JAKARTA, 27 DESEMBER 2013
ANGGARAN DASAR PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA MUKADIMAH
Olympism
merupakan
dasar
fundamental
dan
filosofi
kehidupan
yang
mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan jasmani dan rohani. Serta mengharmoniskan hubungan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan , sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip etika yang universal. Bahwa sesungguhnya olahraga dan seni adalah kebutuhan manusia menurut kodratnya atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu aspek dan unsur yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan didorong oleh keinginan luhur, tanggung jawab, kesadaran yang mendalam untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, serta guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diyakini bahwa Widitra merupakan salah satu wahana dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda. Atas dasar kesadaran dan kedudukan, fungsi serta tanggung jawab olahraga Widitra terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, satuan - satuan Drum Band Indonesia mempersatukan diri dalam organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1 N A M A 1. Persatuan Drum Band di Indonesia ini diberi nama PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA, disingkat PDBI. 2. Persatuan Drum Band Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1977 untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 2 BENTUK DAN SIFAT 1. Persatuan Drum Band Indonesia ialah satu organisasi sosial dan bergerak di bidang olahraga yang mengandung unsur seni. 2. Persatuan Drum Band Indonesia mencakup dan mewadahi satuan Drum Band, Marching Band, Drum Corps, Military & Police Band dan Korps Musik. 3. Persatuan Drum Band Indonesia ialah satu organisasi nonpolitik dalam arti seluas-luasnya dan merupakan persatuan satuan-satuan amatir. Pasal 3 KEDUDUKAN (STATUS) 1. Persatuan Drum Band Indonesia adalah satu-satunya organisasi cabang olahraga di bawah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh per-widitra-an di Indonesia. 2. Persatuan Drum Band Indonesia mengkoordinasikan dan merekomendasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia per-widitra-an di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia Internasional. BAB II AZAS DAN DASAR, LAMBANG, BENDERA DAN LAGU Pasal 4 AZAS DAN DASAR 1. Persatuan Drum Band Indonesia berazaskan Pancasila. 2. Persatuan Drum Band Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pasal 5 LAMBANG, BENDERA DAN LAGU 1. Lambang. Lambang Persatuan Drum Band Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut : 2. Makna Lambang. a. Lotus (bunga teratai) : Melambangkan bahwa warga dengan kelopak 5 Persatuan Drum Band Indonesia dan lingkaran besar memiliki ide dan cita-cita yang senantiasa di dalamnya berazaskan Pancasila. b. Lingkaran : Menunjukkan kebulatan tekad. c. Komposisi alat : Mace, Snare Drum, dan Bellyra menunjukkan unit-unit (satuan) Widitra. d. Lima lingkaran warna putih bergandengan : Persatuan Drum Band Indonesia adalah anggota KONI dan KOI yang senantiasa menjunjung tinggi Olympism.
e. Tulisan ”Persatuan Drum Band Indonesia” dicantumkan dalam kelopak bunga. 3. Makna Warna. a. Biru : persada nusantara. b. Kuning : keluhuran cita-cita. c. Merah : sifat kesatria dalam perjuangan memajukan bangsa dan negara. d. Putih : sportifitas dan menjunjung tinggi profesionalitas selaku anggota KONI dan KOI. 4. Bendera. Bendera Persatuan Drum Band Indonesia berwarna dasar putih yang melambangkan jiwa dan semangat sportifitas bangsa Indonesia, bergaris biru sebanyak 8 (delapan) garis. 5. Lagu. Persatuan Drum Band Indonesia memiliki lagu HYMNE dan MARS Persatuan Drum Band Indonesia. BAB III TEMPAT, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 TEMPAT (DOMISILI) Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia bertempat di Ibukota Negara. Pasal 7 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Persatuan Drum Band Indonesia bermaksud menghimpun satuan-satuan Widitra dalam satu wadah organisasi. 2. Persatuan Drum Band Indonesia bertujuan membina generasi muda Indonesia untuk menjadi manusia Pancasila, serta memupuk persahabatan antar bangsa-bangsa melalui perwiditra-an. B A B II KEANGGOTAAN Pasal 8 JENIS ANGGOTA
