Assalaamu alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2006 – 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.  Ykh. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Wakil Bupati Pekalongan,  Ykh. Saudara

Unsur

Muspida, Ketua

Pengadilan

Negeri

dan

Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili  Ykh. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Para Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Saudara Sekda, Para Asisten Sekda, Para Kepala

Satuan

Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Pekalongan, dan Staf Ahli  Ykh. Ketua KPUD Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Direktur BUMN dan BUMD,  Ykh. Para Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Pekalongan,  Ykh. Ketua Ormas, LSM dan Wartawan,  Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Buku I

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006-2011

1

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 – 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Rapat Dewan yang terhormat, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan periode 2006-2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 27 ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Buku I


2

Rapat Dewan yang terhormat, Berkaitan dengan waktu pelaksanaan laporan ini, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa LKPJ-AMJ disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (3) juga telah diatur

bahwa dalam hal penyampaian LKPJ-AMJ waktunya bersamaan dengan LKPJ-Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, maka penyampaian LKPJ-Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ-AMJ. Selanjutnya dalam Pasal 25 disebutkan bahwa sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Daerah terpilih atau pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah berdasarkan laporan dalam Memori Serah Terima Jabatan. Untuk itu maka LKPJ-AMJ yang kami sampaikan ini merupakan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Sedangkan sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Januari sampai dengan Juni 2011 akan disampaikan oleh Kepala Daerah yang terpilih pada Pemilukada tahun ini melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011. Merujuk Indonesia

pada

Nomor

Pasal 3

24

Peraturan

Tahun

2007,

Pemerintah Laporan

Republik

Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan dari laporan

Buku I

tahun-tahun

sebelumnya,

ditambah


dengan

Laporan

3

Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan, sehingga materi laporan keterangan pertanggungjawaban akhir

masa

jabatan

Bupati

Pekalongan

Tahun

2006-2011

ini

merupakan ringkasan dari LKPJ tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, ditambah dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2010. Oleh

karena

komprehensif

itu,

dan

untuk

memberikan

sistematis,

informasi

Laporan

yang

Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan periode 2006-2011 ini disusun dalam tiga buku sebagai berikut : Buku I

: Merupakan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan yang merupakan ringkasan dari Buku II dan III.

Buku II : Berisi

tentang

ringkasan

mengenai

kebijakan

umum

pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan tahun 2006 – 2010. Buku III : Berisi tentang kebijakan umum dan uraian secara rinci pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, serta kegiatankegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, serta Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.

Buku I


4

Rapat Dewan yang terhormat, Mengawali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini, perkenankan kami menyampaikan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011. Sejak bergulirnya era reformasi telah terjadi banyak perubahan besar dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia. Perubahan

tersebut

penyelenggaraan

utamanya

Pemerintahan

berkaitan Daerah.

dengan

Iklim

praktek

demokratisasi,

transparansi dan akuntabilitas serta partisipatif yang bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan upaya yang sungguhsungguh dan berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Berkaitan hal tersebut visi dan misi menjadi suatu hal yang teramat penting sebagi suatu arah kebijakan pembanguan daerah. Berdasar hal tersebut maka visi Kabupaten Pekalongan

tahun

“Terwujudnya

2006

–

Masyarakat

2011

telah

Kabupaten

dirumuskan

yaitu

Pekalongan

yang

Demokratis, Maju, Adil dan Sejahtera”.

Buku I


5

Untuk mencapai visi tersebut maka telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 20062011 melalui 8 misi yaitu : 1. Meningkatkan

perilaku

pemerintah

dan

masyarakat

yang

demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan; 2. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat; 3. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik; 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan; 5. Menegakkan

perundangan

dan

peraturan

daerah

yang

mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan tehadap HAM; 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha, 7. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat; 8. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam program prioritas daerah. Ditetapkannya prioritas program

Buku I


6

pembangunan adalah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mewujudkan

visi

Kabupaten

Pekalongan.

Adapun

prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2006 - 2011 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan publik. 2. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan. 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan dan pemerataan pembanguan Infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain. 5. Peningkatan penanganan potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6. Peningkatan penanggulangan Kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial. 7. Penegakan Hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat. 8. Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan yang sehat.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah perlu saya sampaikan

bahwa

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Pekalongan sampai saat ini masih tergantung kepada pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pendapatan Asli Daerah terutama Dana Perimbangan, baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus. Selama periode tahun 2006-2010 telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah

Buku I


7

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya-upaya

tersebut

telah

membuahkan

hasil

yaitu

dengan

meningkatnya pendapatan daerah dari Rp.475.316.078.669,- pada tahun 2006 menjadi Rp.749.728.868.692,- pada tahun 2010 meningkat sebesar 58%, atau meningkat rata-rata sebesar 14,5% per tahun. Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp.26.720.072.000,meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.73.663.467.250,atau 275,69%. Dari

sisi

Belanja

Daerah,

belanja

diprioritaskan

untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Belanja dipergunakan untuk menunjang

efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Daerah tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Seiring

dengan

semakin

kompleknya

permasalahan

dan

tantangan yang selalu berkembang, jumlah anggaran belanja daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari Rp.446.989.523.789,- pada tahun 2006 meningkat sebesar 69% yaitu menjadi Rp.757.361.740.507,- pada tahun 2010, sehingga mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya sebesar 17,4%.

Buku I


8

Hadirin yang berbahagia, Program kegiatan pembangunan daerah setiap tahun disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2006-2011 dan prioritasprioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang diklasifikasi menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, sebagai berikut :

Urusan Wajib 1. Pendidikan Kebijakan

pembangunan

pendidikan

diarahkan

pada

pembangunan pendidikan yang merata dan terjangkau, bermutu, dan relevan dengan arah pembangunan sumber daya manusia berkarakter serta mencerminkan pengelolaan pendidikan yang baik. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, Pengembangan Sarana Dan Prasarana, Peningkatan Mutu Pendidikan, Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Peningkatan Pelayanan dan Mutu Pengelolaan Pendidikan serta Pengembangan Seni dan Olah Raga. Kemajuan bidang pendidikan di Kabupaten Pekalongan sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah memberikan implikasi makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sehingga

Buku I


9

pelayanan

pendidikan

telah

provinsi maupun nasional.

dapat

menjangkau

target-target

Hal ini dapat ditunjukkan dengan

beberapa indikator, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Tahun No

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI

108.45

106,30

103,28

102,57

102,57

2.

Angka Partisipasi Murni SD/MI

97,35

98,24

87,94

86,80

87,26

3.

Angka

Partisipasi

Kasar

85,93

89,93

94,68

99,43

99,,43

Partisipasi

Murni

81,42

83,74

72,37

73,15

75,55

Partisipasi

Kasar

36,97

39,81

43,57

61,11

61,13

Murni

26,73

28,78

31,45

40,94

40,95

Angka Putus Sekolah (APS)

0,006

0,007

0,006

0,003

0,004

0,019

0,018

0,015

0,004

0,009

0,015

0,019

0,012

0,011

0,012

10. Angka Kelulusan SD/M

99,69

99,71

99,85

99,89

99,90

11. Angka Kelulusan SMP/MTs

78,57

83,57

83,29

87,21

99,14

12. Angka Kelulusan SMA/MA dan

97,98

85,51

82,21

90,12

99,10

SMP/MTs 4.

Angka SMP/MTs

5.

Angka

SMA/MA dan SMK 6.

Angka

Partisipasi

SMA/MA dan SMK 7.

SD/MI 8.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

9.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA dan SMK

SMK

Buku I


10

Tahun No

Uraian

13. Pencapaian

Nilai

2006

2007

2008

2009

2010

Rata-rata

6,53

6,88

6,86

6,74

6,78

14. Pencapaian Nilai Rata-rata UN

6,63

6,68

6,23

6,34

6,36

7,10

7,14

6,64

6,44

7,07

UASBN SD/MI SMP/MTs 15. Pencapaian Nilai Rata-rata UN SMA/MA dan SMK

Untuk APM SD/MI makin lama makin menurun, hal ini disebabkan adanya perkembangan kecenderungan usia masuk SD/MI makin muda (kurang dari 7 tahun), dan karena anak usia 6 tahun yang ada di SD/MI serta anak usia 12 tahun yang sudah bersekolah di SMP/MTs tidak terhitung dalam menentukan APM. Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator pendidikan di Kabupaten Pekalongan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan tren perkembangan yang membaik. Dalam rangka peningkatan pemerataan pendidikan, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 telah dibangun 41 unit Ruang Kelas Baru (RKB), dan 6 Unit Sekolah Baru (USB), yaitu SMAN Talun, SMAN Kandangserang, SMAN Petungkriyono, SMKN Lebakbarang,

SMKN

Karangdadap

dan

SMKN

Sragi,

serta

membangun SMP Satu Atap sejumlah 17 unit, juga telah direhab gedung sekolah sejumlah 329 unit.

