Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

Pendahuluan Penilaian Properti untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

PERATURAN YG ADA TDK MENJAMIN MEMPEROLEH TANAH

Dasar Hukum UUPA No. 5/1960 Pencabutan Hak UU No. 20/1961

Pelepasan Hak UU No. 2/2012

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum: - Perpres No. 6/2005 jo Perpres No. 65/2006 - Perpres No. 71/2012, dst

Baru 1. Undang-Undang No. 2 tahun 2012 2. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 3. Perpres No. 40 Th. 2014 4. Perpres No. 99 Th. 2014 5. Perpres No. 30 Th. 2015 6. Permendagri No. 72 tahun 2012 7. Peraturan Kepala BPN No. 5 tahun 2012 8. Peraturan Menkeu No. 13/PMK.01/2013 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015, ttg Perubahan Perkaban NO. 5 tahun 2012 10. Peraturan Presiden No. 148 Th 2015

Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012) Penyerahan Hasil

Pelaksanaan Persiapan Perencanaan

Kegiatan Perencanaan : • kesesuaian dengan tata ruang • lokasi, letak, luas dan status tanah • analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wialayah dan masyarakat • perkiraan nilai tanah

Kegiatan Persiapan : • pemberitahuan rencana pembangunan; • pendataan awal lokas • konsultasi Publik rencana pembangunan • penjelasan cara penghitungan ganti kerugian.

Kegiatan Pelaksanaan : • inventarisasi dan identifikasi atas tanah; • penilaian ganti kerugian; • musyawarah; • pemberian ganti kerugian; dan • pelepasan tanah Instansi.

Permasalahan Penilaian PT Masyarakat/Pemilik Tanah 1.

2.

3.

Apa prinsip perhitungan Nilai yang akan digunakan?

Apa saja yang dapat diganti rugi? Bagaimana penerapan teknik penghitungan/ penilaiannya dilakukan ?

fokus bahasan pada presentasi ini….

Instansi Yg Membutuhkan Tanah atau Pemerintah/BUMN 1.

2.

3.

Apakah kegiatan perencanaan telah sesuai?

Apakah kegiatan persiapan telah memadai? Apakah identifikasi dan inventarisasi atas objek penilaian telah memenuhi?

Amanah UU No. 2/2012 7

Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Planning Document (agency require land)

Planing

Minimum Time (days) (without objection) Maximum Time (days) (with objection)

Public Consultation (agency and Prov Govt) Location Determination (Governor)

Preparation

Compensation Value Determination (independent apprisal) Land Acquisituon (Land Agency)

Implementation

Agency require land

Handover of results

141

141

37

Total 319

289

257

37

Total 583

Notes : • Time counted since planning document officially received by the governor (post planning stage). • Time counted by working days unit.

Tahapan Persiapan No

Proses

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

Persiapan

A

Gubernur dapat membentuk Tim 1 Persiapan

10 hari

10 hari 2

Pemberitahuan

3

Pendataan

4

Konsultasi Publik

5

Konsultasi Publik Ulang

30 hari

60 hari 30 hari

Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan Pembentukan Tim Kajian Keberatan, 6 Pelaksanaan Kajian Keberatan dan Rekomendasi atas Kajian Pengajuan Keberatan atas Lokasi 7 Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan Keberatan atas Lokasi 8 Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengajuan Keberatan atas Lokasi 9

Pembangunan ke Mahkamah Agung Pemutusan Keberatan atas Lokasi 10 Pembangunan oleh Mahkamah Agung Pengumuman Penetapan Lokasi 11 Pembangunan

14 hari 14 hari

30 hari 30 hari

14hari

30 hari 17 hari

Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil No

Proses

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580

B Pelaksanaan 1

Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak

2 Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi 3

Pengajuan Keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

4

Verifikasi dan Perbaikan terhadap Hasil Inventarisasi

5 Proses Pengadaan Penilai 6

Penilai mengadakan Penilaian terhadap Objek Pengadaan Tanah (*dalam konfirmasi)

