ANGGARAN DASAR KOMUNITAS
MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Bahwa membangun dan meningkatkan pemahaman serta
kesadaran masyarakat akan
ASURANSI adalah merupakan kewajiban semua pihak, baik pemerintah (eksekutif dan legislatif) maupun industri perasuransian, pelaku dan praktisi perasuransian, pengamat, akademisi, lembaga pendidikan, media dan lain sebagainya. Membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, akan tetapi perlu kerja keras dan harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan tiada henti serta tanpa pamrih. Masih rendahnya penetrasi asuransi nasional dan masih rendahnya kontribusi perasuransian nasional terhadap Produk Domestik Bruto, disisi lain sangat besarnya potensi pasar asuransi nasional serta besarnya jumlah penduduk, adalah merupakah salah satu bukti bahwa pemahaman dan kesadaran akan asuransi oleh masyarakat masih rendah. Menyadari pula bahwa masih sangat terbatasnya alat yang dapat digunakan untuk melakukan Edukasi kepada masyarakat, seperti terbatasnya buku mengenai asuransi, terbatasnya akses terhadap industri asuransi, terbatasnya tulisan-tulisan di media, maka beberapa orang yang telah aktif menulis tentang asuransi dan keuangan di berbagai media sejak belasan atau puluhan tahun dan telah memiliki pengamalan dalam memimpin suatu perusahaan perasuransian, serta memiliki sense of belonging terhadap kemajuan industri perasuransian nasional, maka pada tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di ruang rapat komisaris
AJB
Bumiputera 1912 berkumpul beberapa penulis asuransi dan menyepakati membentuk suatu organisasi atau wadah komunikasi. Adapun nama yang disepakati untuk organisasi atau wadah tersebut adalah KOMUNITAS disingkat “KUPASI” oleh 12 (dua) belas orang pendiri yaitu (urutan berdasarkan abjad) : Ana Mustamin , Arman Jufri, Freddy Pieloor , Hasbullah Thabrany, Herris B Simanjuntak, Hotbonar Sinaga, Irvan Rahardjo, Kapler A Marpaung , Kasir Iskandar , Mucharor Djalil, Munawar Kasan dan
Sugiharto .
Dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri KUPASI dan agar organisasi dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka disepakati disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUPASI.
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama dan Waktu 1. Organisasi ini dalam akta pendirian bernama KOMUNITAS PENULIS ASURANSI INDONESIA disingkat KUPASI selanjutnya disebut KOMUNITAS . 2. KOMUNITAS didirikan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan . Pasal 2 Tempat Kedudukan 1. Tempat kedudukan hukum adalah di Jakarta, Republik Indonesia 2. KOMUNITAS dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di kota atau negara lain diluar wilayah Republik Indonesia. BAB II ASAS, SIFAT , MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Asas Komunitas berasaskan 1. Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. 2. Independen, profesionalisme, idealisme Pasal 4 Sifat, Maksud dan Tujuan
1. KOMUNITAS ini bersifat organisasi nirlaba, non-politik, otonom dan mempunyai hak mengatur diri sendiri 2. KOMUNITAS ini didirikan untuk maksud dan tujuan a. Menjadi wadah komunikasi dan interaksi kolumnis dan penulis asuransi dalam rangka menyajikan gagasan dan solusi asuransi dalam bentuk tuliasan dan audio visual di berbagai media cetak, elektronik dan online b. Meningkatkan kompetensi dan integritas anggota KOMUNITAS c. Membangun kesadaran berasuransi masyarakat melalui penyebaran gagasan dan solusi d. Menjadi mitra pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara dan organisasi profesi lainnya BAB III VISI , MISI DAN KEGIATAN
Pasal 5 Visi
Menjadi pemimpin dalam penyampaian gagasan (opinion leader) dan solusi asuransi dan manajemen risiko bagi publik dan perumusan kebijakan asuransi nasional.
