ANGGARAN DASAR PARTAI HATI NURANI RAKYAT MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bahwa sesungguhnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan panjang pendiri bangsa yang penuh pengorbanan serta bersatu padu bagi terwujudnya cita-cita membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. Bahwa setelah memperhatikan kondisi lingkungan global, regional dan nasional ternyata bangsa Indonesia masih belum secara sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita tersebut, oleh karena itu dibutuhkan semangat untuk lebih memahami Hati Nurani Rakyat melaIui kepemimpinan yang Bertakwa, Jujur, Tegas, Berani dan Berkemampuan. Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia dan dengan semangat perjuangan Bekerja Untuk Keunggulan Bangsa, dibutuhkan penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, efektif serta bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat. Bahwa pada sejatinya, partai politik adalah wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami telah mendirikan Partai politik yang diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat disingkat HANURA dan syukur alhamdulillah sejak dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2006 sampai saat ini Partai Hati Nurani Rakyat mencapai prestasi yang membanggakan baik secara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan legislator disemua tingkatan serta di nobatkan sebagai Partai terbersih dari korupsi sepanjang periode 2009-2014. 1
Kemudian berdasarkan perkembangan organisasi dan tuntutan politik Nasional diperlukan adanya penyempurnaan peraturan termasuk penguatan Kode Etik. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai maka pada saat Musyawarah Nasional-II di Solo pada tanggal 13 – 15 Februari 2015 telah dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sebagai berikut:
2
BAB I NAMA PARTAI, WAKTU DEKLARASI, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Partai Partai ini bernama Partai Hati Nurani Rakyat disingkat Partai HANURA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai. Pasal 2 Waktu Deklarasi Partai dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2006. Pasal 3 Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibu kota provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota yang bersangkutan.
BAB II LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR, ATRIBUT, LAGU PERJUANGAN DAN SALAM PERJUANGAN Pasal 4 Lambang 3
(1)
(2)
(3)
(4)
Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang berbingkai hitam dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menuju warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam. Arti warna pada lambang: Lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam dan coklat tanah. a. Warna putih bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat. b. Warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan. c. Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan. d. Warna coklat tanah bermakna kearifan dalam mewujud-kan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Arti simbol pada lambang: a. Anak panah bersudut lima melambangkan cita-cita yang akan dicapai berlandaskan Pancasila. b. Tulisan HANURA di tengah anak panah melambangkan derap langkah perjuangan Partai yang selalu bergerak maju mengemban amanah hati nurani rakyat menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. c. Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang bermakna komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Bingkai hitam bermakna persatuan dan kesatuan dalam perjuangan yang berlandaskan pada keteguhan hati dan ketegasan sikap. Arti lambang Partai HANURA secara keseluruhan adalah partai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kejujuran serta berani, tegas dan teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan 4
kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasa1 5 Bendera Bendera Partai sama dengan lambang Partai. Pasal 6 Tanda Gambar Tanda gambar Partai sama dengan lambang Partai. Pasal 7 Atribut (1) (2)
Partai mempunyai atribut organisasi. Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 8 Lagu Perjuangan
(1) (2)
Partai mempunyai lagu Perjuangan yaitu MARS HANURA. Ketentuan lebih lanjut tentang Lagu Perjuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 9 Salam Perjuangan
(1) (2)
Partai mempunyai Salam Perjuangan. Ketentuan lebih lanjut tentang Salam Perjuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB III 5
KEDAULATAN Pasal 10 Kedaulatan Partai sepenuhnya berada pada musyawarah Partai dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV ASAS, CIRI, NILAI DASAR PERJUANGAN DAN DOKTRIN Pasal 11 Asas Partai berasaskan Pancasila. Pasal 12 Ciri Partai memiliki ciri yang bersifat nasionalis religius, terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial dan gender. Pasal 13 Nilai Dasar Perjuangan (1) (2) (3)
Nilai dasar perjuangan Partai adalah ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan. Ketakwaan berarti dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa. Kemandirian berarti pribadi yang bermartabat dan mengutamakan sumber daya manusia serta sumberdaya alam untuk keunggulan 6
(4) (5) (6)
bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing. Kebersamaan berarti selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa dan adat istiadat. Kerakyatan berarti peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dan konsisten dalam memperjuangkannya. Kesederhanaan berarti selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja. Pasal 14 Doktrin
(1) (2) (3)
(4)
Partai HANURA mempunyai doktrin. Doktrin adalah kesatuan pemikiran dan paham yang menyangkut penghayatan serta pelaksanaan Hati Nurani secara nyata dalam perjuangan Partai HANURA. Doktrin merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan berdasarkan 5 (lima) nilai dasar perjuangan: ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan. Doktrin Partai HANURA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. BAB V KODE ETIK DAN IKRAR Pasal 15 Kode Etik
(1) (2)
(3)
Partai HANURA mempunyai Kode Etik. Kode Etik adalah perangkat sistem nilai dan norma yang berlaku dilingkungan Partai HANURA dan wajib ditaati serta dijalankan oleh seluruh anggota dan pengurus partai, merupakan kesepakatan bersama sebagai landasan tingkah laku dalam berpikir, berpendapat dan berbuat. Kode etik bertujuan untuk memastikan agar anggota, kader dan pengurus partai selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan dan 7
(4) (5)
kredibilitas serta integritas moral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kode Etik sebagai yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. ( Lampiran I ) Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 Ikrar
(1) (2) (3)
Partai HANURA mempunyai Ikrar. Ikrar sebagai yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini. Ketentuan lebih lanjut tentang Ikrar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI VISI DAN MISI Pasal 17 Visi
Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pasal 18 Misi (1)
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8
(2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8)
Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB VII TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK Pasal 19 Tujuan
(1)
Tujuan Umum Partai adalah: a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9
c.
(2)
(3)
Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Khusus Partai adalah: a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Pasal 20 Fungsi
Partai berfungsi sebagai: (1) Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. (4) Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat. (5) Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pasal 21 Tugas Pokok Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaya taktis dan strategis guna memenangkan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan 10
kualitas dan kuantitas pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi dan berhati nurani. BAB VIII HAK, KEWAJlBAN DAN PENDIDIKAN POLITIK Pasal 22 Hak Partai berhak: (1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara. (2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. (3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Ikut serta dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Membentuk Fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai. (7) Mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan Partai. (8) Mengusulkan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan Partai. (9) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai. (10) Mengusulkan calon pejabat eksekutif. (11) Membentuk Organisasi Sayap Partai.
11
(12)
Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumbersumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kewajiban
Partai berkewajiban: (1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. (2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. (4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. (5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. (6) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, pilpres dan pilkada. (7) Melakukan pendaftaran dan pendataan anggota. (8) Membuat pembukuan, mencatat daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima secara transparan dan akuntabel. (9) Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (10) Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum. (11) Menyosialisasikan Program Partai kepada masyarakat. Pasal 24 Pendidikan Politik (1)
Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: 12
a. b. c. d.
Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara; Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik yang berbasis hati nurani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BAB IX KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, HAK DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 25 Keanggotaan
(1) (2) (3) (4)
Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Partai dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Keanggotaan Partai terdiri dari: a. Anggota. b. Anggota Kehormatan. Keanggotaan Partai bersifat terbuka, sukarela, bebas, dan tidak diskriminatif serta menyetujui AD/ART. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 Kewajiban Anggota
(1) (2)
Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 13
Hak Anggota (1) (2)
Setiap anggota memiliki hak. Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 Pemberhentian Anggota
(1) (2)
Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X KADER Pasal 29
(1) (2) (3)
Partai memiliki Kader. Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan/atau telah membuktikan partisipasi aktif dalam membangun kehidupan Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang kader Partai serta pelatihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI ORGANISASI KEPENGURUSAN DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI Pasal 30 Organisasi Kepengurusan
(1) (2)
Organisasi kepengurusan Partai terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, tingkat rukun warga dan rukun tetangga. Kepengurusan tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 14
(3)
Kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (4) Organisasi kepengurusan Partai tingkat pusat terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP). c. Dewan Kehormatan. d. Divisi Pemenangan Pemilu. (5) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat provinsi terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD). c. Badan Pemenangan Pemilu. (6) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Cabang (DPC). c. Komite Pemenangan Pemilu. (7) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat kecamatan terdiri dari: a. Penasihat. b. Pimpinan Anak Cabang (PAC). c. Tim Pemenangan Pemilu. (8) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat desa/kelurahan terdiri dari: a. Penasihat. b. Pimpinan Ranting (PR). (9) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat rukun warga terdiri dari: a. Pimpinan Anak Ranting (PAR). b. Alat Kelengkapan Partai. (10) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat rukun tetangga adalah Kelompok Penggerak Anggota (KPA). (11) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kepengurusan Partai, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 31 Pewakilan Luar Negeri (1) Partai dapat membentuk perwakilan di Luar Negeri. 15
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII PENGERTIAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 32 Dewan Penasihat (1) (2)
(3) (4) (5)
Dewan Penasihat adalah badan struktural Partai yang ada di tingkat pusat sampai dengan tingkat Ranting. Ketua Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur yang dibentuk dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing; anggota Dewan Penasihat dipilih oleh Ketua Dewan Penasihat bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya. Wewenang Dewan Penasihat, memberikan saran dan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada tingkatannya. Kewajiban Dewan Penasihat mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 33 Dewan Pakar
(1)
(2)
Dewan Pakar adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk sampai tingkat Pimpinan Ranting, sebagai badan nonstruktural tempat berhimpunnya para pakar, yang memberi konsultasi kepakaran kepada Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 34 Dewan Pimpinan Pusat 16
(1) (2)
(3)
Dewan Pimpinan Pusat adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat nasional. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa; Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur memiliki hak prerogatif untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu anggota formatur. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan dan strategi Partai di tingkat nasional berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat nasional serta Keputusan DPP. b. Menerbitkan Peraturan Organisasi dan peraturan lain yang diperlukan. c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat bersamasama dengan Ketua Dewan Penasihat. d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan bersamasama ketua Dewan Kehormatan. e. Memilih dan menetapkan anggota Divisi Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Divisi Pemenangan Pemilu. f. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Pusat. g. Menetapkan dan melantik Dewan Penasihat Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah hasil Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). h. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas partai. i. Membentuk dan mengangkat kepengurusan badan/lembaga tingkat pusat dan perwakilan di luar negeri. j. Membentuk Organisasi Sayap. k. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden. l. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan penugasan kader Partai di lembaga eksekutif tingkat nasional dan lembaga tinggi negara. 17
m. n. o.
p. q. r. s. t.
u. v. w.
x.
Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mengajukan daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan pengangkatan pemberhentian pimpinan fraksi Partai HANURA dan pengisian jabatan-jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mempertimbangkan dan memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah. Mempertimbangkan dan memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang. Mempertimbangkan dan memutuskan pembekuan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang nyata-nyata merugikan Partai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Kerja Nasionan (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Mengajukan pergantian antar waktu anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dan 18
disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai Ketentuan Partai. y. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat pusat. z. Memberhentikan anggota Partai. aa. Memberhentikan dan mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), ketua DPD dan ketua DPC yang melanggar AD/ART dan keputusan partai lainnya. bb. Menyempurnakan, mengembangkan dan membentuk organisasi sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP). cc. Mewakili Partai di dalam dan di luar Pengadilan. dd. Melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam butir cc kepada Dewan Pimpinan Partai dibawahnya. (4) Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional serta keputusan DPP. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai. Pasal 35 Dewan Kehormatan (1) (2)
(3) (4)
Dewan Kehormatan adalah badan struktural partai yang hanya ada di tingkat pusat. Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwewenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai. Ketua Dewan Kehormatan dipilih dan di tetapkan oleh tim formatur yang di bentuk dalam munas/munaslub. Anggota dewan kehormatan dipilih oleh ketua Dewan Kehormatan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat. 19
Pasal 36 Organisasi Pemenangan Pemilu (1)
(2)
(3) (4)
Organisasi Pemenangan Pemilu yang di tingkat Pusat disebut Divisi Pemenangan Pemilu, di tingkat DPD disebut Badan Pemenangan Pemilu, di tingkat Cabang disebut Komite pemenangan Pemilu, sedangkan di tingkat Anak Cabang disebut Tim Pemenangan Pemilu. Organisasi Pemenangan Pemilu merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwewenang merencanakan, melaksanakan segala usaha dan upaya untuk memenangkan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada provinsi/kabupaten-kota sesuai dengan program partai. Ketua Organisasi Pemenangan Pemilu dipilih dan di tetapkan oleh tim formatur yang di bentuk dalam musyawarah/musyawarah luar biasa sesuai tingkatan. Anggota Organisasi Pemenangan Pemilu dipilih oleh ketua Organisasi Pemenangan Pemilu atas persetujuan dewan pimpinan sesuai tingkatan. Pasal 37 Dewan Pimpinan Daerah
(1) (2)
(3)
Dewan Pimpinan Daerah adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Provinsi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa; Ketua Dewan Pimpinan Daerah terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia DPD. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat provinsi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional dan daerah serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Menerbitkan dan menjabarkan peraturan organisasi yang diperlukan di jajarannya, yang tidak bertentangan dangan peraturan dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat. c. Memilih anggota Dewan Penasihat Daerah bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Daerah. 20
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
r.
Memilih anggota Badan Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Daerah. Menetapkan dan melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa. Menyusun calon anggtota DPRD provinsi untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan tertulis. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggtota DPRD provinsi yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya diajukan kepada KPU Provinsi. Memutuskan dan menetapkan pengangkatan/pemberhentian Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Partai HANURA. Memutuskan dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang. Menetapkan penugasan kader Partai di lembaga eksekutif tingkat provinsi. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. Memutuskan penyelenggara Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah. Menyelesaikan perselisihan antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat keputusan dan ketetapan. Mengajukan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat daerah. 21
(4)
s. Memberhentikan sementara anggota Partai. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional dan daerah serta keputusan DPP dan DPD. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa. c. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai. Pasal 38 Dewan Pimpinan Cabang
(1) (2)
(2)
Dewan Pimpinan Cabang adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat kabupaten/kota. Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa; Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia DPC. Dewan Pimpinan Cabang mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah dan cabang, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah. b. Menerbitkan peraturan organisasi yang diperlukan di jajarannya. c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Cabang bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Cabang. d. Memilih dan menetapkan anggota Komite Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Komite Pemenangan Pemilu. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Cabang. f. Menetapkan dan melantik kepengurusan Pimpinan Anak Cabang hasil Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. 22
g.
Menyusun calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis. h. Memilih dan menetapkan pengangkatan/ pemberhentian Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten/ Kota Partai HANURA. i. Memilih dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. j. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Daerah untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota. k. Memutuskan dan menetapkan penugasan kader Partai di lembaga Eksekutif tingkat Kabupaten/Kota. l. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting Luar Biasa. m. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Koordinasi Cabang. n. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat. o. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Anak Cabang dengan Pimpinan Ranting yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai. p. Mengajukan pergantian Antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota melalui DPD untuk ditetapkan oleh DPP dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. q. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat Cabang. r. Memberhentikan sementara anggota Partai. (4) Dewan Pimpinan Cabang mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah dan cabang serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. 23
b. c.
Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai. Pasal 40 Pimpinan Anak Cabang
(1) (2)
(3)
Pimpinan Anak Cabang adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat kecamatan. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa; Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia PAC. Pimpinan Anak Cabang mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang dan anak cabang, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. b. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Anak Cabang bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang. c. Menetapkan dan melantik kepengurusan Pimpinan Ranting sesuai hasil Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa. d. Memilih dan menetapkan anggota Tim Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Tim Pemenangan Pemilu. e. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi. f. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa.
24
g.
(4)
Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab), Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) dan Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab). h. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Ranting dengan Pimpinan Anak Ranting yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai. Pimpinan Anak Cabang mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang dan anak cabang serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. c. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai. Pasal 41 Pimpinan Ranting
(1) (2)
(3)
Pimpinan Ranting adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Desa/Kelurahan. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa; Ketua Pimpinan Ranting terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia Ranting. Pimpinan Ranting mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang dan ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang. b. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Ranting bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Ranting. 25
c.
Melantik Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting sesuai hasil Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. d. Menetapkan kepengurusan Kelompok Penggerak Anggota. e. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi. f. Memutuskan penyelenggara Musyawarah Ranting. g. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran) Rapat Kerja Ranting (Rakerran) dan Rapat Koordinasi Ranting (Rakorran). h. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Anak Ranting dengan Kelompok Penggerak Anggota yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Ranting. (4) Pimpinan Ranting mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang dan ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting/ Musyawarah Ranting Luar Biasa. c. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai. Pasal 42 Pimpinan Anak Ranting (1) (2)
(3)
Pimpinan Anak Ranting adalah struktural pengurus Partai di tingkat Rukun Warga. Ketua Pimpinan Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa; Ketua Pimpinan Anak Ranting terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia Anak Ranting. Pimpinan Anak Ranting mempunyai wewenang: 26
a.
(4)
Menentukan kebijakan Partai di tingkat Rukun Warga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. b. Menetapkan dan melantik Kelompok Penggerak Anggota (KPA). c. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi. d. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Anak Ranting. e. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Anak Ranting (Rapimanran), Rapat Kerja Anak Ranting (Rakeranran) dan Rapat Koordinasi Anak Ranting (Rakoranran). f. Menyelesaikan perselisihan antar Kelompok Penggerak Anggota dengan Anggota yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Anak Ranting. Pimpinan Anak Ranting mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. c. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai. BAB XIII ALAT KELENGKAPAN PARTAI Pasal 43 Alat Kelengkapan Partai
27
(1) (2) (3)
Alat Kelengkapan Partai adalah badan/lembaga yang berfungsi sebagai badan pelaksana teknis yang membantu kepengurusan partai dalam melaksakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Partai. Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada setiap tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan Partai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang alat kelengkapan partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 44 Organisasi Sayap
(1)
(2)
Organisasi sayap adalah organisasi fungsional dan profesi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat basis dukungan. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 45 Organisasi Otonom
(1) (2)
Organisasi Otonom adalah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri secara sukarela dan sudah terbentuk sebelumnya untuk bergabung dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 46 Fraksi
(1)
Partai HANURA memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang komposisi dan susunan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya. 28
(2)
(3)
Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan pelaksana kebijakan Partai HANURA di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi Partai dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV PERGANTIAN DAN PENGISIAN KEPENGURUSAN Pasal 47 Pergantian dan Pengisian Kepengurusan
(1)
(2)
Jabatan pengurus Partai yang kosong sebelum habis masa jabatannya, diganti dan diisi melalui rapat pleno atau sekurang-kurangnya rapat pengurus harian sesuai tingkatan. Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian kekosongan jabatan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XV HUBUNGAN DAN KERJA SAMA Pasal 48 Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan
(1) (2)
Partai menjalin kerja sama dengan organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan dan Kerjasama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 49 Kerjasama dengan Partai Politik lainnya 29
(1) (2)
Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, Partai menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik lain. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan partai politik lainnya, diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XVI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 50 Musyawarah dan Rapat Tingkat Pusat
(1)
(2)
Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional terdiri dari: a. Musyawarah Nasional (Munas). b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). c. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas). e. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). f. Rapat Konsultasi Nasional. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. Musyawarah Nasional: a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. b. Musyawarah Nasional berwenang: i. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ii. Menetapkan Program Umum. iii. Menilai, menerima dan atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota Formatur. Ketua Umun terpilih, menjadi Ketua Formatur. v. Menetapkan keputusan strategis lainnya. vi. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 30
(3)
Musyawarah Nasional Luar Biasa: a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalan keadaan yang mendesak/luar biasa, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 Dewan Pimpinan Cabang. b. Kedudukan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional. c. Musyawarah Nasional Luar Biasa berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. (4) Rapat Pimpinan Nasional: a. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Nasional. b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak. (5) Rapat Kerja Nasional: a. Rapat Kerja Nasional adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja. b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. (6) Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. (7) Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Penasihat untuk tujuan-tujuan tertentu. (8) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan, Divisi Pemenangan Pemilu, Ketua Departemen, Kordinator Daerah, Alat Kelengkapan Partai. (9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu, Ketua Departemen, Kordinator Daerah, Alat Kelengkapan Partai. (10) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu dan Alat Kelengkapan Partai. 31
(11)
Ketentuan tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai tingkat Nasional akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 51 Musyawarah dan Rapat Tingkat Provinsi
(1)
Musyawarah dan Rapat tingkat provinsi terdiri dari: a. Musyawarah Daerah (Musda). b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). c. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda). e. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). f. Rapat Konsultasi Daerah. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah. (2) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasan tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa: a. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang. b. Kedudukan Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Daerah. c. Musyawarah Daerah Luar Biasa berwenang memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah. (4) Rapat Pimpinan Daerah: a. Rapat Pimpinan Daerah mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah. b. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah apabila ada halhal yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Daerah: a. Rapat Kerja Daerah adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. 32
(6) (7) (8)
(9)
(10)
(11)
Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Rapat Konsultasi Daerah adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasihat Daerah untuk tujuan-tujuan tertentu. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Biro dan Koordinator Cabang, Badan Pemenangan Pemilu, Badan dan Lembaga. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Biro dan Koordinator Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Pimpinan Badan dan Lembaga. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Pimpinan Badan dan Lembaga. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat provinsi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 52 Musyawarah dan Rapat Tingkat Kabupaten/Kota
(1)
(2) (3)
Musyawarah dan Rapat tingkat kabupaten/kota terdiri dari: a. Musyawarah Cabang (Muscab). b. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). c. Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). d. Rapat Kerja Cabang (Rakercab). e. Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab). f. Rapat Konsultasi Cabang. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasan tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub): 33
a.
