Kepala Bappenas. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua,

Kata Pengantar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Kolega dan mitra kerja yang saya hormati. Seperti kita ketahui bersama, tantangan pembangunan semakin hari semakin kompleks. Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah yang semakin tinggi, dinamika global yang terus bergejolak, hingga kualitas pembangunan nasional yang seringkali masih belum maksimal, ikut menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintah. Sayangnya tidak semua tantangan tersebut dapat ditangani oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan begitu banyak mitra kerja untuk membantu menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Demi menghadirkan dialog yang konstruktif dengan mitra pembangunan tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk membangun ekosistem yang kondusif; ekosistem pemerintahan terbuka yang mengedepankan aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, inovatif, dan juga inklusif di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal inilah yang kemudian ingin kita kembangkan di dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintahan Terbuka 2016 – 2017. Rencana Aksi ini bertujuan mengakselerasi komitmen pemerintah di dalam: 1) peningkatan partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintah; 2) perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penyempurnaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 3) penguatan keterbukaan informasi publik; 4) dan penguatan tata kelola data. Dengan selesainya proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemerintahan Terbuka 2016 – 2017 ini, saya optimistis ke depannya kita akan mampu menjawab tantangan tersebut. Sumber optimisme saya hadir bukan karena kehadiran dokumen ini semata, namun juga karena proses di balik penyusunannya. Dalam waktu kurang lebih sebelas bulan lamanya, tim teknis dari empat belas kementerian dan lembaga, lima pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil saling bahu-membahu menyusun rencana aksi ini. Dengan optimisme yang tinggi tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi- tingginya bagi seluruh mitra yang telah ikut menyusun Rencana Aksi Nasional Pemerintahan Terbuka 2016-2017 ini. Semoga kerja-keras kita bersama dalam menghasilkan rencana aksi ini, dapat membantu pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tidak hanya pada hari ini, namun juga di masa mendatang. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas

A. Pengantar Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017 adalah Renaksi yang ke-empat sejak Indonesia bergabung di dalam kemitraan global pemerintahan terbuka atau lebih dikenal dengan Open Government Partnership (OGP). Renaksi OGI 2016-2017 adalah renaksi pertama yang disusun dan ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak beliau menjabat menjadi Presiden pada bulan Oktober 2014. Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membangun tatakelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Keinginan tersebut akan dilakukan melalui lima agenda pembangunan nasional: (i) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (ii) meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; (iii) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; (iv) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional; dan (v) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Dari lima agenda pembangunan ini, yang menjadi landasan kebijakan pemerintahan terbuka di Indonesia adalah agenda (iii), (iv), dan (v) yakni bagaimana membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan partisipatoris. Lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan tiga strategi utama di dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, yakni: (i) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, (ii) penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, dan (iii) melalui penerapan open government. Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kebijakan prioritas di dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Strategi peningkatan pelayanan publik akan ditempuh melalui: (i) memastikan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (ii) inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik1. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi publik di dalam proses pengambilan kebijakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan dua strategi utama, yakni: (i) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; dan (ii) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya. Penekanan terhadap pentingnya good governance semakin dipertajam melalui strategi pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengarusutamaan tatakelola ini akan menekankan pada 4 (empat) fokus utama yaitu (i) infrastuktur keterbukaan, (ii) partisipasi masyarakat, (iii) pembenahan birokrasi, dan (iv) pelayanan publik . Dalam konteks tersebut di atas, kebijakan keterbukaan diposisikan sebagai katalisator dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Renaksi OGI 2016-2017 disusun untuk memberikan daya dorong terhadap realisasi prioritas pemerintah Indonesia di dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Lebih jauh Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan dapat membantu pemerintah di dalam menjawab 5 (lima) tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, yakni: i. Praktek korupsi yang sistematis; ii. Akses informasi publik yang terbatas iii. Saluran partisipasi publik yang terbatas iv. Penyediaan pelayanan publik yang belum optimal v. Sistem penegakan hukum yang lemah 1

RPJMN Buku II, Bab 1.1.2

2 | Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017

Sebagai catatan kaki, di luar Renaksi OGI yang disusun setiap tahun sejak tahun 2012, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Indonesia memiliki dua kebijakan utama lainnya, yakni Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan 2015-20192 dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-20253. Demi mencapai sinergitas antara kedua strategi dimaksud, Renaksi OGI hanya akan memfokuskan di dalam menjawab tantangan (ii), (iii), dan (iv). Renaksi OGI secara spesifik akan mencoba menjawab ketiga tantangan di maksud dengan: i.

Mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi. Upaya-upaya mendorong ketersediaan dan keterbukaan informasi di badan publik (supply side), harus diiringi dengan upaya untuk mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi. Pemanfaatan informasi publik yang optimal diyakini menjadi kunci dari peningkatan keterbukaan informasi publik; ii. Mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Aksi ini berupaya mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan perumusan beberapa panduan praktis yang dapat dipakai oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan pelaksanaan konsultasi publik. iii. Mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat diperlukan sebuah mekanisme di mana pemerintah dapat merespon setiap kebutuhan warga secara cepat. Rencana Aksi ini akan terus mendukung program pengembangan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, Renaksi OGI 2016-2017 terbagi di dalam 4 (empat) fokus utama: i.

Peningkatan partisipasi publik Peningkatan partisipasi publik akan diupayakan melalui tiga intervensi: yakni perumusan peta jalan pemerintahan terbuka, penyusunan pedoman penerapan prinsip pemerintahan yang terbuka di dalam pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, dan penyusunan standar acuan peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

ii. Perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik Perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat administrasi terendah akan diupayakan melalui aksi penguatan tata kelola pemerintahan desa. Penguatan pelayanan publik akan diupayakan melalui penyempurnaan pengembangan mekanisme Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang digunakan dan/atau diintegrasikan oleh seluruh instansi publik di Indonesia, serta penguatan kapasitas pengawasan publik Ombudsman RI. iii. Penguatan keterbukaan informasi publik Penguatan keterbukaan informasi publik akan diupayakan melalui peningkatan aspek pemanfaatan keterbukaan informasi di 4 (empat) instansi publik percontohan yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. iv. Penguatan tata kelola data Perbaikan tata kelola penyelenggaraan data pemerintahan atau juga dikenal dengan istilah data governance merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka sehingga dapat diakses dengan mudah oleh K/L/D sebagai prasyarat perumusan kebijakan dan pengambil keputusan yang berbasiskan fakta (evidence-based atau evidence-informed policy). Selain itu, untuk mendekatkan dampak keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, rencana Aksi OGI 2016-2017 juga mulai melibatkan pemerintah daerah melalui serangkaian komitmen dari lima Pemerintah Daerah, yakni (i) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (ii) Pemerintah Kota Bandung, (iii) Pemerintah Kota Semarang, (iv) Pemerintah Kota Banda Aceh, (v) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang bersedia menjadi bagian dari Proyek Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan 2015-2019 dapat diunduh pada tautan berikut: http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/288-permenpan-2010-no-020 dan http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/4999-permenpan-2015-no-011?start=20 3 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2025 dapat diunduh pada tautan berikut: http://acch.kpk.go.id/documents/10180/16508/6+Strategi+Pencegahan+dan+Pemberantasan+Korupsi/dc04a518-07f9-4dab-90ba-af98b04b48eb;jsessionid=B44DA111A5475DB351F35415DE0E05AB 2

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 | 3

B. Upaya mewujudkan keterbukaan pemerintah

Beberapa program kunci/‘flagship program’ yang telah berjalan untuk mendorong agenda keterbukaan pemerintah sejak tahun 2012 antara lain: a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) LAPOR diluncurkan di tahun 2011 sebagai embrio dari sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terhubung dan termanfaatkan di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Saat ini LAPOR! telah ditetapkan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dengan target keluaran utama berupa pemanfaatan dan/atau pengintegrasian sistem LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) atau sering dikenal dengan sebutan LAPOR-SP4N, yang telah ditetapkan melalui PermenPAN RB No. 3/ 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Sampai dengan September 2016, LAPOR telah terhubung dengan 100 Kementerian/ Lembaga, 45 Pemerintah Daerah, 83 BUMN, dan 131 Perwakilan RI di luar negeri. b. Inisiatif Satu Data Indonesia Data yang akurat, mutakhir, lengkap, terbuka dan dapat diakses luas oleh masyarakat atau sering juga disebut data dengan ‘integritas tinggi’ merupakan prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Inisiatif Satu Data merupakan sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan data berintegritas tinggi. Hubungan data dan pembangunan seperti dua sisi dari sebuah kesatuan: tanpa data berintegritas tinggi tak mungkin ada keterpaduan pengelolaan pembangunan; dan sebaliknya tanpa pengelolaan pembangunan yang terpadu, mustahil ada data pembangunan yang punya integritas tinggi. Inisiatif Satu Data diupayakan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah dengan berbasiskan pada 3 (tiga) prinsip dasar: satu standar data, satu metadata, dan satu portal data (data.go.id). Untuk menjaga kesinambungan perbaikan tata kelola data Indonesia, pemerintah saat ini sedang menyusun dasar hukum dan aturan teknis yang dapat memandu instansi pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Sampai dengan September 2016, terdapat 32 instansi pemerintah pusat dan daerah yang sudah terhubung dengan data.go.id. c.