30 hari

14 hari 14 hari

14 hari 30 hari

30 hari 30 hari

7 Musyawarah Bentuk Kerugian 8

Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Pengadilan Tata Usaha Negara

9

Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

10

Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Mahkamah Agung

11

Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Mahkamah Agung

12

Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Pelepasan Objek

14hari 30 hari

14hari

30 hari

7 hari

C. Penyerahan Hasil 7 hari

1. Penyerahan Hasil Kepada Instansi 30 hari

2. Pendaftaran/Persetifikatan

TAHAP PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES 148/2015 No

Proses

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Persiapan

A 1

Gubernur dapat membentuk Tim Persiapan

2

Pemberitahuan

3

Pendataan

4

Konsultasi Publik

5


2 hari 3 hari 30 hari

60 hari 3 hari

6

7

8

9

10

11

12

Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan Pembentukan Tim Kajian Keberatan, Pelaksanaan Kajian Keberatan dan Rekomendasi atas Kajian Pengajuan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengajuan Keberatan atas Lokasi Pembangunan ke Mahkamah Agung Pemutusan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Mahkamah Agung Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Catatan :

» Total Waktu Jika ada keberatan : 528 hari » Total Waktu Jika Tidak ada keberatan : 287 hari

7 hari

14 hari

30 hari

30 hari

14hari

30 hari

9 hari

No

Proses

230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

B Pelaksanaan Penetapan Pelaksana Pengadaan Tanah

2 hari

2 hari

Kanwil BPN dapat menugaskan Kantah BPN Kantah BPN membentuk pelaksana pengadaan Tanah Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengajuan Keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Verifikasi dan Perbaikan terhadap Hasil Inventarisasi Proses Pengadaan Penilai Penilai mengadakan Penilaian terhadap Objek Pengadaan Tanah (*dalam konfirmasi)

2 hari

30 hari 14 hari

14 hari

14 hari 30 hari

30 hari 30 hari

Musyawarah Bentuk Kerugian Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Mahkamah Agung Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Mahkamah Agung Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Pelepasan Objek

14hari

30 hari

14hari

30 hari

7 hari


1. Penyerahan Hasil Kepada Instansi 2. Pendaftaran/Persetifikatan Catatan : » Total Waktu Jika ada keberatan : 528 hari » Total Waktu Jika Tidak ada keberatan : 287 hari

30 hari

JIKA GUBERNUR MENDELEGASIKAN

BUPATI/WALIKOTA

TAHAP PENGADAAN TANAH JIKA DIDELEGASI KE BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERPRES 148/2015 No

Proses

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Persiapan

A 1

2

Gubernur dapat mendelegasi ke Bupati/Walikota Bupati/Walikota membentuk Tim Persiapan

5 hari

5 hari 3 hari

3

Pemberitahuan

4

Pendataan

5

Konsultasi Publik

6


30 hari

60 hari 3 hari

7

8

9

10

11

12

13

» »

Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan Pembentukan Tim Kajian Keberatan, Pelaksanaan Kajian Keberatan dan Rekomendasi atas Kajian Pengajuan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengajuan Keberatan atas Lokasi Pembangunan ke Mahkamah Agung Pemutusan Keberatan atas Lokasi Pembangunan oleh Mahkamah Agung Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Catatan : Total Waktu Jika ada keberatan : 536 hari Total Waktu Jika Tidak ada keberatan : 295 hari

7 hari

14 hari

30 hari

30 hari

14hari

30 hari 9 hari

No

Proses

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540

B Pelaksanaan Penetapan Pelaksana Pengadaan Tanah

2 hari

2 hari

Kanwil BPN dapat menugaskan Kantah BPN Kantah BPN membentuk pelaksana pengadaan Tanah Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengajuan Keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Verifikasi dan Perbaikan terhadap Hasil Inventarisasi Proses Pengadaan Penilai Penilai mengadakan Penilaian terhadap Objek Pengadaan Tanah (*dalam konfirmasi)

