ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA MUKADIMAH Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga Negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur. Dokter Umum Indonesia sebagai warga bangsa yang ikut aktif dalam gerakan dan perjuangan kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilainilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian. Sesuai dengan visi universal terbentuknya organisasi profesi yang mengedepankan pentingnya kemandirian dokter, maka dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dank ode etik kedokteran Indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change) dan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan dokterdokter Indonesia yang terwujud sejak 1911 diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi. Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat tercapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sebagai berikut :
BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia disingkat PDUI Pasal 2 PDUI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2008 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.
BAB II DASAR Pasal 4 PDUI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III TUJUAN, USAHA, DAN SIFAT Pasal 5 Tujuan Menghimpun segenap potensi dokter umum, meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan dokter umum. Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota PDUI. Meningkatkan mutu profesi dokter umum. Pasal 6 Usaha 1. Memelihara dan membina etika profesi dokter umum 2. Meningkatkan mutu pendidikan dokter umum 3. Meningkatkan pengabdian profesi dokter umum untuk kemaslahatan masyarakat 4. Membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tidak melanggar aturanaturan pokok organisasi dan hokum Negara Republik Indonesia 5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter umum sesuai dengan harkat dan martabat profesi dokter umum 6. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan anggota
7. Usaha-usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.
Pasal 7 PDUI adalah organisasi profesi bagi dokter umum Indonesia yang bersifat otonom bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
BAB IV STATUS DAN FUNGSI Pasal 8 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia merupakan organisasi profesi dokter umum nasional di Indonesia. Pasal 9 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, Pembina, dan pemberdaya dokter umum di Indonesia.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota terdiri atas : 1. Anggota Biasa 2. Anggota Luar Biasa 3. Anggota Kehormatan
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada kongres nasional, konferensi cabang, dan rapat anggota komisariat sesuai dengan tingkatannya. Pasal 12 Struktur Kepemimpinan 1. Tingkat Pusat : Terdiri atas Pengurus Pusat 2. Tingkat Cabang : Terdiri atas Pengurus Cabang 3. Tingkat Komisariat : Terdiri atas Pengurus Komisariat
Pasal 13 Badan Kelengkapan dan Badan Khusus 1. Adalah Badan yang dibentuk oleh pengurus pusat, cabang atau komisariat untuk membantu pengurus pusat dalam menjalankan amanat kongres bertanggungjawab kepada ketua umum. 2. Badan Kelengkapan terdiri dari : a. Biro Hukum dan Mediasi (BHM) b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) 3. Badan Khusus terdiri dari : a. Kolegium Dokter Umum Indonesia (KDUI) b. Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB) c. Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI)
BAB VII PERBENDAHARAAN Pasal 14 Kekayaan PDUI diperoleh dari : 1. Uang Pangkal 2. Iuran Anggota 3. Pengumpulan Dana Abadi 4. Sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Pasal 16 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya 50% plus 1 jumlah cabang.
BAB IX ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan pengurus pusat, cabang atau komisariat sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
Pasal 18 Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada kongres nasional. Pasal 19 Aturan Peralihan 1. Unsur pimpinan pusat dipimpin oleh Presidium Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sampai dilaksanakannya kongres nasional II. 2. Dalam rangka optimalisasi fase pembentukan organisasi, maka masa jabatan Presidium Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan kepengurusannya adalah selama 5 (lima) tahun, sampai dilaksanakannya kongres nasional II. 3. Dalam fase pembentukan organisasi, segenap pelaksanaan ketentuan organisasi mempertimbangkan dan mengutamakan tujuan pendirian organisasi.
