MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI) ANGGARAN DASAR MUKADIMAH Bahwa dalam pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk memberikan darma bakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. Bahwa pengabdian Profesi Penilai dalam pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya akan meningkat dengan adanya pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan dimaksud perlu adanya wadah yang menghimpun Profesi Penilai Indonesia secara keseluruhan dalam kedudukannya sebagai pelaku kegiatan Penilaian. Menyadari hal tersebut di atas, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah suatu organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi 1. Penilai adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, keterampilan dan pengalamannya telah dinyatakan memiliki kualifikasi untuk mengestimasi nilai ekonomis. 2. Penilai Publik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang telah memiliki kualifikasi untuk mengestimasi nilai ekonomis, memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan memiliki Kantor Jasa Penilai Publik. 3. Profesi Penilai adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan integritas yang dimiliki seorang Penilai. 4. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia adalah organisasi profesi bagi para Penilai dan pihak-pihak yang terafiliasi/terkait dengan bidang penilaian dalam arti luas. 5. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya. 6. Badan Organisasi adalah perangkat Organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Nasional. 7.
Pengurus Pusat adalah Badan Organisasi yang melaksanakan seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Pengurus Daerah adalah Badan Organisasi yang merupakan kelengkapan organisasi dari Pengurus Pusat dalam menjalankan seluruh kegiatan organisasi di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9. Dewan Penilai adalah Badan Organisasi yang mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia. Untuk pertama kalinya Dewan Penilai terbentuk pada Musyawarah Nasional MAPPI 2001. 10. Dewan Pengawas Keuangan adalah Badan Organisasi yang berfungsi mengawasi keuangan seluruh Badan Organisasi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas Organisasi. Untuk pertama kalinya DPK terbentuk pada Musyawarah Nasional MAPPI 2004. 1
BAB II NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 2 Nama Nama organisasi ini adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia disingkat MAPPI, dalam hubungan dan kegiatannya dengan luar negeri disebut Indonesian Society of Appraisers disingkat ISA. Pasal 3 Kedudukan 1. Pengurus Pusat, Dewan Penilai dan Dewan Pengawas Keuangan MAPPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 2. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi atau kabupaten/kota yang mewakili wilayah kerja kepengurusan suatu daerah. Pasal 4 Waktu MAPPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1981 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. BAB III ASAS, LANDASAN, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 5 Asas Organisasi MAPPI berasaskan Pancasila. Pasal 6 Landasan Landasan MAPPI adalah : a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional; b. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi Penilai sebagai landasan formal; c. Keputusan Musyarawah Nasional sebagai landasan operasional. Pasal 7 Sifat MAPPI adalah Organisasi Profesi Penilai di Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan nonpolitis. Pasal 8 Tujuan Tujuan MAPPI adalah : a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan integritas para anggota, sehingga lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam profesinya;
2
b. Membina etika profesi dan badan usaha jasanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serta partisipasi profesi Penilai dalam kegiatan pembangunan ekonomi; c. Meningkatkan pengembangan profesi dan badan usaha jasa Penilai di tingkat Nasional dan Internasional. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 9 Tugas Pokok Tugas pokok MAPPI adalah : a. bertindak mewakili profesi Penilai di Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; b. membina anggota agar selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memiliki integritas dan tanggung jawab dalam tugas profesinya; c. menjaga terlaksananya kewajiban-kewajiban dan hak-hak anggota; d. membina hubungan baik, jujur, adil dan tidak memihak antara masyarakat, pemberi tugas dan Penilai; e. membina profesi Penilai dan badan usaha jasanya sehingga mendapat apresiasi secara Nasional maupun Internasional; f. membina kerjasama dengan semua lembaga baik pemerintah maupun swasta termasuk profesi-profesi lain yang ada hubungannya dengan Profesi Penilai dan jasa layanannya; g. melaksanakan kegiatan lainnya yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundangan terkait. Pasal 10 Fungsi Fungsi MAPPI adalah : a. b. c. d. e. f.
sebagai wadah Profesi Penilai dan badan usaha jasanya dalam mencapai tujuan bersama; menegakkan norma Profesi Penilai yang luhur, berwibawa dan terpercaya; melakukan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan Profesi Penilai; sebagai organisasi rujukan anggota dalam melaksanakan kegiatan praktek penilaian; sebagai organisasi yang mengembangkan dan membina Profesi Penilai dan badan usaha jasa Penilai; sebagai organisasi yang menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Profesi Penilai (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI); g. sebagai organisasi yang melindungi anggota sebagai pelaksana Profesi Penilai dari tindakan yang tidak profesional. Pasal 11 Kegiatan MAPPI melakukan kegiatan : a. meningkatkan partisipasi aktif para anggota dalam upaya peningkatan profesionalisme; b. menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Penilai dan Jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur Pendidikan Profesi Penilai yang dalam pelaksanaanya dapat membentuk lembaga pendidikan secara independen; d. mengakreditasi lembaga pendidikan yang meyelenggarakan pendidikan Penilai dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; e. menyelenggarakan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD); f. membentuk lembaga riset yang dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkompeten; g. mengadakan hubungan secara aktif dengan pemerintah, pengguna jasa dan masyarakat baik Nasional maupun Internasional; h. menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Advokasi terhadap anggota dan badan usahanya. 3
BAB V KODE ETIK PENILAI INDONESIA DAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA Pasal 12 Kode Etik Penilai Indonesia (1) Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPI adalah landasan yang paling mendasar dalam pengoperasian Standar Penilaian Indonesia, agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan cara yang jujur dan kompeten secara profesional, bebas dari kecurigaan adanya kepentingan pribadi, untuk menghasilkan laporan yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting untuk pemahaman penilaian secara tepat. (2) Anggota MAPPI wajib mentaati KEPI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Penilaian Indonesia. Pasal 13 Standar Penilaian Indonesia (1) Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas
penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. (2) Anggota MAPPI wajib mematuhi SPI. (3) Laporan penilaian yang ditujukan kepada masyarakat pengguna jasa atau untuk kepentingan eksternal sesuai dengan SPI hanya dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penilai Publik. BAB VI KEORGANISASIAN Pasal 14 Struktur Organisasi Struktur Organisasi MAPPI terdiri atas Musyawarah Nasional sebagai kekuasaan tertinggi dengan badan-badan organisasi yang masing-masing memiliki struktur sesuai dengan lingkup kerjanya. Pasal 15 Badan Organisasi Badan Organisasi MAPPI terdiri atas: a. Pengurus Pusat b. Pengurus Daerah c. Dewan Penilai d. Dewan Pengawas Keuangan BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 16 Jenis Keanggotaan Jenis Keanggotaan MAPPI terdiri atas: a. Anggota Afiliasi (Affiliate Member) adalah perseorangan yang tertarik pada bidang penilaian dan belum memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-A; 4
b. Anggota Peserta (Associate Member) adalah perseorangan yang bekerja atau yang memiliki latar belakang di bidang penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-P; c. Anggota Terakreditasi ( Acreditated Member) adalah perseorangan yang berprofesi dan bekerja di bidang penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-T; d. Anggota Bersertifikat (Certified Member) adalah perseorangan yang berprofesi dan atau bekerja di bidang penilaian dan telah memiliki Sertifikat Penilai yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh MAPPI dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggota Bersertifikat akan diberi gelar sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus Pusat . Selanjutnya disebut MAPPI –S; e. Anggota Kehormatan (Honorary Member) adalah orang yang dipandang berjasa dalam pembinaan profesi Penilai yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah yang disetujui dalam Musyawarah Nasional. Pasal 17 Hak dan Kewajiban Anggota (1) Anggota MAPPI-A berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara) dan mengikuti semua kegiatan organisasi. (2) Anggota MAPPI-P berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi Pengurus Daerah dan mengikuti semua kegiatan organisasi. (3) Anggota MAPPI-T berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Daerah dan mengikuti semua kegiatan organisasi. (4) Anggota MAPPI-S berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat memilih (memiliki hak suara), dapat dipilih sebagai Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Dewan Penilai/Dewan Pengawas Keuangan dan mengikuti semua kegiatan organisasi. (5) Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), tetapi tidak dapat memilih (tidak memiliki hak suara) dan tidak dapat dipilih sebagai Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Dewan Penilai/Dewan Pengawas Keuangan dan dapat mengikuti semua kegiatan organisasi. (6) Setiap anggota berhak mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. (7) Setiap anggota MAPPI berhak untuk mendapatkan pengakuan klasifikasi bidang keahlian sebagai Penilai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Pusat. (8) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 10 huruf g. (9) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi Penilai dan menjaga nama baik organisasi. (10) Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional/Daerah dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh MAPPI (11) Setiap anggota berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya secara terus menerus. 5
