ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKANI
PEMBUKAAN Bahwa Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia benarbenar merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia perlu mewujudkan jatidirinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur serta berkepribadian. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan rasa syukur atas rahmat kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk aktif dalam mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kesadaran bahwa dua pertiga dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, sebagai penghubung antara pulau-pulau dan wilayah udara diatasnya dan didorong oleh keinginan luhur yang membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menangani, menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu menumbuh kembangkan semangat yang berwawasan nusantara dalam mengisi pembangunan Nasional, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKANI yang berdasrkan kepada : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Dan yang disesuaikan dengan Perundang-undangan Negara serta kebijaksanaan pemerintah Negara Republik Indonesia
ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang yang selanjutnya disingkat IKANI Pasal 2 Tempat Kedudukan IKANI berskala nasional dan Pengurus Pusat berkedudukan pusat di kota Semarang Pasal 3 Waktu IKANI didirikan pada tanggal 13 September 1981 di Semarang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II AZAS, LANDASAN, SIFAT, TUJUAN Pasal 4 Azas IKANI berazaskan Pancasila Pasal 5 Landasan IKANI berdasarkan 1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 2. Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai struktural, dan 3. Keputusan Kongres IKANI sebagai landasan operasional
landasan
Pasal 6 Sifat IKANI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat mandiri dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik atau organisasi masa apapun, kecuali ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 7 Tujuan Tujuan didirikannya IKANI : 1. Mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan dibidang kemaritiman dan transportasi dalam berpartisipasi menyiapkan dan menumbuh kembangkan kader kemaritiman dan transportasi yang berkualitas dan professional. 2. Turut serta mencerdaskan bangsa dan membangun masyarakat yang berdaya guna, yang sanggup serta mampu membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Maritim 3. Membantu kegiatan-kegiatan anggota dalam mengembangkan karier sesuai dengan bidangnya masing – masing. 4. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencintai laut melalui kegiatan kemaritiman. 5. Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sah sesuai dengan azas, landasan dan tujuan organisasi.
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 8 Tugas Pokok Tugas pokok IKANI, membina dan mengembangkan rasa kekeluargaan persatuan dan kesatuan diantara anggota dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia dan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang, terutama dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Pasal 9 Visi dan Misi Visi IKANI: Mengembangkan tenaga profesional di bidang Kemaritiman dan transportasi sebagai insan berwawasan nusantara. Misi IKANI 1. Wadah dan wahana kegiatan serta penyalur aspirasi anggota sebagai sarana komunikasi 2. Berpartisipasi kepada pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim dan masyarakatnya berwawasan nusantara. 3. Berperan aktif dalam pembangunan, pengembangan, demi kemajuan dan kejayaan almamater 4. Membantu menyalurkan lulusan STIMART AMNI Semarang ke dunia kerja yang sesuai dengan disiplin ilmu
Pasal 10 Kegiatan Untuk mencapai tujuan organisasi IKANI melakukan kegiatan sebagai berikut 1. Mengajak putra – putri Indonesia menjadi warga negara yang berkepribadian luhur, berwawasan nusantara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan pemerintah maupun swasta dan atau organisasi lain baik dalam maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan azas, tujuan dalam rangka pembinaan / kemajuan organisasi. BAB IV LAMBANG, BENDERA DAN LAGU Pasal 11 Lambang Lambang IKANI berbentuk bulat berujung lima berwarna biru laut dengan warna dasar putih bergambar jangkar, roda, sayap dan buku di tengahnya dan diatasnya terdapat sayap, roda dikelilingi mangrove berwarna kuning, serta pada lingkaran luarnya terdapat tulisan IKATAN ALUMNI STIMART AMNI Semarang - Indonesia Pasal 12 Bendera Bendera berwarna dasar putih ditengahnya bergambar lambang IKANI. Pasal 13 Lagu Lagu IKANI adalah Mars Ikatan Alumni STIMART AMNI Semarang. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 14 Dasar Anggota IKANI adalah setiap warga Negara yang telah lulus pendidikan : 1. Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) Semarang 2. Sekolah Tinggi Management Transport (STMT) AMNI Semarang 3. Sekolah Tinggi Maritim dan Transport (STIMART AMNI) Semarang Pasal 15 Macam Anggota 1. Anggota biasa ialah mereka yang telah lulus pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 dan memenuhi segenap persyaratan organisasi.
