STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BADAN PEMENANGAN PEMILU PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF PARTAI
“Diajukan Sebagai Syarat Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana”
Nama : Diah Triastuti NIM : 44206110022 Jurusan : Public Relations
UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 2008
i
UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
Judul Skripsi
: STRATEGI
KOMUNIKASI
POLITIK
BADAN
PEMENANGAN PEMILU PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF PARTAI Nama
: Diah Triastuti
NIM
: 44206110022
Fakultas
: Ilmu Komunikasi
Bidang Studi
: Public Relations
Mengetahui, Jakarta, 30 Agustus 2008 Pembimbing Skripsi
Drs. Farid Hamid, M.Si
ii
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI Nama
: Diah Triastuti
NIM
: 44206110022
Fakultas
: Ilmu Komunikasi
Bidang Studi
: Public Relations
Judul Skripsi
: Strategi Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Membentuk Citra Positif Partai
Mengetahui, Jakarta, 30 Agustus 2008
1. Ketua Sidang Nama
: Dra. Agustina Zubair, M.Si
(
)
(
)
(
)
2. Penguji Ahli Nama
: Heri Budianto, S.Sos, M.Si
3. Pembimbing Nama
: Drs. Farid Hamid, M.Si
iii
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI I Nama
: Diah Triastuti
NIM
: 44206110022
Fakultas
: Ilmu Komunikasi
Bidang Studi
: Public Relations
Judul Skripsi
:
Strategi Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Membentuk Citra Positif Partai
Jakarta, 30 Agustus 2008 Disetujui dan diterima oleh : Pembimbing
(Drs. Farid Hamid, M.Si) Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
( Dra. Diah Wardhani, M.Si)
Ketua Bidang Studi Humas
( Marhaeni F. Kurniawati, S.Sos, M.Si )
iv
UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS
ABSTRAKSI Diah Triastuti (44206110022)
Strategi Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Dalam Membentuk Citra Positif Partai Bibliografi Buku : 1982-2006 Halaman : 112 Lampiran : Struktur Organisasi Hanura & Bapilu, Persyaratan Verifikasi Hukum & HAM dan KPU, Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan tahun 2007-2009, Hasil wawancara,Surat Bukti Penelitian, Daftar riwayat hidup Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Partai Politik, Pencitraan Politik
Semenjak era reformasi, Indonesia mengalami pergeseran sistem politik dari sistem otokrasi menjadi demokrasi. Salah satu pengaruh sistem demokrasi yang dapat dirasakan adalah pada saat menjelang Pemilu, banyak partai politik yang bermunculan. Partai politik dengan berbagai ideologi, visi,dan misi berlomba untuk dapat tampil di depan publik untuk merebut hati para konstituennya. Atas dasar tujuan ini partai politik harus memiliki strategi komunikasi politik guna membentuk pencitraan positif partai agar dapat bersaing dengan partai-partai lain, baik partai baru maupun partai lama, begitupun dengan Partai Hanura. Sebagai partai yang baru berdiri, Partai Hanura harus bersaing dengan 37 partai lainnya dalam rangka membentuk citra positif partai yang tujuan akhir adalah memenangkan Pemilu 2009. Tujuan skripsi ini adalah untuk menggambarkan strategi komuniasi politik yang dilakukan oleh Partai Hanura melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dalam rangka membentuk citra postif partai. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari interview, obeservasi dan dokumen yang diperoleh di lapangan. Hasil yang diperoleh adalah Bapilu Partai Hanura adalah salah satu badan di dalam Partai Hanura yang menjalankan fungsi public relations melalui strategi komunikasi politik. Langkah-langkah yang dilakukan Bapilu dalam membentuk politik pencitraan partai ialah: merawat ketokohan dan kelembagaan, menciptakaan kebersamaan antara politikus partai dengan rakyatnya dan membina konsensus antar politikus. Bapilu akan terus melakukan pencitraan positif partai secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat memberi tanggapan positif tentang Partai Hanura, dengan tujuan akhir ialah meraih jumlah konstituen yang signifikan dalam Pemilu 2009. Pecitraaan positif ini juga menjadi agenda penting dalam rencana kerja tahunan dan bulanan partai dan akan terus dilakukan partai secara terus menerus sebelum dan sesudah Pemilu 2009.
v
KATA PENGANTAR Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesikan penulisan skripsi yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BADAN PEMENANGAN PEMILU PARTAI HATI NURANI RAKYAT DALAM RANGKA MEMBENTUK CITRA POSITIF PARTAI” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun peneliti sebagai salah satu syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan strata-1 pada Jurusan Public Relations di Universitas Mercu Buana-Program Kelas Karyawan, Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi, masih terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapakan saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan cara penulisan skripsi. Bersama ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan, petunjuk saran, nasehat, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih ini ingin sampaikan kepada : 1. Bapak Farid Hamid selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, pengarahan, dan bimbingan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
vi
2. Ibu
Drs. Agustina Zubair, M,Si, atas kesediaan waktunya menjadi
pimpinan sidang. 3. Bapak Heri Budianto, S.Sos, M.Si, atas kesediaan waktunya menjadi penguji ahli. 4. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Ibu Diah Wardani 5. Segenap Dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dan dorongan kepada kami selama menuntut ilmu. 6. Bapak Saleh Husein selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 7. Bapak A.Rahman selaku Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Partai Hanura yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 8. David Kholik selaku ketua Pemuda Hanura yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 9. Keluarga dan teman-teman yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan doa,moril maupun materi yang sanga berarti bagi penulis. 10. Teman-teman artis menteng angkatan 9 yang telah bersama-sama melewati segala halangan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita dapat lulus tepat waktu bersama-sama,amin.
vii
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara langsung.
Akhir kata, dengan tidak melupakan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Semoga penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan selanjutnya, agar hasil yang telah dan akan diperoleh menjadi lebih sempurna dan berguna bagi pembaca.
Jakarta, Agustus 2008
Peneliti
viii
Daftar Isi Lembar Pengesahan Sidang Skripsi.........................................................................i Tanda Lulus Sidang Skripsi.....................................................................................ii Pengesahan Perbaikan Skripsi............................................................................... iii Abstraksi.................................................................................................................iv Kata pengantar.........................................................................................................v Daftar Isi...............................................................................................................viii Daftar Gambar.......................................................................................................xiv Daftar Tabel...........................................................................................................xv Daftar Lampiran....................................................................................................xvi BAB I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang.......................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah..................................................................................9 1.3 Tujuan Penelitian...................................................................................9 1.4 Manfaat Penelitian.................................................................................9
ix
BAB II : Tinjauan Pustaka 2.1 Komunikasi 2.1.1 Pengertian Komunikasi………………………………………...10 2.1.2 Fungsi Komunikasi.....................................................................11 2.2 Komunikasi Politik 2.2.1 Pengertian Politik........................................................................13 2.2.2 Komunikasi Politik......................................................................14 2.2.3 Unsur-unsur dalam Komunikasi Politik......................................16 2.3 Partai Politik 2.3.1 Definisi Partai Politik..................................................................25 2.3.2 Fungsi Partai Politik....................................................................27 2.3.3 Badan Pemenangan Pemilu.........................................................28 2.4 Public Relations 2.4.1 Definisi Public Relations……………………………………....29 2.4.2 Peranan Public Relations……………………………………....30 2.4.3 Khalayak Public Relations…………………………………......32 2.4.4 Public Relations Partai Politik....................................................34
x
2.5 Strategi Komunikasi 2.5.1 Definisi Strategi………………………………………………..36 2.5.2 Strategi Komunikasi ……………………………………..........37 2.5.3 Strategi Komunikasi Politik........................................................37 2.6 Citra 2.6.1 Pengertian Citra..........................................................................39 2.6.2 Citra Politik.................................................................................40 Bab III : Metodologi Penelitian 3.1 Tipe Penelitian........................................................................................42 3.2 Metode Penelitian....................................................................................43 3.3 Definisi Konsep.......................................................................................44 3.4 Fokus Penelitian......................................................................................44 3.5 Teknik Pengumpulan Data………………………………………..........46 3.6 Key Informan..........................................................................................47 3.7 Teknik Analisa Data...............................................................................48 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....................................................49
xi
Bab IV : Hasil Penelitian & Pembahasan 4.1 Gambaran Umum Organisasi..................................................................51 4.1.1 Sejarah Pendirian Partai.................................................................51 4.1.2 Mengapa Partai Hanura Harus Didirikan…………………..........53 4.1.3 Apa yang dimaksud dengan Hati Nurani…………………….......54 4.1.4 Lambang Partai dan Penjelasannya………………………….......55 4.1.5 Asas, Ciri, dan Nilai Dasar Perjuangan…………………….........57 4.1.6 Visi Partai Hanura…………………………………………..........57 4.1.7 Misi Partai Hanura…………………………………………........58 4.1.8 Tugas Pokok Partai Hanura…………………………………......59 4.1.9 Mengapa Partai Hanura disebut Partai Organik…………….......59 4.1.10 NKRI, Pancasila, dan UUD 1945……………………………....60 4.1.11 Struktur Organisasi Partai Hanura………………………...........61 4.1.12 Motto “Saatnya Hati Nurani Bicara”……………………….......61 4.1.13 Bekerja Untuk Keunggulan Partai...............................................62
xii
4.2 Badan Pemenangan Pemilu 4.2.1 Pengertian Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).........................62 4.2.2 Tugas Pokok Bapilu…………………………………………....63 4.3 Hasil Penelitian 4.3.1 Fungsi Public Relations Partai Politik Dalam Partai Hanura…..64 4.3.2 Strategi Komunikasi Politik Bapilu dalam rangka pencitraan ...66 4.3.3 Penjelasan Grand Strategy Partai Hanura……………………..74 4.3.3.1 Kondisi Input…………………………………………...76 4.3.3.2 Proses.........….................................................................77 4.3.3.3 Kondisi Output................................................................93 4.4
Pembahasan..........................................................................................93 4.4.1 Merawat Ketokohan dan Kelembagaan....................................94 4.4.2 Menciptakan Kebersamaan......................................................98 4.4.3 Pelaksanaan Konsensus..........................................................102
4.5 Kekuatan dan Kelemahan Grand Strategy............................................102 Bab V : Kesimpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan...........................................................................................113 5.2 Saran......................................................................................................111
xiii
Daftar Pustaka......................................................................................................xvii Sumber Lain........................................................................................................xviii Daftar Riwayat Hidup...........................................................................................xix
xiv
Daftar Gambar
Gambar 4.1 Paradigma Pelaksanaan Tugas Pokok Partai Hanura Gambar 4.2 Matrix SWOT Analysis Gambar 4.3 Voting Behaviour Gambar 4.4 Strategi Penggalangan Gambar 4.5 Strategi Pemenangan Pemilu Gambar 4.6 Visualisasi Grand Strategy Badan Pemenangan Pemilu
xv
Daftar Tabel
Table 4.1 Kelompok-kelompok Strategis Tabel 4.2 Permusan Strategi Komunikasi Politik Bapilu Dalam Rangka Pencitraan Positif
xvi
Daftar Lampiran
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Hanura Lampiran 2 : Struktur Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Lampiran 3 : Persyaratan Verifikasi Departemen Hukum dan HAM Lampiran 4 : Persyaratan Verifikasi Kommisi Pemilihan Umum Lampiran 5 : Rencana Kerja Tahunan Partai Hanura Tahun 2007-2009 Lampiran 6 : Rincian Rencana Kerja Bulanan Partai Hanura Tahun 2007-2008 Lampiran 7 : Hasil Wawancara Lampiran 8: Surat Keterangan Bukti Penelitian Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika pada jaman orde baru, politik otokrasi terlalu mendominasi, namun semenjak era reformasi politik mulai bergerak kearah demokratis, oleh karena itu kebebasan untuk berpolitik mulai tampak. Masyarakat mulai kreatif menyuarakan aspirasi, kreativitas dan partisipasi dalam politik. Hal ini juga didukung oleh kebebasan yang tercantum dalam UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan berdemokrasi bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, setiap menjelang Pemilu, kegiatan-kegiatan politik ’selalu meningkat’. Pemilu atau biasa disebut Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia. Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pertama kali pada
tahun 1955, Pemilu dilaksanakan
dibawah pemerintahan
perdana menteri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Pada awalnya, Pemilu ini ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sampai pada pemilu 2004, atau pada masa reformasi pemilu mengalami perubahan. Istilah "Pemilu" lebih sering merujuk kepada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden dan wakil presiden atau sering disebut sebagai pilpres karena rakyat berhak untuk memilih secara langsung presiden dan wakilnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 45 dan pasal 6A hasil revisi ke-4 tahun 2002 yang berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakill Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara
2
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Pada tahun 2009 nanti, Indonesia akan melaksanakan Pemilu atau Pilpres yang ke-10. Mengacu kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum, pada tanggal 3 Juli 2008, KPU menetapkan tanggal 9 April 2009 sebagai hari pemungutan suara yang diawali dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1 Sebagai perwujudan demokrasi Indonesia yang mulai berkembang, maka pada saat ini orang secara berkelompok sebagai warga negara Republik Indonesia secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingannya melalui pemilihan umum. Kebebasan untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui partai politik juga didukung kuat oleh undang-undang dasar 45 Pasal 6A UUD 1945 amandemen ke-3 tahun 2001, yang berisi : Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Atas dasar inilah mereka merasa terpanggil sebagai bagian dari warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam membagun demokrasi dengan cara mendirikan partai politik menurut idealismenya masing-masing. Sejumlah partai politik, baik partai baru maupun partai lama akan bersaing dalam
Pemilu tahun 2009. Walaupun sebagian dari total jumlah parpol ini
merupakan pendatang baru, tidak menutup kemungkinan parpol-parpol baru tersebut mampu menarik simpati masyarakat di 441 kabupaten/kota seluruh
1
Pemilihan Umum 9 April 2009, Jakarta 7 April 2008, http://cetak.kompas.com
3
Republik Indonesia, sehingga diprediksikan perolehan suarannya tidak akan berbeda jauh dari parpol-parpol yang kuat dan besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 38 partai dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2009, 16 diantaranya merupakan partai lama, sedangkan 22 merupakan partai baru . 2 Salah satu dari partai
baru yang
dinyatakan
lolos
verifikasi
faktual
tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Meskipun kepengurusannya baru dibentuk akhir tahun 2006 lalu, kader yang diangkat dan dicalonkan oleh Partai
Hati
Nurani
Rakyat
(Hanura)
menyatakan
kesiapannya
untuk
memenangkan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilu tahun 2009 mendatang. DPD Hanura telah tersebar di 33 propinsi di Indonesia dengan ratusan kader-kader dan susunan pengurus yang telah terstruktur dengan baik. Keberadaan Partai Hanura tidak bisa lepas dari Wiranto sebagai Ketua Umum partai. Wiranto menyadari bahwa lawan-lawan politiknya berasal dari kalangan yang cukup tangguh seperti Mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Suliso Bambang Yudhoyono. Cara yang ditempuhnya pun cukup berbeda dengan para pesaingnya. Ia tidak mengumumkan dirinya sebagai calon presiden namun yang ia sosialisasikan lebih kepada partainya guna merasionalisasikan rencana-rencana politiknya. Lord Windlesham menyatakan bahwa partai politik yang baik harus memiliki strategi komunikasi guna mengkomunikasikan pesan-pesan politik pencitraannya kepada publik, yang disebut dengan strategi komunikasi politik. Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan politik secara sengaja 2
Total 38 Parpol, Peserta Pemilu 2009 Tambah 4 Parpol, Jakarta 16 Agustus 2008, http://www.sinarharapan.co.id/
4
dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dangan tujuan membuat komunikan berlaku tertentu. 3 Menurut Anwar Arifin, penyampaian komunikasi politik dalam konteks pemilu, tentunya para partai politik peserta Pemilu menggunakan public relations politik sebagai salah satu aplikasi komunikasi politik selain bentuk aplikasi lainnya seperti Retorika Politik, Agitasi Politik, Porpaganda Politik dan Lobby Politik. 4 Public relations dapat diartikan sebagai sesuatu yang direncanakan berupa komunikasi persuasif yang didiesain untuk mempengaruhi segmen publik tertentu melalui komunikasi dua arah untuk menciptakan rasa saling perngertian, menghargai, mempercayai serta toleran. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik dan memperoleh citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. Dari kedua pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara komunikasi politik dan public relations memiliki aktivitas, fungsi, dan tujuan yang saling berkaitan. Esensi dari kegiatan public relations , baik itu kegiatan public relations politik, maupun public relations bisnis, adalah bagaimana membuat program yang dapat menciptakan dan memelihara citra positif agar dapat memperoleh dukungan dan opini publik yang menguntungkan. 5 Citra adalah kesan, perasaan, gambar diri publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. 6 Citra dalam politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, autoritas, konflik dan konsensus) yang memiliki makna, kedatipun selamanya tidak sesuai dengan realitias politik yang sebenarnya. Citra 3
Dalam Onong Ucahyana, Dinamika Komunikasi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992, hal. 157 Dalam PERHUMAS, Koalisi Dominan Refleksi Kritis atas Peran dan Fungsi Public Realctions dalam Manajemen, Jakarta: BPP Perhumas, 2004, hal. 135 5 Ibid, hal. 136 6 Ibid 4
5
politik tersusun melalui presepsi bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya berkembang menjadi pendapat umum. 7 Dan Nimmo menjelaskan bahwa citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik. Citra politik juga membantu bagi seseorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang prefrensi politik. Citra politik akan mejadi perhatian penting jika seseorang menganggap, bahwa dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis, hanya dapat diatasi dan dilakukan oleh negara. Orang bertukar citra politik melalui komunikasi politik sebagai cara menyelesaikan konfilik dan mencari konsensus dalam upaya manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. 8 Partai Politik harus membangun prestasi dan melahirkan reputasi sebagai wujud citra partai politik dalam menghadapi kompetisi pada Pemilu nanti. Untuk berprestasi, meraih reputasi, dan membagun citra, partai perlu mendapat dukungan publik atau masyarakat karena
sesungguhnya masyarakat yang
menguji, menilai dan memberi penghargaaan dalam proses pencitraan partai. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan public relations untuk menjembatani kepentingan partai dengan kebutuhan khalayak dengan mengkomunikasikan pesan-pesan politik secara persuasif. 9
7
Arifin Anwar, Pencitraaan Dalam Politik:Strategi Pemenangan Pemilu, Jakarta: Pustaka Indonesia,hal. 2 8 Ibid 9 Kuswilono, Merenovasi Partai Politik, Malang 25 Mei 2008, http://www.surya.co.id/web
6
Kegiatan public relations partai politik ini ini dapat dilakukan oleh salah satu badan yang ada di dalam partai. Badan ini akan menjadi komunikator, yang tidak hanya berfungsi secara teknis mempublikasikan apa yang menjadi keputusan strategis bidang lain, namun berperan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan parpol kepada publiknya. Dengan demikian parpol yang baik akan memandang penting makna kegiatan public relations politik ini dengan mengintegrasikan semua fungsi departemen yang berperan dalam kegiatan komunikasi politik menjadi satu fungsi (terintegrasi) dan tidak terbagi-bagi serta tidak menjadi bagian dari bidang lain. Hanya dalam suatu sistem integrasi, ada salah satu departemen yang lebih memungkinkan untuk mengembangkan komunikasi dalam rangka mengelola strategi dan mempengaruhi opini publik baik internal maupun eksternal. Di samping itu, implikasinya public relations partai politik mampu mewarnai terbentuknya budaya parpol, mengelola iklim komunikasi yang kondusif, serta menumbuhkan peran aktif semua stakeholder parpol. Dalam kaitan ini, secara garis besar fungsi kegiatan public relations parpol antara lain: 1. partisipasi dalam manajemen, yaitu terlibat dalam proses perumusan keputusan strategis 2.