(12) Anggota berkewajiban memenuhi kredit point Pengembangan Profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) yang ketentuannya diatur oleh Pengurus Pusat. (13) Setiap anggota berkewajiban untuk membayar uang pangkal dan iuran, yang ketentuannya diatur oleh Pengurus Pusat. Pasal 18 Sanksi-sanksi (1) Setiap anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut : a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian (2) Keputusan pengenaan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran SPI dan KEPI dilakukan oleh Dewan Penilai dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara berurutan. (3) Pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dilaksanakan melalui surat keputusan Pengurus Pusat. (4) Keputusan pengenaan dan pelaksanaan sanksi pelanggaran AD/ART dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan rekomendasi atau tanpa rekomendasi Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara berurutan. (5) Sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diatas, anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Dewan Penilai dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota MAPPI-S. Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan bukti atau informasi baru yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah dibuat Dewan Penilai dan atau Pengurus Pusat maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan dan bila diterima, Dewan Penilai dan atau Pengurus Pusat harus mencabut keputusan pengenaan sanksi yang selanjutnya merehabilitasinya. (6) Sebelum sanksi dijatuhkan berkaitan dengan ayat (4) diatas, anggota yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Pengurus Pusat dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota MAPPI-S. Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan bukti atau informasi baru yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah dibuat oleh Pengurus Pusat maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan dan bila diterima, Pengurus Pusat harus mencabut keputusan pengenaan sanksi yang selanjutnya merehabilitasinya. (7) Pengenaan Sanksi berupa peringatan tertulis dapat disertai pernyataan tentang kondisi bersyarat, yang menyatakan apabila anggota yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serupa dalam jangka waktu tertentu, maka anggota tersebut secara sertamerta akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara. (8) Sejak diberikannya sanksi berupa pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan praktek penilaian sampai sanksi tersebut dicabut kembali. (9) Dalam hal sanksi berupa Pemberhentian berkaitan dengan pelanggaran SPI dan KEPI, maka Pengurus Pusat mempublikasikan dan memberitahukan kepada Instansi Pemerintah pemberi Ijin Penilai (10) Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) di atas, Anggota MAPPI-P dan Anggota MAPPI-T dapat dikenakan sanksi penurunan status keanggotaan bila tidak dapat mengikuti jenjang program pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali bagi anggota MAPPI yang telah memiliki status sebagai anggota MAPPI-P dan MAPPI-T sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan dianggap telah mengikuti jenjang program pendidikan dimaksud. (11) Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) di atas, anggota MAPPI-P, MAPPI-T dan MAPPI-S dapat dikenakan sanksi bila tidak dapat mengikuti program pengumpulan kredit poin Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) yang ketentuannya diatur oleh Pengurus Pusat. 6
(12) Pengurus Pusat dapat mengenakan sanksi kepada anggota apabila yang bersangkutan dengan sengaja menjatuhkan kredibilitas organisasi yang dapat merugikan organisasi. (13) Bagi anggota MAPPI-S yang merupakan Penilai Publik mendapat sanksi berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian, Pengurus Pusat wajib melaporkan kepada Instansi Pembina Profesi Penilai. Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan MAPPI berakhir apabila anggota yang bersangkutan: a. b. c. d. e.
disetujui permohonan berhentinya, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau meninggal dunia; atau ditempatkan dibawah perwalian oleh Pengadilan Negeri; atau diberhentikan oleh Pengurus Pusat MAPPI; atau menunggak iuran selama 2 (dua) tahun, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis dua kali berturut-turut oleh Pengurus Pusat yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 20 Pengurus Pusat dan Daerah
(1) Pengurus terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. (2) Kepengurusan ditingkat pusat terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum dan di tingkat daerah terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (3) Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. (4) Ketua Pengurus Daerah dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Daerah, selanjutnya pengurus daerah dilantik oleh Pengurus Pusat. (5) Anggota Pengurus lainnya di tingkat Pusat dipilih oleh Ketua Umum terpilih, dan ditingkat Daerah dipilih oleh Ketua Pengurus Daerah terpilih dan diumumkan kepada anggota dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Ketua Umum/ Ketua Pengurus Daerah terpilih. (6) Masa bakti kepengurusan baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun. (7) Ketua Umum Pengurus Pusat maupun Ketua Pengurus Daerah dapat dipilih kembali untuk kedudukan yang sama hanya untuk 1 (satu) masa bakti saja, baik berurutan maupun tidak. (8) Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional, sedangkan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan Pengurus Pusat. (9) Apabila Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah karena sesuatu hal sebelum lewat masa baktinya harus meletakan jabatannya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka seorang anggota pengurus dapat diangkat oleh Rapat Pengurus Pusat/Daerah sebagai pejabat sementara Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah guna menyelesaikan periode kepengurusan yang sedang berjalan. (10) Pejabat sementara Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah ditunjuk hanya untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Daerah Luar Biasa. 7
Pasal 21 Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah : a. mewakili MAPPI pada tingkat Nasional dan Internasional dan dapat melibatkan Badan Organisasi MAPPI lainnya; b. memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi lainnya yang bermanfaat dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang digariskan dalam Musyawarah Nasional; c. mengangkat seorang Manajer Eksekutif untuk melaksanakan tugas operasional organisasi sehari-hari; d. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO); e. menyampaikan laporan pertangungjawaban tentang kegiatan organisasi termasuk laporan keuangan dalam Musyawarah Nasional; f. menentukan wilayah kerja Kepengurusan suatu Daerah; g. untuk pertama kali pembentukan Pengurus Daerah dapat dipersiapkan oleh Pengurus Pusat; h. mewakili MAPPI di dalam dan di luar pengadilan; i. dalam hal-hal khusus, Pengurus Pusat dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang atau beberapa orang pengurus atau kepada pihak lain untuk mewakili MAPPI di dalam maupun di luar pengadilan; j. menetapkan standar biaya jasa penilaian beserta sanksi-sanksi pelanggarannya; k. menetapkan ketentuan mengenai uang pangkal dan iuran keanggotaan Pasal 22 Wewenang dan Kewajiban Pengurus Daerah Wewenang dan Kewajiban Pengurus Daerah adalah : a. menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi di daerah-daerah sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah dan kebijakan Pengurus Pusat; b. memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi lainnya yang bermanfaat dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi di daerah; c. pengurus Daerah mewakili MAPPI pada tingkat Daerah dan dapat melibatkan Badan Organisasi MAPPI lainnya; d. melakukan proses penerimaan anggota di daerahnya untuk disahkan keanggotaannya oleh Pengurus Pusat; e. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Daerah (RAPBOD) yang disampaikan kepada Pengurus Pusat; f. memberikan laporan kegiatan organisasi termasuk laporan keuangannya kepada Pengurus Pusat paling kurang sekali dalam setahun. g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah dan Pengurus Pusat; h. mengembangkan dan mensosialisasikan Profesi Penilai di daerahnya. BAB IX DEWAN PENILAI Pasal 23 WEWENANG DAN KEWAJIBAN (1) Dewan Penilai adalah badan yang berfungsi : a. Mengawasi ketaatan anggota terhadap KEPI dan SPI . b. Melindungi anggota dan badan usaha jasanya dalam menjalankan praktek penilaian sepanjang tidak melanggar KEPI dan SPI. c. Memberikan sanksi kepada anggota dan badan usaha jasanya terhadap pelanggaran KEPI dan SPI. (2) Anggota MAPPI yang dalam melaksanakan profesinya menghadapi masalah dengan sesama anggota atau pihak lain manapun, mendapat upaya-upaya perlindungan dari Dewan Penilai sepanjang tidak melanggar SPI dan KEPI. 8
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi arbitrase, Dewan Penilai dapat merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, tugas dan wewenang, rapat, komisi dan kesekretariatan serta keuangan Dewan Penilai diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). (5) Masa Bakti Dewan Penilai mengikuti masa bakti Kepengurusan Pusat. (6) Dewan Penilai bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. (7) Dewan Penilai atas permintaan Pengurus Pusat dapat bertindak mewakili MAPPI untuk menyelesaikan adanya aduan terhadap pelanggaran praktek Penilaian di Indonesia. BAB X DEWAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 24 WEWENANG DAN KEWAJIBAN (1) Dewan Pengawas Keuangan atau yang disingkat DPK adalah badan yang berfungsi mengawasi keuangan seluruh Badan Organisasi berdasarkan RAPBO sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aktivitas Organisasi. (2) Hasil pengawasannya disampaikan kepada Pengurus Pusat dan Badan Organisasi yang bersangkutan, selanjutnya melaporkan ke Musyawarah Nasional. (3) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, tugas dan wewenang, rapat, komisi dan kesekretariatan DPK diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). (4) Masa Bakti Dewan Pengawas Keuangan mengikuti masa bakti Kepengurusan Pusat. (5) Dewan Pengawas Keuangan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. BAB XI MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH, RAPAT KERJA NASIONAL DAN RAPAT KERJA DAERAH Pasal 25 Musyawarah Nasional (1) Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi. (2) Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa. (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila diamanatkan oleh Musyawarah Nasional atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah dari masing-masing Anggota MAPPI-S, Anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-P yang mempunyai hak suara yang sah. (4) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (9), maka persyaratan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat diabaikan dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan sertamerta dapat dilaksanakan untuk pemilihan Ketua Umum yang baru. (5) Paling kurang setengah dari jumlah masing-masing jenis anggota yang mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatas harus menghadirinya. (6) Musyawarah Nasional dan musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah 1 (satu). (7) Jika ketentuan pada ayat (6) di atas tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional tetap sah dilaksanakan oleh peserta yang hadir setelah ditunda selama 1(satu) jam, sehingga tidak terikat lagi pada ketentuan korum di atas. (8) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional.