Transparansi proses penganggaran Tata kelola anggaran yang baik adalah refleksi dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Salah satu prasyarat dari keikutsertaan Indonesia di Open Government Partnership adalah adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penganggaran nasional. Indikator yang digunakan oleh OGP adalah indeks dua-tahunan terkait keterbukaan anggaran yang dikeluarkan oleh International Budget Partnership (IBP)4 , sebuah organisasi non-profit yang mensurvey dan memfasilitasi gerakan keterbukaan anggaran secara global. Tingkat keterbukaan anggaran Indonesia sejak tahun 2008 s/d 2016 bisa dilihat di tabel berikut.

4

IBP mengeluarkan Open Budget Index sejak tahun 2006. Delapan indikator IBP di dalam menunjukkan tingkat keterbukaan sistem anggaran sebuah negara yakni dapat dilihat dari tersedianya ke-delapan dokumen berikut: 1) Pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro; 2) Versi sederhana dari RAPBN dan APBN; 3) Nota keuangan, RAPBN, RKA-KL; 4) UU APBN dan DIPA; 5) Laporan realisasi anggaran bulanan atau tiga bulanan; 6) Laporan semester anggaran; 7) Laporan akhir anggaran; 8) Laporan hasil audit BPK.


Sumber:http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Indonesia-English.pdf Keterangan:

Secara garis besar, keterbukaan sistem penganggaran Indonesia menurut IBP terus meningkat. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat no 2 (setelah Filipina, dengan skor 64/100). Walaupun tren hasil pemeringkatan yang terus naik dari sejak 2006, namun masih banyak hal yang perlu diupayakan untuk meningkatkan aspek transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan dari proses penganggaran di Indonesia. d. Pembentukan PPID dan Penetapan Standar Layanan Informasi Publik – Implementasi UU 14/ 2008 UU 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. UU ini juga mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sejak UU KIP ini diberlakukan di 2010, muncul peraturan turunan yakni PP 61/2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan pembentukan PPID di setiap badan publik. Selain PPID, badan publik juga wajib memiliki standar layanan informasi publik untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik. Standar layanan informasi publik ini meliputi antara lain standar pengumpulan informasi, penyediaan informasi, pendokumentasian, serta penetapan jenis informasi. Renaksi OGI menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat implementasi UU KIP. Sampai dengan Agustus 2016, dari total 708 K/L/D yang telah menunjuk PPID baru sebanyak 487 lembaga atau 67,51%. Sementara itu, belum ada data valid terkait jumlah badan publik yang telah memiliki standar layanan informasi publik dikarenakan tidak semua badan publik yang sudah menetapkan standar layanan ini juga mempublikasikannya. Harus diakui bahwa implementasi UU KIP belum optimal. Belum optimalnya tampak dari belum semua badan publik menunjuk PPID, sedikitnya badan publik yang menyediakan informasi berdasarkan amanat UU KIP, masih adanya persepsi keliru tentang keterbukaan informasi, banyaknya sengketa informasi publik terhadap permintaan informasi yang dikategorikan terbuka berdasarkan UU KIP, serta masih minimnya partisipasi masyarakat dalam implementasi UU KIP. Ke depannya, percepatan pembentukan PPID di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah akan menjadi salah satu aksi prioritas di dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi 2016-2017.


C. Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Proses penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 disusun selama 11 bulan dari November 2015-Oktober 2016. Sebuah pendekatan baru yang diterapkan di dalam proses penyusunan Renaksi kali ini adalah pembentukan tim kecil perumus renaksi yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang difasilitasi oleh Sekretariat Nasional OGI. Beberapa keluaran dari tim penyusun ini antara lain: Identifikasi grand challenges yang dihadapi pemerintah Indonesia di dalam mendorong agenda keterbukaan pemerintah; ii. Identifikasi metodologi penjaringan masukan yang kemudian berlangsung dalam dua pendekatan: online dan offline. Secara offline antara lain melalui berbagai FGD baik di tingkat pusat maupun daerah dibarengi dengan pembagian kuesioner. Secara online, adalah kuesioner yang disebar melalui saluran media sosial OGI yang mencakup website, Facebook, dan Twitter; iii. Identifikasi pemerintah daerah yang dikunjungi dalam konteks penjaringan daerah. Tiga daerah yang terpilih untuk dikunjungi mencakup: Pemprov DI Aceh, Kota Makasar, dan Kabupaten Bojonegoro. Tiga daerah ini dipilih karena mewakili kawasan barat, tengah, timur dan juga tiga tingkatan administrasi pemerintahan di daerah; dan iv. Tahapan penyelesaian dari Rencana Aksi 2016-2017 yang kemudian diunggah di website OGI (http:// opengovindonesia.org/renaksi-ogi-2016-2017/tahapan-penyelesaian-renaksi-ogi-2016-2017/) i.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan di dalam proses perumusan Renaksi 2016-2017: 1. Hasil Evaluasi Government Self-Assesment Report (GSAR) 2014 Data menunjukkan bahwa tingkat ketidaktercapaian Renaksi OGI 2014-2015 sangat tinggi (hampir 50%) kalau dibandingkan dengan renaksi sebelumnya. Berdasarkan evaluasi GSAR 2014, salah satu penyebab ketidaktercapaian sebuah komitmen adalah tidak tersedianya anggaran. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan rencana aksi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan siklus perencanan dan penganggaran pemerintah. Oleh karena itu, penyelarasan siklus pembahasan rencana aksi dengan tahapan perencanaan dan penganggaran akan terus diupayakan. 2. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism (IRM) Progress Report 2014 Beberapa rekomendasi IRM Progress Report 2014 ikut menjadi aspek pertimbangan dalam proses penyusunan Renaksi 2016-2017 yang antara lain mencakup: i) perlunya memasukkan komitmen-komitmen yang menyediakan solusi pemerintahan terbuka di beberapa wilayah kebijakan seperti Kebijakan One Map, transparansi fiskal, dan pelaksanaan UU Desa; ii) perlunya mengembangkan platform online untuk memberi kesempatan publik di dalam melacak perkembangan dan dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan; dan iii) pentingnya mengesahkan struktur Sekretariat OGI agar dapat menjamin pelaksanaan Rencana Aksi OGP. 3. OGP Guidelines for Public Consultation on Country Commitments Dorongan masyarakat sipil agar proses penyusunan Renaksi OGI menjadi semakin inklusif mendorong Sekretariat untuk mengevaluasi kembali cara kerja dengan mempedomani panduan yang sudah dikeluarkan oleh Sekretariat OGP. Beberapa langkah yang diterapkan sesuai dengan rekomendasi panduan dimaksud antara lain: i. Adanya undangan dan jadwal yang diedarkan dan/atau dipublikasikan minimal 1 minggu sebelum pertemuan; ii. Adanya notulensi pertemuan dan bahan konsultasi termkutakhir yang selalu terunggah maksimal 1 minggu setelah pertemuan di website OGI; iii. Dimunculkannya platform online yang memungkinkan publik memantau perkembangan penyusunan dan pelaksanaan renaksi; dan iv. Diresmikannya struktur kerja Open Government Indonesia di pertengahan September 2016 melalui penetapan Surat Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi OGI


D. Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2016-2017 Renaksi OGI 2016-2017 terdiri atas 22 komitmen pada 14 Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan 28 komitmen di 5 (lima) Pemerintah Daerah. Daftar Rencana Aksi OGI 2016-2017 terlampir (LAMPIRAN I).

E. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2016-2017 Rencana Aksi OGI akan dipantau 4 (empat) kali dalam setahun dengan membagi ‘ukuran keberhasilan tahunan’ yang sudah disepakati ke dalam ‘ukuran keberhasilan antara’ (milestone) setiap triwulan (B3, B6, B9, dan B12) dengan menggunakan Format Delapan Kolam (F8K). Hasil pencapaian setiap triwulan dilaporkan melalui aplikasi pemantauan Kantor Staf Presiden. Jadwal pelaporan untuk Aksi 2016 dan Aksi 2017 akan disampaikan pada bulan Desember 2016. Sebagai catatan, dikarenakan Aksi 2016 baru ditetapkan di bulan November 2016, pelaporan target capaian 2016 hanya akan dilakukan di akhir tahun dengan langsung menyasar pada ukuran keberhasilan akhir tahun (B12-2016). ***


Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2016-2017

1

Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka

Penanggung Jawab Ukuran Keberhasilan 2016

Ukuran Keberhasilan 2017

2

Kementerian PPN/ Bappenas (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia) 1. 2.

Tersedianya rancangan Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia Tersedianya rancangan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka

1. 2.

Tersedianya Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia Tersedianya Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka

Penyusunan himbauan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan konsultasi publik secara rutin di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan sebagai realisasi UU 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik

Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


Tersedianya SE Menpan dan Aturan Teknis bagi semua K/L untuk melakukan konsultasi publik


70% prosentase Kementerian/ Lembaga melaksanakan Forum Konsultasi Publik

3

Penyusunan panduan tata kelola yang baik (manual governance) dan pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai upaya mewujudkan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs yang lebih partisipatif


Kementerian PPN/ Bappenas 1.

2.


1. 2.

Terbitnya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mempertimbangkan aspek partisipasi publik yang lebih berkualitas dengan menempatkan perwakilan non pemerintah setara dengan perwakilan pemerintah dalam pengelolaan SDGs di tingkat nasional maupun daerah. Terbitnya pedoman partisipasi publik dalam pelaksanaan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Terlaksananya proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) yang inklusif; Terbangunnya platform komunikasi digital Sekretariat SDGs yang memungkinkan publik berkontribusi aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Renaksi SDGs (misal: public consultation dashboard, fitur polling masyarakat terhadap pelaksanaan SDGs)


4

Peningkatan partisipasi publik di dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial

Penanggung Jawab

Badan Informasi Geospasial


Tersedianya rancangan standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.


