PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : DEWAN PENILAI MAPPI Periode Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016

PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : DEWAN PENILAI – MAPPI Periode 2012-2016 Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Bakti Dewan Penilai MAPPI Periode 2012 – 2016 merupakan pemenuhan amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 27 ayat 4 yang menyebutkan “Dewan Penilai bertanggung jawab kepada MUNAS”. Secara organisatoris kepengurusan Dewan Penilai MAPPI ditetapkan berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2012 Nomor: IV/MUNAS-MAPPI/2012. Secara Substansial Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan rekapitulasi dari laporan dan Evaluasi oleh Dewan Penilai MAPPI yang dilakukan dalam periode kepengurusan. Perjalanan selama 4 (empat) tahun kepengurusan DP – MAPPI sejak tahun 2012 hingga 2016 kiranya banyak yang telah dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI namun masih banyak lagi hal-hal yang masih harus dilakukan yang selanjutnya menjadi catatan bagi kepengurusan mendatang. Kami sadari bahwa dalam pelaksanaan program masih banyak kekurangan baik yang disebabkan oleh keterbatasan kami maupun oleh faktor-faktor eksternal di luar kemampuan kami. Namun segala yang kami lakukan adalah dalam kerangka meningkatkan profesionalisme penilai Indonesia dan dalam upaya mengangkat marwah profesi penilai. Oleh karenanya kami mohon maaf kepada seluruh anggota atas segala kekurangan dalam menjalankan tugas dan amanah asosiasi. Semoga apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan ini dapat diterima dengan baik dan menjadi dasar untuk pengembangan MAPPI dimasa yang akan datang. Wassalaamualaikum, Wr,Wb Jakarta, 29 Januari 2016 DEWAN PENILAI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA

Okky Danuza Ketua

Abdullah Fitriantoro Sekretaris 1


Setiawan

Doli D. Siregar

H.Eddy Soenaeddy Surkat

Nirboyo Budisusilo

Suryantoro Budisusilo

Saiful M Ruki

T. Fardly Noeshran

2


I. PENDAHULUAN Ketentuan Umum Dewan Penilai adalah salah satu Badan Organisasi MAPPI, yang mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia. Untuk pertama kalinya Dewan Penilai terbentuk pada Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2001. Pengangkatan Dewan Penilai MAPPI untuk periode 2012-2016 dipilih dan disyahkan langsung oleh Musyawarah Nasional Anggota MAPPI pada Januari 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang anggota MAPPI yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya pada Januari 2012, telah terbentuk susunan kepengurusan sbb.: 1. Okky Danuza sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Abdullah Fitriantoro sebagai Sekretaris merangkap Anggota 3. Setiawan sebagai Bendahara merangkap Anggota 4. Doli D. Siregar sebagai Anggota 5. Eddy S. Surkat sebagai Anggota 6. Nirboyo Budisusilo sebagai Anggota 7. Suryantoro Budisusilo sebagai Anggota 8. Saiful M Ruki sebagai Anggota 9. T. Fardly Noeshran sebagai Anggota Landasan Hukum dan Kerja Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dewan Penilai tercantum dalam Anggaran Dasar tahun 2010 BAB X Pasal 27 Ayat 3, sedangkan landasan kerja tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga BAB V Pasal 15 Ayat (3) mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Tupoksi Dewan Penilai: Pengawasan, Perlindungan, Arbitrase dan Penetapan Sanksi. Tanggung Jawab Dewan Penilai membuat : 1. Pedoman Klasifikasi Sanksi, 2. Anggaran Operasional Tahunan kepada Pengurus Pusat MAPPI, 3. Pertanggung Jawaban hasil kerja selama masa bakti kepada Musyawarah Nasional.

3


II. LAPORAN UMUM Kegiatan Periode 2012-2016 1. Menangani kasus aduan Dalam periode ini terdapat sebanyak 33 kasus yang masuk/diinformasikan ke DP MAPPI dan telah ditindak lanjuti oleh DP MAPPI sesuai dengan prosedur yang berlaku (Buku Panduan Dewan Penilai MAPPI). Dari 33 kasus tersebut terdiri dari : 1. 16 kasus bidang pengawasan 2. 6 kasus bidang perlindungan 3. 2 kasus bidang arbitrase 4. 9 kasus konsultasi Perbandingan dari periode 2008-2012 adalah 25 kasus terdiri dari : 1. 7 kasus bidang pengawasan 2. 8 kasus bidang perlindungan 3. 4 kasus bidang arbitrase 4. 6 kasus konsultasi 2. Penyempurnaan Pedoman Klasifikasi Sanksi 3. Penyempurnaan Prosedur Penanganan Aduan

