ANGGARAN DASAR ASOSIASI FINTECH INDONESIA Articles of association
Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Fintech Indonesia Yang dibuat dengan Akta No. 15 tanggal 10 Februari 2016 di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA PASAL 1
1.
Perkumpulan ini bernama : Asosiasi FinTech Indonesia, disingkat FTI, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Perkumpulan”).
2.
Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
WAKTU Pasal 2
Perkumpulan ini didirikan terhitung sejak tanggal Perkumpulan mendapatkan pengesahan pendirian perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
AZAS Pasal 3 Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi untuk Indonesia dari perusahaan Indonesia.
KEGIATAN Pasal 5 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 4 di atas, Perkumpulan akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut : a.
Bertindak sebagai lembaga penelitian kebijakan dan hubungan dengan pemerintahan yang membantu memajukan sektor jasa finansial yang adil dan berbasis teknologi di Indonesia bagi para anggota kami;
b.
Berpartisipasi aktif dalam komunitas jasa finansial dan teknologi di Indonesia melalui kegiatan edukasi, berbagi ilmu, dan kepedulian untuk mempromosikan dan memajukan agenda teknologi finansial.
c.
Menghubungkan lembaga-lembaga teknologi finansial internasional lainnya sehingga komunitas teknologi finansial Indonesia dapat menjalin hubungan dengan komunitas teknologi finansial global, untuk menetapkan praktik-praktik terbaik (best practices), pertukaran ide, dan berbagi keahlian.
KEKAYAAN Pasal 6
1.
Kekayaan Perkumpulan terdiri dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh Perkumpulan, baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
2.
Kekayaan awal Perkumpulan yang dihimpun dari iuran para anggota seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). Kekayaan Perkumpulan dapat ditambah dengan a.
Iuran anggota;
b. Sumbangan pemerintah; c.
Sumbangan donatur;
3.
Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akta ini
4.
Kekayaan Perkumpulan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Perkumpulan disimpan dalam rekening Perkumpulan pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota.
LOGO Pasal 7
Logo Asosiasi ini melambangkan integritas dan pertumbuhan dengan dominasi warna biru dan hijau. Bentuk huruf yang tidak kaku juga menunjukkan aktivitas asosiasi yang dinamis.
ORGAN PERKUMPULAN Pasal 8 Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri dari : a. Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas.
ANGGOTA Pasal 9
1.
Keanggotaan Perkumpulan terbuka bagi institusi ataupun perusahaan berbadan hukum yang bergerak di sektor jasa keuangan yang syarat keanggotaannya akan diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga. Suatu Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan di atas dapat diterima sebagai anggota Perkumpulan oleh Pengurus berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Anggota.
2.
Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari : a.
Anggota Pendiri, yaitu anggota yang turut mendirikan Perkumpulan pada tanggal pendirian;
b.
Anggota Institusional, yaitu seluruh institusi bank dan non-bank, perusahaan asuransi, departemen teknologi finansial dari perusahaan telekomunikasi, dan institusi lainnya yang berkaitan dengan teknologi jasa finansial;
c.
Anggota Lain-lain, yaitu perusahaan startup secara umum maupun organisasi lainnya yang disetujui oleh Anggota Pendiri.
3.
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
4.
Setiap anggota Perkumpulan wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga azas dan tujuan Perkumpulan, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.
5.
Setiap anggota Perkumpulan berhak memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
6.
Setiap anggota Perkumpulan dapat mengajukan usulan dan pendapat kepada Rapat Umum Anggota dan melaksanakan hak-hak suara dalam Rapat Umum Anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
Pasal 10
1.
2.
Keanggotaan Perkumpulan ini berakhir karena: a.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
b.
lalai dalam melakukan pembayaran iuran anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya faktur untuk setiap jumlah terhutang kepada Perkumpulan;
c.
diberhentikan karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, atau dianggap tidak lagi memenuhi kriteria keanggotaan Perkumpulan; yang mana pemberhentiannya didasarkan pada keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh sekurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara, dan disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11 1.
Para anggota Perkumpulan dalam Rapat Umum Anggota berwenang untuk: a.
menentukan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
b.
mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
c.
menetapkan kebijakan umum Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
d.
mengesahkan program kerja dan rancangan disiapkan oleh Pengurus;
e.
mengesahkan laporan tahunan;
f.
menyetujui penggabungan atau pembubaran Perkumpulan.
anggaran tahunan Perkumpulan yang
2.
Anggota Perkumpulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam-jam kerja berhak memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan oleh Perkumpulan.
3.
Anggota Perkumpulan berhak memeriksa semua pembukuan dan surat-surat lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.
4.
Pengurus dan Pengawas wajib memberikan penjelasan-penjelasan kepada para anggota dalam Rapat Umum Tahunan Anggota.
5.
Anggota Perkumpulan harus mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keanggotaan dalam Anggaran Dasar), serta setiap keputusan yang diberikan dalam Rapat Umum Anggota.
6.
Anggota Perkumpulan wajib melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, iuran anggota, segala sumbangan lain yang disyaratkan oleh Perkumpulan dan biaya-biaya lain sewajarnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
7.
Anggota Perkumpulan wajib mematuhi ketentuan terbaru dari instansi terkait termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang terkait.
8.
Anggota Perkumpulan harus menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, pembicaraan, kegiatan dan sebagainya terkait Perkumpulan, kecuali ditentukan sebaliknya oleh Pengurus atau Rapat Umum Anggota.
RAPAT UMUM ANGGOTA Pasal 12 1.
Rapat Umum Anggota Perkumpulan terdiri dari: (a) (b) (c)
Rapat Umum Anggota Tahunan; Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali, guna membahas masalah-masalah terakhir Perkumpulan; Rapat Umum Anggota Luar Biasa, guna membahas masalah-masalah mendesak yang dapat diajukan baik oleh Pengurus atau anggota Perkumpulan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
2.
