ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN BISNIS INDONESIA MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN BISNIS INDONESIA MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika, dengan penuh kesadaran, ikhlas serta didorong oleh semangat berkoperasi dalam upaya memelihara dan mengembangkan kebersamaan antara sesama karyawan menyepakati untuk bergabung dalam satu Badan Hukum Koperasi yang diberi nama Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika. Sebagai realisasi hal tersebut, dilaksanakan Rapat Pembentukan Koperasi pada tanggal 06 April 1990 yang memutuskan pendirian Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika dan telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor 108/BLP/VIII/1990 tanggal 16 Agustus 1990 dengan nomor Badan Hukum 2548/BH/I. Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk itu, Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika senantiasa akan berupaya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan mengembangkan diri sebagai badan usaha yang sehat, mandiri, profesional, serta berorientasi untuk mengembangkan usaha dan pelayanan yang memberikan manfaat dan nilai tambah pada anggota. Untuk merealisasikan peran, tugas dan fungsi Koperasi serta memperhatikan perkembangan koperasi, maka anggota Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika Group dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika yang dihadiri oleh 218 (Dua Ratus Delapan Belas) orang Anggota dari 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) orang Anggota Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika diselenggarakan pada : Hari Tanggal Jam Tempat

: : : :

Kamis 23 Maret 2006 11.00 WIB Wisma Bisnis Indonesia Lantai Ground Jl KH Mas Mansyur Kav 12A Jakarta

Menyusun dan menyepakati untuk mengubah Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika Group yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Bisnis Indonesia Hasil Perubahan Anggaran Dasar pada Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT Jurnalindo Aksara Grafika Tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta

ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN BISNIS INDONESIA

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1 Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Kerja (1)

Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Bisnis Indonesia dengan nama singkat KBI dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut K operasi .-----------------------------------------------

(2)

Kantor Pusat Koperasi ditetapkan di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. ---------------------------

(3)

Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. -------------------------

(4)

Koperasi dapat membuka cabang dan atau perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah kerja koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. ------------------------------------------------------------------------------------------------BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 2 Landasan dan Azas

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas asas kebersamaan dan kekeluargaan. -----------------------------------------------------------------------Pasal 3 Prinsip Koperasi (1)

Koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu : ------------------a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. ---------------------------------------------------------b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. -----------------------------------------------------------c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. --------------------------------------------------------------------------------d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. ----------------------------------------------e. Kemandirian. ----------------------------------------------------------------------------------------------f. Pendidikan perkoperasian. ------------------------------------------------------------------------------g. Mendorong kerjasama dengan koperasi lain, BUMN serta lembaga lainnya. ---------------------

(2)

Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kaidah-kaidah usaha ekonomi yang sehat. --


BAB III VISI, MISI DAN USAHA Pasal 4 Visi dan Misi Koperasi (1)

Koperasi memiliki visi untuk memajukan kesejahteraan anggota serta ikut menjadi gerakan ekonomi dalam membangun perekonomian nasional. ----------------------------------------------------

(2)

Misi Koperasi adalah : ----------------------------------------------------------------------------------------a. Mendukung secara aktif tercapainya kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. ---------------------------------------------------------------------------b. Mengembangkan usaha Koperasi dengan memanfaatkan potensi dan peluang usaha untuk menjadi badan usaha yang sehat, mandiri, dan professional dan memberikan nilai tambah bagi Anggota Koperasi. ----------------------------------------------------------------------------------c.

Mendukung kebijakan PT Jurnalindo Aksara Grafika sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. ---------------------------------------------------------------------------------------

BAB 5 Kegiatan Usaha (1)

Untuk mencapai tujuan, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----------a. Menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan jasa yang layak. ------------------------------------------------------------------------------------------b. Menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dalam upaya member pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. -------c.