(4)
(5)
(6) (7) (8)
(9)
(10)
Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 Pimpinan Anak Cabang. b. Kedudukan Musyawarah Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Cabang. c. Musyawarah Cabang Luar Biasa berwenang memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Tetap Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab): a. Rapat Pimpinan Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Cabang. b. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang apabila ada halhal yang bersifat mendesak. Rapat Kerja Cabang: a. Rapat Kerja Cabang adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. b. Diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. Rapat Koordinasi Cabang adalah rapat yang diadakan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Rapat Konsultasi Cabang adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Penasihat Cabang untuk tujuantujuan tertentu. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Badan Pemenangan Pemilu, Ketua Bagian, Koordirnator Anak Cabang, Badan dan Lembaga. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Ketua Bagian dan Koordirnator Anak Cabang, Pimpinan Badan dan Lembaga. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, dan Pimpinan Badan dan Lembaga. 34
(11)
Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kabupaten/ kota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 53 Musyawarah dan Rapat Tingkat Kecamatan
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
Musyawarah dan Rapat tingkat kecamatan terdiri dari: a. Musyawarah Anak Cabang (Musancab). b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub). c. Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab). d. Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab). e. Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab). f. Rapat Konsultasi Anak Cabang. g. Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang. h. Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub): a. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Ranting. b. Kedudukan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Anak Cabang. c. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa berwenang memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang. Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab): a. Rapat Pimpinan Anak Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Anak Cabang. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak. Rapat Kerja Anak Cabang: a. Rapat Kerja Anak Cabang adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. b. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. 35
(6) (7) (8) (9) (10)
Rapat Koordinasi Anak Cabang adalah rapat yang diadakan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Rapat Konsultasi Anak Cabang adalah rapat yang diadakan antara Pimpinan Anak Cabang dengan Penasihat Anak Cabang untuk tujuantujuan tertentu. Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Ketua Seksi, Koordinator Ranting, Badan dan Lembaga. Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Ketua Seksi, Kordinator Ranting, Pimpinan Badan dan Lembaga. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kecamatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 54 Musyawarah dan Rapat Tingkat Desa/Kelurahan
(1)
Musyawarah dan Rapat tingkat desa/kelurahan terdiri dari: a. Musyawarah Ranting (Musran). b. Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub). c. Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran). d. Rapat Harian Pengurus Ranting. e. Rapat Koordinasi Ranting (Rakorran). f. Rapat Konsultasi Pimpinan Ranting. g. Rapat Pleno Pimpinan Ranting. h. Rapat Harian Pimpinan Ranting. (2) Musyawarah Ranting (Musran): a. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Ranting berwenang: i. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Ranting. ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. iii. Memilih dan menetapkan Pimpinan Ranting dan Anggota Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur. iv. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasihat Ranting. v. Menetapkan keputusan lainnya. 36
(3)
Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub): a. Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan oleh Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Pimpinan Cabang, atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota. b. Kedudukan Musyawarah Ranting Luar Biasa sama dengan Musyawarah Ranting. c. Musyawarah Ranting Luar Biasa berwenang memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting. (4) Rapat Pimpinan Ranting: a. Rapat Pimpinan Ranting mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Ranting. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Ranting: a. Rapat Kerja Ranting adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja. b. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu priode kepengurusan. (6) Rapat Koordinasi Ranting adalah rapat yang diadakan Pimpinan Ranting dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanannya. (7) Rapat Konsultasi Ranting adalah rapat yang diadakan antara Pimpinan Ranting dengan Penasihat Ranting untuk tujuan-tujuan tertentu. (8) Rapat Pleno Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Harian Ranting dan Ketua Subseksi dan Koordinator Anak Ranting. (9) Rapat Pimpinan Harian Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Ranting. (10) Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kelurahan/desa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 55 Musyawaran dan Rapat Tingkat Rukun Warga (1)
Rapat tingkat rukun warga terdiri dari: a. Musyawarah Anak Ranting. 37
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7)
b. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa c. Rapat Pimpinan Anak Ranting. d. Rapat Kerja Anak Ranting. e. Rapat Harian Pimpinan Anak Ranting. f. Rapat Koordinasi Anak Ranting. g. Rapat Konsultasi Anak Ranting. Musyawarah Anak Ranting (Musanran): a. Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Anak Ranting berwenang: i. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Anak Ranting. ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting. iii. Memilih dan menetapkan Pimpinan Anak Ranting dan Anggota Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur. iv. Menetapkan keputusan lainnya. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa (Musanranlub): a. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Cabang, atas permintaan 2/3 jumlah Kelompok Penggerak Anggota. b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa sama dengan Musyawarah Anak Ranting. Rapat Pimpinan Anak Ranting: a. Rapat Pimpinan Anak Ranting mempunyai wewenang mengambil keputusan di tingkat Anak Ranting. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak. Rapat Kerja Anak Ranting: a. Rapat Kerja Anak Ranting adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja. b. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu priode kepengurusan. Rapat Pimpinan Harian Anak Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting. Rapat Koordinasi Anak Ranting adalah rapat yang diadakan Pimpinan Anak Ranting dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. 38
(8)
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat Partai tingkat Rukun Warga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 56 Rapat Tingkat Rukun Tetangga
(1) (2)
Rapat tingkat rukun tetangga hanya terdiri dari Rapat Kelompok Penggerak Anggota. Rapat Kelompok Penggerak Anggota adalah Rapat yang mem-punyai wewenang mengambil keputusan yang bersifat teknis dalam melaksanakan program Partai tingkat Rukun Tetangga. BAB XVII KORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 57 Korum Musyawarah/Rapat
(1) (2)
Musyawarah/rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta. Ketentuan lebih lanjut tentang Korum musyawarah/rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 58 Pengambilan Keputusan
(1) (2) (3) (4)
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal pengambilan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui minimal oleh 2/3 dari jumlah peserta. Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XVIII 39
TATA URUT PERATURAN Pasal 59 (1)
Partai mempunyai Tata Urut Peraturan sebagai berikut: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa. c. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional. d. Keputusan Rapat Kerja Nasional. e. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional. f. Keputusan Rapat Konsultasi Nasional. g. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat. h. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. i. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. j. Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa. k. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah. l. Keputusan Rapat Kerja Daerah. m. Keputusan Rapat Koordinasi Daerah. n. Keputusan Rapat Konsultasi Daerah. o. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah p. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah. q. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah. r. Keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa. s. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang. t. Keputusan Rapat Kerja Cabang. u. Keputusan Rapat Koordinasi Cabang. v. Keputusan Rapat Konsultasi Cabang. w. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang. x. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang. y. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. z. Keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. aa. Keputusan Rapat Pimpinan Anak Cabang. bb. Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang. cc. Keputusan Rapat Koordinasi Anak Cabang. dd. Keputusan Rapat Konsultasi Anak Cabang. ee. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang. 40
(2)
ff. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. gg. Keputusan Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa. hh. Keputusan Rapat Pimpinan Ranting. ii. Keputusan Rapat Kerja Ranting. jj. Keputusan Rapat Koordinasi Ranting. kk. Keputusan Rapat Konsultasi Ranting. ll. Keputusan Rapat Pleno Ranting. mm. Keputusan Rapat Harian Ranting. nn. Keputusan Musyawarah Anak Ranting. oo. Keputusan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. pp. Rapat Pimpinan Anak Ranting. qq. Keputusan Rapat Kerja Anak Ranting. rr. Keputusan Rapat Koordinasi Anak Ranting. ss. Keputusan Rapat Harian Anak Ranting. tt. Keputusan Rapat Kerja Kelompok Penggerak Anggota. uu. Keputusan Rapat Koordinasi Kelompok Penggerak Anggota. vv. Keputusan Rapat Harian Kelompok Penggerak Anggota. Setiap peraturan Partai yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Partai yang lebih tinggi. BAB XIX SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 60
(1)
(2) (3)
Keuangan Partai diperoleh dari: a. Iuran Anggota; b. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Sumbangan, Hibah yang tidak mengikat dan sah menurut hukum. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Tatalaksana keuangan dan kekayaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XX 41
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 61 (1) (2) (3)
Partai sebagai subyek hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar Pengadilan. Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Partai di bawahnya. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XXI PEMBUBARAN PARTAI Pasal 62
(1) (2)
(3)
Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu. Dalam hal ikhwal yang memaksa karena keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan Partai, Dewan Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan yang hanya dapat diminta pertanggung jawabannya dalam Musyawarah Nasional. Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaan Partai dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial di Indonesia sesuai keputusan musyawarah. BAB XXII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 63
(1)
Anggaran Dasar Partai dapat diubah dengan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan 42
(2)
bahwa Asas Partai sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini mutlak tidak bisa diubah. Peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan. BAB XXIII KETENTUAN KHUSUS Pasal 64
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