Rapat Umum Tahunan Anggota wajib diselenggarakan oleh anggota Perkumpulan pada suatu tanggal di bulan Pebruari setiap tahunnya, sebagaimana ditentukan oleh Pengurus, guna mendengarkan dan membahas laporan-laporan Pengurus yang telah selesai masa jabatannya, serta membuat keputusan-keputusan lain sebagaimana diperlukan.
3.
Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, anggota Perkumpulan dapat menerima atau menolak laporan tahunan yang diajukan oleh Pengurus dan melakukan evaluasi tentang kegiatan Perkumpulan dalam tahun yang lampau, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan untuk tahun yang akan datang.
4.
Rapat Umum Anggota mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, termasuk perubahan-perubahannya.
5.
Rapat Umum Anggota dihadiri oleh anggota Perkumpulan, Pengurus, dan Pengawas.
6.
Panggilan untuk Rapat Umum Anggota harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan tentang hal-hal yang dibicarakan.
7.
Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Pengurus, jikalau Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Perkumpulan yang hadir.
8.
Rapat Umum Anggota adalah sah jikalau dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara. - Anggota Perkumpulan dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Perkumpulan lainnya dengan surat kuasa. - Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Anggota tidak terpenuhi, Rapat Umum Anggota tetap dapat dilanjutkan, namun pengambilan keputusan ditangguhkan hingga Rapat Umum Anggota berikutnya. - Semua keputusan Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
9.
Setiap anggota Perkumpulan dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Perkumpulan yang diwakilinya dalam rapat, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
10.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Umum. - Penandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat Notaris.
PENGURUS Pasal 13 1.
Perkumpulan diurus oleh Pengurus yang terdiri dari minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang, dengan susunan Pengurus yang setidaknya terdiri atas: a. Ketua ; b. Sekretaris; c. Bendahara;
2.
Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Anggota untuk
sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa pengurusannya berakhir. 3.
Dalam Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan pada 2 (dua) bulan sebelum tanggal Rapat Umum Anggota Tahunan, Ketua Pengurus akan: (a)
mengajukan kepada Rapat Umum Anggota usulan penunjukkan kembali anggota Pengurus yang saat itu menjabat untuk masa jabatan selanjutnya terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota Tahunan tersebut; atau
(b)
mengajukan kepada Rapat Umum Anggota usulan pemberhentian anggota Pengurus yang saat itu menjabat dan pengangkatan anggota Pengurus yang baru.
4.
Dalam hal Rapat Umum Anggota menerima usulan Ketua Pengurus untuk menunjuk kembali anggota Pengurus yang saat itu menjabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (a) di atas, maka anggota Pengurus yang ditunjuk kembali tersebut akan menjabat untuk 1 (satu) periode jabatan terhitung sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Anggota Tahunan.
5.
Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak menerima usulan Ketua Pengurus untuk menunjuk kembali anggota Pengurus yang saat itu menjabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (a) di atas, atau Ketua Pengurus mengajukan pemberhentian anggota Pengurus yang saat itu menjabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (b) di atas, maka Ketua Pengurus akan menyelenggarakan pencalonan tertulis untuk memilih anggota Pengurus yang baru dengan ketentuan sebagai berikut: (i)
pencalonan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis yang dikirimkan oleh Ketua Pengurus kepada setiap anggota Perkumpulan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Rapat Umum Anggota;
(ii)
dalam hal anggota Perkumpulan bermaksud untuk mencalonkan perwakilannya, maka perwakilan yang bersangkutan harus mengajukan suatu pemberitahuan tertulis kepada Ketua Pengurus dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Ketua Pengurus sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas;
(iii)
pencalonan perwakilan oleh anggota Perkumpulan tidak akan dipertimbangkan dalam hal anggota Perkumpulan yang bersangkutan belum melunasi pembayaran iuran anggota.
6.
Apabila setelah lewatnya jangka waktu 15 (lima belas) hari pencalonan oleh anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 di atas (”Penutupan”), terdapat lebih dari 5 (lima) calon dan kurang dari 9 (sembilan) calon anggota Pengurus, maka calon anggota Pengurus tersebut dinyatakan terpilih menjadi anggota Pengurus untuk 1 (satu) periode jabatan terhitung sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Anggota Tahunan.
7.
Apabila pada saat Penutupan, terdapat lebih dari 9 (sembilan) calon anggota Pengurus, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Penutupan, Ketua Pengurus harus mengirimkan suatu surat suara tertulis kepada setiap anggota Perkumpulan dengan ketentuan sebagai berikut: (a)
setiap surat suara tertulis harus mencantumkan daftar seluruh calon anggota Pengurus yang sah dan dapat dipilih;
8.
(b)
setiap anggota Perkumpulan diperbolehkan untuk memberikan suara pada 9 (sembilan) calon anggota Pengurus;
(c)
setiap surat suara yang memberikan suara pada lebih dari 9 (sembilan) calon anggota Pengurus tidak akan dipertimbangkan dalam penghitungan suara;
(d)
tanggal penutupan pengembalian surat suara oleh anggota Perkumpulan adalah 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Anggota Tahunan.
9 (sembilan) calon Pengurus yang memperoleh suara tertingi dalam pemungutan suara dinyatakan terpilih menjadi anggota Pengurus untuk 1 (satu) periode jabatan terhitung sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Anggota Tahunan. - Dalam hal suara setuju bagi jabatan ke-sembilan sama banyaknya untuk 2 (dua) atau lebih calon, maka Ketua Pengurus mengadakan pemungutan suara baru bagi jabatan ke-sembilan tersebut.