menyegmentasikan publik dan stakeholder utama
3.
menggunakan komunikasi untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan target publik
4.
mempengaruhi perilaku manajemen, dan
7
5. mengukur kualitas hubungan dengan stakeholder parpol. Lebih jauh humas berkontribusi dalam terbentuknya efektivitas parpol guna memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Kontribusi ini memberikan nilai lebih khususnya untuk mengelola kegiatan secara strategis dan efektif melalui peningkatan hubungan dengan target publiknya. 10 Pada Partai Hanura bagian yang berperan dalam melaksakan kegiatan komunikasi politik dalam rangka pencitraan positif adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu). Badan ini melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan strategi komunikasi politik, secara konseptual maupun teknikal demi pencitraaan positif partai dalam rangka memenangkan pemilu 2009. 11 Peneliti memilih Partai Hanura sebagai objek penelitian karena peneliti memandang Partai Hanura sebagai partai yang paling populer diantara 21 partai baru lainnya. Hal ini terbukti dari hasil survei dari beberapa lembaga survei yang menyatakan bahwa Partai Hanura merupakan partai yang baru yang paling dikenal diantara partai-partai baru lainnnya. 12 , bahkan Hanura memiliki kepercayaan publik yang lebih tinggi dari pada salah satu partai politik yang lebih lama berdiri. 13
Walaupun populer, namun ada presepsi masyarakat yang berbeda
mengenai partai ini. Ada yang pro dan kontra terhadap kehadiran partai baru ini. Sebagian yang pro berpendapat bahwa Partai Hanura yang diketuai oleh Wiranto ini, merupakan partai salah satu partai baru yang layak untuk diperitungkan. Alasan utamanya berkaitan dengan meluasnya kekecewaan publik karena kurang tegasnya kepemimpinan nasional. Jika keadaan ini berjalan terus, figur Wiranto 10
Ibid Hasil Observasi dan Wawancara 12 Hanura, Parpol Baru Paling Dikenal, Jakarta 31 Juli 2008, http://www.kompas.com 13 Bola Pemilu di Tangan Bupati, Jakarta Juni 2008, http://gatra.com 11
8
yang selama ini dikenal tegas (decisive) akan memperoleh momentum dan menjadi sandaran baru bagi dari masyarakat yang memang berkarakter melodramatik; suatu karakter yang menyukai hal-hal sedih, melantun-lantun, mengharu-biru, pemimpi, mudah lupa, dan kebanggan semu. Jika dilihat dari sumber daya politik yang dimiliki utamanya figur, jaringan infrastruktur ,dan dana, tampaknya Partai Hanura mempunyai modal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan partai-partai baru pada umumnya. Jika dibandingkan dengan banyak partai lama sekalipun, Hanura tetap lebih potensial. 14 Namun banyak juga masyarakat yang sudah jenuh menyaksikan kemunculan parpol-parpol baru, termasuk Hanura. Apalagi kemunculan parpol hanya dijadikan kendaraan politik oleh segelintir orang untuk meraih kekuasaan. Publik cenderung kecewa karena menganggap bahwa elit partai Hanura yang tampil hanya ‘itu-itu saja’. Meski popularitas partai Hanura cukup tinggi dari partai-partai lain, namun masyarakat sudah bosan dengan kehadirannya, sebab masyarakat melihat selama janji partai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hanya dikatakan pada saat berkampanye seperti yang terjadi selama ini. 15 Oleh karena itu peneliti ingin meneliti strategi komunikasi politik apa yang dilakukan oleh Partai Hanura melalui Badan Pemenangan Pemilu untuk menciptakan pencitraan positif sehingga dapat bersaing dengan partai-partai lainnya dalam hal perolehan suara pada Pemilu 2009.
14 15
Sukardi Rinakit,Partai Hanura, Kamis, 21 Desember 2007,http://sinarharapan.co.id Tri D. Pamenan, Masyarakat Sudah Jenuh Dengan Kehadiran Partai Baru, 26 Desember 2007, Bisnis Indonesia
9
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian
ini, adalah: “Bagaimana strategi komunikasi politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura dalam membentuk citra positif partai?”
1.3 Tujuan Penelitian “Untuk mengetahui strategi komunikasi politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura dalam rangka membentuk citra positif partai” 1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat membangun wawawsan, pengetahuan akademis dan teori mengenai strategi komunikasi politik serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Jurusan Ilmu Public Relations Universitas Mercu Buana bahwasanya aktifitas Public Relations juga terdapat pada suatu partai politik. Penelitian mengenai komunikasi politik dalam hubungannya dengan aktifitas pencitraan politik yang dilakukan oleh Public Relations juga dapat dijadikan masukan-masukan bagi penellitian serupa di masa mendatang. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi partai Hanura mengenai bagaimana strategi komunikasi politik yang tepat diterapkan guna membentuk citra positif partai sehingga dapat meraih jumlah konstituen yang signifikan pada pemilu 2009.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Komunikasi
2.1.1 Pengertian Komunikasi Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Secara
etimologis,
perkataan
komunikasi berasal dari bahasa latin
communicare yang mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan communis berarti milik bersama atau “berlaku di mana-mana”. 16 Untuk pengertian secara definitif, dapat kita kemukakan beberapa pendapat para sarjana, di antaranya Carl I Hoveland seorang ahli Ilmu Jiwa pada Yale University, yang menyatakan sebagai berikut : “Communications is the porcess by which an individual transmit stimuly (usually verbal symbols) to modify the behaviour of another individulas” Dalam definisi ini tampak bahwa komunikasi itu sebagai suatu proses menstimulasi dari seorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti, berupa lambang kata untuk mengubah tingkah laku. 17
16 17
Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik,Bandung: Citra Aditya Bakti,1989,hal.6-7 Ibid.
11
Lebih sederhana batasan yang diberikan oleh Warren Weaver, yang menyatakan sebagai berikut : “Communication is all of the prosedur by which one mind can efffect another” 18 Komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya.
2.1.2 Fungsi Komunikasi Berdasarkan pengamatan yang dilakukan para ahli, mereka menemukan adanya fungsi-fungsi yang berbeda dalam komunikasi, meskipun adakalanya terdapat kesamaan yang tumpang tindih di antara berbagai pendapat tersebut. Dedy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar mengungkapkan beberapa fungsi komunikasi menurut para ahli: Thomas M. Scheidle mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas-diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun tujuan dasar kita berkomunikas adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikoligis kita 19 ; Gordon I. Zimmerman et al, merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita untuk memberi makan dan pakaian kepada diri-sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati
18
Dalam Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 7 19 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi-Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005,hal.4
12
hidup. Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk meyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain 20 ; Rudolph F. Verderber
mengemukakan bahwa
komunikasi itu mempunyai dua fungsi. Pertama fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakin memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan susuatu pada suatu saat tertentu, seperti : apa yang akan kita lakukan pada pagi hari, bagaimana bekerja yang baik. Sebagian keputusan akan dibuat oleh diri sendiri dan sebagai hasil konsultasi dari orang lain. Sebagian keputusan bersifat emosional, dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang. Semakin penting keputusan yang akan dibuat, semakin hati-hati tahapan yang dilalui untuk membuat keputusan. Kecuali jika keputusan tersebut merupakan reaksi dari emosional 21 ; Judy C Pearson adan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 22
20
Ibid, hal. 4 Ibid 22 Ibid, hal. 5 21
13
2.2
Komunikasi Politik
2.2.1 Pengertian Politik
Politik berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota” yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. 23 Kemudian kata “polis” berkembang menjadi “politikos” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “politikos” menjadi “politera” yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Dewasa ini pengertian politik menjadi lebih luas, yaitu pelaksanaan hak-hak warga negara dalam turut serta dan berperan dalam mengambil bagian dalam pemerintahan. 24 Sumarno AP dalam bukunya Dimensi-dimensi Komunikasi Politik juga menjabarkan beberapa definisi politik dari para ahli: 1. David Easton dan J. Denis dalam Judul Children in The Political System menyatakan bahwa: “Political as a process those developmental processes thorugh which person acquire political orientation dan patterns of behaviour” 25 Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku. 2. Definisi lainnya dari Ossip K. Flechtheim yang menyatakan bahwa: “Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat
23
Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Bandung: Citra Aditya Bakti,1989,hal.7 Ibid, hal.8 25 Ibid 24
14
dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara” 26 Dari definisi Ossip K. Flectheim dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi objek ilmu politik adalah negara sebagai suatu persekutuan hidup atau intstitusi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur warga negaranya dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. 27 2.2.2
Komunikasi Politik
Cukup Banyak pernyataan para ahli yang menunjukan kedekatan komunikasi dengan politik. Galnoor misalnya, mengatakan bahwa “tanpa komunikasi, tidak ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik.” Pernyataan lain datang dari Pye, bahwa:.....” tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, makan disitu tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.” 28 Rumusan Galnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutment) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan pula bahwa fungsi komunikasi merupakan prasyarat (prerequistie) yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsifungsi lain tadi. Menurut Almon dan Powell dalam buku Zulkarimein Nasution, Komunikasi Politik, menyatakan bahwa : “Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar ( basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan 26
Ibid Ibid, hal.9 28 Dalam Zulkarimein Nasution, Komunikasi Politik, Jakarta: Komunikasi Politik, 1990, hal. 23 27
15
ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Semua porses sosialisasi misalnya merupakan porses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus menghasilkan perubahan sikap (attitude change). Sama halnya, koordinasi dan pengendalian individu dalam peran-peran organisasional yang berbeda memerlukan pengkomunikasian informasi. Jadi, menegakkan suatu pola-pola sosialisasi baru dapat organisasi-organisasi baru membutuhkan peribahan dalam penampilan komunikasi.” 29
Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah suatu kegiatan politik dalam suatu sistem. 30 Definisi lain juga ditulis oleh Astrid S. Soesanto yang dikutip dalam buku Rohajat Harun dan Sumarno AP, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Penghantar mengangkat suatu formulasi pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai ilmu hukum. Hal ini tampak dari kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertian Astrid. Menurut Astrid : “Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan, kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” 31 Dari kata-kata “mengikat dan sangsi” memberi isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik yang telah
29
Ibid, hal. 24 Rochajat Harun dan Sumarno AP, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Penghantar, Bandung: Madar Maju, 2006, hal. 3 31 Ibid, hal. 24 30
16
diangkat Astrid, karena kedua kata tersebut adalah terminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum. Formulasi yang unik dikemukakan oleh Dan Nimmo dalam buku Political communication and Publik Opinion in America, menyatakan : “It is book of Political Communication (activity) consider political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict” 32
Menurut Nimmo buku ini (komunikasi politik) menggunakan politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.
Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa : ‘Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan dari membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti” 33
Dengan berbagai pernyataan para ahli di atas, tampaklah beberapa luas sesungguhnya permasalahan yang menjadi liputan komunikasi politik terutama disebabkan oleh karena baik disiplin komunikasi maupun politik, memang mempunyai lingkup yang hampir tidak terbatas dalam mengkaji kehidupan manusia.
2.2.3 Unsur-Unsur dalam komunikasi politik Pada umumnya, ahli komunikasi menggunakan formula Who says what in which channel to whom with what effect suatu teori komunikasi terkenal yang 32
Dalam,Rochjat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar,Bandung :Mandar Maju,2006, hal. 4 33 Ibid, hal. 5
17
ditampilkan oleh Harold D. Lasswell seorang ahli politik yang menaruh minat besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Pada paradigma tersebut tampak jelas, unsur komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi adalah komunikator, pesan, media, dan komunikan dengan efek sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya komunikasi. Unsur-unsur ini dalam komunikasi politik terdapat dua situasi atau struktur politik , yaitu yang berada pada supra struktur politik dan berada pada infrastruktur politik Sebagaimana unsur-unsur komunikasi pada umumnya, maka komunikasi politik pun terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1. Komunikator
politik,
dalam
komunikasi
politik
yang
dimaksud
komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik,lembaga-lembaga
pengelola
media
masa
dan
tokoh-tokoh
masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara. Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan dalam proses komunikasi yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan meeka yang menentukan kebijakan komunikasi nasional. Karena itu sebagai komunikator politik dituntut
berbagai
persyaratan
agar
proses
komunikasi
mencapai
sebagaimana yang diharapkan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:
18
a. Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalahmasalah kenegaraan. b. Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung c. Berorientasi kepada kepentingan Negara d. Memiliki kedewasaan emosi (emotional intelegence), e. Jauh dari sikap hipokrit (cognitive dissonance) Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak duduk pada elit kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Terdapat 3 kategori komunikator politik utama yaitu34 :
a. Politikus (politics disingkat pols)
Politikus adalah orang yang dipilih, ditunjuk ata pejabat karier yang direkrut menjadi pegawai negeri. Politikus terdiri dari 2 jenis
(1) Wakil suatu kelompok/langganan, disebut juga makelar, yaitu orang yang melakukan politik dengan tujuan kepentingan politik kelompoknya. Ini seperti politik dagang sapi.
(2) Ideolog atau orang yang mengejar tujuan untuk kebajikan lebih luas, bahkan mereka ingin melakukan reformasi atau revolusi sekalian. 34
Uwes Fatoni, Komunikator Politik, http://www.komunikasipolitik.blogspot.com/
19
Para ideolog ini biasanya disebut pesilat lidah yaitu orang yang menawarkan gagasan lebih baik.
Politikus bisa dilihat dari 3 hal
(1) orang yang berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah
(2) berpandangan nasional atau subnasional (daerah)
(3) berurusan dengan masalah ganda atau tunggal.
b. Profesional (pros)
Kelompok profesional ini muncul karena adanya media massa seperti koran atau televisi dan media khusus seperti majalah atau radio.
Profesional disebut juga makelar simbol yaitu orang yang menerjemahkan sikap pengetahuan dan minat suatu komunikasi bahasa ke dalam komunitas bahasa lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti.
Komunikator profesional ini dapat dibagi menjadi 2 jenis :
(1)
Jurnalis yaitu karyawan organisasi berita. Jurnalis ini memiliki fungsi :
(a) Mengatur pemimpin pemerintah berbicara satu sama lain.
(b) Menghubungkan pemimpin pemerintah dengan publik umum
(c) Menghubungkan publik umum dengan pemimpin pemerintah.
20
(2)
Promotor, yaitu orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu seperti :
(a) Agen publisitas tokoh masyarakat
(b) Personel humas organisasi masyarakat atau swasta.
(c) Sekretaris pers kepresidenan.
(d) Personel periklanan
Perbedaan antara jurnalis dengan promotor adalah :
(a) tingkat ketidakbergantungan pekerjaan pada perintah majikan
(b) tergantung pada sumber/khalayak
c. Aktivis politik (voluntary disebut juga vols)
Aktivis politik adalah orang yang terjun ke dalam politik hanya part time (waktu senggang) maka disebut juga volunteer atau sukarelawan. Aktivis politik terdiri dari 2 jenis :
(1) Juru bicara kepentingan terorganisasi. Ia menjadi juru bicara atau penyambung lidah kepentingan organisasi contohnya pemimpin gerakan sosial, hasyim muzadi juru bicara Ormas NU.
21
(2) Pemuka pendapat, yaitu orang yang dihormati, diminta petunjuk dan informasi oleh masyarakat berkaitan dengan suatu peristiwa politik. Biasanya pemuka pendapat berfungsi untuk :
(a) Mempengaruhi keputusan orang lain
(b) Meyakinkan orang lain kepada cara berpikir mereka
(c) Meneruskan informasi politikd ari media ke masyarakat.
2. Komunikan,
tidak
dikualifikasikan
sulit
terhadap
kiranya
untuk
komunikan.
menentukan
Komunikan
siapa
dapat
yang
bersifat
perorangan (individu), kelompok (grup), dapat berupa institusi, organisasi, masyarakat, partai politik dan dapat pula negara atau pemerintahan negara lain. Dalam intra negara, penempatan komunikan dalam proses komunikasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur sistem politik apa yang melandasi proses komunikasi tersebut. Apabila komunikan dijadikan sebagai objek dengan berbagai ikatan norma ketat, sehingga komunikan tidak memiliki ruang gerak yang bebas, dapat dipastikan bahwa proses komunikasi berada dalam sistem totaliter. Sebaliknya apabila komunikan bukan hanya sebagai objek tapi dijadikan patner bagi komuikator, sehingga pertukaran pesan komunikasi dalam volume dan frekuensi tinggi, dapat dipastikan bahwa sistem-sistem politik yang melandasi proses komunikasi tersebut berada pada sistem demokrasi. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perkembangan pendapat khalayak (public opinion) atau umpan balik (feed
22
back). Dalam sistem totaliter baik pendapat umum maupun umpan balik hampir tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Sedangkan dalam sistem demokrasi pendapat umum atau umpan balik dijadikan sebagai masukan (input) bagi penguasa untuk menyempurnakan kebijakan komunikasi pemerintah. 3. Isi (pesan-pesan) komunikasi, merupakan priduk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasi kedalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi akan terdiri dari : a. Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesanpesan b. Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung. c. Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifatsifat integratif bagi penghuni sistem d. Karakter ristik yang menunjuan identitas bangsa e. Motivasi sebagai
dorongan dasar yang memicu pada upaya
meningkatkan kualitas hidup bangsa 4. Media komunikasi, dalam sistem politik yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat
legitimasi
rakyat
di
dalam
melakukan
kebijaksanaan
memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah diinterpretasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan.