Buku I


11

Secara kuantitatif dan kualitatif terlihat dalam tabel adanya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun. Ditandai dengan meningkatnya prosentase kelulusan dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) yang baik. 2. Kesehatan Pembangunan Urusan Kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan

di

Kabupaten

Pekalongan

terus

diupayakan

peningkatannya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan kondisi bawaan pada individu. Perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi, sosial budaya dan pendidikan masyarakat. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan dalam rangka mewujudkan

kualitas

pelayanan

dan

jangkauan

pelayanan

kesehatan bagi masyarakat serta pencapaian target Millenium

Development Goal’s (MDG’s) yang diwujudkan melalui program upaya

kesehatan

masyarakat,

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengawasan

dan

pengembangan

pengendalian

lingkungan

sehat,

kesehatan

makanan,

standarisasi

pelayanan

kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan lansia, peningkatan

keselamatan

ibu

melahirkan,

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit menular, peningkatan kapasitas sumber

Buku I


12

daya aparatur, pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit Daerah. Untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar selama periode 2006-2010 dilakukan pembangunan gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dari 67 PKD menjadi 166 PKD yang dilengkapi dengan alat

kesehatan

professional,

dan

obat-obatan

pembangunan

yang

gedung

dikelola

instalasi

oleh

bidan

farmasi

yang

mengelola obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dengan penambahan mobil operasional farmasi untuk mengoptimalkan distribusi obat ke Puskesmas, meningkatkan tujuh Puskesmas menjadi Puskesmas dengan rawat inap, serta 4 unit mobil puskesmas keliling dan pengobatan gratis di puskesmaspuskesmas. Pada sarana pelayanan rujukan di RSUD Kraton dilakukan pembangunan

gedung

rawat

inap

Seruni

dan

Flamboyan,

pembangunan ruang farmasi dan gudang obat. Sedangkan di RSUD Kajen dilakukan penambahan ruang rawat inap, ruang radiologi, bedah sentral dan ruang administrasi, serta penambahan peralatan medis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Capaian

program-program

pembangunan

kesehatan

menunjukkan peningkatan, antara lain ditandai oleh terlampauinya target

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

baik

pada

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar maupun Pelayanan Kesehatan

Rujukan,

serta

membaiknya

beberapa

indikator

pembangunan kesehatan diantaranya dapat dilihat dari indikator Buku I


13

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 sebesar 67,70 tahun, meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar 67,90 tahun, selanjutnya tahun 2008 dan tahun 2009 meningkat menjadi 70,28 tahun. Capaian ini melampaui target nasional, yaitu sebesar 67,90 tahun. Angka kematian bayi tercapai sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010, jauh lebih baik dari target nasional sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk capaian indikator MDG’s di Kabupaten Pekalongan

sejak tahun

2006

sampai

dengan

tahun

2010

sebagaimana tabel berikut : Tabel Indikator Kinerja Bidang Kesehatan INDIKATOR KESEHATAN Usia harapan hidup Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Jml kematian Bayi/Jml Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Jml kematian Ibu/Jml Kelahiran Hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase Balita Gizi Buruk (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD (%)

Buku I

-

2007 67.9

TAHUN 2008 70.28

5

5

4

2006

83/15.650 149 24/16.033

2009 70.28 8

2010 11

76/15.094 62/15.358 120/15.747 184/16.009 176

173

114

162

29/15.812 28/16.124

18/15.710

26/16.009

995

995

996

992

989

2.49

2.33

2.46

2.27

2.4

81.32

91.75

96.10

78,06

81,9

100

100

100

100

100


14

INDIKATOR KESEHATAN

2006

MALARIA API per 1000 penduduk ERROR RATE (%)

2007

TAHUN 2008

2009

2010

0,04 (34 ks) 0,17

0,03 (24 ks) 0 ,24

0,09 (80 ks) 0

0,03 (18 ks) 0

0,01 (12 ks) 0

TB PARU CDR Konversi Cure Rate ERROR RATE

78 (721 Ks) 92 % 93 % 4,10 %

78 % (722 ks) 93 % 94 % 11,1

73 % (695 Ks) 94 % 94 % 4,5

81,2 % (767 ks) 97,4 % 97,2 % 1,6 %

81,9 % ( 857 ks) 97,5 % 95,4 % 4,2 %

HIV Serosurvei Kasus HIV HIV di Layani

56 0 100%

107 1 100%

106 2 100%

68 1 100%

118 5 100%

Dari beberapa indikator tersebut di atas menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2006 sampai 2010 relatif semakin baik. Mengenai Angka Kematian Ibu Melahirkan terjadi kenaikan pada tahun 2010, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya kasus keracunan kehamilan

(Eclampsia),

kekurangan

dokter

spesialis

kandungan

serta

terbatasnya prasarana penunjang, kesadaran masyarakat akan kesehatan perlu ditingkatkan. Namun demikian angka ini masih lebih baik dari pada target nasional yaitu sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. 3. Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan merupakan daerah sentra industri terutama batik serta tekstil yang potensial menghasilkan air limbah, dan terdapat 30 industri menengah serta sekitar 12.400 industri

Buku I


15

rumah tangga yang meliputi Industri Pembatikan, Printing/Sablon,

Jeans Wash, Pertenunan dan Pewarnaan Benang. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui Program-program

Pengembangan

Kinerja,

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Konservasi

Sumber

Daya

Alam,

Rehabilitasi

dan

Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pengendalian Polusi, Pengembangan Ekowisata, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, serta Pengelolaan Persampahan. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup, pada

tahun

2010

Pemerintah Kabupaten

Pekalongan telah mencanangkan Gerakan Penyelamatan Bumi. Sedangkan dalam upaya pengelolaan air limbah telah dibantu pembangunan IPAL yang dimanfaatkan secara berkelompok bagi para pengusaha tahu tempe serta pembangunan IPAL terpadu Industri Batik di Simbang Kulon dengan kapasitas 2000 m³ limbah cair per hari dari sekitar 150 pengusaha. Di bidang kebersihan dan pertamanan telah di laksanakan kegiatan-kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih.

Buku I


16

Jumlah sampah yang dihasilkan rata-rata per hari sebesar 1.030 m3, yang terangkut ke TPA volume pada tahun 2010 sejumlah 23,21% dari produksi sampah dan sisanya dikelola sendiri oleh masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan volume sampah yang demikian besar telah dilakukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada titik-titik sentra produksi sampah, berupa

mesin pengolah sampah,

kontainer, gerobak

sampah dan tong-tong sampah, serta dilaksanakan sosialisasi pengolahan sampah kepada masyarakat. 4. Pekerjaan Umum Kebijakan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada pemenuhan kebutuhan infrastrukur perkotaan dan pedesaan yang

dapat

menunjang

peningkatan

ekonomi

masyarakat,

pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan pemenuhan kebutuhan air pertanian. Adapun program-program yang dilaksanakan yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong,

Pembangunan Turap Talud dan Bronjong,

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

dan

jembatan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap Talud dan Bronjong, Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dan Sumber Daya Air Lainnya,

Buku I


17

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Pengendalian Banjir, Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dan Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan dan Pedesaan. Capaian kinerja infrastruktur jalan dan jembatan sejak tahun 2006-2010 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Bidang Infrastruktur (Kondisi Jalan)

2006

Panjang (Km) 2007 2008 2009

2010

339.60

178.24

182.28

212.05

281.82

2. Sedang

87.89

204.37

219.48

200.23

135.31

3. Rusak

90.97

175.47

121.82

107.25

92.50

4. Rusak Berat

61.69

42.00

34.50

38.55

48.45

518.52

558.08

558.08

558.08

558.08

Uraian Kondisi Jalan Kabupaten 1. Baik

Jumlah

Tabel Indikator Kinerja Bidang Infrastruktur (Kondisi Jembatan) NO.