9. Ketua Pengurus melaporkan hasil pemungutan suara kepada Rapat Umum Anggota Tahunan setelah terlebih dahulu disahkan oleh Sekretaris Umum. 10. Dalam hal anggota Pengurus yang baru telah diangkat oleh Rapat Umum Anggota Tahunan, maka pada Rapat Pengurus pertama yang diadakan setelah Rapat Umum Anggota Tahunan tersebut, para anggota Pengurus yang baru akan menentukkan pembagian jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Ayat 1. - Dalam hal terjadi sengketa dalam pembagian jabatan tersebut, maka pembagian jabatan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara Pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. 11. Pengurus harus melaporkan setiap perubahan keanggotaan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kepada Instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan Pengurus yang bersangkutan oleh Rapat Umum Anggota. 12.
Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.
13.
Keanggotaan Pengurus berakhir karena :
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
d.
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
e.
telah berakhir masa jabatannya.
14. Anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari kepengurusan dengan memberikan mengenai maksudnya itu secara tertulis kepada Pengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 15.
Apabila oleh sebab apapun juga, jabatan Pengurus lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadinya lowongan tersebut, maka harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Pengurus baru. - Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 14 1.
Hak, wewenang dan kewajiban Pengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut:
(a)
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta bertindak untuk kepentingan bersama keanggotaan secara umum; mewakili Perkumpulan dalam forum-forum terbuka; mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Anggota; menyiapkan anggaran tahunan dan mengajukan iuran anggota tahunan untuk disetujui pada Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Anggota Tahunan; melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota dan selanjutnya mengkomunikasikannya dengan para anggota Perkumpulan; melaporkan kegiatan-kegiatan Pengurus kepada Rapat Umum Anggota; menyelenggarakan Rapat Umum Anggota; menunjuk dan mengawasi Direktur Pelaksana dan Sekretariat.
(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
Pasal 15 1.
Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : a.
meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan Perkumpulan;
b.
membeli atau menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, atau melepaskan hak atas barang bergerak mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik Perkumpulan;
c.
membebani harta kekayaan Perkumpulan (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) untuk menjamin hutang Perkumpulan sendiri;
d.
menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perkumpulan;
e.
menginvestasikan atau turut serta mendirikan perkumpulan atau kegiatan lain;
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota. 2.
Pengurus Perkumpulan tidak boleh membebani harta kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat Perkumpulan sebagai penanggung hutang (borg atau evalist).
3.
Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris. - Dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, surat yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.
4.
Tindakan Pengurus yang melampui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng.
5.
Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan apabila : a.
terjadinya perkara dihadapan Pengadilan antara Perkumpulan dengan Pengurus yang bersangkutan;
b.
Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan.
- Dalam keadaan di atas, Perkumpulan akan diwakili oleh Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
RAPAT PENGURUS Pasal 16 1.
Pengurus mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan, pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Ketua atau dimohonkan secara tertulis oleh Direktur Pelaksana atau oleh mayoritas anggota Pengurus.
2.
Undangan rapat Pengurus harus dibuat tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Pengurus dengan tanda terima yang layak selambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu rapat. Undangan tersebut harus menyebutkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3.
Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.
4.
Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Pengurus yang ada.
- Anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa. - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 5.
Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus yang diwakilinya dalam rapat.
6.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib di tandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Umum. - penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.
7.
Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Pengurus dengan ketentuan, semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.
PENGAWAS Pasal 17 1.
Pengawas sedikitnya terdiri dari seorang anggota, dan apabila diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.
2.
Anggota Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali dan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Anggota sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum jabatannya berakhir.
3.
Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.
dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
d.
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
e.
telah berakhir masa jabatannya.
4.
Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara tertulis kepada Pengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5.
Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengawas, Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu. 6.
Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi lowongan tersebut. - Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Pengawas yang digantikannya.
7.
Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGAWAS Pasal 18
1.
Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan serta memberi nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
2.
Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perkumpulan.
3.
Anggota Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan ruangan dan tempat lain yang digunakan dan dikuasai oleh Perkumpulan serta memeriksa keuangan, pembukuan, surat bukti, keadaan kas Perkumpulan serta berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Pengurus.
4.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota.
RAPAT PENGAWAS Pasal 19 1.
Pengawas mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang anggota Pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.
2.
Panggilan untuk rapat Pengawas harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal dibicarakan.
3.
Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, jikalau Ketua Pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengawas yang hadir.
4.
Rapat Pengawas adalah sah jikalau dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengawas. - Anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa. - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5.
Setiap anggota Pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengawas yang diwakilinya dalam rapat.
6.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. - Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.
7.
Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.
TAHUN BUKU Pasal 20 1.
Tahun buku Perkumpulan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).
2.
Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3.
Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya : a.
laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
b.
laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
c.
transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan.
4.
Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5.
Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh Rapat Umum Anggota secara tertulis.
6.
Pengesahan atas laporan tahunan oleh Rapat Umum Anggota dalam Ayat 5 diatas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.
7.
Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Perkumpulan dan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ikhtisar laporan keuangan tersebut disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
8.
Pada akhir setiap tahun buku, rekening dan pembukuan Perkumpulan harus diperiksa oleh Akuntan Publik Independen yang ditunjuk oleh Rapat Umum Anggota Tahunan, untuk keperluan mempersiapkan suatu laporan keuangan, untuk diajukan dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Anggota Tahunan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 21
1.
Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar Perkumpulan hanya sah apabila diambil oleh Rapat Umum Anggota yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah. - Dalam menghadiri Rapat Umum Anggota, para anggota Perkumpulan dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
2.
Keputusan rapat yang dimaksud dalam Ayat 1 adalah sah apabila disetujui sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
3.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota kedua dapat diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama. - Rapat Umum Anggota kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dengan hak suara dan keputusan rapat tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 4.
Pemberitahuan mengenai maksud untuk merubah Anggaran Dasar Perkumpulan harus diberikan secara tertulis kepada Pengurus Perkumpulan oleh pihak yang mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Umum Anggota diselenggarakan. - Atas penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada semua anggota Perkumpulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat Umum Anggota diselenggarakan.
5.
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang meliputi : a.
nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
b.
maksud dan tujuan Perkumpulan;
c.
kegiatan untuk mencapai tujuan Perkumpulan;
d.
keanggotaan;
e.
hak dan kewajiban anggota; dan
f.
pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi;
- harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 6.