23
5. Tujuan komunikasi, dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu berimpit (bahkan melembaga) dengan tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sumber-sumber komunikasi dikelola secara bijak melalui rencana yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang memdasarinya. Hal ini akan tampak jelas dari ideal normatif Negara yang tertuang dalam ketentuan normatif masing-masing system. 6. Sumber dan efek, sumber (source) sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai keluarnya diperolehnya atau munculnya issue, informasi yang dapat dijadikan materi pesan komunikasi. Sumber dapat berasal dari individu karena ide-idenya yang sangat berharga, atau dapat pula muncul dari elit politik (= elit berkuasa atau elit masyarakat) dan dapat pula berasa dari suatu paham ideologi, pola keyakinan, seperangkat norma, kitab suci atau dari dokumen-dokumen yang tesimpan secara terpelihara dan lain-lain. 35 Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator di dalam memotivasi komunikan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai kebijaksanaan (policy) yang telah ditetapkan komunikator (elit berkuasa, elit pemerintah). Setiap unsur jelas fungsinya, yang mengarah kepada tercapainya “fungsi primer” komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi. Dalam komunikasi politik
35
Rochjat Harun dan Sumarno AP, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar,Bandung: Mandar Maju,2006. hal 10-14
24
maka komunikasi melembaga dalam fungsi primer Negara sesuai sistem politik yang melandasinya. Sumarno AP dalam bukunya Dimensi-dimensi Komunikasi politik unsurunsur politik juga membagi unsur-unsur komunikasi politik seperti komunikasi pada umumnya, terdiri dari : komunikator, komunikan, message (pesan), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Namun Sumarno menambahkan
Unsur-unsur ini
dalam dua situasi atau
struktur politik, yaitu berada pada suprastruktur politik dan yang berada pada infrastruktur politik 36 . 1. Unsur pada suprasturktur, yang tardapat pada suprastruktur politik terdiri dari tiga kelompok, yaitu yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pada ketiga kelompok ini terdiri dari : a. Elit politik b. Elit militer c. Teknokrat d. Profesional group Keempat kelompok ini biasanya mencerminkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (infrasturktur), karena terwujudnya suprastruktur pada hakikatnya merupakan produk keterlibatan seluruh unsur yang ada pada infrasturktur.
36
Sumarno AP, Dimensi-dimensi komunikasi politik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hal. 16
25
2
Unsur-unsur pada Infrasturuktur Sebagaimana suprastruktur, infrastruktur pun diwujudkan oleh unsur-unsur komunikasi politik, dimana unusr-unsur ini dibagi dalam asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok yaitu, : a. Partai politik (political party) b. Kelompok yan gmempunyai kepentingan (interest group) c. Kelompok penekan (presure gorup) d. Media komunikasi politik (media of political commnunication) e. Kelompok wartawan (journalism group) f. Kelompok mahasiswa (student group) g. Para tokoh politik (political figures)
2.3
Partai Politik
2.3.1 Definisi Partai Politik Menurut Sigaund Neuman dalam judul bukunya “Modern Political Parties” memberikan pengertian tentang apa itu partai politik. Neuman menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik : “…. adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda” Sedangkan Miriam Budiardjo memberikan pengertian partai politik tersebut lebih melihat dari nilai-nilai ideal. Menurut Miriam politk : “......adalah suatu kelompok
yang terorganisasi yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini
26
adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. 37 Pengertian lain dari Sri Sumantri dalam judul buku “Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut: “.. partai politik adalah organisasi penggolongan di dalam masyarakat berdasarkan kesamaan kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik sesuai dengan aliran kemasyarakatan dalam rangka penyempuraan tata hidup dalam ” 38 Dari tiga pengertian yang diangkat oleh para pakar tersebut menunjukkan bahwa partai politik terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Mereka mempunyai tujuan yang telah ditentukan secara sadar dan diperhitungkan secara rasional bukan atas dasar desakan emosi atau sentimen. Tujuan mana adalah memperoleh kesukseaan politik – biasanya cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Kajian komunikasi politik melihat bahwa partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol pribadi yang sama. Simbol-simbol tersebut diaktualisasikan melalui simbol-simbol kekuasaan. Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terhutama hak-hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan berdasar nilai-nilai yang dimiliki kelompok. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar kepada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.
37 38
Miriam Budiardjo, Partisipasi dari Partai Politik , Jakarta: Gram, 1982,hal. Ibid
27
2.3.2 Fungsi Partai Politik Dalam negara berdemokrasi, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, diantraranya adalah sebagai sarana komunikasi politik, proses komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah artinya bahwa komunikasi berlangsung dari atas ke bawah (top down) melalui jalur formal dari bawah ke atas (bottom up) yang berupa feedback, respons. Posisi partai dalam proses komunikasi tersebut menjembatani antara mereka yang memerintah (the rules) atau elit yang berkuasa yang memegang fungsi sebagai komunikator utama dengan ”mereka yang diperintah” (the ruled) dalam posisi sebagai komunikan atau sebagai komunikator infrastruktur. 39 Di dalam menjembatani berlangsung suatu proses interprestasi simbol-simbol yang ada dalam masyarakat yaitu simbol-simbol yang ada dalam masyarakat yaitu simbol-simbol kepentingan dalam suatu formulasi kepentingan yang disebut ”perumusan kepentingan” atau ”artikulasi kepentingan” (interest articulation). Disamping itu sikap-sikap dan tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyak berkait hal-hal yang sama, digabung dalam suatu formulasi yang disebut ”pengabunggan kepentingan” (interest articulation). Baik artikulasi maupun agregasi kepentingan yang dilakukan partai politik maupun oleh media massa, kelompok kepentingan dan organisasi lainnya dalam sistem politik merupakan input atau ideal feedback yang disampaikan kepada lembaga-lembaga otoritas dalam hal ini lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga lainnya untuk diolah dan dikonversi menjadi output suprastruktur politik dalam bentuk peraturan
39
Miriam Budiardjo, loc.cit
28
perundangan dan kebijakaan umum (public policy) yang berkait kepentingan masyarakat. Fungsi lainya yaitu sebagai sarana rekruitment (recruitment function). Fungsi ini adalah untuk mencari anggota baru agar dapat berperan serta dalam proses politik. Dengan fungsi rekruitment ini membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut aktif dalam bidang politik. Adanya rekruitment dapat menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin (leadership selection). Terakhir fungsi pengatur konflik dalam masyarakat majemuk (heterophily) atau masyarakat pluralis, maka kecenderungan ke arah konflik sangant memungkinkan. Pada kondisi semacam ini maka fungsi partai sedikitnya meminimalkan kecenderungan tersebut melalui aktivitas partai atau melalui rekruitment untuk menjadi anggota partai. Dari uraian diatas memberi petunjuk bahwa kehadiran partai politik sebagai lembaga infrastruktur merupakan lembaga yang dapat mewarnai terhadap tatanan politik dan pengurusan berlangsungnya proses komunikasi politik , terutama dalam memformulasikan simbol-simbol yang ada pada masyarakat sebagai input bagi elit suprastruktur.
2.3.3 Badan pemenangan Pemilu (Bapilu)
Badan Pemenangan pemilu (Bapilu) adalah salah satu Badan/Lembaga dari 8 Badan/Lembaga lainnya yang terdapat dalam Partai Hanura yang memiliki kekhususan tugas dalam rangka pemenangan pemilu 2009. Tugas pemenangan pemilu ini dioprasionalisasikan dengan perumusan strategi komunikasi politik
29
dalam rangka pemenangan pemilu guna menarik simpati masyarakat agar memberikan suranya kepada partai Hanura. Bapilu tingkat pusat menyelengarakan kegiatan koordinatif tingkat nasional dalam rangka mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan
target-target
politik
partai
secara
nasional.
Dalam
melaksanakan tugasnya, Bapilu disupervisi oleh ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) disetiap tingkat kepengurusan partai.
2.4
Public Relations
2.4.1
Definisi Public relations
Terdapat begitu banyak deifinisi tentang Public Relations. Namun pada intinya, Public relations senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan
akan
muncul
perubahan
yang
berdampak. 40
Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations in Word Marketing mengatakan ba hwa Public Relations adalah suatu sistem komunikasi
untuk
menciptakan
kemauan baik. Bernays dalam bukunya Public Relations menyebutkan bahwa Public
Relations
mempunyai
tiga
arti:
(1)
penerangan
kepada publik; (2) persuasi ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tin gkah laku publik; (3) upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga 41 . Bryon Christian menyebutkan bahwa Public Relations merupakan suatu usaha yang secara sadar memotivasi agar orang-orang terpengaruh, terutama melalui komunikasi, agar timbul pikiran yang sehat terhadap suatu organisasi, memberi 40
Frank Jefkins disempuranakan oleh Danel Yadin, Public Relations 5fv Edition, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama),hal.2
41
Suhandang, Kustadi,Public relations perusahaan, Bandung: Penerbit Nuansa, 2004,hal. 29.
30
rasa hormat, mendukung dan bertahan dengan berbagai cobaan dan masalah. Dari berbagai bahasan Public Relations di atas dapat ditarik konsep bahwa Public Relations adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau umum untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya
dengan
perusahaan atau instansi terkait.
2.4.2 Peranan Public Relations
Perkembangan
profesional
Public
Relations
yang
berkaitan
dengan
pengembangan peranan Public Relations, baik sebagai praktisi maupun profesional dalam suatu organisasi atau perusahaan menurut Dozier D.M (1992) merupakan salah satu kunci untuk memahami fungsi public relations dan komunikasi organisasi. Selain itu, hal tersebut juga merupakan kunci untuk pengembakan
peranan
praktisi
PRO
(pejabat
humas)
dan
pencapaian
profesionalisme dalam public relations. 42
Menurut Edward Bernay, dalam bukunya Public Relations (1952), University of Okahoma Press), terdapat 3 fungsi Utama Public Relations, yaitu: 1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 2.
Melakukan
persuasi
untuk
mengubah
sikap
dan
perbuatan
masyarakat secara langsung.
42
Rosady Ruslan,Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa, hal. 20
31
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan / lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat dan sebaliknya 43 . Dari pemaparan definisi dan fungsi Public Relations tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri khas proses dan fungsi
manajemen
(Public Relations Management) adalah sebagai berikut : 1. Menunjukkan kegiatan tertentu (action) 2. Kegiatan yang jelas (activities) 3. Adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain (different) 4. Terdapat suatu kepentingan penting (important) 5. Adanya kepentingan bersama (common interest) 6. Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways traffic communications) 44 Dalam konsepnya, fungsi Public Relations officer ketika menjalankan tugas dan operasionalnya, baik sebagai komunikator dan mediator, maupun organnisator, menurut Onong Uchjana Effendy,. dalam bukunya, Hubungan Masyarakat Suatu komunikologis adalah sebagai berikut : 1. Sebagai
Communicator
atau
penghubung
antara
organisasi
atau
lembaga yang diwakili dengan publiknya. 2. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. 3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
43 44
Ibid,hal. 18 Ibid, hal. 18-19
32
4. Membentuk Corporate image, artinya peranan Public Relations berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. 45
2.4.3 Khalayak Public Relations
Khalayak (publik) adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal ataupun eksternal. Menurut definisi yang dirumuskan oleh Institute of Public Relations (IPR), istilah khalayak sengaja dituangkan dalam istilah bermakna majemuk, yakni 10
publics. Hal ini
dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dari beberapa kamus tertentu kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya (masyarakat umum). Dalam kalimat lain, kegiatan-kegiatan Public Relations tersebut khusus diarahkan kepada khalayak terbatas atau pihak-pihak tertentu yang berbeda-beda, dan masing-masing dengan cara yang berlainan pula. Penyebaran suatu pesan Public Relations
tidak
dilakukan secara pukul rata ke semua orang seperti hanya pesan iklan. Dalam memilih khalayak, humas lebih diskriminatif. Unsur atau segmen tertentu sengaja dipiih untuk lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan.
Setiap organisasi memiliki sendiri khalayak. Kepada khalayak yang terbatas itulah ia senantiasa menjalin komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Sampai disini kiranya sudah cukup jelas bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja.
45
Onong Uchayana, Hubungan Masyarakat Suatu komunikologis, (Bandung;PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 36.
33
Publik dalam Public Relations dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu :
1. Publik internal dan publik eksternal : Internal publik yaitu publik yang berada di dalam organisasi / perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Eksternal publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik / dosen, pelanggan, komunitas dan pemasok.
2. Publik primer, sekunder, dan marginal : Publik primer bisa sangat membantu atau merintangi upaya suatu perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Contoh, anggota Federal Reserve Board Of Governor (dewan gubernur cadangan federal) yang ikut mengatur masalah perbankan, menjadi publik primer untuk sebuah yang menunggu rotasi secara teratur,
dimana anggota legislatif dan masyarakat
menjadi publik sekundernya.
3. Publik tradisional dan publik masa depan: Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa / pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen, dan pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa depan.
4. Proponents, opponent, dan uncommitted: Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan (opponents), yang memihak (proponents) dan ada yang tidak peduli (uncommitted). Perusahaan perlu
34
mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan.
5. Silent majority dan Vocal minority : Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan complaint (keluhan) atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vocal (aktif) dan yang silent (pasif). Publik penulis di surat kabar
umumnya
adalah
the
vocal
minority,
yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. 46
2.4.4 Public Relations Partai Politik
Menurut Arifin, public relations politik (PR politik) tumbuh pesat di Amerika Serikat setelah perang dunia ,sebagai suatu upaya alternative dalam usaha mengimbangi propaganda yang dipandang membahayakan kehidupan sosial dan politik. Pada waku itu, Presiden Thedore rosselvelt (1945) mendeklarasikan pemerintahannya sebagai square deals (jujur dan terbuka), Dengan demikian dikembangkanlah PR politik sebagai bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur (tidak berbohong), terbuka, rasional (tidak emosional),dan timbal balik (dua arah), sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang dimulai dengan menciptakan rasa
46
Reinald Kasali, Manajemen public relations konsep dan aplikasinya, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti,1994, hal. 11.
35
memiliki (sense of belonging) bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memperoleh citra yang baik dan mendapat dukungan positif dari rakyatnya 47 .
Public
Realtions
menekankan
adanya
komunikasi
timbal
balik
menunjukan bahwa Public Realtions memiliki ciri demokrasi, yang memberi penghargaan kepada masyarakat. Dalam hal ini tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi juga sebagai subjek. Public Realtions politik berbeda dengan kegiatan propaganda politik dan agitasi politik, karena menggunakan komunikasi dua arah. Akhirnya Public Realtions politik tidak hanya mempengaruhi opini publik yang menguntungkan, tetapi membentuk opini publik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkakat 48 .
Kegiatan Public Relations politik harus mengemban fungsi seperti yang dikemukakan Canfield dalam Arifin 49 , yaitu : (1) mengabdi kepada kepentingan umum (it should serve the public’s interest), (2) memelihara komunikasi yang baik (maintain a good communication), (3) menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik (to stress a good morals and manner)
Kegiatan Public Realtions politik harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum, sehingga seorang pejabat Public Realtions politik harus mampu menciptakan, membimbing, serta memelihara hubungan ke dalam dan keluar. PRO adalah seseorang profesional, dalam komunikasi politik atau
47
PERHUMAS, Koalisi Dominan Refleksi Kritis atas Peran dan Fungsi Public Realctions dalam Manajemen, Jakarta: BPP Perhumas, 2004, hal. 138. 48 Arifin Anwar, Pencitraaan Dalam Politik:Strategi Pemenangan Pemilu, Jakarta: Pustaka Indonesia,hal. 80 49 Ibid
36
komunikasi profesional, ia diangkat dan diberi upah oleh pengurus partai dengan tugas melayani publik dan memenuhi kepentingan umum
2.5
Strategi Komunikasi
2.5.1
Definisi Strategi
Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Menurut Ahmad S. Adnanputra, yaitu seoarang pakar Humas dalam bukunya yang berjudul PR Strategy, menyatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan, dan yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. 50 Pengertian strategi juga dibahas dalam buku “Ilmu Komunikasi” milik Onong Uchjana Effendy yaitu suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, malainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 51 Jadi menurut peneliti strategi itu adalah Rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk mem astikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaa n yang tepat oleh sebuah organisasi atau perusahaan guna mencapai suatu tujuan. Strategi untuk suatu perusahaan ialah rencana jangka panjang.
50
Ruslan, Rosady. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal 106 51 Onong Ucahyana Effendi, Ilmu Komunikasi, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005, hal 32
37
2.5.2 Strategi komunikasi Pengertian dari strategi komunikasi hampir sama dengan pengertian strategi itu sendiri,
yaitu
merupakan
dengan manajemen komunikasi
paduan untuk
perencanaan mencapai
komunikasi
suatu
tujuan
yang telah ditetapkan. 52 Strategi
komunikasi
operasionalnya secara
harus
praktis
pendekatan yang dilakukan bisa
harus
mampu dilakukan,
berbeda
menunjukkan dalam
sewaktu-waktu
arti
bagaimana kata
bergantung
bahwa pada
situasi dan kondisi yang ada. Peneliti dapat menyimpulkan, bahwa strategi komunikasi memiliki pengertian suatu
kesatuan
rencana
komunikasi
dalam
mencapai
suatu
tujuan.
2.5.3 Strategi Komunikasi Politik
Melalui penjelasan mengenai langkah-langkah strategi komunikasi seperti yang telah didefinisikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik dapat berarti paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan diterapkan dengan pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain.
Menurut Anwar Arifin ada 3 langkah dalam membentuk Strategi Komunikasi Politik, yaitu:
52
Ibid, hal. 32
38
1. Ketokohan dan kelembagaan Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, artinya dengan ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi. Selain itu diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat. Pada hakekatnya suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tergantung tindakan yang akan diambil guna mencapai tujuan politik masa depan. Justru itu merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan yang tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan. 2. Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik, yaitu menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara menggelar dan menyusun pesan yang homofili ke khalayak. Hal itu diperlukan agar komunikasi politik dapat melakukan empati. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak dan norma-norma dalam kelompok itu berada. 3. Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik, yaitu membangun konsensus baik antara politikus dalam satu partai politik maupun antara politikus dengan partai yang
39
berbeda. Hal itu pula umumnya terjadi baik dalam rapat dan persidangan maupun dalam lobi, dengan mengunakan model komunikasi interaktif sesuai dengan paradigma interaksional 53 . Dalam paradigma interaksional tersebut, semua pihak yang berkomunikasi atau berinteraksi memiliki posisi yang sama dan sederajat, sehingga tercipta suasana yang bersifat dialogis. Komunikasi interaksional dikenal sebagai komunikasi paling manusiawi, karena semua pihak diangkat derajatnya ke posisi mulia.
2.6
Citra
2.6.1 Pengertian Citra Menurut Bill Canton dalam Sukatandel (1990) mengatakan bahwa citra adalah: ”The impression, the feeling, the conception which the public has of a company; a concioussly created impression of an object, person or organization” 54
Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Dari ungkapan tersebut, citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Istilah lain adalah favorable Opinion.