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anggota, Pengurus dan Pengawas serta Pengelola tentang perkoperasian dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan usaha koperasi. --------

(2)

Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dan pihak lainnya yang bukan anggota Koperasi dengan memperhatikan manfaat ekonomi dan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan norma dan praktek usaha yang sehat. ---------------------------------------------

(3)

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi lain dan badan usaha lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah kerja Koperasi. ------------------------------------------------------------

(4)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat membentuk badan hukum perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ------------------------


BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 6 Keanggotaan Koperasi (1)

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. ----------------------------------------

(2)

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.--------------------------------------------------

(3)

Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai Karyawan Tetap PT Jurnalindo Aksara Grafika yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------a. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. ------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah, Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Koperasi. ------------------------------------------------------

(4)

Koperasi secara terbuka dapat menerima Anggota Luar Biasa yaitu Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing yang bukan Karyawan Tetap PT Jurnalindo Aksara Grafika yang ketentuan persyaratan, penerimaan, hak dan kewajibannya di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 7 Tata Cara Penerimaan Keanggotaan Koperasi (1)

Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi harus : --------------------------------------a. Mengajukan Surat Permintaan Tertulis kepada Pengurus. -----------------------------------------b. Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya. --------------------------

(2)

Pengurus menetapkan penerimaan dan atau penolakan permohonan keanggotaan Koperasi dalam Rapat Pengurus. ---------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Keanggotaan Koperasi mulai berlaku jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan menandatangani Buku Daftar Anggota. ---------------------------------------------------------------

(4)

Tata cara penerimaan dan administrasi di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----


Pasal 8 Kewajiban Anggota Koperasi Setiap Anggota mempunyai kewajiban : ------------------------------------------------------------------(1)

Mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Rapat Anggota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Membayar Simpanan Pokok yang besarnya ditetapkan dalam Pasal 37 Anggara Dasar serta ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------

(3)

Membayar Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam Pasal Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------

(4)

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. ---------------------------

(5)

Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. ----------------------------

(6)

Melunasi seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab anggota sebelum keanggotaannya berakhir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Anggaran Dasar tentang tanggungan anggota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 9 Hak-hak Anggota Koperasi Setiap Anggota mempunyai hak : --------------------------------------------------------------------------(1)

Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. -----------------

(2)

Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas. --------------------------------------------

(3)

Meminta diadakannya Rapat Anggota. ----------------------------------------------------------------------

(4)

Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. ----------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Memanfaatkan semua usaha Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. -----------------------------------------------

(7)

Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8)

Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.--------------------------------------------------------------

(9)

Mendapatkan bagian hak keanggotaan apabila mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan Koperasi (1)

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : ---------------------------------------------------------------a. Meninggal dunia. -----------------------------------------------------------------------------------------b. Minta berhenti atas permintaan sendiri. --------------------------------------------------------------c.

Diberhentikan oleh Pengurus, dengan alasan : ------------------------------------------------------i. Tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan, atau -----------------------------------------------ii. Tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau ----------------------------------iii. Berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi, atau -----------------------------------------------

d. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. --------------------------------------------------------------------------(2)

Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus. ------------

(3)

Pengurus menetapkan pemberhentian keanggotaan Koperasi dalam Rapat Pengurus dengan dihadiri Pengawas Koperasi. ----------------------------------------------------------------------------------

(4)

Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya. -------------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota. -----------------------------------------------------------------------------------------

BAB V RAPAT ANGGOTA Pasal 11 Ketentuan Umum (1)

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -------------------------

(2)

Rapat Anggota terdiri dari : ---------------------------------------------------------------------------------a. Rapat Anggota Tahunan. -------------------------------------------------------------------------------b. Rapat Anggota Luar Biasa.-------------------------------------------------------------------------------

(3)

Rapat Anggota menetapkan dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------a. Menyusun dan atau mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ---------------------------------------b. Menyusun dan atau mengesahkan kebijaksanaan umum dan strategis dalam bidang organisasi, manajemen, usaha dan permodalan Koperasi.------------------------------------------


c.

Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. -------------------------

d. Menyusun dan atau mengesahkan Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------e. Menilai dan mengesahkan atau menolak Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam pengelolaan organisasi dan usaha serta Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. -----------------------------------------------------------f.

Penetapan penggunaan dan penggunaan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. ------------------------------------------------------------------------------------------

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi. ------------------------------(4)

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus tentang Pengelolaan Koperasi dan atau Pengawas tentang pengawasan Koperasi. ---------------------------

(5)

Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. ---------------------

(6)

Rapat Anggota dilaksanakan secara langsung yang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 12 Rapat Anggota Tahunan (1)

Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -------------------------------------

(2)

Rapat Anggota Tahunan dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk :---------------------------------a. Menilai dan mengesahkan atau menolak Laporan Keuangan. -------------------------------------b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam pengelolaan organisasi dan usaha. -----------------------------------------------------------------------------------c.

Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha. -----------------------------------------------------------(3)

Rapat Anggota dengan agenda membahas dan mengesahkan Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan tiap tahun buku dan diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku atau tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. ----------------

(4)

Apabila Rapat Anggota dimaksud ayat (3) belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti beban penyelenggaraan rapat anggota, maka : --------a. Rapat Anggota dimaksud ayat (3) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri. ---------------------------------------------------------------------b. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dimaksud ayat (4) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku. ----------------------------------------------------


Pasal 13 Rapat Anggota Luar Biasa (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal penting yang belum diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan, atau karena adanya hal-hal yang dipandang luar biasa yang mengharuskan perlu mendapat keputusan dan pengesahan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak : -----------------------------------a. Atas permintaan tertulis 1/2 jumlah Anggota. -------------------------------------------------------b. Atas dasar keputusan Rapat Pengurus. ---------------------------------------------------------------c.

Atas dasar keputusan Rapat Pengawas. ---------------------------------------------------------------

d. Atas dasar keputusan Pemerintah. Pasal 14 Penyelenggaraan Rapat Anggota (1)

Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada Anggota sebelum pelaksanaannya. -----------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi atau oleh pimpinan siding yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut. ----------------------------------------------------------------------

(4)

Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota lebih lanjut di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 Quorum Rapat Anggota (1)

Pada dasarnya Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.

(2)

Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rapat Anggota dapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari untuk dilaksanakan Rapat Anggota Kedua dan dilaksanakan pemanggilan kembali Anggota Koperasi. --

(3)

Apabila dalam pelaksanaan Rapat Anggota kedua sebagaimana dimaksud ayat (2), tetap tidak tak tercapai syarat dimaksud ayat (1) tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti dalam keadaan luar biasa. --------------------------------------------------------------------------------------------

(4)

Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota sah bila dihadiri 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


(5)

Yang dimaksud keadaan luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah : ---------------------------------a. Apabila biaya untuk mengadakan Rapat Anggota tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau ---------------------------------------------------------------------------b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Pemerintah tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota, atau ------------------------------------------c.

Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, atau -----------------------------------------------------

d. Apabila Rapat Anggota tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran organisasi dan usaha Koperasi, atau ------------------------------------------------------------------------------------e. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar Anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. -------------------------------Pasal 16 Pengambilan Keputusan dan Berita Acara Rapat (1)

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----------

(2)

Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----------------------------

(3)

Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara. ---------------

(4)

Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pemimpin Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Berita Acara Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pimpinan dapat merupakan bukti yang sah terhadap semua Anggota dan pihak ketiga. -----------

BAB VI PENGURUS Pasal 17 Persyaratan Pengurus (1)

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. ------------------------------

(2)

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : ----a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi. -------------------------b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik. -----------c.

(3)

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang perkoperasian. ------------------------------

Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----------------------------------------------------


(4)

Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.------------------------

(5)

Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. --------------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Sebelum mulai memangku jabatannya, anggota Pengurus mengangkat sumpah dan janji.--------

(7)

Kriteria calon, Tata Cara pencalonan dan pemilihan Pengurus serta pengambilan sumpah dan janji Pengurus di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------Pasal 18 Susunan Kepengurusan Koperasi

(1)

Jumlah Pengurus beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. ------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. ------------------------

(3)

Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku anggota dalam Buku Daftar Pengurus Koperasi. -----------------------------------------

Pasal 19 Tugas Pokok Pengurus (1)

Pengurus bertugas untuk : ----------------------------------------------------------------------------------a. Memimpin organisasi Koperasi dan usahanya. -------------------------------------------------------b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi. ----------------------------c.

Mewakili Koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. ----------------------------------------------

d. Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan. --------------------------------------------------------------------------------e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris harta kekayaan Koperasi secara tertib dan teratur. ----------------------------------------------------------------------------------------f.