9
Pasal 26 Musyawarah Daerah (1) Musyawarah Daerah merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Daerah. (2) Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa. (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan apabila diamanatkan oleh Musyawarah Daerah atau diusulkan oleh paling kurang dua pertiga dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dikepengurusaan daerah dimaksud. (4) Dalam hal Pengurus Daerah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, Pengurus Pusat dapat merekomendasikan diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa. (5) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Daerah. (6) Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu dan apabila korum tidak tercapai, maka Musyawarah Daerah diundur sekurang-kurangnya satu jam kemudian dibuka kembali dan dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi oleh ketentuan korum. Pasal 27 Rapat Kerja Nasional (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh seluruh Badan Organisasi. (2) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan. (3) Rapat Kerja Nasional membahas dan menetapkan rencana kerja dan kebijakan khusus organisasi serta mengevaluasi hasil kerja seluruh Badan Organisasi. Pasal 28 Rapat Kerja Daerah (1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Umum atau anggota Pengurus Pusat yang ditunjuk dan undangan lainnya yang ditentukan oleh Pengurus Daerah. (2) Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan. (3) Rapat Kerja Daerah membahas dan menetapkan rencana kerja dan kebijakan khusus organisasi di tingkat daerah serta mengevaluasi hasil kerja Pengurus Daerah yang bersangkutan. Pasal 29 Pemungutan Suara (1) Setiap peserta yang mempunyai hak suara hanya dapat mewakili satu hak suara (2) Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (3) Pemungutan suara untuk keputusan satu pilihan maka keputusan dianggap sah, jika mendapat suara lebih dari setengah suara yang sah dari peserta yang hadir. (4) Pemungutan suara untuk keputusan lebih dari satu pilihan, maka keputusan diambil berdasarkan urutan suara terbanyak.
10
BAB XII KEUANGAN Pasal 30 Sumber Keuangan, Pengelolaan dan Kekayaan Organisasi (1) Sumber keuangan MAPPI didapat dari : a. uang pangkal; b. iuran anggota; c. lembaga yang dibentuk oleh organisasi; d. kegiatan yang mendukung organisasi; e. Sumber-sumber lain yang syah, termasuk yang diperoleh oleh badan-badan organisasi; f. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. (2) Pengelolaan keuangan harus berpedoman pada asas tata pengelolaan keuangan yang baik (Good Corporate Governance) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Organisasi (RAPBO). (3) Pengurus Pusat/Daerah dalam tindakannya mengenai kekayaan Organisasi harus mendapat persetujuan Musyawarah Nasional /Musyawarah Daerah, untuk hal-hal sebagai berikut : a. membeli barang bergerak dan tidak bergerak senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih dengan jalan bayar tunai; b. menjual/melepaskan atau menukarkan kekayaan MAPPI kepada pihak ketiga senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih; c. meminjamkan atau meminjam uang atas nama MAPPI dengan menempatkan aset MAPPI sebagai jaminan, atau menjadikan MAPPI sebagai badan penanggung. (4) Dalam hal diperlukan tindakan segera berkenaan dengan hal yang diatur pada ayat 3 a dan b Pengurus Pusat/Pengurus Daerah dapat bertindak lebih dahulu dengan mempertimbangkan jawaban dan menjelaskan secara khusus pada Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah selanjutnya. BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 31 Syarat Perubahan (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. (2) Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan secara tertulis oleh sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional atau diusulkan oleh setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan mempunyai hak suara Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika telah disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional tesebut. (4) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dinotarialkan di hadapan Notaris oleh Pengurus Pusat. Pasal 32 Pengesahan Perubahan (1) Anggaran Dasar MAPPI disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1981. (2) Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1992. (3) Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 2 Nopember 1996. 11
(4) Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 29 Oktober 2001. (5) Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2004. (6) Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2009. BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 33 Syarat Pembubaran Pembubaran hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan : a. diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota MAPPI yang memiliki hak suara; b. putusan mengenai pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya 3/4 jumlah peserta yang hadir yang memiliki hak suara; c. jika dibubarkan, maka Musyawarah Nasional harus menetapkan syarat likuidasi harta kekayaan organisasi. BAB XV ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
BAB XVI ATURAN PENUTUP Pasal 35 Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam Anggaran Dasar ini harus dilaksanakan secara keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.
12
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI) ANGGARAN RUMAH TANGGA HAKEKAT MAPPI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) adalah wadah untuk menghimpun dan membina para Penilai dan usaha jasanya dalam usaha ikut mengisi pembangunan bangsa dan Negara untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat-syarat dan Ketentuan Sebagai Anggota (1) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota Afiliasi (Afiliate Member) adalah : a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; c. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah, yang selanjutnya oleh pengurus Daerah diajukan kepada Pengurus Pusat atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat; d. membayar uang pangkal dan uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka; e. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan MAPPI. (2) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Anggota Peserta (Associate Member) adalah : a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; c. bagi yang berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat disyaratkan berpengalaman kerja dalam bidang Penilaian paling singkat 1 (satu) tahun; d. lulus Pendidikan Dasar Penilaian dengan jumlah paling singkat 60 jam pelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI atau lembaga lainnya yang telah mendapat pengakuan Pengurus Pusat; e. direkomendasikan oleh paling sedikit 5 (lima) anggota MAPPI-T dan atau anggota MAPPI-S; f. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah, yang selanjutnya oleh pengurus Daerah diajukan kepada Pengurus Pusat atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat; g. membayar uang pangkal kecuali bagi yang sudah menjadi anggota MAPPI-A dan uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka; h. paling lama dalam waktu 2 tahun sejak diangkat menjadi anggota MAPPI-P, yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar lanjutan dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 100 jam yang diselenggarakan oleh MAPPI atau lembaga pendidikan lainnya yang telah mendapat pengakuan dari Pengurus Pusat; i. ketentuan pada ayat (2) huruf d dan h di atas, dikecualikan bagi mereka yang memiliki ijazah pendidikan paling rendah setara D3 di bidang Penilaian dalam arti luas baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang disetarakan oleh Pengurus Pusat; j. jika ketentuan yang diatur pada ayat (2) huruf h di atas tidak terpenuhi, maka status keanggotaannya akan diturunkan menjadi anggota MAPPI-A; k. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan Pengurus Pusat. (3) Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota Terakreditasi (Accredited Member) adalah : a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; b. telah menjadi anggota MAPPI-P paling singkat selama 2 (dua) tahun, atau memiliki sertifikat Penilai dari asosiasi Penilai asing yang diakui oleh Pengurus Pusat; 13
c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling rendah D3 dari berbagai disiplin ilmu yang mendukung praktek penilaian; d. memiliki pengalaman bekerja di bidang Penilaian paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan usaha jasa Penilai atau instansi terkait bidang Penilaian, atau surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi bagi yang berprofesi sebagai pendidik ilmu-ilmu bidang Penilaian; e. telah memenuhi CPD poin yang dipersyaratkan oleh Pengurus Pusat; f. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah yang selanjutnya diajukan kepada Pengurus Pusat atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat; g. melunasi uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun dimuka; h. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tenaga kerja asing; i. paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi anggota MAPPI-T, yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti dan lulus Pendidikan Penilaian Lanjutan dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 100 jam yang diselenggarakan oleh MAPPI atau lembaga lainnya yang telah mendapat pengakuan Pengurus Pusat. j. bagi mereka yang memiliki ijazah pendidikan S2 di bidang Penilaian dalam arti luas baik lulusan dari dalam maupun luar negeri yang disetarakan oleh Pengurus Pusat dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf i; k. apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) huruf i, maka status keanggotaannya diturunkan menjadi MAPPI-P; l. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan Pengurus Pusat. 4)
Syarat-syarat dan ketentuan untuk dapat diterima sebagai anggota Bersertifikat (Certified Member) adalah : a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara asing; b. telah menjadi anggota MAPPI-T; c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling rendah S1 dari berbagai disiplin ilmu yang mendukung praktek penilaian; d. telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3) huruf i; e. berkaitan dengan ketentuan ayat (4) huruf d, maka anggota tersebut harus lulus dalam Ujian Sertifikasi Penilai yang diselenggarakan oleh MAPPI; f. telah memenuhi CPD poin yang dipersyaratkan oleh Pengurus Pusat g. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah, yang selanjutnya oleh pengurus Daerah diajukan kepada Pengurus Pusat atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat;. h. melunasi uang iuran keanggotaan sampai dengan 1 (satu) tahun dimuka; i. anggota yang telah memenuhi syarat pada ayat (4) huruf e dan telah menjadi anggota MAPPI-S, selanjutnya diberi gelar sesuai dengan klasifikasi bidang keahlian dibelakang namanya, sesuai ketetapan Pengurus Pusat; j. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tenaga kerja asing; k. anggota MAPPI-S berhak mendapatkan rekomendasi dari Pengurus pusat untuk mengurus ijin Penilai dengan mengajukan permohonan tertulis; l. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan MAPPI.