53
Anwar Arifin, Pencitraan dalam politik (Strategi pemenangan pemilu dalam partai politik),Jakarta:Pustaka Indonesia,2006,hal. 53-101 54 Skutandel, Arko K.,Public Relations Perusahaan. (diktat). Bandung : Fikom Unpad
40
2.6.2 Citra Politik
Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik. Citra politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, konflik, dan konsensus yang memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas publik sebenarnya. Citra politik tersusun melalui presepsi yang bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. 55
Dan Nimmo menjelaskan bahwa citra seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan dan kesucian subjektif akan memberi kepuasan baginya, dan memiliki paling sedikit tiga kegunaan 56 :
1. memberi pemahaman tentang peristiwa politik tertentu 2. kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik 3. citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan diri dengan orang lain
Dan Nimmo mengatakan citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengindetifikasian peristiwa, gagasan, tujuan atau
55
Arifin Anwar,op.cit, hal 2
56
Dan Nimmo, Komunikasi Politik ( Khalayak dan Efek) terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000,hal. 6-7
41
pemimpin politik. Citra politik juga membantu bagi seseorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu itu hadir sebagaimana tampaknya tantang prefensi politik. Citra politik akan menjadi perhatian penting jika seseorang menganggap, bahwa dalam memenuhi kebutuhan fisik,sosial dan psikologis hanya dapat diatasi dan dilakukan oleh negara. Orang bertukar citra politik melalui komunikasi politk sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencari kosensus dalam upaya manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasarnya 57 .
Citra politik berkaitan juga dengan sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup beberapa hal yaitu 58 :
1. Seluruh pengetauan politik seseorang (kognitif), baik benar maupun keliru 2. Semua prefensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik menarik 3. Semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu. Justru citra politik selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang.
57
Ibid, hal. 7
58
Ibid,hal. 3-4
42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat 59 . Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta porses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode deskiptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standarstandar, sehingga penelitian deskiptif ini disebut juga survei normatif. Dan metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Perspektif waktu yang dijangkau delam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.
59
Dalam Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003,hal. 54
43
3.2
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan langkah-langkah yang
dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. 60 Sejalan dengan definisi tersebut diatas Kirk dan Miller (dalam Maleong) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya 61 .
Studi kasus atapun penelitian kasus (case study), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan keseluruhan personalitas 62 .
Hasil dari penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup segmen atau bagian tertentu, ataupun meliputi keseluruhan dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu, atau lebih meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena. Studi kasus lebih menekankan mengaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit sample yang kecil, berbeda
60
Maleong, Lexy P. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002,hal. 3 61 Ibid, hal. 4 62 Dalam Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003,hal. 57
44
dengan survei dimana variabel yang dievaluasi lebih sedikit namun membutuhkan unit sample yang relatif besar. 63 Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan kasus yang memerlukan penggunaan pengamatan dan bukan menggunakan model pengangkaan; metode ini akan mendapatkan suatu data secara deskriptif berupa kata-kata; beberapa perilaku yang diamati dan didapatkan secara utuh; lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan; peneliti dapat menggali data lebih dalam dengan keikutsertaan peneliti terhadap berbagai kegiatan yang diadakan oleh organisasi
yang diteliti dan dapat
menguraikannya kembali dengan kata-kata sesuai dengan apa yang didapat secara terperinci; dan yang terahir adalah adanya kedekatan hubungan antara peneliti dan responden sehingga akan menghasilkan suatu data yang mendalam.
3.3 Definisi Konsep 1. Strategi Komunikasi Politik Strategi
komunikasi
komunikasi dengan
politik
dapat
berarti
paduan
perencanaan
manajemen komunikasi untuk mencapai suatu
tujuan yang telah ditetapkan diterapkan dengan pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. 2. Badan Pemenangan Pemilu Badan Pemenangan Pemilu adalah salah satu dari 8 Badan/Lembaga dalam Partai Hanura yang menjalankan fungsi fungsi komunikasi politik guna membentuk politik pencitraan dalam rangka memenangkan Pemilu
63
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003,hal. 57
45
Partai Hanura. Badan Pemenangan pemilu (Bapilu) disuperivisi oleh Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu di setiap tingkatan. 4. Citra Politik Suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, autoritas, konflik, dan kosensus) yang memiliki makna. 5. Partai Politik Kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang
sama, yaitu memperoleh dukungan rakyat untuk
mengendalikan kekuasaan dan melaksanakan kebijakan mereka
3.4. Fokus Penelitian Fokus penelitian berisi tahapan-tahapan dalam strategi komunikasi politik yang berkaitan dengan judul ”Strategi Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Untuk Membentuk Citra Positif Partai” berupa kegiatan seperti: 1.
Merawat ketokohan dan kelembagaan Merawat ketokohan difokuskan kepada strategi pencitraan positif Ketua Umum Partai yaitu Jend. (Purn) Wiranto, sedangkan merawat kelembagaan difokuskan pada menjaga eksistensi Partai Hanura.
2.
Menciptakan kebersamaan Menciptakan kebersamaan difokuskan pada konsep programprogram umum yang dilakukan partai untuk menciptakan pencitraan positif kepada masyarakat.
46
3.
Membangun konsensus Difokuskan kepada cara partai untuk membina hubungan baik antar politikus antar partai dan membuka koalisi dengan partai lain untuk bergabung dengan Hanura
3.5
Teknik Pengumpulan Data 1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan komunikator dan komunikan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Data primer ini berupa antara lain: a. Pengamatan/Observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. b. Wawancara mendalam (in-depth interviews) Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian. 64 2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya
64
Chaedar Alwasila, Pokoknya Kualitatif,Bandung: Pustaka Jaya, 2002, hal. 154-156
47
dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 1999:99-100). Data sekunder tersebut antara lain berupa: a. Struktur Organisasi Hanura b. Struktur organisasi Badan pemenangan pemilu c. Struktur dan Fungsi Bagaian Pemenangan Pemilu d. Buku saku Hanura e. Grand Strategy Hanura 3.6 Key Informan Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukaninforman sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informan pertimbangannya adalah: 1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka yang menjadi informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasi masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis. 2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 5 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat. 3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga mendapatkan informasi yang valid. Kelima orang tersebut merupakan orang-orang
48
yang sangat memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah sebagai berikut: 1. A. Rahman (Ketua Departemen Pemenangan Pemilu) 2. Soleh Husein (Wakil Sekretaris Jendral Bapilu) 3. Shandi & Ahmad Jauhari (Ketua Media Center Partai Hanura) 4. David Cholik (Kader Partai Hanura)
3.7 Teknik Analisis Data Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pengumpulan informasi. Melalui wawancara, maupun observasi langsung. 2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. 4. Tahap akhir. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang diajukan kepada informan semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimanapun pendapat banyak orang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya. Semakin banyak informasi, maka
49
diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan lebih akurat. 65
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan / keajegan pengamatan, dan triangulasi
1. Perpanjangan Keikutsertaan Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini menentukan dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti sekaligus sebagai instrumen tinggal dilapangan penelitian sampai dengan tingkat kejenuhan dalam memperoleh data dan mendapatkan data sebanyak mungkin. 2. Ketekunan / keajegan Pengamatan Peneliti dalam keajegan ini mencari konsistensi dari intepretasi dengan berbagai cara yang
berkaitan dengan proses dalam menganalis yang
konstan. Sedangkan dalam ketekunan pengamatan, peneliti berusaha menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci 3. Triangulasi Dalam triagulasi ini peneliti memanfaatkan sesuatu yang lain guna memeriksa keabsahan data. Cara yang digunakan yaitu dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain 66 . Triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber, disini peneliti melakukan
65
Miles, M.B dan Huberman, A.m, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992, hal 18
66
Ibid, hal. 330
50
perbandingan dan mengecek kembali derajad kepercayaan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua adalah dengan melakukan perbandingan terhadap apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, ketiga adalah dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang telah diperoleh. 67
67
Maleong, Lexy P. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002,hal. 327332
51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
4.1 Gambaran Umum Organisasi
4.1.1 Sejarah Pendirian Partai Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.
Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.
1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945. 2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa. 3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa. 4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan
52
bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa. 5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita. 6. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia. 7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik. 8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.
Komposisi dewan pendiri Partai HANURA di antaranya adalah: Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin,
53
Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan lain-lain.
4.1.2
Mengapa Partai HANURA Harus Didirikan?
Partai Hanura harus didirikan untuk:
1. Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa. 2. Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang saat ini tidak jelas arahnya. 3. Merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan. 4. Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan bangsa. 5. Merespons persoalan bangsa yang terlalu kompleks dibutuhkan solusi strategis, yaitu berpolitik dengan hati nurani untuk memperjuangkan kebenaran. 6. Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan.
54
4.1.3 Apa yang dimaksud dengan Hati Nurani
1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain, Sinar Harapan, 2001) kata 'hati nurani' diartikan perasaan yang dalam, batin. 2. Islam mengenal kata bashirah untuk menyebut hati nurani, yang berarti pandangan mata batin. Sesungguhnya, di dalam hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati (bashirah). (QS. Ali Imran: 13) Bashirah selalu konsisten kepada kebenaran dan kejujuran. 3. Dokumen Konsili Vatikan II, GS 16 mencatat, hati nurani merupakan petunjuk dan keputusan akhir dalam interaksinya dengan akal budi 4. manusia dalam berhadapan dengan dirinya, orang lain, dan Tuhannya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan-Nya menggema dalam batinnya. 5. Dalam Perjanjian Baru, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kol 3:23) Di samping taat kepada hukum Allah, manusia juga perlu harmonisasi dalam hati nurani. 6. Etika
Kebuddhaan
adalah
etika
nurani.
Melaksanakan
Etika
Kebuddhaan artinya membangun kebiasaan untuk berhati nurani. 7. Pemujaan Sang Hyang Atma sebagai Batara Hyang Guru dalam agama Hindu adalah pemujaan Guru yang ada dalam diri. Suara Sang Hyang Atma itu tiada lain adalah suara hati nurani. Orang yang gelap hati nuraninya cenderung berbuat yang makin menutup sinar suci Tuhan.
55
8. Di dalam kitab Su Si agama Kong Hu Cu mengatakan, berbuat sesuai dengan Hati Nurani itulah Tao, sedangkan bimbingan untuk hidup menempuh jalan sesuai hati nurani itulah agama. Manusia yang tidak mengenal hati nuraninya maka ia tidak mengenal Tuhan. 9. Secara sederhana, hati nurani adalah pusat kebenaran sejati. Pada akhirnya, hati nurani adalah solusi dari merosotnya akhlak dan moral bangsa Indonesia. Hati nurani sangat penting untuk mengedepankan kembali kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang bermasalah.
4.1.4 Lambang Partai dan Penjelasannya
1. Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menembus warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam. 2. Arti warna pada lambang: Lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam dan coklat tanah. a. Warna putih bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat.
56
b. Warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan. c. Warna coklat tanah bermakna kearifan dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. d. Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan. 3. Arti simbol pada lambang: a. Anak panah bersudut lima melambangkan cita-cita yang akan dicapai berlandaskan Pancasila. b. Tulisan HANURA di tengah anak panah melambangkan derap langkah perjuangan Partai yang selalu bergerak maju mengemban amanah hati nurani rakyat. c. Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang bermakna komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI 4. Arti lambang secara keseluruhan adalah Partai HANURA sebagai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57
4.1.5 Azas, Ciri, dan Nilai Dasar Perjuangan Partai Hanura
1. Ketakwaan; dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemandirian; pribadi yang bermartabat dengan mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing. 3. Kebersamaan; selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. 4. Kerakyatan; peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat serta konsisten dalam memperjuangkannya. 5. Kesederhanaan; selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.
4.1.6 Visi Partai Hanura 1. Kemandirian Bangsa Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara. 2. Kesejahteraan Rakyat Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin
58
bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.
4.1.7 Misi Partai Hanura 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani. 3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluasluasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. 5. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. 6. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
59
7. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.1.8 Tugas Pokok Partai Hanura
1. Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. 2. Melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaya taktis dan strategis untuk memenangkan perebutan hati rakyat, pemilu legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. 3. Untuk melaksanakan misi partai dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
4.1.9 Mengapa Partai Hanura disebut Partai Organik
1. Kebalikan partai organik adalah partai mesin, yaitu partai yang hanya bergerak kalau ada instruksi dan pasokan bahan bakar dari pusat. Partai semacam ini bukan partai perjuangan, bukan partai pengabdian. Fondasinya rapuh, semangatnya diukur dari fulus semata. 2. Partai organik adalah seperti jamur yang tumbuh di mana saja dalam keadaan bagaimana pun juga, mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan lingkungannya.
60
3. Pusat partai telah menyediakan dukungan awal dan bibit unggul yang dipercaya rakyat akan membantu kesejahteraan, selanjutnya ditanam, dirawat, dan dipanen oleh para pengurus partai di seluruh daerah. 4. Pusat partai tetap menyiapkan berbagai sarana dan cadangan yang cukup untuk menghadapi kondisi yang tak terduga, terutama menghadapi event penting. 5. Partai HANURA bukan mesin politik maka ia akan terus bergerak dan tumbuh, tanpa harus menunggu petunjuk serta dukungan dari pusat.
4.1.10 NKRI, Pancasila, dan UUD 1945
1. NKRI, Pancasila, serta UUD 1945 adalah kesepakatan kolektif bangsa yang harus dipertahankan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 2. Apabila ada niat melakukan penyempurnaan UUD 1945 harus melalui kesepakatan kolektif bangsa dengan dibangun terlebih dahulu grand design yang komprehensif melalui uji sahih/uji publik yang kredibel. 3. Penyempurnaan UUD 1945 bukan diserahkan semata-mata kepada kaum politisi, tetapi dilakukan bersama-sama dengan para arsitek konstitusi yang benar-benar ahli di bidangnya. 4. Dalam catatan sejarah bangsa, mengutak-atik NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa dan bukan menghasilkan kebaikan
.
61
4.1.11 Struktur Organisasi Partai Hanura
1. Tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, bahkan sampai RT/RW. 2. Kepengurusan tingkat pusat terdiri dari Dewan Penasehat, Majelis Pakar, Dewan Pimpinan Pusat dan Organisasi Sayap. 3. Para pengurus dipilih dari tokoh/kader partai yang memiliki komitmen terhadap perjuangan partai. 4. Bagi para pengurus yang mengingkari komitmennya akan terusmenerus dilakukan penggantian.
4.1.12 Motto 'Saatnya Hati Nurani Bicara'
1. Reformasi memang telah memberikan kebebasan, namun harus dibayar mahal dengan hilangnya rasa persaudaraan sebagai bangsa, dan digantikan perasaan yang penuh kebencian, dendam, curiga, saling hujat, bertengkar satu dengan yang lain, bahkan terkadang saling menyerang antar anak bangsa. 2. Keterpurukan ini tidak lain adalah buah dari nafsu yang tidak terbendung, yang tidak dapat dikendalikan. 3. Lawan dari nafsu (dalam Islam disebut nafsu zulmani) adalah kekuatan hati nurani. 4. Saatnya semua elemen bangsa diajak kembali menggunakan hati nuraninya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
62
5. Jika hati nurani mulai bicara maka sesama anak bangsa akan saling asih, asah, dan asuh, dan pada akhirnya akan terbangun suasana yang tertib, aman, dan sejahtera.
4.1.13 'Bekerja untuk Keunggulan Bangsa'
Artinya seluruh kader Partai Hanura:
1. Sadar akan pentingnya membangun bangsa yang berkualitas untuk berkompetisi di pentas global. 2. Sanggup bekerja keras demi kemajuan bangsa. 3. Berjuang melahirkan sumber daya manusia yang unggul. 4. Meneguhkan kembali komitmen mengolah semua potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan seluruh bangsa.
4.2 Badan Pemenangan Pemilu
4.2.1 Pengertian Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu)
Badan Pemenangan pemilu (Bapilu) adalah badan yang menangani fungsifungsi
pemenangan
yang
mencakup
kegiatan
analisa,
perencanaan,
pengkoordinasian dan pemantauan terhadap keseluruhan proses pencapaian targettarget politik partai. Bapilu tingkat pusat menyelengarakan kegiatan koordinatif tingkat nasional dalam rangka mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan targettarget politik partai secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapilu disupervisi oleh ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) disetiap
tingkat
kepengurusan partai. Ketua Bapilu dijabat secara exoficio Ketua Bidang
63
Pemenangan Pemilu di setiap tingkatan kepengurusan partai, dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum partai.
4.2.2 Tugas Pokok Bapilu
Menurut Program Umum Hanura, agar kemenangan Partai Hanura dapat terwujud maka perlu dilakukan usaha-usaha antara lain sebagai berikut :
1. Pemenuhan syarat-syarat untuk lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM
2. Pemenuhan syarat-syarat untuk lolos verifikasi sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daera (KPUD)
3. Perekrutan keanggotaan partai minimal 50000 anggota untuk setiap DPC di Pulau Jawa dan minimal 25000 anggota untuk setiap DPC di luar Jawa yang bersifat perseorangan dan stelsel aktif
4. Pembentukan Bapilu Provinsi dan Bapilu Kabupaten/Kota
5. Perumusan strategi Pemenangan Pemilu
6. In house training tentang tugas dan tanggung jawab Bapilu
7. Penciptaan situasi dan kondisi guna menarik simpati masyarakat agar memperikan suaranya pada partai hanura
8. Perumusan strategi kampanye pemenangan pemilu
64
9. Bekerja sama dengan Badiklat dalam penataran juru kampanye tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat cabang dan saksi-saksi perhitungan suara
10. Peningkatan kerjasama segenap kekuatan pendukung Partai Hanura
11. Pengalanggan dan pendayagunaan pemuka-pemuka masyarakat guna mendukung Partai Hanura pada pemilu 2009
12. Pengalangan dan membina generasi muda dan perempuan sedini mungkin
13. Penyiapan
logistik
dan
atribut
untuk
pemilu
legislatif
dan
presiden/wakil presiden.
4.3 Hasil Penelitian
Bab ini merupakan isi dari uraian peneliti tentang hasil penelitian yang telah didapat. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan dari Bulan Juni-Agustus dan wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan. Nara sumber dipilih berdasarkan jabatan dan hubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti.