III. LAPORAN KHUSUS KEGIATAN 1. Bidang Pengawasan Penanganan Kasus Aduan Kasus yang sudah ditangani meliputi : a. Kompetensi penilai b. Waktu inspeksi yang tidak memadai c. Tidak melalui dua jenjang supervisi d. Pengawasan atas kantor perwakilan yang lemah e. Integritas penilai f. Salah objek penilaian g. Prosedur penugasan yang tidak sesuai h. Perbedaan tanda tangan i. Tanda tangan tidak asli/scan j. Tanda tangan blanko k. Penggunaan laporan tidak sesuai tujuan l. Penggantian laporan penilaian m. Laporan penilaian tidak sesuai dengan kontrak n. Ketelitian perhitungan dan penulisan o. Sumber data tidak jelas 4


p. Penggunaan dasar nilai yang keliru q. Standart fee r. Pemalsuan laporan 2. Bidang Perlindungan Gugatan/Potensi Gugatan Terhadap Anggota dimana DP berfungsi sebagai Ahli Penilaian (Saksi ahli): a. KPK; penjualan aset daerah b. Kejaksaan Agung; kompensasi aset BUMN c. Pengadilan Jakarta Selatan; penilaian saham d. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; kredit bermasalah e. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara; kredit bermasalah f. Kepolisian Sumatera Utara; pengadaan tanah g. PTUN Jakarta Selatan; tukar guling h. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang; penjualan aset BUMD i. Pengadilan Negeri Pasuruan; lelang jaminan kredit macet j. Polda Jatim; lelang jaminan kredit macet k. Kepolisian Bontang; pengadaan tanah l. Kejaksaan Negeri Bekasi m. Pengadilan Tanjung Pinang; lelang alat berat n. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; penilaian BOT o. Pengadilan TIPIKOR Bandung 3. Konsultasi a. Kemenkeu PPPK; pemeriksaan rutin dan sewaktu-waktu b. Anggota MAPPI; kasus penilaian c. Pengacara; konsultasi prosedur penilaian d. Pengguna Jasa; konsultasi hasil penilaian pembebasan tanah e. Pengguna Jasa (Perbankan); i. Hasil penilaian dari KJPP dianggap tidak akurats ii. Hasil penilaian yang turun setelah dinilai ulang untuk kepentingan lelang 4. Bidang Arbitrase 1. Pengguna Jasa; a. DP mendampingi Penilai lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian ulang. 2. Anggota; a. Perselisihan internal antar sesama rekan b. Perselisihan internal antara KJPP dengan staf penilai

5


IV. PEDOMAN DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN SANKSI A. PEMBERIAN SANKSI TEKAIT DENGAN PROSES PENILAIAN

1. Jenis Kesalahan a. Kelalaian - Typing Error - Kurang Teliti - Mathematical Error - Ketidak hati-hatian - Informasi yang tidak diungkapkan - Prosedur yang tidak dijalankan b. Kekurang Mampuan - Penandatangan Laporan - Penilai c. Penipuan (Fraud) 2. Dampak Kesalahan terhadap hasil dan laporan penilaian a. Laporan Kurang Sempurna, b. Laporan Menyesatkan c. Hasil penilaian over/under value tidak signifikan d. Hasil penilaian over/under value secara signifikan 3. Pemberian Sanksi a. Karena Kelalaian i. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan laporan kurang sempurna diberi sanksi peringatan lisan ii. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan laporan menyesatkan diberi sanksi peringatan tertulis iii. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value tidak signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 6 bulan iv. Untuk kesalahan kelalaian yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value secara signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 1 tahun b. Karena Kekurangmampuan i. Untuk kesalahan kekuranmampuan yang mengakibatkan laporan kurang sempurna diberi sanksi peringatan tertulis dan kewajiban mengikuti pendidikan minimal 5 cpd point 6


ii. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan laporan menyesatkan diberi sanksi peringatan tertulis dan kewajiban mengikuti pendidikan minimal 10 cpd point iii. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value tidak signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 6 bulan dan mengikuti pendidikan minimal 20 cpd point iv. Untuk kesalahan kekurangmampuan yang mengakibatkan Hasil penilaian over/under value secara signifikan diberi sanksi pemberhentian sementara maksimum 1 tahun dan mengikuti pendidikan minimal 30 cpd point c. Penipuan (Fraud) Untuk tindakan Penipuan yang mengakibatkan laporan kurang sempurna, menyesatkan, Over/under value baik signifikan atau tidak diberikan sanksi pemberhentian tetap. B. PEMBERIAN SANKSI TEKAIT DENGAN PENGELOLAAN KJPP 1. Pengelolaan KJPP yang tidak baik, yang mengakibatkan poses penilaian yang menyimpang dari Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2. Merendahkan martabat dan citra profesi penilai Indonesia. C. PROSES KEPUTUSAN DEWAN PENILAI

7


D. TAHAPAN PENANGANAN ADUAN Tahapan Pengaduan

Hari Kerja 0

Pemeriksaan kelangkapan Pengaduan

Min

Maks

0

0

0

Proses

Output DP MAPPI menerima pengaduan

Sekretariat memeriksa kelengkapan syaratsyarat

Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Syarat Pengaduan Pengadu Menyerahkan Syarat-syarat

5

0

5

5

0

5

Tidak memenuhi syaratsyarat,

0

0

5

Rapat DP

7

7

12

Pemanggilan ke-1 Pengadu

5

12

17

Pemanggilan ke-2 Pengadu

5

12

22

Pemanggilan ke-3 Pengadu Pemeriksaan Pengadu

5

12

27

3

15

30

Pemanggilan ke-1 Teradu

5

15

35


5

15

40


5

15

45

Pemeriksaan Teradu

3

18

38

Tanda Terima

Sekretariat memeriksa kelengkapan syaratsyarat Jika tidak ada tanggapan atau syarat tidak lengkap maka disampaikan pemberitahuan bahwa pengaduan tidak dapat diproses

