AD / ART
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN FILATELIS INDONESIA ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN FILATELIS INDONESIA PEMBUKAAN
Penerbitan prangko pertama di dunia di Inggris tanggal 6 Mei 1840 membuka lembaran sejarah baru bagi kemajuan pelayanan pos dan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Penerbitan prangko tersebut ternyata menimbulkan kegemaran atau hobi baru untuk mengumpulkan prangko , yang kemudian secara popular dikenal dengan sebutan filateli.. Selanjutnya terbentuklah perkumpulan perkumpulan kolektor prangko atau filateli di seluruh dunia. Prangko pertama di Indonesia terbit tanggal 1 April 1864, ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada awal tahun 1922 sekelompok kolektor prangko mendirikan klub filateli di Batavia (sekarang Jakarta) yang mereka namakan"Postzegelverzamelaars Club Batavia". Perkumpulan ini mendapat pengakuan dari penguasa setempat pada tanggal 29 Maret 1922. Aspirasi lokal di berbagai tempat di Indonesia dihimpun dalam suatu wadah menjadi gerakan terorganisasi di seluruh wilayah Hindia Belanda dan diwujudkan dalam pembentukan “Nederlandsch Indische Vereeniging van Postzegel Verzamelaars" pada tanggal 15 Agustus 1940 sebagai lanjutan "Postzegelverzamelaar Club Batavia" dan berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia nama perkumpulan diubah menjadi "Algemene Vereeniging Voor Philatelisten In Indonesia"disingkat AVPI , kemudian pada tahun 1953 berubah menjadi Perkumpulan Umum Philateli Indonesia (PUPI). Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi Perkumpulan Philatelis Indonesia (PPI) dan akhirnya dalam tahun 1985 menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI). Untuk dapat mengikuti perkembangan filateli di dunia internasional pada tahun 1969 Indonesia menjadi anggota Federation Internationale de Philatelie (FIP) yang berkedudukan di Swiss. Pada tanggal 14 September 1974 Indonesia dan beberapa anggota FIP lainnya di wilayah Asia mendirikan sebuah federasi filateli regional yang berkedudukan di Singapura dengan nama
1 / 12
AD / ART
Federation of Inter Asian Philately (FIAP), yang keanggotanya mencakup organisasi perkumpulan filateli di wilayah Asia - Pasifik. Sejak lahirnya, PFI bukan merupakan organisasi politik, melainkan suatu organisasi hobi yang bersifat nasional, tidak mencari keuntungan, dan terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan filateli dalam arti seluas-luasnya di seluruh tanah air serta mempererat hubungan, memperluas wawasan, menjalin persaudaraan dan persahabatan serta meningkatkan kerja sama antar filatelis baik nasional maupun internasional. Filateli sebagai suatu kegiatan di luar sekolah mengandung aspek pendidikan yang berdampak positif bagi pembinaan dan pengembangan watak generasi muda bangsa. Oleh karena itu PFI berkewajiban untuk berperan serta aktif membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui kegiatan filateli. Dengan dijiwai semangat perjuangan yang tinggi dan tekad untuk memasyarakatkan filateli, maka disusunlah Anggaran Dasar Perkumpulan Filatelis Indonesia yang berasaskan Pancasila : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 1. Nama organisasi adalah adalah "Perkumpulan Filatelis Indonesia" disingkat PFI, yang dalam bahasa Inggris disebut The Indonesian Philatelists Association disingkat IPA. 2. Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia disingkat PP – PFI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 Waktu
2 / 12
AD / ART
1. PFI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 2. Tanggal 29 Maret Tahun 1922 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Perkumpulan Filatelis Indonesia.
BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK Pasal 3 Asas PFI berasaskan Pancasila
Pasal 4 Tujuan PFI mempunyai tujuan: 1. memajukan dan mengembangkan filateli dalam arti kata seluas-luasnya sebagai alat penunjang pembangunan nasional; 2. menumbuh-kembangkan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas filatelis di seluruh Indonesia; 3. mengutamakan generasi muda untuk mendapatkan bimbingan perfilatelian; 4. mempererat hubungan dan kerja sama filatelis di seluruh Indonesia dan antara filatelis Indonesia dengan filatelis luar negeri; 5. e.turut mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi luhur.
Pasal 5 Fungsi PFI berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan filateli di Indonesia dan
3 / 12
AD / ART
merupakan organisasi filatelis nasional yang mewakili Indonesia sebagai anggota FIP dan FIAP. Pasal 6 Tugas Pokok Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PFI mempunyai tugas pokok memasyarakatkan filateli dalam arti kata seluas-luasnya.