Buku I

Uraian

1

Jembatan Baik

2

Jembatan Sedang

3 4

2006

Jumlah (unit) 2007 2008 2009

2010

287

288

288

296

290

12

5

5

5

14

Jembatan Rusak

5

14

14

8

5

Jembatan Rusak Berat

2

0

0

0

0


18

Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2006-2010 terjadi peningkatan kuantitas jalan sepanjang 39,56 km, serta terpeliharanya kualitas jalan dan jembatan. Pada tahun 2010 telah terjadi hujan ekstrim sepanjang tahun yang mengakibatkan kerusakan jalan-jalan, jembatan, irigasi dan bendung-bendung lebih dari kerusakan pada situasi normal. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan selama kurun waktu 2006-2010 secara bertahap dapat membuka daerah-daerah terisolir sekaligus mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Disamping itu juga telah dilaksanakan pembangunan saluran drainase

di

beberapa

ruas

jalan,

gorong-gorong,

penataan

lingkungan jalan dan lapangan olah raga, pembangunan sarana prasarana air bersih/air minum, pembangunan sarana prasarana MCK, Rusunawa dan Rumah Ramah Bencana. Untuk meningkatkan kualitas jalan desa, selama periode 2006-2010 juga telah disalurkan bantuan stimulan berupa aspal yang tersebar di 19 kecamatan. Selain dari pada itu melalui PNPM Mandiri Pedesaan sejak tahun 2007 tersalur anggaran sebesar Rp.74.050.000.000,- dengan capaian fisik sebagai berikut :

Buku I


19

Tabel Capaian Fisik Program PNPM Mandiri Pedesaan No

Kegiatan

1.

Air Bersih (m)

2.

Jalan (m)

3.

Jembatan (m)

4.

Bendungan (unit)

5.

Irigasi/Drainase (m)

6.

MCK (unit)

7.

Bangunan Sekolah (unit)

8.

Perlengkapan

2007

2008

2009

2010

Jumlah

5.052

3.017

17.165

23.406

48.640

19.849

59.491

66.055

74.332

219.727

30

130

28

32

220

1

-

-

-

1

5.892

19.821

19.677

25.379

70.769

9

-

45

-

54

27

49

48

-

124

Pendidikan

-

1

84

-

85

Gedung Kesehatan (unit)

-

1

5

-

6

-

-

309

-

309

(unit) 9.

dan Bangunan Pelengkap (m) 10.

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan (kali)

11.

Listrik (unit)

-

-

-

1

1

12.

Bangunan Pelengkap/turap

-

-

-

13.761

13.761

-

-

-

911

911

(m) 13.

Prasarana Umum Lainnya (m)

Melalui PNPM Mandiri Perkotaan telah tersalurkan anggaran keseluruhan sebesar Rp 49.246.000.000,-, telah berhasil dibangun Jalan sepanjang 138.878 meter, drainase 81.260 meter, dan air bersih sebanyak 620 unit sumur dalam. Sedangkan anggaran yang

Buku I


20

tersalur melalui PAKET P2KP adalah sebesar Rp. 6.594.308.125,telah berhasil dibangun saluran air saluran air sepanjang 6.663 meter, jalan sepanjang 25.704 meter, rehab rumah sebanyak 105 unit, pembangunan MCK sebanyak 9 unit, Rehab SD sebanyak 21 unit, Pembangunan PAUD sebanyak 4 unit, pembangunan jembatan sebanyak 5 unit dan pembangunan 3 ruang kelas TK. Pembangunan pengairan/irigasi bertujuan untuk menunjang peningkatan hasil pertanian, melestarikan keberlangsungan fungsi sumber daya air, dan menunjang pembangunan industri dan pariwisata. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi, perbaikan bantaran serta tanggul sungai, dan pembangunan turap.

Tabel Indikator Kinerja Bidang Infrastruktur (Kondisi bangunan Pengairan/Irigasi) Perkembangan Per Tahun Indikator 1.

2.

Satuan

2006

2007

2008

2009

2010

26,082.45

25,818.88

25,818.88

25,818.88

27,948.88

104.00

308.00

308.00

308.00

348.00

35

175

195

219

232

71

38

33

24

48

4

111

96

81

68

Daerah Irigasi 1.

Luas

Ha

2.

Jumlah

Buah

Bangunan Irigasi a.

Bang. Utama

1.

Bendung Baik

Buah

Sedang

Buah

Rusak

Buah

Buku I


21

Perkembangan Per Tahun Indikator 2.

3.

Satuan

2006

2007

2008

2009

2010

Bangunan Air Baik

Buah

Sedang

Buah

Rusak

Buah

629

637

643

645

658

148

140

137

132

122

13

13

10

13

10

16,621

16,921

17,421

14,421

14,421

1,415

2,210

1,910

2,910

2,910

576

1,489

1,289

3,289

3,289

Jaringan Irigasi a.

b.

c.

d.

Sal. Primer Baik

Km

Sedang

Km

Rusak

Km

Sal. Sekunder Baik

Km

318,549.00

115,480.00

117,500.00

122,620.00

321,701.00

Sedang

Km

10,790.00

28,868.00

29,148.00

24,148.00

24,500.00

Rusak

Km

4,941.20

77,720.00

75,420.00

75,300.00

22,759.00

Baik

Km

262,501

265,400

266,500

284,500

248,500

Sedang

Km

64,599

65,560

64,300

64,300

64,300

Rusak

Km 103,563

99,703

99,863

81,863

81,863

7,447

10,113

10,893

88,933

13,208

1,723

3,226

3,625

8,825

2,309

2,323

3,546

2,367

1,367

1,368

Sal Tersier

Sal.Suplesi Baik

Km

Sedang

Km

Rusak

Km

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah bangunan air dalam kondisi baik setiap tahun meningkat.

Secara kuantitas maupun

kualitas kondisi saluran primer dan sekunder meningkat dari tahun ke tahun.

Buku I

Seiring dengan membaiknya bangunan irigasi maka


22

dapat meningkatkan indek pertanaman padi dari 225,16% pada tahun 2006 menjadi 237% pada tahun 2010 dan kontribusi pertanian dalam PDRB rata-rata sebesar 20,20% setiap tahun. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta dalam rangka menunjang iklim kondusif

bagi pengembangan investasi di Kabupaten

Pekalongan, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk menangani air bersih. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Pekalongan tahun 2010

sebanyak

6.696

Sambungan

Rumah,

meningkat

13%

dibanding pada tahun 2009 sebanyak 5.926 Sambungan Rumah. Pada tahun 2006 jumlah pelanggan baru mencapai 4.574 SR, sehingga dalam kurun waktu 2006-2010 meningkat sebesar 46,39%. Untuk wilayah yang belum terjangkau oleh layanan PDAM secara bertahap dipenuhi melalui berbagai program air brsih, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Capaian kinerja untuk pembangunan air bersih dan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Jumlah No.

Buku I

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

10

31

52

70

76

1.

Bronchapturing (unit)

2.

Sumur Dalam (unit)

4

6

12

21

28

3.

Sumur Dalam Sederhana (unit)

1

1

1

2

4

4.

SPAM IKK (m)

-

- 12.440 25.160

25.160

5.

MCK (unit)

-

20

20

40

40

6.

MCK Plus (unit)

-

-

-

2

2


23

Mengenai Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU),

pada

tahun 2006 jumlahnya 3.927 titik, tahun 2007 bertambah menjadi 4.123 titik, tahun 2008 sebanyak 4.360 titik, dan pada tahun 2009 sebanyak 4.572 titik.

Selanjutnya

pada tahun 2010 telah

terpasang sebanyak 225 titik, sehingga secara keseluruhan telah terpasang sebanyak 4.797 titik. Hal ini meningkat 22,15% dibanding kondisi tahun 2006.

