ANGGARAN DASAR MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Para produsen kabel listrik Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi, menyadari akan tugas dan tanggung jawab kepada Bangsanya yang sedang membangun, dengan berlandaskan UndangUndang nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri telah mengadakan Rapat Paripurna Anggota untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (APKABEL) untuk pelaksanaan operasionalnya. Rapat Paripurna anggota APKABEL yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan berlandaskan asas musyawarah untuk mufakat, telah bersepakat bulat menyatakan: Pertama : Pembangunan Bangsa dan Negara adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk setiap produsen kabel listrik Indonesia. Kesempatan yang tersedia bagi para produsen kabel listrik Indonesia untuk ikut berperanserta dalam pembangunan Nasional merupakan kewajiban dan kehormatan bagi kita bersama. Kedua : Guna menggalang seluruh kemampuan produsen kabel listrik Indonesia agar dapat diarahkan bagi kepentingan Pembangunan Nasional, maka Asosiasi Pabrik Kabel Listrik (APKABEL) yang didirikan pada tanggal 10 Pebruari 1973 atas prakarsa Kontan Pri Bangun, Islam Salim, Jan Walter de Witte, Indrawan Roosheroe dan Tolip Tanaga, dan disahkan dengan akta nomor 216 notaris Kartini Mulyadi SH tanggal 26 Juni 1974, perlu dilanjutkan keberadaannya. Ketiga : Menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKABEL sebagai wadah persatuan dan kesatuan produsen kabel listrik Indonesia, dan meningkatkan kemampuan serta peransertanya dalam Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya. Selanjutnya para produsen kabel listrik yang tergabung dalam Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (APKABEL) bertekad untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran jalannya organisasi APKABEL dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1987 dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKABEL seperti berikut : BAB I UMUM Pasal 1 Organisasi ini merupakan organisasi perusahaan sejenis yang bernama Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia disingkat APKABEL atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Indonesian Electric Cable Manufacturers’ Association.
Pasal 2 1. APKABEL didirikan pada tanggal 10 Pebruari 1973 untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya. 2. APKABEL berkedudukan di Jakarta dan dapat menetapkan perwakilan di Daerah Tingkat I/ Propinsi yang diperlukan. BAB II ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN Pasal 3 APKABEL berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pasal 4 Landasan hukum dan landasan operasional APKABEL adalah : 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan Pasal 5
APKABEL bertujuan : Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi (nomor kode klasifikasi jenis industri 38394) dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional. BAB III BENTUK DAN SIFAT Pasal 6 APKABEL merupakan organisasi perusahaan yang merupakan wadah berbentuk persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah dan bergerak di bidang usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi.
Pasal 7 APKABEL bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. BAB IV FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 8 APKABEL merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar-Anggota dan diantara Para Anggota dan Pemerintah mengenai hal-hal berkaitan dengan masalah usaha industri kabel listrik dan kabel telekomunikasi serta wadah komunikasi dengan pihak luar negeri. Pasal 9 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, APKABEL melakukan kegiatan kegiatan, antara lain sebagai berikut :
Penyebar-luasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha industri kabel listrik dan kabel telekomunikasi kepada Para Anggota; Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi nasional, kepada Pemerintah dan Para Anggota. Penyaluran aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Penyelenggaraan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan Para Anggota; Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar-Anggota termasuk pengembangan keterkaitan antara bidang usaha industri kabel tenagal listrik dan kabel telekomunikasi dengan bidang usaha industri dan sektor ekonomi lainnya. Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat di pihak lain diantara Para Anggota, dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi antara seluruh unsur/pelaku ekonomi yang tergabung sebagai Anggota serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha; Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerjasama antara Anggota dengan perusahaan diluar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di
bidang usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional; Penyelenggaraan promosi di dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha sesuai dengan kepentingan Para Anggota; Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam lingkup usaha industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi. Penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan usaha Para Anggota. Pasal 10
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka pembinaan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib bagi Para Anggota, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, APKABEL dapat pula melakukan :
Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, rekomendasi mengenai usaha Para Anggota, termasuk legalisasi surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha Para Anggota; Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan/ atau Kamar Dagang dan Industri. Mengatasi dan menyelesaikan masalah yang timbul diantara sesama anggota dan anggota dengan pihak Pemerintah. Pasal 11
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11, APKABEL melakukan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Kamar Dagang dan Industri, serta dengan organisasi perusahaan/organisasi pengusaha lain di dalam lingkup Undang-Undang nomor 1 tahun 1987, agar dicapai efektifitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini. BAB V KODE ETIK, PERATURAN DAN PEDOMAN ORGANISASI Pasal 12 1. Untuk dapat menyelenggarakan dan meningkatkan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan di antara Para Anggota dan dalam upaya memelihara kerukunan serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat, APKABEL dapat menetapkan suatu kode etik dan/atau peraturan organisasi dan/atau pedoman organisasi yang berlaku bagi Para Anggota.