BAB III. SIFAT DAN KEGIATAN Pasal 7 Sifat PFI adalah organisasi hobi yang bersifat nasional, nirlaba dan non-politik. Pasal 8 Kegiatan Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PFI berusaha dengan daya dan kemampuan serta sarana yang ada melalui upaya dan kegiatan sebagai berikut: 1. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota melalui penyelenggaraan pameran filateli, ceramah, seminar, pertemuan dan kegiatan lain yang sejenis baik nasional maupun internasional; 2. mengusahakan agar para filatelis dengan mudah dapat memperoleh dan mengumpulkan benda-benda filateli; 3. memajukan pertukaran benda-benda filateli di antara para filatelis; 4. mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan lelang prangko dan benda filateli bertaraf nasional dan internasional dengan menyelenggarakan lelang lisan maupun tertulis; 5. membangun dan memelihara perpustakaan filateli; 6. menyelenggarakan penerbitan media komunikasi mengenai filateli; 7. menyelenggarakan dan memelihara hubungan erat serta kerja sama dengan lembaga lembaga nasional maupun internasional yang membidangi urusan pos dan filateli; 8. memberikan perhatian khusus kepada remaja agar dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan filateli; 9. mengadakan kerja sama dengan perkumpulan filatelis di luar negeri; 10. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang filateli dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai
4 / 12
AD / ART
perfilatelian kepada masyarakat.
BAB IV ORGANISASI Pasal 9 Susunan Organisasi
1. Di Ibukota Negara terdapat Pengurus Pusat (PP) PFI yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Di setiap Ibukota propinsi terdapat Pengurus Daerah (PD) PFI yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan. 3. Di setiap ibukota kabupaten/ kota terdapat Pengurus Cabang (PC) PFI yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kebupaten/ kota yang besangkutan. 4. Di tempat lain (di luar kabupaten/ kota ) yang memiliki potensi filateli yang tinggi dapat dibentuk Pengurus Cabang.
Pasal 10 Keanggotaan 1. Anggota PFI adalah perorangan, terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. 2. Setiap Anggota Biasa PFI wajib membayar iuran. 3. Keanggotaan berakhir, apabila : 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Diberhentikan oleh pengurus. 4. Anggota dapat membentuk klub filateli.
5 / 12
AD / ART
Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban; 2. Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 12 Kepengurusan 1. Pengurus Pusat (PP): 1. PP terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua Umum, Ketua Pelaksana Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang menurut kebutuhan. Di samping itu terdapat Dewan Pegarah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB) melalui mekanisme formatur. Anggota pengurus lainnya dipilih oleh Ketua Umum terpilih bersama Tim Formatur dengan memperhatikan masukan dari peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB). 3. PP mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun. Ketua Umum dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. 4. PP mempunyai tugas : 1. Melaksanakan keputusan Kongres; 2. Mengelola PFI sebaik baiknya guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4; 3. Mengelola keuangan dan asset PP secara baik dan transparan; 4. Melantik PD baru dan menerbitkan Surat Keputusan pengukuhannya; 5. Menyelenggarakan Rapat Tahunan Nasional (RTN); 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kongres; 7. Menyelenggarakan Pameran Filateli Nasional (Panfila) dan Pameran Filateli Internasional. 8. Rapat pleno PP diadakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan 9. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada PP baik diminta maupun tidak. 10. Pengurus Daerah (PD):
6 / 12
AD / ART
1. PD terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Seksi sesuai kebutuhan. Di samping itu terdapat Dewan Pengarah yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Ketua dipilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun ; 3. PD mempunyai masa jabatan selama 5 (Lima) tahun. Ketua dapat dipilih sebanyak –banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 4. PD mempunyai tugas: 1. Melaksanakan semua keputusan Musyawarah Daerah (Musda); 2. Memberikan bimbingan dan melakukan koordinasi terhadap Cabang-Cabang PFI di daerahnya; 3. Mengelola keuangan dan asset PD secara baik dan transparan; 4. Menghadiri Musyawarah Cabang (muscab) dan mengukuhkan PC baru di daerahnya: 5. Menyelenggarakan pameran tingkat regional sekurang kurangnya sekali setahun; 6. Menyelenggarakan Rapat Tahunan Daerah (RTD); 7. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Daerah (Musda). 8. Rapar Pleno PD diadakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan.. 9. Pengurus Cabang (PC): 1. PC terdiri atau sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Seksi sesuai kebutuhan. Di samping itu terdapat Dewan Pengarah ; 2. Ketua dipilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; 3. PC mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun. Ketua dapat dipilih sebanyak banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut ; 4. PC mempunyai tugas: 1. Melaksanakan keputusan Musyawarah Cabang (Muscab); 2. Menyelenggarakan Rapat Tahunan Cabang (RTC); 3. Menerima anggota baru; 4. Menyelenggarakan pameran tingkat lokal sekali setahun; 5. Mengelola keuangan dan asset PC dengan baik dan transparan; 6. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Cabang (Muscab). 7. Rapat Pleno PC diadakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan.