(5)
Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Anggota Kehormatan (Honorary Member) adalah : a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; b. diusulkan oleh Pengurus Pusat dan disetujui paling kurang setengah dari jumlah Pengurus Daerah; c. disyahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).
14
Pasal 2 Prosedur Penerimaan Anggota (1) Permohonan untuk menjadi anggota MAPPI-A, anggota MAPPI-P, anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-S harus disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah sesuai domisilinya, yang selanjutnya di diteruskan kepada Pengurus Pusat untuk mendapat pengesahan atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengurus Daerah harus melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang akan diatur oleh Pengurus Pusat; b. setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka Pegurus Daerah menyampaikan kepada Pengurus Pusat untuk diverifikasi ulang sebelum mendapat pengesahan; c. pengesahan penerimaan keanggotaan disampaikan dalam bentuk Surat Penetapan Pengangkatan Keanggotaan oleh Pengurus Pusat dan selanjutnya akan diterbitkan kartu keanggotaan. (2) Jika permohonan untuk menjadi anggota tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maka pengurus Daerah berhak menolak dan harus memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Pengurus Pusat yang disertai dengan alasan-alasan penolakannya (3) Bagi pemohon yang ditolak, dapat mengajukan keberatan kepada Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat (4) Pengurus Pusat berhak untuk mengambil keputusan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemohon dengan Pengurus Daerah Pasal 3 Perpindahan Anggota (1) Setiap anggota hanya diperbolehkan menjadi anggota dari 1 (satu) Kepengurusan Daerah bagi yang telah memiliki Pengurus Daerah (2) Setiap perpindahan anggota dari satu Daerah ke Daerah lain harus melaporkan secara tertulis kepada Pengurus Daerah untuk memperoleh surat keterangan pindah (3) Pengurus Daerah paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada Pengurus Pusat setiap perpindahan anggotanya Pasal 4 Prosedur Pengenaan Sanksi dan Berakhirnya Keanggotaan (1) Anggota dikenakan sanksi pemberhentian sementara dengan sertamerta apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dan atau ayat (4) Anggaran Dasar dan telah diberikan sanksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberi peringatan tertulis dan atau paling kurang 2 (dua) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. (2) Anggota yang mendapatkan sanksi Pemberhentian Sementara akan kehilangan seluruh haknya sebagai anggota MAPPI, kecuali hak untuk memperoleh pembelaan, sedangkan seluruh kewajiban sebagai anggota MAPPI tetap berlaku. (3) Paling lama 6 (enam) bulan sesudah Pemberhentian Sementara anggota yang bersangkutan, Dewan Penilai atau Pengurus Pusat dapat merehabilitasi atau pemberhentian sementaranya tetap berlaku. (4) Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah atau bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke Pengurus Pusat, dengan syarat kewajiban yang belum dipenuhi tetap harus diselesaikan. (5) Berakhirnya status keanggotaan karena meninggal dunia atau karena perwalian dilakukan setelah Pengurus Daerah menerima pemberitahuan tertulis atau mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut. Jika status perwalian dari anggota MAPPI telah dicabut dan diberitahukan secara tertulis, maka status keanggotaannya dapat dipulihkan. 15
(6) Pengurus Daerah paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada Pengurus Pusat tentang hal berakhirnya keanggotaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (7) Pengurus Pusat setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengurus daerah yang berkaitan dengan ayat (1) dan ayat (2), maka paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyampaikan surat keputusan. (8) Berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 19 huruf e, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan pertama dan kedua masing-masing dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur oleh keputusan Pengurus Pusat. BAB II PENGURUS PUSAT Pasal 5 Kepengurusan (1) Status : a. Pengurus Pusat adalah badan di organisasi MAPPI yang mengelola dan berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Musyawarah Nasional. b. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun; c. Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional; d. Susunan Pengurus Pusat terdiri atas : 1. Ketua Umum 2. seorang Sekretaris Umum 3. beberapa Sekretaris yang disesuaikan dengan kebutuhan 4. seorang Bendahara Umum 5. beberapa Bendahara yang disesuaikan dengan kebutuhan 6. beberapa Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen e. Pengurus Pusat tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Pengurus Daerah, Dewan Penilai, Dewan Pengawas Keuangan serta pengurus asosiasi penilai lain di Indonesia. (2) Syarat untuk dapat menjadi Pengurus Pusat adalah : a. Warga Negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. anggota MAPPI-T dan Anggota MAPPI-S yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musyawarah Nasional. c. khusus untuk Ketua Umum adalah : 1. Anggota MAPPI-S 2. Memiliki pengalaman berorganisasi. 3. Tidak pernah dan tidak sedang terkena sanksi organisasi dan sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin Penilainya. 4. Tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman pidana. 5. Tidak merangkap jabatan pada badan organisasi MAPPI lainnya. 6. Berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya. d. khusus untuk Sekretaris Umum, Bendarahara Umum, Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen disyaratkan Anggota Bersertifikat; (3)
Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan mengambil keputusan dalam Rapat Pengurus mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga. 16
(4)
Tata Cara : a. b. c. d. e. f. g.
h.
(5)
Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional; serah terima Pengurus lama kepada Pengurus baru dilakukan segera setelah Ketua Umum terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional; Ketua Umum terpilih diwajibkan mengumumkan sekurang-kurangnya seorang Sekretaris Umum dan seorang Bendahara Umum dalam Musyawarah Nasional yang sedang berlangsung; Ketua Umum terpilih berwenang mengangkat Pengurus lainnya untuk melengkapi struktur organisasi Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilih; susunan Pengurus Pusat harus diumumkan kepada Daerah untuk diteruskan ke anggota; untuk melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat harus menyelenggarakan Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Nasional; apabila Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah karena sesuatu hal sebelum lewat masa baktinya harus meletakan jabatannya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka seorang anggota pengurus dapat diangkat oleh Rapat Pengurus Pusat/Daerah sebagai pejabat sementara Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah guna menyelesaikan periode kepengurusan yang sedang berjalan; Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Pejabat sementara Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Daerah.
Masa bakti anggota Pengurus berakhir apabila : a. b. c. d.
meninggal dunia; mengundurkan diri; diberhentikan karena dinilai melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan organisasi; dikeluarkannya keputusan Ketua Umum tentang reorganisasi dan pergantian antar waktu. Pasal 6 Ketua Umum
(1)
Status a. Ketua Umum adalah jabatan eksekutif tertinggi dalam badan organisasi MAPPI yang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional; b. masa bakti Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun; c. seseorang yang menjabat Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk kedudukan yang sama hanya untuk 1 (satu) masa bakti saja, baik berurutan maupun tidak.