2. Anggota luar biasa adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, berminat dan memenuhi segenap persyaratan organisasi. 3. Anggota kehormatan ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap IKANI dapat diangkat sebagai anggota kehormatan. Pasal 16 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan Kewajiban anggota diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI ORGANISASI Pasal 17 Struktur Organisasi IKANI disusun berjenjang dalam tingkatan sebagai berikut : 1. Dewan Pengurus Pusat IKANI 2. Dewan Pengurus IKANI Cabang Pasal 18 Perangkat dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Permusyawaratan IKANI terdiri dari : 1. Musyawarah Nasional ( Munas ) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi IKANI diseluruh Indonesia. Hak dan wewenang Munas ditentukan sebagai berikut : a. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Sesuai AD / ART c. Menyusun program kerja dan membahas masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi. d. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan Dewan Pengurus Pusat yang sudah dilaksanakan, atau yang sedang berlaku dan atau menetapkan keputusan baru e. Membahas dan mengesahkan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat, dan f. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat 2. Musyawarah Cabang Merupakan kebijakan tertinggi dalam organisasi IKANI di tingkat Cabang. Hak dan wewenang Musyawarah Cabang ditentukan sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi berdasarkan AD / ART dan berpedoman pada Kebijakan Umum organisasi Dewan Pengurus Pusat. b. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi.
c. Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. d. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan Dewan Pengurus Cabang, dan e. Membahas dan mengesahkan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang, dan f. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Cabang 3. Musyawarah Luar Biasa ( MLB ) Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi, serta adanya kebutuhan akan hal – hal yang tidak dapat ditunda sampai terselenggaranya Musyawarah Nasional atau Musyawarah Cabang Pasal 19 Rapat-rapat Rapat-rapat IKANI terdiri dari : 1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Rapat Pengurus Pusat 2. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dan Rapat Dewan Pengurus Cabang Pasal 20 Rapat Kerja dan Rapat Dewan Pengurus 1. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja di tetapkan. 2. Rapat Dewan Pengurus disetiap tingkatan organisasi bertujuan untuk membicarakan masalah dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi. Pasal 21 Kepengurusan Kepengurusan IKANI terdiri dari : 1. Dewan Pengurus Pusat, melaksanakan kepengurusan d tingkat Pusat 2. Dewan Pengurus Cabang, melaksanakan kepengurusan di tingkat Cabang Pasal 22 Susunan Pengurus Susunan Pengurus IKANI terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat - Ketua Umum - Ketua – ketua - Sekretaris Umum - Sekretaris I - Bendahara Umum - Bendahara I Departemen – departemen - Departemen Organisasi
- Departemen Penelitian dan Pengembangan - Departemen Bina Profesi - Departemen Hubungan Luar Negeri - Departemen Sosial dan kemasyarakatan - Departemen Usaha b. Dewan Pengurus Cabang - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara Kompartemen - Kompartemen Organisasi - Kompartemen Hubungan Luar Negeri - Kompartemen Hubungan Masyarakat - Kompartemen Lainnya sesuai kebutuhan Pasal 23 Hak dan Kewajiban Pengurus 1. Hak dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat a. Menetapkan kebijakan-kebijakan Umum Organisasi berdasarkan AD / ART serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional b. Menetapkan Dewan Pembina IKANI Pusat c. Menghadiri Musyawarah Cabang, dan d. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang dari hasil Musyawarah Cabang. 2. Hak dan kewajiban Dewan Pengurus Cabang a. Menetapkan kebijakan Organisasi berdasarkan AD/ART, kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat serta keputusan-keputusan hasil musyawarah Cabang b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan Program kerja hasil musyawarah Cabang BAB VII DEWAN PEMBINA DAN WEWENANG Pasal 24 Dewan Pembina Dewan Pembina IKANI terdiri dari : 1. Dewan Pembina Pusat adalah Badan yang memberi pertimbangan Dewan Pengurus Pusat sebagai Lembaga Konsultatif 2. Dewan Pembina Cabang adalah Badan yang memberi pertimbangan Dewan Pengurus sebagai Lembaga Konsultatif
Pasal 25 Wewenang Dewan Pembina 1. Dewan Pembina IKANI pada setiap tingkatan organisasi mempunyai wewenang memberikan pertimbangan, pembinaan dan memberi nasehat, baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus IKANI 2. Menghadiri musyawarah nasional atau musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus IKANI sesuai tingkatannya BAB VIII KEUANGAN Pasal 26 Sumber Keuangan Keuangan IKANI dapat diperoleh sebagai berikut : 1. Dari uang pangkal dan iuran anggota 2. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, dan 3. Dari usaha-usaha yang sah Pasal 27 Anggaran Keuangan 1. Anggaran keuangan IKANI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel 2. Tahun buku IKANI dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun takwin, dan setiap akhir tahun dilakukan penutupan buku. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional IKANI 2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir dalam Musyawarah Nasional IKANI Pasal 29 Pembubaran IKANI hanya dapat dibubarkan apabila ada pernyataan atau perintah pembubaran oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 30 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar ini.
