SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI RIAU BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU JUMAT, 07 AGUSTUS 2009
1. Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua & para Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2. Yth. Saudara Walikota Pekanbaru 3. Yth. Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru 4. Yth. Para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Cendikia, dan Tokoh/Anggota LSM 5. Yth. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 6. Tuan-tuan dan Puan-puan yang kami muliakan
Assalamualaikum Wr, Wb Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan rahmat dan karuniaNya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pekanbaru ini dalam keadaan sehat wal ’afiat. Acara yang kita hadiri ini adalah dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23E ayat (1) dan peraturan perundang-undangan khususnya ketiga paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 – 2004, pada hari ini Perwakilan Provinsi Riau BPK RI
telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. Tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini telah diatur dalam MoU tanggal 27 Maret 2006 antara Perwakilan BPK RI di Pekanbaru dengan DPRD Kota Pekanbaru. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008. terdiri dari tiga buku, yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern; dan (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Keuangan Negara. Kami mengharapkan, dengan disampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan melalui Rapat Paripurna Istimewa yang terbuka untuk umum dapat membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat Dewan yang kami hormati, Pemeriksaan atas LKPD ini dilakukan untuk memberi keyakinan apakah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah menyajikan secara wajar semua akun dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, lingkup pemeriksaan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemberian keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut diberikan dalam bentuk suatu opini/pernyataan pendapat dari BPK RI. Empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah sebagai berikut : 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion). Pernyataan ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan..
Rapat Dewan yang kami hormati, Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, opini pemeriksaan BPK atas LKPD
Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan pada hari ini adalah ”Wajar Tanpa
Pengecualian”. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008 2
dari sudut pandang opini telah mengalami peningkatan dalam penyajian laporan keuangan, hal itu terlihat antara lain dari telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 8.b Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi, memperbaiki sistem pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan, perbaikan dalam pengelolaan aset melalui inventarisasi aset dan penatausahaan yang lebih tertib, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kesungguhan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan perbaikan tidak hanya pada tingkatan pelaksana saja, tetapi juga menyangkut manajemen pemerintahan itu sendiri. Setiap pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi kekayaan daerah telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan serta telah mengacu pada azas transparansi serta akuntabilitas yang menjadi landasan Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan opini terbaik dan baru pertama kali diberikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Riau. Atas prestasi pencapaian opini tersebut, kami mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pekanbaru. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya dan kerja keras dari seluruh pejabat dan aparatur pemerintah dan peranan DPRD selaku lembaga yang melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah yang secara sungguh-sungguh telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Kami berharap opini terbaik ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Upaya perbaikan tersebut terlihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atas rekomendasi yang diberikan BPK RI atas permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi opini pada LHP atas LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut per 31 Desember 2008, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja barang Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Sekretariat DPRD dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007. Penyajian Persediaan (termasuk persediaan obat-obatan) dan Aktiva Tetap telah didukung dengan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8.b Tahun 2008 tanggal 27 Mei 2008, dimana penilaian saldo Persediaan dan Penyajian Aktiva Tetap berdasarkan harga perolehan. Atas kekurangan penyajian saldo Aktiva Tetap Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007 dan 2008, telah dilakukan jurnal koreksi atas pengeluaran biaya yang digunakan untuk memperoleh aktiva tetap hingga siap untuk digunakan, yang belum dikapitalisir pada saat perolehan aset di tahun anggaran tersebut.
Rapat Dewan yang kami hormati, Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan untuk LKPD Tahun Anggaran 2008, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang secara tingkat materialitas tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Adapun permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pekanbaru, yaitu:
3
1. Kondisi Keuangan PDAM Membebani Keuangan Daerah Berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Siak per 31 Desember 2008 diketahui bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat buruk yang membebani kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru mengingat bahwa PDAM Tirta Siak merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya merupakan milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat diketahui dari kerugian perusahaan pada tahun berjalan sebesar Rp9.797.394.746,74 dengan total akumulasi kerugian sebesar Rp69.282.899.321,00 sedangkan total nilai aset yang dimiliki PDAM Rp22.014.451.036,94 atau membebani keuangan daerah sebesar Rp47.268.448.284,16. 2. Belanja Hibah kepada Pemerintah/Instansi Pusat sebesar Rp2.136.252.000,00 Tidak Dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Pada TA 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru merealisasikan belanja hibah kepada pemerintah/ instansi pusat, yaitu kepada KPU, POLTABES dan KODIM dengan total realisasi Rp2.136.252.000,00. Atas hibah tersebut pemerintah Kota Pekanbaru belum menyampaikan laporannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 59 Tahun 2007. Hal tersebut dapat berakibat tidak terpantaunya pembiayaan ganda atas suatu kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan membuka peluang pemborosan keuangan negara/daerah. 3. Terdapat 60 Rekening Milik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Saldo Rp1.019.143.940,00 di PT Bank Riau yang Tidak Digunakan dalam Pengelolaan Uang Daerah Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa rekening di Bank Riau yang digunakan dalam pengelolaan uang daerah pada TA 2008 sebanyak 74 rekening yang terdiri atas 23 rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan 51 rekening yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan
sisanya sebanyak 60 rekening tidak
dilaporkan dan tidak digunakan dalam pengelolaan uang daerah TA 2008. Saldo dari 60 rekening tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp1.019.143.940,00. Hal tersebut mengakibatkan keberadaan rekening tidak terkendali dan membuka peluang penyalahgunaan atas rekening tersebut.
Rapat Dewan yang kami hormati, Permasalahan-permasalahan yang kami ungkapkan tadi menunjukkan perlunya peningkatan efektifitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami berharap agar Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pekanbaru mempertahankan komitmen dan meningkatkan upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Sebagaimana diketahui, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci pokok bagi suksesnya pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah.
4
Untuk membantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam upaya memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, BPK RI meminta komitmen yang kuat dari Kepala Daerah melalui Rencana Aksi (Action Plan) untuk mempertahankan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dicapai. Rencana aksi tersebut meliputi program aksi yang jelas, terperinci, terjadwal, rasional untuk dilaksanakan dan memuat beberapa poin sebagai berikut: 1. Sistem pembukuan dari single entry ke double entry; 2. Sistem pembukuan dari cash basis menjadi accrual basis; 3. Sistem anggaran menjadi berbasis kinerja; 4. Sistem aplikasi teknologi komputer; 5. Inventarisasi aset dan hutang; 6. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal; 7. Adanya quality assurance dari aparat pengendali internal, sesuai dengan tujuan pendiriannya semula, pengawasan internal seyogyanya lebih berperan dalam hal pengawasan dan membangun sistem akuntansi dan pembukuan, serta bertanggung jawab dalam mereviu laporan keuangan masing-masing daerah; 8. Perbaikan Sumber Daya Manusia, baik dari penerimaan maupun penempatannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
Rapat Dewan yang kami hormati, Sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Pekanbaru atas kerja sama yang baik selama ini dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Kepada yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Anggota DPRD kami ucapkan selamat dan semoga sukses. Kepada yang akan menjalani masa purna bhakti kami ucapkan selamat berbakti di tempat lainnya. Kami berharap agar tali persaudaraan dan persahabatan pribadi yang telah kita jalin selama ini akan terus berlanjut selamanya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wabilahittaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pekanbaru, 07 Agustus 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI RIAU KEPALA,
DR. H. EKO SEMBODO, M. M NIP 19550301 198601 1 001 5
6