Dari jumlah LPJU tersebut belum

bisa menyebar ke seluruh ruas jalan di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu ke depan pemasangan LPJU perlu terus diupayakan secara bertahap, hingga pada saatnya kebutuhan penerangan seluruh ruas jalan dapat terpenuhi. 5. Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kebijakan

perencanaan

pembangunan

diarahkan

pada

peningkatan efektifitas, efisiensi, keserasian dan keterpaduan antara pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan

daerah,

peningkatan

kerjasama

pembangunan

daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah.

Kebijakan

tersebut

diimplementasikan

melalui program-program Perencanaan Pembangunan Daerah, Litbang dan Pengembangan Data/Informasi. Sedangkan arah kebijakan pembangunan urusan penanaman modal diarahkan pada pengembangan iklim yang kondusif bagi peningkatan Peningkatan

Buku I

investasi/penanaman Promosi

dan

Kerja

modal Sama


melalui

Program

Investasi,

Program

24

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah. Perencanaan

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan

disamping menyusun perencanaan pembangunan secara umum berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD, KUA/PPAS, juga telah disusun dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat khusus, seperti perencanaan pembangunan bidang Ekonomi antara lain Master Plan Pengembangan Ekonomi, Master plan Kawasan Agropolitan, dan RPJM Kawasan Agropolitan; Bidang Sosial Budaya antara lain Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), PJM Pronangkis, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Master Plan Pendidikan. Sedangkan pada Bidang Infrastruktur antara lain Review Rencana Tata Ruang Wilayah, Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Sarana dan Prasarana, Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Zonasi Wilayah Pesisir. Sementara untuk urusan Litbang telah dilaksanakan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova), mengikuti Jambore Teknologi Tingkat Jawa Tengah, serta memfasilitasi riset bagi para peneliti melalui Lembaga Perguruan Tinggi dan LSM. Dalam rangka memberikan kemudahan dan iklim kondusif bagi para calon investor, pada urusan Penanaman Modal telah ditetapkan

Peraturan

Daerah

tentang

Pemberian

Insentif

Penanaman Modal. Disamping itu dalam rangka meningkatkan promosi potensi dan produk unggulan daerah, telah diikuti berbagai event pameran investasi baik tingkat Regional maupun Nasional

Buku I


25

antara lain CJIBF, Invesda dan Gelar Potensi Investasi Daerah. Dari kegiatan tersebut salah satunya telah dihasilkan Pernyataan Kepeminatan Investor dalam bentuk Letter of Intens (LOI) diantaranya yaitu dengan PT. Indonesia Power di bidang Tenaga Kelistrikan dan PT. Come Best di bidang tekstil. 6. Kepemudaan dan Olah Raga Kebijakan pembangunan pada urusan pemuda dan olah raga diarahkan pada upaya mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan melalui penguatan organisasi kepemudaan dan meningkatkan budaya olah raga dan sarana prasarana olah raga di lingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan antara lain melalui program-program peningkatan peran serta kepemudaan, pengembangan kebijakan manajemen olah raga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan sarana prasarana olah raga. Perkembangan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Pekalongan pada periode tahun 2006-2010 telah menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan ditandai dengan pencapaian prestasi di berbagai event di tingkat propinsi dan nasional.

Di bidang olah raga menunjukan peningkatan prestasi

pada even porprov tahun 2009 dengan perolehan medali 4 emas 3 perak dan 5 perunggu, meningkat dibanding dengan porprov sebelumnya yang memperoleh 1 emas 6 perak dan 8 perunggu.

Buku I


26

Di bidang kepemudaan dapat kami sampaikan bahwa perkembangan menggembirakan.

organisasi

kemasyarakatan

pemuda

cukup

Pada tahun 2006 sebanyak 14 organisasi dan

pada tahun 2010 berkembang menjadi 22 organisasi. Sementara pencapaian prestasi di bidang kepemudaan dapat kami sampaikan antara lain yaitu pada tahun 2007 sebagai juara 1 pemuda pelopor tingkat Jawa Tengah dan juara 3 tingkat nasional bidang kewirausahaan.

Selanjutnya pada tahun 2009 sebagai juara 3

pemuda pelopor tingkat Jawa Tengah bidang kebaharian, dan pada tahun 2010 sebagai juara 1 pemuda pelopor tingkat Jawa Tengah bidang pendidikan serta juara 1 tingkat Jawa Tengah bidang kewirausahaan. 7. Perkoperasian dan UKM Kebijakan pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil diarahkan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) khususnya dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan

koperasi dan UKM, diversifikasi usaha, pengembangan SDM, jaringan produksi, sistem permodalan, dan kelembagaan. Program-program yang telah dilaksanakan yaitu Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

dan

Koordinasi

Kebijakan Program Pembanguan Koperasi.

Pelaksanaan

Selain dari pada itu

dalam rangka pengembangan UKM juga memperoleh alokasi anggaran

Buku I

Tugas

Pembantuan

dari

pemerintah


pusat

untuk

27

Pembangunan Pasar Tradisional di beberapa kecamatan dan desa, antara lain di Karanganyar, Wonopringgo, Kesesi, Paninggaran, Kalijambe, Sragi dan Pasar Buah Karanganyar. Secara

umum

pembangunan

urusan

perkoperasian

Kabupaten Pekalongan mengalami perkembangan.

di

Dari sisi

kelembagaan jumlah koperasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2010, jumlah koperasi di Kabupaten Pekalongan sebanyak 377 koperasi, meningkat sebanyak 59 koperasi atau 18,55% dibandingkan tahun 2006 sebanyak 318 koperasi. Jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan menjadi 1.224 orang.

Dari sisi keuangan, pertumbuhan asset dan modal

kerja juga meningkat secara signifikan, hal ini merupakan indikator meningkatnya partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan koperasinya. Guna membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan dan akses pasar serta pengembangan usaha bagi UKM, maka telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan BUMD dan Usaha Mikro dengan UKM.

Selain dari pada itu dalam rangka

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, telah disalurkan bantuan kepada UMKM di pedesaan, tukang becak, pedagang kaki lima baik berupa permodalan maupun sarana prasarana.

Buku I


28

8. Kependudukan Kebijakan

umum

pembangunan

bidang

kependudukan

diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. secara spesifik untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan, maka arah kebijakan pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan dari 30% menjadi 80%. Untuk mencapai sasaran dimaksud dilaksanakan melalui

program penataan administrasi kependudukan dengan

beberapa kegiatan, diantaranya Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pelatihan tenaga pengelola SIAK, pengelolaan data base kependudukan / pemutakhiran

data penduduk untuk Pilkada

Pemilu,serta untuk

arah kebijakan pembangunan pada umunya, pengembangan aplikasi

informasi

data

penduduk

intensifikasi

administrasi

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sampai dengan akhir Desember 2010 sebanyak 1.002.826 jiwa, terdiri dari laki-laki 512.419 jiwa dan perempuan 490.407 jiwa. Selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk ratarata per tahun sebesar 1,43%. Hal ini menandakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun dapat dikendalikan dengan baik. Pelayanan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari Akta kelahiran, akta

Buku I

perkawinan,

akta

kematian,

akta


perceraian,

akta

29

pengangkatan anak, akta kutipan kedua, dan akta perubahan nama, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil.

9. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kebijakan pembangunan pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon peserta

transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif,

mandiri dan berdaya saing tinggi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, peningkatan daya saing, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan ini dilaksanakan melalui

Program-

program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan,

Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI, SIG dan Nakertrans, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Lokal. Sesuai dengan permintaan pengguna jasa dari berbagai Negara seperti Saudi Arabia, Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia, maka setiap tahun kita selalu mengirimkan TKI Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN). Pada tahun 2010 TKI-AKAN yang dikirim sebanyak 467 orang, sedangkan untuk Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) pada tahun 2010 sebanyak 1.022 orang dengan tujuan ke berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Karawang,

Buku I


30

dsb. Untuk Angkatan Kerja Antar Lokal (AKAL) ditempatkan sebanyak 508 orang. Dengan demikian maka jumlah angkatan kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2010 sebanyak 1.697 orang, meningkat 19% dibandingkan tahun 2009 dan meningkat 143% dibanding tahun 2006. Dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang berkualitas maka pada tahun 2008 telah dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Kajen dan pada tahun 2009 telah dilaksanakan Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi dan kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat di BLK dengan sumber dana dari APBN dan dana pendampingan. Dengan kegiatan tersebut maka Balai Latihan Kerja pada saat ini dapat mengakomodir dan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi para pencari kerja, sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2010 sebesar 95,52% lebih tinggi dibanding tahun 2009 sebesar 95,19%,

sehingga dapat

diketahui jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari sebesar 4,81% pada tahun 2009 turun menjadi 4,48% pada tahun 2010. Angka TPT ini lebih rendah dari pada angka TPT Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6,21%, dan terendah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka turun rata-rata sebesar 5,6% per tahun. Dari sisi kesejahteraan tenaga kerja dapat dilihat dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja dan angka Upah Minimum

Buku I


31

Kabupaten

(UMK)

yang

diterima

pekerja.