Tanda Terima

Tanda Terima

DP memahami kasus, penetapan Majelis Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali

Pembahasan pengaduan dengan pihak pengadu Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali Jika tidak hadir, dilakukan pemanggilan kembali Pembahasan pengaduan dengan pihak Teradu. Dapat dilakukan lebih dari satu kali pemeriksaan

BAP

BAP + Jawaban Tertulis dari Teradu

8

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Penilai MAPPI 2012-2016 Rapat Majelis DP

10

28

48

Rapat Pleno DP

5

33

53

Pemangilan Teradu (Pembelaan) Sidang Pleno DP

3

36

56

5

41

61

Sidang Pleno DP

5

46

66

Pemangilan Sidang Pembacaan Putusan

3

49

69

Sidang DP Pembacaan Putusan

5

54

74

Menyusun usulan Putusan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dapat dilakukan lebih dari satu kali rapat Pembahasan Usulan Putusan

Usulan Putusan

Menghadirkan teradu untuk menyampaikan pembelaan dan dapat didampingi 0leh 2 orang bernilai berizin Menetapkan Putusan berdasarkan Usulan Putusan Majelis dan Pembelaan teradu. Dapat dilakukan lebih dari satu kali rapat

BAP & Dokumentasi

Menghadirkan Pengadu & Teradu untuk mendengarkan Putusan

Surat Putusan

diterima atau dirubah atau sidang DP memanggil pihakpihak Tanda Terima

Putusan

9


V. PEMBERIAN SANKSI Periode 2012-2016: a. Peringatan Tertulis Terdiri dari 2 orang Anggota S

: 2 orang

b. Pemberhentian sementara : 9 orang Terdiri dari 1 orang Anggota A, 2 orang Anggota P, dan 6 orang Anggota S c. Pemberhentian Tetap : 3 orang 1. Bambang Wisnu Triutomo, Anggota P 2. Wahyu Dairiel Amin, Anggota P 3. M. Rijal Pamungkas, Anggota A Total Penilai terkena sanksi 14 orang dari 10 KJPP Persentasi Anggota yang terkena sanksi Anggota S: 57,14% Anggota T: 0,00% Anggota P: 35,71% Anggota A: 7,14% Perbandingan sanksi dengan periode sebelumnya Periode 2008-2012 : a. Peringatan Tertulis : 9 orang b. Pemberhentian sementara (6 bulan) : 2 orang c. Pemberhentian Tetap : 0 orang Total Penilai terkena sanksi 11 orang atau sama dengan 0.32% dari total Anggota MAPPI + 3.400 Berbanding dengan periode 2012-2016 0.23% dari total Anggota MAPPI + 6.000

VI. ANGGARAN OPERASIONAL TAHUNAN Anggaran Operasional Tahunan sudah disampaikan didalam Rakernas MAPPI tanggal 23 Maret 2012 sebesar Rp. 233.500.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan semua program kerja dan kegiatan rutin Dewan Penilai. Sumber pendanaan yang diharapkan adalah dari uang iuran anggota dan non anggota serta penerimaan biaya aduan/second opinion ke Dewan Penilai.

10


VII. PENUTUP Mengingat kasus-kasus yang dihadapi oleh Dewan Penilai, diperlukan : 1. Dewan Penilai yang memiliki kompetensi, integritas dan kematangan. 2. Dewan Penilai yang mampu dan bersedia untuk mengalokasikan waktu yang cukup. 3. Komposisi Dewan Penilai yang melingkupi seluruh bidang penilaian, yaitu bidang property, perkebunan, mesin dan peralatan, bisnis dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Jakarta, 29 Januari 2016 DEWAN PENILAI MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA

Okky Danuza Ketua

Abdullah Fitriantoro Sekretaris

Setiawan

Doli D. Siregar

H.Eddy Soenaeddy Surkat

Nirboyo Budisusilo

Suryantoro Budisusilo

Saiful M Ruki

T. Fardly Noeshran

11


LAMPIRAN 1. Kegiatan Rapat Dewan Penilai

KEGIATAN DEWAN PENILAI 2012 Tanggal

Kegiatan

26-Jan-12

Rapat DP

1-Feb-12

Rapat DP

9-Feb-12

Rapat Majelis DP

Agenda

Terkait Kasus

Pertemuan DP Lama dan DP Baru Pemilihan Ketua, sekretaris dan Bendahara Dewan Penilai Pemanggilan Anggota MAPPI

Pemanggilan Anggota MAPPI

Rapat Majelis DP


Sari Kuring Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI yang terkait

Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI Kasus Penilaian di Kalimantan Selatan