1. 2.

5

Ditetapkannya standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Dilaksanakannya sosialisasi standar acuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI

Penanggung Jawab

Ombudsman RI


Pengembangan desain online tracking system


Aktifnya online tracking system

6

Peningkatan kredibilitas Ombudsman RI sebagai otoritas nasional pemantau kualitas pelayanan publik

Penanggung Jawab

Ombudsman RI


1. 2.

Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016; Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2016.


1.

Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat setiap 6 bulan untuk tahun 2017; Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2017.

2.

7

Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No 25/ 2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung Jawab

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Ditindaklanjutinya 100% rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup perbaikan di 3 produk layanan di bawah Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan:


1. 2.

Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); Sertifikasi Guru: a. Penetapan calon peserta sertifikasi guru b. Proses Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah c. Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan penyaluran tunjangan profesi NON PNS.

3.

Izin pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan izin pendirian sekolah PAUD

Tercapainya 100% pelayanan publik yang sesuai dengan indikator zona hijau ORI.


Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No 25/ 2009 tentang pelayanan publik Kementerian Agama

8

Penanggung Jawab

Kementerian Agama


Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 (70% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2016 (100% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9

Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji) Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji) Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan) Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan) Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji) Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit. Pembinaan Ibadah Haji) Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan) Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan) Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN) Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI


Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah: 1. 2.


Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama; Tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB

Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah: 1. 2.

Tersedianya laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI tentang pemanfataan LAPOR! sebagai SP4N untuk tahun 2017 Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB untuk tahun 2017


10

Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N

Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


50% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N


100% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N

11

Terjalinnya kerjasama antara KemenPANRB, KSP, ORI dan Kominfo untuk memanfaatkan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online

Penanggung Jawab


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 1. 2.


12

1. 2.

Penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama; Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP,Ombudsman RI dan Kominfo sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama Tersedianya data aspirasi dan apresiasi publik; Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP, Ombudsmasn RI dan Kominfo tentang penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online

Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengar target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via Lapor! menjadi 1juta aduan untuk 2016 (target agregat; jumlah pengaduan per 27 Juni 2016: 827,977 pengaduan; jumlah pengguna LAPOR per 27 Juni 2016: 420,348)

Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden


1. 2.

Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1 juta aduan Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 800 ribu pengguna


1. 2.

Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1,4 juta aduan Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 1 juta pengguna

13

Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!

Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI


50% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti


75% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti

14

Meningkatan keterhubungan lebih banyak BUMN ke LAPOR!

Penanggung Jawab

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Sebanyak 118 BUMN sudah terhubung dengan LAPOR! (100%)


100% laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh BUMN


15

Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.

Pengembangan sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


1.

Beroperasinya sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.

Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sistem LAPOR

16

Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, & Responsif

Penanggung Jawab

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

Terfasilitasinya 30 desa terpilih sebagai desa pilot model di 3 (tiga) provinsi sebagai pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan tahapan sebagai berikut: 1.

Tersusunnya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;

2.

Tersosialisasikannya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;

3.

Terlaksananya bimbingan teknis

penyusunan perencanaan pembangunan desa yang

responsif, partisipatif dan terbuka; 4.

Terlaksananya bimbingan teknis tata cara pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;

5.

Terlaksananya bimbingan teknis penerapan sistem informasi keuangan desa dan aset desa;

6.

Terfasilitasinya penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa serta penerapan sistem informasi keuangan desa;

7.

Terfasilitasinya

penyusunan

Perbup/Perwalkot

tentang

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan desa dan Perbup/Perwalkot tentang pengelolaan keuangan desa; 8.

Terfasilitasinya publikasi rencana kegiatan pembangunan desa dan penganggaran desa di balai desa/ ataupun di tempat-tempat umum di desa.

Target lokasi di 3 Provinsi, 6 Kabupaten/Kota, 30 desa di Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut: 1.

Sumatera Barat: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto

2.

Maluku: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara

3.

Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar


17

Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan


Kementerian Kesehatan 1. 2.

3. 4. 5. 6.


1. 2.

3. 4. 5.

18

Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital http://www.kemkes.go.id dengan target: • Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun • Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital) Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun; Inventarisasi seluruh kanal informasi digital Kemenkes dan pembersihan kanal informasi yang sudah tidak lagi aktif digunakan Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: http://www.kemkes.go.id; Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs:http:// kemkes.go.id. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital http://www.kemkes.go.id dengan target: • Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun • Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital) Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun; Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: http://www.kemkes.go.id; Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs:http:// kemkes.go.id.

Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1. 2.

3. 4. 5. 6.


1. 2.

3. 4. 5.

Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi Kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital); Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance http://www. kemdikbud.go.id dengan target: • Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 7% per-tahun • Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 7% per-tahun (Konten Komunikasi Digital) Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun; Inventarisasi & verifikasi akun media sosial resmi Kemdikbud, dan me-non aktifkan yang sudah tidak lagi aktif digunakan; Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: http://www.kemdikbud.go.id; Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: http://kemdikbud.go.id dan juga melalui media sosial kemendikbud. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital); Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital di http://www.kemdikbud.go.id dengan target: • Peningkatan jumlah pengunjung wesite sebesar 10% per-tahun • Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 10% per-tahun (Konten Komunikasi Digital) Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like fanpage) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun; Peningkatan konten bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipublikasikan secara periodik per-bulan melalui akun media sosial Kemdikbud sebesar 15% per-tahun; Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: http://www.kemdikbud.go.id dan juga melalui media sosial kemendikbud.


19

Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Penanggung Jawab

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi


Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui “public awareness campaign” tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui: 1. 2. 3.


Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui “public awareness campaign” tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui: 1. 2. 3.

20

Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersedia dalam situs pelayanan informasi sebanyak 25% dari total DIP per Desember 2016. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengunjung per Desember 2015; Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengikut per Desember 2015

Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri



21

Tersedianya Daftar Informasi Publik; Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengunjung per Desember 2015 Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengikut per Desember 2015

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1. 2.

Tersusunnya Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik Implementasi pilot project penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri di 5 PTN (1 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) sebagai pelaksanaan dari Permenristekdikti terkait Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristek Dikti

100 % PTN sudah memahami dan menjalankan ketentuan Permenristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Kerja)

Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran

Penanggung Jawab

Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran)


Terbentuknya portal data anggaran sesuai Perpres Rincian APBN


1. 2.

Terdapat tautan portal data anggaran pada halaman muka web kemenkeu.go.id dan portal data nasional data.go.id; Portal data anggaran akan ditautkan dengan portal data dari minimal 6 K/L yang memiliki tupoksi layanan dasar vital (PUPERA, Kesehatan, Diknas, Ristekdikti, Sosial, Kemenhub, dan Bappenas)


22

Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah

Penanggung Jawab

Kantor Staf Presiden dan Bappenas



1. 2.

Pengesahan Peraturan Presiden terkait Kebijakan Satu Data; Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga: a. Kementerian ESDM b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d. Kementerian Ristek Dikti e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. Kementerian Kelautan dan Perikanan g. Kementerian PPN/ Bappenas

Terlaksananya Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga: 1. Kementerian ESDM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kementerian Ristek Dikti 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian PPN/ Bappenas

Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh 23

Implementasi Open Data

Penanggung Jawab

Bappeda, Dishubkominfo


Terintegrasinya data dari 20 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)


Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)

24

Penguatan kanal pengaduan pelayanan Publik


Bagian Administrasi Pembangunan, Dishubkominfo 1. 2.

3.


Terintegrasinya 2 (dua) saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (lpm.bandaacehkota.go.id dan suwarga.bandaacehkota. go.id) dengan LAPOR!-SP4N; Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N; Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)


25

Peningkatan keterbukaan informasi Gampong (desa



BPM, Dishubkominfo 1. 2.

Penetapan Perwali terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/ Kelurahan; Terpublikasikannya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 20 desa terpilih

Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih

Pemerintah Kota Bandung 26

Peningkatan jumlah data terbuka

Penanggung Jawab

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)


Tersedianya 1,000 berkas/ file data di portal data Kota Bandung


Tersedianya 1,500 berkas/ file data di portal data Kota Bandung

27

Penguatan Pelayanan Publik


Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD) 1. 2.


1. 2. 3.

28

Tersedianya informasi standar layanan 75% SKPD secara lengkap dan termutakhirkan pada http://standarpelayanan.bandung.go.id; Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 65% Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan termuktahirkan berdasarkan SOTK baru; Penambahan fitur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat; Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%

Transparansi Sistem Anggaran Daerah


Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 1. 2.

Terpublikasikannya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung http://ppid.bandung.go.id; Terpublikasikannya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN http://sabilulungan.bandung.go.id melalui tahapan berikut ini: a. Masyarakat dapat mengakses proses pengajuan hibah dan bansos sampai dengan daftar nominatif calon penerima hibah dan bansos b. Terbukanya informasi nilai proposal yang diajukan dan yang disetujui c. Masyarakat dapat mengetahui rincian rencana penggunaan yang diajukan dengan yang disetujui sehingga memahami dan mengetahui hasil verifikasi d. Terbukanya informasi maksud dan tujuan penggunaan dana hibah, bank dan rekening penerima hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) e. Adanya menu peraturan untuk mengetahui perubahan atas peraturan yang berlaku sehingga masyarakat memahami mekanisme hibah dan bansos



1. 2.