BAB XI ATURAN PENUTUP Pasal 31 1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa IKANI pada tanggal 25 Oktober 2009 di Semarang. 2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini sejak tanggal ditetapkannya, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelumnya serta segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi 3. Agar setiap anggota mengetahui, Dewan Pengurus Pusat IKANI diwajibkan mengumumkan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 25 Oktober 2009 Ketua Umum IKANI Pusat;
SUTRISNO, BA
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I UMUM Pasal 1 PENDAHULUAN Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan BAB X Pasal 31 Anggaran Dasar yang memuat uraian Anggaran dan ketentuan-ketentuan pelengkap. Pasal 2 LAMBANG Lambang IKANI berbentuk lingkaran bergerigi lima (jantra) menggambarkan inti kehidupan, merupakan penggerak utama dari suatu kehidupan yang dapat mengatur waktu dengan tepat dan pasti. Perincian makna lambang IKANI adalah sebagai berikut : a. Bentuk bulat bergerigi lima 1. Melambangkan bahwa IKANI berazas dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2. Roda bergerigi merupakan gambaran kehidupan organisasi yang terus menerus bergerak dan berjalan secara teratur dan dan pasti (dinamis), b. Lukisan dalam lambang 1. Buku adalah lambang ilmu pengetahuan, dimana IKANI berusaha mencerdaskan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan dibidang kemaritiman, serta membantu anggota dalam mengembangkan karier. 2. Jangkar adalah lambang bahwa IKANI adalah insan bahari, kecintaan laut betul-betul telah mendarah daging bahkan merasuk ke hati sanubari, sehingga disamping menjadi tumpuan kehidupan, lautan dan dunia kemaritiman adalah tempat pengabdiannya kepada bangsa dan Negara tercinta. 3. Sayap sebagai lambang yang memberikan pengertian wahwa IKANI mengharapkan kepada anggotanya untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan di bidang Transportasi Udara. 4. Roda sebagai lambing yang memberikan pengertian bahwa IKANI mengharapkan kepada anggotanya untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan di bidang Transportasi Darat 5. Mangrove adalah lambang kehidupan, dimana dilautan tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya yang dapat meningkatkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. 6. Tulisan Ikatan Alumni STIMART AMNI Semarang - Di dalam lingkaran bergerigi lima terdapat tulisan dengan huruf cetak tersusun melingkar Nama organisasi “Ikatan Alumni STIMART AMNI” Semarang.