Sekretariat MAPPI

14-Feb-12

Pembahasan Klarifikasi Kasus Bandung

Hotel Santika

15-Feb-14

Pembahasan Kasus Hulman Sinaga & Partner

KJPP NADA

22-Feb-12

Rapat Majelis DP


23-Feb-12

Rapat Majelis DP

Klarifikasi Penolakan Mengakui Hasil Laporan Penilaian

23-Feb-12

Rapat Majelis DP

Klarifikasi Penilaian Aset utk Second Opinion Pembahasan Kertas Kerja dan Sanksi

Tamu Undangan

Sari Kuring

Penentuan Keputusan Majelis 14-Feb-12

Tempat

Law Office Hulman Sinaga & Partners


KJPP Ruky Safrudin Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI 12


27-Feb-12

Rapat Majelis DP

Menanggapi Permohonan Perlindungan Permintaan Keterangan Kasus Bandung

Sekretariat MAPPI


KJPP Ruky Safrudin


6-Mar-12

Rapat Majelis DP

Undangan kepada Anggota MAPPI

7-Mar-12

Rapat DP

Memutuskan hasil rekomendasi Majelis DP untuk kasus Anggota MAPPI

Café & Restoran Sinou

13-Mar-12

Rapat Majelis DP

Membacakan keputusan sanksi Dewan Penilai kasus KJPP

Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI


The Tee Box Cafe


KJPP

Sekretariat MAPPI


KJPP

Sekretariat MAPPI

14-Mar-12

Rapat Majelis DP

20-Mar-12

Rapat Majelis DP

20-Mar-12

Rapat DP

27-Mar-12

Rapat DP

2-Apr-12

Rapat Majelis DP

25-Apr-12

Rapat DP

4-May-12

Rapat DP

16-May-12

Rapat DP

21-May-12

Saksi Ahli

1-Jun-12 15-Jun-12


Penilaian Di Bank Swasta Semarang

Membacakan keputusan sanksi Dewan Penilai kasus KJPP Kepada Anggota MAPPI Membahas Materi Dewan Penilai untuk Persiapan Rakernas 2012 Permohonan Pembelaan Anggota MAPPI Membahas Kelanjutan Kasus Anggota MAPPI Membahas Perkembangan Kasus-kasus di Dewan Penilai Revisi Buku Panduan Dewan Penilai Lanjutan Pembahasan Revisi Buku Panduan Dewan Penilai

Sekretariat MAPPI Park Hotel Sekretariat MAPPI

Rapat DP

Permohonan untuk menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Membahas Kasus KJPP

KJPP

Pengadilan N. TJG Pinang Sekretariat MAPPI

Rapat DP

Pembahasan Surat dari Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI yang terkait 13


22-Jun-12

Rapat DP

1. Pembahasan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Bandung

Kasus Bandung

Sekretariat MAPPI

2. Penyusunan materi/konsep Organisasi Masa Depan untuk disampaikan dalam Pertemuan dengan PP MAPPI 3. Finalisasi Buku Panduan Dewan Penilai 2-Jul-12

Rapat DP


KJPP

Sekretariat MAPPI

14-Aug-12

Rapat DP

1. Rapat Pleno untuk memutuskan sanksi KJPP kepada Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

26-Sep-12

Rapat DP

Sidang Pembelaan Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI

17-Oct-12

Rapat DP

KJPP

Sekretariat MAPPI

31-Oct-12

Rapat DP

Finalisasi Keputusan terhadap Anggota MAPPI Pedoman pemberian sanksi

7-Nov-12

Rapat Majelis DP


28-Nov-12

Rapat DP

Penetapan Putusan Tingkat pertama terhadap Anggota MAPPI



Sekretariat MAPPI pengaduan Bank Pemerintah Anggota MAPPI Sekretariat MAPPI terhadap Anggota yang terkait MAPPI pengaduan Bank Pemerintah Sekretariat MAPPI terhadap Anggota MAPPI