(2)
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab a. memimpin Musyawarah Nasional, Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Nasional; b. mengkoordinir pelaksanaan tugas antara Ketua Bidang, Ketua Kompartemen, Sekretaris, Bendahara dan anggota Pengurus lainnya; c. mengambil dan menjalankan keputusan-keputusan untuk masalah internal dan eksternal MAPPI; d. mewakili MAPPI dalam rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan eksternal MAPPI; e. memimpin semua Rapat Pengurus Pusat, Musyawarah Nasional dan apabila berhalangan rapat dipimpin oleh anggota Pengurus yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan bila penunjukan belum ada maka pimpinan rapat ditetapkan oleh Rapat Pengurus atau Musyawarah Nasional; f. menandatangani surat keluar bersama dengan Sekretaris Umum dan jika Ketua Umum berhalangan dapat digantikan oleh Ketua Bidang/Ketua Kompartemen sedangkan jika Sekretaris Umum berhalangan maka digantikan oleh Wakil Sekretaris; g. bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional; 17
(3)
Tata Cara a. cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13; b. Ketua Umum mempertanggung jawabkan realisasi program kerja, termasuk keuangan selama masa jabatannya kepada Musyawarah Nasional. Pasal 7 Ketua Bidang
(1)
Status a. Ketua Bidang merupakan kelengkapan Pengurus Pusat yang diangkat oleh Ketua Umum; b. masa bakti Ketua Bidang sama dengan masa bakti Pengurus Pusat; c. jumlah Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen disesuaikan dengan kebutuhan.
(2)
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab a. sesuai penunjukan mewakili Ketua Umum; b. melakukan tugas khusus yang ditentukan Ketua Umum; c. membuat rencana kerja dan pelaksanaannya yang dipertanggung jawabkan kepada Ketua Umum;
(3) Tata Cara Tata kerja Ketua Bidang diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus Pusat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ketua Kompartemen (1) Status a. Ketua Kompartemen merupakan kelengkapan Pengurus Pusat yang diangkat oleh Ketua Umum; b. masa bakti Ketua Kompartemen sama dengan masa bakti Pengurus Pusat. c. jumlah Ketua Kompartemen disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab a. b. c. d.
sesuai penunjukan mewakili Ketua Umum; melakukan tugas khusus yang ditentukan Ketua Umum; menyusun rencana kerja yang dipertanggung jawabkan kepada Ketua Umum; dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kompartemen dapat mengajukan pengangkatan beberapa orang staf kepengurusan kepada Ketua Umum; e. mengkoordinir pelaksanaan tugas kompartemennya; f. merumuskan kebijakan guna meningkatkan peran penilai khususnya Penilai Publik dan usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); g. Ketua Kompartemen Penilai Publik dapat mengakomodasi terbentuknya Forum Kantor Jasa Penilai Publik dan Forum Penilai Pasar Modal atau forum lainnya sesuai kebutuhan;
(3)
Tata Cara Tata kerja Ketua Kompartemen diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 18
Pasal 9 Sekretaris Umum (1)
Status a. Sekretaris Umum merupakan kelengkapan Pengurus Pusat yang diangkat oleh Ketua Umum; b. masa bakti Sekretaris Umum sama dengan masa bakti Pengurus Pusat; c. Sekretaris Umum dapat dibantu oleh beberapa Sekretaris.
(2)
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab a. b. c. d. e. f.
memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan kesekretariatan; bersama-sama Ketua Umum/Ketua Bidang/Ketua Kompartemen menandatangani surat-surat keluar; mempersiapkan rapat-rapat dan membuat risalahnya; sesuai penunjukan mewakili Ketua Umum; mengembangkan dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Sekretaris Umum sebagai Pengurus Pusat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.
(3) Tata Cara Tata kerja Sekretaris Umum diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus Pusat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 10 Bendahara Umum (1) Status a. Bendahara Umum merupakan kelengkapan Pengurus Pusat yang diangkat oleh Ketua Umum; b. masa bakti bendahara umum sama dengan masa bakti Pengurus Pusat; c. Bendahara Umum dapat dibantu oleh beberapa Bendahara. (2) Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab a. b. c. d. e. f. g. h. i.
melakukan pengelolaan dan pengurusan atas kekayaan MAPPI; membuat rencana anggaran tahunan; melakukan penarikan uang pangkal, uang iuran, sumbangan, dan penerimaan dari sumber keuangan lain; menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk masalah perpajakan; bertanggungjawab atas masuk keluarnya uang dan kekayaan organisasi; mengupayakan pemasukan dana yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; menyampaikan Laporkan Keuangan pada akhir tahun pembukuan; sesuai penunjukan mewakili Ketua Umum; Bendahara Umum sebagai Pengurus Pusat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.
(3) Tata Cara Tata kerja Bendahara Umum diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
19
Pasal 11 Manajer Eksekutif (1)
Status a. Manajer Eksekutif adalah kelengkapan kesekretariatan yang melaksanakan fungsi operasional seluruh kegiatan organisasi; b. Manajer Eksekutif diangkat untuk masa jabatan yang diatur dalam perjanjian kerja; c. Manajer Eksekutif mendapatkan gaji dari organisasi sesuai dengan kontrak pekerjaannya; d. Manajer Eksekutif berkedudukan di kantor sekretariat pusat organisasi.
(2)
Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab a. melaksanakan kegiatan organisasi yang meliputi administrasi, keuangan.dan kegiatan lain yang di tugaskan oleh Pengurus Pusat dan badan organisasi lainnya; b. mengatur tata kerja kegiatan kesekretariatan; c. membuat risalah rapat dan berita acara dari rapat-rapat yang dilakukan Pengurus Pusat dan badan organisasi lainnya; d. setiap akhir tahun takwim, Manajer Eksekutif harus menyusun laporan administrasi, keuangan dan kegiatan organisasi lainnya yang disampaikan kepada Pengurus Pusat; e. membantu Pengurus Pusat dalam menyiapkan Laporan Pertanggung jawaban pada akhir periode kepengurusan organisasi; f. mengusulkan pengangkatan staf sekretariat kepada Pengurus Pusat sesuai kebutuhan; g. menandatangani surat-surat keluar yang bersifat internal organisasi; h. manajer Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat; i. manajer Eksekutif bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
(3)
Tata Cara Manajer Eksekutif diangkat oleh Pengurus Pusat melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, yang kemudian dituangkan dalam suatu kontrak kerja. BAB III PENGURUS DAERAH Pasal 12
(1)
Status a. Pengurus Daerah merupakan badan organisasi di tingkat Daerah yang bersangkutan; b. pembentukan Pengurus Daerah diusulkan oleh anggota di daerah dengan mekanisme yang ditentukan oleh Pengurus Pusat; c. pembentukan Pengurus Daerah hanya dilakukan di wilayah kerja dengan syarat jumlah anggota paling kurang 20 (duapuluh) orang; g. pembentukan Pengurus Daerah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 21 huruf f dan pasal 22 huruf b Anggaran Dasar; h. nama Pengurus Daerah mengikuti nama Provinsi atau gabungan dari provinsi yang bersangkutan atau yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat; i. masa bakti Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun; j. Pengurus Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; k. Pengurus Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah lain, Dewan Penilai, Dewan Pengawas Keuangan, serta pengurus asosiasi penilai lain. 20
(2)
Syarat untuk dapat menjadi Pengurus Daerah adalah : a. Warga Negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. paling rendah berstatus sebagai Anggota Peserta yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musyawarah Daerah; c. khusus untuk Ketua Pengurus Daerah adalah : 1. paling rendah Anggota MAPPI-T; 2. memiliki pengalaman berorganisasi; 3. tidak pernah atau tidak sedang terkena sanksi organisasi atau sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin Penilainya; 4. tidak pernah menjalani hukuman pidana atau tidak sedang menjalani hukuman percobaan; 5. tidak merangkap jabatan pada badan organisasi MAPPI lainnya; 6. berdomisili di daerah kepengurusan yang bersangkutan.
(3)
Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab a. Pengurus Daerah bertugas memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi di Daerah; b. Pengurus Daerah melaksanakan dan membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari Pengurus Pusat di Daerahnya; c. Pengurus Daerah wajib membuat laporan kepada Pengurus Pusat tentang kegiatan dan keadaan daerah termasuk Laporan Keuangan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; d. Pengurus Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.