Menyelenggarakan Rapat Anggota. --------------------------------------------------------------------

g. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.---h. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang telah disahkan oleh Rapat Anggota. -------------------------------------------------(2)

Pengurus mewakili kepentingan Koperasi atas penyertaan modal dalam badan usaha perseroan terbatas, termasuk menempatkan dan mengangkat anggota Pengurus atau wakil Pengurus sebagai Komisaris dan Direksi Perseroan. ------------------------------------------------------------------

(3)

Penempatan dan pengangkatan dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Pengurus. ------------

(4)

Tugas pokok masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus. ----------------


Pasal 20 Kewajiban Pengurus (1)

Pengurus berkewajiban melaksanakan semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Koperasi. -------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Dalam melaksanakan tertib administrasi organisasi, Pengurus berkewajiban : ----------------------a. Mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota serta harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota. -----------------------------------------------------------------------------------b. Mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus dan Pengawas dalam Buku Daftar Pengurus dan Pengawas. ---------------------------------------

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus berkewajiban :----------------------------------------------a. Melaksanakan fungsi pengawasan internal Koperasi. -----------------------------------------------b. Meminta bantuan akuntan public atau koperasi jasa audit untuk mengaudit Koperasi yang biayanya ditanggung oleh Koperasi sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------c.

(4)

Memberi segala keterangan, yang memperlihatkan segala catatan, buku, warkat, persediaan barang, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka memudahkan kegiatan pengawasan serta berusaha memberikan bantuan dan mengusahakan agas pengawasan dan atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengawas atau Auditor yang ditunjuk berdasarkan ketentuan ayat (3) huruf b tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota Pengurus, Manager maupun Karyawan.-----------------------------------------------

Pada saat waktu Kantor Koperasi dibuka maka Pengurus harus member kesempatan kepada : -a. Setiap orang untuk menelaah Akte Pendirian dan Akta Perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos salinan. -----------------b. Setiap anggota dan pejabat instansi yang berwenang untuk menelaah buku, catatancatatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos salinan. ------------------

(5)

Pengurus berkewajiban melaksanakan pencatatan atas setiap kejadian penting sebagaimana mestinya serta memberitahukan pada anggota dan Pengawas tiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya Koperasi. --------------------------------------------------------------------------

(6)

Pengurus berkewajiban menyelenggarakan pendidikan anggota, anggota Pengurus, anggota Pengawas, Manager dan Karyawan Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan perkoperasian dan usaha Koperasi. -------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

Pengurus berkewajiban memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. -------------------------------------------------------------

(8)

Pengurus menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dengan ketentuan sebagaiman di atur dalam pasal 44 Anggaran Dasar serta ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan Rapat Anggota. ---------------------------


Pasal 21 Hak dan Wewenang Pengurus (1)

Pengurus mempunyai hak : ---------------------------------------------------------------------------------a. Menerima bagian sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------------b. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manager dan Karyawan Koperasi sebagai Pengelola Koperasi. --------------------------------------------------------------------------------------c.

Membuka unit usaha otonom, kantor cabang, dan atau kantor perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar wilayah kerja sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. ----------------

d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.----------------------e. Meminta laporan kepada Direksi/Manager secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan dalam pengelolaan usaha Koperasi. -------------------------------------------------------------------(2)

Pengurus berwenang untuk memutuskan permohonan penerimaan atau penolakan anggota serta pemberhentian anggota, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. ------------------------------------------------------------------------------

(3)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota. ------------------------------------------------

(4)

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengurus berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan atau ketentuan yang ditetapkan khusus untuk itu. ---------------------------------------

Pasal 22 Ketentuan Berakhirnya Jabatan Pengurus (1)

Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila : a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan serta nama baik Koperasi. ------------------------------------------------------------------------------b. Tidak mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Koperasi. ------------------------------------c.

Sikap dan tindakannya menimbulkan akibat merugikan bagi Koperasi. ---------------------------

d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan atau tindak pidana lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan. -----------------------------(2)

Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Anggota Pengurus lainnya yang dihadiri oleh Pengawas dapat mengangkat gantinya. -------------

(3)

Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. ----------


Pasal 23 Pertanggungjawaban Pengurus (1)

Pengurus wajib menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelaksanaan organisasi dan usaha Koperasi termasuk Laporan Keuangan untuk satu periode tahun buku. -----

(2)

Terhadap Laporan Keuangan Koperasi, Pengurus wajib melakukan permintaan audit atas laporan keuangan dimaksud sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) huruf b sebelum disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. ----------------------------------------------------------

(3)

Anggota Pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat diminta ikut serta dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. -----------------

(4)

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.------------------------------------------------------------------

(5)

Rapat Anggota membahas untuk menerima dan atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VII PENGAWAS Pasal 24 Persyaratan Pengawas (1)

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. -----------------------------

(2)

Yang dapat dipilih menjadi Pengawas ialah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi. -------------------------b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik. -----------c.