Penetapan Putusan Final terhadap Anggota MAPPI 5-Dec-12

Rapat DP dan PP

Pembahasan Pemutusan Sanksi dan Honorarium

Sekretariat MAPPI

14



Kegiatan

Agenda

3-Jan-13

Bantuan Keterangan Ahli


9-Jan-13

Rapat DP

Rapat Sidang Pembelaan Anggota MAPPI

30-Jan-13

Rapat DP

Und Klarifikasi Pengaduan Anggota MAPPI

6-Feb-13

Rapat DP

1). Und. Pembacaan Keputusan Anggota MAPPI

Terkait Kasus

Tempat

Tamu Undangan

Kejaksaan Negeri Bekasi Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

2). Klarifikasi Surat Aduan

Sekretariat MAPPI

3). Klarifikasi Aduan

Sekretariat MAPPI Pengadilan Negeri Medan

28-Feb-13

Pemanggilan Saksi Ahli

Bantuan Pemanggilan Saksi Ahli terkait TIPIDKOR

28-Feb-13

Undangan Rapat

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Penilaian Bisnis

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Penilaian Bisnis

PPAJP

23-Apr-13

Bantuan Pemanggilan Saksi

Bantuan Pemanggilan Saksi

KJPP

Polda Jatim Surabaya

30-Apr-13


Bantuan Pemanggilan Saksi Ahli

Anggota MAPPI

Pengadilan Negeri Medan

7-May-13

Rapat Terbatas

Pembahasan Kasus Anggota MAPPI

Anggota MAPPI

Sari Kuring

8-May-13

Rapat DP

Pembahasan Mengenai Permasalahan dalam profesi penilai

Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait


Sekretariat MAPPI

15



12-Jun-13

Rapat DP

Mendengarkan dan membahas ket. Anggota MAPPI

Anggota MAPPI

Graha Piesta

14-Jun-13

Rapat DP

1) Pembahasan internal MAPPI trhdp Srt Tuntutan Kejaksaan N. Mdn

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

2) Pertemuan dgn Anggota MAPPI & Pengacara utk memberikan masukan

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait

5-Jul-13

Rapat DP

Mendengarkan Perkembangan Sidang Pembelaan Anggota MAPPI

Anggota MAPPI

Graha Piesta

12-Jul-13

Rapat DP

1). Lap dr Kantor Advokat & Konsultan Hkm

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

Sari Kuring

2). Lap dr KJPP

KJPP

Sari Kuring

22-Aug-13

Permintaan keterangan

Permintaan ket. Terkait TIPIDKOR

Penilaian

Kejagung JKSEL

4-Sep-13

Rapat DP

1). Memanggil Anggota MAPPI terkait srt aduan pemalsuan laporan penilaian

KJPP

Sekretariat MAPPI

2). Memanggil Anggota MAPPI

Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI


Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI


Penilaian

Sekretariat MAPPI

1). Pemanggilan trhdp Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI


Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI


KJPP

Sekretariat MAPPI

2). Pemanggilan KJPP

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait

Pembahasan kasus KJPP dan Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI

-

11-Sep-13

18-Sep-13

9-Okt-13

Rapat DP

Rapat DP

Rapat Majelis DP


16


9-Okt-13

Keterangan Ahli

Permintaan Keterangan Ahli

TIPIKOR

Kejateng JATIM

1-Nov-13

Undangan Narasumber

Permintaan sebagai Narasumber

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

DJKN

7-Nov-13

Rapat Majelis DP

Pembahasan Draft Laporan Penilaian dr KJPP

Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI

13-Nov-13

Rapat Majelis DP


KJPP

Sekretariat MAPPI

27-Nov-13

Rapat DP

1). Pemanggilan terhadap KJPP

Penilaian Bogor

Sekretariat MAPPI

2). Mendengarkan Perkembangan kasus Anggota MAPPI

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

3). Memutuskan hasil kerja majelis utk kasus Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI

27-Nov-13

Rapat Majelis DP


Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI

29-Nov-13

Rapat Majelis DP

Review laporan KJPP

Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI

2-Dec-13

Rapat DP, PP, PPAJP

Pembahasan Kasus Anggota MAPPI

Anggota MAPPI

PPAJP

3-Dec-13

Rapat dgn Resor Bontang

Pertemuan dengan Resor Bontang

4-Dec-13


Bantuan Pemanggilan Ahli terkait TIPIKOR

Masna Sunarya

Pengadilan TIPIKOR BDG

4-Dec-13

Rapat DP

Memutuskan hasil kerja majelis

KJPP

Sekretariat MAPPI

18-Dec-13

Rapat DP

1). Pemanggilan terhadap KJPP

Penilaian Bogor

Sekretariat MAPPI

2). Memutuskan hasil kerja Majelis DP

KJPP

Sekretariat MAPPI

3). Membahas Surat dr Resor Bontang

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

22-Dec-13

Perjalanan Dinas

Melihat Lokasi di Surabaya



Sekretariat MAPPI


Surabaya

17



Kegiatan

16-Jan-14


22-Jan-14

Rapat Dewan Penilai

29-Jan-14

Rapat Dewan Penilai

Agenda

Bantuan Pemanggilan Ahli 1.Pemanggilan Terhadap Anggota MAPPI 2.Pemanggilan Terhadap Anggota MAPPI 3. Keputusan Majelis DP atas kasus pengaduan Anggota MAPPI 1.Pemanggilan Terhadap Anggota MAPPI 2.Tindaklanjut Pemanggilan Anggota MAPPI 3.Draft Keputusan Anggota MAPPI 4.Draft Keputusan Anggota MAPPI

