Keynote Speech Deputi Gubernur Dalam Acara Seminar Majalah Warta Ekonomi “Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking” Jakarta, 26 Mei 2011 Yang saya hormati, o Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, Bpk. Muhamad Ihsan o Para Pembicara, Bpk. Ahmad Fuad Rahmani (Dirjen Pajak - Kemenkeu), Bpk. Sigit Pramono (Ketua Perbanas), Bpk. Sunarsip (Pengamat Perbankan & Komisaris BRI Syariah). o Para Undangan dan Hadirin Peserta Seminar yang berbahagia Assalamu’alaikum Wr. Wb., Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua 1.
Pertama-tama perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan
puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nyalah kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan topik “Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking”. 2.
Beberapa kasus penggelapan dana nasabah (fraud) telah menghiasi dan
menjadi headline beberapa media masa belakangan ini. Bank Indonesia memandang hal ini merupakan ‘permasalahan serius’ meskipun jika dilihat secara statistik, nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan total dana pihak ketiga (DPK) atau bahkan total aset yang dikelola perbankan nasional. Perlu disadari bahwa perbankan merupakan sektor bisnis yang bekerja bermodalkan ‘kepercayaan’ dari masyarkat selaku nasabah sehingga masalah sekecil apapun yang dapat mencederai ‘kepercayaan’ masyarakat terhadap sistem perbankan harus segera diperbaiki. Bapak-Ibu dan Hadiri peserta seminar yang berbahagia 3.
Tantangan yang dihadapi perbankan dan sektor keuangan ke depan semakin
berat dan kompleks. Perkembangan transparansi arus informasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang semakin baik atas produk/jasa sektor keuangan telah mengantar masyarakat menjadi lebih cerdas dan kritis sehingga tingkat toleransi terhadap suatu kesalahan menjadi sangat rendah bahkan cenderung mengharapkan hilang sama sekali (zero tolerant). Hal ini tentunya menjadi ‘cambuk’ bagi perbankan nasional agar lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya.
1
4.
Dalam lima tahun terakhir, ekonomi Indonesia secara konsisten mampu tumbuh
cukup cukup tinggi walaupun tidak setinggi beberapa Negara satu kawasan. Pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat
dan
memunculkan
masyarakat
‘golongan
menengah
baru’
yang
mendorong permintaan akan produk dan jasa layanan perbankan yang semakin canggih dan variatif. Di sisi lain, integrasi ekonomi dan sektor keuangan secara global, serta kemajuan teknologi dan komunikasi semakin mendorong munculnya inovasi produk dan layanan di sektor keuangan. Akibatnya, dewasa ini batasan antara produk bank atau non-bank seringkali menjadi kabur. 5.
Kejahatan di sektor keuangan, khususnya fraud yang terjadi di perbankan, juga
semakin canggih karena telah melibatkan ‘sindikat’ yang beroperasi lintas institusi keuangan yang diawasi oleh beberapa otoritas. Sindikat tersebut telah mempelajari celah dalam operasional internal institusi keuangan maupun celah aturan dan pengawasan dari lintas otoritas. Modus operandi fraud tidak lagi terfokus pada sisi aset bank, namun telah bergeser pada sisi kewajiban bank (simpanan). Berkaca pada ‘kasus Bank Mega’ misalnya, fraud melibatkan oknum di sisi pemilik dana, oknum pegawai bank, dan oknum di luar perbankan seperti perusahaan jasa konsultan keuangan (asset management). Tidak berhenti sampai di situ, sebagian dana nasabah yang digelapkan tersebut juga diinvestasikan di bursa komoditi. 6.
Untuk itu, inovasi produk dan layanan tersebut harus diimbangi kesiapan bank
dalam memitigasi risiko-risiko operasional yang terjadi termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga perlu peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan untuk penyelesaian secara tuntas beberapa kasus yang terjadi maupun untuk menutup celah kelemahan yang ada. Bapak-Ibu dan Hadiri yang saya hormati 7.
Sebagai langkah antisipatif atas tingginya inovasi produk dan layanan
perbankan nasional dewasa ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap 23 bank yang memiliki layanan khusus kepada nasabah prima, seperti priority banking, private banking, wealth management atau istilah lain yang sejenis. Pemeriksaan dilakukan dengan merujuk pada pelaksanaan 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, yakni: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko; dan (iv) kecukupan pengendalian intern yang menyeluruh. 2
8.