Untuk

Kabupaten

Pekalongan besarnya KHL tahun 2010 sebesar Rp.840.889,dibanding tahun 2009 sebesar Rp.836.511,- atau meningkat sebesar 0,52% dibanding tahun 2006 sebesar Rp.679.000,- maka selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 23,84%. Sedangkan UMK pada tahun 2010 sebesar Rp.760.000,- meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp.700.000,-. Jika dibandingkan dengan UMK tahun 2006 yaitu sebesar Rp.500.000,- maka selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 52%. 10. Ketahanan Pangan Dalam rangka mengatasi kerawanan pangan dan gizi telah dilakukan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan

bahan

pangan

melalui

Program

intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi maupun perbaikan kualitas pangan. Produksi padi tahun 2010 sebesar 271.368 ton mengalami kenaikan sebesar 25% dibanding tahun 2009

sebesar 216.700 ton.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010 dalam kondisi aman. Kebutuhan pangan khususnya beras selalu dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri, bahkan mengalami surplus. Pada tahun 2006 mengalami surplus beras sebesar 10.467 ton, tahun 2007 surplus 9.892 ton, tahun 2008 surplus sebesar 20.162 ton, tahun 2009 surplus 9.141 ton, dan pada tahun 2010 surplus sebesar 43.190 ton. Secara umum dari tahun ke tahun situasi pangan dan gizi Kabupaten Pekalongan dalam kondisi aman.

Buku I


32

11. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kebijakan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

keluarga berencana diarahkan dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program,

meningkatkan partisipasi

masyarakat serta meningkatkan sistem informasi dan analisis gender, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Mengacu pada kebijakan tersebut maka program yang telah dilakukan antara lain Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Melalui program-program tersebut telah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Pelatihan Sisten Informasi Gender dan Anak, hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat sudah berani melaporkan tindakan KDRT yang ada di rumah tangga maupun lingkungannya. Pada tahun 2008 terdapat 4 kasus atau 0,0023 dari 176.103 rumah tangga, tahun 2009 terdapat 9 kasus atau 0,0051 dari 177.264 rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi 10 kasus atau 0,0055 dari 179.755 rumah tangga. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam pembangunan dapat terlihat adanya partisipasi pekerja perempuan di lembaga pemerintah, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 4.023 orang atau 2,16 dari 186.259 pekerja prempuan, tahun 2009 sebanyak 4.411 orang atau 2,17 dari 203.553 pekerja perempuan, dan tahun 2010 sebanyak 4.735 orang atau 2,31 dari 204.570 pekerja perempuan.

Buku I


33

Dengan demikian terjadi peningkatan pekerjaan di pemerintahan sebesar 0,15 dari tahun 2008. Di bidang Keluarga Berencana, jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2009 sebanyak 129.678, meningkat 4,13% menjadi 135.028 orang tahun 2010.

Dibandingkan dengan tahun 2006 yang

berjumlah 120.565 orang maka terjadi kenaikan sebanyak 14.463 orang atau rata-rata 0,3% pertahun. Untuk Peserta KB Baru pada tahun 2009 berjumlah 17.333 orang meningkat sebesar 22% pada tahun 2010 menjadi 19.555 orang.

Dibanding tahun 2006

berjumlah

terdapat

15.519

orang

maka

peningkatan

sebesar 23,48 %. 12.Perhubungan Kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan diarahkan pada terwujudnya tertib dan disiplin berlalulintas, pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan yang serasi antara hirarki pelayanan dan model transportasi yang representatif.

Program

yang

telah

dilaksanakan

yaitu

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program pengendalian dan pengamanan lalulintas, dan program peningkatan kelaikan pengoperasioan kendaraan bermotor. Pada bidang komunikasi telah dilaksanakan program pengembangan komunikasi informasi dan media massa.

Buku I


34

Dalam

rangka

meningkatkan

pembangunan

sarana

pendukung keselamatan lalu lintas, sampai dengan tahun 2010 telah dibangun berbagai sarana perhubungan. Capaian kinerja pembangunan sarana pendukung keselamatan lalu lintas yaitu sebagaimana tabel berikut : Tabel Pembangunan Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas No

Jenis Sarana Pendukung

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

182

675

765

851

851

-

40

48

49

51

10

51

72

81

81

1.

Rambu Lalu lintas (bh)

2.

APILL (unit)

3.

RPPJ (bh)

4.

Traffic Cone (bh)

-

415

415

415

415

5.

ZOSS/ Zona Selamat Sekolah (bh)

-

-

3

3

3

6.

Paku Jalan (bh)

250

550

550

550

550

7.

Rambu Suar (bh)

2

2

2

2

2

8.

Pagar pengaman jalan (m)

-

-

455

455

455

Dibidang komunikasi dan informasi telah dibuat jaringan Wireless Acces Point (WAP) sebanyak 3 titik dan Home Page 1 web site. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan memperlancar akses pengadaan barang dan jasa, maka pada tahun ini akan dibangun infrastruktur jaringan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Buku I


35

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat, serta peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas

politik

daerah

guna

mendukung

terselenggaranya

pembangunan daerah secara dinamis. Guna melaksanakan kebijakan dimaksud maka programprogram yang telah dilakukan melalui Program Peningkatan Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan,

Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Pendidikan Politik Masyarakat,

Pencegahan

Dini

dan

Penanggulangan

Korban

Bencana, serta Program Pengembangan Wawasan Pembangunan. Jumlah partai politik di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 sebanyak 24 parpol dan pada tahun 2010 menjadi 30 parpol, organisasi kemasyarakatan berkembang dari sejumlah 55 ormas pada tahun 2006 menjadi 63 ormas pada tahun 2010, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 7 pada tahun 2006 menjadi 16 pada tahun 2010. Demikian pula dalam hal kesadaran masyarakat berdemokrasi dapat dilihat dari tingkat partisipasi dalam Pemilihan Bupati

Pekalongan Tahun 2006

sebesar 74,19%, Pemilihan

Gubernur tahun 2008 sebesar 54,01%, Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebesar 69,32% dan Pemilihan Presiden sebesar 67,08%.

Buku I


36

Di bidang perlindungan masyarakat, pembangunan difokuskan kepada penanggulangan bencana dan pengungsi daerah. Topografi daerah kita yang terdiri dari wilayah pesisir sampai dengan pegunungan memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban jiwa.

Dalam rangka penanganan

korban bencana alam, Pemerintah Daerah setiap tahun memberikan bantuan baik berupa logistik maupun dana. Untuk mengantisipasi kejadian bencana alam di Kabupaten Pekalongan

telah di

bentuk

Satuan

Koordinasi

Pelaksanaan

(Satkorlak) PBA. Selanjutnya pada tahun 2010 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2010.

Dengan adanya lembaga ini diharapkan mitigasi dan

penanggulangan bencana alam ke depan akan lebih cepat dan lebih baik. 14. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kebijakan

pembangunan

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada Peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi

Buku I


37

pada

kepuasan

masyarakat,

Peningkatan

pelayanan

umum

pemerintahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam kerangka peningkatan kemandirian keuangan daerah. Program-program urusan ini dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu serta Kecamatan. Adapun beberapa program dan kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan antara lain yaitu Kegiatan Merger PD BKK, Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan, DES Pemilu, Pemilihan

Kepala

Desa,

Penyelenggaraan

dan

Pengiriman

MTQ/STQ, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Pengaduan

Masyarakat,

Penataan

Kelembagaan,

Pelantikan

anggota DPRD, Kunjungan Kerja DPRD, Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala, Pengadaan CPNS, Pendidikan dan Pelatihan baik Prajabatan maupun Diklatpim, Pengangkatan Sekdes, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam

kurun

waktu

2006-2010

pegawai

yang

telah

diikutsertakan dalam Diklatpim sebanyak 156 orang, sedangkan yang diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan sebanyak 3.594 orang. Selama periode 2006-2010 telah ditetapkan 72 Peraturan Daerah, diantaranya yang menyangkut organisasi dan tata kerja daerah sejumlah 6 peraturan daerah.