4.3.1. Fungsi Public Relations dalam Partai Politik Hanura Masih berhubungan dengan komunikasi politik, jika kita lihat fungsi public relations dalam partai politik, idealnya adalah kegiatan public relations tidak hanya difokuskan pada kegiatan publikasi apa yang menjadi keputusan strategis
65
bidang lain, namun humas merupakan fungsi manajemen yang juga berperan mengkomunikasikan pesan-pesan parpol kepada publiknya. Public Relations pada partai politik tidak dapat disamakan kegiatan retorika dan propaganda karena kegiatan public relations menitik beratkan pada komunikasi dua arah antara pimpinan dengan anggota partai (internal) dan pimpinan dengan masyarakat eksternal (stakeholder) sehingga tercipta komunikasi yang harmonis. Pada Partai Hanura, bagian yang melakukan aktivitas public relations dalam rangka pencitraan politik adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu). Bapilu berperan dalam pembentukan strategi dan kebijakan-kebijakan partai, khususnya untuk mewujudkan target organisasi yaitu pemenangan Pemilu 2009. Posisinya yang strategis dalam struktur organisasi yaitu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan partai
memungkinkan untuk ikut andil dalam kegiatan tingkat
”manajemen”, yaitu : memberikan masukan-masukan mengenai strategi dan kebijakan-kebijakan partai yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan partai di setiap tingkatan kepengurusan partai tentang strategi pemenangan berdasarkan perkiraan perolehan suara partai pada setiap penyelengaraan event politik. Esensi dari kegiatan yang dilakukan Bapilu ini adalah bagaimana membuat strategi komunikasi politik yang dapat menciptakan dan memelihara cita positif agar dapat memperoleh dukungan dan opini publik yang menguntungkan dalam rangka memenangkan pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah/wakil.
66
Untuk menjalankan aktifitas public relations, Bapilu tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan bagian lain dalam mengoprasionalisasikan segala kebijakan dan strategi yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui starategi komunikasi politik yang dilakukan badan pemenangan pemilu dalam rangka pencitraan positif partai politik.
4.3.2 Strategi komunikasi politik Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura dalam Rangka Pencitraan Positif Partai
1. Merawat Ketokohan dan kelembagganan Strategi komunikasi yang diterapkan pertama oleh Partai Hanura ialah memantapkan ketokohan dan Kelembagaan. Partai Hanura yakin dengan tokoh yang akan dimajukan oleh Partai Hanura yaitu Wiranto, selaku Ketua Umum yang dapat merebut hati rakyat. Dalam hal ketokohan, nama Wiranto tidak diragukan lagi. Wiranto pernah terpilih menjadi Capers pada pemilu 2004 dari partai terdahulu yang pernah mengusungnya yaitu Golkar. Wiranto juga telah memiliki beberapa pengalaman politik dari tiga orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde pasca orde baru. ”Kami yakin karena kami memiliki ketua umum yang layak jual karena pengalamannya, dan jam terbangnya yang sudah tinggi”. 68 Dalam komunikasi politik, pencitraan tokoh dalam suatu partai menjadi sangat penting. Kebanyakan orang melihat siapa (tokoh politiknya) daripada apa (pesan
68
Wawancara dengan Saleh Husein , Sekjen Bapilu, 11 Juli 2008
67
politik) yang akan disampaikan. Oleh karena itu Bapilu melakukan strategi untuk membentuk kharisma dari Wiranto agar dapat dikenal dan dipercaya oleh rakyat. “Langkah pertama dalam membentuk ketokohan adalah merencanakan strategi sosialisasi nama, Ketua Umum partai (Pa Wiranto) ke seluruh wilayah Indonesia” 69 Strategi sosialisasi yang pertama dilakukan ialah memperkenalkan tokoh kepada lingkungan internal partai yaitu kader-kadernya dengan cara selalu hadir pada acara pelantikan kader, dan acara internal-internal partai baik yang diadakan di dalam dan di luar kota. Setelah lingkungan internal dimantapkan akan pengenalan tokoh ini, Wiranto di terjunkan langsung dalam setiap kegiatan sosialisasi partai. ”Kampanye kita memang berbeda dari kampanye partai lain, kalau partai lain mungkin rela menghabiskan dana besar-besaran demi iklan di media massa, namun kampanye yang diadakan oleh Hanura yaitu dengan mengusulkan untuk menghadirkan tokoh (Wiranto) langsung ke tempat, oleh karena itu rakyat bisa mengenal dan menilai sendiri siapa calonnya bukan sekedar dari iklan dan media masa” 70 ”Tujuan dari konsep strategi komunikasi untuk pencitraan tokoh adalah nama ketua umum betul betul memasyarakat sehingga mendapat legitimasi atau pengakuan dari masyarakat bahwa ketua umum kita adalah orang yang cakap, mampu, punya visi dan misi, program untuk membangun bangsa” 71 Setelah membangun kepercayaan masyarakat melalui tokoh partai, partai politik langkah kedua yang dilakukan Partai Hanura ialah memantapkan kelembagaan. Jika didukung oleh lembaga dengan manjemen yang terstruktur dan kuat, otomatis citra tokoh akan meningkat pula. Langkah pertama untuk memantapkan kelembagan adalah menjaga semua unsur-unsur partai yang ada di Hanura agar dari tingkat yang paling tinggi sampai para kader tidak tercerai berai. 69
Wawancara dengan A. Rahman, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu, 19 Juli 2008 Ibid 71 Ibid 70
68
Untuk membangun partai yang kuat, Partai Hanura memiliki orang-orang yang berpengalaman ”Mengangkat orang-orang yang memiliki jam terbang yang bagus mengenai birokrat, supaya mereka bisa membuat dan penerapkan pola-pola strategi komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam partai, dilatih untuk tidak menjadi ”kepiting”,menjepit/menjatuhkan orang yang lebih baik dari kita (iri hati), dan memiliki ketua umum yang tegas, dan memiliki jiwa kepimpinan yang baik” 72
Setelah memiliki pendiri partai yang dianggap kompeten dan berpengalaman, barulah partai menarik para kader dari seluruh wilayah. Salah satu tugas dari Badan Pemenangan Pemilu dimana Bapilu terlibat di dalamnya adalah perekrutan keanggotaan partai minimal 50000 anggota untuk setiap DPC di Pulau Jawa dan minimal 25000 anggota untuk di setiap DPC luar jawa yang bersifat perseorangan aktif. ”Untuk menjadi kader biasanya disosialisasikan dari mulut kemulut dari hubungan terkecil dimulai dari hubunga terkeci yaitu keluarga dan pertemanan” 73
Strategi penarikan kader dengan membentuk organisasi sayap Hanura seperti Pemuda Hanura, Gema Hanura, dan perempuan Hanura, yang kegiatannya difokuskan kepada kaderisasi. Secara umum orientasi kegiatan didasarkan pada 2 (dua) aspek, pertama aspek kegiatan dibidang kepemudaan partai yang meliputi :Organisasi, Kaderisasi, Penggalangan Massa dan Pemilih Pemula (Galihmula) dan yang kedua meliputi kegiatan yang menyentuh langsung pokok permasalahan dimasyarakat, antara lain bidang Pendidikan Politik, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Sosial, Hukum, Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan 72 73
Wawancara dengan Soleh Husein, Sekjen Bapilu, 11 Juli 2008 Ibid
69
dan Seni Budaya serta Olah raga yang di harapkan dapat bersinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Untuk menghindari perepecahan antara petinggi partai dan kaderkader yang ada di dalam partai, perlu diadakan program-program sepeti pembinaan TOT, mengadakan gerak jalan bersama, serta acara-acara lain yang dapat memupuk kekompakan antar partai sehungga menghindari perpecahan. ” Kami membuat program-program yang bertujuan untuk melatih para elemen untuk tidak pecah, bukan pelatihan yang bersifat teknikal saja tentang pemenangan Pemilu, namun pelatihan yang dapat membina moral semua komponen partai untuk tidak menjadi ”kepiting”,menjepit/menjatuhkan orang yang lebih baik dari kita (iri hati), dan memiliki ketua umum yang tegas, dan memiliki jiwa kepemimnpinan yang baik” 74
”Hanura berupaya keras untuk meyatukan semua unsur anggota pengurus, kader di semua level melalui visi dan misi program dan Bapilu membuat konsep tentang keterlibatan kader dalam melakukan rapat koordinasi nasional, pendidikan kader (TOT) yg bekerjasama dengan Badan Pelatihan kemudian melakukan pendekatan, lobi politik, yang intensif mengusulkan pada pimpinan mengenai kader/kepengurusan yang bermasalah, pada awal memiliki kemampuan, membentuk pengurus kemudian sampai ketingkat desa tapi jika kenyataannya tidak terlaksana karena orang yang ditunjuk tidak mampu,kita harus membicarakan dengan pimpinan dan pengurus agar dia memberi kesempatan kepada yg lebih mampu dengan tetap memberi posisi yang sesuai dengan kemampuannya,jadi tidak langsung dikeluarkan. Contoh: Ketua Media Center tadinya bendahara DPD DKI Jakarta, dilobi, dinegosiasi sehingga kedua belah pihak sama-sama setuju menempati kedua belah pihak demi kebesaran partai” 75
74 75
Ibid Wawancara dengan A. Rahman, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu, 19 Juli 2008
70
2. Menciptakan Kebersamaan Setelah merawat ketokohan dan kelembagaan strategi komunikasi kedua yang dilakukan oleh Bapilu untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayaknya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui siapa target konstituennya dan berusaha memahami kebutuhannya. Partai Hanura adalah partai yang berlandaskan nasionalis agamais, terbuka untuk umum, tidak menspesifikan golongan tertentu seperti agama, ras dan gender. ”Partai Hanura ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, baik muda dan tua, wanita dan peremupuan, semua masyarakat indonesia, nasionalis religius, semua orang yang nasionalis yang merasa memiliki bangsa ini dan memiliki agama” 76 Partai Hanura menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralis yang terdiri dari berbagai macam keyakinan dan ideologi, termasuk agama dan tradisi. Partai Hanura berusaha memenuhi kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan menjadi khalayak politik yang dituju. Faktor lain yang dipahami adalah pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma dalam kelompok dalam masyarakat yang ada, serta dimana kelompok itu berada. Oleh karena itu stategi yang dikonsep oleh Bapilu adalah menarik anggota kelompok masyarakat untuk bergabung dalam Hanura dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, Hanura menyambangi pesantren-pesantren, klub skuter, persatuan pemulung Hanura, persatuan tukang Becak Hanura, Pedagang Bakso Hanura, dan lain-lain, yang semuanya tergabung dalam organisasi otonom Hanura. Organisasi otonom adalah organisasi di luar kepengurusan/sturuktur Hanura namun berisikan sekelompok orang-orang pendukung dan didukung oleh Hanura. 76
Wawancara dengan Soleh Husein, Sekjen Bapilu, 11 Juli 2008
71
”Membuat peta tentang ideologi, agama, budaya dan adat istiadat, Bapilu menyusun peta politik daerah seluruh pemilihan yang berkaitan dengan jumlah penduduk, agama, budaya , etnis, pekerjaan, penghasilan, sehingga para caleg yang turun itu punya data sehingga program yang dibawa oleh para caleg itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di suatu wilayah” 77
Penyusunan peta politik tersebut bertujuan untuk mengenal masing-masing masyarakat di wilayah yang berbeda. Sehingga strategi komunikasi dapat diterapkan sesuai dengan kondisi atau isu-isu yang terjadi di setiap daerah. Oprasionalisasi dari strategi ini dilakukan oleh setiap DPD yang ada di masingmasing propinsi Contoh : di Kalimantan partai membangun rumah jompo, pesanteren, di Irian partai mendatangi persatuan gereja. Membuat tim gerak cepat, yang menolong korban bencana yg terjadi di daerah tertentu, dengan menyediakan pengobatan gratis. Mengadakan bakti sosial yang disesuaikan dengan daerah yang dituju.. Sebagai partai organik, DPD dapat berjalan sendiri untuk membangun daerahnya, tanpa harus selalu tergantung dari pusat. Dalam setiap kampanye, Bapilu juga menyusun pesan-pesan persuasif yang dapat diterima oleh rakyat yang majemuk. Langkah utama yang diperhatikan adalah menetukan tema dan kondisi khalayak. Misal : kunjungan Wiranto ke Tegal untuk membaur bersama salah satu keluarga miskin. Mengunjungi Perkampingan nelayan pada saat Harkitnas, Merayakan ulang tahun bersama anak-anak
miskin
di
Kupang.
Tema
yang
diangkat
pada
setiap
sosialisasi/kampanye dari partai Hanura ialah kemisikinan. Oleh karenanya tiap kampanye selalu disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Agar isi pesan yang
77
Ibid
72
disampaikan dapat diterima oleh khalayak yang dituju. Oleh karenanya Partai Hanura yakin dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. ”Merencanakan program-program yang berbeda dari partai yang lain,program pengentasan kemiskinan yang berbeda dengan partai yg lain, sehingga mereka memiliki hasrat untuk memilih partai hanura, karena mereka yakin partai hanura memiliki visi, misi, program yang membumi yang berorientasi pada rakyat. Dengan demikian hanura berharap mereka membuat keputusan untuk memilih Hanura dalam pemilu dan keputusan itu tidak hanya sebagian kecil tapi juga menarik perhatian, minat partisipasi semua masyarakat yang memiliki hak pilih untuk untuk memilih hanura. Target 3 besar, dan nomor satu” 78 Metode yang dilakukan untuk
pertama kali yang dilakukan sebgai
oprasionalisasi dari pesan-pesan persuasif yang telah disusun adalah : ”melalui seminar, simposium, untuk menjaring ide, gagasan, pemikiran, dari para ahli di semua bidang; mengenal pengaruh kelompok terhadap individu (c.o: merekrut kelompok tertentu), empaty, komunikator menempatkan diri pada komunikan, tukang beca, tukang bakso, melakukan dialog ilmiah melaui seminar , talk show memberikan informasi berupa data-data dan fakta-fakta yang akurat, sehingga komunikan dapat menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan iklan , menginventarisasi isu-isu kemiskinan, korupsi, yg negatif yang merugikan rakyat untuk dicarikan solusinya; mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar, aksi bakti sosial, menyusun konsep-konsep pemenangan persuasif” 79
Untuk mengkomunikasian pesan-pesan politik pada khalayaknya, kemampuan memilih media yang tepat untuk menyesuaikan kondisi dengan situasi khalayak. Hal ini berhubungan dengan sistem komunikasi politik di Indonesia. Bapilu mengkonsep strategi untuk
memilih seluruh saluran media dalam rangka
pencitraan politiknya. Tujuannya adalah untuk membentuk dan membina pendapat umum, serta mempengaruhi pemberi suara .
78 79
Ibid Ibid
73
”Bapilu membut konsep strategi komunikasi, kemudian bagian lain yang menjalankan oprasionalisasinya, contohnya : strategi pemenangan Pemilu dengan sosialisasi ke media, kemudian media center yang menjalankan dengan publikasi berita dan berhubungan dengan media internet, berhubungan dengan wartawan dari berbagai surat kabar cetak, elektronik. Jadi, pemilihan media kampanye lebih dioprasionaisasikan oleh media center, Bapilu memberi konsepkonsep apa yang harus dipublikasikan” 80
Publikasi dilakukan oleh media center yang mengoprasionalisasikan seluruh konsep-konsep strategti komunikasi politik yang telah dibentuk. Media center mempublikasikan seluruh aktivitas pencitraan politik ke khalayak kususnya yang berhubungan dengan kegiatan DPP dan Ketua Umum Partai dan juga membina hubungan baik dengan wartawan. Kegiatan publikasi tidak hanya dilakukan secara terpusat, melainkan masing-masing DPD secara aktif melakukan publikasi untuk kegiatan2 yang ada di daerahnya masing-masing dan bekerja sama dengan wartawan media setempat ”Sebenarnya yang utama adalah media center mempublikasikan kegiatan partai dari DPP yang ada di Jakarta dan kegiatan yang dilakukan Pak Wiranto, media center sebagai ”back up” aktivitas partai di Pusat. Media center juga memngelola media interaktif, www.hanura.com Masing-masing DPD memiliki Media Centernya sendiri misalnya,melalui website DPD. Karena yang tau perkembangan daerahnya masing-masing adalah DPD, dan sebagai partai organik, yaitu masing-masing daerah harus dapat mengelola partainya (DPD) nya sendiri. Jadi publikasi tidak hanya dilakukan terpusat saja, namun masing-masing daerah (DPD) juga secara aktif melakukan publikasi bagi dearahnya masing-masing dengan bekerja sama dengan media lokal.” 81
Pemilihan media cetak, elektronik, dan interaktif berdasarkan skala nasional, media lokal dan mampu menyaring banyak masyarakat di kota dan di daerah.
80 81
Wawancara dengan Ketua Media Center Hanura, Shandi, 1 Agustus 2008 Wawancara dengan Ketua Pemberiaaan media Center Hanura, Ahmad Djauhari, 1 Agustus 2008
74
3. Membangun Konsensus Strategi terkahir yang dilakukan oleh Bapilu partai Hanura dalam rangka pencitraan politik ialah membangun konsensus. Membangun konsensus berarti menciptakan kesepakatan antara politikus antar partai, dalam membuat suatu kebijakan. Contoh konsensus yang telha berahsi dilakukan ialah dengan bergabungnya 9 partai kecil kedalam Partai Hanura. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Departemen Pemilu Partai Hanura. ” Partai Hanura tidak pernah menutup diri bagi koalisi dengan partai-partai lain. Koalisi partai juga merupakan strategi komunikasi partai Hanura untuk mendapatkan suara atas konstituen dan memenangkan pemilu caleg dan pilpres. Partai Hanura melalui ketua partainya mengadakah silahturahmi dengan partai kecil lain dan mengajak mereka yang mendukung dan serius untuk bergabung Terbukti saat ini ada 9 partai kecil yang tidak lolos Pemilu memutuskan bergabung dalam Partai Hanura. mereka menyatakan bahwa visi dan misi Hanura sesuai dengan ideologi partai mereka, oleh karena itu mereka memutuskan untuk bergabung. Hal ini membuktikan saat ini hanura tengah berusaha untuk membentuk pencitraaan positif tidak hanya kepada masyarakat namun kepada partai politik lainnya” 82
Ketiga strategi tersebut masih terus dilaksanakan Partai Hanura dalam ranga pencitraaan positif partai yang menjadi agenda penting dalam agenda kerja partai yang akan dilaksanakan sebelum dan sesudah pemilu 2009 nanti.