Dua bulan sebelum dilaksanakannya musyawarah Partai di tingkat masing-masing tidak ada pergantian kepengurusan partai, kecuali dalam keadaan tertentu; Pergantian kepengurusan Partai dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah Partai. Musyawarah Partai setelah Musyawarah Nasional harus sudah dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan paling lambat 4 (empat) bulan setelah musyawarah Partai satu tingkat di atasnya. Terhadap pimpinan kepengurusan dalam hal tidak dapat melaksanakan musyawarah Partai, dilaksanakan pergantian dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan musyawarah Partai melalui kewenangan kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya. Musyawarah kepengurusan di daerah pemekaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kepengurusan transisi terbentuk; Kepengurusan baru hanya melanjutkan sisa waktu kepengurusan induk. Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada setiap tingkatan sampai dengan Pimpinan Ranting dapat menerima aspirasi politik organisasi kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya dan secara sukarela bergabung ke Partai HANURA untuk menjadi Organisasi Otonom. Organisasi Otonom mempunyai hak suara pada Musyawarah Nasional ke-II tahun 2015. Ketentuan lebih lanjut tentang hak suara Organisasi Otonom akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN 43
Pasal 65 Dalam hal karena peraturan perundangan yang dikeluarkan dikemudian hari belum diatur dalam AD/ART Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan Rapimnas untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. BAB XXV PENUTUP Pasal 66 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
44
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI HATI NURANI RAKYAT BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
Partai Hati Nurani Rakyat yang se1anjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Partai, memiliki keanggotaan, yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Menerima, menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota. e. Sehat rohani. Jenis keanggotaan Partai terdiri dari: a. Anggota, yaitu semua warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai melalui prosedur dan aturan yang berlaku b. Anggota Kehormatan, yaitu tokoh nasional/masyarakat yang berjasa baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan Partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau atas usulan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang sebagai anggota kehormatan. Setiap anggota dan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Kartu Tanda Anggota Kehormatan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 45
BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 2 Kewajiban Anggota (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Partai Mengamalkan Kode Etik, Doktrin, Nilai Dasar Perjuangan Partai dan melaksanakan Program Partai. Menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela. Wajib berupaya memajukan Partai dengan berfikir, bersikap dan bertindak positif serta konstruktif. Wajib membayar iuran organisasi dan kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Partai. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 3 Hak Anggota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Memperoleh perlakuan yang sama. Hak bicara dan hak suara. Memilih dan dipilih untuk menjadi Pimpinan Partai. Memperoleh hak pembelaan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Partai. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri. Mengajukan pendapat baik lisan maupun tertulis demi kemajuan Partai. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader. Memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap Partai. Membela diri apabila dikenakan sanksi. Memperoleh Kartu Tanda Anggota. 46
(11)
Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan Partai. BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Pemberhentian anggota karena: a. Tetap Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. c. Menjadi anggota partai politik lain. d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. e. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota. f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik partai. Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB IV KADER Pasal 5
(1)
(2)
Kader Partai adalah anggota yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan dan dipersiapkan untuk mengemban jabatan struktural maupun jabatan di luar Partai yang merupakan pelaksanaan dari perjuangan dan misi Partai. Syarat menjadi Kader Partai apabila telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Partai setelah disaring atas dasar kualitas: 47
(3)
(4) (5)
a. Sikap mental ideologi. b. Penghayatan terhadap doktrin, visi, misi dan platform Partai. c. Kepemimpinan, militansi dan kemandirian. d. Prestasi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela Klasifikasi kader : a. Kader Pratama; b. Kader Madya; c. Kader Utama. Seseorang yang memiliki prestasi dan jasa yang besar bagi Partai dapat ditetapkan sebagai Kader Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB V DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI Pasal 6 Disiplin Organisasi
(1) (2)
(3)
Anggota Partai harus taat dan patuh terhadap semua ketentuan dan kebijakan Partai. Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan, perbuatan dan tindakan atas nama Partai untuk hal-hal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya. Setiap anggota Partai dilarang mengatasnamakan Partai untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan nama baik partai. Pasal 7 Sanksi Organisasi
(1)
Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut: 48
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
a. Peringatan tertulis maksimal dua kali. b. Penonaktifan. c. Pemberhentian Sementara d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai. Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi Kepada anggota Partai yang melakukan tindak pidana diberi sanksi sebagai berikut: a. Tersangka di nonaktifkan. b. Terdakwa di berhentikan sementara. b. Terpidana di berhentikan dari keanggotaannya Sanksi berjenjang sebagai mana tersebut di ayat (4), bisa dikesampingkan apabila tindak pidana yang dilakukan langsung atau tidak langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra partai. Pemberhentian Anggota: a. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk dipertimbangkan dan diberi persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah dan untuk selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang menerbitkan keputusan dan ketetapan. b. Pemberhentian sementara tidak dapat digunakan untuk mengubah status kepengurusan dan keanggotaan Legislatif/Eksekutif. c. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian/kesepakatan antara Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah, keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
49
d.
(7) (8)
(9)
(10)
Pemberhentian dari keanggotaan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau diusulkan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat. Penerbitan keputusan dan penetapan pencabutan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Peringatan tertulis bagi Ketua/Pimpinan Partai diberikan oleh Ketua/Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya. Pemberhentian bagi Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua PAC dari kepengurusan Partai akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan dua tingkat di atasnya atas usul Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat dibawahnya. Pemberhentian pengurus dari kepengurusan partai dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan dilaporkan satu tingkat diatasnya. Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB VI ORGANISASl KEPENGURUSAN Pasal 8 Organisasi Kepengurusan Tingkat Pusat
(1)
(2)
Dewan Penasihat Pusat yang bersifat struktural disusun dengan komposisi: a. Ketua. b. Beberapa orang Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar: a. Merupakan organisasi non struktural dengan komposisi : 50
(3)
i. Ketua. ii. Beberapa orang Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Beberapa orang Anggota. b. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat bersifat konsultatif sesuai kepakarannya. Dewan Pimpinan Pusat (DPP): a. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas)/Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari: i. Ketua Umum. ii. Wakil Ketua Umum. iii. Dewan Penasihat. iv. Dewan Pakar. v. Dewan Kehormatan. vi. Divisi Pemenangan Pemilu. vii. Ketua-Ketua terdiri atas para Ketua Bidang dan Ketua Wilayah. viii. Sekretaris Jenderal. ix. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal. x. Bendahara Umum. xi. Wakil-Wakil Bendahara Umum. xii. Departemen-Departemen. xiii. Koordinator-Koordinator Daerah (Korda). xiv. Alat Kelengkapan Partai. c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: i. Ketua Umum. ii. Wakil Ketua Umum. iii. Pimpinan Dewan Penasihat. iv. Pimpinan Dewan Kehormatan. v. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu. 51
vi.
d.
e.
f.
k.
Ketua-Ketua terdiri atas para Ketua Bidang dan Ketua Wilayah. vii. Sekretaris Jenderal. viii. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. ix. Bendahara Umum. x. Wakil-wakil Bendahara Umum. xi. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Departemen yang menangani bidang tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Anggota Korda yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Subkorda. iv. Beberapa orang Anggota Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari: i. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). ii. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). iii. Badan Informasi Strategis (Bainfostra). iv. Informasi dan Teknologi Center (IT Center). v. Media Center. vi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). vii. Pasukan Inti (PASTI). viii. Organisasi Sayap. ix. Badan/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan; Masing-masing badan/lembaga disusun dengan komposisi: i. Ketua. ii. Beberapa orang Wakil Ketua. iii. Sekretaris iv. Wakil Sekretaris. v. Bendahara bila diperlukan. 52
vi.
(4)
(5)
(6)
Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. Dewan Kehormatan bersifat struktural terdiri dari: a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris. e. Beberapa Anggota. Divisi Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari: a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa Wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil Bendahara (bila diperlukan). g. Beberapa Sub Divisi. h. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan. Struktur Organisasi Partai HANURA (Lampiran III). Pasal 9 Organisasi Kepengurusan Tingkat Provinsi
(1)
(2)
Dewan Penasihat Provinsi yang bersifat struktural, disusun dengan komposisi: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar Daerah: a. Merupakan organisasi non struktural dengan komposisi : i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. 53
iv. Beberapa orang Anggota. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah bersifat konsultatif sesuai kepakarannya. Dewan Pimpinan Daerah (DPD): a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai dipilih melalui Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari: i. Ketua. ii. Dewan Penasihat. iii. Badan Pemenangan Pemilu. iv. Wakil Ketua, maksimal 20 (dua puluh) orang. v. Sekretaris. vi. Wakil Sekretaris, maksimal 10 (sepuluh) orang. vii. Bendahara. viii. Wakil Bendahara, maksimal 7 (tujuh) orang. ix. Biro, maksimal 20 (dua puluh) Orang. x. Beberapa Koordinator Cabang (Korcab). xi. Alat Kelengkapan Partai. c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari: i. Ketua. ii. Pimpinan Dewan Penasihat. iii. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu iv. Wakil-wakil Ketua. v. Sekretaris. vi. Wakil-wakil Sekretaris. vii. Bendahara. viii. Wakil-wakil Bendahara. ix. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. e. Biro yang menangani bidang tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. b.
(3)
54
iii. Beberapa orang Anggota. Korcab yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Subkorcab. iv. Beberapa orang Anggota. g. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari: i. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). ii. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). iii. Badan Informasi Strategis (Bainfostra). iv. Informasi dan Teknologi Center (IT Center). v. Media Center. vi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). vii. Pasukan Inti (PASTI). viii. Organisasi Sayap. ix. Badan/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan; h. Masing-masing badan/lembaga terdiri dari: i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Bendahara bila diperlukan. v. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. Badan Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari: a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa Wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil Bendahara (bila diperlukan). g. Beberapa Sub Badan. h. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan. Struktur Organisasi DPD (Lampiran IV). f.