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini yaitu : a.
jangka waktu pendirian;
b.
perolehan dan penggunaan kekayaan;
c.
tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian Pengurus dan Pengawas;
d.
hak dan kewajiban Pengurus dan Pengawas; dan
e.
penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat;
- cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 7.
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak boleh dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
PENGGABUNGAN
Pasal 22 1.
Penggabungan dapat dilakukan dengan menggabungkan Perkumpulan dengan perkumpulan lain yang telah ada dan mengakibatkan perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar, dan seluruh aset serta kewajiban perkumpulan yang menggabungkan diri beralih kepada perkumpulan yang menerima penggabungan.
2.
Penggabungan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : a.
ketidakmampuan perkumpulan lain;
perkumpulan
melaksanakan
kegiatan
tanpa
dukungan
b.
perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; dan
c.
perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3.
Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Rapat Umum Anggota masing-masing perkumpulan.
4.
Rapat Umum Anggota masing-masing perkumpulan menyetujui: a. penggabungan; b. rancangan penggabungan; c. perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang menerima penggabungan.
5.
Rapat Umum Anggota dimaksud dalam Ayat 4 adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota perkumpulan dengan hak suara; - Semua keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil dalam hal musyawarah untuk mufakat, dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6.
Akta perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan. - Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar wajib dilampiri akta penggabungan.
7.
Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar dari perkumpulan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terjadi sejak tanggal keputusan Rapat Umum Anggota.
8.
Pengurus perkumpulan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.
PEMBUBARAN Pasal 23 1.
Perkumpulan dapat dibubarkan apabila Perkumpulan dianggap tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi dapat memenuhi harapan para anggota Perkumpulan.
2.
Usul untuk membubarkan Perkumpulan dapat diajukan kepada Rapat Umum Anggota oleh sekurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus. - Pemberitahuan mengenai maksud untuk membubarkan Perkumpulan harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus sekurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum Rapat Umum Anggota diselenggarakan. - Pemberitahuan mengenai maksud untuk membubarkan Perkumpulan harus dikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan oleh Pengurus sekurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat Umum Anggota diselenggarakan.
3.
Keputusan untuk membubarkan Perkumpulan adalah sah jika dalam Rapat Umum Anggota hadir atau diwakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. - Anggota Perkumpulan dapat diwakili oleh kuasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
4.
Dalam hal Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 di atas tidak mencapai kuorum, maka rapat yang kedua dapat diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rapat Umum Anggota yang pertama dan rapat dimaksud sah apabila dihadiri sekurangnya 3/4 (tiga empat empat) dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara.
5.
Pembubaran Perkumpulan ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Anggota dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
6.
Likuidator atau kurator (dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.
7.
Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada seluruh anggota Perkumpulan, Pengurus dan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir.
8.
Likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak proses likuidasi berakhir.
9.
Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran Perkumpulan tidak berlaku terhadap pihak ketiga terhitung sejak likuidasi berakhir.
CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI Pasal 24 Kekayaan sisa hasil likuidasi setelah dikurangi setiap dan seluruh kewajiban yang telah dihitung dan disepakati, akan dibagikan kepada para anggota Perkumpulan secara proporsional terhadap iuran tahunan yang dibayarkan selama tiga tahun terakhir.
PERATURAN PENUTUP Pasal 25 - Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Perkumpulan. - Selanjutnya menerangkan bahwa : Untuk pertama kalinya susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan adalah sebagai berikut: PENGURUS : - Ketua : Niki Santo Luhur - Bendahara : Sebastian Togelang - Sekretaris : Karaniya Dharmasaputra PENGAWAS
: Thong Sennelius Dian Kurniadi
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI FINTECH INDONESIA bylaws
Pada hari Senin, tanggal 28 bulan Maret tahun 2016, Rapat Umum Anggota Perkumpulan Asosiasi Fintech Indonesia, dihadiri oleh seluruh anggotanya, baik secara langsung maupun melalui kuasa, menyetujui perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga dari Perkumpulan Asosiasi Fintech Indonesia (selanjutnya disebut “Perkumpulan”), yang terakhir disepakati pada tanggal 10 Februari 2016, yang pengesahannya dibuat di hadapan notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., berdasarkan Akta No. 16, sehingga oleh karena itu untuk selanjutnya, ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan mengacu pada pasal-pasal sebagai berikut.
BAGIAN I KEANGGOTAAN
Pasal 1 Pengertian
(1)
Sehubungan dengan anggaran dasar Asosiasi FinTech Indonesia (“Anggaran Dasar”), hal-hal khusus tertentu akan dijabarkan, disebutkan secara detail dan dikembangkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini. Anggaran Dasar beserta Anggaran Rumah Tangga akan lebih lanjut menjabarkan maksud umum dari Perkumpulan, dengan ketentuan bahwa Anggaran Rumah Tangga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
(2)
Kecuali disebutkan lain dalam Anggaran Rumah Tangga ini, seluruh istilah yang digunakan disini memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Anggaran Dasar.
(3)
Anggota Perkumpulan dapat menggunakan haknya sebagai anggota dan mempertahankan hak suaranya, apabila mereka telah membayar iuran anggota dan iuran lainnya.
Pasal 2 Keanggotaan
(1)
Tanpa menyimpangi, dan dengan tetap memperhatikan, ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar, keanggotan dari Perkumpulan terdiri dari: a. Anggota Eksekutif; b. Anggota Fintech; c. Anggota Lembaga Keuangan; dan d. Anggota Sponsor.
(2)
Anggota Eksekutif terdiri atas: a. Anggota Pendiri sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar; dan b. Anggota Lain-Lain sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar yang diterima dan disetujui oleh Anggota Pendiri secara konsensus.