4.3.3 Penjelasan Grand Strategy Partai Hanura Befokus pada perwujudan visi partai, maka partai secara sungguh-sungguh melalui, melalui analisa yang cermat dan cerdas, perlu menyiapkan konsep Grand Strategy Partai Hanura, yang pada dasarnya merupakan strategi partai secara global dan sistematis, yang menjadi acuan segenap kerja politik partai. Maksud
82
Wawancara dengan Ketua Departemen Pemenangan Pemilu, A. Rahman, 18 Juli 2008
75
disusunnya Grand Strategy ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi segenap jajaran partai di seluruh wilayah tanah air dan di luar negeri, utamanya pada pengurus partai, dengan tujuan agar tercipta kesamaan persepsi dalam upaya mewujudkan visi partai secara bertahap. Oleh karena itu seluruh strategi komunikasi politik yang ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu mengacu pada pedoman Grand Strategy ini yang khususnya dalam pencitraan politik yang berfokus
3
langkah,
yaitu:
ketokohan
dan
kelembagaan,
menciptakan
kebersamaan antara politikus dengan rakyat (khalayak), dan membangun konsensus (kesepkatan) baik antara politikus dari partai yang sama maupun berbeda. Tujuan dari 3 langkah politik pencitraan ini adalah memperoleh kemenangan pada Pemilu Calon Legislatif dan Pemilu Calon Presiden tahun 2009. Grand strategy Partai Hanura dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini Gambar 4.1 PARADIGMA PELAKSANAAN TUGAS POKOK PARTAI HANURA 83
83
Grand Strategy Partai Hanura
76
Grand Strategy dibagi menjadi 3 bagian yaitu: Kondisi Input, Proses dan Kondisi Output
4.3.3.1 Kondisi Input Kondisi Input Berupa kondisi bangsa dewasa ini, yang akan diproses menjadi output berupa kondisi bangsa masa depan yang lebih baik, mandiri, dan bermatabat; perlu diidentifikasi masalahnya secara cermat melalui analisa yang akurat, agar dapat dihasilkan solusi pemecahan masalah yang komprehensif integral. Kondisi Input terdiri dari Environmental Input dan Instrumental Input. 1.
Environmental Input meliputi berbagai krisis yang kini tengah melanda di seluruh hampir bangsa-bangsa di dunia, tidak kecuali bangsa Indonesia, telah menimbulkan dampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak yang timbul dapat dicermati melalui kristalisasi berbagai masalah melalui analisis kondisi Ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosisal budaya, pertahanan dan keamanan) baik yang terjadi di tingkat
internasional,
regional
maupun
nasional.
Segenap
permasalahan yang ada telah mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional yang berkepanjanga. 2.
Instrumental Input merupakan kaidah-kaidah filosofi dan hukum yang secara konsisten harus dipegang teguh dalam melaksanakan proses input menjadi output. Instrumental input tersebut adalah :
77
Pancasila, UUD’45, Paket undang-undang Bidang Politik, Wawasan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 4.3.3.2 Proses Proses dalam kotak proses (black box) terdapat tiga segmen utama, yang memegang peranan penting dalam upaya mengubah input menjadi output, yakni : subjek (pelaku), objek (sasaran), dan metode (cara pencapaian sasaran). Untuk mendalami hal tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu siapa subjek yang akna berperan melakukan proses input menjadi output, apa objek yang akan dijadikan sasaran dalam berproses, dan bagaimana metode atau cara yang diterapkan untuk mencapai objek/sasaran tersebut. Ketiga segmen tersebut saling berkaitan erat dalam upaya mencapai sasaran akhir: visi dan misi partai. 1. Subjek Partai Hati Nurani Rakyat sebagai partai baru yang akan berperan sebagai subjek, perlu memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggullan kompetitif yang dimiliki atau sehingga mampu bersaing dan bertanding, utamanya dengan partai-partai politik lain yang lebih besar dan lebih dulu sukses, untuk memenangkan perebutan hati rakyat (to win the heart and mind of people), yaitu : a. Ketua Partai b. Nama dan Ciri Partai Nama partai mudah diingat, menunjukan komitmen partai yang jelas dan kuat untuk benar-benar peduli terhadap rakyat,secara
78
filosofi dan reformatif memiliki nuansa sangat dalam merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat dewasa ini. Seperti yang dinyatakan oleh Sekjen Bapilu, Bpk. Saleh Husein, ciri partai yang ditonjolkan Hanura lebih bersifat nasionalis religius, yakni terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial,dan gender. c. Tokoh/figur panutan partai Selain itu partai memiliki sejumlah tokoh/figur yang menjadi panutan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Keberadaan tokoh/figur panutan tersebut sangat signifikan bagi partai Hanura dalam rangka sosialisasi dalam rangka sosialisasi dan menumbuhkankembangkan partai di masyarakat. d. Visi dan Misi Partai Visi partai yang fokus dan jelas, menyentuh kepentingan dan kebutuhan dan masyarakat luas dan misi partai bersifat tegas guna menjawab tantangan dan hambatan yang selama ini telah merusak dan menghambat kemajuan bangsa. e. Program Umum partai Program Umum, program umum partai merupakan jabaran tugas pokok partai yang aplicable, meyeluruh, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pelaksanaannya berupa berbagai kegiatan sosial kemasyarkatan yang manfaatnya harus dilaksanakan oleh rakyat. Program kerja yang dilakukan oleh Bapilu mengacu pada tugas dan fungsi Bapilu yang tertera pada Program Umum Partai
79
Hanura,
melalui
Surat
Keputusan,
no:677/SKEP-
DPP/HANURA/IV/2007, tanggal 30 April 2007. f. Jaringan Kepengurusan Partai dan Anggota Kader Partai Dengan jaringan kepengurusan yang luas, solid, merakyat, dan tersebar dari pusat sampai jajaran bawah (Anak ranting),mampu dengan cepat menterjemahkan kebijakan dan keputusan politik partai menjadi kerja politik partai. Anggota kader partai yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagai etika partai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memantapkan kelembagaan, selain kader organisasi juga perlu didukung oleh orang-orang memiliki pengalaman yang baik. g. Logistik partai Penyediaan logistik merupakan tanggung jawab dari direktorat logistik yang ada di bawah Bapilu dan bertanggung jawab kepada ketua Bapilu. Logistik partai harus cukup tersedia untuk mendukung kerja politik partai, utamanya saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden. h. Manajemen partai Manajemen Partai Hanura dengan perbagai keunggulan komparatif dan
kompetitif
dikelola
melalui
manajemen
partai
yang
profesional. Orang orang yang diangkat oleh Partai Hanura dalam rangka membangun manajemen ini adalah orang-orang yang telah berpengalaman dan memiliki ”jam terbang tinggi” Memiliki
80
manajemen yang terstruktur juga merupakan strategi untuk merawat kelembagaan.
2. Objek Objek dalam black box berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh Partai Hanura. Berdasarkan Tugas Pokok Partai, sasaran-sasaran tersebut adalah : a. Partai Hanura diakui sebagai partai berstatus badan Hukum b.
Partai Hanura diakui sebagai partai peserta Pemilu
c. Partai Hanura menang pemilu Legislatif d. Partai Hanura menang pemilihan presiden/wakil presiden e. Ketua Umum partai Hanura sebagai penyelenggara Negara/pemerintahan periode 2009-2014 dan periode-periode selanjutnya sampai terwujudnya visi partai 3. Metode Metode dalam black box berupa berbagai upaya taktis dan stategis partai untuk mencapai sasaran-sasaran (objek) sebagaimana tercantum dalam tugas pokok partai. Upaya partai untuk mencapai sasaran tersebut di atas harus terkoordinasi secara baik. a. Partai Hanura diakui sebagai Partai berstatus badan Hukum Tugas Bapilu yang pertama adalah berusaha untuk memenuhi semua persyaratan untuk kelolosan verifikasi Departemen Hukum dan HAM . Tugas ini perupakan titik sentral (center of gravity) yang harus dilakukan oleh Bapilu agar partai dapat melaju atau
81
lolos menjadi partai peserta pemilu 2009. Pada tanggal 4 April 2008 partai Hanura diputuskan lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM. Peneliti menanyakan kepada pihak yang berkenaan dengan verifikasi ini. Agar partai mampu mencapaian sasaran tersebut, maka partai harus lolos persyaratan Verifikasi Departemen Hukum dan HAM. Persyaratan tersebut antara lain menyatakan, bahwa suatu partai politik dinyatakan lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM apabila di tingkat nasional minimal memiliki 60% kepengurusan tingkat propinsi daru sekuruh propinsi yang ada, dan minimal memiliki 50% jumlah kepengurusan tingkat kabupaten /kota dalam setiap propinsi, serta minimal memiliki 25 % kepengurusan tingkat kecamatan dalam setiap kabupaten/kota. Bapilu bertanggung jawab antas
kelengkapan
dokumen
dari
dari
masing-masing
kepengurusan proponsi,kabupaten, dan kecamatan
b.
Partai Hanura diakui sebagai peserta Pemilu Setelah dinyatakan lolos sebagai partai yang berbadan hukum, maka selanjutnya Bapilu harus memenuhi persyaratan verifikasi dari Komisi Pemilihan umum (KPU), yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki 2/3 dari jumlah propinsi, 2/3 jumlah kabpaten/kota di propinsi yang bersangkutan menyertakan sekurang-kurangnya 30% kepengurusan perempuan dalam partai politik dan memiliki anggota sekurang-
82
kurangnya 1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota.
Kelolosan
verifikasi
dapat
dibuktikan
melalui
kelengkapan dokmen (administrasi) dan verifikasi faktual oleh KPU. Strategi
partai
berupaya
memenuhi
persyaratan
verifikasi
Departemen Hukum dan HAM serta KPU, merupakan titik kritis (center of gravity) dalam Grand Strategi partai, dimana Bapilu bertanggungjawab terhadap persiapan verifikasi ini. Bapilu bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh jajaran partai dari DPP sampai bagian terkecil organisasi dan dibantu oleh OKK (Organisasi
Kepengurusan
dan
Kaderisiasi)
dalam
rangka
mengumpulkan kader pada tiap jajaran partai agar memenuhi persyaratan verifikasi ini. Hal ini menjadi sangat penting sebab kegagalan partai untuk memenuhi salah satu persyaratan verfikasi tersebut aka berakibat fatal, yakni partai tidak diakui berstatus sebagai badan hukum, atau partai secara hukum tidak berhak mengikuti pemilu legislatif. Setelah memenuhi verifikasi Departemen Hukum dan HAM serta KPU,
langkah selanjutnya adalah mempersiapkan stretegi
penggalangan dan strategi kampanye untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2009. Sebelum partai melakukan strategi penggalangan dan strategi penggalangan dan strategi kampanye ini, maka partai perlu
83
memahami terlebih dahulu beberapa masalah penting sebagai berikut :
(1) Kelompok strategis Kelompok strategis adalah adalah himpunan masyakarat yang mempunyai ciri-ciri anatomi, struktur pengaruh dan peringkat masalah tertentu. Sebagai himpunan masyarakat tersendiri, kelompok stategis mempunyai makna penting , baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, masing-masing kelompok strategis memiliki kebutuhan dan aspirasi tersendiri dan mampu membentuk opini masyarakat. Dalam aspek kuantitatif, jumlahnya cukup signifikan sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil perolehan suara pada setiap pemilu.
Kemampuan
untuk
memahami
ciri-ciri
setiap
kelompok strategi akan mampu menemukan cara bertindak yang tepat untuk melakukan strategi penggalangan secara efektif.
84
Tabel 4.1 Kelompok-kelompok Strategis 84 NO
Kelompok Strategis
Anatomi
•
1
PEMILIH PEMULA
• • • • •
2
PEMUDA
•
• 3
WANITA
• •
• 4
CENDEKIAWAN
•
•
5
PENDIDIK
• • • • •
6
PENGUSAHA/ PROFESIONAL
• • •
84
Cenderung pada perubahan & pembaharuan Anti kemapanan, emosional & idealis Kurang pengalaman di bidang sosial poltik Anti kemapanan, Emosional & idealis Bermotivasi untuk maju & berkembang
Wanita pekerja & profesio nal menuntut perlakuan yang sama emosional & idealis Kualitas pengaruh dalam penanaman nilai-nilai Emosional & sensitif Mudah terpengaruh terhadap berbagai realitas kehidupan
Terbuka & mandiri dalam pemikiran Mempunyai komitmen terhadap pengembangan demokrasi dan keadilan sosial Memperluas akses pada pengambilan keputusan
Struktur Pengaruh
• •
• • • •
• •
• •
•
•
Membentuk opini publik Relatif masih ditiru Mudah tersentuh karena perlakuan tidak adil Gelisah menghadapi perubahan
•
memelihara hubungan erat dengan eksekutif & birokrat Mandiri Peka terhadap perubahan ekonomi Ada kecenderungan untuk melibatkan diri dalam politik praktis
•
Grand Strategy Partai Hanura
Tersebar pada tokoh yang menjadi idola Tersebar pada unit kegiatan
Peringkat Masalah
•
•
Tersebar pada tokoh yang menjadi idola tersebar pada unit kegiatan
Tersebar diberbagai jaringan sosial Tersebar pada tokoh-tokoh dibidang perlindungan dan hak-hak wanita Tersebar diberbagai ormas/organisasi profesi Tersebar pada berbagai kegiatan intelektual melalui kegiatan penelitian & pengembangan serta kegiatan swadaya masyarakat Tersebar pada kegiatan pengajaran Tesebar pada kegiatan social
Tersebar dalam berbagai asosiasi Tersebar pada organisasi profesi pada kelompokkelompok bisnis
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Biaya sekolah mahal Pendidikan yang berkualitas Fasilitas pendidikan yang lebih baik Kesempatan kerja Lapangan kerja tersebar pada unit kegiatan Kesempatan kerja Beban pungutan
Pengembangan karir wanita Pendidikan anak Harga kebutuhan pokok sehari-hari Pelatihan ketrampilan
Perilaku oknum aparatur Apresiasi thd profesi cendekiawan Izin dalam melakukan kegiatan Beban pungutan perilaku oknum aparatur Gaji terlambat/ pemotongan gaji Pungutan Beban potongan gaji Perilaku oknum apratur Pungutan Sumbangan Beban pungutan Prosedur Perijinan
85
•
7
PEKERJA
• • • •
8
PETANI & NELAYAN
•
•
9
PERS/MEDIA
• • • •
• 10
KEAGAMAAN
•
Peka terhadap masalah perubahan dan jaminan sosial Berani melakukan berbagai protes Memiliki rasa solidaritas yang tinggi
Peka terhubahan di bidang pertanian dan kelautan Khususnya nilai tukar komoditas dan sarana produksi pertanian Mulai berani mengajukan protes terhadap perlakuan birokrasi Kritis terhadap perkembangan situasi, kebijakan & perilaku Oknum apratur Independen dan makin profesional Pengaruh globalisas &i menuntut daya kritis Komunitas keagamaan cukup vokal dalam mengembangkan nilainilai keagamaan dalam pembangunan Cukup sensitive terhadap perubahan politik Mempunyai basis dari kelas atas sampai bawah
• •
• •
Tersebar pada kelompok / organisasi pekerja Tersebar pada tokoh-tokoh yang bergerak di bidang perlindungan dan perjuagan hak-hak perkara Adat, pemimpin informal Pusat-pusat pengaruh baru antara lain kontrak tani, petugas kesehatan, pendidik, dsb
• • • • • •
• •
• •
• •
•
•
Tersebar pada lembaga-lembaga media massa Tersebar pada organisasi profesi pekerja
Para Kiai/ Ulama pesantren Diperkotaan tersebar secara luas pada himpunanhimpunan sosial Struktur pengaruh bidang keagamaan relatif terpisah dengan struktur pengaruh masalah Sosial politk
• •
• • •
Perburuhan / tenaga kerja (jamsostek) Perilaku oknum aparatur Beban pungutan Upah minimum regional Rendahnya nilai tukar produk pertanian Pertanahan (sempitnya lahan.perubahan fungsi lahan) Tersedianya sarana produksi dan distribusi Tata niaga & prosedur pertanian perilaku oknum aparatur Perlindungan terhadap profesi wartawan
Islam : Sarana ibadah & media dakwah Katolik & Protestan : Sarana ibadah & media dakwah Hindu & Buda : tenaga guru agama di daerah
(2) SWOT analysis Suatu analisa SWOT memiliki implikasi strategis yang penting pada saat partai mementukan cara bertindak yang paling tepat yang berkaitan dengan
materi kampanye
pemilu. Dalam Analisa tersebut, partai perlu melakukan inventarisasi berbagai ”kekuatan dan kelemahan” yang dimiliki internal partai, untuk kemudian dihadapkan dengan berbagai ”peluang dan ancaman” yang merupakan faktor
86
eksternal partai, sehingga dari analisa strategis yang dilakukan akan diperoleh stetetgi bertindak yang paling tepat dalam memenangkan pemilu 2009.
Gambar 4.2 MATRIX SWOT ANALYSYS 85 FAKTOR –FAKTOR INTERNAL PARTAI HANURA
STRENGTHS (S)
WEAKNESS (W)
Inventarisir Kekuatan-kekuatan Partai HANURA
Inventarisir Kelemahan-kelemahan Partai HANURA
SO STRATEGIES
WO STRATEGIES
Inventarisir Peluang dari luar untuk Partai HANURA
Inventarisir kekuatan-kekuatan Partai Hanura
Inventarisir kelemahan Partai Hanura
THREATS (T)
ST STRATEGIES
WT STRATEGIES
Inventarisir Ancaman dari luar terhadap Partai HANURA
Rumuskan Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (threat) yang ada
Rumuskan Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (threat) yang ada
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL PARTAI HANURA OPORTUNITIES (O)
Analisa tersebut penting dilakukan partai Hanura, baik di kepengurusan Partai tingkat pusat, daerah terlebih lagi di daerah pemilihan. Hasil analisa SWOT dilakukan oleh Manajer Kampanye (Campaign Manager),sangat diperlukan bagi juru kampanye di daerah pemilihan. Seorang juru kampanye tidak boleh hanya mengandalkan
informasi
dari
manager
kampanye
dalam
memperisapkan kampanyenya, namun secara aktif harus selalu mengikuti perkembangan di daerah pemilihannya. Kerjasama yang 85
Ibid
87
serasi antara juru kampanye dan manajer kampanye di daerah pemilihan perlu dilakukan secara kontinyu demi efektifitas pencapaian sasaran kampanye. (3)
Voting Behaviour Voting behavior adalah perilaku siapa pemilih dan bisa berubah, tergantung ”rangsangan” yang diterima. Sejatinya perilaku bersifat netral, dan baru berekasi manakala adanya input/masukan. Apabila materi kampanye yang disampaikan partai benar-benar dirasakan menyentuh dan memperjuangkan aspirasi pemilih, maka perilaku pemilih dapat bereaksi positif, sehingga menguntungkan partai. Namun hal sebaiknya bisa terjadi apabila aspiriasi pemilih tidak tersentuh sama sekali oleh materi kampanye yang disampaikan juru kampanye. Karena seorang juru kampanye disamping memiliki pengetahuan tentang materi kampanye yang akan disampaikan, perlu juga mengetahui dan memahami masalah voting behaviour
88
Gambar 4.3 Voting Behavior 86
b.
