BAGIAN PERTAMA. PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : Ketua Umum PP MAPPI Periode

Laporan Pertanggungjawaban PP MAPPI 2012-2016

BAGIAN PERTAMA PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : Ketua Umum PP – MAPPI Periode 2012-2016

Assalamualaikum, wr,wb Salam sejahtera untuk kita semua Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Bakti Pengurus Pusat MAPPI Periode 2012 – 2016 merupakan pemenuhan amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 21 ayat 6 tentang Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat “ Memberikan laporan tentang kegiatan organisasi termasuk laporan keuangan dalam Musyawarah Nasional” Secara organisatoris kepengurusan Pengurus Pusat MAPPI ditetapkan berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional MAPPI tahun 2012 dan Surat Keputusan No. 0002/MAPPIKEP/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 Berdasarkan mandat organisasi ini, Pengurus Pusat MAPPI melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 20 dan 21 dan anggaran Rumah Tangga Bab II, Pasal 5, 6, 7, 8, 10, dan Bab III pasal 11. Secara Substansial Laporan Pertanggung jawaban ini merupakan rekapitulasi dari laporan dan Evaluasi oleh Pengurus Pusat MAPPI yang dilakukan dalam periode kepengurusan. Perjalanan selama 4 (empat) tahun kepengurusan PP – MAPPI sejak tahun 2012 hingga 2016 kiranya banyak yang telah dilakukan oleh Pengurus MAPPI namun masih banyak lagi hal-hal yang masih harus dilakukan yang selanjutnya menjadi catatan bagi kepengurusan mendatang. Kami sadari bahwa dalam pelaksanaan program masih banyak kekurangan baik yang disebabkan oleh keterbatasan kami maupun oleh faktor-faktor eksternal di luar kemampuan kami. Begitu juga kami sadari bahwa suatu hal yang sulit untuk memuaskan kepentingan semua pihak. Namun segala yang kami lakukan atau tidak kami lakukan adalah dalam kerangka meningkatkan profesionalisme penilai Indonesia dan eksistensi profesi penilai. Oleh karenanya kami mohon maaf kepada seluruh anggota, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan semua pihak atas segala kekurangan dalam menjalankan tugas dan amanah asosiasi. Segala yang kami lakukan tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari anggota MAPPI, rekan-rekan pengurus pusat maupun daerah, Dewan Penilai, Dewan Pemeriksa Keuangan, rekan-rekan di berbagai kepanitian, komisi dan komite. Insya Allah segala dukungan dan bantuan tersebut dicatat oleh Allah SWT sebagai amal baik dan diberi ganjaran yang setara, amin. 1


Semoga apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan ini dapat diterima dengan baik dan menjadi dasar untuk pengembangan MAPPI dimasa yang akan datang.

Wassalaamualaikum, Wr,Wb Jakarta, 30 Januari 2016

Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert) Ketua Umum

2


BAGIAN KEDUA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM KERJA BIDANG-BIDANG, KOMPARTEMEN PENGURUS PUSAT MAPPI

I.

PENDAHULUAN

Berdirinya MAPPI dilandasi oleh keinginan untuk ikut berpartisipasi mengisi pembangunan nasional umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya guna menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dimana pengabdian profesi penilai dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya akan meningkat dengan adanya pembinaan dan pengembangan profesi Penilai tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan diatas dibentuklah Pengurus Pusat MAPPI sebagai Badan yang mengelola dan berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Musyawarah Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan No. 0002/MAPPI-KEP/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus Pusat MAPPI Periode 2012 s/d 2016, Segenap Pengurus berusaha menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program-program kerja yang ditetapkan dalam Munas sebelumnya. Dengan berusaha mewujudkan peran MAPPI menjadi organisasi yang efektif memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam peningkatan profesionalisme bersamaan dengan adanya tantangan terhadap kepentingan kepentingan pengguna jasa yang semakin kompleks pada tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. Sehingga, dalam menghadapi tantangan tersebut peningkatan basis kompetensi melalui pengembangan kegiatan profesi melalui pendidikan-pendidikan, workshop, seminar maupun lokakarya menjadi bagian yang tidak terelakan lagi. Selain itu MAPPI juga ikut berperan dalam penyusunan aturan-aturan organisasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan usaha jasa Penilai guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sehingga Keterlibatan dalam hubungannya dengan pemerintah, masyarakat (publik) dan profesi melalui organisasi lain di Indonesia juga mendapat perhatian secara khusus bagi Pengurus. Dimana untuk itu Pengurus melakukan berbagai pendekatan dengan instansi Pemerintah terkait dalam upaya memperoleh informasi dan peluang usaha bagi anggota. Sebagai penunjang pencapaian program strategis guna memperkuat asosiasi dan upaya mencapai tujuannya, Pengurus mengelompokan program kerja Pengurus dalam Bidangbidang dan Kompartemen yaitu sebagai berikut : 3


1. Bidang Pengembangan Organisasi, berperan dalam menjembatani kepentingan asosiasi yang terkait dan memprogram audiensi maupun pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang dianggap strategis dan diperhitungkan akan memberikan nilai tambah bagi kepentingan Asosiasi maupun Anggota MAPPI pada umumnya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan institusi tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan performance MAPPI di forum nasional maupun internasional sekaligus juga sebagai upaya pengembangan jasa penilai. Ketua Bidang ini mengkoordinir beberapa Ketua Program yaitu : a. Ketua Program Kerjasama Luar Negeri, berperan dalam mengembangkan jaringan kerjasama di tingkat Internasional guna meningkatkan performance MAPPI di forum internasional. b. Ketua Program Kerjasama Pemerintah dan antar Profesi, berperan dalam melakukan pendekatan dengan Instansi Pemerintah terkait serta menjalin kerjasama yang erat dan sinergis antar profesi yang terkait dengan Penilaian. c. Ketua Program Pengembangan Daerah, melalui pengembangan daerah diharapkan adanya pemantauan dan pembinaan terhadap para anggota MAPPI di daerah, sehingga kualitas penilai di daerah bisa terjaga, selain itu juga berperan dalam memperkenalkan MAPPI dan DPD MAPPI kepada Pemerintah Daerah, sehingga MAPPI dan Profesi Penilai dapat menjadi rekan kerja Pemerintah daerah dalam rangka membangun daerah secara bersama-sama. 2. Bidang Pengembangan Anggota, mempunyai peran dalam peningkatan kualitas anggota dengan menetapkan standar kompetensi yang setara dengan standar internasional maupun regional, melalui pelaksanaan program sertifikasi yang feasible, apilicable dan credible. Ketua Bidang Pengembangan Anggota mengkoordinir: a. Ketua Badan Keanggotaan, berperan dalam meningkatkan fungsi dan kinerja organisasi dalam menciptakan sistem pelayanan kepada anggota baik yang bersifat rutin, administratif maupun bersifat program. b. Ketua Badan Sertifikasi & Designasi , berperan dalam menyelenggarakan sistem sertifikasi yang efektif sebagai alat ukur untuk menguji kompetensi dan kemampuan dan orientasi profesional yang diperlukan oleh seorang Penilai Publik. c. Ketua Program Publikasi dan Informasi, Peran Program Publikasi dan Informasi sangat diperlukan dalam rangka Melaksanakan promosi eksistensi keberadaan MAPPI baik melalui sarana komunikasi yang dimiliki MAPPI seperti Jurnal penilai dan website MAPPI maupun dengan memprakarsai event-event khusus yang diharapkan akan meningkatkan citra MAPPI sebagai lembaga yang menaungi Penilai Nasional

4


3. Bidang Pengembangan Standar, berperan dalam menyempurnakan dan memutakhirkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dengan merujuk kepada standar penilaian internasional yang dikeluarkan oleh International Valuation Standards Council (IVSC) dimana MAPPI menjadi anggotanya. Penyusunan standar diharmonisasikan dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) oleh MAPPI yang saat ini diketuai oleh Ketua Bidang Standar & Kepatuhan. 4. Bidang Pengembangan Pendidikan, berperan dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme anggota melalui penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi anggota. Ketua Bidang Pendidikan mengkoordinir : a. Ketua Program Pendidikan Umum (Designasi), bertugas menyelenggarakan pendidikan designasi reguler yang bersifat wajib bagi anggota dalam memenuhi persyaratan status keanggotaannya, terdiri dari Pendidikan P1 s/d P4 dan Pendidikan Dasar Penilaian (PDP). b. Ketua Program Pendidikan Khusus (CPD), bertugas menyelenggarakan kegiatan baik berupa pendidikan, pelatihan, workshop mupun kegiatan lainnya dalam upaya pemenuhan pendidikan profesi lanjutan (CPD = Continuing Professional Development) c. Ketua Program Kerjasama Pendidikan, bertugas menyelenggarakan kerjasama pendidikan designasi atau non designasi dengan instansi-instansi pemeritah atau dengan Bank Pemerintah atau Bank Swasta 5. Program Kerja Kesekretariatan, berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi, badan-badan keberadaan MAPPI sebagai “unsur pendukung organisasi” yang mendukung semua upaya MAPPI dalam mencapai tujuan yang diharapkan dapat mewujudkan sosok MAPPI yang memiliki Visi dan Misi sejalan dengan AD/ART MAPPI sehingga dapat meningkatkan peranannya kepada seluruh anggota, pengguna jasa dan instansi terkait lainnya. 6. Kompartemen – kompartemen Kompartemen dibentuk untuk melakukan tugas khusus yang ditentukan Ketua Umum, diantaranya mengkordinir, mengorganisir mengembangkan peranan dan memfasilitasi kegiatan para Penilai Properti, Penilai Bisnis, Penilai Publik dan Penilai Pemerintah, kompartemen MAPPI terdiri dari : a. Kompartemen Penilai Properti b. Kompartemen Penilai Bisnis c. Kompartemen Penilai Publik 7. Biro Riset dan Pengembangan, berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme anggota melalui teknologi yang telah tersedia yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi anggota. 5