(4)
(5)
55
Pasal 10 Organisasi Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota (1)
(2)
(3)
Dewan Penasihat Cabang yang bersifat struktural terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa anggota Dewan Pakar Cabang : a. Merupakan organisasi non struktural terdiri dari : i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Beberapa orang Anggota. b. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Cabang bersifat konsultatif sesuai kepakarannya. Dewan Pimpinan Cabang (DPC): a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai dipilih melalui Musyawarah Cabang (Muscab)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun. b. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari: i. Ketua. ii. Dewan Penasihat. iii. Komite Pemenangan Pemilu. iv. Wakil Ketua, maksimal 15 (lima belas) orang. v. Seorang Sekretaris. vi. Wakil Sekretaris, maksimal 7 (tujuh) orang. vii. Seorang Bendahara. viii. Wakil Bendahara, maksimal 5 (lima) orang. ix. Bagian, maksimal 15 (lima belas) Orang. x. Beberapa Koordinator Anak Cabang (Korancab). 56
c.
e.
f.
g.
h.
xi. Alat Kelengkapan Partai. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari: i. Ketua. ii. Pimpinan Dewan Penasihat. iii. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu. iv. Wakil-wakil Ketua. v. Sekretaris. vi. Wakil-wakil Sekretaris. vii. Bendahara. viii. Wakil-wakil Bendahara. ix. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Bagian yang menangani bidang tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Anggota Korancab yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa Subkorancab. iv. Beberapa orang Anggota Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari: i. Bagian Pendidikan dan Latihan (Bagdiklat). ii. Bagian Penelitian dan Pengembangan (Baglitbang). iii. Bagian Informasi Strategis (Baginfostra). iv. Informasi dan Teknologi Center (IT Center). v. Media Center. vi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). vii. Pasukan Inti (PASTI). viii. Organisasi Sayap. ix. Bagian/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan; Masing-masing Bagian/lembaga terdiri dari: i. Ketua. 57
a.
(5)
ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Bendahara bila diperlukan. v. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. Komite Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari: a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa Wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Beberapa Sub Komite. g. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan. Struktur Organisasi DPC (Lampiran V).
Pasal 11 Organisasi Kepengurusan Tingkat Kecamatan (1)
(2)
(3)
Dewan Penasihat Anak Cabang yang bersifat struktural, terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar Anak Cabang : a. Merupakan organisasi non struktural dengan komposisi : i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. v. Beberapa orang Anggota. b. Hubungan dengan Pimpinan Anak Cabang bersifat konsultatif sesuai kepakarannya. Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC): 58
a.
b.
c.
d.
e.
Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Partai dipilih melalui Musyawarah Anak Cabang (Musancab)/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) terdiri dari: i. Seorang Ketua. ii. Dewan Penasihat. iii. Dewan Pakar. iv. Tim Pemenangan Pemilu. v. Wakil Ketua, maksimal 7 (tujuh) orang. vi. Seorang Sekretaris. vii. Wakil Sekretaris, maksimal 4 (empat) orang. viii. Seorang Bendahara. ix. Wakil Bendahara, maksimal 2 (dua) orang. x. Seksi, maksimal 7 (tujuh) Orang. xi. Beberapa Koordinator Anak Ranting (Korran). xii. Alat Kelengkapan Partai. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari: i. Ketua. ii. Pimpinan Penasihat. iii. Wakil-wakil Ketua. iv. Sekretaris. v. Wakil-wakil Sekretaris. vi. Bendahara. vii. Wakil-wakil Bendahara. viii. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Seksi yang menangani bidang tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Anggota Korran yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari: i. Ketua. 59
ii. Sekretaris. iii. Beberapa Subkorran. iv. Beberapa orang Anggota. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari: i. Seksi Pendidikan dan Latihan (Siediklat). ii. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Sielitbang). iii. Seksi Informasi Strategis (Sieinfostra). iv. Informasi dan Teknologi Center (IT Center). v. Media Center. vi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). vii. Pasukan Inti (PASTI). viii. Organisasi Sayap. ix. Seksi/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan; Masing-Masing Alat Kelengkapan Partai terdiri dari: i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Bendahara (bila diperlukan). v. Beberapa Anggota.
f.
g.
h.
Tim Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari: i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Bendahara. v. Beberapa Sub Tim Pemenangan. vi. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan.
Pasal 12 Organisasi Kepengurusan Tingkat Desa/Kelurahan 60
a.
b.
c.
Dewan Penasihat Ranting yang bersifat struktural, terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Beberapa orang anggota Dewan Pakar Ranting: a. Merupakan organisasi non struktural terdiri dari : i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. vi. Beberapa orang Anggota. b. Hubungan dengan Pimpinan Ranting bersifat konsultatif sesuai kepakarannya. Pimpinan Ranting (PR) terdiri dari: a. Pengurus Harian Ranting Partai dipilih melalui Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun b. Pimpinan Ranting terdiri atas Pengurus Harian ditambah Subseksi dan Koordinator Anak Ranting. c. Pengurus Harian Ranting terdiri dari: i. Ketua. ii. Wakil-wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Wakil-wakil Sekretaris. v. Bendahara. vi. Wakil-wakil Bendahara. d. Komposisi Pimpinan Ranting (PR) terdiri dari: i. Ketua ii. Wakil Ketua, Maksimal 5 (lima) orang. iii. Sekretaris. iv. Wakil Sekretaris, Maksimal 2 (dua) orang. v. Bendahara. 61
(3)
vi. Wakil Bendahara. vii. Subseksi, Maksimal 5 (lima). viii. Beberapa Koordinator Anak Ranting (Koranran). e. Subseksi yang menangani bidang tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa orang Anggota. f. Koranran yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari: i. Ketua. ii. Sekretaris. iii. Beberapa Subkoranran. iv. Beberapa orang Anggota. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Ranting adalah: a. Unit/lembaga terdiri dari: i. Unit Pemenangan Pemilu . ii. Unit Informasi Strategis. iii. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). iv. Pasukan Inti (PASTI). Masing-masing badan/lembaga disusun dengan komposisi: i. Ketua. ii. Wakil Ketua. iii. Sekretaris. iv. Bendahara bila diperlukan. v. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. Pasal 13 Organisasi Kepengurusan Tingkat Rukun Warga
(1)
Pimpinan Anak Ranting (PAR):
62
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7) (8)
a. Pengurus Harian Pimpinan Anak Ranting Partai dipilih melalui Musyawarah Anak Ranting (Musanran)/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa (Musanranlub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun. b. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari Pengurus Harian dan Kelompok Penggerak Anggota. Pimpinan Harian Anak Ranting terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Bendahara. Kelompok Penggerak Anggota terdiri dari fungsionaris partai di tingkat Rukun Tetangga. Pimpinan Anak Ranting (PAR) terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Bendahara. Kelompok Penggerak Anggota dibentuk oleh Pimpinan Anak Ranting berdasarkan ketetapan Rapat Pimpinan Anak Ranting untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Komposisi Kelompok Penggerak Anggota terdiri dari: a. Ketua. b. Sekretaris. c. Beberapa orang Anggota. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Anak Ranting adalah Pasukan Inti (PASTI). Gambar Struktur Organisasi telah tergabung dalam Pasal 8 ayat. Pasal 14 Perwakilan Luar Negeri
(1)
Perwakilan Partai di luar negeri dibentuk di satu negara dan atau gabungan beberapa negara. 63
(2)
(3)
Susunan Pimpinan Perwakilan di Luar Negeri (PPLN) terdiri dari: a. Ketua. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Komite Pemenangan Pemilu. e. Beberapa unit kerja sesuai kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan luar Negeri diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 15 Persyaratan Kepengurusan (1)
Persyaratan bagi anggota untuk dipilih menjadi Pimpinan Partai: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai. d. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 tahun/tokoh nasional dan tokoh sesuai dengan tingkatannya. e. Tidak menjadi Anggota Partai politik lain. f. Memiliki kemampuan, loyalitas dan dedikasi kepada Partai. g. Berijazah minimal SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau sederajat bagi Pimpinan Kepengurusan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Anak Cabang. h. Berdomisili di wilayah kerja kepengurusan masing-masing. i. Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan dan merugikan nama baik Partai. j. Dapat mengelola partai secara efektif dan efisien serta bisa bekerja sama secara kolektif dan kolegial. 64
(2)
(3)
Persyaratan untuk menjadi Ketua Umum DPP dan Ketua DPD serta Ketua DPC ditambah : a. Ketua umum DPP: Pernah menjadi pengurus tingkat pusat partai HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi pengurus partai tingkat provinsi, selama 1 periode penuh dan didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suarta dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). b. Ketua DPD: Pernah menjadi pengurus tingkat Provinsi partai HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi pengurus partai tingkat cabang, selama 1 periode penuh dan didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suara dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC). c. Ketua DPC: Pernah menjadi pengurus tingkat Cabang partai HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi pengurus partai tingkat Anak Cabang, selama 1 periode penuh dan didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suara dari Pimpinan Anak Cabang (PAC). Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB Vll PERGANTIAN DAN PENGISIAN KEPENGURUSAN Pasal 16 Kekosongan Jabatan
Kekosongan jabatan sebelum habis masa jabatannya terjadi karena pengurus yang bersangkutan: a. Meninggal dunia. b. Berhalangan tetap. c. Mengundurkan diri. d. Diberhentikan. 65
Pasal 17 Pengisian Kekosongan Jabatan dan Kepengurusan (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dalam hal keadaan khusus harus melalui Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat dan mendapatkan keputusan Dewan Kehormatan. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang ditentukan melalui Musyawarah Luar Biasa pada tingkatannya masing-masing. Paling lambat satu bulan setelah kekosongan jabatan, pimpinan sementara/Pelaksana Tugas (PLT) sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau pimpinan partai dua tingkat diatasnya atas usul pimpinan partai satu tingkat diatasnya. Paling lambat tiga bulan setelah kekosongan jabatan, Musyawarah Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC harus sudah dilaksanakan. Pengisian kekosongan jabatan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Daerah dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang melalui Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang 66
(9)
(10)
(11)
atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah. Pengisian kekosongan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting melalui Rapat Pleno Ranting atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Ranting dan disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Cabang. Pengisian kekosongan Pimpinan Anak Ranting dilakukan oleh Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Anak Ranting atau sekurangkurangnya rapat Pengurus Harian Anak Ranting dan disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang. Masa jabatan pimpinan dan atau pengurus baru berakhir sesuai dengan periode pengurus yang diganti.
BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PAKAR, FRAKSI, ALAT KELENGKAPAN PARTAI DAN ORTOM Pasal 18 Dewan Pakar (1)
(1) (2) (3)
Dewan Pakar adalah organisasi nonstruktural tempat berhimpun-nya pakar-pakar dari berbagai bidang keilmuan, baik yang mengikat diri sebagai anggota Partai maupun tidak. Dewan Pakar bersifat perorangan, hubungan dengan Pimpinan Partai bersifat konsultatif. Kewenangan Dewan Pakar, memberikan saran dan konsultasi keilmuan baik diminta ataupun tidak. Susunan Dewan Pakar terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. 67
(5)
d. Beberapa orang anggota. Ketentuan mengenai Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Pasal 19 Fraksi
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai HANURA. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan dalam keadaan khusus kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya. Wewenang mengangkat, menetapkan dan memberhentikan kepengurusan Fraksi : a. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota Fraksi dari kepengurusan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tenaga ahli Fraksi. c. Dewan Pimpinan Daerah mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.