(3)
Anggota FinTech adalah Anggota Lain-Lain sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar yang bergerak di bidang teknologi yang memberikan pelayanan kepada penyelenggara jasa keuangan di Indonesia.
(4)
Anggota Lembaga Keuangan adalah Anggota Institusional sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar.
(5)
Anggota Sponsor adalah Anggota Lain-Lain sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar yang tidak bergerak di bidang teknologi yang memberikan pelayanan kepada penyelenggara jasa keuangan di Indonesia.
(6)
Penentuan dan penetapan setiap perusahaan ke dalam satu penggolongan keanggotaan merupakan kewenangan dari Rapat Anggota Eksekutif.
Pasal 3 Kewenangan Umum
(1)
Setiap keanggotaan dalam Perkumpulan didasarkan pada satu keanggotaan Perkumpulan untuk masing-masing perusahaan yang memenuhi syarat.
(2)
Seluruh anggota Perkumpulan harus memiliki hak-hak, keuntungan-keuntungan dan kewajiban-kewajiban umum yang sama, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 4 Penerimaan Anggota Baru
(1)
Perusahaan yang hendak mengajukan permohonan sebagai anggota wajb melengkapi formulir pendafataran yang disiapkan oleh Pengurus Eksekutif.
(2)
Setiap aplikasi keanggota baru wajib dilengkapi dengan profil perusahaan dan dokumentasi perusahaan yang dipersyaratkan oleh Pengurus Eksekutif.
(3)
Calon anggota dapat diwajibkan untuk melakukan pemaparan di hadapan Rapat Anggota Eksekutif.
(4)
Setiap calon anggota baru wajib menandatangani Pakta Keanggotaan (Charter of Membership) yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Eksekutif.
(5)
Penerimaan anggota baru diputuskan secara konsensus oleh Rapat Anggota Eksekutif.
Pasal 5 Perwakilan Anggota
(1)
Anggota wajib diwakili oleh manajer paling senior dalam perusahaan anggota tersebut.
(2)
Dalam hal anggota tidak dapat hadir, maka anggota tersebut dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis kepada perwakilan lainnya dari perusahaan yang bersangkutan, atau kepada perwakilan perusahaan anggota lainnya.
Pasal 6 Daftar Keanggotaan
(1)
Daftar keanggotaan harus dikelola dan diperbarui secara teratur oleh Direktur Eksekutif, yang harus mencakup seluruh profil perusahaan anggota termasuk detail kontak dari manajemen seniornya dan alamat korespondensi saat ini yang akan digunakan oleh Perkumpulan untuk mengirimkan seluruh tagihan, pemberitahuan dan informasi kepada anggota.
(2)
Masing-masing anggota berkewajiban untuk memastikan bahwa informasi dalam profil perusahaannya sudah merupakan yang terbaru.
Pasal 7 Iuran Anggota dan Iuran Lainnya
(1)
Iuran anggota tahunan dan iuran lainnya, kecuali yang sifatnya sukarela, ditetapkan oleh Rapat Anggota Eksekutif.
(2)
Iuran anggota tahunan dan iuran lainnya harus dibayarkan kepada Sekretariat sebagaimana ditagihkan.
(3)
Tagihan untuk iuran anggota tahunan akan dikeluarkan oleh Pengurus Eksekutif dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak iuran tersebut disetujui oleh Rapat Anggota Eksekutif.
Pasal 8 Anggota Eksekutif
(1)
Kewenangan di bawah ini hanya dimiliki oleh Anggota Eksekutif melalui Rapat Anggota Eksekutif: a. Menerima Anggota Eksekutif baru; b. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Perkumpulan; c. Menunjuk Dewan Penasehat, atas masukan dari seluruh anggota;
d. Menunjuk Dewan Pengawas, atas masukan dari seluruh anggota; e. Menunjuk Direktur Eksekutif dan tim sekretariat; (2)
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Anggota Eksekutif juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh anggota lainnya.
(3)
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam Rapat Anggota Eksekutif, yang keputusannya diambil secara konsensus.
Pasal 9 Anggota FinTech
(1)
Yang dapat menjadi Anggota FinTech adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi;
b. Perusahaan yang dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya bermitra dengan lembaga keuangan; c.
Perusahaan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan memenuhi ketentuan praktik terbaik internasional;
d. Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki kewenangan pengambilan keputusan utama di Indonesia; dan e. Perusahaan yang kegiatan usahanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesian dan mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan akses terhadap pelayanan keuangan melalui inklusi keuangan, literasi keuangan, dan kegiatan pembangunan lainnya. (2)
Anggota FinTech memiliki hak untuk: a. b. c. d. e. f.
Berpartisipasi di dalam setiap kegiatan Perkumpulan; Dicalonkan menjadi Anggota Eksekutif; Mendapatkan materi dan informasi yang dimiliki oleh Perkumpulan; Menghadiri pertemuan-pertemuan dengan lembaga pemerintahan bersama dengan Pengurus Perkumpulan; Membentuk, mengelola, dan memimpin Kelompok Kerja; Memberikan masukan atas keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas.
Pasal 10 Anggota Lembaga Keuangan
(1)
Yang wajib menjadi Anggota Lembaga Keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yaitu: a. b. c. d.
(2)
Bank; Perusahaan efek; Lembaga keuangan bukan bank; dan Perusahaan telekomunikasi yang memiliki kegiatan usaha di bidang keuangan;
Anggota Lembaga Keuangan memiliki hak untuk: a. b. c. d. e.
Berpartisipasi di dalam setiap kegiatan Perkumpulan; Mendapatkan materi dan informasi yang dimiliki oleh Perkumpulan; Menghadiri pertemuan-pertemuan dengan lembaga pemerintahan bersama dengan Pengurus Perkumpulan; Berpartisipasi dalam Kelompok Kerja; Memberikan masukan atas keanggotaan Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas.
Pasal 11 Anggota Sponsor
(1)
Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Anggota FinTech dan Anggota Lembaga Keuangan dapat menjadi Anggota Sponsor.