Partai Memenangkan Pemilu Legislatif Agar partai hanura mampu memenangkan pemilu legislatif maka partai perlu melakukan penggalangan dan strategi kampanye pemilu legislatif. Perolehan pemilu legislatif secara signifikan dapat dicapai, apabila partai sejak dini melakukan kegiatan pengalanggan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok strategi di masyarakat ,dalam rangka citra positif partai. Strategi pemenangan pemilu dapat dirumuskan dalam strategi penggalangan seperti gambar dibawah :
86
Ibid
89
Gambar 4.4 Strategi Penggalangan 87
Pengalangan adalah strategi komunikasi politik partai untuk memahami khalayaknya. Untuk itu Bapilu melakukan peta politik mengenal khalayk pada tiap-tiap daereh pemilihan (dapil).
87
Grand Strategy Hanura
90
Gambar 4.5 Peta Politik Daerah Pemilihan 88
PETA DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2009 NAD 23 KAB/KOTA, KALTIM KEPRI 2 DAPIL, 13 KURSI 14 KAB/KOTA, SUMUT 6 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 8 KURSI SULTENG 28 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI KALTENG 10 KAB/KOTA, SULUT 3 DAPIL, 30 KURSI 14 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 6 KURSI RIAU 13 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 6 KURSI 11 Kab/Kota, GORONTALO 1 DAPIL, 6 KURSI KALBAR 2 Dapil, 11 Kursi 6 KAB/KOTA, 14 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI 1 DAPIL, 10 KURSI SUMBAR 19 KAB/KOTA, 2 DAPIL, 14 KURSI JAMBI 10 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 7 KURSI BENGKULU 9 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 4 KURSI
MALUT 8 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI
BABEL 7 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI
DKI JAKARTA 6 KAB/KOTA, 3 DAPIL, 21 KURSI SUMSEL 15 KAB/KOTA, 2 DAPIL, 17 KURSI
KALSEL 13 KAB/KOTA, 2 DAPIL, 11 KURSI SULBAR 5 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI
IRJABAR 9 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 3 KURSI
SULTRA 12 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 5 KURSI SULSEL 23 KAB/KOTA, 3 DAPIL, 24 KURSI
JABAR LAMPUNG MALUKU 26 KAB/KOTA, 11 KAB/KOTA, 9 KAB/KOTA, JATIM 11 DAPIL, 91 KURSI 2 DAPIL, 18 KURSI 1 DAPIL, 4 KURSI 38 KAB/KOTA, BANTEN JATENG 11 DAPIL, 87 KURSI BALI NTT 7 KAB/KOTA, 32 KAB/KOTA, 9 KAB/KOTA, 20 KAB/KOTA, 3 DAPIL, 22 KURSI NTB 10 DAPIL, 77 KURSI 1 DAPIL, 9 KURSI 9 KAB/KOTA, 2 DAPIL, 13 KURSI DI YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 10 KURSI 1 DAPIL, 8 KURSI
PAPUA 27 KAB/KOTA, 1 DAPIL, 10 KURSI
Untuk menggalang lebih banyak massa, Bapilu juga mengusulkan kepada pimpinan partai Hanura untuk
terbuka dengan adanya koalisi dengan
partai lain yang memiliki ideologi, visi, dan misi yang sama dengan Hanura. Sampai saat ini ada 9 partai kecil yang tidak lolos verifikasi KPU yang memutuskan bergabung. Dengan bergabungnya partai-partai kecil ini akan bersama dengan strategi penggalangan masa, diharapkan hpartai hanura dapat memperoleh suara yang cukup signifikan.
88
Dokumen Departemen Pemenangan Pemilu
91
Dalam memilih program yang akan dijalankan, Bapilu menganalisa program sesui dengan masyarakat di daerah tertentu. Dengan bekerjasama degan korda dan korwil, jurkam yang akan diturunkan dapat mengetaui isu-isu apa yang terjadi di suatu daerah sehingga pesan-pesan yang disampaikan jurkam dapat mengendai setiap kelompok masyakarat yang berada di tiap-tiap Dapil. Untuk memahami khalayak, dibutuhkan konsep untuk penyusunan pesan perusasif untuk mempengaruhi khalayak, dan mampu membangkitkan perhatian dari khalayak itu.
Setelelah
melaksanakan
konsep-konsep
program
yang
akan
di
oprasionalisasikan di setiap tingkat kepengurusan partai, kemudian Bapilu menentukan metode-metode yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. c. Partai Pemenang Pemilihan Presiden/Wakil presiden Pada dasarnya strategi penggalangan dan strategi kampanye untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden adalah sama, yang membedakan diantara keduanya hanyalah pada waktu pelaksanaan, dan siapa yang berhak mengendalikan strategi tersebut. Di tingkat pusat pada saat partai melaksanakan kampanye pemilu legislatif, kegiatan oprasional pemilu berada di bawah Bapilu, sedangan pada saat pemilihan presiden/wakil presiden maka kegiatan oprasional kampanye berada di bawah kendali tim sukses yang dibentuk oleh calon presiden/wakil bersama dengan partai-partai koalisi pendukung.
92
Gambar 4.5 Strategi Kampanye Pemilu 2009 89
d. Ketua Umum Partai Sebagai Penyelenggara Negara / Pemerintahan Agar ketua umum partai Hanura dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara/Pemerintahan secara efektif, maka partai Hanura sejak dini perlu menyiapkan berbagai konsep strategis penyelenggaraaan negara yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi partai. Konsep strategis tersebut berupa penyusunan pokok-pokok pikiran tentang berbagai rancangan Undang-undangan dan GBHN versi Partai Hanura yang disiapkan oleh Tim Perumus di itngkat pusat. Koordinasi penyiapan personil Tim perumus dan konsep materi akan dibahas berada dibawah tanggungjawabnya Sekretaris Jendral. Minimal ada dua hal pokok untuk mendapat perhatian utama Tim perumus dalam mewujudkan konsep RUU dan GBHN, yakni : Pentingnya Pemberdayaan institusi pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat; Politik kesejahteraan Rakyat
89
Grand Strategy Partai Hanura
93
4.3.3.3
Output Sehubungan dengan proses paradigma pelaksanaan tugas pokok Hanura, maka output yang dihasilkan dari seluruh proses upaya tersebut adalah suatu kondisi bangsa yang lebih baik lagi di masa mendatang dengan ditandai dengan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pencapaian visi tersebut tidak mugkin terwujud hanya dalam waktu satu periode kepemimpinan presiden, namun demikian suatu upaya yang dilandasi niat, tekad serta semangat juang yang tinggi perlu diaktualisasikan.
Untuk
itu
demi
menjamin
berlangsungnya
pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan di masa depan maka sangat ideal apabila peresiden memiliki : 1. Dukungan mayoritas dari angggota partai yang kuat di DPR GBHN sebagai pembangunan nasional. 2. UUD yang mampu memberdayakan institusi pemerintah serta memberdayakan masyarakat.
4.4 Pembahasan Dari hasil penelitian dan data yang telah di peroleh, pembahasan mengenai Strategi komunikasi politik untuk penciptaan positif difokuskan pada 3 langkah, yaitu : 1. Memelihara ketokohan dan kelembagaan 2. Menciptakan kebersamaan antara politikus dan rakyat 3. Membangun konsensus/kesepakatan
94
Berikut adalah analisis peneliti dalam kaitanya dengan strategi komunikasi politik yang dilakukan Bapilu dalam rangka pencitraan positif partai yang mengacu pada Grand Strategy partai Hanura.
Gambar 4.6 Visualisasi Grand Strategy Badan Pemenangan Pemilu 90
4.4.1 Pemeliharaan ketokohan dan kelembagaan Perumusan strategi komunikasi politik partai Bapilu secara umum berfokus pada Grand Strategy Partai Hanura. Tugas pokok Bapilu adalah memenangkan Pemilu. Sebelum memenangkan pemilu Bapilu melakukan beberapa langkah strategi komunikasi politik untuk pencitraan positif. Strategi ini berhubungan dengan Grand Strategy partai Hanura, menjelaskan bahwa ada 10 keunggulan komparatif yang dapat mempengaruhi tumbuhnya citra posistif partai di 90
Analisis Peneliti
95
masyarakat, salah satunya adalah dibutuhkanya seorang tokoh/figur panutan. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa ketua umum saat ini telah dapat menjadi figur dan panutan dimasyarakat karena ketua Umum saat ini telah mempunyai pengalaman organisasi dan telah di kenal di berbagai wilayah Indonesia
1. Merawat Ketokohan Ketua Umum partai Jendral TNI (Purn) Wiranto, mantan panglima ABRI, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang dimiliki oleh Partai Hanura sebagai figur yang merakyat, memiliki berbagai keunggulan,yaitu : a. Populair, berkepribadian menarik, tegas, dan dikenal secara nasional b. Competent,
cerdas,
dapat
diandalkan,
dan
berkemampuan
alam
melaksanakan tugas c. Visioner, kreatif, bersemangat, dan memiliki visi jauh kedepan, yaitu menyejahterakan rakyat melalui pengentasan kemisikinan. Partai Hanura yakin dengan tokoh yang akan dimajukan oleh partai Hanura yaitu Wiranto, selaku ketua umum yang dapat merebut hati rakyat. Dari keunggulan tersebut Wiranto memiliki daya tarik sendiri, dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih. Dalam hal ketokohan, nama Wiranto telah dikenal oleh banyak orang. Wiranto pernah terpilih menjadi capers pada pemilu 2004 dari partai terdahulu yang pernah mengusungnya yaitu Golkar dan Wiranto juga telah memiliki beberapa pengalaman politik dari tiga orde, yaitu orde lama, orde
96
baru, dan orde pasca orde baru. Hal ini dapat membangun keahlian yang melekat pada Wiranto sendiri selain popularitas yang telah ia miliki. Nama Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura dan Calon Presiden yang dipilih oleh Partai Hanura harus disosialisasikan. Dalam hal ini Badan Pemenangan Pemilu membuat konsep sosialisasi nama ketua kepada seluruh pihak internal partai, yaitu kepada seluruh kader-kader yanga ada di seluruh jajaran partai di Indonesia. Untuk masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang pernah menerlibatkan nama Wiranto di dalamnya, Bapilu menegaskan pada kader dan seluruh masyarakat bahwa masalah tersebut telah selesai dan memastikan nama Wiranto benar-benar bersih dari segala tuntutan yang berhubungan dengan tersebut. Sosialisasi nama ketua umum ini dilakukan dengan acara tatap muka antar kader, kampanye partai dengan menurunkan langsung ketua umum, menghadirkan ketua umum pada forum dialog, debat terbuka capres yang di media, sehingga nama ketua umum sekaligus calon presiden dari partai Hanura mendapat legitimasi atau pengakuan positif dari masyarakat. 2.
Memantaapkan dan Memelihara kelembagaan Selain memelihara ketokohan strategi utama yang kedua harus dilakukan adalah memantapkan dan membesarkan lembaga. Ketokohan seorang politikus akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang ternama, atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Lembaga merupakan wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
97
Nama Wiranto dapat dikenal orang bukan semata-mata karena popularitas yang ada pada dirinya saja namun dukungan dari lembaga yang mengusungnya adalah salah satu faktor tepenting. Untuk membangun kelembagaan, hal pertama yang dilakukan oleh Partai Hanura ialah mengangkat orang-orang yang telah memiliki pengalaman dalam bidang birokrasi, politik, dan organisasi ke dalam partai. Tokoh-tokoh penting inilah yang nantinya akan menerapkan pola-pola strategi yang baik pula bagi kepentingan partai dalam rangka pencitraan positif. Kemudian Penggalangan kader juga harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini Bapilu bekerja sama dengan Badan Pelatihan membuat konsep-konsep untuk kader-kader partai Hanura. Kader dan Bakal Calon legislatif (Bacaleg) dapat pendidikan TOT (Training of Trainer) yang tidak hanya berbekal kemapuan politik saja, namun dibekali dengan pendidikan mental dan spiritual agak segala sesuatu dijalankan dengan hati nurani. Hasil awal dari merawat kelembagaan yang sudah dapat diukur keberhasilannya adalah pecapaian center of gravity partai Hanura yang merupakan tanggung jawab dari Bapilu adalah kelulusan Partai pada verifikasi Departemen Hukum dan HAM dan KPU dengan mengusung peringat pertama dalam memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Publik juga sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan
dan
kebutuhannya.
Presepsi
publik
terhadap
citra
lembaga/partai ditentukan oleh kegunaan lembaga/partai itu bagi publik. Dalam memenuhi kepentingan itu, Partai Hanura secara perlahan membangun keperibadian yang akan menjadi dasar keredibilitas atau
98
kepercayaan bagi publik dengan memantapkan ke-10 Subjek partai yang terdapat dalam black box grand strategy.
4.4.2 Menciptakaan Kebersamaan Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik yaitu menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofili (dapat diterima oleh rakyat). Hal itu diperlukan agar komunikasi politik yang dirancang oleh Bapilu dapat melakukan empati (pribadi hayal atau pribadi mobil). Ada beberapa tahapan untuk menciptakan kebersamaan, yaitu:
1.
Memahami Khalayak Hal pertama yang dilakukan Bapilu untuk memahami khalayaknya adalah dengan menganalisa kelompok strategis yang ada di masyarakat. Kelompok strategis ini dianalisai berdasarkan anatomi, struktur pengaruh, dan peringkat masalah. Analisis kelompok strategis ini akan membantu masing-masing juru kampanye untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan khalayak yang berbeda pada saat kampanye nanti. Bapilu juga membuat analisa daerah pemilihan yang disebut degan Political Maping yang dibagi menjadi ideologi, agama, budaya dan adat istiadat, dan etnis dari masing-masing kelompok strategi yang ada di daerah pemilihan sehingga dapat mempermudah caleg yang diturunkan untuk membawa program yang akan dibawa. Political Maping ini juga dapat membantu Koordinator Derah (Korda) dan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk
99
dapat memilih juru kampanye yang tepat dengan menyusun konsepkonsep pesan yang tepat pula.
2.
Menyusun pesan Persuasif Setelah memilih dan menganalisa kelompok strategis dan Peta politik (Political Maping), barulah Bapilu menyusun konsep-konsep pesan yang bersifat persuasif untuk mempengaruhi/menggalang khalayaknya. Dalam membuat pesan persuasi, pertama kali yang ditentukan oleh Bapilu ialah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Program kampanye yang diusung partai secara garis besar bertemakan kemandirian bangsa dan mengentasan kemiskinan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isue-isue di masing-masing daerah. Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan membangkitkan minat khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan.Bapilu menggunakan AA prosedure yaitu pertama kali membangkitkan perhatian (attention) kemudian menggerakan seseorang melakukan suatu kegiatan (Action) sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.Kegiatan membangkitkan dari para khalayak ini dapat dilakukan dengan mengambil momen-memen penting seperti ulang tahun partai, acara keagamaan, serta lomba menulis tentang kemiskinan yang diadakan oleh Partai Hanura.
3.
Menetapkan Metode Setelah mengetahui khalayak atau kelompok strategis yang dituju, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan-pesan sedemikian rupa berdasarkan
100
pengenalan khalayak. Tujuan utama dari komunikasi politik adalah keberhasilan partai dalam melewati momentum. Istilah momentum dalam komunikasi politik ialah hasil yang dapat diukur secara matematis yaitu suara dalam pemilihan umum. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan oleh Bapilu dalam menjalankan strategi komunikasi politik yang peneliti analisis berdasarkan konsep-konsep strategi komunikasi politik dalam rangka membangun kebersamaan antara politikus dengan rakyat : a. Redudancy atau repitition , atau mengulang pesan dilakukan dengan cara beriklan di media masa, dalam hal ini Bapilu berperan dalam konsep pembuatan pesan yang akan ditampilkan ke media massa b. Canalizing, memahami dan peneliti pengaruh kelompok, melalui kelompok-kelompok strategis yang telah dianalisis sebelumnya melalui pendekatan inference theory of empaty (K. Berlo) dimana komunikator mengandaikan diri seperti posisi komunikan.. Seperti yang dilakukan Wiranto di Tegal dengan tema ”Nasi Aking”. Bapilu bersama dengan OKK (Organisasi Kelembagaan dan Kaderisasi) membuat konsep untuk memberdayakan kelompok-kelompok strategis dengan menggalang kelompok-kelompok yang sudah mendukung Partai Hanura, seperti organisasi-oraganisasi yang otonom yang telah bergabung di Hanura. Organisasi Otonom adalah organisasi di luar kepartaian yang mendukung Hanura, seperti : Perkumpulan Skuter Hanura, Tukang Bakso Hanura, Majelis Taklim. Penggalangan ini difokuskan pada kelompok yang belum menentukan pilihan,
101
berpotensi besar, terdapat di pedesaan, dan wilayah dengan penduduk padat, dengan memenuhi setiap kebutuhan kelompok tersebut dan membina interkasi kelompok-kelompok tersebut ketua umum partai. c. Informative Dalam Hal ini Bapilu menyiapakan data-data yang akurat untuk kemudian disosialisasikan, menyapaikan pesan dengan menggunakan fakta, seperti data-data mengenai jumlah penduduk miskin di suatu dapil. Hal ini dapat membantu Jurkam dalam menyusun materi kampanye sesuai dengan fakta dan data-data di lapangan sehingga masyarakat
yang
mendengar
dapat
mengetahui
permasalahan
daerahnya dan cara penyelesiannya melalui partai Hanura dan sebagai data acuan untuk merumuskan iklan di media
4. Memilah Dan memilih Media Penggunaan medium tunggal atau media (jamak) dalam pencitraan politik perlu dipilah dan dipilih secara cermat. Keberadaan media yang berrfungsi sebagai perpanjangan indra manusia maka dengan sendirinya medium atau media diperlukan untuk komunikasi jarak jauh. Dalam komunikasi politik seluruh media dapat digunakan karena tujuannya adalah untuk membentuk dan membina pendapat umum, serta mempengaruhi pemberi suara. Dalam memilih media Bapilu bekerja sama dengan Media Center dalam rangka publikasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dikonsep sebelumnya. Media Center mambantu dan mendukung tugas Bapilu dan semua divisi yang ada di bawahnya dalam rangka publikasi kegiatan-kegiatan pemenangan event politik.
102
Media center juga merupakan eksekutor dari konsep-konsep kegiatan publikasi dari divisi media dalam Bapilu. Media Center berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pers, karena apa yang ditampilkan media dapat mempengaruhi presepsi dari pembacanya. Kegiatan yang ditampilkan oleh Media center adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh DPP dan Ketua Umum partai yaitu Wiranto. Kegiatan Publikasi dalam rangka memilih media ini tidak hanya dilakukan secara terpusat, melainkan sebagai organisasi organik, yang tersebar di berbagai propinsi, kabupaten, dan kecamatan, yang berkewajiban melakukan kegiatan publikasi ini adalah jajaran partai di setiap daerah, agar publikasi dapat tersebar dengan merata,baik melalui media lokal maupun daerah.