- Tulisan disusun melingkar , melambangkan persatuan dan kesatuan keluarga besar IKANI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
c. Warna dasar lambang 1. Warna dasar IKANI adalah putih, mencerminkan kebenaran dan atau kesucian. Ini adalah gambaran bahwa didalam setiap gerak langkah untuk mencapai tujuan berorganisasi, IKANI selalu berpijak pada norma-norma kebenaran, sehingga berani memperjuangkan cita-citanya demi kemajuan bangsa dan Negara tercinta Indonesia. 2. Warna lambang biru menggambarkan warna lautan dan langit dimana IKANI mendarmabaktikan dirinya bagi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia. Pasal 3 BENTUK DAN WARNA BENDERA Bendera berbentuk persegi empat berukuran 80 x 120 cm dengan warna dasar putih, pada satu sisinya bergamabr lambang IKANI tepat berada di tengah-tengahnya. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 4 PERSYARATAN 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa adalah warganegara Indonesia dan telah mengikuti dan atau lulus pendidikan STIMART AMNI Semarang 2. Khusus untuk anggota kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat berdasar pertimbangan dan atau usulan Dewan Pengurus Cabang 3. Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota kehormatan a. Memiliki kepedulian dibidang kemaritiman, transportasi darat dan udara b. Telah menunjukkan aktivitasnya dalam mendorong / membantu demi kemajuan IKANI sekurang-kurangnya dalam kurun waktu dua tahun c. Bersedia diangkat menjadi anggota kehormatan, dibuktikan dengan surat pernyataan Pasal 5 HAK Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak ; 1. Berbicara dalam rapat, 2. Memberikan suara dalam rapat, 3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus,
4. Membela diri, dan 5. Mendapatkan perlindungan Anggota Kehormatan mempunyai hak : 1. Menghadiri rapat, dan 2. Mempunyai hak suara Pasal 6 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak : a. Senantiasa menjaga nama baik dan keselamatan organisasi, mengedepankan persaudaraan, persatuan dan kesatuan. b. Melaksanakan dan mentaati sepenuhnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan serta peraturan lainnya yang diberlakukan organisasi; dan c. Berpartisipasi aktif dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program kerja dalam rangka memajukan serta menumbuh kembangkan organisasi. 2. Anggota kehormatan berkewajiban : Anggota Kehormatan berkewajiban membantu pembinaan dan perkembangan IKANI. Pasal 7 LARANGAN BAGI ANGGOTA Setiap anggota dilarang : 1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan lainnya yang diberlakukan organisasi, 2. Menerbitkan dan mengeluarkan atas nama organisasi, surat-surat, dokumen dan media cetak lainnya tanpa hak; dan 3. Menggunakan nama IKANI untuk hal-hal yang bertentangan dengan azas, tujuan organisasi serta untuk kepentingan pribadi Pasal 8 PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA 1. Keanggotaan berhenti apabila : a. Atas permintaannya sendiri b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan lainnya yang diberlakukan organisasi; dan c. Meninggal dunia 2. Anggota yang melalaikan kewajibannya sebagai mana tertera pada pasal 7 dan 8 Anggaran Rumah Tangga ini, dapat dikenakan sanksi a. Peringatan tertulis oleh Pengurus Dewan Pengurus IKANI cabang, b. Pemberhentian sementara oleh Dewan Pengurus IKANI Cabang; dan c. Pemecatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Cabang.
BAB III ORGANISASI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 PEMBENTUKAN ORGANISASI Organisasi IKANI dibentuk berjenjang sebagai berikut : 1. Dewan Pengurus Pusat meliputi wilayah kerja diseluruh Indonesia 2. Dewan Pengurus Cabang meliputi kota yang mempunyai pelabuhan laut, Bandar udara dan atau kota yang terdapat aktifitas dibidang transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 TEMPAT KEDUDUKAN 1. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Semarang 2. Dewan Pengurus Cabang berkedudukan disetiap kota yang berpelabuhan laut, Bandar udara dan atau tempat lainnya yang terdapat aktifitas dibidang transportasi. Pasal 11 PEMBENTUKAN PENGURUS Pembentukan Pengurus : 1. Pembentukan / pemilihan Pengurus dilakukan melalui Musyawarah Nasional / Musyawarah Cabang 2. Pemilihan Ketua pada setiap tingkatan organisasi dapat dilakukan dengan sistim formatur, sedangkan kelengkapan pengurus lainnya disusun oleh Ketua terpilih bersama formatur dengan memperhatikan pertimbangan dalam musyawarah. Pasal 12 MASA JABATAN PENGURUS Masa jabatan Dewan Pengurus ditetapkan sebagai berikut : 1. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Masa jabatan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan 3. Ketua Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi yang telah menyelesaikan tugas selama masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pasal 13 PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS 1. Pengesahan / pelantikan Dewan Pengurus Pusat hasil Musyawarah dilakukan pada Musyawarah Nasional.