68
d.
Dewan Pimpinan Daerah menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Tenaga Ahli. e. Dewan Pimpinan Daerah menetapkan, mengangkat dan memberhentikan tenaga ahli Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. f. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. g. Dewan Pimpinan Cabang menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. h. Dewan Pimpinan Cabang mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan tenaga ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai HANURA dan tata cara pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota Fraksi, Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan serta tenagatenaga ahli Fraksi/Komisi dan alat kelengkapan lainnya di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 20 Alat Kelengkapan Partai (1)
(2)
(3)
Alat Kelengkapan Partai dibentuk oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya berdasarkan Peraturan Organisasi yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat. Wewenang dan kewajiban Alat kelengkapan Partai adalah melakukan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung program dan kegiatan Partai. Alat kelengkapan Partai terdiri dari: a. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). 69
(4)
(5)
(6) (7)
c. Badan Informasi Strategis (Bainfostra). d. Informasi dan Teknologi Center (IT Center). e. Media Center. f. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). g. Pasukan Inti (PASTI). i. Organisasi Sayap (ORSAP) Masing-masing Alat kelengkapan Partai disusun dalam komposisi: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Bendahara (bila diperlukan). e. Beberapa Unit Kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan. Organisasi sayap adalah organisasi fungsional dan profesi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat basis dukungan. Organisasi Sayap terdiri dari: a. Organisasi fungsional antara lain: i. Organisasi Perempuan. ii. Organisasi Pemuda. iii. Organisasi Mahasiswa. iv. Organisasi Keagamaan. b. Organisasi profesi antara lain: i. Tani. ii. Buruh. iii. Nelayan. iv. Keilmuan. v. Seni dan Budaya. Struktur Organisasi Sayap diselaraskan dengan struktur Partai sesuai dengan kebutuhan. Organisasi Sayap membentuk kepengurusan sampai dengan tingkat Rukun Warga 70
(8)
(9) (10)
Organisasi Sayap menghimpun dukungan di semua tingkatan dengan kewenangan otonom pada tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Rukun Warga Hubungan Organisasi Sayap dengan kepengurusan Partai pada semua tingkat kepengurusan bersifat koordinatif Ketentuan mengenai badan/lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 21 Organisasi Otonom
(1) (2) (3) (4) (5)
Organisasi Otonom mempunyai keselarasan visi dan misi dengan Partai. Program dan kebijakan Organisasi Otonom harus sejalan dengan program dan kebijakan Partai Anggota Organisasi Otonom adalah anggota Partai Organisasi Otonom dapat menjadi Organisasi Sayap. Ketentuan mengenai Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT PARTAI Pasal 22 Musyawarah Nasional (Munas)
(1) (2)
(3)
Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Nasional dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan Peserta terdiri dari: 71
a. b. c.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Pimpinan Dewan Penasihat Pusat. Pimpinan Dewan Pakar Pusat. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Departemen, Koordinator Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. d. Pimpinan Dewan Kehormatan. e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu Pusat. f. Dewan Pimpinan Daerah, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. g. Dewan Pimpinan Cabang, terdiri dari Ketua dan Sekretaris. h. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari : a. Anggota Dewan Penasihat Pusat. b. Anggota Dewan Pakar Pusat. c. Anggota Dewan Kehormatan. d. Anggota Divisi Pemenangan Pemilu. e. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai HANURA. f. Pimpinan dan anggota Fraksi HANURA di DPRRI. g. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat. h. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. i. Unsur Koordinator Daerah. j. Perwakilan Luar Negeri. k. Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Sayap. l. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Nasional adalah Dewan Pimpinan Pusat. 72
(9)
Agenda dan tata tertib Musyawarah Nasional disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, diputuskan dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Nasional. Pasal 23 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
(1)
(2)
Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan yang mendesak/luar biasa, Dalam hal pergantian Ketua Umum Munaslub dapat diselenggarakan apabila: a. Ketua Umum berhalangan tetap. b. Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis. c. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perbuatan tindak pidana. d. Didukung sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 24 Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
(1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak. (2) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Pimpinan Dewan Penasihat Pusat. b. Pimpinan Dewan Pakar Pusat. 73
(4)
(5) (6) (7) (8)
c. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Departemen, Ketua Koordinator Daerah, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. d. Pimpinan Dewan Kehormatan. e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi HANURA di DPR Rl. g. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Sekretaris. h. Ketua Umum Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Pusat. b. Anggota Dewan Pakar Pusat. c. Anggota Dewan Kehormatan. d. Anggota Divisi pemenangan Pemilu. e. Pejabat eksekutif tingkat pusat Partai HANURA. f. Anggota Fraksi HANURA di DPR RI. g. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. h. Unsur Koordinator Daerah. i. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat. j. Pimpinan Pengurus tingkat Pusat Organisasi Sayap. k. Ketua Umum Pengurus tingkat Pusat Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 25 Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
(1) (2)
Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: 74
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Ketua Dewan Penasihat Pusat. b. Ketua Dewan Pakar Pusat. c. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Departemen, Ketua Koordinator Daerah dan Ketua Badan/ Lembaga. d. Pimpinan Dewan Kehormatan. e. Pimpinan Divisi pemenangan Pemilu. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi HANURA di DPR RI. g. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD). h. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Pusat. b. Anggota Dewan pakar Pusat. c. Anggota Dewan Kehormatan d. Anggota Divisi Pemenangan Pemilu. e. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai HANURA. f. Anggota Fraksi HANURA di DPR RI. g. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat. h. Unsur Koordinator Daerah. i. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat. j. Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Sayap. k. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 26 75
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) (1) (2)
(3)
Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan. Pasal 27 Rapat Konsultasi Nasional
(1)
(2)
Rapat Konsultasi Nasional yaitu rapat yang dilaksanakan antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Penasihat diselenggarakan sesuai kebutuhan. Rapat Konsultasi dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pasal 28 Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat
(1)
Rapat a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Pimpinan Partai Tingkat Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh: Dewan Penasihat. Dewan Pakar. Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Dewan Kehormatan. Divisi Pemenangan Pemilu Ketua-ketua. Sekretaris Jenderal. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum. Wakil-wakil Bendahara Umum. 76
(2)
l. Ketua-ketua Departemen. m. Ketua-ketua Koordinator Daerah. n. Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan dan kebijakan umum yang bersifat strategis dan jangka menengah. Pasal 29 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
(1)
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh: a. Pimpinan Dewan Penasihat. b. Pimpinan Dewan pakar. c. Ketua Umum. d. Wakil Ketua Umum. e. Pimpinan Dewan Kehormatan. f. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu. g. Ketua-ketua. h. Sekretaris Jenderal. i. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. j. Bendahara Umum. k. Wakil-wakil Bendahara Umum. l. Ketua-ketua Departemen. m. Ketua-ketua Koordinator Daerah. n. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. (2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan dan kebijakan umum strategis dalam rangka penjabaran program umum partai. Pasal 30 Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
77
(1) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari: a. Pimpinan Dewan Penasihat b. Ketua Umum. c. Wakil Ketua Umum. d. Pimpinan Dewan Kehormatan. e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu. f. Ketua-ketua. g. Sekretaris Jenderal. h. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. i. Bendahara Umum. j. Wakil-wakil Bendahara Umum. k. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. (2) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan dan kebijakan operasional, khusus dan strategis. Pasal 31 Musyawarah Daerah (Musda) (1)
Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah 5 (lima) tahun sekali (2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Pimpinan Dewan Penasihat Daerah. c. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu. d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro dan Ketua Koordinator Cabang, Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. 78
e.
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
Dewan Pimpinan Cabang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Daerah. b. Dewan Pakar Daerah. c. Anggota Badan Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif tingkat Daerah dari Partai HANURA. e. Anggota DPRD Provinsi. f. Unsur Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Daerah. g. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah. h. Unsur Kordinator Cabang. i. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Sayap. j. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Otonom Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Musda adalah Dewan Pimpinan Daerah. Agenda dan tata tertib Musyawarah Daerah disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Daerah. Pasal 32 Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa. Pasal 33 79
Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) (1)
Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak. (2) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Pimpinan Dewan Penasihat Daerah. c. Pimpinan Dewan Pakar Daerah. d. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu. e. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro, Ketua Koordinator Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi yang berasal dari Partai HANURA di DPRD Provinsi (bila ada). g. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris. h. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Sayap. (4) Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Daerah. b. Anggota Dewan Pakar Daerah. c. Anggota Badan Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif Provinsi. e. Anggota DPRD Provinsi. f. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah. g. Unsur Koordinator Cabang. h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Daerah. i. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Sayap. j. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Otonom. (5) Undangan sesuai kebutuhan. 80
(6) (7) (8)
Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal 34 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) (1)
Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. (2) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Pimpinan Dewan Penasihat Daerah. c. Pimpinan Dewan Pakar Daerah. d. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu. e. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro, Ketua Koordinator Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi (bila ada). g. Ketua Dewan Pimpinan Cabang. h. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Sayap. (4) Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Daerah. b. Anggota Dewan pakar Daerah. c. Anggota Badan Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif Provinsi. e. Anggota DPRD Provinsi. f. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah. 81
(5) (6) (7) (8)
g. Unsur Koordinator Cabang. h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Daerah. i. Unsur Pengurus Daerah Organisasi Sayap. j. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pasal 35 Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
(1) (2)
(3)
Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah, sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan. Pasal 36 Rapat Konsultasi Daerah
(1)
(2)
Rapat Konsultasi Daerah yaitu rapat yang dilaksanakan antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasihat Daerah, diselenggarakan sesuai kebutuhan. Rapat Konsultasi dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pasal 37 Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah 82
(1)
(2)
Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pakar. c. Ketua. d. Badan Pemenangan Pemilu. e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Biro-biro. k. Koordinator Cabang. l. Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah membahas, merumuskan dan menetapkan kebijakan berdasarkan program umum partai. Pasal 38 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
(1)
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari: a. Pimpinan Dewan Penasihat. b. Pimpinan Dewan Pakar. c. Ketua d. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu. e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Pimpinan Biro. 83
(2)
k. Pimpinan Koordinator Cabang. l. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang mendesak sesuai dengan kebutuhan. Pasal 39 Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah
(1)
(2)
Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari: a. Pimpinan Dewan Penasihat b. Pimpinan Dewan Pakar c. Ketua. d. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu. e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Ketua Biro. k. Ketua Koordinator Cabang. l. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah membahas, merumuskan dan menetapkan Pasal 40 Musyawarah Cabang (Muscab)
(1) (2)
Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Cabang dihadiri oleh: 84
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Pimpinan Dewan Penasihat Cabang. c. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu. d. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian dan Ketua Koordinator anak cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. e. Pimpinan Anak Cabang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Cabang. b. Dewan Pakar Cabang. c. Anggota Komite Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif Kabupaten/Kota. e. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota. f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang. g. Unsur bagian Dewan Pimpinan Cabang. h. Unsur Koordinator Anak Cabang. i. Unsur Pengurus Cabang Organisasi Sayap. j. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Muscab adalah Dewan Pimpinan Cabang.