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA
BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1 Anggota biasa adalah dokter umum, warga Negara Indonesia yang berijazah yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Pasal 2 Anggota luar biasa adalahdokter umum warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah teregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI Pasal 3 Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa pada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Bagian II Tata Cara Penerimaan Pasal 4 1. Penerimaan anggota biasa dan anggota luar biasa dilakukan oleh pengurus komisariat setempat melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap AD/ART PDUI. 2. Bila belum ada komisariat PDUI di tempat calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pendaftaran dapat dilakukan melalui pengurus cabang dan/atau pengurus pusat. 3. Pengurus pusat menyiapkan fasilitasi penerimaan anggota sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
Pasal 7 1. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus melalui penilaian yang dilakukan oleh tim dibentuk khusus untuk itu terdiri dari pengurus pusat, pengurus cabang, dan/atau pengurus komisariat yang diusulkannya. 2. Pengurus yang dapat mengusulkan sebagaiman dimaksud ayat 1 (satu) adalah pengurus komisariat dan pengurus cabang. 3. Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan di forum kongres. Bagian III Hak dan Kewajiban Pasal 8 Hak Anggota 1. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, dan mengikuti semua organisasi tetapi tidak mempunyak hak memilih dan dipilih. 2. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan, dan/atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memiliki hak memilih dan dipilih serta mendapatkan pembinaan. 3. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas PDUI dan/atau melaksanakan profesinya. 4. Tiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari upaya organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya. Pasal 9 Kewajiban Anggota 1. Membayar uang pangkal dan iuran anggota. 2. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peratu ran dan keputusan PDUI. 3. Anggota kehormatan berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan segala peraturan dan keputusan PDUI, serta selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan PDUI.
Bagian IV Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan Pasal 10 Dalam keadaan tertentu anggota PDUI dapat merangkap menjadi anggota dan/atau rangkap jabatan pada organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan kehormatan dan tradisi luhur kedokteran serta tidak menggangu tugasnya. Bagian V Kehilangan Keanggotaan Pasal 11 1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan send iri, atau diberhentikan. 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus cabang asal sekurangkurangnya satu bulan sebelumnya. Bagian VI Skorsing dan Pemberhentian dari Anggota PDUI Pasal 12 1. Anggota dapat diskors atau diberhentikan karena : a. Melanggar AD/ART PDUI b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PDUI c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI. 2. Anggota yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM). 3. Anggota yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu.
4. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri. Bagian VII Skorsing dan Pemberhentian Dari Pengurus PDUI Pasal 13 1. Pengurus Cabang/Komisariat dapat diberhentikan oleh PP PDUI karena : a. Melanggar AD/ART PDUI b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pengurus Pusat c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI 2. Pengurus yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM). 3. Pengurus yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditujuk untuk itu. 4. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh PP PDUI.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. STRUKTUR KEKUASAAN Bagian VIII Kongres Nasional Pasal 14 Status 1. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi. 2. Kongres Nasional adalah musyawarah nasional dokter umum Indonesia yang diwakili oleh utusan cabang, dan diberi nama”Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia”. 3. Kongres Nasional diadakan sekali dalam tiga tahun. 4. Peserta kongres terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, unsure badan kelengkapan dan unsure badan khusus. 5. Utusan Cabang ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh pengurus cabang. 6. Utusan cabang menampung aspirasi dokter-dokter umum dan masyarakat yang berada di daerah tempat cabang berada, untuk disampaikan pada Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. 7. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah cabang. 8. Kongres menyelenggarakan siding ilmiah dan siding organisasi.
Pasal 15 Tugas dan Wewenang 1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedomanpedoman pokok dan garis-garis besar haluan organisasi, kebijakan strategis nasional serta program kerja nasional PDUI. 2. Menilai pertanggung-jawaban Presidium Pengurus Pusat, mengenai amanat yang diberikan oleh kongres sebelumnya. 3. Memilih dan menetapkan Presidium Pengurus Pusat 4. Menetapkan tiga calon tempat pelaksanaan Kongres berikutnya yang memenuhi persyaratan untuk itu. 5. Mengesahkan anggota kehormatan PDUI. Pasal 16 Tata Tertib 1. Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Kongres Nasional 2. Kongres Nasional dihadiri oleh utusan cabang, pengurus pusat 3. Peserta penuh adalah utusan cabang dan pengurus pusat. 4. Peserta peninjau adalah pengurus cabang, peserta siding-sidang khusus, dan undangan. 5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan pengurus Pusat. 6. Peserta undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara. 7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam kongres dilaksankan dalam sidang pleno dan sidang khusus. 8. Tata tertib siding pleno : a. Peserta sidang pleno adalah peserta penuh dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara sedangkan peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