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang perkoperasian. ------------------------------

(3)

Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. ----------------------------------------------------

(4)

Anggota Pengawas yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. ----------------------

(5)

Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. --------------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Sebelum mulai memangku jabatannya, anggota Pengawas mengangkat sumpah dan janji. -------

(7)

Kriteria Calon, Tata Cara pencalonan dan pemilihan Pengawas serta pengambilan sumpah dan janji Pengawas di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------


(2)

Bilamana seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Anggota Pengawas lainnya yang dihadiri Pengurus dapat mengangkat gantinya. -------------------

(3)

Pengangkatan pengganti Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengawas dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. ---------

Pasal 28 Pertanggungjawaban Pengawas (1)

Pengawas wajib menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas mengenai pengawasan kebijakan Pengurus dalam melaksanakan organisasi dan usaha Koperasi. ----------------------------

(2)

Anggota Pengawas yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat diminta ikut serta dalam menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas. --------------------

(3)

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.------------------------------------------------------------------

(4)

Rapat Anggota membahas untuk menerima dan atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengawas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VIII PENGELOLAAN USAHA Pasal 29 Ketentuan Umum (1)

Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi melalui pembentukan dan pendirian Unit Usaha dan atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Koperasi. ------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan unit usaha dan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). -------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Pengurus dalam rangka melaksanakan pengelolaan usaha secara profesionalisme dapat memberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha kepada Direksi dan atau Manager. ---

(4)

Pengurus mengangkat dan memberhentikan Direksi dan atau Manager. -----------------------------

(5)

Direksi/Manager bertanggungjawab kepada Pengurus. --------------------------------------------------

(6)

Persyaratan, tugas, tanggungjawab, hak dan wewenang Direksi/Manager di atur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan khusus yang ditetapkan Pengurus. -----------------


BAB IX DEWAN PEMBINAN DAN PENASEHAT Pasal 30 Ketentuan Umum (1)

Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota atas usulan Pengurus dapat mengangkat Dewan Pembina dan Penasehat. --------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Rapat Anggota mengangkat Anggota Dewan Pembina Koperasi yang berasal dari anggota Komisaris dan Direksi PT Jurnalindo Aksara Grafika. -----------------------------------------------------

(3)

Rapat Anggota dapat mengangkat orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan Koperasi untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat atas usulan Pengurus. --------------------------

(4)

Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----------------------------------------

(5)

Anggota-Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tidak mempunya hak suara dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus. ------------------------------------------------------------------

(6)

Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat member saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta. -----------------------------------------

BAB X ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN KOPERASI Pasal 31 Ketentuan Umum (1)

Tahun buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. -----------------------

(2)

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup dan wajib mengadakan perhitungan hasil usaha. --------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi Koperasi Khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya. -----------------------------------------------------------------------------------

(4)

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota. -----------------------------------------

(5)

Laporan keuangan yang disusun Pengurus wajib dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. -------------------------------------------------------------------------------------

(6)

Pengurus wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Pengawas dan Rapat Anggota. --------------


BAB XI PERMODALAN Pasal 32 Ketentuan Umum (1)

Modal Koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. ---------------------------------------

(2)

Modal sendiri dapat berasal dari : --------------------------------------------------------------------------a. Simpanan Pokok. -----------------------------------------------------------------------------------------b. Simpanan Wajib. -----------------------------------------------------------------------------------------c.

Dana Cadangan. -------------------------------------------------------------------------------------------

d. Hibah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)

Modal pinjaman dapat berasal dari : -----------------------------------------------------------------------a. Anggota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b. Koperasi lain. ---------------------------------------------------------------------------------------------c.

Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----------------------------------------------------------------

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. -------------------------------------------------------e. Sumber lainnya yang sah. -------------------------------------------------------------------------------

(4)

Hal-hal yang menyangkut modal Koperasi di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus. --------------------------------------------------

Pasal 33 Modal Pinjaman (1)

Modal Pinjaman adalah pinjaman dana oleh Koperasi dari pihak ketiga yang dapat berasal dari : a. Instansi Pemerintah. -------------------------------------------------------------------------------------b. Anggota Masyarakat. ------------------------------------------------------------------------------------c.

Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Swasta. -----------------------------------

d. Koperasi lainnya dan atau anggotanya. ---------------------------------------------------------------e. Bank atau lembaga keuangan lainnya. ----------------------------------------------------------------f.

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. --------------------------------------------------------

g. Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri. ---------------------------------------------------


(2)

Peminjaman modal kerja maupun modal untuk keperluan investasi dilakukan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota. ------------------------------------------------------------------------

(3)

Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melaukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikian dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----------------------------------

(4)

Peminjaman modal didasarkan atas kesepakatan bersama dengan tingkat bunga yang wajar sesuai dengan keadaan pasar. -------------------------------------------------------------------------------

(5)

Hal-hal yang menyangkut modal pinjaman di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. ----------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 34 Modal Penyertaan (1)

Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. ------------------------------------------------

(2)

Modal penyertaan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi yang dapat berasal dari : ---------------------------------------------------------------------------------------------------a. Pemerintah. -----------------------------------------------------------------------------------------------b. Anggota Masyarakat. ------------------------------------------------------------------------------------c.

Badan Usaha. ----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Badan-badan lainnya. -----------------------------------------------------------------------------------(3)

Dalam melakukan pemupukan melalui modal penyertaan, Pengurus wajib mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. ----------------------------------------------------------------------------------

(4)

Ketentuan pemupukan modal penyertaan akan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. ------------------------------------------------------------------------------

(1)

Pasal 35 Hibah dan Donasi Hibah atau donasi ialah pemberian uang atau barang atau lainnya oleh lembaga, perusahaan, atau perorangan kepada Koperasi yang tidak perlu dikembalikan. -------------------------------------

(2)

Hibah atau donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dapat digunakan sebagai tambahan modal bagi pengembangan usaha yang ketentuannya lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Hibah dicatat dan atau dibukukan oleh Pengurus dalam Cadangan Koperasi. ------------------------


Pasal 36 Penempatan Modal Koperasi (1)

Untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain dan badan usaha perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, dan modal penyertaan.---------

(2)

Keputusan Penempatan Modal Koperasi diusulkan oleh Pengurus dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. ----------------------------------------------------------------------------------

(3)

Khusus Penempatan Modal Koperasi dalam PT Jurnalindo Aksara Grafika dalam bentuk penyertaan saham di atur dalam peraturan khusus tersendiri yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4)

Ketentuan dan pengaturan penempatan modal Koperasi selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------------------------------------------------------------BAB XII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 37 Ketentuan Umum

(1)

Dalam rangka pemupukan modal sendiri, Koperasi mewajibkan setiap anggota wajib menyimpan atas namanya pada Koperasi. -----------------------------------------------------------------

(2)

Simpanan dimaksud ayat (1) adalah : ---------------------------------------------------------------------a. Simpanan pokok adalah simpanan awal yang harus disetor oleh anggota kepada Koperasi pada saat diterima menjadi Anggota Koperasi. ------------------------------------------------------b. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib disetor oleh anggota setiap bulan selama menjadi Anggota Koperasi. ------------------------------------------------------------------------------

(3)

Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil dan atau diminta kembali selama seseorang masih menjadi anggota Koperasi. --------------------------------------------------------------

(4)

Apabila keanggotaan berakhir, maka Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan dan atau kewajiban anggota terhadap Koperasi dikembalikan kepada anggota dengan segera selambat-lambatnya satu bulan kemudian. ------------------------Pasal 38 Simpanan Pokok

(1)

Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi sebagai Simpanan Pokok sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). ---------------------------------------------------------

(2)

Simpanan Pokok harus dibayar secara tunai pada saat dinyatakan diterima sebagai Anggota. ----

(3)

Pengurus dapat mengijinkan Anggota untuk membayar Simpanan Pokok secara angsuran sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kali angsuran bulanan. ----------------------------------------------

(4)

Mekanisme pelunasan, pencatatan dan penarikan Simpanan Pokok di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------------------


Pasal 39 Simpanan Wajib (1)

Setiap Anggota diwajibkan menyimpan atas namanya dalam bentuk Simpanan Wajib pada Koperasi yang besaran jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------------

(2)

Setiap Anggota harus membayar simpanan wajib secara tunai setiap bulannya selama tercatat sebagai Anggota. -----------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Apabila Anggota tidak membayar simpanan wajib karena alasan-alasan yang disampaikan kepada Pengurus, maka pada bulan selanjutnya Anggota wajib membayar tunggakan simpanan wajib tersebut.--------------------------------------------------------------------------------------------------