(4)
Tata Cara a. Ketua Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah; b. serah terima Pengurus lama kepada Pengurus baru dilakukan segera setelah Ketua terpilih disyahkan oleh Musyawarah Daerah; c. Ketua terpilih diwajibkan mengumumkan sekurang-kurangnya seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dalam Musyawarah Daerah yang sedang berlangsung; d. Ketua terpilih berwenang mengangkat anggota Pengurus lainnya untuk melengkapi struktur organisasi Daerah; e. selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua harus sudah dapat menetapkan anggota Pengurus lainnya untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat; f. susunan Pengurus Daerah harus diumumkan kepada seluruh anggota di daerah; g. dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Daerah wajib menghadiri Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah; h. apabila Ketua Pengurus Daerah karena sesuatu hal sebelum lewat masa baktinya harus meletakan jabatannya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka seorang anggota pengurus dapat diangkat oleh Rapat Pengurus Daerah sebagai pejabat sementara Ketua Pengurus Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk memilih Ketua Pengurus Daerah guna menyelesaikan periode kepengurusan yang sedang berjalan. BAB IV PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA PENGURUS DAERAH Pasal 13 Tata Cara Pemilihan Ketua Umum
(1) Bakal Calon Ketua Umum diusulkan oleh anggota kepada Panitia Pengarah Musyawarah Nasional sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaannya. 21
(2) Panitia Musyawarah Nasional menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disyahkan sebagai calon Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional; (3) Ketidakhadiran calon dalam Musyawarah Nasional akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon Ketua Umum; (4) Syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan pasal 5 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga. (5) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (6) Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui suara terbanyak. (7) Ketua Umum terpilih harus mendapatkan suara lebih dari setengah peserta yang mempunyai hak suara, apabila tidak maka 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak mengikuti pemilihan tahap kedua. (8) Jika ternyata hanya ada satu bakal calon Ketua Umum, maka secara aklamasi orang tersebut menjadi Ketua Umum terpilih. (9) Ketua Umum terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional. (10) Serah terima jabatan Ketua Umum lama kepada Ketua Umum baru dilakukan segera setelah Ketua Umum terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 14 Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Daerah (1) Bakal Calon Ketua Pengurus Daerah diusulkan oleh anggota yang terdaftar di wilayah daerah tersebut kepada Panitia Pengarah Musyawarah Daerah sebelum Musyawarah Daerah dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaannya. (2) Panitia Musyawarah Daerah menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disyahkan sebagai calon Ketua Pengurus Daerah dalam Musyawarah Daerah; (3) Ketidakhadiran calon dalam Musyawarah Daerah akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon Ketua Pengurus Daerah; (4) Syarat Calon Ketua Pengurus Daerah sesuai pasal 12 ayat (2) huruf c (5) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (6) Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan melalui suara terbanyak. (7) Ketua Pengurus Daerah terpilih harus mendapatkan suara lebih dari setengah peserta yang mempunyai hak suara, apabila tidak maka 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak mengikuti pemilihan tahap kedua. (8) Jika ternyata hanya ada satu bakal calon Ketua Pengurus Daerah, maka secara aklamasi orang tersebut menjadi Ketua Pengurus Daerah terpilih. (9) Ketua Pengurus Daerah terpilih disahkan oleh Musyawarah Daerah. (10) Serah terima jabatan Ketua Pengurus Daerah lama kepada Ketua Pengurus Daerah baru dilakukan segera setelah Ketua Pengurus Daerah terpilih disahkan oleh Musyawarah Daerah. BAB V DEWAN PENILAI Pasal 15 Anggota Dewan Penilai (1)
Status a. b. c. d. e.
Dewan Penilai adalah badan organisasi yang anggotanya dipilih oleh Musyawarah Nasional; masa bakti Dewan Penilai sama dengan masa bakti Pengurus Pusat; Anggota Dewan Penilai bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional; Anggota Dewan Penilai dapat dipilih paling banyak untuk 3 (tiga) masa bakti; jumlah anggota Dewan Penilai adalah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang, dimana anggotanya memiliki keahlian meliputi bidang kualifikasi Penilai yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan; 22
f. susunan Kepengurusan Dewan Penilai diatur sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Penilai; g. Dewan Penilai tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Keuangan serta pengurus asosiasi penilai lainnya; h. keanggotaan Dewan Penilai berakhir apabila yang bersangkutan: 1. Minta berhenti secara tertulis 2. Meningggal dunia 3. Diberhentikan oleh Musyawarah Nasional 4. Tidak bekerja lagi sebagai penilai atau tidak berdomisili di Indonesia 5. Berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota MAPPI (2)
Syarat untuk dapat menjadi Anggota Dewan Penilai adalah : a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah S1 atau setara; c. Anggota Penilai Bersertifikat, sudah berpraktek di bidang penilaian selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan mulai diperolehnya ijin penilai dari instansi yang berwenang; d. berdedikasi tinggi dalam profesi penilai; e. tidak kehilangan status keanggotaan MAPPI maupun sedang dan atau pernah mendapat sanksi organisasi dalam bentuk apapun atau tidak sedang menjadi tersangka dan atau tidak pernah menjadi terpidana. f. tidak merangkap sebagai Pengurus baik di Pusat maupun di Daerah, Dewan Pengawas Keuangan serta pengurus asosiasi penilai lain.
(3)
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab a. tugas Pengawasan Dewan Penilai : 1. Menangani dan menyelesaikan kasus aduan anggota, pengguna jasa penilaian dan masyarakat yang berkepentingan serta Pemerintah berkaitan dengan tugas pengawasan ketaatan anggota terhadap Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pengawasannya sebagai masukan bagi anggota. b. tugas Perlindungan Dewan Penilai : 1. Melakukan upaya-upaya perlindungan kepada anggota terhadap gugatan dari pihak lain dengan cara memberikan keterangan sebagai ahli Penilaian. 2. Memberikan pertimbangan dan saran jika terjadi perselisihan antar anggota, Pengurus, badan organisasi dan antara anggota dengan Pengurus, maupun badan organisasi lainnya. c. melakukan tugas arbitrase atas perselisihan baik antar anggota maupun dengan pihak luar d. menetapkan sanksi kepada anggota atas pelanggaran Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI), berupa : 1. Peringatan tertulis 2. Pemberhentian sementara 3. Pemberhentian sebagai anggota e. Penetapan sanksi pada huruf d diatas disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dilaksanakan. f. tanggung Jawab Dewan Penilai : 1. Membuat pedoman dan klasifikasi pemberian sanksi. 2. Dalam rangka pembiayaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, Dewan Penilai wajib membuat anggaran tahunan yang diusulkan kepada Pengurus Pusat. 23
(4)
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan penggunaannya dan disampaikan kepada Pengurus Pusat. 4. Dewan Penilai mempertanggung jawabkan hasil kerja selama masa bakti kepada Musyawarah Nasional. Tata Cara : a. bakal Calon Anggota Dewan Penilai diusulkan oleh anggota MAPPI kepada Panitia Musyawarah Nasional sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaan menjadi calon; b. panitia Musyawarah Nasional menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disyahkan sebagai calon dalam Musyawarah Nasional; c. ketidakhadiran calon dalam Musyawarah Nasional akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon anggota Dewan Penilai; d. pemilihan anggota Dewan Penilai dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; e. jika tidak tercapai mufakat maka pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Musyawarah Nasional; f. Anggota Dewan Penilai terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional; g. serah terima Dewan Penilai lama kepada Dewan Penilai terpilih dilakukan segera setelah Anggota Dewan Penilai terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional; h. Anggota Dewan Penilai terpilih menyusun kepengurusannya dan memilih Ketua Dewan Penilai dan mengumumkan kepada anggota paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih pada Musyawarah Nasional; i. Ketua Dewan Penilai dipilih oleh lebih dari setengah anggota Dewan Penilai; j. apabila Anggota Dewan Penilai terpilih karena sesuatu hal sebelum lewat masa jabatannya harus meletakkan jabatannya atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka anggota tersebut diganti oleh anggota baru yang diusulkan oleh Pengurus Pusat bersama anggota Dewan Penilai lainnya, paling lama satu bulan sejak anggota Dewan Penilai tersebut tidak lagi menjabat sebagai Dewan Penilai, dan akan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional selanjutnya Pasal 16 Tata Kerja
Tata kerja Dewan Penilai diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Anggota Dewan Penilai yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 17 Rapat, Komisi dan Kesekretariatan (1) Dewan Penilai mengadakan rapat secara periodik paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhannya. (2) Rapat Dewan Penilai dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggotanya. (3) Keputusan Dewan Penilai diambil dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan tidak dibenarkan memberikan surat kuasa. (4) Dewan Penilai dapat membentuk komisi-komisi atau mengundang ahli-ahli sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugasnya. (5) Dewan Penilai dapat mempunyai sekretariat sendiri untuk menunjang tugasnya. BAB VI DEWAN PENGAWAS KEUANGAN Pasal 18 Anggota Dewan Pengawas Keuangan (1)
Status a. Pewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disingkat DPK adalah badan organisasi yang anggotanya dipilih oleh Musyawarah Nasional; b. masa bakti DPK sama dengan masa bakti Pengurus Pusat; c. Anggota DPK bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional; 24
d. e. f. g.
