancangan usul perubahan ditetapkan dalam rapat DPP atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah DPD; (3) Keputusan diambil melalui permufakatan atau jika sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah hak suara peserta penuh yang hadir dalam Rapat Umum Nasional menyetujui usul perubahan Anggaran Dasar tersebut pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu. BAB X PEMBUBARAN Pasal 26 Syarat Pembubaran
(1) Pembubaran HPJI hanya dapat diputuskan dalam Rapat Umum Nasional lstimewa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut atas usul tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari seluruh jumlah utusan daerah peserta penuh yang ditetapkan DPD. (2) Keputusan pembubaran diambil jika sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah hak suara utusan daerah peserta penuh yang hadir menyetujui ditetapkannya pembubaran HPJI pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu. BAB XI PENUTUP Pasal 27 Aturan Peralihan Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Dasar ini harus diselesaikan DPP dan DPD selambat-lambatnya 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar HPJI. Anggaran Dasar HPJI disahkan untuk pertama kali dalam Rapat Umum Anggota HPJI ke-1 di Jakarta tanggal 23 Juli 1979 dan perubahan-perubahannya dilakukan : Pertama : dalam Rapat Umum Anggota ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1990; Kedua : dalam Rapat Umum Anggota ke-8 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997; Ketiga : dalam Rapat Umum Anggota ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1998; Keempat : dalam Rapat Umum Nasional Istimewa ke-1 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2000. Kelima : dalam Rapat Umum Nasional Istimewa ke-2 yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 17 Juli 2002. Keenam : dalam Rapat Umum Nasional ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 dan 9 Oktober 2003.