b. Banyaknya suara peserta utusan cabang dalam kongres diatur dalam peraturan tersendiri berdasarkan jumlah anggota. c. Sidang Pleno Kongres dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta, dan oleh peserta. d. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno kongres dipimpin oleh panitia pengarahan kongres. e. Kongres Nasional dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% + 1 jumlah cabang yang hadir pada saat perhitungan kuorum. f. Apabila ayat 6.e. tidak terpenuhi maka kongres diundur paling lama 1x24 jam dan setelah itu kongres dianggap sah. g. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus Pusat diterima oleh kongres, maka pengurus Pusat dinyatakan demisioner. h. Sidang Pleno dapat membentuk sidang komisi untuk membahas topic tertentu yang telah diagendakan. Bagian IX Konferensi Cabang Pasal 17 Status 1. Konferensi cabang merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang. 2. Konferensi cabang adalah musyawarah dokter umum Indonesia yang diwakili oleh utusan komisariat. 3. Konferensi cabang diadakan sekali dalam lima tahun. 4. Peserta konferensi cabang terdiri dari utusan komisariat, pengurus Cabang, unsure badan kelengkapan dan unsure badan khusus 5. Utusan komisariat ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh pengurus komisariat. 6. Utusan komisariat menampung aspirasi dokter-dokter umum dan masyarakat yang berada di daerah tempat komisariat berada, untuk disampaikan pada Konferensi Cabang. 7. Konferensi anggota cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
8. Dalam keadaan luar biasa konferensi cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu komisariat dan mendapat persetujuan lebih dari 2/3 jumlah komisariat yang ada. Pasal 18 Tugas dan Wewenang 1. Menilai pertanggungjawaban pengurus cabang mengenai pelaksanaan amanat konferensi cabang. 2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasioanl yang telah ditetapkan dan garis besar haluan organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres Nasional. 3. Memilih ketua pengurus cabang. Pasal 19 Tata Tertib 1. Penanggung jawab penyelenggaraan konferensi cabang adalah pengurus cabang 2. Konferensi cabang dihadiri oleh peserta utusan komisariat, pengurus cabang dan Pengurus PDUI Pusat serta undangan. 3. Peserta penuh adalah pengurus cabang dan pengurus pusat PDUI. 4. Peserta peninjau adalah pengurus cabang dan pengurus cabang. 5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus cabang. 6. Sidang konferensi cabang dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh ketua panitia pengarah musyawarah anggota cabang. 7. Konferensi cabang dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau setengah jumlah anggota biasa.
8. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka konferensi cabang diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu konferensi cabang dianggap sah. 9. Stelah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima oleh konferensi cabang, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner. 10. Apabbila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan konferensi cabang tetapi pengurus cabang tidak melakukan konferensi cabang maka pengurus pusat segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang pengurus pusat, satu orang pengurus cabang yang telah kadaluarsa dan salah seorang anggota PDUI cabang, untuk menyelenggarakan konferensi cabang. Bagian X Rapat Anggota Komisariat Pasal 20 Status 1. Rapat Anggota Komisariat merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat komisariat. 2. Rapat Anggota Komisariat adalah rapat para anggota atas undangan penanggung-jawab rapat anggota komisariat. 3. Rapat Anggota Komisariat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. 4. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota komisariat dapat diadakan sewaktuwaktu atas usul atau inisiatif tiga orang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota biasa yang ada. Pasal 21 Tugas dan Wewenang 1. Menilai pertanggungjawaban pengurus komisariat mengenai pelaksanaan amanat rapat anggota komisariat. 2. Menetapkan program kerja komisariat dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dan garis besar haluan
organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres Nasional. 3. Memilih ketua pengurus komisariat Pasal 22 Tata Tertib 1. Penanggung Jawab penyelenggaraan rapat anggota komisariat adalah pengurus komisariat 2. Rapat anggota komisariat dihadiri oleh peserta anggota komisariat dan pengurus PDUI Cabang serta undangan 3. Anggota biasa adalah peserta rapat anggota komisariat yang mempunyai hak suara dan hak bicara. 4. Anggota luar biasa, anggota kehormatan serta dokter bukan anggota PDUI atas undangan pengurus komisariat adalah peninjau yang mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus komisariat. 6. Sidang rapat anggota komisariat dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh ketua panitia pengarah rapat anggota komisariat. 7. Rapat anggota komisariat dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau setengah jumlah anggota biasa. 8. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka rapat anggota komisariat diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu rapat anggota komisariat dianggap sah. 9. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus komisariat diterma oleh rapat anggota komisariat, maka pengurus komisariat dinyatakan demisioner. 10. Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan rapat anggota komisariat tetapi pengurus komisariat tidak melakukan rapat anggota komisariat pengurus cabang segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang pengurus cabang, satu orang pengurus komisariat yang telah kadaluarsa dan salah seorang anggota PDUI komisariat, untuk menyelenggarakan rapat anggota komisariat.