8. Biro Hukum dan Advokasi, berperan untuk memberikan perlindungan dan kosultasi guna untuk memenuhi kebutuhan anggota tenntang permasalahan hukum yang menyangkut dengan Asosisasi Penilai. Laporan ini merupakan rangkuman hasil pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat MAPPI yang mengacu pada Pokok-pokok Program Kerja MAPPI 2012-2016 yang diuraikan dalam satu kesatuan mulai dari Laporan Umum, Tinjauan Umum Program, Rencana Program dan Implementasinya.

II. LAPORAN UMUM Periode kepengurusan MAPPI 2012 – 2016 secara ideal berupaya mewujudkan visi dan misi sebagai berikut : ”Mewujudkan eksistensi dan profesionalisme Penilai Indonesia sebagai Penilai yang memiliki integritas dan posisi strategis dalam konteks kepentingan Negara, masyarakat dan hubungan internasional”. Visi ini dapat dijabarkan menjadi dua kata kunci meliputi : Eksistensi dan Profesional, yang berarti Penilai dalam konteks institusi adalah profesi yang seyogianya dapat memberikan andil bagi kepentingan masyarakat melalui institusi keprofesiaan yang kuat. Institusi yang kuat, merupakan upaya dalam mewujudkan basis profesionalitas profesi yang didasari etika/integritas dan kompetensi yang tinggi. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi yang ingin dicapai secara umum melputi : 1. Mewujudkan lahirnya UU Penilai sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan profesi Penilai yang mandiri dan bertanggung jawab kepada bangsa dan Negara, apakah bagi kepentingan Penilai Publik maupun Penilai Pemerintah 2. Mendorong pengembangan Penilai di daerah secara konsisten berdasarkan jumlah dan sebaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah Indonesia 3. Menyelaraskan Standar Penilaian Indonesia dengan Standar Penilaian Internasional serta harmonisasi dengan kondisi lokal secara berkesinambungan 4. Menyetarakan posisi Penilai Indonesia dalam konteks regional maupun Internasional 5. Membangun dan menyelaraskan sistem pendidikan Penilaian serta mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan formal maupun pendidikan informal 6. Menstandarkan pedoman Sertifikasi Penilai Indonesia sebagai satu-satunya acuan sertifikasi Penilai di Indonesia 7. Melanjutkan proses pengembangan profesi melalui pengembangan profesi berkelanjutan (CPD) sebagai upaya memelihara dan meningkatkan wawasan keilmuan, perilaku praktek dan integritas penilai Indonesia 8. Mempertahankan sistem rekrutmen keanggotaan yang berbasis kompetensi 9. Memperbaiki iklim usaha jasa penilai sejalan dengan penerapan basis professional fee sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi para individu profesional Penilai, wajar dan proporsional 10. Meningkatkan kepatuhan anggota profesi terhadap Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 6


11. Mengambil peran penting dalam kancah pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk memposisikan Penilai dalam arti strategis Memahami visi dan misi di atas, telah ditetapkan program kerja kepengurusan periode 2012 – 2016 yang didasari kepada rumusan program kerja umum hasil Munas MAPPI 2012. Secara keseluruhan, kebijakan program kerja tersebut pada gilirannya telah diupayakan untuk dipenuhi pada periode ini, meskipun masih terdapat berapa program yang belum selesai. Adapun rencana dan realisasi program kerja/kebijakan umum yang diamanahkan Munas MAPPI 2008 dimaksud adalah : No. 1

2

3

4

5

Isu RUU Jasa Penilaian

Program Umum Realisasi Membentuk Komite Telah terbentuk dan Persiapan RUU Penilai tahap kordinasi kepada Kemenkeu RI Pembentukan Badan - Peningkatan status - Proses pengurusan/ Hukum MAPPI terkait hukum kepemilikan aset pensertifikatan Kepemilikan Aset tetap/ kantor MAPPI tanah kantor - Meningkatkan Status selesai hukum MAPPI - Dalam proses menunggu penyesuaian AD MAPPI Standar Kompetensi - Penyusunan SKKNI - Telah di SK-kan oleh - Pembentukan Lembaga BNSP Sertifikasi Penilai - Telah dibentuk dan proses sertifikasi asesor Pendidikan - Penyesuaian silabus - Telah merubah pendidikan terhadap sistem pendidikan SKKNI dalam satu paket - Mendorong adanya menjadi modul pendidikan formal (PDP/PLP) Penilaian - Telah melakukan - Bimbingan dan kerjasama dengan 4 peningkatan (empat) PT di Jawa penyelengaraan USP dan Sumatera - Melaksanakan CPD - Bimbingan masih dengan ketentuan yang dilakukan secara akan diatur kemudian terbatas - Penyelengaraan CPD telah diefektifkan Lain-lain - Pembentukan Telah dibentuk Kompartemen Penilai FKJPP sesuai AD/ART Publik Telah dbuka 3 - Peningkatan penyebaran (tiga) Kepengurusan 7


-

-

-

informasi, peningkatan sumberdaya Penilai di daerah-daerah Mendukung secara penuh pelaksanaan AVA Congres 2012 di Brunei Darusslaam. Mendukung secara penuh pelaksanaan PPC 2012 di Australia Menjalin komunikasi aktif dengan regulator dan stakeholder lainnya.

Daerah berikut penyelengaraan pendidikan AVA Congres Brunei Darussalam telah terlaksana dengan sukses. PPC di Australia telah terlaksana dengan sukses

Paparan rencana dan realsiasi program kerja umum di atas, secara teknis akan diuraikan pada laporan per bidang. Sedangkan untuk melihat lebih jauh dan objektif perkembangan dari beberapa kerja oragnisasi selama periode ini dapat dijelasakan sebagai berikut : a. Bidang Pengembangan Anggota Pada bidang ini, fokus kegiatan yang dilakukan adalah pada tiga hal; pertama penyelengaraan sistem keanggotaan, kedua sertifikasi dan ketiga, kegiatan publikasi. Pencapaian perkembangan jumlah anggota dari tahun ketahun mengalami peningkatan cukup signifikan meskipun pada awal keperiode-an Pengurus telah melakukan pemutihan kepada nggota yang tidak aktif dan telah memenuhi syarat untuk dicabut keanggotaannya. Pada sisi lain, adanya pemberlakuan sistem keanggotaan yang baru sesuai AD/ART revisi pada tahun 2009, maka pembagian jenjang keanggotaan menjadi : - MAPPI A; anggota non designasi - MAPPI P; anggota peserta, designasi P - MAPPI T; anggota terakreditasi, designasi T - MAPPI S; anggota bersertifikat, designasi S.

Evaluasi terhadap peroleh CPD poin atau SKP dari peroleh PPL sangat disadari dapat diperoleh dari kegiatan internal maun eksternal. Pada periode ini, kerjasama MAPPI dengan PPAJP maupun istnasi lainnya, telah menghasilkan kegiatan PPL yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Namun pemenuhan terhadap poin yag ditetapkan, khusus bagi anggota MAPPI T masih belum menunjukan target yang diharapkan. Program publikasi yang telah dilakukan diupayakan melalui dua media. Pertama dilakukan dengan mengefektifkan penggunaan Web MAPPI dan kedua menggunakan Media Penilai yang secara rutin telah diterbitkan setiap tiga bulan sekali.