Buku I


38

Di bidang pelayanan perijinan terpadu telah diupayakan kemudahan-kemudahan sehingga

dapat

bagi masyarakat dalam pengurusannya,

membuka

selebar-lebarnya

dan

memberi

kesempatan bagi masyarakat baik lokal maupun luar daerah untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Pekalongan. Beberapa dokumen perijinan dan non perijinan

yang telah

diterbitkan dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel Data Perijinan Dan Non Perijinan Di Kabupaten Pekalongan Tahun No.

Uraian

1.

Retribus Izin Gangguan HO (izin)

2.

Retribusi Izin Tanda Daftar

2006 2007 2008 2009 2010 135

121

119

160

195

-

611

625

839

754

-

489

489

559

597

Perusahaan (izin) 3.

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (izin)

4.

Retribusi Izin Usaha Industri (izin)

-

37

39

39

22

5.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

474

441

602

553

680

14

11

19

18

1.647

1.661

(izin) 6.

Retribusi Izin Pariwisata

-

7.

Leges (izin)

-

Buku I

-


-

39

Peningkatan penerbitan dokumen ini menunjukan bahwa perkembangan usaha ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat di bidang administrasi semakin baik. Dalam

rangka

Good

menciptakan

Governance,

telah

dilaksanakan pembangunan aparatur dengan mengawal setiap langkah sistem

penyelenggaraan pengawasan

pemerintahan

yang

dengan

berdayaguna

yaitu

mewujudkan melaksanakan

pengawasan internal dan eksternal secara berkelanjutan. Pada urusan ini juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan bantuan diantaranya yaitu bantuan kepada partai politik, bantuan keuangan

kepada

pemerintah

desa,

dan

bantuan

sosial

kemasyarakatan. 15. Sosial Kebijakan pembangunan pada urusan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar dan bantuan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan

kepedulian

dan

peran

serta

masyarakat,

mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah

strategis

yang

menyangkut

masalah

kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan

sosial

dalam

mendayagunakan

sumber-sumber

kesejahteraan sosial. Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan

untuk

meningkatkan

prakarsa

dan

peran

aktif

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kualitas

Buku I


40

kehidupan

beragama

dan

kerukunan

umat

beragama

serta

peningkatan keimanan dan ketaqwaan. Beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Anak Terlantar, Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit

Kesejahteraan

Sosial,

Sosial, dan

Pemberdayaan

Program

Kelembagaan

Peningkatan

Pelayanan

Beragama. Secara umum Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan tahun 2010 mengalami penurunan, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel Data Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2006 – 2010 YANG SUDAH DITANGANI NO

JENIS PMKS

POPULASI

2006

2007

2008

2009

2010

PMKS : 1.

Keluarga Fakir Miskin

44.031

-

430

1.350

1.230

-

11.571

190

-

8

550

-

6.695

100

40

300

153

1532

(KFM) 2.

Keluarga Tidak

Berumah

Layak

Huni

(RTLH) 3.

Masyarakat Tinggal Rawan

di

yang Daerah Bencana

/DRB (bantuan)

Buku I


41

YANG SUDAH DITANGANI NO 4.

JENIS PMKS Penyandang

POPULASI

Cacat

2006

2007

2008

2009

2010

6161

65

-

242

78

53

2.236

25

85

70

39

20

50

180

60

62

5

7.105

-

-

-

96

-

220

100

100

100

50

100

305

284

303

35

15

1

1.428

72

108

143

15

2

169

57

49

31

-

-

20

7

5

6

8

-

9

-

-

1

-

-

(PENCA) 5.

Anak Terlantar (AT)

6.

Lanjut Usia Terlantar (LUT)

7.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

8.

Anak Nakal *) PSKS :

1.

Karang Taruna (KT) (Desa,Kec,Kab) *)

2.

Pekerja

Sosial

Masyarakat (PSM) 3.

Wanita

Pemimpin

Kesejahteraan Sosial (WPKS) 4.

Organisasi Sosial

5.

Dunia Usaha

16. Perpustakaan. Dalam

rangka

melaksanakan

Undang-undang

Nomor

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan telah dilaksanakan berbagai program untuk meningkatkan gairah budaya baca masyarakat Kabupaten Pekalongan. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2006 sebanyak 113.877 orang, dan pada tahun 2010 meningkat sebesar 73% yaitu sebanyak 155.295 orang. Pengunjung tersebuut terdiri dari atas pengunjung perpustakaan daerah yang

Buku I


42

ada di Kanperpus arsipda, perpustakaan keliling, perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah serta perpustakaan masyarakat.

Sedangkan

jumlah

bahan

pustaka/koleksi

perpustakaan daerah pada tahun 2006 sejumlah 37.027 eksemplar meningkat pada tahun 2010 menjadi 55.218 eksemplar atau 67%. Volume arsip yang tercipta dari berbagai SKPD terus mengalami pertambahan mengakibatkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola secara baik dan benar sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada tahun 2008 telah mengalih mediakan arsip ke dalam sarana elektronik. Disamping itu upaya

peningkatan

sumberdaya

manusia

bidang

kearsipan

dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pengelola arsip SLTP dan SLTA se Kabupaten Pekalongan serta Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Urusan Pilihan 1. Kelautan Dan Perikanan Kebijakan urusan kelautan dan perikanan

diarahkan pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan melalui peningkatan pendapatan dan produksi serta

rehabilitasi

dan

konservasi

sumberdaya

perikanan. Kebijakan tersebut dilaksanakan Pengembangan

Budidaya

Perikanan,

kelautan

melalui

Program

dan

Program

Pengembangan

Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran

Buku I


43

produksi perikanan, dan Program Pengembangan Kawasan Air Payau dan Air Tawar. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 sebesar 3.140,4 ton naik 147,83% jika dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 1.267,15 ton. Jika dibandingkan produksi tahun 2006 yaitu sebesar 1.119,45 ton maka terdapat kenaikan rata-rata per tahun 40,13%. Hal ini seiring dengan intensifnya penyuluhan dan meningkatnya minat masyarakat dalam membudidayakan ikan. Sedangkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 1.516,74 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 1.599,08 ton dan jika dibandingkan dengan tahun 2006 maka rata-rata produksi menurun 6,93% per tahun. Kecenderungan penurunan produksi ini disebabkan oleh kondisi Laut Jawa yang sudah over fishing, kondisi iklim dan cuaca pada akhirakhir ini yang tidak menentu dan menimbulkan gelombang besar, sehingga mengurangi intensitas nelayan melakukan penangkapan ikan. Jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 14,86 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 14,30 kg/kapita/tahun. Pada

tahun

2006

jumlah

konsumsi

ikan

sebesar

12,51

kg/kapita/tahun, sehingga terdapat kenaikan konsumsi per tahun rata-rata sebesar 4,43%.

Buku I


44

2. Pertanian dan Kehutanan Pertanian merupakan salah satu urusan yang cukup besar kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah di Kabupaten Pekalongan memiliki potensi yang besar bagi perkembangan Pertanian dalam arti yang luas dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang ini. Komoditas penting yang potensial yaitu padi, palawija, dan hortikultura. Kebijakan pembangunan pada urusan pertanian

diarahkan

pada peningkatan produktifitas tanaman pangan dan ketersediaan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumberdaya pertanian dan peternakan. Sedangkan kebijakan pembangunan urusan kehutanan diarahkan pada

peningkatan kelestarian hutan untuk

keseimbangan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dan

peningkatan

pengelolaan

sumber

daya

hutan

bagi

kesejahteraan masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan antara lain yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak,

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan,

Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan, dan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Buku I


45

Produksi beberapa komoditas utama pertanian dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, sebagaimana tabel berikut : Tabel Produksi Komoditas Utama Pertanian Tahun 2006 – 2010 Tahun No. Komoditi

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Padi

224.605

229.377

232.445

216.700

271.368

2.