Bagian XI Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Pasal 23 Status 1. Musyawarah kerja nasional (mukernas) adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat cabang yang diadakan sekali setahun. 2. Dalam keadaan luar biasa mukernas dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat dan/atau pengurus cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% dari jumlah cabang. Pasal 24 Tugas dan Wewenang 1. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat kongres. 2. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan anggota secara nasional. 3. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan kongres yang akan dating dan/atau mengevaluasi program kerja nasional berdasarkan amanat kongres. Pasal 25 Tata tertib 1. Pengurus pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan mukernas 2. Mukernas dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus cabang, dan undangan dari Pengurus Pusat. 3. Sidang-sidang mukernas terdiri dari sidang pleno mukernas dan komisi komisi 4. Sidang pleno mukernas dipimpin oleh kuasa pengurus pusat dan sidangsidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang ditunjuk di sidang pleno. Bagian XII Sidang Pleno Khusus Presidium Pasal 26
Status 1. Sidang Pleno khusus presidium adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota presidium yang telah dipilih dan ditetapkan di dalam kongres nasional. 2. Sidang pleno khusus presidium diadakan setahun sekali selama periode kepengurusan. 3. Dalam keadaan luar biasa sidang pleno khusus presidium dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat. Pasal 27 Tugas dan Wewenang 1. Memilih dan menetapkan ketua harian. 2. Mengevaluasi kinerja ketua harian dan melakukan pemilihan ulang ketua harian jika dipandang perlu untuk itu. 3. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat mukernas. 4. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan anggota secara nasional. Pasal 28 Tata Tertib 1. Presidium Pengurus pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan sidang pleno presidium 2. Sidang pleno presidium dipimpin oleh salah satu presidium yang dipilih oleh seluruh presidium. B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN Bagian XIII Pengurus Pusat Pasal 29 Status 1.
Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam kongres.
2. Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi. 3. Masa jabatan kepengurusan pengurus pusat adalah tiga tahun. 4. Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berskala nasional, presidium memilih dan menetapkan ketua harian dibantu oleh pengurus harian, dewan penasehat, dewan Pembina dan dewan pakar setiap tahunnya selama periode kepengurusan. 5. Dalam melaksanakan kebijakan operasional yang berskala nasional, pengurus harian dibantu oleh badan-badan kelengkapan, badan-badan khusus, komite-komite tetap dan ad-hoc, yang dibentuk untuk tujuan tersebut. 6. Seoranng anggota hanya diperboleh-kan menjadi presidium maksimal dua kali masa kepengurusan. Pasal 30 Personalia Pengurus Harian Pusat 1. Personalia kepengur usan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua harian, seskretaris eksekutif, ketua-ketua bidang, badan kelengkapan dan badan khusus yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan secara kolektif. 2. Yang dapat menjadi pengurus harian pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi pengurus cabang atau anggota biasa yang mempunyai komitmen terhadap visi dan misi PDUI. Pasal 31 Tugas dan Wewenang 1. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah ditetapkan kongres. 2. Mengumumkan kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan kongres nasional dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada kongres nasional berikutnya. 3. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan kongres nasional kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum kongres nasional. 5. Menyelenggarakan kongres nasional pada akhir periode. 6. Menyiapkan draft materi kongres.
7. Mengesahkan dan menetapkan pengurus cabang serta perangkat organisasi tingkat pusat. Pasal 32 Tata Cara Pengelolaan a. Pengurus pusat menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus pusat demisioner pada akhir pelaksanaan Kongres Nasional. b. Pelantikan pengurus Pusat harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah kongres. c. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus Pusat harus mengadakan rapat-rapat berupa mukernas, rapat pleno terbatas serta rapat pengurus harian tetap. d. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh segenap pengurus pusat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. e. Rapat pengurus harian dihadiri oleh seluruh aparat pengurus pusat dan diadakan setiap kali diperlukan. Pasal 33 Tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan 1. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan dan mengelola potensi dasar anggota. 2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang berfungsi sesuai dengan beban kerja organisasi yang dipimpin oleh seorang sekretaris eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas dan dipimpin oleh seorang ketua bidang keuangan yang bertanggung jawab langsung kepala Ketua Harian. 4. Menyelenggarakan audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal secara berkala dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian. 5. Satuan pengawas internal terdiri dari personalia pengurus pusat yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan/atau berpengalaman pada bidang pengelolaan keuangan. 6. Membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan public dan disampaikan pada seluruh anggota.