(4)

Mekanisme pelunasan, pencatatan dan penarikan Simpanan Pokok di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 40 Simpanan dan Tabungan

(1)

Dalam rangka pemupukan modal sendiri, setiap anggota diwajibkan membayar sejumlah simpanan khusus unit usaha simpan pinjam yang besaran jumlahnya ditetapkan dan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus Unit Usaha Simpan Pinjam. ----------

(2)

Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk Simpanan lainnya dan atau Tabungan Anggota yang ketentuannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------

(3)

Koperasi memberikan balas jasa atas Simpanan dan atau Tabungan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

BAB XII SISA HASIL USAHA Pasal 41 Ketentuan Umum (1)

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. --------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Sisa Hasil Usaha Koperasi terdiri dari :---------------------------------------------------------------------a. Sisa Hasil Usaha dari kegiatan usaha Koperasi, yang selanjutnya disebut SHU Hasil Operasional.-----------------------------------------------------------------------------------------------b. Sisa Hasil Usaha dari kegiatan penyertaan modal Koperasi berupa deviden, yang selanjutnya disebut SHU Hasil Penyertaan. -----------------------------------------------------------

(3)

Anggota Koperasi yang berhak atas bagian Sisa Hasil Usaha adalah yang tercatat sebagai anggota per tanggal 31 Desember untuk tahun buku sisa hasil usaha yang dibagikan dan telah melunasi simpanan pokok.------------------------------------------------------------------------------------


Pasal 42 Pembagian SHU Hasil Operasional (1)

SHU Hasil Operasional yang diperoleh dari kegiatan usaha Koperasi dibagi sebagai berikut : ----a. 25 % untuk Uang Cadangan Umum. ------------------------------------------------------------------b. 55 % untuk Anggota. ------------------------------------------------------------------------------------c.

5 % untuk Dana Insentif Pengurus dan Pengawas. --------------------------------------------------

d. 5,5 % untuk Dana Insentif Pengelola Koperasi. -----------------------------------------------------e. 5 % untuk Dana Pendidikan. ---------------------------------------------------------------------------f.

2,5 % untuk Dana Sosial. --------------------------------------------------------------------------------

g. 2 % untuk Dana Daerah Kerja. ------------------------------------------------------------------------(2)

Mekanisme, tata cara dan perhitungan, penggunaan dan pembagian SHU Hasil Operasional di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------------------------------------------

Pasal 43 Pembagian SHU Hasil Penyertaan (1)

SHU Hasil Penyertaan digunakan serendah-rendahnya 20% (dua puluh per seratus) sebagai Dana Cadangan Umum. ---------------------------------------------------------------------------------------

(2)

SHU Hasil Penyertaan setelah dikurangi dana cadangan umum dimaksud ayat (1) dibagikan dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------

BAB XIV CADANGAN KOPERASI Pasal 44 Ketentuan Umum (1)

Dana cadangan ialah dana yang berasal dari bagian sisa hasil usaha yang ditahan setiap tahun dan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi ½ (satu per dua) dari jumlah cadangan Koperasi untuk perluasan dan atau pengembangan usaha Koperasi.-------------

(3)

Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi dapat memperoleh bagian atas cadangan Koperasi berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. --------


BAB XV TANGGUNGAN Pasal 45 Tanggungan Pengurus (1)

Anggota Pengurus secara sendiri-sendiri akan menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi sebagai akibat kelalaiannya atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. --------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Beberapa anggota Pengurus secara bersama akan menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi sebagai akibat kelalaiannya atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. --------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Seluruh anggota Pengurus akan menanggung kerugian yang diderita Koperasi yang timbul sebagai akibat kelalaian bersama atau menjalankan kebijaksanaan yang bertentangan dengan Rapat Anggota atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam menjalankan tugasnya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 46 Tanggungan Pengawas (1)

Anggota badan Pengawas secara sendiri-sendiri akan menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi sebagai akibat kelalaian atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. --------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Beberapa anggota Pengawas akan menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi yang timbul akibat kelalaian atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Seluruh anggota Pengawas akan menanggung kerugian yang diderita Koperasi yang timbul sebagai akibat kelalaian bersama, menjalankan kebijaksanaan yang bertentangan dengan Rapat Anggota dan atau telah terbukti melakukan praktek kecurangan dalam menjalankan tugasnya. --