4.4.3 Pelaksanaan Konsensus Langkah terakhir yang dilakukan dalam strategi komunikasi politik dalam rangka pencitraan ialah membangun konsensus. Membangun konsensus berarti menciptakan kesepakatan antara politikus-politikus baik antara politikus dengan politikus lainya yang berada dalam satu partai maupun antara partai yang berbeda. Pada umumnya hali ini terjadi baik dalam rapat dan persidangan maupun dalam lobbi,
dengan
menggunakan
strategi
komunikasi
interaksional,
yaitu
berkomunikasi atua berinteraksi dengan menganggap komunikan yang diajak bicara memiliki posisi yang sama dan sederajat, untuk menghindari konflik. Konsensus yang ada dalam Partai Hanura dapat dimedakan menjadi dua, yaitu konsensus ke dalam dan konsensus ke luar. Ke dalam maksudnya membangun kesepakatan antara politikus-politikus di dalam partai guna menentukan suatu
103
kebijakan dalam partai. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sekjen Bapilu Partai Hanura yang berisikan politikus-politikus yang telah memiliki jam kerja tinggi, harus dapat melakukan konsensus ini, guna tercapainya kata sepakat dalam merumuskan
kebijakan-kebijakan
yang
akan
berpengaruh
terhadap
keberlangsungan partai. Untuk dapat mencapai kesepakatan atau konsensus politikus tersebut harus memiliki kemampuan lobi. Kemampuan melobi penting dimiliki bagi para politikus untuk menciptakan konsensus atas perbedaan pendapat, namun dalam dalam Partai Hanura, perbedaan pendapat tetap mengacu pada visi dan misi misi yang sama, yaitu kemandirian dan pengentasan kemuskinan. Hal itu selalu ditanampak oleh partai untuk membentuk politikuspolitikus partai yang tidak saling ”mencapit” seperti kepiting, bekerja dengan hati nurani sehinga membangun konsensus dalam internal patai tidak terlalu sulit, dan konflik internal partai selalu dapat dihindari karena partai hanura memiliki kaderkader yang selalu mengacu pada nilai-nilai dasar perjuangan kader yaitu : ketaqwaan, kemandirian, kebersamaan kerakyatan dan kesederhanaan dan patuh kepada ketua umum yang memiliki ketegasan dan membuat keputusan dengan hati nurani. Hasil dari konsensus internal adalah lahirnya rumusan Grand Strategy sebagai dasar dari strategi komunikasi politik yang menjadi fokus semua kegiatan badan yang terdapat di dalam Hanura Konsensus yang kedua adalah konsensus eksternal, yaitu konsensus atau kesepakatan yang terjadi antar politikus yang berbeda partai. Hal ini dapat terwujud dari bergabungnya partai-partai kecil ke dalam Partai Hanura yang memiliki kesamaan visi dan misi dan memiliki keseriusan untuk membangun bangsa. Partai-partai tersebut adalah Partai Marhaen Jaya, Partai Kristen Indonesia
104
(Parkindo) 45, Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia (PPNI), Partai Kebangsaan, Partai Kristen Demokrat, Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia (KrisnaDea), Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Kebangkitan Rakyat (PKR) dan Partai Buruh. 91 Konsensus eksternal partai dapat berarti berarti kesepkatan yang terjadi dalam persidangan legislatif untuk membuat kebijakan-kebijakan , program, undang-undang dan peraturan. Walaupun Partai Hanura belum sampai ke tahap legislatif ini, namun caleg yang diberangkatkan oleh Partai Hanura selalu ditekankan untuk memegang dasar perjuagan partai bedasarkan hati nurani. Hal ini selalu ditekankan dalam pelatihan TOT kepada seluruh kader dan calegcalegnya sehingga caleg yang diturunkan dari partai hanura memiliki kesiapan lahir batin untuk duduk menjadi anggota legislatif.
4.5
Kekuatan dan Kelemahan Seluruh strategi ini masih dilaksanakan oleh Partai Hanura dalam persiapan
menghadapi Pemilu caleg dan Pemilu presiden. Kekuatan dari strategi komunikasi politik ini yang berfokus dari grand stategy dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh komponen yang ada di dalam partai, dimana masing-masing Badan/bagian dari yang paling atas sampai paling bawah memiliki tanggung jawab akan pencapaian grand strategy. Keunggulan lainnya dalam Grand strategy ini adalah perumusan politk pencitraan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dari awal tahun 2008 sampai setelelah pemilu nanti, yang dirumuskan dalam rencan kerja tahunan dan bulanan partai. 91
Sembilan Parpol Salurkan Apsirasi Politiknya Lewat Hanura, 26 Juli 2008, http://hanurakalbar.com/
105
Hal menarik dari strategi komunikasi politik Partai Hanura ini adalah program yang dibentuk tidak hanya menyukseskan pemilu saja tapi juga rencanarencana staratgis yang telah disusun partai setelah masa pemilu nanti degan membentuk tim perumus dalam menyusun konsep RUU dan GBHN sesuai dengan versi yang akan dicapai Hanura. Namun, peneliti juga menemukan beberapa kelemahan rumusan Grand Strategy yang nantinya juga akan berpengaruh pada kinerja badan atau divisi lain yaitu : Dalam grand stategy tersebut tidak menyebutkan indicator kinerja (KPI) secara riil dan terukur pada bagian/badan lainnya. Serta belum disosialisakannya keseluruh kader dari atas ke bawah secrara merata di seluruh jajaran partai Hanura yang tersebar di seluruh Indonesia. Sosialisasi baru mecapai tingkat pusat dan petinggi-petinggi partai saja. Penyusunan Grand strategy perlu di terjemahkan secara komprehensif dan penjabaran yang dalam dalam pencapaian pengukuran kinerja secara maksimal dari tiap bidang-bidang sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih optimal. Dalam grand stategy tersebut tidak menyebutkan indicator kinerja (KPI) secara riil dan terukur disemua komponen atau divisi yang ada dalam organisasi tetapi hanya parsial, salah satu contoh KPI yang ada dalam grand strategy dijelaskan di Bapilu. Adapun KPI dari Bapilu yaitu lolos dalam verifikasi dan target pencapaian suara dalm pemilu legislatif 2009. Dari sisi indikator telah jelaskan target serta capaian untuk bapilu. Namun hanya fokus pada target untuk di bapilu tetapi tidak dijelaskan KPI secara keseluruhan semua komponen dalam organisasi. Kelamahan lainnya adalah belum optimalnya sosialisasi tentang capaian target organisasi keseluruh kader partai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sementara dalam mengoperasionalkan visi dan misi
106
suatu organisasi, perlu upaya menterjemahkan kedalam tujuan yang tingkat keberhasilannya perlu diukur melalui indikator kinerja tertentu.
Proses pertama adalah menterjemahkan visi, yaitu menjelaskan visi dan mencapai konsensus antara seluruh ketua umum dan pimpinan daerah. Proses kedua, mengkomunikasikan dan menghubungkan program-program kesemua anggota organisasi, pimpinan partai seharusnya dapat mengkomunikasikan strateginya baik ke atas maupun ke bawah dan menghubungkan sasaran tiap departemen dan sasaran individual. Kemudian proses ketiga, perencanaan kegiatan. Organisasi mengintegrasikan kegiatan dan perencanaan keuangannya. Tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan target untuk sasaran strategiknya. Dalam managemen stategik ada 3 hal pertanyaan penting di sini adalah: 1. Apa yang coba kita capai? (formulasi) 2. Apa yang kita butuhkan untuk mencapainya? (komunikasi) 3. Apakah kita sudah mencapainya? (kontrol)
Untuk membantu pencapaian dari grand stategy perlu penjabaran yang lebih jelas agar dapat mengartikulasikan sasaran strategik untuk organisasi, dan mengawasi aktivitas yang berjalan. Penjabaran tersebut diharapakan untuk menghasilkan sebuah mekanisme yang menghubungkan antara strategi jangka panjang dan jangka pendek serta menjadi alat mentransformasikan strategi kedalam aksi pelaksanaan, Norton dan Kaplan menekankan pentingnya pelatihan teratur dan tambahan dan komunikasi strategi internal (seperti dengan leaflet, majalah, intranet, dst) dan pengukuran-pengukuran sasaran-sasaran terdefinisi diseluruh organisasi
107
Pada situasi ini ketua-ketua DPD pada tingkat kabupaten atau kecamatan harus membangun sebuah konsensus antara visi dan strategi organisasi. Karena hal itu ketua harus mengkomunikasikan strateginya pada pimpinan yang rendah untuk memberikan keyakinan bahwa mereka mereka mengerti strategi jangka panjang, relasinya dengan berbagai variasi tujuan strategik, dan asosiasi antara tindakan kader dengan tujuan strategi yang dipilih. Grand strategi harus dikomunikasikan ke seluruh organisai. Dari sini seluruh organisasi ikut terlibat dalam perumusan tujuan perusahaan dan mengalami proses pembelajaran.
Secara keseluruhan, evaluasi dari Grand Strategy ini akan dilaksanakan pada tahun 2009 kwartal IV setelah partai mengikuti Pemilu 2009 melalui kegiatan Rapat Koodrinasi Partai melalui Evaluasi Program Kerja. Jika Partai telah menentukan standarisasi Indikator Kinerja (Key Performance Indicator) dalam setiap strategi komunikasi politik yang telah ditentukannya maka akan lebih mudah bagi partai untuk melakukan evaluasi prgram kerja yang akan dilakukan. Peranan Bapilu dalam pencitraan politik partai Hanura berdasarkan hasil analisis dapat diringkas dalam tabel berikut ini :
108
Tabel 4. 2 Strategi Komunikasi Politik Partai Hanura Dalam Rangka Pencitraan Positif Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Stratetgi Komunikasi Politik
Merawat Ketokohan
Komponen
Ketua Umum Partai/Capres yang diusung Partai Hanura (Bpk. Purn. Wiranto, S.H)
Signifikasi
Peran Bapilu
Membangun citra Positif Tokoh
Menghadirkan tokoh dalam setiap dialog, debat, menjadi juru bicara diacara-acara tertentu/media Mensosialisasikan Figur tokoh kepada para kader partai dalam setiap pelatihan Menghadirkan toko dalam kampanye dan sosialisasi partai (taap muka langsung dengan rakyat) Mengadakan pelatihan bagi para kader tentang visi dan misi partai
Merawat Kelembagaan
Kader Partai dan Jaringan kepengurusan partai
Membangun Citra Positif Partai Melalui para kader
Memahami Khalayak
Membangun citra positif partai bagi masyarakat
Membuat konsep programprogram yang sesuai dengan issue yang terjadi di setiap Dapil/khalayak yang dituju
Menyusun Pesan Persuasif
Membangun citra positif partai bagi masyarakat
AA (Attention to Action Prosedure), bangkitkan kegiatan yang dapat menggerakan orang banyak
Menyusun Metode
Membangun citra positif partai bagi masyarakat
Redudancy/Repetition : membuat konsep untuk iklan partai/tokoh di massa Canalizing : memahami pengaruh kelompok di suatu tempat, inference theory of empaty menghadirkan ketua umum untuk menempatkan diri pada posisi khalayak Informative : menyediakan datadata yang akurat sesuai fakta mengenai yang terjadi sebagai bahan acuan jurkam melakukan kampanye di dapil serta pemecahan terhadap isu tersebut
Memilih Media
Membangun citra positif partai bagi masyarakat
Mengusulkan Konsep- konsep publikasi, mengusulkan tema iklan
Menciptakan Kebersamaan
Mendidik kader agar dapat membawa program-program yang diusung partai Hanura
109
Politikus internal partai
Kesepakatan untuk perumusan kebijakan partai
Memberi masukan kepada petinggi partai untuk merekrut politikus yang telah memiliki pengalaman khususnya pada Bapilu pada tiap tingkatan partai (DPD,DPC,PAC,AR)
In House Training tentang tugas dan tanggung jawab Bapilu Menciptakan Konsensus/kesepaka tan
bergabungnya partai lain dalam hanura
Membuka diri, kosolidasi, lobi politik
Seleksi Bacaleg yang akan diturunkan dalam pemilu legislatif
Politikus antar partai Kesepakatan dalam sidang paripurna
Mengusulkan pelatihan kepada caleg-caleg yang diberangkatkan kepada partai dalam hal kemampuan teknis seperti: berlobi, dan membuka diri, menanamkan konsep moral bahwa bekerja untuk kepentingn masyarakat
110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasi penelitian dan analisis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 1. Partai Hanura sebagai partai yang baru didirikan tahun 2006 lalu memiliki strategi komunikasi politik yang telah dirumuskan dan dirancang sedemikian rupa dalam rangka bersaing dengan partai baru dan partai lama lainnya dalam rangka memperoleh suara pada pemilu 2009. 2. Perumusan strategi ini dinamakan Grand Strategy
yang merupakan
paradigma pelaksanaan tugas pokok partai Hanura yang merupakan pedoman pelaksaanaa tugas bagi segenap jajaran partai di seluruh wilayah tanah air dan di luar negri, termasuk didalamnya Badan Pemenangan Pemilu,dalam rangkan memenangkan pemilu 2009 dan mengarah pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. 3. Seluruh kegiatan Bapilu ini merupakan proses yang berkesinambungan dalam Grand Strategy yang menjadi fokus utamanya, dengan dibantu oleh 7 badan/bagian lainnya dalam partai hanura sebagai oprasionalisasi dari konsep-konsep yang dibuat 4. Konsep Strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh Bapilu mengacu pada strategi komunikasi politik dalam rangka peciptaan positif dilakukan dengan 3 langkah utama yaitu : memelihara ketokohan dan kelembagaan, menciptakan kebersamaan antara politikus dengan konstituen, dam
111
membangun konsensus/kesepakatan antara politisi internal dan eksternal partai dalam rangka pembuatan kebijakan.
5.2 Saran 1.
Hendaknya seluruh strategi yang dilakukan oleh Partai Hanura dapat tetap diwujukan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh politisi dan kaderkader partai dengan cara saling bahu membahu untuk mencapai tujuan mulia partai dan menghindari perpecahan kader di kemudian hari
2.
Hendaknya porses pencitraan partai harus terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan, konsisten seperti yang telah dirumuskan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan.
3.
Lebih mensosialisasikan Grand Stratgey bagi seluruh kader partai dari jajaran tertinggi partai (DPP, DPD, DPC, PAC)
hingga Anak Ranting,
sehinga paradigma Grand Strategy ini lebih dipahami dan diartikulasikan oleh semua kader-kader partai. 4.
Menentukan standar kinerja berupa key performance indicator yang akan diaplikasikan seluruh bagian/badan yang perperan dalam mewujudkan Grand Strategy, agar mudah dilakukan evaluasi dikemudian harinya.
5.
Jika hasil perolehan suara yang diperoleh signifikan, semoga partai Hanura dapat menjaga amanah dari seluruh pendukung dan rakyat yang telah memilihnya untuk tidak berhenti melaksanakan program-programnya hanya sampai pemenangan pemilu saja, namun lebih menitik beratkan pada bagaimana cara bangsa Indonesia menjadi mandiri dan makmur.
112
6.
Semoga partai Hanura dapat benar-benar membawa perubahan bagi bangsa Indonesia yang sudah mulai skpetis terhadap janji-janji politik yang belum dapat memberikan bukti
perubahan signifikan yang terjadi terhadap
kesejahteraan bangsa dan belum mampu mengeluarkan rakyat dari momok ”kemiskinan” yang nyatanya tiap tahun semakin bertambah walaupun setelah masa reformasi terjadi.
xvii
Daftar Pustaka Arifin, Anwar, Pencitraan Dalam Politik : Strategi Pemenangan Pemilu DalamPrespektif Komunikasi Politik, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006 ____________, Komunikasi Politik,Jakarta : Balai Pustaka,2000 AP., Sumarno, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989 Budiardjo, Miriam, Partisipasi dari Partai Politik, Jakarta: Gram, 1982 Effendy, Onong Uchjana, Rosdakarya,1992
Dinamika
Komunikasi,
Bandung:
Remaja
Harun, Rochjat dan AP., Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar,Bandung: Mandar Maju,2006 Jefkins, Frank, Public Relations, Jakarta: Erlangga, 2002 Kasali, Reinald, Manajemen public relations konsep dan aplikasinya, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti,1994 Nazir,Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia,1983 Nasution, Zulkarimein, Komunikasi Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989 Maleong, Lexy P. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002 M.B, Milles dan A.M, Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992 Nimmo,Dan Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek) terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000 Reinald Kasali, Manajemen public relations konsep dan aplikasinya, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti,1994 PERHUMAS, Koalisi Dominan: Refleksi Kritis Atas Peran dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen, Jakarta:BPP Perhumas, 2004 Suhandang, Kustadi,Public Relations Perusahaan,Bandung: Penerbit Nuansa, 2004
xviii
Sumber Lain
1. Pemilihan
Umum
9
April
2009,
Jakarta
7
April
2008,
http://cetak.kompas.com 2. Total 38 Parpol, Peserta Pemilu 2009 Tambah 4 Parpol, Jakarta 16 Agustus 2008, http://www.sinarharapan.co.id/ 3. Kuswilono,
Merenovasi
Partai
Politik,
Jakarta
25
Mei
2008,
Paling
Dikenal,
Jakarta
31
Juli
2008,
http://www.surya.co.id/web 4. Hanura,
Parpol
Baru
http://www.kompas.com 5. Megawati Ungguli SBY-Survey Indobarometer, Jakarta 29 Juni 2008 http://www.tokohindonesia.com 6. Masyarakat Sudah Jenuh dengan partai Baru, Jakarta 26 Desember 2006 http://afewgoodwords.wordpress.com 7. Bola Pemilu di Tangan Bupati, Jakarta Juni 2008, http://gatra.com 8. Tri D. Pamenan, Masyarakat Sudah Jenuh Dengan Kehadiran Partai Baru, 26 Desember 2007, Bisnis Indonesia 9. Uwes Fatoni, Komunikator Politik, http://www.komunikasipolitik.blogspot .com/
xix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Diah Triastuti
Jenis Kelamin
: Perempuan
Tempat &Tgl Lahir
: Jakarta, 2 Mei 1984
Alamat
: Jln. Pondok Kopi Blok A2 No: 20
Telepon
: 0881-121-0205 atau 081510363902
Email
:
[email protected]
Status
: Belum menikah
Pendidikan Pendidikan Formal
: 1.Universitas Mercu Buana Jurusan Public Relatios, Jakarta 2006 - sekarang 2. AKSEK/LPK Tarakanita, Jakarta 2002-2006 3. SMU 44, Jakarta 1999-2002 4. SMP Budhaya III, St. Agustinus, Jakarta,1996-1999 5. SD Tarakanita V, Jakarta 1990-1996