85
(9)
Agenda dan tata tertib Musyawarah Cabang disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Cabang. Pasal 41 Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)
Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) sampai (9) berlaku juga bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa. Pasal 42 Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) (1)
Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak. (2) Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Pimpinan Dewan Penasihat Cabang. c. Ketua Dewan Pakar Cabang. d. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu. e. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian, Ketua Koordinator Anak Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten/Kota (bila ada). g. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris. h. Ketua dan sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap. (4) Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Cabang. 86
(5) (6) (7) (8)
b. Anggota Dewan Pakar Cabang. c. Anggota Komite Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif Kabupaten/Kota. e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota. f. Unsur Bagian Dewan Pimpinan Cabang. g. Unsur Koordinator Anak Cabang. h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang. i. Unsur Pengurus Cabang Organisasi Sayap. j. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 43 Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
(1)
Rapat Kerja Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. (2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. (3) Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Pimpinan Dewan Penasihat Cabang. c. Ketua Dewan Pakar Cabang. d. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu.
87
e.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian, Ketua Koordinator Anak Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. f. Ketua dan Sekretaris Fraksi yang berasal dari Partai HANURA di DPRD Kabupaten/Kota. g. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang. h. Ketua dan sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Cabang. b. Anggota Dewan Pakar Cabang. c. Anggota Komite Pemenangan Pemilu. d. Pejabat eksekutif Kabupaten/Kota. e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota. f. Unsur Bagian. g. Unsur Koordinator Anak Cabang. h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang. i. Unsur Pengurus Cabang Organisasi Sayap. j. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 44 Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) (1) (2)
Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang, sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi Cabang dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. 88
(3)
Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan. Pasal 45 Rapat Konsultasi Cabang
(1) (2)
Rapat Konsultasi Cabang yaitu rapat antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Penasihat Cabang, diselenggarakan sesuai kebutuhan. Rapat Konsultasi yang dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pasal 46 Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang
(3)
(4)
Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pakar. c. Ketua. d. Komite Pemenangan Pemilu. e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Biro-biro. k. Koordinator Cabang. l. Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang membahas, merumuskan dan menetapkan kebijakan berdasarkan program umum partai. Pasal 47 Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang 89
(1)
(2)
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh: a. Pimpinan Dewan Penasihat. b. Pimpinan Dewan Pakar. c. Ketua d. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu. e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Pimpinan Biro. k. Pimpinan Koordinator Cabang. l. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang membahas,merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang mendesak sesuai kebutuhan. Pasal 48 Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
(1)
Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh: a. Pimpinan Dewan Penasihat. b. Pimpinan Dewan Pakar. c. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu. d. Ketua e. Wakil-wakil Ketua. f. Sekretaris. g. Wakil-wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil-wakil Bendahara. j. Ketua Biro. k. Ketua Koordinator Cabang. l. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. 90
(2)
Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang membahas,merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang bersifat operasional dan mendesak sesuai kebutuhan. Pasal 49 Musyawarah Anak Cabang (Musancab)
(1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang. b. Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang. c. Ketua Tim Pemenangan Pemilu. d. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi dan Ketua Koordinator Ranting. e. Pimpinan Ranting, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Anak Cabang. b. Dewan pakar Anak Cabang. c. Anggota Tim pemenangan Pemilu. d. Unsur Seksi Pimpinan Anak Cabang. e. Unsur Koordinator Ranting. f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Anak Cabang. g. Unsur Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. h. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang. 91
(7) (8) (9)
Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Cabang terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Musancab adalah Pimpinan Anak Cabang. Agenda dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang disusun dan diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Anak Cabang. Pasal 50 Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub)
Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana dalam pasa1 52 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa. Pasal 51 Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab) (1)
(2)
(3)
Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang. b. Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang. c. Ketua Dewan Pakar Anak Cabang. d. Ketua Tim Pemenangan Pemilu. e. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi, Ketua Koordinator Ranting dan Ketua Alat Kelengkapan Partai. f. Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris. 92
(4)
(5) (6) (7) (8)
g. Pimpinan Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Anak Cabang. b. Anggota Dewan Pakar Anak Cabang. c. Anggota Tim Pemenangan pemilu. d. Unsur Seksi Pimpinan Anak Cabang. e. Unsur Koordinator Ranting. f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Anak Cabang. g. Unsur Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. h. Ketua Pengurus Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang. Sidang Rapat Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang. Pasal 52 Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab)
(1) (2)
(3)
Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepimpinan. Rapat Kerja Anak Cabang dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang. b. Ketua Penasihat Anak Cabang. c. Ketua Dewan pakar Anak Cabang. d. Ketua Tim Pemenangan pemilu. 93
e.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi, Ketua Koordinator Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. f. Ketua Pimpinan Ranting. g. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Anak Cabang. b. Anggota Dewan Pakar Anak Cabang. c. Anggota Tim Pemenangan pemilu. d. Unsur Seksi Pimpinan Anak Cabang. e. Unsur Koordinator Ranting. f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Anak Cabang. g. Unsur Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap. h. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang. Sidang Rapat Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang. Pasal 53 Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab)
(1) (2)
(3)
Rapat Koordinasi Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang, sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi Anak Cabang dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan. Pasal 54 Rapat Konsultasi Anak Cabang 94
(1)
(2)
Rapat Konsultasi Anak Cabang yaitu rapat yang dilaksanakan antara Pimpinan Anak Cabang dengan Dewan Penasihat Anak Cabang, diselenggarakan sesuai kebutuhan. Rapat Konsultasi Anak Cabang dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Pasal 55 Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang (1)
(2)
Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang yang terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil-wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Wakil-wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil-wakil Bendahara. g. Ketua Tim Pemenangan. h. Unsur-unsur Seksi. i. Unsur-unsur Koordinator Ranting. g. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang bersifat Khusus dan mendesak. Pasal 56 Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang
(1)
Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh: a. Ketua. b. Wakil-wakil Ketua. 95
(2)
c. Sekretaris. d. Wakil-wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil-wakil Bendahara. g. Ketua Tim pemenangan. h. Ketua-ketua Seksi. i. Ketua-ketua Koordinator Ranting. j. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang bersifat Khusus. Pasal 57 Musyawarah Ranting (Musran)
(1) (2)
(3)
(4)
Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Ranting dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Pimpinan Anak Cabang. b. Ketua Dewan Penasihat Ranting. c. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Subseksi dan Ketua Koordinator Anak Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. d. Pimpinan Anak Ranting, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. e. Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Ranting. b. Dewan pakar Ranting. c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting. d. Unsur Koordinator Anak Ranting. 96
(5) (6) (7) (8) (9)
e. Unsur Badan/Lembaga Pimpinan Ranting. f. Unsur Pengurus Ranting Organisasi Sayap. g. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Musran adalah Pimpinan Ranting. Agenda dan tata tertib Musyawarah Ranting disusun dan diajukan oleh Pimpinan Ranting, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Ranting. Pasal 58 Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub)
Ketentuan mengenai Musyawarah Ranting sebagaimana dalam pasal 61 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa. Pasal 59 Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran) (1)
(2)
(3)
Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak. Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Pimpinan Anak Cabang. b. Ketua Dewan Penasihat Ranting. 97
c. d.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Ketua Dewan pakar Ranting. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Sub-seksi, Ketua Koordinator Anak Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. e. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris. f. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Ranting. b. Anggota Dewan pakar Ranting. c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting. d. Unsur Koordinator Anak Ranting. e. Unsur Badan/Lembaga Pimpinan Ranting. f. Unsur Pengurus Ranting Organisasi Sayap. g. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting. Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting Pasal 60 Rapat Kerja Ranting (Rakeran)
(1) (2)
(3)
Rapat Kerja Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan. Rapat Kerja Ranting dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: a. Utusan Pimpinan Anak Cabang. b. Ketua Dewan Penasihat Ranting. 98
c. d.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Ketua Dewan pakar Ranting. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Subseksi, Ketua Koordinator Anak Rating dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. e. Ketua Pimpinan Anak Ranting. f. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Anggota Dewan Penasihat Ranting. b. Anggota Dewan pakar Ranting. c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting d. Unsur Koordinator Anak Ranting. e. Unsur Badan/Lembaga Pimpinan Ranting. f. Unsur Pengurus Ranting Organisasi Sayap. g. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting. Sidang Rapat Kerja Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting. Pasal 61 Rapat Koordinasi Ranting (Rakoran)
(1) (2)
(3)
Rapat Koordinasi Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting, sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan. Pasal 62 99
Rapat Konsultasi Ranting (1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Rapat Konsultasi Ranting yaitu rapat yang dilaksanakan antara Pimpinan Ranting dengan Dewan Penasihat Ranting, diseleng-garakan sesuai kebutuhan. Rapat KonsuItasi Ranting dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pasal 63 Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Ranting yang terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil-wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Wakil-wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil-wakil Bendahara. g. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai. Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting membahas, merumus-kan dan menetapakan keputusan operasional Partai. Pasal 64 Rapat Pleno Pimpinan Ranting Rapat Pleno Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Ranting yang terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil-wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Wakil-wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil-wakil Bendahara. 100
(2)
g. Ketua-ketua Subseksi. h. Ketua-ketua Koordinator Anak Ranting. Rapat Pleno Pimpinan Ranting membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang bersifat operasional dan politis. Pasal 65 Musyawarah Anak Ranting
(1) (2)
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Anak Ranting dihadiri oleh: a. Peserta. b. Peninjau. c. Undangan. Peserta terdiri dari: b. Utusan Pimpinan Anak Cabang. c. Pimpinan Anak Ranting terdiri atas Pengurus Harian. d. Kelompok Penggerak Anggota. e. Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting Organisasi Sayap. Peninjau terdiri dari: a. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Ranting. b. Unsur Pengurus Anak Ranting Organisasi Sayap. c. Ketua Pengurus Anak Ranting Organisasi Otonom. Undangan sesuai kebutuhan. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Ranting. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Ranting dipilih dari dan oleh peserta. Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Ranting terpilih, Pimpinan Sementara Sidang Musanran adalah Dewan Pimpinan Anak Ranting.