Pasal 47 Tanggungan Anggota (1)

Seluruh anggota wajib menanggung kerugian Koperasi yang timbul pada penutupan tahun buku atau pada saat pembubaran Koperasi sebagai akibat dari kebijaksanaan yang diputuskan dalam Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Tanggungan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Khusus dalam Dana Cadangan yang dimilikinya pada Koperasi. -

(3)

Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati 6 (enam) bulan. ----------------------------


BAB XVI SANKSI Pasal 48 Ketentuan Umum (1)

Apabila Anggota, Pengurus, Pengawas secara nyata terbukti telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi, maka kepadanya diberikan sanksi. --------------------------------------------------------------

(2)

Apabila Anggota, Pengurus, Pengawas secara nyata terbukti melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan Koperasi mengalami kerugian secara material dan immaterial, maka kepadanya diberikan sanksi. -----------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan dan diputuskan oleh Rapat Anggota berupa : ---------------------------------------------------------------------------------------------a. Peringatan Lisan. -----------------------------------------------------------------------------------------b. Peringatan Tertulis. --------------------------------------------------------------------------------------c.

Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.-----------------------------------------------------------

d. Diajukan ke Pengadilan. ---------------------------------------------------------------------------------(4)

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------------

BAB XVII JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI Pasal 49 Jangka Waktu Berdirinya Koperasi Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. -------------------------------------------BAB XVIII PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 50 Ketentuan Umum (1)

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan agenda rapat pembubaran Koperasi, yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir. --

(2)

Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1), maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini. ---- --


(3)

Permintaan tersebut dalam ayat (2) harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat : -------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut. ----------------------------------b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. ---------------------------------------------------c.

Acara Rapat. -----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Alasan pembubaran Koperasi. --------------------------------------------------------------------------e. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran itu. -------------------Pasal 51 Penyelesaian Pembubaran (1)

Rapat Anggota mengangkat Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus, Pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberikan kuasa untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi. ----------------------------------------------------------------------

(2)

Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”. ------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi Dalam Penyelesaian”.-b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. -----------------------------------------------c.

Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik sendirisendiri maupun bersama-sama. -------------------------------------------------------------------------

d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip Koperasi. ------------e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya. -------------------------------------------------------------------------------------------f.

Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.--

g. Membagikan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi. ---------h. Membuat berita acara penyelesaian. ------------------------------------------------------------------(4)

Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi kepada Rapat Anggota Luar Biasa dan Pemerintah serta semua kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Pembayaran biaya penyelesaian pembubaran hendaknya didahulukan dari pembayaran kewajiban lainnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------


BAB XIX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 52 Ketentuan Perubahan Anggaran Dasar (1)

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. ----------------------------------------

(2)

Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi. -------------

(3)

Pengurus Koperasi wajib memintakan pengesahan kepada Pemerintah atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. ------------------------------------------------------------------------------------

BAB XX ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 53 (1)

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar di atur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat Anggota. -------------------------------------------------------------------------------

(2)

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Peraturan Tambahan, Peraturan Pelaksanaan dan atau Peraturan Khusus yang disusun oleh Pengurus yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------------------------------------------

(3)

Peraturan Tambahan, Peraturan Pelaksanaan dan atau Peraturan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan dan ditetapkan dalam keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas. ---

BAB XXI PENUTUP Pasal 54 Penetapan Akta Perubahan Anggaran Dasar (1)

Anggaran Dasar ini berlaku sah dan mengikat setelah disahkan oleh Rapat Anggota dan ditandatangani secara bersama-sama oleh yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota. -----------------

(2)

Rapat Anggota memberikan kuasa pada Pengurus Koperasi Karyawan Bisnis Indonesia periode tahun 2006-2008 untuk melaksanakan pengesahan dan penandatanganan perubahan Anggaran Dasar ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Anggaran Dasar ini disahkan dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar dan berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya Akta Perubahan Anggaran Dasar.-----------------------------------


Akta Perubahan Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta.

ABRAHAM RUNGA MALI

MARTIN SIHOMBING

DJONY EDWARD

PAULUS SRI FAJAR

FIFI FIRAMI BEY

CHAMDAN PURWOKO


ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN BISNIS INDONESIA MUKADIMAH

Recommend Documents