2 hari

30 hari 14 hari

14 hari

14 hari 30 hari

30 hari 30 hari

Musyawarah Bentuk Kerugian Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengajuan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian ke Mahkamah Agung Pemutusan Keberatan atas Bentuk Ganti Kerugian oleh Mahkamah Agung Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Pelepasan Objek

14hari

30 hari

14hari

30 hari

7 hari


1. Penyerahan Hasil Kepada Instansi 2. Pendaftaran/Persetifikatan Catatan : » Total Waktu Jika ada keberatan : 536 hari » Total Waktu Jika Tidak ada keberatan : 295 hari

30 hari

NEW REGULATION

OLD REGULATION

Compensation Costs

Market Value and Fair Replacement Value

PBB/Property Tax Property Tax + Market Value 2

Should be Assess by Land Valuer or Public Valuer

Should not be Assess by Public Valuer, but by a Team that appointed by The Government for Land Acquisition

Pokok – Pokok Pengadaan Tanah ( UU No. 2/2012 )

Pemerintah Pusat (K/L) & Daerah

 Menjamin tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya

Pengadaan Tanah

Harus Sesuai RTRW

a. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; b. Rencana Strategis; dan c. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Penerapan Penilaian Penilaian Properti untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Objek Penilaian atas Ganti Rugi/Nilai Penggantian Wajar Tanah

Kerugian fisik

Ruang atas dan bawah tanah Bangunan Tanaman Benda yang berkaitan dengan tanah

Kerugian non fisik Kerugian atas poperti sisa

Kesetaraan dengan NILAI PASAR PREMIUM :

• Kerugian usaha • Solatium • Kerugian Hasil tanaman

Kerugian usaha atau pekerjaan Biaya alih profesi Biaya pemindahan tempat

Kerugian sisa tanah Kerugian fisik lain

• Biaya transaksi • Bunga/Biaya masa tunggu

Kerugian Fisik/Langsung Objek penilaian dalam penentuan kerugian fisik meliputi:  Tanah; dapat terdiri dari peruntukan seperti pertanian, pemukiman, industri atau komersial 

land Ruang atas tanah dan bawah tanah; - (lihat Hak Guna Ruang Atas Tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat pondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut serta hak kepemilikan bangunan, dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi dan hak membangun dan memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan yang berbentuk ruang dalam tubuh bumi)

Kerugian Fisik/Langsung 

Bangunan; dapat terdiri bangunan residensial, industri, komersil



Tanaman; building - dapat terdiri dari tanaman semusim, hortikultura atau tanaman keras

plant 

Benda yang berkaitan dengan tanah, seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan. Object relating to land

Kerugian nonfisik (Penjelasan UU) 

Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, yaitu ;  kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan,  biaya pemindahan tempat,  biaya alih profesi, dan  nilai atas properti sisa.

rice field

small shop

loss the harvest

loss the income

Kerugian Non Fisik/Tidak Langsung  kerugian

emosional (solatium) dengan pertimbangan adanya

kerugian tidak berwujud yang biasanya dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal utama dari pemilik.

Nilai Penggantian Wajar = Nilai Ganti Kerugian Affected People

sebelum

Compensation Adil & Layak (Betterment)

sesudah

better than before acquisition

Pola Pengukuran “NPW” Dasar Pengukuran

Nilai bagi pemilik

Kerugi an fisik

Kerugian non fisik

Kesetaraan dengan Nilai Pasar

 Kehilangan pekerjaan/bisnis/alih profesi  Kerugian emosional  Biaya transasksi  Masa tunggu  Kerugian sisa tanah & fisik lainnya

Pola Pengukuran “Nilai Pasar” Dasar Pengukuran Ekonomi

Bentuk Pengukuran

Waktu Pengukuran

Mata uang (tunai)

Transaksi pasar

Tanggal Penetapan Lokasi

Kriteria Pelaku Pasar

Kriteria Pemasar an

 Pembeli yang berminat membeli  Penjual yang berminat menjual  Memahami dan bertindak hati-hati  Tanpa paksaan  Transaksi bebas ikatan  Pemasaran dilakukan secara layak

27

Nilai Pasar vs Nilai Ganti Kerugian Nilai Pasar

Nilai GR

Apa tindakan dan solusinya bagi Penilai…?