29

Penguatan keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan di Pemerintah Kota Bandung



30

Terpublikasikannya penerapan sistem e-budgeting di pemerintahan Kota Bandung melalui web PPID Kota Bandung; Pemuktahiran data dan aplikasi SABILULUNGAN melalui tahapan berikut ini: a. Masyarakat dapat mengakses realisasi penyaluran berdasarkan SP2D sehingga mengetahui dana tersebut sudah diterima oleh penerima dan kegiatan hibah dan bansos sedang / sudah berjalan b. Adanya menu tracking proses sejak pengusulan sampai dengan pencairan dana hibah dan bansos c. Adanya fitur pengumuman sebagai kemudahan akses informasi kepada penerima hibah dan bansos terkait kewajiban untuk : i. Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bansos; ii. Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos serta informasi lainnya.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 1. 2.

Integrasi Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) Kota Bandung http://birms.bandung.go.id dengan Sistem Rencana Umum Pengadaaan (SIRUP) di LKPP; Integrasi BIRMS dengan SIMDA keuangan di DPKAD

1. 2.

Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola e-purchasing (e-catalogue); Integrasi dengan sistem e-budgeting

Penguatan aplikasi LAPOR!

Penanggung Jawab

Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA


Terhubungnya seluruh kanal/ aplikasi pengaduan publik dengan aplikasi LAPOR!-SP4N sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi LAPOR!SP4N


Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik

31

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan publik Kota Bandung

Penanggung Jawab


Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

32

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR!

Meningkatnya keterbukaan informasi usulan-usulan masyarakat kepada Anggota DPRD dari hasil reses

Penanggung Jawab



Terpublikasikannya usulan-usulan masyarakat kepada anggota DPRD dari hasil reses melalui aplikasi e-Reses htpp://bappeda.bandung.go.id/reses



33

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan

Penanggung Jawab



Sosialisasi pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 54 SMPN


1. 2.

Pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN Sosialisasi dan bimtek PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN

Pemerintah Kota Semarang 34

Penyusunan regulasi terkait tata kelola data Pemkot Semarang yang sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia



35

1. 2.

Assessment Kondisi Tata Kelola Data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba Tersedianya Raperwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang.

Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang

Pembangunan satu basis data Pemkot Semarang yang up-to-date, terintegrasi, dan akurat


1. 2. 3.


1. 2. 3. 4.

36

Teridentifikasinya 5 dataset pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba Kajian pengelolaan Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang. Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu Data Nasional

Penguatan keterbukaan informasi publik

Penanggung Jawab

Asisten III, Bagian Humas dan PPID SKPD


1. 2.

Tersedianya kajian revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang; Tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) di SKPD dan BUMD yang telah dilakukan uji konsekuensi


1. 2.

1. Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang; 2. Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website semarangkota.go.id. Terupdate


37

Mendorong dan mengajak partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan Pemkot Semarang


Inspektorat, Asisten III dan Bagian Organisasi, Diskominfo 1. 2.

3. 4.


1. 2. 3. 4. 5.

38

Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang; Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017 Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Penguatan akses informasi publik mengenai kelembagaan DPRD dan kegiatan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan mandat UU KIP.


DPRD dan Setwan 1. 2.


1.

2.

39

Terintegrasinya 2 saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang (P3M dan Lapor Hendi) dengan LAPOR!-SP4N Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai Surat Edaran MenPANRB No 4/ 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!SP4N. Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk untuk 2016 Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi

Terkumpulnya seluruh data di bawah kewenangan DPRD dengan dikoordinasi PPID/PPID Pembantu Adanya konsep pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk DPRD Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda. Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitasi kedewanan

Peningkatan tata kelola data dan informasi di bawah kewenangan DPRD

Penanggung Jawab

DPRD dan Setwan


Terpublikasikannya data kelembagaan yang meliputi: organisasi, tupoksi, mekanisme kerja DPRD, profil anggota DPRD dan profil sekjen, serta jadual kegiatan DPRD yang dapat diakses secara daring


Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun


Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 40

Revolusi data

Penanggung Jawab

Dinas Kominfo (Koordinator), Bappeda, BPMPD, Camat, Kepala Desa/ Lurah, TP-PKK Kab, NGO BI, Sinergantara, Mediatrac


1. 2.

Terlatihnya Kader dasawisma PKK untuk inputing data (tiap desa/ kelurahan 2 orang); Terlaksananya proses inputing pada aplikasi data dasawisma untuk seluruh desa/ kelurahan (430 desa/ kelurahan) di Kabupaten Bojonegoro


1.

Terverifikasinya data hasil input kader dasa wisma PKK sebagai data tunggal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data dasa wisma; Terinputkannya data bojonegoro pada portal data nasional data.go.id

2. 3.

41

Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa


BPMPD (Koordinator), Dinas Kominfo, Bag. Pemerintahan, Camat, Kepala Desa, NGO BI, IDFoS 1. 2.


1.

2. 3.

