ANGGARAN DASAR ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
MUKADIMAH Sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sebagai rahmat Tuhan Yang mahasa Esa, merupakan penggilan, tantangan dan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat berat tetapi amat mulia, yaitu menciptakan kemakmuran material dan spiritual yang adil bagi rakyat Indonesia. Bagi suatu organisasi profesi yang terjun ke dalam dunia usaha, sadar akan hak kewajiban, peranannya serta tanggung jawabnya kepada Nusa dan Bangsa, sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam pembangunan negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata. Meyakini bahwa kewiraswastaan adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, disamping usaha-usaha lain yang dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan penuh kebijaksanaan. Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, kami para pengusaha jasa pemasaran property dan real estate Indonesia yang berada dalam jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional, menyatakan bersatu berhimpun dalam satu wadah organisasi “Brokerage Real Estate Indonesia” dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I Pasal 1 Nama Asosiasi ini bernama ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA, disingkat AREBI, yang secara resmi dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Real Estate Broker Association.
Pasal 2 Waktu AREBI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1992 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 3 1. Organisasi tingkat pusat AREBI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. 2. AREBI tingkat Daerah berkedudukan di Propinsi. 3. AREBI tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya. Pasal 4 AREBI adalah asosiasi perusahaan, baik badan usaha maupun perorangan, atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi dibidang broker real estat, bersifat independen dan professional, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Organisasi ini berazaskan Pancasila. Pasal 6 Tujuan Tujuan AREBI adalah meningkatkan harkat Martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan usaha dan profesi broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU Pasal 7 Dalam menjalankan profesinya seluruh anggota terikat pada Kode Etik AREBI dan Kaedah Tata Laku Profesi Broker yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.
BAB IV AREBI berfungsi sebagai : 1. Wadah perhimpunan potensi, penggerak dan pengarah peran serta usaha jasa broker real estate untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan profesi broker property / real estat. 2. Wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme broker real estat. 3. Wadah pembinaan dan pengembangan usaha broker real estat Indonesia, yakni yang bergerak di bidang usaha jasa perantara jual-beli, sewa-menyewa dan pemasaran property / real estat, maupun usaha jasa lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat, seperti jasa penilai, manajemen property, penyuluhan, pengembangan promosi. 4. Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi social sesama perusahaan jasa broker real estat dan atau dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, organisasi social politik, Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, serta instansi terkait lainnya. Tugas pokok AREBI adalah : 1. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh AREBI sebagai organisasi profesi broker real estat. 2. Memajukan dan mengembangkan profesi broker real estat serta profesi lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat. 3. Memperjuangkan pengembangan iklim usaha yang baik di bidang usaha jasa broker real estat, sebagai bagian dari pembangunan perumahan dan pemukiman. 4. Menggerakkan dan mengarahkan peran serta perusahaan broker real estat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 5. Membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerja sesama Anggota AREBI dan atau dengan asosiasi / organisasi kemasyarakatan, organisasi social politik Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait lainnya. KEANGGOTAAN Pasal 10 Dasar keanggotaan AREBI bersifat perorangan dan atau perusahaan, aktif dan khusus. Pasal 11
Kategori Anggota 1. Anggota Biasa AREBI adalah perorangan dan atau perusahaan, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik pemerintah, yang menjalankan usaha jasa selaku broker real estate, yang dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi Anggota. 2. Anggota Luar Biasa adalah perusahaan dan atau perorangan warga negara Indonesia yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha jasa broker real estate, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian dan karena itu bermanfaat terhapat pengembangan usaha jasa broker real estat maupun pengembangan AREBI, yang penerimaannya sebagai Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh DPP. Pasal 12 Hak dan Kewajiban 1. Setiap anggota berhak atas pembelaan, pelayanan dan turut serta dalam setiap kegiatan AREBI. 2. Setiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai pengurusan dalam Musyawarah, baik di tingkat Pusat / Daerah / Cabang kecuali Anggota Luar Biasa. 3. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota tahunan kecuali Anggota Luar Biasa. 4. Setiap anggota wajib berperan aktif dan mewujudkan tujuan organisasi. 5. Anggota AREBI wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi.
Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan AREBI berakhir, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.
BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 14 Kelembagaan 1. AREBI memiliki lembaga-lembaga organisasi dengan hirarki sebagai berikut:
a. Musyawarah Nasional. b. Rapat Kerja Nasional. c. Dewan Kehormatan AREBI. d. Pengurus Pusat. e. Majelis Kode Etik. f. Musyawarah Daerah. g. Rapat Anggota Daerah. h. Rapat Kerja Daerah. i. Pengurus Daerah. j. Musyawarah Cabang. k. Rapat Anggota Cabang. l. Rapat Kerja Cabang. m. Pengurus Cabang. 2. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah. 3. Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, Daerah. 4. Rapat Kerja merupakan forum koordinasi, komunikasi dan lembaga penentu kebijakan organisasi, khususnya Program Kerja Organisasi yang pesertanya terdiri dari unsure Pengurus Pusat, unsur AREBI, Ketua Pengurus Daerah. 5. Dewan Kehormatan AREBI merupakan lembaga normative tertinggi organisasi, penentu dan penjaga norma-norma Etika dan Tata Laku Profesi AREBI serta penasehat Pengurus Pusat dalam penentuan kebijakan organisasi. 6. Pengurus merupakan lembaga eksekutif organisasi ditingkat Nasional, Daerah : a. Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tertinggi pada tingkat dan lingkup nasional dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS dan Rapat Kerja Nasional. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Pusat mengindahkan nasehat dan pengarahan dari Dewan Kehormatan AREBI. b. Pengurus Daerah merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan linkup Propinsi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. c. Pengurus Cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup Kabupaten / Kota dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, MUSCAB, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Pengurus Daerah. 7. Badan-Badan merupakan perangkat operasional tingkat Nasional, Daerah yang dibentuk oleh lembaga eksekutif ditingkat masing-masing dalam rangka menjalankan fungsi organisasi, dan bertanggung jawab pada tingkat kepengurusan masing-masing. Pasal 15
Landasan Organisasi Dalam melaksanakan fungis organisasi, AREBI memeiliki landasan organisasi meliputi : a. Ketetapan Musyawarah Nasional. b. Anggaran Dasar. c. Anggaran Rumah Tangga, d. Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI. e. Ketetapan Rapat Kerja Nasional. f. Keputusan Dewan Pembina. g. Keputusan Dewan Kehormatan AREBI. h. Keputusan Pengurus Pusat. i. Keputusan Majelis Kode Etik. j. Ketetapan Musyawarah Daerah. k. Ketetapan Musyawarah Cabang. l. Ketetapan Rapat Anggota Daerah. m. Ketetapan Rapat Anggota Cabang. n. Ketetapan Rapat Kerja Daerah. o. Ketetapan Rapat Kerja Cabang. p. Keputusan Pengurus Daerah. q. Keputusan Pengurus Cabang.
Pasal 16 Kepengurusan Struktur kepengurusan organisasi AREBI terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, untuk organisasi tingkat nasional; b. Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, untuk organisasi tingkat daerah; c. Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 17 DPP adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi. BAB VII Pasal 18 Musyawarah dan Rapat 1. Musyawarah organisasi terdiri atas ; a. Musyawarah Nasional (MUNAS); b. Musyawarah Daerah (MUSDA);
c. Musyawarah Cabang (MUSCAB); d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); e. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA); f. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB); Pasal 19 1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam tiga tahun, dengan wewenang : a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; b. Menetapkan Program Umum Organisasi ; c. Menilai laporan Pertanggungjawaban DPP ; d. Memilih dan menetpkan DPP ; e. Menetapkan kode etik dan ketentuan-ketentuan prilaku keprofesian anggota AREBI atas usul DPP ; f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. 2. Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing organisasi tingkat daerah, diadakan sekalli dalam tiga tahun, dengan wewenang ; a. Menetapkan rencana kerja daerah tingkat tahunan ; b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPD ; c. Memilih dan menetapkan DPD ; d. Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional maupun Keputusan DPP. Pasal 20 1. Musyawarah Khusus : a. Diselenggarakan untuk membahas masalah khusus yang ditetapka oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB. b. Musyawarah Khusus - Di tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Khusus / MUNASSUS. - Di tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Khusus / MUSDASUS - Di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Khusus / MUSCABSUS. 2. Musyawarah Luar Biasa : a. Di selenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUNAS / MUSDA