1.Pemilik tidak berkeinginan sehingga berpotensi tidak pernah setuju; 2.Terdapat oknum mengambil kesempatan untuk berspekulasi; 3.Pemilik berkeinginan namun mencoba memanfaatkan penggantian yang setinggitingginya; 4.Pemilik berkeinginan dan bersedia dengan penggantian wajar sesuai pasar.

28

Seharusnya Nilai Penggantian Wajar Nilai Pasar

Nilai Penggantian Wajar

Nilai Penggantian Wajar/NPW (SPI 306) memperhatikan pemilik •

basis Pasar Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah nilai untuk kepentingan pemilik (value to the owner) yang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas properti dimaksud. memperhatikan kerugian lainnya

Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012 29 Pasar ”Nilai Penggantian Wajar seharusnya tidak lebih rendah dari Nilai Properti”

Pemahaman NPW   



Kepentingan pemilik (value to the owner); Kesetaraan dengan Nilai Pasar; Unsur luar biasa; terkait dengan kerugian non fisik dan/atau premium yang disebabkan adanya keterpaksaan bagi pemilik Properti untuk melepaskan haknya. Kerugian non fisik dan/atau premium adalah kerugian lainnya seperti yang dimaksud dalam UU No. 2 thn 2012 pasal 33 huruf f berikut penjelasannya dan sebagaimana dimaksud dalam SPI 306 dan peraturan pelaksanaan lainnya; Kepemilikan properti;

Komponen dasar penentuan NPW (Juknis SPI) NP

• Atas dasar Penggunaan tertinggi dan terbaik (HBU) pada kondisi yang wajar

P

• Premium atas penghunian rumah tinggal atau alih profesi

T

• Biaya pindah, perizinan dan pajak

B

• Kompensasi masa tunggu (bunga)

K

• Kerugian sisa tanah

R

• Kerusakan fisik lain

NPW

• Nilai bagi pemilik yang disetarakan Nilai Pasar Properti dan Kerugian lainnya

Persyaratan Penilaian Penilaian untuk keperluan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :  Dilakukan oleh Penilai yang kompeten dalam pemenuhan penilaian untuk kepentingan pengadaan tanah  Adanya kerangka acuan atau lingkup penugasan yang jelas sebelum penugasan dimulai dan disepakati antara pemberi tugas dan Penilai  Seluruh pelaksanaan penilaian untuk objek dan tujuan yang sama apakah dilakukan untuk pemberi tugas yang sama atau tidak, harus dilaksanakan sesuai kepada Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI)

Sistematika Penggunaan SPI dan KEPI Prinsip Dasar Nilai UMUM

Nilai Pasar

SPI 101 SPI 102

Nilai Penggantian Wajar TEKNIS

Tujuan Penilaian

PENERAPAN

SPI 201

SPI 103 Implementasi

SPI 202

SPI 104 Pelaporan Penilaian

SPI 203

SPI 105

Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Penilai Indonesia

SPI 300

Tanah & Bangunan (Objek penilaian)

SPI 306

Pengadaan tanah

SPI 310 SPI … SPI … SPI 350

Metodelogi Penilaian

SPI 362

Inspeksi

Format Perhitungan (SPI 306) Objek Penilaian

Basis Perhitungan

Pendekatan

Keterangan

Fisik : •Tanah atau Tanah dan Bangunan

Pasar dan non Pasar

• Pendekatan Pasar • Pendekatan Pendapatan

• Bangunan dan/atau Sarana Pelengkap

Biaya Penggantian • Pendekatan Biaya Baru dengan Penyesuaian

• Tanaman (dapat/belum termasuk tanah)