Terkait Kasus

Tempat

Tamu Undangan

KJPP/ DITRESKRIMSUS

Sekretariat MAPPI

Ditreskrimsus JATIM

KJPP/ DITRESKRIMSUS

Tee Box Café


KJPP

Tee Box Café


BONTANG

Tee Box Café


KJPP

Tee Box Café


Penilaian Surabaya

Tee Box Café

KJPP

Tee Box Café

Penilaian Surabaya

Koordinasi kpd DP

1.Pertemuan dengan Polisi Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

Sekretariat MAPPI

Polisi Tanjung Pinang

Koordinasi kpd DP

2.Pertemuan dengan Pihak Surabaya

KJPP

Sekretariat MAPPI

Surabaya

4-Feb-14

Rapat Majelis DP

Pertemuan dengan Ditreskrimsus JATIM

KJPP/ DITRESKRIMSUS

Sekretariat MAPPI

Ditreskrimsus JATIM

6-Feb-14

Koordinasi kpd DP

Pertemuan dengan IAIN Sunan Ampel

KJPP

Sekretariat MAPPI

11-Feb-14

Rapat Majelis DP


KJPP

Sekretariat MAPPI

12-Feb-14

Rapat Dewan Penilai

1. Pembahasan Surat dari Polisi Tanjung Pinang (permintaan melakukan Tanjung Pinang penilaian)

30-Jan-14


Sekretariat MAPPI

18


2. Tindaklanjut Kasus Anggota MAPPI

KJPP/ DITRESKRIMSUS

Sekretariat MAPPI

26-Feb-14

Rapat Majelis DP


BONTANG

Sekretariat MAPPI

5-Mar-14

Rapat Dewan Penilai

1. Pembelaan Anggota MAPPI

Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI

2. Pembelaan Anggota MAPPI

KJPP

Sekretariat MAPPI

Tanjung Pinang

Sekretariat MAPPI

Tanjung Pinang

Sekretariat MAPPI

3. Pembentukan Majelis Tanjung Pinang 4. Pembahasan Surat dari Law Firm 19-Mar-14

Rapat Majelis DP


19-Mar-14

Rapat Dewan Penilai

Penetapan Putusan Final untuk Anggota MAPPI Laporan perkembangan aduan oleh masing-masing Majelis yang menangani

26-Mar-14

Rapat Dewan Penilai

Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait Anggota MAPPI yang terkait


Sekretariat MAPPI Sekretariat MAPPI

1. Pembahasan blanko kosong

Sekretariat MAPPI

2. Keputusan untuk Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

3. Pemanggilan Anggota MAPPI

Kop Surat Kosong

Sekretariat MAPPI


4. Pemanggilan Anggota MAPPI 5. TTD SPK Second Opinion dengan Kasus Surabaya

Kop Surat Kosong

Sekretariat MAPPI

Tidak Hadir


KJPP

7-Apr-14

Undangan Rapat PPAJP

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Sewaktu-waktu

16-Apr-14

Rapat Dewan Penilai

1. Pemanggilan ke II Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan surat dari Anggota

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

Ruang rapat PPAJP


19


MAPPI 7-May-14

Koordinasi kpd DP

26-May-14

Koordinasi kpd DP

12-Jun-14

Rapat Dewan Penilai

Klarifikasi Data perihal Second Opinion Pertemuan Kantor Advokat untuk Saksi Ahli 1. Pembahasan surat dari PPAJP terkait Pemeriksaan Anggota MAPPI 2. Pembahasan surat dari Kantor Advokat (permintaan second opinion) 3. Pembahasan surat dari Bank Pemerintah 4. Pembahasan surat dari Ditreskrimsus terkait kasus KJPP 5. Laporan progres dari Majelis Dewan Penilai 6. Pembahasan Surat dari KJPP

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI


Lelang di Surabaya

Sekretariat MAPPI

Advokat

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

Lelang di Surabaya KJPP KJPP

18-Jun-14

Rapat Majelis DP


Surat dari Bank Pemerintah

Sekretariat MAPPI


20-Jun-14

Rapat Majelis DP


Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI


20-Aug-14

Rapat Dewan Penilai

1. Makan siang dan ramah tamah

Restoran Sari Kuring

2. Evaluasi kerja Dewan Penilai 3. Laporan perkembangan penanganan kasus oleh Majelis DP 25-Aug-14

Rapat Majelis DP

Klarifikasi data untuk kasus Penilaian Surabaya

27-Aug-14

Survey Lokasi Second Opinion

Survey lokasi Second Opinion ke Surabaya

Anggota MAPPI

Teebox


Anggota MAPPI

Surabaya


20


29-Sep-14

Rapat Majelis DP

Pembahasan Laporan Second Opinion

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

Pembahasan Surat Bank Pemerintah dari Anggota MAPPI

Surat dari Bank Pemerintah

Sekretariat MAPPI

14-Oct-14

Rapat Dewan Penilai

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Serang

PUSPEMKAB SERANG

Sekretariat MAPPI

18-Nov-14

Rapat Dewan Penilai

1. Pembahasan draft laporan KJPP kasus Penilaian Surabaya

Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan draft laporan KJPP kasus Bontang

BONTANG

3. Pembahasan surat dari PEMKAB Serang

PUSPEMKAB SERANG

4. Pembahasan kasus Anggota MAPPI

Anggota MAPPI


Penilaian Surabaya

Sekretariat MAPPI


BONTANG

Sekretariat MAPPI

Penilaian Surabaya

Ditreskrimum Polda Jatim

Permohonan untuk penilaian

Polda Metro Jaya

26-Nov-14

Rapat Majelis DP

3-Dec-14


23-Dec-14


Pemeriksaan sebagai saksi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Surabaya Pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya


Pemkab Serang


21


KEGIATAN DEWAN PENILAI 2015 Tanggal 21-Jan-15

Kegiatan Rapat Dewan Penilai

Agenda

Terkait Kasus

1. Laporan hasil pemanggilan kepada Dewan Penilai MAPPI

Tempat

Tamu Undangan

Sekretariat MAPPI

2. Rencana sosialisasi ke Pengurus Daerah MAPPI mengenai permasalahan penilaian yang ditangani oleh Dewan Penilai 28-Jan-15