101
(9)
Agenda dan tata tertib Musyawarah Anak Ranting disusun dan diajukan oleh Pimpinan Anak Ranting, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Anak Ranting. Pasal 66 Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Ranting sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku bagi Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. Pasal 67 Rapat-rapat di tingkat Pimpinan Anak Ranting dan Kelompok Penggerak Anggota (1)
(2)
Rapat di tingkat Pimpinan Anak Ranting disebut dengan Pengurus Anak Ranting yang dapat diadakan setiap saat membahas semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Rapat di tingkat Kelompok Penggerak Anggota disebut dengan Kelompok Penggerak Anggota yang dapat diadakan setiap saat membahas hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
Rapat untuk Rapat untuk
Pasal 68 Teknis Penyelenggaraan Teknis penyelenggaraan masing-masing musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam Bab IX diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB X KORUM, HAK SUARA, DAN HAK BICARA 102
PADA MUSYAWARAH RAPAT Pasal 69 (1)
(2)
(3) (4)
Korum: a. Musyawarah/rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri minimal oleh setengah ditambah satu jumlah peserta musyawarah/rapat. b. Dalam hal korum tidak tercapai maka musyawarah/rapat ditunda (2x30 menit), bila tetap tidak tercapai maka musyawarah/rapat dinyatakan korum. c. Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik, keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri setengah ditambah satu jumlah peserta musyawarah/ rapat. d. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rapat akan diatur dalam Peraturan Organisasi. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara; kecuali dalam pemilihan Ketua Umum/Ketua Kepengurusan/Formatur di setiap musyawarah/musyawarah luar biasa di tingkatan kepengurusan masingmasing, hak suara digunakan dengan prinsip satu delegasi satu suara. Peninjau hanya mempunyai hak bicara. Hak suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib masing-masing musyawarah/rapat. BAB XI TATA LAKSANA ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 70 Tata Laksana Organisasi
103
(1)
(2)
Kepengurusan Partai di semua tingkat dibentuk secara demokratis atas dasar pemilihan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. Kepengurusan Partai dari tingkat atas ke bawah, adalah merupakan susunan hirarki secara organisatoris yang merupakan satu kesatuan organisasi. Pasal 71 Tata Cara Pemilihan Pengurus
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah sampai dengan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Anggota Formatur dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing dengan prinsip satu delegasi satu suara. Pemi1ihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan. Apabila dalam pemilihan terbukti terjadi politik uang (money politics) maka hasil pemilihan tidak sah. Apabila terjadi pemilihan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka diselenggarakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan Partai. Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur. Formatur memilih ketua Dewan Penasihat, ketua Dewan Kehormatan serta Ketua Organisasi Pemenangan Pemilu di semua tingkatan. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu Anggota Formatur. Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XII KEUANGAN Pasal 72 104
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Keuangan Partai bersumber dari: a. Iuran wajib anggota. b. Sumbangan sukarela. c. Kontribusi anggota legislatif/eksekutif. d. Sumbangan Perorangan. e. Sumbangan Alat Kelengkapan Partai. f. Usaha-usaha lain yang sah. g. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah. Pengelolaan dana keuangan Partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan Partai. Pengelolaan dana keuangan Partai dilakukan dengan membuka rekening giro atas nama partai dan dipertanggung jawabkan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setiap tingkat struktural Partai diwajibkan menyusun administrasi pencatatan penerimaan dana dan penggunaannya dan dilaporkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penggunaan keuangan partai dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan program Partai dipertanggungjawabkan dalam rapat harian selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dan atau program tersebut selesai. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan Partai dilaksanakan pada setiap Musyawarah Partai bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban Pengurus Partai. BAB XIII KETENTUAN KHUSUS Pasal 73 Daerah Pemekaran
105
(1)
(2) (3)
(4)
Sesuai dengan dinamika dan perkembangan wilayah, dimungkinkan terjadi pemekaran wilayah baik pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan maupun pada tingkat Desa/Kelurahan. Berdasarkan ayat (1) diatas, secara pararel dimungkinkan pula adanya penambahan struktur partai sesuai dengan tingkatannya. Untuk pertama kalinya kepengurusan diusulkan oleh masing-masing pengurus induk sesuai tingkatan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) oleh kepengurusan dua tingkat diatasnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Daerah Pemekaran diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 74
(1)
(2)
Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian perselisihan diatur dalam Perturan Organisasi.
BAB XV ATRIBUT Pasal 75 (1)
Atribut Partai terdiri dari Panji, Lambang, Lencana, Seragam, Mars, Hymne, Salam Perjuangan, Ikrar dan bentuk-bentuk lain.
106
(2)
Khusus pakaian seragam resmi HANURA yang dipakai pada acara-acara resmi partai adalah berwarna Kuning kunyit. (3) Lagu Perjuangan Partai yaitu Mars HANURA wajib dinyanyikan dalam Pertemuan Upacara Partai HANURA. (4) Salam Perjuangan Partai wajib diteriakkan pada setiap Pertemuan Partai di semua tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut : (“Hanura!”,..………..{sambutan massa }, “maju!” { setiap teriakan diikuti dengan tangan kanan mengepal keatas}, Indonesia”……..{sambutan massa }, ”Jaya!”). (5) Ikrar Partai yaitu: a. Penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai HANURA. b. Merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai HANURA. (7) Ikrar Partai dibacakan pada setiap upacara Pelantikan Pengurus Partai, Orsap dan Ortom di semua tingkatan. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 (1) (2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Pimpinan Sidang 107
: Surakarta : 14 Februari 2015
108
Lampiran - 1 IKRAR 1.
Kami keluarga besar Partai HANURA adalah insan yan g bertaqw a kepada Tuhan yang Maha Esa.
2.
Kami kader Part ai HANU RA be rada pada barisan te rdepan dalam mempertahankan mengam ankan Pancasila, Undang-Un dang Dasar 1945 dan kedau latan Negara Kesatu an Republik In donesia.
3.
Kami kader Part ai HANU RA be rasal dari rakyat, bekerja bersama rakyat dan untuk rakyat .
4.
Kami kade r Partai HANURA men gutamak an kejuju ran, kebenaran dalam men jalankan m isi politik partai.
5.
Kami kader Partai HANURA akan selalu menjaga kemuliaan dan keluhuran hati nurani dalam bertutur, bersikap dan bertindak.
Lampiran - 2
109
DEWAN PAKAR
DEWAN PENASIHAT
KETUM WAKETUM
DIVISI PEMENANGAN PEMILU
DEWAN KEHORMATAN SEKJEN
BENDUM
KETUA KETUABIDANG BIDANG
KETUA KETUAWILAYAH WILAYAH
DEPARTEMEN DEPARTEMEN
KORDINATOR DAERAH KORDINATOR
DAERAH PASTI MEDIA CENTER
IT CENTER
BADIKLAT
BALITBANG
BAINFOSTRA
LBH
ORSAP
TINGKAT PUSAT
TINGKAT DAERAH
ORSAP
DPD
ORSAP
DPC
ORSAP
PAC PR
PAR KPA
110
KETERANGAN : : Garis Komando : Garis Staf : Garis Konsultasi : Garis Koordinasi
Lampiran - 3 DEWAN PAKAR
DEWAN PENASIHAT
KETUA DPD
BADAN PEMENANGAN P EMILU
SEKRETARIS
BENDAHARA
WAKIL KETUA BIDANG
MEDIA CENTER
IT CENTER
KETUA BIDANG
WAKIL KETUA WILAYAH
BIRO DEPARTEMEN
KOORDINATOR CABANG KORDINATOR DAERAH
KETUA WILAYAH
BADIKLAT
BALITBANG
BAINFOSTRA
LBH
PASTI TINGKAT DAERAH
ORSAP
ORSAP
DPC
ORSAP
PAC PR PAR KPA
111
TINGKAT KAB/KOTA
KETERANGAN : : Garis Komando : Garis Staf : Garis Konsultasi : Garis Koordinasi
Lampiran - 4 DEWAN PAKAR
DEWAN PENASIHAT
KETUA DPC
KOMITE PEMENANGAN P EMILU
SEKRETARIS
BENDAHARA
WAKIL KETUA BIDANG
WAKIL KETUA WILAYAH
KETUA BIDANG
KETUA WILAYAH
BAGIAN DEPARTEMEN
KOORDINATOR KORDINATOR ANAK CABANG
DAERAH
MEDIA CENTER
IT CENTER
RODIKLAT
ROLITBANG
ROINFOSTRA
PASTI TINGKAT KAB/KOTA
ORSAP
ORSAP
LBH
TINGKAT ANAK CABANG
PAC PR PAR KPA
Lampiran - 5 112
KETERANGAN : : Garis Komando : Garis Staf : Garis Konsultasi : Garis Koordinasi
Lirik & Lagu : Wahdiat, SH. DO = C 2/4 MARCIA MARS HANURA GELORA SMANGAT CINTA NEGRI TERPATRI DALAM JIWA SANUBARI SUMPAH SETIA UNTUK PERTIWI MEWUJUDKAN CITA-CITA BANGSA BERSAMA RAKYAT BANGUN NEGRI DIBAWAH KEPEMIMPINAN SEJATI BEBASKAN NEGRI DEMI AMANAH MENUJU BANGSA ADIL SEJAHTRA MAJULAH SUMBER DAYA MANUSIA TEGAKKAN KEADILAN DAN HAK AZASI BEKERJA UNTUK KEUNGGULAN BANGSA BANGUN NEGARA KESATUAN INDONESIA BANGKITLAH WAHAI RAKYAT INDONESIA TANAMKAN KEJUJURAN DAN KETAQWAAN PERCAYALAH HATI NURANI RAKYAT BAGAI PERISAI KEBENARAN YANG HAKIKI HIDUPLAH HANURA ! =====================
113