Bagian XIV Pengurus Cabang Pasal 34 Status 1. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya satu komisariat. 2. Pengurus cabang adalah instansi kepimpinan tertinggi dalam satu cabang dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi. 3. Pengurus cabang melakukan koordinasi kegiatan organisasi. 4. Pengurus cabang dipilih dalam Konferensi cabang. 5. Masa jabatan pengurus cabang adalah tiga tahun. 6. Pengurus cabang adalah kesatuan organisasi yang dibentuk diprovinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi. 7. Seorang anggota hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua cabang maksimal dua kali masa kepengurusan. Pasal 35 Personalia Pengurus Cabang 1. Personalia pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua cabang, wakil ketua, sekretaris, bendahara. 2. Yang dapat menjadi pengurus cabang adalah anggota biasa yang mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada organisasi. 3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara harus berdomisili di ibukota provinsi 4. Apabila ketua cabang tidak dapat menjalankan tugad dan/atau non aktif maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua cabang melalui sidang pleno khusus cabang untuk itu sampai akhir masa kepengurusan. Pasal 36 Tugas dan wewenang 1. Atas nama pengurus pusat melantik pengurus komisariat. 2. Mewakili pengurus pusat bila diperlukan dan atas permintaan pengurus pusat.
3. Melaksanakan program kerja yang diputuskan pada konferensi cabang dan program kerja yang merupakan penjabaran program kerja PDUI yang diputuskan Kongres Nasional. Pasal 37 Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus cabang dipilih oleh ketua cabang terpilih dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat dan selanjutnya dilantik oleh Pengurus Pusat. 2. Pengurus cabang yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan dan serah terima jabatan dengan pengurus cabang demisioner. 3. Ketua cabang yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat tiga puluh hari setelah pelaksanaan konferensi cabang dan segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus demisioner. 4. Untuk menyelenggarakan kegiatan, pengurus cabang melaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus cabang dan diadakan sekurangkurangnya sekali dalam enam bulan. Bagian XV Pengurus Komisariat Pasal 38 Status 1. Komisariat merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten/kota yang mempunyai sekurang-kurangnya lima puluh anggota biasa. 2. Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu komisariat. 3. Bila dianggap perlu komisariat dapat membentuk perangkat-perangkat pengelolaan organisasi secara internal. 4. Masa jabatan pengurus Komisariat adalah tiga tahun.
5. Periode kepengurusan ketua komisariat hanya dipilih maksimal dua kali masa kepengurusan. 6. Dalam kepengurusan komisariat dapat dibentuk dewan penasehat komisariat dengan fungsi memberi saran kepada pengurus komisariat diminta maupun tidak diminta. Dewan penasehat komisariat terdiri dari para mantan ketua dan para tokoh senior. Pasal 39 Personalia Pengurus Komisariat 1. Personalia pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 2. Yang dapat menjadi pengurus komisariat adalah anggota biasa. 3. Apabila ketua komisariat tidak dapat menjalankan tugas dan/atau non aktif maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua komisariat melalui sidang pleno khusus komisariat untuk itu sampai akhir masa kepengurusan. Pasal 40 Tugas dan wewenang 1. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Konferensi Cabang dan Rapat Anggota Komisariat. 2. Memberikan laporan kepada pengurus cabang tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam enam bulan. 3. Bertanggung jawab kepada rapat anggota komisariat. Pasal 41 Tata Cara Pengelolaan 1. Pengurus komisariat dipilih oleh ketua komisariat terpilih dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang dan selanjutnya dilantik oleh pengurus cabang.
2. Pengurus komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan serah terima jabatan dengan pengurus komisariat demisioner. 3. Ketua komisariat yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat tiga hari setelah rapat anggota komisariat dan segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus komisariat demisioner. 4.
Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus komisariat harus mengadakan rapat-rapat berupa rapat pleno dan rapat pengurus harian.
5. Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan dihadiri oleg seluruh pengurus dan perangkat organisasi yang ada di komisariat. 6. Rapat pengurus harian diadakan sekali dalam satu bulan dan dihadiri pengurus komisariat. Bagian XVI Pasal 42 Badan Kelengkapan PDUI 1. Status umum a. Badan kelengkapan adalah anggota Pengurus Pusat dan merupakan anggota pleno. b. Badan kelengkapan terdiri atas Biro Hukum dan Mediasi (BHM) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) 2. Tugas dan wewenang Tugas dan wewenang badan kelengkapan diatur dalam Kompedium Organisasi PDUI.
Pasal 43 Biro Hukum dan Mediasi (BHM) 1. Status BHM dibentuk ditingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk di tingkat komisariat. 2. Tugas dan wewenang a. Melakukan pembinaan dalam kesadaran hukum kesehatan. b. Membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi, atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta. c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 3. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BHM ditetapkan oleh pengurus Pusat. b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BHM adalah anggota biasa. c. BHM dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam kepengurusannya. d. Pengurus BHM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. e. BHM segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. f. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI. g. BHM dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 44 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) 1. Status Biro HUMAS & KAL dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapata dibentuk di tingkat komisariat. 2. Tugas dan wewenang a. Melakukan kegiatan kehumasan dalam rangka meningkatkan citra organisasi b. Memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan lembaga lain dengan prinsip tidak mengikat dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi. c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 3. Tata Cara Pengelolaan a. Personalia Pengurus Biro HUMAS & KAL ditetapkan oleh pengurus Pusat b. Yang dapat dipilih sebagai anggota Biro HUMAS & KAL adalah anggota biasa. c. Biro HUMAS & KAL dapat mengikutisertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam kepengurusannya. d. Pengurus Biro HUMAS & KAL sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. e. Biro HUMAS & KAL segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres.
f. Masa jabatan sam dengan kepengurusan Pusat PDUI g. Biro HUMAS & KAL dapat mengadakan pertemuan dengan pihakpihak lain yang dianggap perlu. Bagian XVII Pasal 45 Badan Khusus PDUI 1. Status a. Badan kelengkapan adalah anggota Pengurus Pusat dan merupakan anggota pleno. b. Badan Khusus terdiri atas Kolegium Dokter Umum Indonesia (KDUI),
Badan
Penyelenggara
Pendidikan
Keprofesian
Berkelanjutan (BPPKB) dan Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI). 2. Tugas dan wewenang Tugas dan wewenang badan kelengkapan diatur dalam Kompendium Organisasi PDUI. Pasal 46 Kolegium Dokter Umum Indonesia 1. Status KDUI dibentuk di tingkat dan dapat dibentuk perwakilannya di tingkat cabang/komisariat bila diperlukan. 2. Tugas dan wewenang a. Melakukan standarisasi kompetensi profesi.
b.
Membina
anggota
dalam
standarisasi
dan
pengembangan
kompetensi. c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 3. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus KDUI ditetapkan oleh pengurus Pusat. b. Yang dapat dipilih sebagai anggota KDUI adalah anggota biasa. c. Pengurus KDUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. d. KDUI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. e. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI. f. KDUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 47 Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB) 1. Status BPPKB dibentuk ditingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk di tingkat komisariat. 2. Tugas dan wewenang a.
Melakukan berkelanjutan.
pembinaan
dalam
pendidikan
keprofesian
b. Memfasilitasi anggota dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan profesi sesuai kompetensi dokter umum c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 3. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BPPKB ditetapkan oleh pengurus Pusat b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BPPKB adalah anggota biasa. c. Pengurus BPPKB sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. d. BPPKB segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. e. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusar PDUI. f. BPPKB dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 48 Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI) 1. Status BADUI dibentuk ditingkat pusat, cabang dan dapat dibentuk perwakilannya ditingkat Cabang/komisariat bila diperlukan. 2. Tugas dan wewenang
a. Melakukan usaha pendanaan organisasi yang sifatnya tidak mengikat dan halal. b. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 3. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BADUI ditetapkan oleh pengurus Pusat b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BADUI adalah anggota biasa. c. Pengurus BADUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. d. BADUI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. e. Masa Jabatan sama dengan Kepengurusan Pusat PDUI. f. BADUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap. Pasal 49 Aturan Tambahan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan diatur dalam compendium tata kelola organisasi PDUI. 2. Apabila terdapat kekeliruan di dalam anggaran rumah tangga ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