Pasar dan norma perhitungan budidaya yang berlaku wajar

Perhitungan Depresiasi hanya digunakan sebagai penyesuaian kondisi fisik saja

• Pend. Pendapatan

- Dengan metode DCF untuk satu siklus

• Pendekatan Pasar

- Untuk tanaman non komersial, dengan menggunakan rujukan dari instansi terkait

• Pendekatan Biaya

- Untuk tanaman belum menghasilkan


Basis Perhitungan

Pendekatan

Keterangan

Non Fisik : •Penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan premium :

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

- Kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi

Pasar dan Non Pasar

- Kerugian emosional (solatium)

Tambahan yang dihitung berdasarkan bobot persentase dari nilai kerugian fisik.

• Pendekatan Pendapatan • Pendekatan Biaya

Kerugian akibat penghentian atau penutupan tempat usaha. Contoh : Petani tambak, rumah makan, dan bengkel Contoh : 5% - 30% dari nilai ganti kerugian fisik untuk kepentingan tempat tinggal dari pemilik


Basis Perhitungan

Pendekatan

Keterangan

•Biaya transaksi

Berdasarkan kajian sosial ekonomi yang dilakukan oleh konsultan ahli dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

•Pendekatan Biaya

1. 2. 3. 4.

•Kompensasi masa tunggu (bunga)

Berdasarkan bunga bebas resiko, atau bunga deposito bank pemerintah

•Kerugian sisa tanah

Pasar

.....

•Kerugian fisik lainnya Biaya Perbaikan

Biaya pemindahan Biaya pengosongan Biaya pajak terkait Biaya PPAT

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

•Pendekatan Data Pasar


•Pendekatan Biaya


DOKUMENTASI HASIL INVENTARISASI atau DAFTAR NOMINATIF 



   

  

 

Data Nama, Pekerjaan, Alamat pemegang hak/pemilik tanah, bangunan dan tanaman; Fotokopi KTP/Tanda Pengenal/KK pemegang hak/pemilik tanah, bangunan dan tanaman; Fotokopi bukti kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman; Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; Data status tanah dan bangunan (SHM, HGB, HGU, HP, Girik, dan lain-lain); Data Jenis penggunaan tanah dan bangunan (sawah, ladang, tanah kering, kebun, rumah tinggal, sekolah, rumah sakit dan lain-lain); Data jenis tanaman, Besar kecil, Diameter, Hasil, Usia dan Jumlah Tanaman; Data luas tanah dan bangunan serta ukuran tanaman; Letak tanah, bangunan dan tanaman (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dusun dan koordinat) Data pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah Peta obyek tanah, bangunan dan tanaman

Profesi Penilai Penilaian Properti untuk Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

History Penilai di Indonesia dari masa ke masa

10-an 00-an 90-an

80-an

Perbankan, Pajak, Pasar Modal, Pelaporan Keuangan Perbankan, Pajak & & Pengadaan Tanah Pasar Modal

Perbankan, Pajak & Pasar Modal

Penilai Properti & Bisnis

Perbankan dan Pajak

Penilai Properti

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) (Sebagai Asosiasi Profesi Penilai di Indonesia) Sesuai PMK No. 125/2008 jo PMK No. 101/2014

Menyelenggarakan USP (Ps 54)

MAPPI

Menyelenggarakan PPL 20 SKP (Ps 56)

Menyusun SPI dan KEPI (Ps 55)

Dimana ’Nilai’ dibutuhkan?