8


III. LAPORAN BIDANG-BIDANG I.1. BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI Mengkoordinir :  Program Hubungan Kelembagaan  Program Pengembangan Daerah

TINJAUAN UMUM Secara umum Bidang Organisasi dan Kerjasama Lembaga berperan dalam menjembatani kepentingan asosiasi yang terkait dan memprogram audiensi maupun pertemuanpertemuan dengan Pemerintah, lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang dianggap strategis dan diperhitungkan akan memberikan nilai tambah bagi kepentingan Asosiasi maupun Anggota MAPPI pada umumnya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan institusi tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan performance MAPPI di forum nasional maupun internasional sekaligus juga sebagai upaya pengembangan jasa penilai. Selain itu Bidang ini juga diperlukan dalam rangka melaksanakan promosi eksistensi keberadaan MAPPI baik melalui sarana komunikasi yang dimiliki MAPPI seperti Website MAPPI maupun dengan memprakarsai event-event khusus yang diharapkan akan meningkatkan citra MAPPI sebagai lembaga yang menaungi Penilai Nasional, sehingga citra intelektualitas atau keilmuan tercermin dalam wujud MAPPI. Melalui pengembangan daerah diharapkan adanya pemantauan dan pembinaan terhadap para anggota MAPPI di daerah, sehingga kualitas penilai di daerah bisa terjaga, selain itu juga berperan dalam memperkenalkan MAPPI dan DPD MAPPI kepada Pemerintah Daerah, sehingga MAPPI dan Profesi Penilai dapat menjadi rekan kerja Pemerintah daerah dalam rangka membangun daerah secara bersama-sama

Kegiatan utama yang dilaksanakan diantaranya : a. Menciptakan suasana berorganisasi yang kondusif dan nyaman bagi para anggota MAPPI. b. Menjaga terjalinnya hubungan yang harmonis dengan Pemerintah dan atau Lembaga Pemerintah. c. Mengadakan koordinasi lintas lembaga dengan memberdayakan program-program ada. d. Membina kerjasama internal saling terkait bagi program program yang ada. e. Mengangkat dan menjaga citra dan wibawa asosiasi MAPPI 9


f. Mengadakan kunjungan, kampanye dan kerjasama kepada pengguna jasa baik di pemerintah pusat, daerah serta lingkungan akademis. g. Dalam rangka menambah pengetahuan anggota dan juga mendorong peningkatan CPD point, melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan kegiatan seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan profesi penilai h. Melakukan kerjasama dengan organisasi penilaian pada tingkat regional ataupun di tingkat Internasional. i. Mengembangkan peranan dan promosi MAPPI di tingkat internasional. j. Memfasilitasi hubungan dengan pihak luar negeri

PROGRAM KERJA a. Melaksanakan RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) MAPPI secara berkala dan MUNAS (Musyawarah Nasional) MAPPI pada akhir periode kepengurusan b. Mengikuti pertemuan dengan Pemerintah, terkait adanya asosiasi penilai di luar MAPPI. c. Mengupayakan dan mengusulkan program pemberdayaan pengurus MAPPI dan Pengurus Daerah, sesuai bidang dan program masing-masing serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara MAPPI Pusat dan MAPPI Daerah. d. Mendesain ”interaksi lintas koordinasi” kerja antar bidang maupun antar program yang terkait dan turut mendukung kegiatan bidang kerja pengurus lainnya e. Mempublikasikan serta mensosialisasikan seluruh kegiatan MAPPI kepada anggota, instansi terkait dan pihak luar lainnya dengan mengadakan berbagai aktivitas yang mendukung kemajuan profesi. f. Kerjasama dengan pemerintah (Instansi BUMN. PPAJP, BPN (Badan Pertanahan Nasional), BNSP (Badan Nasional Sertifikasi), OJK/Bapepam, DJKN, Depdagri, Perbankan dan Universitas) dan pihak – pihak swasta dalam hal kemajuan profesi jasa penilai g. Kerjasama antar profesi untuk audiensi dan seminar/workshop dengan asosiasi lain (IAI, BAPMI, INKINDO, APKASI dsb) h. Audiensi kepada instansi pemerintah secara reguler maupun menghadiri undangan dari pihak luar nama MAPPI i. Mengadakan sosialisasi jasa profesi penilai yang berkesinambungan dengan dibawah bidang kelembagaan maupun bidang program lain di kepengurusan MAPPI untuk lebih dipahami dan dimengerti oleh pengguna jasa dengan cara terselenggara pendidikan, seminar, audiensi. j. Aktif dalam kegiatan ASEAN Valuer Association (AVA) seperti kongres dan pendidikan. AVA merupakan wadah penilai pada regional ASEAN dimana Indonesia merupakan salah satu pendiri dan Menggalang anggota MAPPI untuk berpartisipasi dalam mengikuti AVA Kongres k. Mengikuti kegiatan Pan Pacific Congress (PPC) yang merupakan ajang pengembangan ilmu penilaian pada tingkat Asia Pasifik. l. Mengikuti kegiatan International Valuation Standard Committee (IVSC) yang merupakan lembaga penyusun standar penilian Internasional yang banyak dijadikan referensi Standar Penilaian di negara lain dalam mengantisifasi globalisasi jasa 10


penilaian. IVCS telah dijadikan rujukan utama dalam menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI). m. Melakukan kunjungan ke MAPPI daerah dalam rangka sosialisasi program kerja Pengurus Daerah dan audiensi kepada Pemerintah daerah guna memperkenalkan MAPPI secara umum dan MAPPI Pusat secara khusus.

REALISASI PROGRAM 1.1 HUBUNGAN ANTAR KELEMBAGAAN Tahun 2012 a. Menghadiri AVA Congress pada tanggal 2-5 Juli 20012 ke 17 di The Rizqun International Hotel - Brunei Darussalam. Dihadiri oleh 15 peserta dalam dan luar negeri seluruh anggota ASEAN. b. Menghadiri PPC ke 24 di Melbourne Convention Centre Australia, pada tanggal 1-4 Oktober 2012, dengan tema “ Real Estate Appraisers, Valuer and Counsellors”. Dihadiri oleh 27 peserta c. IVSC Meetings di Bocconi University Milan, Italia, pada tanggal 22-4 Oktober 2012, Dihadiri oleh 2 peserta d. Menghadiri Singapore Institute Of Surveyors And Valuers pada tanggal 5-9 Nopember 2012 dengan Tema Real Estate Valuation Course In Singapore di Hotel 81 Banceloon, Singapore dan dihadiri 4 peserta Tahun 2013 a. Menghadiri AVA Congress pada tanggal 25-26 Juni 20013 ke 18 di York HotelSinapore. Dihadiri oleh 15 peserta dalam dan luar negeri seluruh anggota ASEAN. b. IVSC Meetings di Hotel Okura Tokyo, Jepang, pada tanggal 6-9 Nopember 2013, Dihadiri oleh 3 peserta Tahun 2014 a. Menghadiri AVA Congress pada tanggal 24-27 April 2014 ke 18 di Sheraton Nha Trang Hotel, Vietnam. Dihadiri oleh 10 peserta b. Menghadiri PPC Ke 27 pada tanggal 21-24 September 2014 di Orchard Hotel, Singapore dan dihadiri 16 peserta c. IVSC Meetings di Westin Harbour Castle Toronto, Kanada, pada tanggal 21-24 Oktober 2013 dan dihadiri oleh 2 peserta Tahun 2015 a. Menghadiri AVA Congress pada tanggal 31 Mei-3 Juni 2015 ke 19 di Bayview Hotel Langkawi Kedah, Malaysia. Dihadiri oleh 11 peserta b. IVSC Meetings pada tanggal 12-16 Oktober 2015 di Movenpick Hotel Paris Neuilly dan dihadiri 3 peserta

11


KEGIATAN LUAR NEGERI Tahun 2014 a. Mengadakan RICS ASEAN Real Estate and Construction Summit 2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat di Shangrila Hotel, Jakarta dan diikuti oleh 150 peserta b. Mengadakan Focus on Fair Value Measurements and Practical Considerations in Emerging Markets pada tanggal 26 Pebruari 2014 bertempat di Intercontinental Hotel, Jakarta dan diikuti oleh 25 peserta c. Mengadakan Plant and Machinery Valuation Pada tanggal 9 Oktober 2014 di Gran Melia Hotel – Jakarta dan diikuti oleh 26 peserta Tahun 2015 a. Mengadakan Seminar Internasional " Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tinjauan Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian) pada tanggal 20 Mei 2015 di JS Luwansa Hotel – Jakarta dan diikuti oleh 150 peserta b. Mengadakan Busniness Valuation pada tanggal 24 Agustus 2015 di JSLuwansa Hotel Jakarta dan dihadiri 61 peserta c. Mengadakan RICS Masterclass: Demystifying Real Estate Investment Trusts pada tanggal 25-26 Agustus 2015di Gran Melia Hotel – Jakarta dan dihadiri 15 peserta d. Mengadakan Land Acquisition and Valuation for Development Projects pada tanggal 2-3 Nopember 2015 di Intercontinental Hotel – Jakarta dan dihadiri 12 peserta e. Mengadakan Feasibility Valuation pada tanggal 10 Desember 2015 di Gran Melia Hotel – Jakarta dan dihadiri 23 peserta.