Rapat Pleno Dewan Penilai

1. Pemanggilan Pelapor

JAMBI

Sekretariat MAPPI


JAMBI

Sekretariat MAPPI

Jambi


7-Feb-15

Rapat Dewan Penilai

Undangan Klarifikasi Pemanggilan Anggota MAPPI

Indikasi Pelanggaran KEPI

Hotel Novotel, Bandung

18-Feb-15

Undangan Rapat PPAJP

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Sewaktuwaktu

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Sewaktuwaktu

PPAJP

4-Mar-15



JAMBI

Sekretariat MAPPI

12-Mar-15

Rapat Dewan Penilai

1. Pembahasan AD/ART

Pembahasan AD/ADRT utk MUNASLUB MAPPI

Sekretariat MAPPI


JAMBI

Sekretariat MAPPI


Pembahasan Draft Laporan Penilaian KJPP (Kasus Polda Metro Jaya)

Kartanegara

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

Solok

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

18-Mar-15

Rapat Majelis Dewan Penilai

Pertemuan dengan KPK 8-Apr-15


Pembahasan Draft Revisi Laporan Penilaian KJPP(Kasus Polda Metro Jaya)

Kartanegara


22


9-Apr-15

Permohonan Menjadi Ahli

Saksi ahli tentang hasil penilaian yg dilakukan oleh Anggota MAPPI

Sleman Yogyakarta

10-Apr-15

Permohonan Menjadi Ahli

Dugaan tindak pidana perbankan PT Bank Swasta Cabang Yogyakarta

Sleman Yogyakarta

16-Apr-15

Rapat Dewan Penilai

1. Pertemuan dengan KPK terkait Permintaan Solok Bantuan Ahli

Sekretariat MAPPI

2. Hasil Pemanggilan dari Kepolisian Yogyakarta

Saksi Ahli

Sekretariat MAPPI

3. Pembahasan Laporan Final KJPP terkait kasus Polda Metro Jaya

Kartanegara

Sekretariat MAPPI

4. Pembahasan revisi laporan dari KJPP

Anggota MAPPI

Sekretariat MAPPI

Rapat Dewan Penilai

Pertemuan Anggota MAPPI dengan KPK untuk Penilaian Ulang

Solok

Sekretariat MAPPI

21-Apr-15

Keterangan Ahli

Penjelasan terhadap penilaian ulang yang telah dilakukan oleh KJPP

Kartanegara

Unit I Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya

30-Apr-15

Koordinasi

Koordinasi Anggota MAPPI dengan DP

JAMBI

Graha Piesta

25-May-15

Rapat Dewan Penilai

1. Pembahasan draft laporan dari KJPP

Solok

Sekretariat MAPPI

17-Apr-15

Solok



2. Pembahasan draft laporan dari KJPP JAMBI untuk kasus Jambi 27-May-15

3-Jun-15


Pemanggilan Anggota MAPPI untuk pembahasan draft laporan penilaian


Pemanggilan Anggota MAPPI untuk pembahasan draft laporan penilaian Pemerintah Kabupaten Solok


Pembahasan Draft Revisi Laporan Penilaian Kartanegara KJPP (Kasus Polda Metro Jaya)

JAMBI

Solok

Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI


Sekretariat MAPPI


23


10-Jun-15


Pembahasan Draft Revisi Laporan Penilaian Kartanegara KJPP (Kasus Polda Metro Jaya)

Sekretariat MAPPI


12-Jun-15

Rapat Dewan Penilai

1. Pemanggilan Anggota MAPPI terkait surat Surabaya dari Surabaya

Sekretariat MAPPI


2. Pembahasan draft revisi laporan dari Anggota MAPPI untuk kasus Solok

Solok

3. Draft Putusan Tingkat Pertama Anggota MAPPI

JAMBI


15-Jun-15

Rapat Dewan Penilai

Pertemuan dengan KPK

Solok

Sekretariat MAPPI

KPK dan PPPK

17-Jun-15



Gorontalo

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

17-Jun-15



Solok

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

19-Jun-15


Pemanggilan Pelapor dari Surabya

Surabaya

Amaris Hotel Tendean

Surabaya


Pembelaan Anggota MAPPI terhadap Surat Putusan Tingkat Pertama DP MAPPI

JAMBI

Amaris Hotel Tendean

Anggota MAPPI


Review / Klarifikasi Laporan Penilaian KJPP

Surabaya

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI


Pembahasan Revisi Laporan Penilaian Anggota MAPPI untuk kasus Solok

Solok

Sekretariat MAPPI

Anggota MAPPI

29 Juli 2015


Memberikan tanggapan atas hasil klarifikasi terhadap Anggota MAPPI

Gorontalo

Sekretariat MAPPI

Gorontalo

31 Juli 2015


Pembahasan Kasus Solok

Solok

Sekretariat MAPPI

07 Agustus 2015


Pembahasan Hasil Keputusan Majelis untuk Solok Kasus Solok

Sekretariat MAPPI

26-Jun-15

24


11 Agustus 2015


Pertemuan terkait kasus Solok

Solok

Sekretariat MAPPI

KPK

18 Agustus 2015


Pertemuan dengan Anggota MAPPI untuk finalisasi Laporan Penilaian kasus Kota Solok

Solok

Sekretariat MAPPI


21 Agustus 2015


Review Laporan Anggota MAPPI

Surabaya

Sekretariat MAPPI

28 Agustus 2015


1. Pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Bogor Bogor

Sekretariat MAPPI

Bogor

2. Pembahasan draft surat untuk kasus Surabaya Surabaya 3. Pembahasan Final Laporan Anggota Solok MAPPI untuk kasus Solok 4. Pembahasan kasus Gorontalo