42

Terpublikasikannya APBDes dan Laporan pertanggungjawaban berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho; Tersusunnya Indeks Keterbukaan Pemerintahan Desa Terpublikasikannya APBDes, Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%) , webdes (70%); terpublikasikannya aset desa melalui baliho (10%) Terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa; Terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk Layanan Informasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa

Peningkatan transparansi sistem anggaran daerah

Penanggung Jawab


Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (untuk Anggaran); Bappeda, Dispenda, Dinas Kominfo, NGO BI, IDFoS, PRC 1. 2.


1. 2.

Terpublikasikannya ringkasan APBD Kab. Bojonegoro melalui web BPKKD berbasis keterbukaan informasi publik Terlaksananya Festival Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro Terpublikasikannya perencanaan pembangunan dan anggaran daerah berbasis keterbukaan informasi publik Terpublikasikannya rincian APBD SKPD pada web PPID SKPD berbasis keterbukaan informasi publik


43

Penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa


Bagian Pembangunan (Koordinator), Dinas PU, Dinas Kominfo, BPKKD, Bappeda, NGO BI, IDFoS 1.

3.

Terlaksananya deklarasi Keterbukaan Informasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Terlaksananya penetapan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Terbangunnya prototipe Aplikasi Open Data Kontrak

1.

Terimplementasikannya aplikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

2.


44

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penanggung Jawab

Bagian Ortala (Koordinator), Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo, Badan Perizinan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Kepala UPTD, Puskesmas, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK Sasaran, NGO IDFoS


1. 2.

Terlaksananya evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) Tersusunnya pedoman maklumat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas


1. 2.

Terimplementasikannya pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga masyarakat Terlaksanakannya maklumat pelayanan publik di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 45

Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik


Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 1. 2. 3.


1. 2.

46

Terlaksananya Sosialisasi Revisi Pergub PPID tentang Layanan Informasi Publik Nomor 48 Tahun 2013 Terbentuknya PPID Provinsi Terlaksananya Pengembangan website PPID Provinsi Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota Administrasi Terklasifikasikannya informasi di seluruh website SKPD berdomain jakarta.go.id

Peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui strategi komunikasi yang optimal

Penanggung Jawab

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan


Tersedianya rancangan strategi komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan


Tersedianya strategi dan rencana kerja komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan


47

Peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui optimalisasi portal Jakarta.go.id


Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 1. 2. 3.

4.


1. 2.

3.

48

Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi; Portal Jakarta.go.id dan semua portal turunannya, terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai One-Stop Service Portal dengan : a. Memastikan aksesibilitas dan interoperabilitas dari setiap layanan/sub-domain yang tercantum di laman portal Jakarta.go.id; b. Memastikan beroperasinya tampilan mobile dari portal Jakarta.go.id dengan jenis layanan yang sama dengan tampilan website; c. Peningkatan 70% dari traffic ke portal Jakarta.go.id dari rata-rata traffic 2016 (Dengan asumsi portal Jakarta.go.id akan resmi beroperasi di tahun 2017) Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website subdomain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id

Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik



49

Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi; Memastikan aksesibilitas dan beroperasinya setiap layanan/sub-domain yang sudah tercantum di laman portal Jakarta.go.id; Terintegrasinya fitur informasi/layanan publik lain yang belum masuk ke dalam portal jakarta.go.id (contoh: e-musrenbang (?), e-budget (?), InfoPangan), ke dalam portal jakarta.go.id dengan berbasiskan daftar inventarisasi terkait seluruh layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dihasilkan seluruh SKPD; Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website subdomain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 1. 2.

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%) Terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!)

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Penguatan Tata Kelola Data


BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 1. 2. 3.


1. 2. 3.

Tersedianya 1000 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id) Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan “Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data” (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (85%) Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 51 instansi menjadi 57 instansi Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id) Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan “Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data” (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (90%) Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 57 instansi menjadi 101 instansi


50

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Penanggung Jawab

BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan


1. 2. 3.

Terlaksananya Rembuk RW secara online melalui aplikasi e-Musrenbang di seluruh RW Tersedianya kanal usulan langsung masyarakat pada sistem e-Musrenbang Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada fase RKPD, KUA-PPAS, penyampaian KUA-PPAS, RAPBD dan APBD pada sistem e-Budgeting (apbd.jakarta.go.id)


1. 2.

Tersedianya fitur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada tiap tahapan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat


Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Seknas OGI dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil. Perwakilan pemerintah dalam Tim Inti OGI • • • • • • •

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Kantor Staf Presiden Kementerian Luar Negeri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Komisi Informasi Pusat

Perwakilan masyarakat sipil dalam Tim Inti OGI •

Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID)

•

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink)

•

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

•

Indonesia Parliamentary Center (IPC)

•

Indonesia Corruption Watch (ICW)

•

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

•

Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

•

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Pewakilan Pemerintah

Perwakilan MasyarakatSipil

www.opengovindonesia.org SEKRETARIAT NASIONAL

[email protected]

Kepala Bappenas. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua,

Recommend Documents