Program Kegiatan Biadang Luar Negeri MAPPI Lainnya Berkaitan dengan Asosiasi Penandatangan MoU : a. RISM ( Royal Institution of Surveyors Malaysia) Salah satu organisasi penilai di Malaysia yang aktif bekerjasama dengan MAPPI. Melakukan kunjungan ke Jakarta bertempat di Aston-Kuningan Jakarta, dengan agenda menjelaskan tentang perkembangan organisasi dan Property Market di Malaysia dan Indonesia. Mengajak anggota MAPPI untuk menjadi anggota RISM dan sebaliknya. b. KAPA ( Korea Association of Property Appraisers) MAPPI berkunjung kekantor KAPA di Seoul terakhir pada tahun 2015 untuk meninjau dan melihat dari dekat bagaimana pengelolaan data base atas tanah dan bangunan di Republic Korea Selatan. Diharapkan data base MAPPI dikemudian hari juga bisa mencontoh seperti yang ada di KAPA. Dalam rangka seminar tentang UU No.2/2012 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pihak KAPA mengirimkan pembicara.

12


Padatahun 2014 dan 2015 KAPA bersama dengan Kementerian Transportasi Republic Korea Selatan dan ASEAN Seketariat, mengundang Negara Negara anggota ASEAN untuk hadir pada training dan technical visit di Seoul. Training dengan bahasan utama tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, untuk wakil dari Indonesia dihadiri oleh 2 orang Staf dari PPPK. Diharapkan dalam waktu mendatang training ini dapat dihadiri oleh pihak asosiasi profesi penilai dalam hal ini MAPPI. KAPA akan berkunjung ke Jakarta bulan Januari 2016. c. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) MAPPI dan RICS bersinergi mengadakan pelatihan bagi anggota MAPPI yang lebih terfokus pada tingkat advance dengan tenaga pengajar dari anggota RICS dikawasan Asia Pacific.  Beberapa kali para Pengurus Pusat RICS dari London, Inggris datang berkunjung menemui MAPPI antara lain Mr. Ben Adler.  Memberikan Red Book yaitu Standard RICS yang berlaku global, diharapkan menjadi komplementer Standard bagi penilai di Indonesia.  RICS yang memiliki Regional Managing Director khusus Asia Pacific, Mr. Will Myles berusaha meningkatkan kerjasama dengan MAPPI dalam berbagai bidang.  Counter part MAPPI di RICS Singapore adalah Mr. Bill Jones. Khususnya bagi anggota MAPPI yang berminat untuk menjadi anggota RICS. d. IACVA ( International Association of Consultants, Valuators and Analysts)  



Organisasi penilai yang focus pada penilaian bisnis berkedudukan di Canada, anggota IVSC. Berkunjung ke Jakarta menemui MAPPI dan melakukan workshop singkat tentang Penilaian Bisnis bekerja sama dengan FPPM di Jakarta dengan instructor Mr. Robert Brackett. Selama di Jakarta, Mr. Robert Brackett melakukan kunjungan kehormatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan/PPPK.

e. SISV (Singapore Institute of Surveyors and Valuers) 

 

Ketua Bidang Luar Negeri melakukan kunjungan dan pertemuan kekantor SISV Singapore untuk melihat gedung kantor yang dimiliki oleh SISV dengan kepemilikan strata title. Berencana untuk menandatangani MoU antara MAPPI dan SISV. Konsultasi dengan Ketua SISV Prof. Lim lan Yuan tentang ASEAN Valuers Association activities.

13


f. AVA ( ASEAN Valuers Association )   







Pada AVA Congress di NhaTrang, Vietnam, MAPPI mendapat giliran untuk menjadi Secretary General AVA. Posisi ini menjadi tanggung jawab Ketua Bidang Luar Negeri, dimana job description sesuai AD/ART AVA. Padatanggal7,8, 9 Desember 2016, Dewi Sri Umiberkunjungke Cambodian Valuers and Estate Agent Association selaku Secretary General ASEAN untuk pendampingan dalam rangka Cambodia menjadi host 19th AVA Congress 4-7 May 2016 Kegiatan Bidang Luar Negeri yang harus dicermati untuk kegiatan AVA pada kepengurusan berikutnya: 1. Sebagai Secretary General AVA 2014-2018 2. Maintain website AVA: www.aseanvaluer.org Sebagai tuan rumah 20TH AVA CONGRESS 2018 yang disetujui oleh Chief Delegates Bapak K.A. Badaruddin dan disetujui oleh Governing Council Meeting di Langkawi, Malaysia pada 19th Pre-AVA Congress 2015. Sebagai informasi Indonesia terakhir menjadi host adalah tahun 2008 di Bali.

g. PAN PACIFIC CONGRESS: Kegiatan PPC padatahun 2016:  Menghadiri Pan Pacific Congress di Kyoto Jepang tanggal 26-29 September 2016  Mengaktifkan perjanjian/MoU dengan berbagai asosiasi regional maupun global anggota PPC yang member manfaat kepada kemajuan profesi penilai di Indonesia. h. Appraisal Institute , USA 

Kantor Jasa Penilai Publik Cornerstone Valuation Ltd, di Pulau Guam dibawah Managing Director Ms. Siska Simanjuntak, yang juga anggota MAPPI dan Appraisal Institute berencana untuk bekerja sama dengan Appraisal Institute Chicago,USA memberikan beasiswa dalam bentuk Online Course.



Rencana jumlah beasiswa yang akan diberikan adalah untuk 100 orang dengan cara Online Course dengan Topic Penentuan/Perhitungan Discount Rate .Peserta akan diseleksi oleh MAPPI. Jika membayar biaya Online Course untuk anggota Appraisal Institute bernilai US$ 100 – 500/peserta.



Direncanakanakandimulaipadatahun 2016, denganperkiraanjumlah Scholarship tersedia:



Dari Cornerstone Valuation Ltd, Guam Appraisal Institute Education Trust

$ 5.000 $ 5.000 14


EVENTS INTERNATIONAL DIHADIRI MAPPI Tahun No

Tanggal

Theme THE ROLE OF VALUERS FOR ASEAN PROSPERITY

1

17th AVA Congress

02 – 05 Juli 2012

2

26th Pan Pacific Congress

1-4 Oktober 2012

3

IVSC Meetings

22-27 Oktober 2012

4

Singapore 5-9 Institute Of November Surveyors And 2012 Valuers

1

Pre 18th AVA Congress

2

IVSC Meetings

2012

2013

2014

Nama Events

25 – 26 Juni 2013 6-9 November 2013

Tempat

Jumlah Peserta

The Rizqun International Hotel, Brunei Darussalam

15

Melbourne Convention Centre, Australia

27

AGM & Standard Meeting

Bocconi University Milan, ITALY

2

REAL ESTATE VALUATION COURSE IN SINGAPORE

Hotel 81 Bencoolen, Singapore

4

York Hotel Singapore

15

Annual General Meeting & Hotel Okura Tokyo Japan Standard Meeting

3

Valuation Profession Towards the ASEAN Economic Community in 2015

Sheraton Nha Trang Hotel Vietnam

10

Orchard Hotel, Singapore

16


Westin Harbour Castle, Toronto Canada

2

1

18th AVA Congress

24 – 27 April 2014

2

27th Pan Pacific Congress

3

IVSC Meetings

21-24 September 2014 2124October 2014

1

Pre 19th AVA Congress

31 Mei – 3 Juni 2015

1ASEAN Valuers Community: A Way Forward

Bayview Hotel Langkawi, Kedah, Malaysia

11

2

IVSC Meetings

12-16 October 2015


Mövenpick Hotel Paris Neuilly

3

2015

15


KEGIATAN BIDANG LUAR NEGERI BERSAMA BIDANG PENDIDIKAN 2012 - 2016 No

1

2

3

4

5

6

7

8 9

KEGIATAN

INSTANSI

TEMPAT

Jumlah Peserta

MAPPI - RICS

Shangri-La Hotel Jakarta

150

MAPPI - RICS

Intercontinental Hotel Jakarta

25

MAPPI - RICS

Gran Melia Hotel Jakarta

26

MAPPI dan KAPA, API, RISM, IOV

JS Luwansa Hotel Jakarta

150

24 Agustus 2015

MAPPI - IACVA

JS Luwansa Hotel Jakarta

61

25-26 Agustus 2015

MAPPI - RICS


15

2-3 November 2015

MAPPI - ADB/ Pemerintah NEPAL

Intercontinental Hotel Jakarta

12

10 Desember 2015

MAPPI - RICS


23

TANGGAL

Bekerjasama dengan bidang pendidikan MAPPI melaksanakan dan mendatangkan Pengajar dari organisasi yang mempunyai MOU dengan MAPPI RICS ASEAN Real Estate and Construction Summit 25 Februari 2014 2014 Focus on Fair Value Measurements and 26-Feb-14 Practical Considerations in Emerging Markets Plant and Machinery 09-Oktober-2014 Valuation Seminar Internasional " Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 20 Mei 2015 Kepentingan Umum (Tinjauan Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian) Business Valuation RICS Masterclass: Demystifying Real Estate Investment Trust Land Acquisition and Valuation for Development Projects Feasibility Study Evaluation