Hasil pemeriksaan khusus tersebut menemukan adanya beberapa kelemahan
dalam pengendalian risiko dan pengendalian internal bank, sebagai berikut: (i) kelemahan top manajemen dalam melaksanakan peninjauan (review) berkala dan pengawasan terhadap kebijakan, konsistensi pelaksanaan SOP dan pengendalian internal bank; (ii) kelemahan dalam implementasi kebijakan, sistem dan prosedur, serta kebijakan SDM, seperti lemahnya penerapan prinsip Know Your Employee; (iii) kelemahan sistem manajemen informasi yang belum mengintegrasikan produk simpanan (Dana Pihak Ketiga) dengan portofolio nasabahnya; dan (iv) kelemahan dalam pengendalian internal seperti tidak adanya pelaksanaan surprise audit dan kelemahan dalam proses bisnis. 9.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa belum ada bank yang 100% siap
untuk memasarkan produk layanan khusus tersebut. Untuk itu, Bank Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan nasabah baru produk layanan khusus tersebut selama satu bulan. Penghentian sementara tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan terutama pada area dengan risiko melekat yang tinggi sehingga kualitas pelayanan, kemanan dan perlindungan kepada nasabah menjadi lebih baik. 10.
Mengambil pelajaran dari beberapa temuan di atas, maka bank diminta semakin
memperkuat seluruh lapis pengawasan yang ada untuk mencegah, mendeteksi, dan meminimalkan peluang/kesempatan terjadinya risiko dari kegiatan operasional, termasuk diantaranya menyempurnakan SOP dan memastikan pelaksanaannya di setiap aktivitas fungsional bank, termasuk di dalamnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 11.
Manajemen bank berkewajiban untuk menjaga integritas pegawai antara lain
melalui penegakan prinsip Know Your Employee. Selain itu manajemen Bank juga harus membangun kultur pengendalian di Bank dengan memastikan ketersediaan dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, memprakarsai pembentukan budaya risiko (risk awareness) dan budaya kerja yang kondusif termasuk budaya kepatuhan. 12.
Bank juga harus lebih aktif dalam melakukan pemantauan terhadap transaksi
mencurigakan yang terjadi dan melaporkannya kepada PPATK sesuai ketentuan. Saat ini, bank memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi terhadap transaksi yang mencurigakan serta memiliki kewajiban untuk melaporkan transfer dana dari dan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar industri perbankan tidak dijadikan sarana oleh pelaku kejahatan untuk “mencuci“ hasil kejahatan mereka. 3
Bapak-Ibu, Hadirin peserta seminar yang berbahagia 13.
Bank Indonesia selaku regulator juga akan melakukan penyempurnaan fokus
pengawasan dan pemeriksaan. Saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan kepada prinsip pengawasan berbasis risiko (risk based supervision), tanpa mengabaikan aspek kepatuhan (compliance) bank. Namun dalam prakteknya masih banyak bank yang lemah dalam pelaksanaan compliance, sehingga Bank Indonesia akan meningkatkan fokus pada aspek kepatuhan (compliance), utamanya pada aktivitas fungsional dengan risiko melekat (inherent risk) tinggi. Begitu pula terhadap peningkatan kehandalan pengendalian internal bank dalam melakukan mitigasi risiko termasuk fungsi audit internal di bank yang akan selalu kami evaluasi pelaksanaannya.
Pemeriksaan
fungsi
operasional
akan
memastikan
kegiatan
operasional Bank telah berdasarkan pada pengawasan internal yang memadai dan pengendalian risiko yang efektif. 14.
Terkait dengan layanan khusus kepada nasabah prima, Bank Indonesia akan
melakukan penyempurnaan peraturan dan pengawasan. Dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang akan mengatur mengenai: cakupan layanan, manajemen risiko, transparansi produk, perlindungan nasabah dan pengenaan sanksi. PBI ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi bank untuk membuat kebijakan dan SOP layanan nasabah prima dan akan menjadi obyek pemeriksaan Bank Indonesia. 15.
