ANGGARAN DASAR: ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN EKONOMI INDONESIA (ASPROPENDO)
MUKADIMAH
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah mampu menghadapi upaya meningkatkan mutu pendidikan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Reformasi pendidikan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan untuk menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan memimpin sumber daya ekonomi bangsa Indonesia. Globalisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan mutu SDM akan semakin menurunkan daya saing bangsa Indonesia. Pengembangan pendidikan ekonomi melalui lembaga pendidikan formal dan non formal perlu disinergikan dengan kajian penelitian dan pengalaman empiric di lingkungan kerja. Kajian akademik dan empirik yang dilakukan para kelompok professional perlu diintegralkan dalam mengidentifikasi berbagai fenomena ekonomi, sumber daya pendidikan dan pengelolaan pendidikan ekonomi dalam perspektif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Upaya mewadahi pendidik, peneliti, pemerhati, pengembang, dan praktisi dalam bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan menjadi strategis dalam mengidentifikasi dan menganalisis pemecahan masalah, melakukan uji kompetensi profesi pendidik, dan memberikan rekomendasi secara bertanggung jawab dalam kerangka pemikiran yang santun, etik, dan professional. Berdasarkan pemikiran tersebut dibentuklah Asosiasi Profesi Pendidikan Ekonomi Indonesia (ASPROPENDO) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 1 Nama Asosiasi ASPROPENDO.
Profesi
Pendidikan
Ekonomi
Indonesia
disingkat
Pasal 2 Tempat Kedudukan 1. ASPROPENDO Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; 2. ASPROPENDO Daerah berkedudukan di wilayah propinsi; 3. ASPROPENDO Cabang berkedudukan di kota/kabupaten. Pasal 3 Jangka Waktu Asosiasi dibentuk di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB II ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT Pasal 4 Asas ASPROPENDO berasaskan Pancasila. Pasal 5 Landasan ASPROPENDO berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 Sifat ASPROPENDO adalah organisasi yang mandiri bagi segenap Pendidik, Peneliti, Pemerhati, Praktisi dan Pengembang Pendidikan Ekonomi.
BAB III TUJUAN, KEGIATAN DAN LAMBANG Pasal 7 Tujuan Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan bagi kemajuan pembangunan pendidikan nasional secara profesional yang berdaya guna dan berhasil guna. Pasal 8 Kegiatan
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Kegiatan ASPROPENDO meliputi: Mempersatukan seluruh potensi sumberdaya manusia dalam pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Menyelenggarakan uji kompetensi profesi pendidik bidang Pendidikan Ekonomi dan ekonomi pendidikan; Membina dan mengembangkan jurnal ilmiah dalam bidang Pendidikan Ekonomi dan ekonomi pendidikan; Melakukan pengkajian fenomena ekonomi untuk kepentingan pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak dalam pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Memberikan advokasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Menerbitkan media pengembangan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan; Melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Pasal 9 Lambang
ASPROPENDO mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV KEKAYAAN Pasal 10 Kekayaan Kekayaan ASPROPENDO diperoleh dari: a. Iuran Anggota;
b. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat; c. Hibah dan Hibah Wasiat; d. Usaha-usaha/penghasilan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 Kategori Keanggotaan Anggota ASPROPENDO dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; c. Anggota Kehormatan. Pasal 12 Sifat Keanggotaan 1. Anggota Biasa dan Luar Biasa berlaku sifat keanggotaan aktif; 2. Anggota kehormatan berlaku sifat keanggotaan pasif. Pasal 13 Anggota Biasa Anggota Biasa ialah Pendidik, Peneliti, Pemerhati, Pengembang dan Praktisi dalam bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Pasal 14 Anggota Luar Biasa Anggota Luar Biasa ialah Pendidik, Peneliti, Pemerhati, Pengembang dan Praktisi di bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan terdaftar. Pasal 15 Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan ialah seseorang yang dipandang dapat memberikan kontribusi dan atau berjasa dalam bidang pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan yang diangkat berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
BAB VI SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 16 Susunan Organisasi Susunan organisasi meliputi: a. Pengurus Pusat terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang atau lebih Sekretaris, dan seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Ketua Bidang; b. Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara; c. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Pasal 17 Alat Kelengkapan Organisasi ASPROPENDO mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Rapat: 1) Kongres/Kongres Luar Biasa; 2) Rapat Kerja Nasional; 3) Rapat Kerja Daerah. b. Pengurus: 1) Pengurus Pusat; 2) Pengurus Daerah; 3) Pengurus Cabang. c. Dewan Pakar. Pasal 18 Kongres dan Kongres Luar Biasa 1. Kongres/Kongres Luar Biasa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi; 2. Kongres dilaksanakan secara periodik setiap empat tahun sekali; 3. Kongres Luar Biasa diadakan atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah; 4. Kongres/Kongres Luar Biasa diikuti oleh pengurus pusat dan daerah; 5. Kongres/Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% ketua pengurus pusat dan daerah atau yang mewakili; 6. Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dinyatakan sah berdasarkan atas musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai maka keputusan sekurangkurangnya disetujui oleh lebih dari 50% jumlah peserta yang hadir; 7. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres/Kongres Luar Biasa diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, kemudian dibuka kembali serta dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum; 8. Hal-hal lain mengenai Kongres/Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 19 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat gabungan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang; 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja daerah adalah rapat gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang; 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 21 Kepengurusan 1. Masa kerja pengurus pusat, daerah, dan cabang adalah 4 tahun; 2. Masa jabatan pengurus pusat, daerah dan cabang maksimal 2 periode berturutturut. PASAL 22 Tata Cara Pemilihan Pengurus 1. Pengurus pusat dipilih dan ditetapkan dalam Kongres; 2. Pengurus daerah dipilih melalui rapat kerja daerah dan ditetapkan oleh pengurus pusat; 3. Pengurus cabang diusulkan dalam satu formatur yang dibentuk khusus dan direkomendasikan oleh pengurus daerah untuk ditetapkan oleh pengurus pusat; 4. Tata cara pemilihan dan persyaratan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 Kewajiban, Hak, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Pengurus 1. Kewajiban Pengurus: a. Menjalankan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, melaksanakan keputusan-keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional; b. Beriktikad baik dan penuh tangung jawab dalam mengelola kegiatan sesuai dengan tujuan ASPROPENDO; c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahunan kepada Rapat Pengurus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender.
2. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus: a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili ASPROPENDO baik di dalam maupun di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan ASPROPENDO diwakili Ketua Umum dan Bendahara Umum; b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum menandatangani surat-surat resmi ASPROPENDO, kecuali dalam pengeluaran dan atau penerimaan uang, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum; c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum melantik Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang mekanisme pemilihan dan pengangkatan serta halhal yang berkaitan dengan keberadaan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ASPROPENDO; d. Ketua Umum dan Sekretaris Umum membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk ASPROPENDO dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik ASPROPENDO; e. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mengatur urusan umum dan keadministrasian ASPROPENDO; f. Ketua Umum dan Bendahara Umum mengatur urusan keuangan dan administrasi keuangan ASPROPENDO; g. Ketua Umum memberikan pertanggungjawaban kegiatan tahun yang lalu kepada Rapat Pengurus Pusat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku ASPROPENDO; h. Jika Ketua Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan tidak tetap, yang ditunjuk oleh Ketua Umum; i. Jika Sekretaris Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Sekretaris/Biro yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Sekretaris Umum selama Sekretaris Umum berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, yang ditunjuk oleh Ketua Umum; j. Jika Bendahara Umum berhalangan tidak tetap, maka 1 (satu) orang diantara Bendahara yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Bendahara Umum selama Bendahara Umum berhalangan tidak tetap karena sebab apapun, yang ditunjuk oleh Ketua Umum; k. Pengurus Pusat wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan didalam Kongres/Kongres Luar Biasa. Pasal 24 Dewan Pakar 1. Dewan Pakar dibentuk pada tingkat pusat; 2. Kedudukan, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII Tahun Buku Dan Pembukuan Pasal 25 Tahun Buku Dan Pembukuan 1. Tahun buku ASPROPENDO dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember pada tahun berjalan; 2. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; 3. Tata cara pelaksanaan pembukuan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Kongres/Kongres Luar Biasa
BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 27 Penggabungan Dan Peleburan 1. ASPROPENDO hanya dapat digabung dan dileburkan dengan organisasi profesi yang serumpun berdasarkan Keputusan Kongres yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. 2. Apabila ASPROPENDO digabung atau dileburkan, maka penggunaan sisa kekayaan ditentukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa. Pasal 28 Pembubaran Dan Likuidasi 1. ASPROPENDO hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu; 2. Apabila ASPROPENDO dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Kongres/Kongres Luar Biasa menentukan lain; 3. Apabila ASPROPENDO dibubarkan, maka penggunaan sisa kekayaan ditentukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa; 4. Apabila ASPROPENDO dilikuidasi, maka penggunaan sisa hasil likuidasi ditentukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.
BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga 1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 2. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar; 3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan di Kongres/Kongres Luar Biasa.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Ketentuan Penutup 1. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan Anggaran Dasar. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