Kompensasi Tanah

Standar Akuntansi

Laporan Keuangan

UU PBB/BPHT B/PDRD

Ketentuan Pengadaan Tanah

NILAI Ekonomi

Pajak Tanah & Bangunan

Pasar Modal

Peraturan OJK/Bape pam

Agunan

Peraturan BI/OJK

Siapa Penilainya? Penilai Pertanahan, dengan persyaratan (pasal 1 UU 12/2012):  independen dan profesional  telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan*, dan  telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan. *Pemenuhan atas persyaratan Penilai dimaksud dikenal dengan Penilai Publik sebagaimana diatur oleh PMK No. 101/2014.

PMK 101/2014

• • •

KEPI SPI 102, 103 – 105 SPI 306

Wajib Mematuhi KEPI dan SPI

Profesi Penilai berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012

Lisensi

Izin PENILAI PUBLIK

PENILAI PERTANAHAN

INDEPENDEN & PROFESIONAL Jumlah PP = 486 orang Jumlah KJPP = 121 kantor

Kementerian Keuangan

Jumlah PP = 280 orang Jumlah KJPP = 75 kantor

Badan Pertanahan Nasional

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

Persyaratan: • Izin Penilai Publik • Anggota MAPPI • 3 orang tenaga penilai • Memiliki tempat usaha • Memiliki SPM • Memiliki sistem data • Perjanjian kerjasama dan 2/3 Penilai Publik (KJPP Persekutuan)

KJPP Perseorangan

Rama

KJPP Persekutuan

Rama Sinta dan Rekan

Perkembangan Penilai Publik & KJPP

Pertumbuhan PP, KJPP, & Cabang KJPP

486 PP 121 KJPP 134 Cabang

2016


2010


2011

468 PP 118 KJPP 385 PP 131 Cabang 117 KJPP 357 PP 338 PP 112 KJPP 83 Cabang 2015 108 KJPP 66 Cabang 48 Cabang

2013

2014

2012 *data PPPK per Januari 2016

Persebaran PP

2 16 8

1

3

2

1

3

2

1

1 7

4 4 295 19 16 36 7 35

10 12

1

Jumlah Penilai Publik: 486

*data PPPK per Januari 2016

Persebaran KJPP

1 1 96 2 15

2 3 1

Jumlah KJPP: 121


Persebaran Cabang KJPP

1 15 1

8 1

1

2

2

1 1

4

1

2 1 12 2 14 12 5 28 10

10

Jumlah Cabang KJPP: 134


Pengguna Jasa Berdasarkan Bidang usaha 183

657

259

1.053

211

Jumlah Pengguna Jasa Penilai Publik dan KJPP Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2014

1.210

484

2.690

1.356 2.233

235

199 14.656

No. Jenis

764

1 2 3 4 5 6 7 8

5.805

9

111.635

10 11 12 13

Asuransi Hotel dan pariwisata Jasa pembiayaan Konstruksi Pendidikan Perdagangan Pertanian, Perkebunan, kehutanan dan peternakan Transportasi

14

Dana pensiun Infrastruktur Kesehatan 15 Manufaktur Perbankan Pertambangan dan energi Pos dan telekomunikas Bidang usaha lainnya

Jumlah

Asuransi Dana pensiun Hotel dan pariwisata Infrastruktur Jasa pembiayaan Kesehatan Konstruksi Manufaktur Pendidikan Perbankan

Perdagangan Pertambangan dan energi Pertanian, Perkebunan, peternakan Pos dan telekomunikas Transportasi Bidang usaha lainnya Jumlah

kehutanan

dan

Prosentase

484 183 657 259 1.053 211 1.210 2.690 199

0,34% 0,13% 0,46% 0,18% 0,73% 0,15% 0,84% 1,87% 0,14%

111.635

77,72%

5.805 764 2.233

4,04% 0,53% 1,55%

235

0,16%

1.356

0,94%

14.656

10,20%

143.630

100,00%

*data PPPK LT KJPP Tahun 2014

Pengguna Jasa Berdasarkan Kepemilikan Badan Usaha 1.792 325 1.828

Jumlah Klien Berdasarkan Kepemilikan Badan Usaha Tahun 2014

34.953 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Badan Usaha Swasta BUMN BUMD Proyek Pemerintah Koperasi Jumlah

Jumlah 104.732 34.953 1.828 1.792 325 143.630

Prosentase 72,92% 24,34% 1,27% 1,25% 0,23% 100,00%

104.732

Swasta

BUMN

BUMD

Proyek Pemerintah

Koperasi

*data PPPK LT KJPP Tahun 2014



Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah (pasal 1 butir 11).