Pasal 6 Misi
1. Menjadi wadah komunikasi dan interaksi penulis asuransi dalam rangka menyajikan gagasan dan solusi asuransi dalam bentuk tulisan dan audio visual di berbagai media cetak, elektronik dan online. 2. Membangun kesadaran berasuransi masyarakat melalui penyebaran gagasan dan solusi. 3. Membantu Otoritas Jasa Keuangan dan pengambil keputusan lainnya di bidang perasuransian merumuskan kebijakan perasuransian. Pasal 7 Kegiatan Untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi, dilaksanakan kegiatan—kegiatan antara lain: 1. Menjalankan segala kegiatan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku 2. Membuat tulisan-tulisan ilmiah tentang perasuransian atau keuangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, baik atas inisiatif organisasi maupun atas permintaan pihak lain. 3. Menyelenggarakan seminar, workshop, talkshow dan pendidikan serta pelatihan tentang perasuransian dan keuangan 4. Mengadakan penelitian tentang kebutuhan asuransi baik atas keinginan organisasi maupun atas permintaan pihak lain. 5. Dan kegiatan yang terkait lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang ada.
BAB IV LAMBANG Pasal 8 Lambang Komunitas mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Komunitas. BAB V ORGANISASI Pasal 9
Perangkat Perangkat organisasi KOMUNITAS sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5.
Pendiri Permusyawaratan Dewan Etik Penasehat Dewan Pengurus Pusat Pasal 10 Pendiri 1. Pendiri adalah 12 ( dua belas ) orang penulis asuransi yang disebutkan pada Mukadimah Anggaran Dasar ini sebagai deklarator berdirinya KOMUNITAS 2. Pendiri mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Anggota. Pasal 11 Permusyawaratan
Permusyawaratan KOMUNITAS terdiri dari : 1. Musyawarah Anggota atau yang disingkat dengan MUSANG sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi KOMUNITAS yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. 2. Musyawarah Anggota Luar Biasa atau disingkat MUSANGLUB adalah Musyawarah Anggota yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas agenda khusus. Pasal 12 Syarat Permusyawaratan 1. Musyawarah Anggota Luarbiasa diadakan atas permintaan sedikitnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu dan atas persetujuan Pendiri 2. Pengambilan Keputusan Permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu 3. Apabila peserta tidak mencapai setengah ditambah satu , maka Rapat tetap dapat mengambil keputusan , dengan syarat keputusan tersebut disetujui minimal setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir. Pasal 13 Dewan Etik 1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran kegiatan, Komunitas mempunyai Kode Etik yang wajib ditaati oleh setiap anggota Komunitas 2. Dewan Etik diangkat oleh Musyawarah Anggota dari unsur Pendiri dan unsur lain 3. Keputusan Dewan Etik tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode Etik Komunitas mengandung unsur pidana. 4. Perubahan Kode Etik Komunitas dilakukan di Musyawarah Anggota Luar Biasa;
Pasal 14 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai penasehat dan pendukung nyata bagi KOMUNITAS. 2. Dewan Penasehat dipilih oleh Dewan Pengurus dengan meminta saran dan pertimbangan Pendiri Pasal 15 Dewan Pengurus Komunitas Dewan Pengurus Pusat KOMUNITAS sekurang kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , Sekretaris , Bendahara dan Bidang Bidang sesuai kebutuhan dan program kerja Komunitas Pasal 16
Pimpinan Tingkat Kepengurusan 1. 2. 3. 4.
Dewan Pengurus Pusat disingkat dengan DPP dipimpin oleh Ketua Umum Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komunitas dipilih oleh Pendiri dari luar unsur Pendiri Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat terdiri dari 2 orang ex officio dari unsur Pendiri dan unsur anggota yang dipilih Ketua Umum 5. Dewan Pengurus Pusat berisfat kolektive kolegial
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 17 ANGGOTA 1.