16


MOU BIDANG LUAR NEGERI DENGAN ASOSIASI PENILAI No 1 2 3 4 5 6 7

Asosiasi RISM KAPA RICS Perpanjang RICS IACVA Appraisal Institute, USA Indian Valuers Association Australian Property Institute

Mulai Friday, March 02, 2012 Wednesday, October 03, 2012 Tuesday, April 23, 2013 Saturday, September 05, 2015 Friday, October 23, 2015 Wednesday, September 29, 2010 Monday, June 01, 2015 Friday, September 02, 2011

Berakhir Wednesday, March 02, 2016 Tuesday, October 03, 2017 Thursday, April 23, 2015 Wednesday, September 05, 2018 Sunday, October 23, 2016 Friday, June 01, 2018

Program Kerjasama Pemerintah : a. Secara menerus bekerjasama dengan PPPK dan Sekjend Kemenkeu selaku pembina profesi penilai b. Kementerian Keuangan RI Menetapkan PMK 101 tentang Penilai Publik Nomor : 101/PMK.01/2014 c. Kementerian Keuangan RI Menetapkan KMK 406/KMK.01/2014 d. PPPK - Kementerian Keuangan RI dan MAPPI Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan KEPI SPI 2013 dan KEPI SPI edisi IV 2015. e. PPPK - Kementerian Keuangan RI dan FKJPP MAPPI Menyusun Standar Pengendalian Mutu f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bersinergi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk pembaharuan (updating) Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga informasi yang disajikan dalam Peta ZNT dapat lebih akurat. g. Audiensi MAPPI – KPK, Jakarta 31 Juli 2013 guna mepublikasikan kepada KPK bahwa Asosiasi Penilai adalah MAPPI. h. Audiensi MAPPI – OJK, Jakarta 10 September 2013 Ruang Rapat OJK. i. Audensi MAPPI – DJKN, Jakarta 06 Mei 2015. j. Audensi MAPPI – Menteri ATR/BPN 10 September 2015 bertempat di Gedung Kementerian ATR/BPN. k. Audiensi MAPPI – Wamenkeu RI, Kementerian Keuangan 30 Desember 2015.

17


1.2 PENGEMBANGAN DAERAH Program Pengembangan Daerah : Tahun 2012 a. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI SUMBAGUT (Sumatera Utara dan NAD) b. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI SULAMAPUA (Sulawesi, Maluku dan Papua) c. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI JAWA TENGAH Tahun 2013 a. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI D.I. YOGJAKARTA b. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI JAWA BARAT c. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI SUMBAGTENG Tahun 2014 a. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI KALSELTENG b. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI JAWA TIMUR Tahun 2015 a. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI LAMPUNG b. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI KALTIMBARU c. Melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) MAPPI BALI NUSRA

Guna membantu Program Pengembangan Daerah, MAPPI memiliki beberapa cabang di daerah yaitu : 1. Pengurus MAPPI Jawa Timur 2. Pengurus MAPPI Jawa Barat 3. Pengurus MAPPI Jawa Tengah 4. Pengurus MAPPI Sumbagut & NAD 5. Pengurus MAPPI Sumbagteng 6. Pengurus MAPPI Sumbagsel 7. Pengurus MAPPI D.I. Yogjakarta 8. Pengurus MAPPI Kalimantan Timur Barat dan Utara 9. Pengurus MAPPI Kalimantan Selatan dan Tengah 10. Pengurus MAPPI Sulamapua 11. Pengurus MAPPI Lampung 12. Pengurus MAPPI Bali Nusra Dimana tugas pokoknya adalah : a. Mensosialisasikan/memasyarakatkan profesi penilai dan MAPPI kepada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat di daerah. b. Memperbanyak dan membina anggota MAPPI daerah. 18


c. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penilai. d. Meningkatkan peranan profesi penilaian dalam kegiatan pembangunan perekonomian di Daerah, sehingga diharapkan membuka pasar baru untuk kemakmuran profesi penilai. e. Memberikan pelayanan kepada anggota, pengguna jasa penilai di daerah sehingga diharapkan keberadaan MAPPI dapat dirasakan. f. Mempublikasikan kegiatan-kegiatan MAPPI dan dapat menjadi pusat informasi bagi para penilai di daerahnya.

I.2. BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI Mengkoordinir :  Komite Penguji Sertifikasi Profesi  Bidang Keanggotaan  Program Publikasi dan Informasi

TINJAUAN UMUM Bidang pengembangan profesi mempunyai peran dalam peningkatan kualitas anggota dengan menetapkan standar kompetensi yang setara dengan standar internasional maupun regional, melalui pelaksanaan program sertifikasi yang feasible, applicable dan credible. Dengan menjadikan produk sertifikasi penilai sebagai langkah awal, selanjutnya akan terwujud sistem pengadaan jasa penilai secara terintegrasi dan dijadikan pedoman resmi dalam pelaksanaan Program Sertifikasi. Badan sertifikasi berperan dalam menyelenggarakan sistem sertifikasi yang efektif sebagai alat ukur untuk menguji kompetensi dan kemampuan dan orientasi profesional yang diperlukan oleh seorang Penilai Publik Pelayanan kepada anggota merupakan prioritas yang harus selalu diperhatikan dan dijaga kualitasnya, dan ini merupakan salah satu tugas dari Bidang Keanggotaan, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang merupakan program kerja Bidang Keanggotaan yaitu : a. Mengembangkan sistem dan mekanisme penerimaan keanggotaan yang selaras dengan peningkatan standar kompetensi Anggota. b. Mengembangkan database anggota berdasarkan kriteria yang telah dan akan dikembangkan. c. Mengembangkan fungsi koordinasi dan pelayanan kepada anggota Sasaran atau program kerja bidang pengembangan profesi adalah : 19


a. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database dan administrasi keanggotaan. b. Menyempurnakan AD/ART MAPPI sesuai kebutuhan dan perkembangan saat ini. c. Mensosialisasikan program CPD (Continuing Professional Development) atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan implementasinya dibuat dalam manual dan kalender CPD. d. Meningkatkan kualitas keahlian para Penilai Indonesia secara menerus dan berkelanjutan, guna meningkatkan citra dan dan daya saing profesi penilai dengan mengadakan kerjasama dengan Asosiasi Profesi Penilai negara lainnya.

PROGRAM KERJA a. Penyusunan Standar Kompetensi b. Menyusun Buku Panduan USP dan pengimplementasian sistem modul. c. Menyusun jadual penyelenggaraan ujian secara berkala sesuai dengan pedoman pelaksanaan USP. d. Membuat dan atau memperbaharui Panduan/Pedoman Pelaksanaan Ujian Sertifikasi (Manual Book USP). e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan seluruh penyelenggaraan USP MAPPI sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan USP dan ketentuan terikat lainnya. f. Melakukan kerjasama dengan Asosiasi Profesi Penilai di negara lainnya (berkoordinasi dengan Bidang Organisasi dan Kerjasama Lembaga) melalui keikutsertaan dalam AVA, PPC,IVSC dan RICS. g. Menyusun petunjuk/juklak pelaksanaan AD/ART sehingga dapat diimplementasikan secara penuh baik oleh anggota MAPPI maupun oleh para pelaksana di kesekretariatan. h. Penyempurnaan sistem data base dan administrasi keanggotaan yang diharapkan dapat difungsikan secara optimal serta melanjutkan penertiban administrasi dan verifikasi data keanggotaan. i. Melakukan Promosi dan Publikasi berupa : i. Melakukan roadshow dan presentasi ke instansi pemerintah terutama Pemda dan Perguruan Tinggi serta sekolah-sekolah guna memperkenalkan eksistensi MAPPI ii. Menyebarkan brosur yang memuat informasi tentang MAPPI iii. Informasi mengenai Penilai Asosiasi MAPPI dapat dilihat di website MAPPI i.

j.