(2)
Anggota Sponsor memiliki hak untuk: a.
Berpartisipasi di dalam setiap kegiatan Perkumpulan;
b.
Mendapatkan materi dan informasi yang dimiliki oleh Perkumpulan;
c.
Berpartisipasi dalam Kelompok Kerja; dan
d.
Memberikan masukan atas keanggotaan Dewan Penasehat.
BAGIAN II PENGURUS
Pasal 12 Umum
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pengurus mewakili anggota dalam melaksanakan maksud dan tujuan Perkumpulan. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari terdiri dari Ketua pengurus, Sekretaris pengurus, dan Bendahara pengurus. Hanya Anggota Eksekutif yang dapat mencalonkan dan memilih jabatan pengurus sebagaimana tersebut dalam ayat (2). Pencalonan dan pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan di dalam Rapat Anggota Eksekutif. Pencalonan dan pemilihan pengurus selain yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan di dalam Rapat Umum Anggota Tahunan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengurus dapat membentuk Dewan Penasehat yang memberikan saran terhadap penyelenggaraan Perkumpulan.
Pasal 13 Pemilihan Pengurus
(1)
Segera setelah disetujui Pengurus baru, maka pada rapat Pengurus yang pertama diadakan, Pengurus yang baru ditunjuk harus menentukan dari antara mereka siapa yang akan menduduki jabatan Pengurus tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, kecuali untuk jabatan dalam Pasal 12 ayat (2).
(2)
Dalam hal tidak ada kesepakatan yang terjadi, maka jabatan tersebut akan ditentukan berdasarkan pemungutan suara sederhana dengan anggota Pengurus yang mendapatkan jumlah suara terbanyak akan dinyatakan terpilih untuk jabatan tersebut. Dalam hal suara seimbang maka Ketua Pengurus dapat memberikan suara tambahan kepada salah satu calon yang seimbang. Dalam hal suara seimbang untuk jabatan Ketua Pengurus, maka pemungutan suara lebih lanjut harus segera diselenggarakan dan apabila kondisi buntu (deadlock) terus berlanjut, maka hal ini akan ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
(3)
Dengan ketentuan bahwa anggota Pengurus, dalam menjalankan tugasnya, telah bertindak sesuai hukum dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka dalam hal terdapat tuntutan hukum apapun oleh pihak ketiga terhadap anggota Pengurus yang timbul dari tindakan tersebut, Perkumpulan akan mengganti rugi anggota Pengurus
tersebut untuk biaya-biaya bagi pembelaan hukum sewajarnya dan setiap hasil keputusan yang merugikan, melalui polis asuransi yang memadai. Pasal 14 Tugas Pengurus
Tugas masing-masing anggota Pengurus ditentukan oleh rapat Pengurus.
Pasal 15 Pengakhiran Pengurus
Keanggotaan Pengurus berakhir karena: (1) (2) (3)
Atas permintaan sendiri dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Rapat Anggota Eksekutif. Diberhentikan oleh Rapat Anggota Eksekutif. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mewakili anggota Perkumpulan.
Pasal 16 Pengurus Eksekutif
(1) (2) (3)
(4)
Pengurus Eksekutif terdiri atas Ketua pengurus, Sekretaris pengurus, Bendahara pengurus, dan jabatan lain yang ditentukan oleh Rapat Anggota Eksekutif. Pengurus Eksekutif dicalonkan dan dipilih oleh Anggota Eksekutif secara konsensus. Selain tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus secara umum, Pengurus Eksekutif berwenang untuk memberikan keputusan penentu dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat final dan mengikat.
BAGIAN III DIREKTUR EKSEKUTIF
Pasal 17 Direktur Eksekutif
Masa jabatan dan pengangkatan Direktur Eksekutif ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (1)
Direktur Eksekutif adalah seorang pegawai profesional yang dibayar oleh Perkumpulan untuk mengelola kegiatan sehari-hari Perkumpulan.
(2)
Dalam melaksanakan maksud, tujuan dan operasi Perkumpulan lebih lanjut, Direktur Eksekutif yang dibayar akan dipekerjakan oleh Perkumpulan dan ditunjuk oleh Pengurus dalam basis waktu penuh atau paruh waktu, yang mana biayanya telah disetujui oleh Perkumpulan dalam anggaran tahunannya. Tunduk pada alokasi dalam anggaran tahunan, Perkumpulan dapat juga mempekerjakan karyawan tambahan termasuk karyawan pendukung, sebagaimana dan kapanpun dibutuhkan, dalam basis waktu penuh atau paruh waktu untuk mendukung operasi Perkumpulan dan Direktur Pelaksana. Seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh Perkumpulan disebut sebagai “Sekretariat”.
(3)
Tunduk pada alokasi dalam anggaran tahunan, Perkumpulan dapat juga menyewa ruang kantor, untuk digunakan oleh Pengurus dan Sekretariat, dan membeli aset-aset apapun yang dibutuhkan untuk operasi Perkumpulan dan Sekretariat, termasuk namun tidak terbatas pada mobil, telepon, peralatan kantor, alat tulis dll.
(4)
Direktur Eksekutif harus memastikan bahwa seluruh persyaratan legal untuk mempekerjakan karyawan pendukung telah dipenuhi.
(5)
Peran Direktur Eksekutif akan mencakup setiap ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan sebagaimana ditentukan dan diawasi oleh Pengurus, dan akan mencakup:
(a) (b) (c) (d) (6)
Mengelola dan mengawasi operasi sehari-hari karyawan; Membuat pernyataan umum dan pers, namun hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus; Mewakili Perkumpulan dalam forum publik, dengan pemerintah dan instansi lainnya dan dengan organisasi lain; dan Melaksanakan kampanye dan usulan tertentu yang disetujui oleh Pengurus.