Jagung

16.039

19.188

29.042

14.706

18.734

3

Ubi-ubian

13.636

15.888

13.740

18.179

18.730

4

Kedele

96

47

304

637

162

5

Hortikultura 66.514,71 59.423,33 77.421,81 67.154,52 65.160,50

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa produksi komoditas utama pertanian mengalami kenaikan rata rata pertahun, untuk padi 5,48%, jagung 12,25%, ubi ubian 9,58%, kedele 132,68% dan hortikultura 0,85%. Produksi beberapa komoditas utama perkebunan sejak tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Buku I


46

Tabel Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2006 – 2010 Produksi (Ton) No

Komoditas

1

Kelapa (butir)

2

Kopi

3

Cengkeh

4

2006

2007

2008

2009

2010

11.769.083

11.571.750

12.477.729

12.052.350

13.483.550

95,79

96,37

112,17

122,37

176,44

933,25

933,12

948,05

1.090,55

69,80

Lada

4,92

4,95

5,99

5,40

5,23

5

Aren

79,53

82,50

80,87

89,22

80,75

6

Tebu

11.672,52

13.801,30

17.144,98

9.225,00

8.747,46

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa terjadi kenaikan produksi rata rata pertahun komoditas kelapa 3,65%, kopi 17,57%, cengkeh 21,62%, lada 2,16%, aren 2,16%.

Sedangkan untuk

komoditas tebu mengalami penurunan produksi rata rata pertahun 2,23%, hal ini disebabkan sebagian petani berpindah komoditas serta adanya pengaruh cuaca yang ekstrim. Pembangunan di bidang Peternakan diarahkan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Pembangunan peternakan ditandai adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik populasi ternak maupun produksinya sebagaimana tabel berikut :

Buku I


47

Tabel Populasi Ternak Tahun 2006 – 2010 No.

Jenis Ternak

Jumlah Populasi (ekor) 2006

2007

2008

2009

2010

1

Sapi

11.580

11.974

12.296

12.594

12.674

2

Kambing

49.529

50.342

51.108

51.424

51.578

3

Domba

42.012

42.866

43.525

43.758

43.874

4

Ayam Ras

302.850 304.500 306.750

306.900

307.335

5

Ayam Buras

908.810 981.315 996.525

997.125

997.455

6

Itik

138.490 144.083 149.688

152.275

152.830

Tabel Produksi Hasil Ternak Tahun 2006 - 2010 No Komoditi

Produksi (Kg) 2006

2007

2008

2009

2010

1

Daging

4.521.83

4.633.64

4.730.79

4.808.36

4.854.52

2

Telur

1.678.48

1.734.64

1.769.50

1.804.62

1.826.82

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa populasi ternak dan produksi hasil ternak mengalami trend naik dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi rata rata pertahun sapi 2,29%, kambing 1,02%, domba 1,09%, Ayam Ras 0,37%, Ayam buras 2,41%, Itik 2,51%, Daging 1,79%, Telur 2,14%. Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Pekalongan secara umum dilaksanakan di kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara. Pengelolaan di dalam kawasan hutan Negara dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Luas hutan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 adalah 28.501,24 Ha terdiri dari hutan lindung terbatas seluas 15.655,20

Buku I


48

Ha, hutan produksi seluas 11.869,19 Ha, hutan produksi terbatas 966,75 Ha dan Hutan Alam, Wisata dll seluas 10,10 Ha. Upaya penanganan illegal logging di Kabupaten Pekalongan telah mampu menekan tingkat pencurian kayu. Tindak lanjut dari upaya

menekan

tingkat

pencurian

kayu

adalah

dengan

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (LMDH), melaksanakan Revitalisasi Industri Kehutanan dan meneruskan upaya penertiban Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Luas areal hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2010 seluas 17.993 Ha dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meningkat 120% dibandingkan tahun 2006 seluas 8.174,31 Ha. Produksi hutan rakyat mulai tahun 2006 secara umum mengalami peningkatan, yaitu kayu jati pada tahun 2006 sebesar 209 M3 meningkat 143% pada tahun 2010 menjadi 508 M3.

Sedangkan

produksi kayu sengon pada tahun 2006 sebesar 10.170 M3 meningkat 110% pada tahun 2010 yaitu menjadi 21.376 M3. Dibidang kehutanan dari tahun 2006 sampai 2010 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mempertahankan dan memperbaiki kualitas lahan sebagaimana tabel berikut :

Buku I


49

Tabel Kondisi Lahan (Tingkat Kekritisan) No

Tingkat Kekritisan

Luasan (Ha) 2006

2007

2008

2009

2010

1.

Kritis

2.256

1.869

1.838

2.316,67

2.001,63

2.

Agak Kritis

8.115

7.756

7.648

4.148,89

3.857,52

3.

Potensial Kritis

11.668

10.943

10.861

8.329,19

8.045,21

4.

Tidak Kritis

35.884

37.355

37.576

45.691,23

46.839,48

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa kondisi lahan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 telah mengalami peningkatan kualitas. 3. Perindustrian dan Perdagangan Arah kebijakan urusan perindustrian adalah memperkuat tumbuh dan berkembangnya IKM sehingga memiliki daya saing dan bertumpu pada mekanisme pasar melalui penguatan teknologi, pengembangan ekspor, dan penguatan institusi pasar. Sedangkan urusan

perdagangan

diarahkan

dalam

rangka

meningkatkan

ketersediaan kebutuhan barang pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha. Secara umum urusan industri di Kabupaten Pekalongan memberikan

kontribusi

yang

cukup

signifikan

terhadap

pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pekalongan, yakni sebesar 27,95

Buku I


50

persen. Jumlah usaha industri sampai tahun 2010 mencapai 32.045 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 180.086 orang. Pertumbuhan jumlah usaha industri relatif kecil, antara lain disebabkan karena lesunya usaha industri sebagai dampak krisis global yang masih terus dirasakan sampai saat ini.

Penyerapan

tenaga kerja dibidang industri paling banyak pada sektor industri logam, mesin, dan elektronika mencapai 85,19% dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri. Selanjutnya untuk urusan perdagangan ini juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan pada urusan perdagangan menunjukkan peningkatan capaian prestasi yang ditandai oleh kesadaran masyarakat untuk mendapatkan ijin perdagangan yang meningkat

relatif

tajam,

dibandingkan

pada

tahun

2006.

Permohonan Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tahun 2010 naik sebesar 32,74% atau sebanyak 8.109 unit usaha. Sedangkan nilai ekspor sejak tahun 2006 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai ekspor mencapai sebesar US$ 50.214.999 meningkat 64,28% dibandingkan tahun 2009, dan meningkat sebesar 34% jika dibandingkan nilai ekspor tahun 2006.

4. Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar.

Buku I

Kebijakan pembangunan urusan


51

pariwisata wisatawan,

diarahkan

meningkatnya

meningkatnya pelayanan

pada

kualitas

meningkatnya PAD

SDM

kepariwisataan,

dari

bidang

jumlah

sektor

pariwisata

pariwisata

melalui

kunjungan

serta

dan

sistem

program-program

Pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan. Sedangkan urusan

pembangunan

kebudayaan

diarahkan

dalam

rangka

memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal, Nilai

Budaya,

melalui Program-program Pengembangan

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya,

Pengelolaan

Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pekalongan telah berhasil mengembangkan beberapa obyek wisata utama dalam paket wisata “DEWOBALITUNG” meliputi Obyek Wisata Pantai Depok dan Wonokerto, Kampung Batik, Linggoasri, dan Ekowisata Petungkriyono.