Anggota DPK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti, baik berturut-turut maupun tidak; jumlah anggota DPK adalah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; susunan Kepengurusan DPK diatur sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota DPK; DPK tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Penilai serta pengurus asosiasi penilai lainnya. h. Keanggotaan DPK berakhir apabila yang bersangkutan : 1. Minta berhenti secara tertulis 2. Meningggal dunia 3. Diberhentikan oleh Musyawarah Nasional 4. Tidak bekerja lagi sebagai penilai atau tidak berdomisili di Indonesia 5. Berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota MAPPI. (2)
Syarat untuk dapat menjadi Anggota DPK adalah : a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berpendidikan paling rendah S1 atau setara dan memahami bidang keuangan; c. Anggota Penilai Bersertifikat, sudah berpraktek di bidang penilaian selama paling kurang 10 tahun yang dibuktikan dengan mulai diperolehnya ijin penilai dari instansi yang berwenang; d. berdedikasi tinggi dalam profesi penilai; e. tidak kehilangan status keanggotaan MAPPI maupun sedang dan atau pernah mendapat sanksi organisasi dalam bentuk apapun atau tidak sedang menjadi tersangka dan atau tidak pernah menjadi terpidana; f. tidak merangkap sebagai Pengurus baik di Pusat maupun di Daerah, Dewan Penilai serta pengurus asosiasi penilai lain.
(3)
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab a. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan Pengurus Pusat setiap akhir tahun dan melakukan pengawasan secara periodik sesuai dengan kebutuhannya; b. memberikan rekomendasi atas setiap verifikasi dan pengawasan kepada Pengurus Pusat dalam rangka perbaikan prosedur akuntansi dan pengelolaan keuangan; c. mengusulkan anggaran biaya pelaksanaan tugas pemeriksaan kepada Pengurus Pusat; d. merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik setiap kepada Pengurus Pusat; e. memperoleh data dalam rangka melakukan tugasnya; f. melakukan periksa silang kepihak lain untuk melakukan validasi suatu informasi keuangan; g. memberikan penilaian atas kinerja keuangan sebagai rekomendasi yang akan disampaikan pada Musyawarah Nasional; h. dalam rangka pembiayaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, Dewan Pengawas Keuangan wajib membuat anggaran tahunan yang diusulkan kepada Pengurus Pusat; i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan penggunaannya dan disampaikan kepada Pengurus Pusat; j. mempertanggungjawabkan hasil kerja selama masa bakti kepada Musyawarah Nasional
(4)
Tata Cara : a. bakal Calon Anggota DPK diusulkan oleh anggota MAPPI kepada Panitia Musyawarah Nasional sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan, untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaan menjadi calon; b. panitia Musyawarah Nasional menyampaikan daftar bakal calon yang sudah diverifikasi untuk disyahkan sebagai calon dalam Musyawarah Nasional; c. ketidakhadiran calon dalam Musyawarah Nasional akan mengakibatkan gugurnya status sebagai calon DPK; d. pemilihan anggota DPK dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; e. jika tidak tercapai mufakat maka pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Musyawarah Nasional; f. Anggota DPK terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional; 25
g. serah terima DPK lama kepada DPK terpilih dilakukan segera setelah Anggota DPK terpilih disahkan oleh Musyawarah Nasional; h. Anggota DPK terpilih menyusun kepengurusannya dan memilih Ketua DPK dan mengumumkan kepada anggota paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih pada Musyawarah Nasional; i. Ketua DPK dipilih oleh lebih dari setengah anggota DPK; j. apabila Anggota DPK terpilih karena sesuatu hal sebelum lewat masa jabatannya harus meletakkan jabatannya atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka anggota tersebut diganti oleh anggota baru yang diusulkan oleh Pengurus Pusat bersama anggota DPK lainnya, paling lama satu bulan sejak anggota DPK tersebut tidak lagi menjabat sebagai DPK, dan akan dipertanggungjawabkan di Munas selanjutnya. Pasal 19 Tata Kerja (1)
Tata kerja DPK diatur dalam ketentuan tersendiri oleh anggota DPK yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)
Dalam pelaksanaan pengawasannya DPK dapat melakukan tugasnya secara langsung kepada setiap kegiatan organisasi yang sedang berjalan. Pasal 20 Rapat, Komisi dan Kesekretariatan
(1) (2) (3) (4) (5)
DPK mengadakan rapat secara periodik paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Rapat DPK dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggotanya. Keputusan DPK diambil dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan tidak dibenarkan memberikan surat kuasa. DPK dapat memperkejakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugasnya. DPK dapat mempunyai sekretariat sendiri untuk menunjang tugasnya. BAB VII MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 21 Musyawarah Nasional
(1)
Status a. panitia Musyawarah Nasional diangkat oleh Pengurus Pusat untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional; b. peserta Musyawarah Nasional adalah anggota MAPPI yang telah mendaftar kepada Panitia Musyawarah Nasional; c. panitia Musyawarah Nasional bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat terpilih.
(2)
Wewenang a. Musyawarah Nasional menetapkan dan mensyahkan agenda acara, tata tertib dan tim perumus hasil sidang Musyawarah Nasional pada awal persidangan; b. Musyawarah Nasional mengusulkan, menetapkan dan mensyahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga; c. Musyawarah Nasional berhak menerima atau menolak pertanggung jawaban Ketua Umum, Dewan Penilai dan Dewan Pengawas Keuangan; d. jika pertanggungjawaban tidak atau belum diterima, maka Musyawarah Nasional dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian pertanggungjawaban dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Pengurus Pusat terpilih. Selanjutnya Pengurus Pusat terpilih menyampaikan laporan Panitia Khusus tersebut kepada Musyawarah Nasional berikutnya; e. Musyawarah Nasional memilih dan mengangkat Ketua Umum, Dewan Penilai, dan Dewan Pengawas Keuangan; 26
f.
Musyawarah Nasional menentukan kebijakan-kebijakan umum sebagai landasan kerja Ketua Umum, Dewan Penilai dan Dewan Pengawas Keuangan; g. Musyawarah Nasional menetapkan dan mensyahkan anggota kehormatan sesuai Anggaran Dasar Pasal (16) huruf e dan Anggaran Rumah Tangga pasal (1) ayat 5 huruf b. (3) Tata Cara a. panitia Musyawarah Nasional menyampaikan undangan pertama melalui surat dan atau mengumumkan kepada anggota di salah satu media massa sekurang-kurangnya salah satu media cetak untuk menghadiri Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya; b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Musyawarah Nasional sesudah undangan pertama jumlah anggota yang mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Musyawarah Nasional menyampaikan undangan kedua, dengan tatacara yang sama dengan undangan pertama; c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan ditentukan oleh Panitia Musyawarah Nasional; d. peserta Musyawarah Nasional tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada siapapun dengan cara apapun; e. sidang pleno pertama Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum, dan pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional dalam Pleno Pertama; f. pimpinan sidang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; g. pimpinan Sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun keputusan Munas untuk disampaikan dan disahkan diakhir sidang pleno; h. jika diperlukan pimpinan Sidang dapat membentuk dan menunjuk Tim Penyelaras yang bertugas menyusun dan menyelaraskan hasil kesepakatan yang dicapai dalam Musayawarah Nasional. (4) Keputusan a. semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara terbanyak; c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tatacaranya akan diatur oleh panitia Musyawarah Nasional ; d. jika pada pemungutan suara pertama tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 27 ayat (3), maka dilakukan pemungutan suara kedua terhadap dua urutan suara terbanyak; e. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme pemilihan; f. hasil Keputusan Musyawarah Nasional dituangkan dalam ketetapan Musyawarah Nasional dan dibacakan pada akhir sidang pleno. (5)
Biaya Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional menjadi beban Pengurus Pusat, kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban Peserta Musyawarah Nasional. Pasal 22 Musyawarah Daerah
(1)
Status a. panitia Musyawarah Daerah ditunjuk dan diangkat oleh pengurus daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, 27
b. peserta Musyawarah Daerah adalah anggota MAPPI yang terdaftar di Daerah tersebut dan telah mendaftar kepada Panitia Musyawarah Daerah dan perwakilan Pengurus Pusat sebagai undangan; c. panitia Musyawarah Daerah bertanggungjawab kepada pengurus MAPPI Daerah terpilih. (2)
Wewenang a. Musyawarah Daerah menetapkan dan mensahkan agenda acara, tata tertib dan tim perumus hasil sidang Musyawarah Daerah pada awal persidangan; b. Musyawarah Daerah berhak menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Daerah ; c. apabila pertanggungjawaban pada huruf b di atas tidak atau belum diterima, maka Musyawarah Daerah dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian pertanggungjawaban dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Pengurus Daerah terpilih. Selanjutnya Pengurus Daerah terpilih menyampaikan laporan Panitia Khusus tersebut kepada Musyawarah Daerah berikutnya; d. Musyawarah Daerah memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Daerah; e. Musyawarah Daerah menentukan kebijakan-kebijakan umum sebagai landasan kerja Pengurus Daerah.