Mempublikasikan Profesi Penilai dalam acara Seminar & Workshop yang terkait penilaian regulasi, standar, dll yang diadakan dipusat dan daerah dengan tujuan Untuk dapat menjangkau anggota lebih luas lagi dan memperkenalkan profesi penilai kepada masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta. Optimalisasi website yang ada sehingga dapat menyatukan informasi yang dibutuhkan oleh anggota maupun instansi terkait dengan MAPPI. 20


k. Mensosialisasikan ketentuan tentang keanggotaan, program CPD kepada semua anggota dan mengimplementasikan kalender CPD. l. Mengaktifkan komunikasi internal dan eksternal melalui Media Penilai dengan melakukan koordinasi dengan pengurus Media Penilai MAPPI dalam rangka mempublikasikan dan menginformasikan semua kegiatan MAPPI melalui Media dimaksud. m. Menerbitkan Media Penilai secara konsisten setiap 3 bulan sekali sebagai wadah berkarya ilmiah bagi para anggotanya serta sebagai alat komunikasi . n. Mendaftarkan Media Penilai kepada lembaga Penerbit di Kementerian Kominfo agar lebih independen o. Menghimpun sponsor guna membiayai penerbitan Media Penilai. p. Melakukan Pengelolaan Website seperti ; Update content; Database anggota dapat diakses online ; materi pendidikan dapat didownload dari website ; Forum komunikasi anggota perlu diaktifkan ; mempromosikan website MAPPI ; membuat dan menawarkan link dgn website lain yang saling membutuhkan

REALISASI PROGRAM a. MAPPI telah dapat memfasilitasi Anggota untuk dapat memaksimalkan penggunaan website MAPPI. Dengan mencetak Kartu Anggota, Mencetak Sertifikat dan update Anggota di website MAPPI. b. MAPPI telah menyusun Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI SPI) 2013 dan KEPI SPI edisi VI 2015. c. MAPPI telah menyusun Standar Pengendalian Mutu untuk KJPP

1. Badan Sertifikasi dan Designasi Komite Penguji – Ujian Sertifkasi Penilai (KP-USP) a. Melaksanakan Ujian sertifikasi Penilai dengan sistem modul untuk bidang keahlian penilai properti, penilai bisnis dan properti sederhana b. Membuat kriteria peserta USP yang akan disampaikan kepada Pengurus untuk ditetapkan. c. Melaksanakan sistem modul USP untuk bidang keahlian penilai properti, penilai bisnis dan penilai properti sederhana. d. Membuat Manual Book USP dan sudah disampaikan kepada Pengurus MAPPI.. e. Membuat kriteria peserta USP yang akan disampaikan kepada Pengurus untuk dimintakan masukan dan ditetapkan. REALISASI PROGRAM Komite Penguji – USP telah menyelengarana Ujian Tulis dan Lisan Ujian USP pada Periode 2012 – 2015 yaitu sebagai berikut :

21


Tahun 2012 Berikut adalah realisasi Ujian Lisan USP Properti dan Bisnis : No.

Nama Kegiatan

Peserta

Lulus

1 2 3 4

Ujian Lisan Properti Periode 1 Ujian Lisan Bisnis Periode 1 Ujian Lisan Properti Periode 2 Ujian Lisan Bisnis Periode 2

34 9 31 9

14 2 10 3

Presentase kelulusan (%) 41% 22% 32% 33%

Tahun 2013 Berikut adalah realisasi Ujian Lisan USP Properti dan Bisnis : No.

Nama Kegiatan

Peserta

Lulus

1 2 3 4

Ujian Lisan Properti Periode 1 Ujian Lisan Bisnis Periode 1 Ujian Lisan Properti Periode 2 Ujian Lisan Bisnis Periode 2

44 15 32 15

15 3 16 2

Presentase kelulusan (%) 34% 20% 50% 13%

Tahun 2014 Berikut adalah realisasi Ujian Lisan USP Properti, Bisnis dan Properti Sederhana : No.

Nama Kegiatan

Peserta

Lulus

1 2 3 4 5

Ujian Lisan Properti Periode 1 Ujian Lisan Bisnis Periode 1 Ujian Lisan Properti Periode 2 Ujian Lisan Bisnis Periode 2 Ujian Lisan Properti Sederhana Periode 1

26 11 27 4 59

9 6 16 1 21

Presentase kelulusan (%) 35% 55% 59% 25% 36%

Tahun 2015 Berikut adalah realisasi Ujian Lisan USP Properti, Bisnis & Properti Sederhana : No.

Nama Kegiatan

Peserta

Lulus

1 2 3

Ujian Lisan Properti Periode 1 Ujian Lisan Bisnis Periode 1 Ujian Lisan Properti Periode 2

31 9 37

10 3 11

Presentase kelulusan (%) 32% 33% 30% 22


4 5 6 7

Ujian Lisan Bisnis Periode 2 Ujian Lisan Properti Sederhana Periode 1 Ujian Lisan Properti Sederhana Periode 2 Ujian Lisan Properti Sederhana Periode 3

7 105

2 34

29% 32%

96

39

41%

116

51

44%

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN KP-USP 2012- 2016 No

Program Kerja

Detail Target & Sasaran Kegiatan Ujian 4 kali Tulis & penyelenggaraan Lisan

1

Melaksanakan Ujian Sertifikasi USP - PS

2

Melaksanakan Ujian Ujian Sertifikasi Tulis & USP - P Lisan

3

Melaksanakan Ujian Ujian Sertifikasi Tulis & USP - B Lisan

Realisasi

Tidak Terealisasi

Kendala

4 kali penyelenggaraan, tahun 2014 1 kali dan tahun 2015 3 kali, dengan jumlah Kelulusan : 145 orang rata-rata tingkat kelulusan 37%

KP Yang dapat hadir sangat terbatas, hal ini dikarenakan frequensi ujian terlalu padat sementara kegiatan MAPPI di bagian lain juga banyak

8 kali penyelenggaraan, setiap tahun 2 kali penyelenggaraan

8 kali penyelenggaraan, setiap tahun 2 kali penyelenggaraan dengan jumlah kelulusan sebanyak 101 org rata-rata tingkat kelulusan 39%.


8 kali penyelenggaraan, setiap tahun 2 kali penyelenggaraan

8 kali penyelenggaraan, setiap tahun 2 kali penyelenggaraan dengan jumlah kelulusan sebanyak 22 org rata-rata tingkat kelulusan 29%.


23


2. Bidang Keanggotaan a. Melakukan penertiban administrasi dan verifikasi keanggotaan b. Penyempurnaan sistem data base di website MAPPI yang diharapkan dapat difungsikan secara optimal c. Mensosialisasikan ketentuan tentang keanggotaan kepada seluruh anggota yang sebagian besar belum memahaminya d. Pemutakhiran data anggota baik manual maupun secara online di website MAPPI e. Penertiban administrasi keanggotaan senantiasa dilakukan, baik dalam proses penerimaan anggota baru maupun proses perpanjangan keanggotaan, dimana dalam rangka pemutakhiran data, anggota yang akan memperpanjang kartu diharuskan mengisi dan mengirimkan formulir registrasi ulang (her-registrasi) dan formulir CPD, sehingga data-data anggota senantiasa ter-update sesuai kondisi yang sebenarnya. f. Peningkatan dan Penambahan Jumlah Anggota MAPPI periode 2012-2015

Anggota

GRAFIK PENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA MAPPI 2012-2015 2012 2013 2014

Sertifikasi Terakreditasi Peserta Afiliasi Kehormatan Jumlah

376 977 1.143 906 10 3.412

402 1.158 1.557 882 10 4.009

II No 1 2 3 4

Anggota MAPPI Verifikasi 2012 Anggota MAPPI Jumlah Afiliasi Baru 335 Peserta Baru 227 Perubahan Status MAPPI P ke T 67 Perubahan Status MAPPI T ke S 29 JUMLAH SELURUHNYA 658

II No 1 2 3 4 5

Anggota MAPPI Verifikasi 2013 Anggota MAPPI Jumlah Afiliasi Baru 479 Peserta Baru 396 Perubahan Status MAPPI A ke P 45 Perubahan Status MAPPI P ke T 72 Perubahan Status MAPPI T ke S 19 JUMLAH SELURUHNYA 1011

441 1.268 2.295 1.376 10 5.390

2015 461 1.410 2.745 1.511 10 6.137

24


II

Anggota MAPPI Verifikasi 2014

No 1 2 3 4 5

Anggota MAPPI Afiliasi Baru Peserta Baru Perubahan Status MAPPI A ke P Perubahan Status MAPPI P ke T Perubahan Status MAPPI T ke S JUMLAH SELURUHNYA

Jumlah 360 467 89 115 24 1055

II No 1 2 3 4 5 6

Anggota MAPPI Perpanjangan 2015 Anggota MAPPI Jumlah Afiliasi Baru 376 Peserta Baru 544 Perubahan Status MAPPI A ke P 134 Perubahan Status MAPPI P ke T 116 Perubahan Status MAPPI T ke (PS) 66 Perubahan Status MAPPI T ke S (Reguler) 11 JUMLAH SELURUHNYA 871

3. Program Publikasi dan Informasi a. Peningkatan Kerja sama dengan Asosiasi Profesi Penilai di Negara lainnya telah dilakukan berkoordinasi dengan Bidang Organisasi dan Kerjasama Lembaga melalui keikutsertaan dalam AVA, AI, API, PPC, dan IVSC. b. Melalui Website MAPPI c. Meng upgrade Website MAPPI : http://mappi.or.id yang saat ini sudah selesai diupdate dan memiliki link terhadap asosiasi dan website profesi penilai di luar negeri. d. Pendaftaran Kegiatan-kegiatan MAPPI dilakukan secara online di website MAPPI e. MAPPI memberikan Informasi selain Website juga dengan SMS Center dan Email.