Selain dari pada itu juga telah dikembangkan

beberapa obyek wisata belanja, wisata kuliner, dan kawasan “KABALONG” sebagai kawasan agrowisata. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006 sebesar 73.842 orang mengalami peningkatan rata-rata 5% per tahun sampai dengan tahun 2009 menjadi sebesar 104.188 orang. Namun demikian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebanyak 88.162 orang, hal ini lebih disebabkan adanya Buku I


52

anomali cuaca yang ekstrim yaitu hujan sepanjang tahun serta munculnya obyek wisata lain milik swasta yang lebih varitif. Di bidang kebudayaan, sejak tahun 2006 telah menunjukan peningkatan aktivitas kesenian dari 26 kali menjadi 30 kali pada tahun 2008, 47 kali pada tahun 2009 dan 49 kali pada tahun 2010. Di sisi lain perkembangan kelompok-kelompok kesenian juga menunjukan perkembangan yang signifikan.

Pada tahun 2006

sebanyak 117 kelompok kesenian, tahun 2007 sebanyak 120 kelompok, tahun 2008 sebanyak 123 kelompok, tahun 2009 sebanyak 126 kelompok, dan tahun 2010 menjadi 130 kelompok kesenian.

Untuk mewadahi aktivitas kesenian ini pemerintah

daerah telah membangun gedung kesenian di Kajen.

Hadirin yang berbahagia, Selanjutnya akan kami sampaikan secara garis besar beberapa indikator makro yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Perekonomian di Kabupaten Pekalongan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 secara umum bergerak ke arah yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan laju inflasi. Berdasarkan tahun dasar 2000, agregat PDRB atas harga berlaku dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Seiring dengan hal tersebut agregat PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan. Buku I


53

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Pertumbuhan PDRB NO.

TAHUN

HARGA KONSTAN

HARGA BERLAKU

TAHUN 2000

(Rp.JUTA)

(Rp.JUTA) 1.

2006

2.710.378,32

4.568.471,02

2.

2007

2.834.683,71

5.094.295,61

3.

2008

2.970.214,98

5.864.346,61

4.

2009

3.098.073,12

6.436.183,01

5.

2010

3.227.997,82

6.990.864,06

Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2010 tercapai sebesar 4,19%, lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,30% maupun pertumbuhan tahun 2006 sebesar 4,21%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan beberapa sektor dominan sebagai dampak dari krisis global. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pekalongan seperti tercantum pada tabel di bawah ini : Tabel Pendapatan Per kapita No.

Tahun

Pendapatan Perkapita (Rp.)

1.

2006

4,454,203

2.

2007

4,915,043

3.

2008

5,250,098

4.

2009

5,713,854

5.

2010

6,182,022

Buku I


54

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan 38,79% atau rata-rata mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,50% per tahun. Selanjutnya untuk laju inflasi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006-2010 sangat fluktuatif, sebagaimanadapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel Laju Inflasi No.

Tahun

Laju Inflasi (%)

1.

2006

6.55

2.

2007

5.35

3.

2008

10.61

4.

2009

3,39

5.

2010

6.54

Tingginya inflasi pada tahun 2010 di Kabupaten Pekalongan lebih disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pertanian khususnya hortikultura akibat dari kondisi cuaca yang kurang mendukung kegiatan usaha produksi. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBD Kabupaten Pekalongan melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPKD)

yang

berimplikasi

pada

berkurangnya

angka

kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 cenderung mengalami penurunan.

Buku I


55

Secara rinci tercantum dalam tabel berikut : Tabel Prosentase Jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk No

Tahun

1

2006

2

Jumlah penduduk miskin Jumlah

Persentase

891.442

170.300 jiwa

19,21

2007

955.902

190.000 jiwa

19,88

3

2008

967.246

170.000 jiwa

17,58

4

2009

977.711

164.300 jiwa

16,80

5

2010

1.002.826

151.630 jiwa

15,32

Sementara

untuk

Indikator

Pembangunan

Manusia

yang

mencakup indikator tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat mengalami peningkatan dari 69,36 pada tahun 2006 menempati peringkat ke-32 se-Jawa Tengah menjadi 70,83 pada tahun 2009 dengan percepatan pertumbuhan sebesar 1,75 dan menempati peringkat ke-23 se-Jawa Tengah. Dibandingkan dengan IPM

Kabupaten/Kota

sekitarnya

maka

Kabupaten

Pekalongan

menempati peringkat ke-3 dari tujuh Kabupaten/Kota se-wilayah eks karesidenan Pekalongan dibawah Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sedangkan Indeks Gini sebagai indikator pemerataan pendapatan masyarakat mencapai 0,2008, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Pekalongan relatif merata dengan ketimpangan rendah.

Sidang Dewan yang terhormat, Selanjutnya dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal penting dan prestasi menonjol selama periode tahun 2010, antara lain

Buku I


56

yaitu : Bidang Kesehatan 1. Juara I Safari Krida Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Pramuka Bakti Husada Bidang Ketahanan Pangan 1. Juara 1 Kelompok Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tingkat Propinsi an. LPMD Karya Makmur Desa Sidosari Kecamatan Kesesi. Bidang Perpustakaan 1. Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Pemiluhan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010an. Musmiroh, SIP 19690903 198903 2 002, jabatan Arsiparis Muda pada Kanperpus Arsipda Kabupaten Pekalongan. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Juara I Pemuda Pelopor Bidang kewirausahaan Tingkat Propinsi Jawa Tengah an H. Failasuf. 2. Juara I Piala Gubernur Cabang Pencak Silat Kelas E Putri Tingkat Jawa Tengah an. Dini Nurul Hayati. 3. Juara I Piala Gubernur Cabang Pencak Silat Kelas H Putra Tingkat Jawa Tengah an. Akbar Qolibi. 4. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lempar Cakram Putri) an. Ikewati.

Buku I


57

5. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lompat Tinggi Putra) an. Yoni Heri Setyawan. 6. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lari 800 m Putra) an. Denny Rohmawan Ardiyanto. 7. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lompat tinggi Putri) an. Desi Dwi Hermaningtyas. 8. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lari 800 m Putri) an. Yuli Setyani. 9. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lari 5000 m Putri) an. Nur Aini. 10. Juara I Satria Cup II Tingkat Propinsi Jawa Tengah Cabang Atletik (Nomor Lari 1500 m Putri) an. Nur Aini Bidang Keagamaan 1. Juara I MTQ Umum Cabang Tahfidz 20 juz Tingkat Propinsi Jawa Tengah an. Fahrudin. 2. Juara I FASI Kategori TPQ Cabang Cerdas Cermat Al Qur’an Tingkat Propinsi Jawa Tengah an. Nurul Fuadiyah, Nadia Eka Indriyani dan Dyah Prabaningtyas.

Rapat Dewan yang terhormat, Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Tahun 2006-2011 yang dapat kami sampaikan. Meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak terdapat hambatan berarti yang dapat mengganggu Buku I

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan


daerah,

58

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami

menyadari

bahwa

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama kami menjabat masih ada beberapa permasalahan pokok yang belum dapat dituntaskan secara optimal. Untuk itu, kami mohon dukungan dan pemikiran dari para Anggota Dewan dan pihak-pihak terkait seperti Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, Partai Politik, Pers, Dunia Usaha dan berbagai

pihak

demi

kemajuan

pembangunan

di

Kabupaten

Pekalongan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2011 ini masyarakat Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan agenda yang sangat penting yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Situasi dan

kondisi kondusif yang telah kita bangun marilah kita pertahankan bersama-sama,

dan

kita

berharap

kepada

seluruh

komponen

masyarakat agar betul-betul dapat ikut mensukseskan agenda penting ini. Akhirnya, kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama Laporan Keterangan Pertanggungjwaban ini, kami sampaikan terima kasih. Ucapan yang sama juga kami sampaikan atas kritik, saran dan pemikiran yang diberikan oleh para anggota dewan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kepemimpinan kami. Materi laporan yang kami sampaikan ini pada dasarnya adalah Pengantar

atau

Pertanggungjawaban

Ringkasan Akhir

Masa

dari

Laporan

Jabatan

Tahun

Keterangan 2006-2011,

sedangkan rincian selengkapnya tertuang dalam Buku II dan Buku III.

Buku I


59

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya atas perjuangan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang luhur dan mulia untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan. Sekian, terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb Kajen, 24 Pebruari 2011 BUPATI PEKALONGAN

SITI QOMARIYAH

Buku I


60

Assalaamu alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Recommend Documents