Surat Ijin Penilai Publik

Surat Ijin Kantor Jasa Penilai Publik

Lisensi Penilai Pertanahan

Lisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik

Penilai Publik Perizinan (Psl 3, PMK 125/2008) :  Klasifikasi Penilai Publik :  Penilaian Properti (P)  Penilaian Bisnis (B)  Penilai Publik wajib mempunyai Kantor Jasa Penilai Publik /KJPP (Psl 7, PMK 125/2008)  Lingkup Jasa (Psl 16/PMK No. 125/2008) :  Bidang jasa Penilaian Properti (psl 2.2);  Bidang jasa Penilaian Bisnis (psl 2.3)  Bidang jasa lainnya yang terkait (psl 2.4)

METODE PENILAIAN : 1. PENDEKATAN DATA PASAR (Market Data Approach)

2. PENDEKATAN BIAYA (Cost Approach)

3. PENDEKATAN PENDAPATAN (Income Approach)

Harga, Biaya dan Nilai

Harga

• dapat merupakan implikasi dari suatu perubahan yang ditawarkan dan diterima oleh penjual dan pembeli dari suatu penawaran atau transaksi yang terjadi

Biaya

• digunakan dalam hubungannya dengan suatu perolehan atau produksi, bukan sebagai suatu perubahan (exchange). Biaya lebih ditentukan sebagai fakta atau estimasi saat ini

Nilai

• adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli namun Nilai bukan merupakan fakta

KOMPETENSI PENILAI PUBLIK Untuk memenuhi tingkat kompentensi yang profesional maka bagi Penilai dibutuhkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan (education), Pengalaman (experience) Etika (ethics) Continuing Professional Development (CPD) Ujian (examination) dan Sertifikasi

Jenjang Designasi Keanggotaan MAPPI-A

• Non Designasi

MAPPI-P

• Pend. Dasar Penilaian (PDP)

MAPPI-T

• Pend. Lanjutan Penilaian (PLP)

2 tahun pengalaman

MAPPI-S

• Ujian Sertifikasi Penilai (USP)

REGULASI PROFESI PENILAI PUBLIK 1. Perizinan 2. Pembinaan & Pengawasan 3. Law Enforcement

Complaints

Stakeholders

Kementerian Keuangan Jasa Profesional PP dan KJPP

Complaints MAPPI

1. USP 2. PPL 3. SPI dan KEPI 4. Sanksi Keanggotaan

Pertanyaan : Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibutuhkan Data-data, antara lain, Apakah sudah ada ?: 1. 2. 3. 4. 5.

Apakah Dokumen Perencanaan sudah ada?, Apakah Sosialisasi sudah dilakukan sebelum Penilaian? Apakah Izin Penetapan Lokasi sudah ada?(Kapan?), Apakah Daftar Nominatif sudah ada?, Apakah Peta Lokasi dan Peta Bidang (Rincik) dari BPN sudah ada? 6. Apakah Pengadaan Tanah skala kecil masih perlu Izin Lokasi/Penetapan Lokasi? 7. Bagaimana Pengadaan Penilai/KJPP?

TERIMAKASIH Disampaikan pada:

Workshop Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Agustinus P Tamba – 0811957286 & 081395054824 KOMITE PENYUSUN STANDAR PENILAIAN INDONESIA (KPSPI) MAPPI

Website: www.kjppdha.com Email: [email protected]

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

Recommend Documents