25


I.3. BIDANG STANDAR DAN KEPATUHAN BIDANG STANDAR DAN KEPATUHAN Mengkoordinir :  Tim KPSPI TINJAUAN UMUM Bidang Standar dan Kepatuhan mempunyai peran dalam peningkatan kualitas anggota dengan menetapkan standar kompetensi yang setara dengan standar internasional maupun regional, melalui pelaksanaan program sertifikasi yang feasible, applicable dan credible. Dengan menjadikan produk standar penilaian dan sertifikasi penilai sebagai langkah awal, selanjutnya akan terwujud sistem pengadaan jasa penilai secara terintegrasi dan dijadikan pedoman resmi dalam pelaksanaan Program Sertifikasi. Standar penilaian sangat berperan penting sebagai alat ukur untuk menguji kompetensi dan kemampuan dan orientasi profesional yang diperlukan oleh seorang Penilai Publik Penilai Indonesia perlu dibekali dengan Standar Penilaian yang bertaraf Internasional sehingga mampu mensejajarkan dirinya dengan penilai lainnya di dunia, karena hasil pekerjaannya sudah mengikuti pedoman yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini Badan Standar melalui KPSPI (Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia) berperan penting dalam menyempurnakan dan memutakhirkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) agar selalu mengikuti perkembangan yang ada di IVS (International Valuation Standards) maupun perkembangan di tingkat nasional berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, BI dan OJK/Bapepam maupun standar profesi lainnya yang terkait (antara lain Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI).

26


Berikut disampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan 2012-2015 : No 1

Program Kerja Pembuatan/ Revisi Standar (SPI)

Detail Kegiatan Finalisasi RevisiStandar SPI 2007

Target & Sasaran Tahun 2012  PPPI 4 Penilaian ATB  PPPI 6 Penilaian Bisnis

Finalisasi StandarBaru

 PPPI Penilaian dalam rangka Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum  PPPI Analisis HBU

Penyempurnaan SPI 2007

   

Pembuatan StandarBaru

 Implementasi



Finalisasi SPI 2013 tahap II


Realisasi

Tidak Tereali sasi

Kendala

Ya

SPI 1 Nilai Pasar sebagai Dasar Penilaian SPI 2 Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar SPI 3 Pelaporan Penilaian PPPI 12 Syarat Penugasan

Tahun 2013  PPI 1 Penilaian untuk Pelaporan Keuangan  PPI 2 Penilaian untuk Tujuan Penjaminan Hutang  PPPI 16 Penilaian Massal  Opini Kewajaran  Standar untuk Konsultansi Tahun 2014  SPI 201 Penilaian untuk Pelaporan Keuangan  SPI 202 Penilaian untuk Tujuan Penjaminan Hutang  SPI 304 Penilaian Massal  SPI 361 Opini Kewajaran  SPI 364 Standar untuk Konsultansi         

PPPI 1 Penilaian Real Properti PPPI 2 Penilaian Hak Sewa PPPI 15 Penilaian Properti dengan Bisnis Khusus PPPI 17 Penilaian Properti Industri Pertambangan PPPI 5 Penilaian Personal Properti PPPI 3 Penilaian Mesin dan Peralatan PPPI 8Pendekatan Biaya untuk Pelaporan Keuangan PPPI 9 Analisa DCF PPPI 13 Inspeksi dan Hal yang Dipertimbangkan

27


No

2

Program Kerja

Pembuatan/ Revisi Juknis

Detail Kegiatan

Target & Sasaran

Finalisasi Standar Baru

Tahun 2015  Finalisasi KEPI & SPI Edisi VI – 2015

FinalisasiJuknis

Tahun 2012  Juknis Due Diligence dalam Penilaian Bisnis

Penyempurnaan Tahun 2014 Juknis Juknis SPI 306 - Penilaian dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2015 Juknis SPI 201 – Penilaian untuk Pelaporan Keuangan – Kelompok Aset Tetap 3

Public Hearing

Exposure Draft

4

Pelaksanaan PPL

PPL Wajib PPPK

Realisasi

Tidak Tereali sasi

Kendala

Ya

Ya

WIP

Tahun 2013  SPI 201 Penilaian untuk Pelaporan Keuangan  SPI 202 Penilaian untuk Tujuan Penjaminan Utang  SPI 304 Penilaian Massal  SPI 361 Opini Kewajaran  SPI 364 Jasa Konsultasi

Ya

- Tahun 2014  Penilaian Personal Properti & Properti Komersial 5 batch (PPPK) – Surabaya, Yogya  Penilaian Aset Tak berwujud & Penilaian dalam rangka Transfer Pricing untuk perpajakan 2 batch (PPPK) – Bandung

Ya

Akan ditetapk an pada akhir Januari 2016

Tahun 2015  Pedoman Penilaian dan Laporan Perkembangan Pembangunan Properti terkait LTV 6 batch (PPPK) - Depok

5

Pelaksanaan Diseminasi Diseminasi & Workshop Workshop

& Tahun 2012  PPPI 4 – Penilaian Aset Tak Berwujud  PPPI 19 – Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (HBU)  Juknis Due Diligence dalam Penilaian Bisnis

Ya

Tahun 2013

28


No

Program Kerja

Detail Kegiatan

Target & Sasaran

Realisasi

Tidak Tereali sasi

Kendala

 KEPI dan SPI 2013 6 batch (PPPK) - Bogor, Bandung 6 batch (KPSPI) - Jakarta, Medan Surabaya, Semarang Tahun 2014  KEPI dan SPI 2013 2 batch (KPSPI) - Jakarta  SPI 306 - Penilaian dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 8 batch (KPSPI) – Jakarta, Medan, Surabaya, Solo Tahun 2015  SPI 306 - Penilaian dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 2 batch (KPSPI) – Jakarta, Bandung Rekomen dasi

Juknis

Penyempurnaan Standar


1. Untuk kesinambungan rencana kerja KPSPI, diharapkan bahwa target penyusunan Standar dan Juknis yang masih belum terselesaikan dapat dilanjutkan, yang meliputi: a. Juknis SPI 103-Lingkup Penugasan b. Juknis SPI 104-Implementasi - Penggunaan Tenaga Ahli untuk Penilaian c. Juknis SPI 105-Pelaporan Penilaian d. Junis SPI 362-Inspeksi dan Hal yang Dipertimbangkan e. SPI 203-Penilaian Aset Sektor Publik f. SPI 302- Penilaian Properti Agri g. SPI 363- Kaji Ulang Penilaian h. SPI 331- Penilaian untuk tujuan Alokasi Harga Beli dan Penentuan Beban Aset Penunjang i. SPI 332-Penilaian untuk Pajak - Penilaian Dalam Rangka Penetapan Harga Transaksi Antar Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa (Transfer Pricing Analysis) j. Lampiran SPI 360- Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use Analysis) k. SPI 365- Peran Penilai Pada Proses Audit

29


No

Program Kerja

Detail Kegiatan

Target & Sasaran l.

Realisasi

Tidak Tereali sasi

Kendala

SPI 366-Penilaian untuk Lelang

2. Pemahaman SPI yang masih dirasakan kurang di kalangan Penilai, dapat ditingkatkan dengan cara: a. Melaksanakan workshop SPI dengan jadual yang teratur, bekerja sama dengan Bidang Pendidikan (saat ini sudah dilakukan, termasuk bersama dengan PPPK tapi belum dijadualkan secara rutin dan terprogram). b. Membuka forum tanya jawab untuk seluruh hal terkait dengan SPI melalui website MAPPI. c. Pada saat penerimaan atau perpanjangan keanggotaan MAPPI, buku SPI wajib dimiliki (atau dipaketkan dalam iuran). 3. MAPPI melalui KPSPI dapat menyelenggarakan workshop singkat bekerja sama dengan PPPK, untuk pemahaman SPI di kalangan eksternal, khususnya OJK, BPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisan. 4. Dewan Penilai wajib untuk memahami SPI untuk menghindarkan adanya kesalahan dalam membuat pertimbangan, sehingga perlu diadakan training SPI khusus bagi DP. 5. Sinkronisasi pengaturan di dalam SPI dengan pengaturan oleh lembaga terkait lainnya, misalnya dengan peraturan Bapepam/OJK, BPN, perbankan dll.