Penyempurnaan ketentuan dan pengawasan Bank Indonesia merupakan upaya
untuk meminimalisasi peluang terjadinya fraud, tidak berarti dapat menjamin bahwa fraud akan hilang sama sekali dari perbankan. Kalau boleh mengambil perumpamaan, “kehadiran KUHP dan aparat keamanan tidak berarti dapat menghilangkan aksi pencurian, terlebih ketika setiap rumah tidak memiliki pintu, tidak memiliki pagar dan tidak ada siskamling‟. Perlu upaya bersama-sama dari semua elemen agar aksi pencurian tersebut dapat dicegah. 16.
Untuk itu, dalam konteks bank, bank wajib memiliki Standard Operating
Procedures (SOP) sebagai pintu dan pagar pengaman, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi (baik langsung maupun melalui Komite Audit) sebagai pelaksanaan siskamling di lingkungan bank yang akan mengingatkan jika masih terdapat celah dalam prosedur keamanannya. Internal control dalam perbankan inilah yang akan menjadi pertahanan lapis pertama pengawasan bank, yang kemudian akan diperkuat dengan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diwajibkan bagi bank dan pengawasan dari publik/investor atas laporan keuangan bank sebagai pertahanan lapis kedua. Sementara pengawasan oleh Bank Indonesia, baik off-site 4
maupun on-site, yang akan menegakkan kepatuhan (compliance) dan pengendalian risiko (risk-based) akan memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berlapis tersebut dapat berjalan dengan baik. Bapak-Ibu, hadirin peserta seminar yang saya hormati 17.
Melalui seminar ini, kami kembali ingin mengingatkan bahwa „bank merupakan
entitas bisnis yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat‟. Perlindungan nasabah menjadi salah satu kunci penting dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat tersebut sehingga harus menjadi perhatian serius bagi bank. Bank tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengendalian risiko yang dapat merugikan nasabah. Dalam hal terjadi penggelapan dana nasabah yang disebabkan oleh oknum pegawai bank mauun karena kesalahan system, maka bank wajib mengganti dana nasabah tersebut. Sementara apabila penggelapan dana nasabah juga melibatkan oknum pemilik dana maupun oknum di luar bank dan terjadi dispute, maka bank harus membentuk escrow account senilai dana yang digelapkan, dimana pencairannya atas seijin Bank Indonesia setelah terdapat penyelesaian melalui keputusan pengadilan yang telah berkekuatana hokum tetap maupun terjadi kesepakatan antar pihak. 18.
Perlindungan nasabah telah menjadi salah satu pilar dalam Arsitektur
Perbankan Indonesia (API). Namun dengan dinamika dan kompleksitas sistem keuangan yang semakin meningkat, aspek perlindungan nasabah perlu lebih diperkuat. Untuk itu, Bank Indonesia akan memfokuskan penguatan aspek market conduct yang akan
meningkatkan
disiplin
pasar
(market
discipline)
sekaligus
memperkuat
perlindungan konsumen, antara lain mengatur pemberian akses yang setara kepada nasabah mengenai produk dan jasa perbankan, serta menekankan pada penerapan etika dalam praktek usaha perbankan. Bank juga harus menerapkan prinsip transparansi dengan menjelaskan produknya kepada nasabah untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian nasabah. 19.
Nasabah sebagai unsur terpenting bagi industri perbankan harus menjadi
subyek dalam konteks perlindungan nasabah. Oleh karena itu, nasabah harus memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai, serta memahami fungsi dan manfaat serta risiko atas produk dan jasa bank. Kami menyadari masih terdapat keterbatasan pemahaman nasabah mengenai hal tersebut. Untuk itu, Bank Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan yang beranggotakan Asosiasi Perbankan (Perbanas, Asbanda, AKKI, Perbarindo), Bank 5
Umum dan BPR. Kelompok kerja ini secara aktif melakukan edukasi nasabah antara lain dengan memasyarakatkan prinsip prinsip ”3P” yaitu Pastikan Manfaatnya, Pahami Risikonya dan Perhatikan Biayanya Bapak-Ibu, Hadirin yang berbahagia 20.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi
kepada para narasumber yang sudi meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu, informasi dan pengalamannya kepada para peserta seminar. Apresiasi juga
kami
sampaikan
kepada
Warta
Ekonomi
yang
telah
bekerja
keras
menyelenggarakan seminar ini. 21.
Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi kepada seluruh peserta. Semoga
seminar ini dapat membawa manfaat positif bagi perbaikan perbankan dan sektor keuangan secara keseluruhan sehingga dapat mendukung perekonomian nasional secara lebih optimal. Amin Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Halim Alamsyah
6