2. Suatu kode etik dan peraturan organisasi untuk dapat berlaku harus terlebih dahulu, dipertimbangkan oleh Dewan Pertimbangan dan kemudian disetujui oleh Para Anggota atau disetujui secara mufakat oleh Musyawarah Anggota. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 13 1. Yang dapat diterima menjadi anggota APKABEL adalah perusahaan industri kabel tenaga listrik dan kabel telekomunikasi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan usaha industrinya. 2. Ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi jenis perusahaan industri yang dapat menjadi anggota serta syarat maupun prosedur penerimaan anggota, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga APKABEL. 3. Keanggotaan dapat berakhir jika anggota : mengundurkan diri sebagai anggota; menghentikan usahanya. Dicabut keanggotaannya karena melanggar/tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota. BAB VII PENGURUSAN Pasal 14 1. Pengurusan APKABEL terdiri dari : a) Dewan Pertimbangan; b) b. Dewan Pengurus; c) c. Kantor Asosiasi. 2. Dewan Pertimbangan adalah Dewan yang bertugas untuk membantu Dewan Pengurus dalam upayanya untuk : a) penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara Para Anggota termasuk pengembangan keterkaitan; b) penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan serta mencegah persaingan yang tidak sehat; c) pelaksanaan upaya lain untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat dan tertib. 3. Dewan Pengurus terdiri dari : a) Ketua Umum; b) Beberapa orang Ketua; c) Beberapa orang Anggota Pengurus lainnya;
d) Beberapa orang Komisaris/Ketua Perwakilan di Daerah Tingkat I/Propinsi yang diperlukan. 4. Dewan Pengurus berhak mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dan menjalankan pengurusan organisasi. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Pengurus dan pengaturan tertib kerjanya, ditetapkan oleh Ketua Umum. 5. a. Dewan Pengurus bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota. b.Masa Jabatan Dewan Pengurus dan Dewan pertimbangan adalah 3 (tiga) tahun. 6. Kantor APKABEL tempat aparat organisasi yang bekerja untuk membantu Dewan Pengurus dengan demikian bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus. Untuk melakukan pekerjaannya, staf Kantor Asosiasi mendapat imbalan gaji. Sekretariat dipimpin oleh Seorang Manajer Kantor APKABEL. BAB VIII RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN Pasal 15 1. Rapat-rapat dalam APKABEL terdiri dari : a) Rapat Pengurus; b) Rapat Kerja; c) Musyawarah Anggota. 2. Rapat Pengurus diadakan oleh Dewan Pengurus untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan organisasi. 3. Rapat Kerja merupakan rapat guna membahas dan menetapkan program kerja dan kegiatan khusus. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 4. Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan diadakan sekali dalam tiga tahun. Hak dan wewenang Musyawarah Anggota adalah : meminta pertanggung jawaban Dewan Pengurus dalam pelaksanaan pengurusan organisasi. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus. Hak dan wewenang Musyawarah Anggota dipegang oleh Para Anggota sebagai pelaksanaan hak suara secara penuh dalam Musyawarah Anggota. menetapkan kebijaksanaan organisasi; Pasal 16 Seluruh keputusan ditetapkan berdasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Didalam hal terdapat perbedaan pendapat yang menghalangi tercapainya mufakat, maka Dewan Pertimbangan dapat diminta pertimbangannya lalu Ketua Umum menetapkan putusan setelah mendengar pertimbangannya tersebut. BAB IX
PERBENDAHARAAN Pasal 17 1. APKABEL memperoleh keuangan dari : a) uang iuran Anggota b) sumbangan dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c) uang pangkal Anggota; 2. Perbendaharaan diurus oleh Kantor APKABEL dibawah pengawasan dan tanggungjawab Bendahara, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus. 3. Tahun buku berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun. BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk itu. BAB XII PEMBUBARAN Pasal 20 Pembubaran APKABEL hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan untuk itu. Ketentuan-ketentuan tentang likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Anggota. BAB XIII PENUTUP Pasal 21Anggaran Dasar ASOSIASI PABRIK KABEL LISTRIK INDONESIA untuk pertama kali ditetapkandengan akta Notaris Kartini Mulyadi SH nomor 216 pada tanggal 25 Juni 1974 dan terakhirdiubah oleh Rapat Paripurna Anggota yang diadakan pada tanggal 3 Pebruari 1988 di Gedung Kantor APKABEL, Ketapang Indah Blok B2/32, Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 Pebruari 1988