Dengan ketentuan bahwa Direktur Eksekutif, dalam menjalankan tugasnya, telah bertindak sesuai hukum dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka dalam hal terdapat tuntutan hukum apapun oleh pihak ketiga terhadap Direktur Pelaksana yang timbul dari tindakan tersebut, Perkumpulan akan mengganti rugi Direktur Pelaksana tersebut untuk biaya-biaya bagi pembelaan hukum sewajarnya dan setiap hasil keputusan yang merugikan, melalui polis asuransi yang memadai.
BAGIAN IV DISKUSI DAN RAPAT
Pasal 18 Rapat Umum Anggota Tahunan
(1)
Jangka waktu Rapat Umum Anggota Tahunan harus diselenggarakan pada hari terakhir di bulan Pebruari setiap tahunnya.
(2)
Standar Rapat Umum Anggota Tahunan: (a) Apabila bulan Pebruari telah berakhir dan Rapat Umum Anggota Tahunan belum diselenggarakan, sekurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota dapat meminta secara tertulis agar Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan. (b) Permintaan tertulis di atas harus disampaikan kepada Pengurus yang wajib mengirimkan balasan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permintaan. (c) Apabila Pengurus tidak mengirimkan balasan daripadanya, anggota yang mengajukan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan dan mengundang anggota Perkumpulan. (d) Anggota yang mengajukan tersebut wajib mengundang seluruh anggota Perkumpulan, Pengurus dan Pengawas.
(3)
Undangan untuk Rapat Umum Anggota Tahunan: Undangan harus dibuat tertulis dan dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat. Undangan harus menyebutkan agenda rapat yang memuat: (a) (b) (c)
Berita acara Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Tahunan sebelumnya; Laporan dari anggota Pengurus dan Pengawas atas kegiatan-kegiatannya; Usulan apapun untuk didiskusikan dengan anggota, Pengurus, Pengawas, dan/atau Direktur Pelaksana yang diterima sebelum tanggal penyebaran agenda;
(d) (e)
Detail tanggal, waktu dan tempat Rapat Umum Anggota Tahunan; Laporan Keuangan dan Neraca yang telah diaudit untuk Perkumpulan untuk tahun buku sebelumnya; Dan laporan dari Ketua Pengurus terkait dengan pemilihan atau penunjukkan kembali Pengurus dan Pengawas.
(f)
Pasal 19
Rapat Umum Anggota Luar Biasa (“RUALB”)
(1)
Syarat RUALB: Rapat ini dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus atau berdasarkan permohonan tertulis dari anggota yang mewakili sekurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan yang terdaftar dalam Daftar Keanggotaan dengan hak suara yang sah. Permohonan tertulis ini harus menyebutkan tanggal dan tempat rapat.
(2)
Jangka waktu RUALB: Rapat harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan permohonan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 Pasal ini.
(3)
Undangan untuk RUALB: Undangan harus dikirimkan oleh Pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan permohonan tertulis di atas dan harus mencakup agenda yang mencakup setiap laporan Pengurus dan Pengawas atas kegiatan-kegiatannya, setiap usulan untuk diskusi oleh anggota, Pengurus, Pengawas, dan/atau Direktur Pelaksana yang diterima sebelum agenda disebarkan dan detail terkait tanggal, waktu dan tempat RUALB tersebut.
(4)
Standar RUALB: Apabila Pengurus tidak mengirim undangan untuk RUALB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan permohonan tertulis tersebut, maka anggota yang mewakili sekurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dengan hak suara yang sah berhak untuk menyelenggarakan RUALB.
Pasal 20 Rapat Umum Anggota
(1)
Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Pengurus. Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir pada Rapat Umum Anggota maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dari anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat.
(2)
Berita acara Rapat Umum Anggota merupakan tanggung jawab Sekretaris Umum, yang dipersiapkan oleh Direktur Pelaksana, dan akan memuat detail lengkap dari seluruh keputusan yang diambil dan tidak diambil, daftar anggota dan perwakilannya yang hadir dan yang tidak hadir, dan deskripsi narasi dari isu-isu besar yang didiskusikan namun tidak diputuskan untuk alasan tertentu.
(3)
Berita acara untuk setiap Rapat Umum Anggota harus diakui sebagai benar dan tepat oleh Rapat Umum Anggota dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Umum sebagai konfirmasi persetujuan. Namun, dalam hal berita acara Rapat Umum Anggota dipersiapkan oleh Notaris yang menghadiri rapat, maka persetujuan dan penandatanganan tersebut tidak diperlukan.
Pasal 21 Tempat Rapat Umum Anggota
Kecuali disetujui sebaliknya oleh mayoritas anggota, Rapat Umum Anggota akan diselenggarakan di domisili Perkumpulan di Jakarta.
Pasal 22 Anggota Rapat Umum Anggota
Setiap orang yang berhak menghadiri Rapat Umum Anggota adalah perwakilan dari anggota yang terdaftar dalam Daftar Keanggotaan pada tanggal undangan rapat.
Pasal 23 Persyaratan Administratif dan Kewajiban Keuangan
(1)
Apabila perwakilan anggota tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Anggota, maka anggota dapat menunjuk kuasa dari perusahaannya atau perwakilan dari perusahaan anggota lainnya
untuk mendapatkan hak suara penuh, dengan menyediakan kepada Ketua Pengurus konfirmasi tertulis atas penunjukkan tersebut pada setiap saat sebelum waktu diselenggarakannya Rapat Umum Anggota tersebut. Format kuasa akan disediakan oleh Direktur Pelaksana. (2)
Agar anggota dapat menggunakan hak suara mereka dan memberi usulan atau berbicara dalam Rapat Umum Anggota, anggota tersebut harus telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan mereka kepada Perkumpulan.
Pasal 24 Rapat Anggota Eksekutif
(1)
Rapat Anggota Eksekutif berwenang untuk menetapkan: a. Keputusan-keputusan yang hanya dapat diambil oleh Anggota Eksekutif sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini;
b.