Gorontalo

3-Sep-15


Pemanggil Anggota MAPPI terkait Kasus Bogor

Bogor

Sekretariat MAPPI

Bogor

9-Sep-15


1. Klarifikasi Anggota MAPPI terkait kasus Surabaya

Surabaya

Sekretariat MAPPI





Tidak Hadir

30-Sep-15

Keterangan Ahli

Permintaan Keterangan Ahli

Solok

Gedung KPK

2-Oct-15

Keterangan Ahli

Permohonan bantuan penunjukan ahli dibidang Penilaian property (appraisal)

Surabaya

Ditreskrimum Polda Jatim

07 Oktober 2015


Klarifikasi Data Pembanding dari Anggota MAPPI

Bogor

Sekretariat MAPPI

07 Oktober 2015


1. Pembahasan Surat dari PT. Bank Swasta

JAMBI

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan Surat dari Kejaksaan Negeri Depok

Permintaan Ahli

Sekretariat MAPPI


25


3. Hasil pemanggilan dari Kepolisian Jawa Timur kasus Surabaya 23 Oktober 2015 Rapat Terbatas

18-Nov-15


Surabaya

Sekretariat MAPPI

Pembahasan Pedoman Dewan Penilai

18 Office Park

1. Pemanggilan Klarifikasi kepada Anggota Laporan Palsu MAPPI

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan Surat dari Polda Sumatera Utara

Polda Mandailing Natal

3. Pembahasan Surat dari Surabaya

Surabaya

4. Pembahasan Surat dari Bank Swasta

Bank Swasta

5. Pembahasan Surat dari Kantor Advokat

Advokat

6. Pembahasan kasus Anggota MAPPI

Bogor

25-Nov-15

Keterangan Ahli

Permohonan Ahli

Tukar Guling Tanah

Pengadilan Negeri Jaksel

25-Nov-15


1. Pembentukan Majelis kasus kantor Advokat

Advokat

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan Surat dari Kalimantan

BAP

04 Desember 2015

Rapat Dewan Penilai

Pertemuan dengan Polda Sumatera Utara


Sekretariat MAPPI

08 Desember 2015



Bogor

Sekretariat MAPPI





Sekretariat MAPPI



Pembahasan Keputusan Anggota MAPPI

Bogor


1. Pembelaan Anggota MAPPI atas Putusan Tingkat Pertama Dewan Penilai

Bogor

Sekretariat MAPPI

2. Pembahasan Surat dari Depok

Depok

Sekretariat MAPPI

16 Desember 2015

26


21 Desember 2015


Pemanggilan Pelapor dari Depok

Depok

Sekretariat MAPPI

Depok


Pemanggilan Advokat

Advokat

Sekretariat MAPPI

Advokat


Kegiatan

Agenda

Terkait Kasus

Tempat

Tamu Undangan

14-Jan-16

Rapat Terbatas

Laporan Akhir Dewan Penilai

18-Jan-16

Rapar Majelis Dewan Penilai


Depok

Sekretariat MAPPI

Tidak Hadir


Advokat

Sekretariat MAPPI


26-Jan-16

Sekretariat MAPPI


Pembahasan Laporan Akhir Periode 20122016 Dewan Penilai



Depok

Sekretariat MAPPI



Pertemuan dengan KPK

KPK

Sekretariat MAPPI

KPK

Sekretariat MAPPI

27


2. Pedoman Pemberian Sanksi

Lampiran : Pedoman Pemberian Sanksi Terkait Dengan Proses Penilaian JENIS KESALAHAN DAN SANGSI ANGGOTA MAPPI JENIS KESALAHAN Laporan Kurang Sempurna KELALAIAN 1. Salah Ketik 2. Kurang Teliti 3. Salah Hitung 4. Ketidak Hati-Hatian 5. Informasi Yang Tidak Diungkap 6. Prosedur Yang Tidak Dijalankan

KEKURANG MAMPUAN 1. Penandatangan Laporan 2. Reviewer 3. Penilai 4. Surveyor

PENIPUAN

PERINGATAN TERTULIS PENDIDIKAN MINIMAL 5 SKP

DAMPAK KESALAHAN Nilai Under/overvalued Laporan Menyesatkan Tidak Signifikan

Nilai Under/overvalued Signifikan

PERINGATAN TERTULIS

PEMBERHENTIAN SEMENTARA MAKSIMUM 6 BULAN

PEMBERHENTIAN SEMENTARA MAKSIMUM 1 TAHUN

PERINGATAN TERTULIS PENDIDIKAN MINIMAL 10 SKP

PEMBERHENTIAN SEMENTARA (Maksimum 6 Bulan) Pendidikan Minimal 20 SKP

PEMBERHENTIAN SEMENTARA (Maksimum 1 Tahun) Pendidikan Minimal 30 SKP

PEMBERHENTIAN TETAP

PEMBERHENTIAN TETAP

PEMBERHENTIAN TETAP

28

PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : DEWAN PENILAI MAPPI Periode Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua

Recommend Documents