(3)
Tata Cara a. panitia Musyawarah Daerah menyampaikan undangan pertama melalui surat dan atau mengumumkan kepada anggota di salah satu media massa sekurang-kurangnya salah satu media cetak untuk menghadiri Musyawarah Daerah paling lama 2 (dua) bulan sebelumnya; b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Musyawarah Daerah sesudah undangan pertama jumlah anggota yang mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Musyawarah Daerah menyampaikan Undangan kedua, dengan tatacara yang sama dengan Undangan pertama; c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan ditentukan oleh Panitia Musyawarah Daerah; d. peserta Musyawarah Daerah tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada siapapun dengan cara apapun; e. sidang pleno pertama Musyawarah Daerah dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah atau anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Ketua, dan pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih oleh peserta Musyawarah Daerah dalam Pleno Pertama; f. pimpinan sidang terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; g. pimpinan Sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun keputusan Musyawarah Daerah untuk disampaikan dan disahkan diakhir sidang pleno.
(4)
Keputusan a. semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Daerah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara terbanyak; c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh panitia Musyawarah Daerah; d. jika pada pemungutan suara pertama tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 27 ayat (3), maka dilakukan pemungutan suara kedua terhadap dua urutan suara terbanyak; e. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme pemilihan; f. Semua hasil Keputusan Musyawarah Daerah dituangkan dalam Ketetapan Musyawarah Daerah dan dibacakan pada akhir sidang pleno.
28
(5)
Biaya Biaya penyelenggaraan Musyawarah Daerah menjadi beban anggaran Pengurus Daerah, kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban masing-masing Peserta Musyawarah Daerah. Pasal 23 Rapat Kerja Nasional
(1)
Status a. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja Tingkat Nasional; b. yang berhak menghadiri Rapat Kerja Nasional adalah Pengurus Pusat, Pengurus Daerah atau perwakilannya, Dewan Penilai dan Dewan Pengawas Keuangan serta undangan lainnya yang ditentukan oleh Pengurus Pusat; c. Rapat Kerja Nasional diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan; d. waktu, tempat, dan acara rapat kerja nasional ditentukan oleh Pengurus Pusat;
(2)
Wewenang a. Rapat Kerja Nasional membahas rencana dan hasil-hasil kerja seluruh Badan-Badan Organisasi ; b. Rapat Kerja Nasional menetapkan kebijakan-kebijakan khusus sebagai landasan kerja Organisasi.
(3)
Tata Cara a. Pengurus Pusat memberitahukan kepada undangan yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf b diatas untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya; b. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan dibantu oleh anggota Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
(4)
Keputusan a. semua keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari yang hadir; c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh Pengurus Pusat; d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka Ketua Sidang dalam Rapat Kerja Nasional mempunyai hak untuk memutuskan.
(5) Biaya a. biaya penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional menjadi beban Pengurus Pusat; b. biaya transportasi dan akomodasi Peserta Rapat Kerja Nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus Pusat. Pasal 24 Rapat Kerja Daerah (1)
Status a. Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja Tingkat Daerah; b. yang berhak menghadiri Rapat Kerja Daerah adalah Ketua Umum atau anggota Pengurus Pusat yang ditunjuk, Pengurus Daerah dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah; c. Rapat Kerja Daerah diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan. d. waktu, tempat dan acara Rapat Kerja Daerah ditentukan oleh Pengurus Daerah.
29
(2)
Wewenang a. Rapat Kerja Daerah membahas rencana kerja dan evaluasi hasil kerja Pengurus Daerah yang bersangkutan; b. Rapat Kerja Daerah menetapkan kebijakan-kebijakan khusus sebagai landasan kerja Pengurus Daerah yang bersangkutan.
(3)
Tata Cara a. Pengurus Daerah menyampaikan undangan kepada pihak yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf b diatas untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya; b. Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah dan dibantu oleh anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Daerah.
(4)
Keputusan a. semua keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja Daerah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari yang hadir; c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh Pengurus Daerah. d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka Ketua sidang dalam Rapat Kerja Daerah mempunyai hak untuk memutuskan.
(5)
Biaya b. biaya penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah menjadi beban anggaran Pengurus Daerah; c. biaya transportasi, akomodasi Peserta Rapat Kerja Daerah ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus Daerah. BAB VIII KEUANGAN Pasal 25 Sumber Keuangan
(1)
(2) (3) (4) (5)
Uang pangkal dan uang iuran yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Uang pangkal anggota hanya dibayarkan sekali pada saat penerimaan menjadi anggota sedangkan yang berasal dari uang iuran anggota dibayarkan sekaligus 1 (satu) tahun di muka. Sumber keuangan yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Organisasi berupa sisa hasil usaha. Sumber keuangan dari kegiatan yang mendukung organisasi berupa kelebihan dana yang diperoleh dari kegiatan yang bersangkutan. Sumber keuangan yang diperoleh dari Badan-badan Organisasi dan sumbangan-sumbangan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat. Khusus keuangan yang bersumber dari uang pangkal dan uang iuran anggota di Daerah yang sudah ada Pengurus Daerahnya maka ditetapkan 60 % (enam puluh perseratus) untuk Pengurus Pusat, 40% (empat puluh perseratus) untuk Pengurus Daerah. Pasal 26 Pengelolaan Keuangan
(1) (2)
Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah wajib melakukan pengelolaan atas seluruh harta kekayaan organisasi sesuai wewenangnya selama masa kepengurusannya. Laporan keuangan organisasi secara keseluruhan harus disusun setiap tahun oleh Pengurus Pusat sejak masa bakti pengurus yang bersangkutan. 30
(3)
Laporan keuangan Pengurus Daerah harus disusun setiap tahun oleh Pengurus Daerah sejak masa bakti kepengurusan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat dan dipertangung jawabkan dalam Musyawarah Daerah.
BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 27 Syarat Perubahan (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. (2) Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis oleh paling kurang 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional atau diusulkan oleh setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan mempunyai hak suara. (3) Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah jika telah disetujui oleh paling kurang setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional tesebut. (4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinotarialkan di hadapan Notaris oleh Pengurus Pusat Pasal 28 Pengesahan Perubahan (1) Anggaran Rumah Tangga disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1981. (2) Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1992 (3) Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat Anggota pada tanggal 2 Nopember 1996 (4) Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 29 Oktober 2001 (5) Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2004 (6) Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 12 Desember 2009 BAB X ATURAN PENUTUP Pasal 29 Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga ini harus dilaksanakan secara keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.
Ditetapkan dan disahkan di Jakarta, Sabtu - 12 Desember 2009
31
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dipersiapkan oleh Tim Perumus yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Arridel Mindra Agustinus P. Tamba Eddy Soenaeddy Surkat Karmanto Miduk Pakpahan Ocky Rinaldy Setiawan Sukardi
Disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa MAPPI tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta dan diselaraskan oleh Tim Penyelaras yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Agustinus P. Tamba Fuadah Idrus Mahidin Karmanto Miduk Pakpahan Sukardi T. Fardly Noeshran
32
