SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI RIAU BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN SENIN, 13 JULI 2009
1. Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua & para Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan 2. Yth. Saudara Bupati Pelalawan 3. Yth. Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan 4. Yth. Para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Cendikia, dan Tokoh/Anggota LSM 5. Yth. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 6. Tuan-tuan dan Puan-puan yang kami muliakan
Assalamualaikum Wr, Wb Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pelalawan ini dalam keadaan sehat wal ’afiat. Acara yang kita hadiri ini adalah dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23E ayat (1) dan peraturan perundang-undangan khususnya ketiga paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 – 2004, pada hari ini Perwakilan Provinsi Riau BPK RI akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008. Tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini diatur dalam MoU tanggal 27 Maret 2006 antara Perwakilan BPK RI di Pekanbaru dengan DPRD Kabupaten Pelalawan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008, terdiri dari tiga buku, yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008; dan (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008. Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
adalah
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kami mengharapkan, dengan disampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan melalui Rapat Paripurna Istimewa yang terbuka untuk umum dapat membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat Dewan yang kami hormati, Pemeriksaan atas LKPD ini dilakukan untuk memberi keyakinan apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah menyajikan secara wajar semua akun di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, lingkup pemeriksaan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemberian keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut diberikan dalam bentuk suatu opini/pernyataan pendapat dari BPK RI. Empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah sebagai berikut :
2
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion). Pernyataan ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
Rapat Dewan yang kami hormati, Seperti halnya tahun anggaran sebelumnya, opini pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan pada hari ini adalah ”Wajar Dengan Pengecualian”. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2008 dari sudut pandang opini belum mengalami peningkatan. Namun demikian, kami telah melihat adanya kemajuan atau peningkatan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu telah disusunnya Rencana Aksi (Action Plan) guna memperbaiki opini pemeriksaan laporan keuangan, yang antara lain berkaitan dengan upaya memperbaiki sistem pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi, menerbitkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menata kekayaan daerah melalui kegiatan inventarisasi barang. 3
Tetapi, perbaikan tersebut belum terjadi secara menyeluruh pada semua SKPD. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk maupun program yang terpadu. Artinya, perbaikan itu terjadi adalah karena adanya upaya dari individu instansi pemerintahan itu sendiri. Kesungguhan perbaikan yang dituntut bukan hanya pada tingkatan pelaksana saja, tetapi juga menyangkut manajemen pemerintahan itu sendiri. Setiap pengambilan suatu keputusan atau tindakan yang mempengaruhi kekayaan daerah yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan harus benar-benar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Jika tidak, maka akibatnya, sistem keuangan tetap tidak tertib, tetap menyimpang dari jiwa
transparansi serta
akuntabilitas yang menjadi landasan Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004.
Rapat Dewan yang kami hormati, Secara garis besar ada dua masalah utama yang kami nilai mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008, yaitu: 1. Nilai aset per 31 Desember 2008 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1.657.832.863.397,78 tidak didukung dengan laporan barang per SKPD sehingga tidak dapat ditelusuri, baik kuantitas, nilai rupiah maupun lokasi penempatan aset tersebut. Pencatatan aset pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sama dengan pencatatan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, yang menunjukan bahwa penatausahaan dan pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak dapat memberi keyakinan yang memadai terhadap nilai, kuantitas dan keamanan aset tersebut. 2. Nilai investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2008 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp10.096.781.667,00, diantaranya sebesar Rp9.896.781.661,00 merupakan investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas Koperasi dan UKM dalam bentuk pinjaman perkuatan modal kepada koperasi dari tahun 2001 s.d. 2008 tidak dapat ditelusuri, baik nilai pokok pinjaman maupun bunga pinjaman tersebut. Dinas Koperasi dan UKM tidak menyelenggarakan administrasi pinjaman perkuatan modal bagi koperasi secara memadai yang sekurang-kurangnya dapat menggambarkan koperasi yang meminjam, nilai pinjaman, biaya bunga yang dibebankan, jangka waktu pinjaman, besarnya cicilan 4
dan waktu pembayaran cicilan. Bukti yang ditemukan hanya berupa bukti setoran pokok pinjaman dari Dinas Koperasi dan UKM ke Kas Daerah, yang tidak dapat menunjukkan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan pinjaman perkuatan modal tersebut. Disamping kedua permasalahan tersebut, ditemukan juga permasalahan yang sama seperti tahun lalu dan pembayaran beberapa kegiatan yang menyebabkan kerugian daerah. Permasalahan yang sama seperti tahun lalu antara lain (1) penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada beberapa SKPD belum sesuai ketentuan; (2) keterlambatan penyetoran Sisa UYHD dan kewajiban pajak; dan (3) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi belum melakukan tugas dan fungsinya. Permasalahan tentang pembayaran beberapa kegiatan yang menyebabkan kerugian daerah antara lain terjadi karena kelebihan pembayaran pada beberapa item pekerjaan Paket Pembangunan Jalan dan pembayaran terhadap kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.
Rapat Dewan yang kami hormati, Permasalahan-permasalahan yang kami ungkapkan tadi menunjukkan kurang efektifnya penerapan sistem pengendalian intern yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen Kepala Daerah dan kelambanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memperbaiki administrasi keuangannya sesuai dengan rekomendasi dan saran yang diberikan melalui hasil-hasil pemeriksaan BPK selama ini. BPK juga menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum menindaklanjuti 21 rekomendasi yang diberikan. Kami berharap agar Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pelalawan lebih serius untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini. Sebagaimana diketahui, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci
pokok bagi suksesnya pembangunan
dalam mewujudkan otonomi
daerah. Untuk membantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam upaya memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, BPK RI meminta komitmen yang kuat
dari
Kepala
Daerah
melalui
Rencana
Aksi
(Action
Plan)
untuk 5
meningkatkan/memperbaiki opini hasil pemeriksaan laporan keuangan. Rencana aksi tersebut meliputi program aksi yang jelas, terperinci, terjadwal, rasional untuk dilaksanakan dan memuat beberapa poin sebagai berikut: 1. Perbaikan sistem pembukuan dari single entry ke double entry; 2. Perubahan sistem pembukuan dari cash basis menjadi accrual basis; 3. Perubahan sistem anggaran menjadi berbasis kinerja; 4. Perbaikan sistem aplikasi teknologi komputer; 5. Inventarisasi aset dan hutang; 6. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal; 7. Adanya quality assurance dari aparat pengendali internal, sesuai dengan tujuan pendiriannya semula, pengawasan internal seyogyanya lebih berperan dalam hal pengawasan dan membangun sistem akuntansi dan pembukuan, serta bertanggung jawab dalam mereviu laporan keuangan masing-masing daerah; 8. Perbaikan Sumber Daya Manusia, yang harus dimulai dari saat penerimaan pegawai hingga penempatan dan penugasannya pada unit kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki pegawai bersangkutan.
Rapat Dewan yang kami hormati, Sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan atas kerja sama yang baik selama ini dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Kepada yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Anggota DPRD kami ucapkan selamat dan semoga sukses. Kepada yang akan menjalani masa purna bhakti kami ucapkan selamat berbakti di tempat lainnya. Kami berharap agar tali persaudaraan dan persahabatan pribadi yang telah kita jalin selama ini akan terus berlanjut selamanya.
6
Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wabilahittaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pangkalan Kerinci, 13 Juli 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU KEPALA,
Eko Sembodo NIP. 240001878
7