2. Pengesahan/pelantikan Dewan Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus lainnya yang ditunjuk
BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 DEWAN PENGURUS PUSAT 1. Ketua Umum berkewajiban sebagai berikut : a. Memimpin dan membina organisasi secara menyeluruh berdasarkan AD / ART b. Menetapkan Program Kerja Dewan Pengurus Pusat dan kebijakan Umum Organisasi sesuai AD / ART dan berdasarkan keputusankeputusan Musyawarah Nasional c. Menyebarluaskan Program Kerja di maksud kepada Dewan Pengurus Cabang untuk pelaksanaannya, dan d. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Musyawarah Nasional. 2. Ketua-ketua berkewajiban sebagai berikut : a. Membantu Ketua Umum dalam rangka menyelenggarakan tugas pimpinan sehari-hari, b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan dalam kegiatankegiatan dan hubungan kedalam atau keluar. c. Menyusun rencana kerja dibidangnya masing-masing sesuai dengan Program Kerja serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidangnya masing-masing dengan berpedoman pada rencana kerjanya. e. Mengkoordinir dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatankegiatan organisasi dibidangnya masing-masing, dan f. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 3. Sekretaris berkewajiban sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tata usaha Dewan Pengurus Pusat b. Menyelenggarakan kegiatan kearsipan c. Menyelenggarakan urusan dalam, d. Menyusun laporan, dan e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum 4. Bendahara berkewajiban sebagai berikut : a. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan sesuai Program Kerja dan Kebijakan Umum serta Rencana Induk Organisasi b. Menyelenggarakan administrasi keuangan c. Mengurus iuran organisasi d. Menyusun laporan keuangan secara berkala, dan e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum
5. Ketua Departemen bertanggung jawab sebagai berikut : a. Menyusun Rencana Kerja dibidangnya masing-masing b. Melakukan kegiatan-kegiatan organisasi dibidangnya masing-masing c. Bertanggung Jawab kepada Ketua Umum
Pasal 15 DEWAN PENGURUS CABANG 1. Ketua berkewajiban sebagai berikut : a. Memimpin organisasi di wilayah kerjanya b. Menetapkan Rencana Kerja berdasarkan Program kerja Dewan Pengurus Pusat. c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b diatas dapat mengeluarkan peraturan-peraturan, instruksi-instruksi serta ketentuan bagi wilayah kerjanya. d. Menyebarluaskan Program Kerja dimaksud kepada anggota untuk pelaksanaannya. e. Membuat laporan berkala kepada Dewan Pengurus Pusat. f. Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat, dan g. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang 2. Wakil Ketua berkewajiban sebagai berikut : a. Membantu Ketua dalam rangka penyelenggaraan pimpinan sehari-hari b. Mewakili Ketua dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan kedalam atau keluar c. Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Program Kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dibidangnya masing-masing. e. Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan organisasi di bidangnya masing-masing, dan f. Bertanggung jawab kepada Ketua 3. Sekretaris berkewajiban sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tata usaha Dewan Pengurus Cabang b. Menyelenggarakan kegiatan kearsipan c. Menyelenggarakan urusan dalam d. Menyusun laporan berkala, dan e. Bertanggung jawab kepada Ketua 4. Bendahara berkewajiban sebagai berikut : a. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan organisasi b. Menyelenggarakan administrasi keuangan serta Program Kerja dan kebijakan organisasi c. Mengurus iuran organisasi d. Menyusun laporan keuangan secara berkala e. Bertanggung jawab kepada Ketua
5. Ketua Kompartemen berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dibidangnya masing – masing sesuai program kerja dan kebijakan organisasi, dan b. Bertanggung jawab kepada Ketua BAB V MUSYAWARAH NASIONAL, RAPAT KERJA DAN RAPAT PENGURUS Pasal 16 MUSYAWARAH NASIONAL 1. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun 2. Dewan Pengurus Pusat membentuk dan menetapkan tugas serta wewenang Panitia Penyelenggara Musyawah Nasional. 3. Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari Dewan Pengurus Cabang. 4. Musyawarah Nasional dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Penasehat c. Utusan-utusan sebagai peserta yang sah berdasarkan mandat dari Dewan Pengurus Cabang. d. Utusan-utusan sebagai peninjau yang sah berdasarkan mandat dari Dewan Pengurus Cabang. e. Undangan f. Musyawarah Nasional serta tatacara penggunaan hak suara peserta dalam musyawarah dimaksud, diatur didalam Tata Tertib Musyawarah Nasional. Pasal 17 MUSYAWARAH CABANG 1. Musyawarah Cabang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun 2. Dewan Pengurus Cabang membentuk dan menetapkan tugas serta wewenang Panitia Penyelenggarakan Musyawarah Cabang. 3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Cabang b. Dewan Penasehat c. Dewan Pengurus Pusat d. Anggota e. Undangan 4. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari anggota. 5. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang serta tatacara penggunaan hak suara peserta dalam musyawarah dimaksud diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang.
