SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI PADA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2009 TANGGAL 18 JUNI 2009
Yth. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; Yth. Gubernur Jawa Timur; Yth. Para Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi JawaTimur; Hadirin yang kami muliakan
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak/Ibu/Hadirin yang saya hormati, Pertama-tama,
perkenankanlah
saya
mengajak
Bapak/Ibu/Saudara-
saudara yang hadir disini, untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME yang karena rahmat dan hidayah-Nya, maka kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti acara penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 pada Semester I Tahun 2009 yang diselenggarakan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Kami telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari tiga buku yang terkait satu sama lain yaitu: 1. Buku I; laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang memuat opini atas laporan keuangan; 2. Buku II; laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat temuan pemeriksaan yang melanggar kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
3. Buku III; laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yang memuat temuan pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kelemahan dalam SPI. Selain ketiga buku tersebut kami juga menyerahkan laporan hasil pemantauan kerugian daerah yang memuat rekapitulasi atas kerugian daerah dalam kurun waktu tertentu, baik yang ditemukan oleh Inspektorat maupun yang ditemukan oleh BPK RI. Kerugian
daerah
yang
diungkapkan
dalam
laporan
pemantauan,
segera
ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Majelis TPTGR maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemeriksaan LKD sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK RI selaku lembaga pemeriksa negara yang independen, melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
Pemeriksaan
atas
LKPD
adalah
pemeriksaan
yang
dilaksanakan untuk menilai kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberikan opini. Berdasarkan pasal 1 poin (11) undang-undang dimaksud, disebutkan bahwa opini adalah pernyataan profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Opini tersebut adalah: 1. Wajar Tanpa Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi; 2. Wajar Dengan Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; 3. Tidak Wajar, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi; 4. Opini Tidak memberikan pendapat, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi.
2 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur D:\BPK-RI\Hukum & Humas\Website\Sambutan Kalan- HP LKD 2008-18 Juni 2009.doc
Saudara sekalian yang saya hormati, BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dengan melalui proses reviu dan analisa yang cukup mendalam, kami menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberi gambaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 Tidak Wajar, maka pada TA 2008 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami berharap opini yang telah diberikan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik lagi dari tahun ini, sehingga pada tahun depan, opini laporan keuangan pemerintah
daerah
dapat
mengalami
peningkatan
yakni
Wajar
Tanpa
Pengecualian atau minimal dapat dipertahankan. Hadirin yang saya hormati, Kami perlu menyampaikan bahwa kenaikan opini laporan keuangan daerah harus diimbangi dengan gambaran terjadinya peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah. Secara umum pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Jawa Timur masih terdapat kesalahan-kesalahan yang mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, antara lain: 1. Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp2.769.528.901,00 Tidak Sesuai Ketentuan; 2. Realisasi Bantuan Sosial Sebesar Rp26.867.225.000,00 Digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Di SKPD; 3 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur D:\BPK-RI\Hukum & Humas\Website\Sambutan Kalan- HP LKD 2008-18 Juni 2009.doc
3. Penerima
Bantuan
Sosial
Sebesar
Rp
Rp57.062.248.370,00
Belum
Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 4. Penerima Hibah Sebesar Rp169.442.152.423 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 5. Pencatatan Atas Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Biro Mental Spiritual Dan Dinas Tenaga Kerja Dicatat Tidak Secara Bruto Hal ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah daerah agar dalam penatausahaan keuangan daerah selalu berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Hadirin yang saya hormati, Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 18 entitas dari 39 entitas yang telah kami periksa. Dari 18 entitas tersebut, LHP dari 17 entitas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan 1 LHP mendapatkan opini Tidak Wajar. Dari 18 LHP yang telah kami serahkan tersebut di atas dapat kami informasikan bahwa terdapat 392 temuan yang terdiri dari: a. 19 temuan senilai Rp6.633.740.513,13 berindikasi kerugian; b. 21 temuan senilai Rp6.037.048.417,21 berindikasi pemborosan; c. 33 temuan senilai Rp15.660.135.158,22 berindikasi kekurangan penerimaan; dan d. 319 temuan senilai Rp861.379.115.483,08 adalah temuan administratif. Adapun temuan-temuan yang mempengaruhi opini secara signifikan secara garis besar adalah: 1. pencatatan pendapatan daerah secara neto; 2. penyertaan modal tanpa persetujuan DPRD; 3. pengeluaran yang melebihi anggaran; 4. kesalahan pembebanan belanja daerah; 5. pengeluaran yang tidak didukung bukti yang lengkap; 6. tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan; 7. pengeluaran tanpa melalui mekanuisme SP2D; 4 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur D:\BPK-RI\Hukum & Humas\Website\Sambutan Kalan- HP LKD 2008-18 Juni 2009.doc
8. pembentukan dana cadangan tanpa penetapan peraturan daerah; dan 9. pengeluaran belanja tidak tersangka tidak sesuai peruntukan.
Bapak/Ibu/Hadirin yang sangat saya hormati, Kami perlu mengingatkan sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa ”Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Artinya setelah diserahkan ke DPRD, hasil pemeriksaan BPK menjadi dokumen publik sehingga masyarakat atau siapapun dapat mengetahui hasil pemeriksaan ini. Untuk maksud keterbukaan dan transparansi yang lebih luas, BPK RI akan memasukkan hasil pemeriksaan ke dalam website BPK RI, sehingga dengan demikian siapa saja akan dapat melihat laporan hasil pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan yang baru saja kami serahkan dinyatakan terbuka untuk umum.
Hal penting lainnya yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sesuai dengan Pasal 20 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pejabat dalam hal ini Bupati, Walikota wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, dan wajib pula memberi penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Jawaban atas penjelasan tersebut selambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa ”lembaga perwakilan menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya”, dalam hal ini apabila ada yang belum jelas dapat dilakukan konsultasi, kami siap menjelaskan. Hadirin yang kami hormati, Kita mengharapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat, dapat mencegah atau minimal mengurangi berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan yang akan semakin mempersulit penyelesaian tindak lanjutnya. Kami juga sangat berharap, hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan 5 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur D:\BPK-RI\Hukum & Humas\Website\Sambutan Kalan- HP LKD 2008-18 Juni 2009.doc
kinerja menjadi lebih baik,
dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas
pokok serta fungsi masing-masing. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan YME senantiasa berkenan memberkati, meridhoi dan melindungi semua usaha dan karya kita yang dilandaskan pada niat yang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamu álaikum Wr. Wb.
KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JAWA TIMUR Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si.
6 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur D:\BPK-RI\Hukum & Humas\Website\Sambutan Kalan- HP LKD 2008-18 Juni 2009.doc