Keputusan strategis lainnya yang mengatasi keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Angggota Luar Biasa, dan Rapat Umum Anggota; dan
c.
Setiap hal yang tidak dapat diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Angggota Luar Biasa, dan Rapat Umum Anggota.
(2)
Hanya Anggota Eksekutif yang dapat menghadiri Rapat Anggota Eksekutif.
(3)
Setiap prosedur mengenai Rapat Umum Anggota berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rapat Anggota Eksekutif.
Pasal 25 Kuorum dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Angggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota, dan Rapat Anggota Eksekutif
(1)
Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Angggota Luar Biasa, dan Rapat Umum Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota.
(2)
Keputusan di dalam Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Angggota Luar Biasa, dan Rapat Umum Anggota adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota yang hadir.
(3) (4)
Rapat Anggota Eksekutif adalah sah apabila dihadiri seluruh Anggota Eksekutif. Keputusan Rapat Anggota Eksekutif adalah sah apabila disetujui seluruh Anggota Eksekutif.
(5)
Terhadap ayat (4) dan ayat (5) dapat diganti dengan keputusan Anggota Eksekutif yang diberikan melalui keputusan sirkuler yang disetujui oleh seluruh Anggota Eksekutif.
Pasal 26 Rapat Pengurus
(1)
Waktu Rapat: Pengurus harus bertemu dalam basis bulanan dan, apabila dibutuhkan, pada setiap waktu yang ditentukan oleh Ketua atau dimohonkan secara tertulis oleh Direktur Pelaksana atau oleh mayoritas anggota Pengurus.
(2)
Undangan rapat Pengurus: a. Undangan harus dibuat tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Pengurus dengan tanda terima yang layak sekurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu rapat. Undangan tersebut harus menyebutkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.
b.
Apabila seluruh anggota Pengurus hadir, undangan tertulis terlebih dahulu tidak diperlukan.
Pasal 27 Ketua Rapat Pengurus
(1)
Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus.
(2)
Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir dalam rapat maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang hadir dalam rapat.
Pasal 28 Keputusan Rapat Pengurus
(1)
Kuorum: Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Pengurus yang hadir.
(2)
Pengurus yang tidak dapat hadir: Apabila anggota Pengurus tidak dapat hadir, anggota tersebut dapat memberikan kuasa tertulis kepada anggota Pengurus lainnya.
(3)
Keputusan yang diambil oleh Pengurus:
a.
Keputusan Pengurus diambil berdasarkan mayoritas suara.
b.
Untuk menentukan 1 (satu) isu, setiap anggota Pengurus dapat memberikan 1 (satu) suara dengan ketentuan bahwa Ketua Rapat berhak memberikan suara tambahan dalam hal suara seimbang.
Pasal 29 Berita Acara Rapat Pengurus
Berita acara Rapat Pengurus merupakan tanggung jawab Sekretaris pengurus, yang dipersiapkan oleh Direktur Pelaksana, dan akan memuat detail lengkap dari seluruh keputusan yang diambil dan tidak diambil, daftar anggota Pengurus dan perwakilannya yang hadir dan yang tidak hadir, dan deskripsi narasi dari isu-isu besar yang didiskusikan namun tidak diputuskan untuk alasan tertentu. Berita acara rapat Pengurus yang disetujui akan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Umum.
Pasal 30
Tempat Rapat Pengurus
Kecuali disetujui sebaliknya oleh seluruh anggota Pengurus, rapat Pengurus akan diselenggarakan di domisili Perkumpulan di Jakarta.
BAGIAN V KEUANGAN
Pasal 31 Rekening Bank, Pengelolaan Dana dan Surat Hutang
(1)
Seluruh jumlah yang diterima oleh Perkumpulan harus disimpan dalam rekening bank, yang dibuka untuk kepentingan tersebut oleh Perkumpulan. Seluruh rekening tersebut harus atas nama Perkumpulan.
(2)
Pengurus Eksekutif menentukan prosedur, manajemen dan penyimpanan dana.
(3)
Pengurus Eksekutif harus menentukan batasan kewenangan dan persyaratan tandatangan untuk rekening bank dari waktu ke waktu.
(4)
Bendahara bertanggung jawab untuk mengawasi rekening bank Perkumpulan dan bertanggung jawab atas penagihan yang tepat waktu dari seluruh biaya-biaya dan iuran-iuran.
Pasal 32 Pembukuan dan Laporan Keuangan
(1)
Seluruh dana masuk dan keluar harus dicatat, didukung dengan dokumentasi yang jelas, dicatat dengan layak dan tunduk pada peraturan pembukuan dan akuntansi yang berlaku.
(2)
Bendahara bertanggung jawab untuk memastikan seluruh rekening Perkumpulan dikelola dengan layak, sesuai dengan seluruh persyaratan yang diatur dan dokumentasi tersebut tersedia pada kantor Sekretariat.
(3)
Bendahara bertanggung jawab atas laporan keuangan tahunan yang diaudit.
Pasal 33 Anggaran Tahunan
(1)
Pengurus Eksekutif mengajukan anggaran tahunan untuk disetujui dalam Rapat Anggota Eksekutif.
(2)
Dalam hal Rapat Anggota Eksekutif tidak menyetujui anggaran tahunan, maka sebagai pengukuran sementara Pengurus dapat terus menjalankan Perkumpulan dan Sekretariat dalam basis anggaran yaitu setengah dari anggaran tahunan tahun lalu, dengan ketentuan bahwa dana yang tersedia dalam rekening bank Perkumpulan memungkinkan hal tersebut.
BAGIAN VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 PENUTUP
(1)
Anggaran Rumah Tangga ini dan setiap amandemen, penggantian dan/atau penambahan daripadanya tidak akan sah sampai dengan telah disetujui oleh Rapat Umum Anggota dan menjadi efektif segera setelah persetujuan tersebut.
(2)
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Anggaran Dasar dan ketentuan yang terdapat dapat Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Dasar akan berlaku.