7 / 12
AD / ART
BAB V KONGRES, MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH CABANG, RAPAT TAHUNAN Pasal 13 Kongres 1. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi di tubuh PFI. 2. Kongres diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. 3. PP menyelenggarakan Kongres pada akhir masa jabatannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 4. Kongres Luar Biasa (KLB) dapat diselenggarakan di antara 2 (dua) Kongres apabila ada hal hal yang sangat luar biasa dan bersifat sangat mendesak. 5. Pimpinan Kongres adalah suatu Presidium yang dipilih oleh Kongres.
Pasal 14 Musyawarah Daerah 1. Musda merupakan kekuasaan tertinggi di tubuh PFI tingkat daerah. 2. Musda diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. 3. PD menyelenggarakan Musda pada akhir masa jabatannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 4. Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan di antara 2 (dua) Musda apabila ada hal-hal yang sangat luar biasa dan bersifat sangat mendesak. 5. Pimpinan Musda adalah suatu Presidium yang dipilih oleh Musda.
Pasal 15 Musyawarah Cabang
8 / 12
AD / ART
1. Muscab merupakan kekuasaan tertinggi di tubuh PFI tingkat cabang. 2. Muscab diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. 3. PC menyelenggarakan Muscab pada akhir masa jabatannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 4. Muscab Luar Biasa dapat diselenggarakan di antara 2 (dua) Muscab apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat sangat mendesak. 5. Pimpinan Muscab adalah suatu Presidium yang dipilih oleh Muscab.
Pasal 16 Rapat Tahunan
Rapat Tahunan diselenggarakan setahun sekali, yakni : 1. Rapat Tahunan Nasional (RTN) oleh PP PFI 2. Rapat Tahunan Daerah (RTD) oleh PD PFI 3. Rapat Tahunan Cabang (RTC) oleh PC PFI.
BAB VI KEUANGAN Pasal 17 Keuangan
1. Keuangan PP diusahakan melalui:
9 / 12
AD / ART
Iuran Anggota : 1. Hasil dari kegiatan usaha yang bernaung di bawah Yayasan Filateli Indonesia 2. Sumber-sumber lain yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Keuangan PD berasal dari: Iuran anggota; Sumber -sumber lain yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4. Keuangan PC berasal dari : Sumber-sumber lain yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18 Tim Verifikasi 1. Pengelolaan keuangan pada semua tingkat kepengurusan diperiksa secara periodik 2. Pemeriksaan diadakan oleh Tim Verifikasi Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang. 3. Tim Verifikasi ditunjuk untuk : 1. Tingkat Pusat oleh Kongres atau RTN 2. Tingkat Daerah oleh Musda atau RTD. 3. Tingkat Cabang oleh Muscab atau RTC
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar
10 / 12
AD / ART
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang dihadiri oleh utusan Daerah, sekurang-kurangnya meliputi duapertiga (2/3) dari jumlah Daerah. 2. Usul perubahan Anggaran Dasar diterima oleh Kongres jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah suara yang hadir.
BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 20 Pembubaran 1. (a) PFI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu. (b) Kongres tersebut harus diusulkan oleh sekurang kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah daerah. (c) Kongres untuk membahas usul pembubaran PFI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan sekurang-kurangnya tigaperempat (3/4) jumlah daerah. (d) Pembubaran PFI diterima Kongres jika disetujui dengan suara bulat. 2. Jika PFI dibubarkan maka seluruh kekayaan milik PFI akan disumbangkan kepada badan badan social yang ditetapkan oleh Kongres setelah dikurangi kewajiban kewajiban yang harus diselesaikan.
BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga PFI ditetapkan oleh Kongres dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar PFI.
BAB X PENUTUP Pasal 22 Penutup 1. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Kongres VII PP PFI di Bandung tanggal 3 Desember 2006.
11 / 12
AD / ART
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. panteon finance мужские кольца
12 / 12