Pasal 18 MUSYAWARAH LUAR BIASA Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal sebagai berikut : 1. Musyawarh Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usul dari salah seorang pengurus Dewan Pengurus Pusat IKANI, Dewan Pengurus Cabang IKANI yang harus mendapatkan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Cabang. 2. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan atas usul salah satu anggota, yang harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Pasal 19 WEWENANG MUSYAWARAH LUAR BIASA Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Memperbaiki keputusan-keputusan dan atau ketetapanketetapan Musyawarah yang terdahulu. 2. Memberhentikan sebelum habis masa baktinya : Dewan Pengurus dan atau memilih pengganti; Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Cabang dikarenakan pelanggaran AD / ART, atau disebabkan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban 3. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dianggap sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda, dan 4. Tatacara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 20 RAPAT KERJA NASIONAL 1. Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa bakti Dewan Pengurus Pusat 2. Rapat dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat serta unsur pimpinan dari Dewan Pengurus Cabang 3. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut : a. Mengevaluasi Program Kerja yang telah ditetapkan b. Merumuskan kebijakan – kebijakan dalam menghadapi suatu perkembangan baru, dan c. Menjalin hubungan timbal balik antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Cabang dalam melaksanakan semua keputusan Musyawarah Nasional. 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari Dewan Pengurus Cabang yang hadir.
Pasal 21 RAPAT-RAPAT Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi diadakan menurut kebutuhan, dan pelaksanaannya ditentukan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan Pasal 22 KETENTUAN KHUSUS 1. Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat disetiap tingkatan organisasi harus selalu mengutamakan tetap terjaganya rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan 2. Keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat pada setiap tingkatan organisasi diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, kecuali apabila terpaksa menggunakan cara pemungutan suara. BAB VI KEUANGAN Pasal 23 PENDAPATAN 1. Pendapatan organisasi terdiri dari : a. Uang Pangkal adalah pungutan terhadap anggota baru yang dipungut hanya sekali, b. Iuran anggota adalah iuran bulanan yang dipungut dari anggota, dan c. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mendapatkan masukan dari Dewan Pengurus Cabang 2. Sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang sah 4. Untuk membiayai kegiatan – kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh organisasi, dapat dilakukan pungutan yang sifatnya mengikat kepada para peserta. Pasal 24 PEMBAGIAN Untuk kepentingan pembinaan dan operasional organisasi maka uang pangkal dan iuran anggota dibagi kepada masing-masing tingkatan organisasi dengan perincian sebagai berikut : 1. Uang Pangkal seluruhnya diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat a. Untuk Dewan Pengurus Pusat sebesar ……………………… 80% b. Untuk Dewan Pengurus Cabang sebesar …………………… 20%
2. Iuran Anggota : a. Untuk Dewan Pengurus Pusat sebesar ….……………………20% b. Untuk Dewan Pengurus Cabang sebesar …………………….80% Pasal 25 ADMINISTRASI KEUANGAN 1. Administrasi keuangan dan pembukuan dilakukan oleh bendahara dari masing-masing tingkatan organisasi. 2. Laporan keuangan dibuat secara berkala oleh bendahara dan dilaporkan secara periodik untuk dibahas pada rapat Dewan Pengurus 3. Tahun buku bagi setiap kesatuan organisasi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, setiap tahun takwin dilakukan penutupan buku atau catatan – catatan keuangan pada masing – masing tingkatan organisasi 4. Dewan Pengurus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada Musyawarah Nasional / Musyawarah Cabang Pasal 26 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Luar Biasa 2. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir dalam Musyawarah. BAB VII ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN PENGURUS Pasal 27 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. 2. Apabila terdapat peraturan organisasi yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka yang menjadi pedoman adalah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat BAB VIII PENUTUP Pasal 28 1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Luar Biasa IKANI 2009 ini, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga yang berlaku sebelumnya, serta ketentuan-
ketentuan maupun peraturan-peraturan organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres Nasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Agar setiap anggota mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat diwajibkan untuk mengumumkan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 25 Oktober 2009 Ketua Umum IKANI Pusat;
SUTRISNO, BA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
