ANGGARAN DASAR PERSATUAN SARJANA KEHUTANAN INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa hutan sebagai karuania dan amanah Tuhan YME, patut disyukuri, dikelola, dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan, serta bertanggunggugat dengan berdasarkan azaz manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Sadar akan tanggungjawabnya, sebagai salah satu pengemban amanah untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari, maka dengan ini, kami Sarjana Kehutanan Indonesia, menyatakan menghimpun diri dalam wadah organisasi profesi Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) sebagai kebulatan tekad untuk berperanserta secara aktif dalam mewujudkan prinsip kelestarian pengelolaan hutan bagi pembangunan berkelanjutan. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama organisasi Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia, disingkat PERSAKI atau dalam bahasa Inggris Society of Indonesia Foresters. Pasal 2 PERSAKI didirikan di Bogor pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kedudukan Dewan Pengurus Pusat PERSAKI adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II AZAZ, SIFAT, TUJUAN, VISI DAN MISI Pasal 4 PERSAKI berazazkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 PERSAKI merupakan organisasi profesi di bidang kehutanan yang bersifat nirlaba. Pasal 6 Visi PERSAKI adalah menjadi organisasi profesi yang mandiri dan kredibel, serta berperan pentingdalam pembangunan kehutanan di Indonesia. Misi PERSAKI adalah: 1. Mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan tata laksana pengelolaan hutan dan kehutanan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dan etika profesi anggota PERSAKI. 3. Memberikan kontribusi yang konstruktif dalam perumusan konsep pengelolaan hutan lestari kepada para pemangku kepentingan. 4. Mengamalkan pengetahuan, keterampilan, dan etika untuk menjamin kelestarian ekosistem hutan saat ini dan masa depan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 7 Tujuan PERSAKI adalah: Terwujudnya profesionalisme dan etika profesi dalam penyelenggaraan kehutanan guna mencapai pengelolaan hutan lestari bagi kemakmuran rakyat Indonesia. BAB III KEANGGOTAAN
1. 2. 3. 4.
Anggota Muda Anggota Biasa Anggota Luar Biasa Anggota Kehormatan
Pasal 8 Keanggotaan PERSAKI terdiri dari:
Pasal 9 Anggota PERSAKI selain Anggota Kehormatan, keanggotaannya dalam organisasi bersifat aktif. Pasal 10 1. Anggota PERSAKI berkewajiban mentaati Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah Tangga serta menjujung tinggi Kode Etik PERSAKI. 2. Anggota mempunyai hak bicara. 3. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih. Pasal 11 Anggota PERSAKI berhenti karena:
1. Meninggal Dunia 2. Menyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota PERSAKI 3. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas pertimbangan Dewan Kehormatan Profesi. 4. Menjalani hukuman akibat kelalaian dalam menjalankan profesinya. BAB IV ORGANISASI Pasal 12 SUSUNAN Sususunan organisasi terdiri atas Dewan Kehormatan Profesi, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 13 DEWAN KEHORMATAN PROFESI 1. Dewan Kehormatan Profesi sedikit-dikitnya terdiri atas 5 (lima) orang yang dipilih dalam Muktamar. 2. Tugas Dewan Kehormatan Progfesi adalah menjaga agar Kode Etik Organisasi dapat ditegakkan dan menyelesaikan kasus pelanggaran Kode Etik oleh Anggota. 3. Ketentuan lebih lanjut Dewan Kehormatan Profesi tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
Pasal 14 DEWAN PENGURUS PUSAT Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, serta Anggota pengurus lain yang dipandang perlu. Ketua umum dan Wakil Ketua Umum dipilih langsung oleh Muktamar. Ketua umum dan Wakil Ketua umum menunjuk Anggota Dewan Pengurus lainnya. Dewan Pengurus Pusat bertugas melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar. Dewan Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Muktamar. Masa bakti Dewan Pengurus Pusat adalah antara 2 (dua) Muktamar. Dewan Pengurus Pusat dimungkinkan membentuk Badan Eksekutif yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kegiatan sehari-hari kesekretariatan kantor pusat PERSAKI ditangani oleh Dewan Pengurus harian yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara. Pasal 15 DEWAN PENGURUS CABANG Pembentukan Cabang dapat disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh orang Anggota Biasa. Dalam keadaan luar biasa. Dewan Pengurus Pusat dapat mengesahkan Cabang yang anggotanya kurang dari 10 (sepuluh) orang. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota pengurus lain yang dianggap perlu. Pembubaran suatu Cabang jika dikehendaki dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Cabang dimungkinkan membentuk Dewan Pengurus Ranting. Masa Bakti Dewan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun. Pasal 16 MUKTMAR Muktamar merupakan badan kekuasaan tertinggi dalam PERSAKI dan dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Perwakilan Anggota Biasa dari masing-masing Cabang. Perwakilan Anggota adalah utusan Cabang yang jumlah hak suaranya ditentukan sebanding dengan jumlah Anggota Biasa pada Cabang yang bersangkutan. Muktamar mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat PERSAKI dan menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja PERSAKI. Muktamar memilih anggota Dewan Kehormatan Profesi, Ketua umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
5. Muktamar diadakan oleh Dewan Pengurus Pusat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) tahun. 6. Dewan Pengurus Pusat dapat mengadakan Muktamar sewaktu-waktu bilamana hal ini dianggap perlu atas usul dari sedikit-dikitnya ¼ (seperempat) dari jumlah Cabang. 7. Keputusan -keputusan dalam Muktamar sejauh mungkin dilakukan secara musyawarah m\untuk mufakat. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Pasal 17 RAPAT ANGGOTA CABANG 1. Rapat Anggota Cabang diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun 2. Rapat Anggota Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (setengah) dari jumlah Anggota Biasa. BAB V KEUANGAN Pasal 18 1. Keuangan PERSAKI diperoleh dari : a. Uang Pangkal b. Iuran Anggota c. Sumbangan yang tidak mengikat d. Sumber pendapat lain yang sah. 2. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran anggota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Anggota Kehormatan tidak dikenakan Uang Pangkal. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 19 1. Anggaran Dasr hanya dapat dirubah oleh Muktamar dan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan dengan jalan referendum 2. Perubahan Anggaran Dasar berlaku setelah disetujui dan diputuskan oleh Muktamar atau sesuai hasil referendum. BAB VII PERATURAN TAMBAHAN Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasr, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh Dewan Pengurus Pusat atas Pertimbangan Dewan Kehormatan Profesi. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga.
Pasal 22 Pembubaran organisasi hanya dapat dimungkinkan dengan referendum yang disetujui oleh ¾ (tiga per empat) jumlah Anggota. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Juni 2005
MUKTAMAR XII PERSATUAN SARJANA KEHUTANAN INDONESIA