1. Anggota yang bersifat satuan : Kehormatan 2. Anggota yang bersifat perseorangan : a. Luar Biasa. b. Kehormatan.
Pasal 9 SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN Yang dapat diterima menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia ialah mereka yang : 1. Dapat menerima azas, maksud dan tujuan Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Bersedia memenuhi kewajiban organisasi serta taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia. Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia. Pasal 11 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Berakhirnya keanggotaan tersebut dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini dapat terjadi karena : 1. Menyatakan mengundurkan diri. 2. Membubarkan diri/dibubarkan. 3. Dikeluarkan dari keanggotaan. 4. Meninggal dunia. B A B III ORGANISASI Pasal 12 SUSUNAN ORGANISASI Organisasi Persatuan Drum Band Indonesia disusun secara berjenjang dari Pusat sampai Kabupaten/Kota dengan lingkup kewilayahan sebagai berikut : 1. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Indonesia diurus oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PB. PDBI. 2. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi wilayah setingkat Provinsi diurus oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PENGPROV-PDBI. 3. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi wilayah setingkat Kabupaten/Kota diurus oleh Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PENGKAB-PDBI / PENGKOT-PDBI. Pasal 13 DEWAN PENYANTUN 1. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PB PDBI, dibentuk Dewan Penyantun yang anggotanya adalah Pimpinan Kelembagaan baik negeri maupun swasta. 2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PDBI Provinsi kabupaten/Kota, dapat dibentuk Dewan Penyantun. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 14 DEWAN KEHORMATAN 1. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua Umum, tokoh per-widitra-an yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan per-widitra-an nasional maupun daerah. 2. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat etika per-widitra-an. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari namanama yang tercantum di dalam Dewan Kehormatan. 4. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 DEWAN PENASEHAT Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dapat meminta kepada seseorang / badan / instansi pemerintah maupun swasta untuk duduk dalam Badan Penasehat. Pasal 16 DEWAN PAKAR Dewan Pakar adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, masukan secara tekhnis maupun non tekhnis tentang tata laksana per-widitra-an. Pasal 17 SUSUNAN PENGURUS BESAR Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi 3. Wakil Ketua Umum II Bidang Binpres dan Litbang 4. Wakil Ketua Umum III Bidang Umum dan Humas 5. Sekretaris Jendral 6. Wakil Sekretaris Jendral I 7. Wakil Sekretaris Jendral II 8. Bendahara Umum 9. Wakil Bendahara Umum 10. Internal Auditor 11. Kepala Bidang Organisasi 12. Komisi Daerah : 13. Korwil I 14. Korwil II 15. Korwil III 16. Korwil IV 17. Korwil V 18. Korwil VI 19. Korwil VII 20. Komisi Luar Negeri 21. Kepala Bidang Binpres 22. Komisi Lomba 23. Komisi Juri
24. Komisi Pendidikan dan Penataran 25. Komisi Kemitraan dan Peragaan 26. Kepala Bidang Umum 27. Komisi Hukum dan Disiplin 28. Komisi Usaha dan Dana 29. Kepala Bidang Humas 30. Komisi Promosi 31. Komisi Publikasi dan Dokumentasi 32. Komisi Informasi dan Teknologi 33. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 34. Komisi Penelitian dan Pengembangan Organisasi 35. Komisi Litbang Binpres 36. Komisi Litbang Umum. Pasal 18 SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Susunan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan Pengurus Besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Pasal 19 KOORDINATOR KECAMATAN 1. PDBI PengKab/ Kota dapat membentuk Koordinator di tingkat kecamatan. 2. Koordinator Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Peng. Kab./Kota PDBI di wilayahnya. Pasal 20 RANGKAP JABATAN 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PDBI tidak boleh merangkap jabatan di organisasi olahraga Anggota KONI. 2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum PDBI Provinsi dan PDBI Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi olahraga Anggota KONI sesuai tingkatannya. Pasal 21 PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN 1. Pengurus Besar PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh KONI PUSAT. 2. Pengurus Provinsi PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar PDBI. 3. Pengurus Kabupaten/Kota PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi PDBI.
Pasal 22 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS 1. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. 2. Pengurus Provinsi bertugas membantu Pengurus Besar dalam melaksanakan dan menjabarkan semua keputusan Musyawarah Nasional di masing-masing wilayah/daerahnya, serta bertanggung jawab secara berjenjang ke atas melalui Musyawarah Kabupaten/Kota. B A B IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 23 MUSYAWARAH
1. Musyawarah terdiri dari : a. Musyawarah Nasional yang disingkat MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi PDBI yang diselenggarakan 4 tahunsekali. b. MUNAS dihadiri oleh :Pengurus Besar PDBI sebagai narasumber, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. c. Utusan dari setiap Pengurus Provinsi PDBI. d. Utusan sebagai peninjau. e. Undangan lainnya. f. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUNAS dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. g. MUNAS bertugas untuk : memilih pimpinan MUNAS dari dan oleh peserta MUNAS. h. Menetapkan tata tertib dan acara MUNAS. i. Menjaring, menyaring dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Besar PDBI. j. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Besar PDBI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Besar PDBI. k. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Pengurus Besar PDBI. l. Mengesahkan usul/rancangan perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. m. Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. n. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar PDBI. o. Memilih dan menentukan tempat penyelenggaraan MUNAS PDBI. p. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an. 2. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan jika : a. Dalam keadaan darurat dan mendesak. b. Atas usulan anggota dan mendapatkan dukungan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