Anggota Biasa, yaitu perorangan yang telah membuat berbagai tulisan tentang perasuransian dan telah dipublikasikan baik melaui Buku dan media cetak lainnya dan atau aktif menulis tantang perasuransian atau keuangan lainnya
2.
Anggota Luar Biasa, yaitu perorangan yang telah memiliki kompetensi dan intergritas yang teruji di industri perasuransian dan diakui oleh Dewan Pengurus Pusat dan atas persetujuan Dewan Pendiri. BAB VII
KEUANGAN Pasal 18
Sumber Keuangan 1. KOMUNITAS mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kas Pendiri , terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 000000 ( xxxxx rupiah). 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kekayaan KOMUNITAS diperoleh dari: a. Iuran anggota b. Iuran Corporate Social Responsibility c. Sumbangan-sumbangan baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah/Swasta baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang tidak mengikat. d. Sumber-sumber lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan pola bagi hasil atau perjanjian lain. e. Donasi atau Sumbangan f. Sponsor g. Pendapatan syah lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi 3. Ketentuan, mekanisme, alokasi dana, dan hal-hal lain yang menyangkut pendanaan pusat, wilayah, daerah dan wilayah khusus akan diatur dalam ketentuan lain di masing-masing tingkat kepengurusan.
Pasal 19 Badan Usaha Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, KOMUNITAS membentuk badan-badan usaha berupa Badan Otonom/Badan Semi-Otonom yang dikelola oleh Dewan Pengurus Pusat
BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan keputusan MUSYAWARAH ANGGOTA LUARBIASA atau MUSANG LUB yang diadakan khusus untuk itu dan setelah mendapat persetujuan Rapat Dewan Pendir
BAB IX PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN, DAN
PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN HASIL HARTA LIKUIDASI
Pasal 21 PENGGABUNGAN 1. Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa untuk menggabungkan KOMUNITAS, harus disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) jumlah peserta sah Musyawarah Anggota Luar Biasa. 2. Pengurus ditingkat pusat dari masing-masing KOMUNITAS /Organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dituangkan dalam Rancangan Akta Penggabungan oleh Pengurus ditingkat pusat dari KOMUNITAS /Organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. 4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu. 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 6. Pengurus KOMUNITAS /Organisasi hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
Pasal 22 PEMBUBARAN 1. KOMUNITAS dapat dibubarkan atas keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu dan setelah mendapat persetujuan Rapat Dewan Pendiri 2. Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa untuk membubarkan KOMUNITAS, harus disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) jumlah peserta sah Musyawarah Anggota Luar Biasa. 3. Dalam hal KOMUNITAS dibubarkan, maka 3 (tiga) orang anggota PengurusKOMUNITAS ditunjuk sebagai likuidator yang melaksanakan likuidasi. 4. Likuidator berkewajiban untuk menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan sejak saat pengangkatan. 5. Keputusan untuk membubarkan organisasi harus diumumkan pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian terbitan ibu kota negara Republik Indonesia. 6. Para Likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab (acquit et decharge) setelah perhitungan akhir.
Pasal 23 Penggunaan Sisa Kekayaan Hasil Harta Likuidasi 1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Pendiri.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan lain yang melakukan kegiatan yang sama denganKOMUNITAS, selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada KOMUNITAS /Organisasi lain a sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan KOMUNITAS
BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan untuk mengatur hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, maka akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga .
BAB X ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 24 1. Penerimaan Anggota dan Dewan Pengurus Pusat Komunitas dapat dibentuk setelah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Komunitas ini dibuat. 2. Pendiri memberi kuasa kepada Ketua Pendiri untuk menyatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Notaris dan memohon persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atas Anggaran Dasar Komunitas ini, guna mendapat persetujuan sebagai badan hukum,termasuk untuk membuat akta perubahan atas AnggaranDasar sebagaimana disyaratkanoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 25 Pengesahan dan Pemberlakuan 1. Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan pada tanggal …..di Jakarta . 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal :…………………..