Pasal 25 MUSYAWARAH PROVINSI Musyawarah Provinsi yang disingkat MUSPROV adalah pemegang kekuasaan tertinggi Peng. Prov. PDBI yang di selenggarakan sekali dalam 4 tahun. 1. MUSPROV dihadiri oleh : a. Utusan Pengurus Besar PDBI sebagai narasumber. b. Pengurus Provinsi PDBI. c. Utusan dari setiap Pengurus Kabupaten/Kota PDBI. d. Undangan lainnya. e. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUSPROV dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. MUSPROV bertugas untuk : a. Memilih pimpinan MUSPROV dari dan oleh peserta MUSPROV. b. Menetapkan tata tertib dan acara MUSPROV. c. Menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Provinsi PDBI. d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Provinsi PDBI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Provinsi PDBI. e. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Pengurus Provinsi PDBI. f. Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi PDBI. h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an. Pasal 26 MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA Musyawarah Kabupaten/Kota yang disingkat MUSKAB/MUSKOT adalah pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus Kabupaten/Kota PDBI yang di selenggarakan sekali dalam 4 tahun. 1. MUSKAB/MUSKOT dihadiri oleh : a. Utusan Pengurus Provinsi PDBI sebagai narasumber. b. Pengurus Kabupaten/Kota PDBI. c. Utusan dari setiap Unit per-widitra-an. d. Undangan lainnya. e. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Pengurus Kabupaten/Kota PDBI dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. MUSKAB/KOTA bertugas untuk : a. Memilih pimpinan MUSKAB/KOTA dari dan oleh peserta MUSKAB/KOTA. b. Menetapkan tata tertib dan acara MUSKAB/KOTA. c. Menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota PDBI. d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota PDBI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota PDBI. e. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
f.
Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Kabupaten/Kota PDBI. h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an. Pasal 27 R A P A T Rapat Persatuan Drum Band Indonesia terdiri dari : 1. Rapat Kerja. 2. Rapat Koordinasi Bidang. 3. Rapat Pengurus. 4. Rapat-rapat lain yang ditentukan oleh Pengurus. B A B VI KEJUARAAN Pasal 28 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 1. Kejuaraan yang diakui oleh PDBI adalah : a. Pekan Olahraga Nasional. b. Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON). c. Kejuaraan Nasional. d. Kejuaraan Military & Police Band. e. Kejuaraan Korps Musik. f. Pekan Olahraga Provinsi. g. Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV). h. Pekan Olahraga Kabupaten/Kota. i. Kejuaraan Kabupaten/Kota (KEJURKAB/KOTA). j. Kejuaraan Terbuka yang di selenggarakan oleh PDBI atau pihak lain atas rekomendasi PDBI sesuai dengan tingkatannya. k. Kejuaraan Terbuka Internasional yang direkomendasi oleh PB PDBI. l. Kejuaraan Kabupaten/Kota, Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional 2. Diselenggarakan dengan tujuan : a. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. b. Meningkatkan prestasi per-widitra-an. c. Meningkatkan ketahanan nasional. d. Memasyarakatkan per-widitra-an. e. Menjaring bibit-bibit atlit potensial. f. Mempererat persahabatan dan persaudaraan.
BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 29 KEUANGAN 1. Sumber keuangan organisasi berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. b. Bantuan Dewan Penyantun. c. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat. d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku. e. Iuran Wajib Anggota. Pasal 30 KEKAYAAN 1. Kekayaan organisasi berupa : a. Uang. b. Surat-surat berharga. c. Atribut organisasi. d. Alat dan atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pasal 31 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. PDBI melindungi Hak Kekayaan Intelektual Anggota. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 32 ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar. 2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Pasal 33 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 1. Perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh MUNAS dan atau MUNASLUB. 2. Usul perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam MUNAS atau MUNASLUB setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. 3. Perubahan dapat disahkan oleh MUNAS atau MUNASLUB apabila usul perubahan tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir. Pasal 34 PEMBUBARAN 1. Pembubaran PDBI hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus diadakan untuk keperluan itu. 2. MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada. 3. MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam MUNAS tersebut. BAB IX KODE KEHORMATAN, PENUTUP DAN LAIN-LAIN Pasal 35 KODE KEHORMATAN 1. Kode kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia berlaku bagi setiap anggota, baik anggota satuan maupun perorangan. 2. Kode kehormatan dimaksud untuk dijadikan pangkal tolak pembinaan disiplin dari anggota. 3. Kode kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia dicantumkan pada Lampiran Anggaran Dasar Persatuan Drum Band Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Persatuan Drum Band Indonesia. PENUTUP Pasal 36 Anggaran Dasar PDBI yang pertama berlaku sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan. Pasal 37 LAIN-LAIN 1. Setelah disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDBI ini maka Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota segera menyesuaikan. 2. Hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dapat membuat Keputusan sebagai Peraturan Pelaksana, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Disahkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 27 Desember 2013
PENGURUS BESAR PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA KETUA UMUM,
Brigjen TNI. Rahardjo, S.Sos.