30


I.4. BIDANG PENDIDIKAN Mengkoordinir :  Ketua Program Pendidikan Designasi P  Ketua Program Pendidikan Designasi B  Ketua Program Pendidikan Khusus  Ketua Program Kerjasama Pendidikan

TINJAUAN UMUM Bidang Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalime anggota melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi anggota. Ilmu penilaian pun terus mengalami perkembangan, baik dalam skala internasional maupun dalam negeri. Masyarakat Profesi PeniIai Indonesia (MAPPI) sebagai satusatunya organisasi profesi penilai di Indonesia memiliki program pendidikan reguler penilaian properti dan penilaian bisnis. Pendidikan ini tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang berprofesi sebagai penilai independen, namun juga dibutuhkan oleh siapa saja yang terkait dengan pekerjaan penilaian, seperti misalnya para penilai pemerintah baik dalam pemgelilana set negara maupun perpajakan, auctioner, staf pengelola barang di pemeritahan, acount officer dan penilai internal di bank, akuntan dan fungsi-fungsi lain pada perusahaan maupun pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan aset Pendidikan yang dilaksanakan MAPPI, yaitu : 1. Pendidikan Designasi Properti a. Pendidikan Dasar Penilaian 1 & 2 Reguler Merupakan pendidikan dasar dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI P. Pelaksanaan PDP 1 & 2 Secara Rutin di MAPPI Pusat maupun di Pengda. Pendidikan Dasar Penilaian 1 (PDP 1) Merupakan pendidikan dasar dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI P. Pendidikan ini dilaksanakan selama 60 jam pertemuan yang terdiri dari 50 jam pertemuan teori di kelas dan 10 jam pertemuan praktek lapangan. Dalam pendidikan ini dilakukan ujian selama 3 jam untuk menentukan kelulusan. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 maka mulai tahun 2015 ujian dibagi menjadi 2 yaitu ujian KEPI/SPI dan ujian teori non KEPI/SPI. Pendidikan Dasar Penilaian 1 ini bertujuan agar peserta didik mampu : • Melakukan inspeksi lapangan secara benar 31


• • • •

Melakukan identifikasi obyek penilaian properti sederhana dan penugasan penilaian secara benar Melakukan pengumpulan data secara benar Mengkomunikasikan hasil inspeksi secara baik dan jelas. Menyusun laporan inspeksi lapangan secara benar

Pendidikan Dasar Penilaian 2 – (PDP 2) Merupakan pendidikan dasar dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI P tetap. Dalam jangka waktu 2 tahun anggota MAPPI P yang telah lulus PDP 1 wajib mengikuti dan lulus pendidikan PDP 2 untuk dapat menjadi anggota MAPPI T*. Pendidikan ini dilaksanakan selama 68 jam pertemuan yang terdiri dari 58 jam pertemuan teori di kelas dan 10 jam pertemuan praktek lapangan. Dalam pendidikan ini dilakukan ujian selama 3 jam untuk menentukan kelulusan. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 maka mulai tahun 2015 ujian dibagi menjadi 2 yaitu ujian KEPI/SPI dan ujian teori non KEPI/SPI. Pendidikan Dasar Penilaian 2 ini bertujuan agar peserta didik mampu :  Melakukan pengumpulan data properti sederhana secara benar  Melakukan analisa data, penggunaan metode yang tepat dan analisa penilaian properti sederhana secara benar  Menyusun laporan penilaian properti sederhana sesuai dengan SPI secara benar  Mengkomunikasikan hasil penilaian properti sederhana secara baik dan jelas. b. Pendidikan Lanjutan Penilaian 1 & 2 Reguler Merupakan pendidikan dasar dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI T apabila sudah 2 tahun anggota MAPPI. Pelaksanaan PLP 1 & 2 secara rutin di MAPPI Pusat maupun di Pengda. Pendidikan Lanjutan Penilaian 1 (PLP 1) Merupakan pendidikan lanjutan dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI T*. Dalam jangka waktu 2 tahun anggota MAPPI P yang telah lulus PDP 2 wajib mengikuti dan lulus pendidikan PLP 1 dan PLP 2 untuk dapat menjadi anggota MAPPI T tetap. Pendidikan ini dilaksanakan selama 50 jam pertemuan. Dalam pendidikan ini dilakukan ujian selama 3 jam untuk menentukan kelulusan. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 maka mulai tahun 2015 ujian dibagi menjadi 2 yaitu ujian KEPI/SPI dan ujian teori non KEPI/SPI. Pendidikan Lanjutan Penilaian 1 ini bertujuan agar peserta didik mampu :  Melakukan pengumpulan data properti komersial secara benar  Melakukan analisa data, penggunaan metode yang tepat dan analisa penilaian properti komersial secara benar 32


 

Menyusun laporan penilaian properti komersial sesuai dengan SPI secara benar Mengkomunikasikan hasil penilaian properti komersial secara baik dan jelas.

Pendidikan Lanjutan Penilaian 2 (PLP 2) Merupakan pendidikan lanjutan dan wajib bagi seseorang yang ingin menjadi anggota MAPPI T tetap. Dalam jangka waktu 2 tahun anggota MAPPI P yang telah lulus PDP 2 wajib mengikuti dan lulus pendidikan PLP 1 dan PLP 2 untuk dapat menjadi anggota MAPPI T tetap. Pendidikan ini dilaksanakan selama 72 jam pertemuan. Dalam pendidikan ini dilakukan ujian selama 3 jam untuk menentukan kelulusan. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 maka mulai tahun 2015 ujian dibagi menjadi 2 yaitu ujian KEPI/SPI dan ujian teori non KEPI/SPI. Pendidikan Lanjutan Penilaian 2 ini bertujuan agar peserta didik mampu :  Melakukan pengumpulan data properti komersial dan properti khusus secara benar  Melakukan analisa data, penggunaan metode yang tepat dan analisa penilaian properti komersial dan properti khusus secara benar  Menyusun laporan penilaian properti komersial dan properti khusus sesuai dengan SPI secara benar  Mengkomunikasikan hasil penilaian properti komersial dan properti khusus secara baik dan jelas.

2. Pendidikan Designasi Bisnis Pelaksanaan Pendidikan untuk Designasi Bisnis dilakukan secara rutin di MAPPI Pusat, PDP 1, PDP 2, PLP 1, dan PLP 2 3. Pendidikan Designasi Kerjasama Merupakan progran pendidikan designasi yang bkerjasaman dengan instasnti tertentu dan bersiat inhouse. Silabus dan materi pendidikan sama dengan pendidikan desiginasi reguler. 4. Pendidikan Non Designasi Pendidikan Khusus Merupakan Pendidikan Penilaian yang lebih bersifat inhouse. Materi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait. Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Merupakan pendidikan yang menunjang pendidikan designasi dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 PPL diselenggarakan untuk 33


anggota MAPPI P, MAPPI T dan MAPPI S. Melalui PPL diharapkan MAPPI selalu memberikan informasi pengetahuan penilaian terkini bagi anggotanya. 5. Kerjasama Pendidikan Mappi Sebagai Asosiassi Penilai di Indonesia telah banyak menjalin kerjasama dengan pihak dan instansi lainnya terutama Perguruan Tinggi.

PROGRAM KERJA Program Kerja Bidang Pengembangan Pendidikan, yaitu : Program Kerja

Kegiatan

1. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan designasi penilai reguler yang terjadwal secara nasional



2. Penyelarasan dan penyempurnaan silabus dan modul pendidikan designasi (PDP & PLP)





 



3. Peningkatan kuantitas dan kualitas  tenaga pengajar 

 4. Pelaksanaan ujian yang transparant dan akuntable dengan hasil kelulusan tinggi

   

Penyelenggaraan program pendidikan designasi penilai (PDP & PLP) properti secara terjadwal dan terprogram dengan baik Penyelenggaraan program pendidikan designasi penilai (PDP & PLP) bisnis secara terjadwal dan terprogram dengan baik Review dan evaluasi silabus pendidikan designasi penilai properti Penetapan silabus dan modul sesuai dengan target dan goal pendidikan Pengembangan silabus dan modul pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan profesi penilai Penyelarasan dan penyamaan visi dan pemahaman modul pendidikan oleh para pengajar Menyusun kriteria dan persyaratan pengajar Rekrutmen pengajar untuk memenuhi kebutuhanm jumlah pengajar baik di pusat maupun daerah Meningkatkan pengusaan materi dan metode pengajaran yang terbaik bagi para pengajar Review dan evaluasi model soal ujian Penyamaan visi dan pemahaman pengajar dalam penyusunan soal Penyusunan soal yang sesuai dengan modul dengan kaidah yang benar Sistem evaluasi dan pemeriksaan ujian yang transparan dan fair 34


5. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan CPD dan pendidikan khusus reguler yang terjadwal secara nasional







6. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dengan universitas, lembaga pendidikan , perbankan dan institusi lainnya

     

7. Penentuan biaya pendidikan yang  terjangkau oleh anggota dan dapat mendukung  pengembangan pendidikan ke depan 

8. Dukungan dan administrasi bidang pendidikan yang optimal dan efisien

   

Penentuan dan pemilihan topik CDP dan pendidikan khusus yang menarik, sesuai dengan kebutuhan dan issue terkini Penyelenggaraan program pendidikan CPD dan pendidikan khusu secara terjadwal dan terprogram dengan baik Pelaksanaan pendidikan CPD dan pendidikan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan persyaratan CPD anggota Review dan evaluasi kerjasama pendidikan yang telah berjalan Addendum atau perpanjangan perjanjian kerjasama pendidikan Menindaklanjuti MoU/kerjasama yang telah ditandatangani Membuka peluang kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan Pemenuhan pendidikan khusus dari perbankan dan institusi lainnya Kerjasama penyediaan pengajar Review dan evaluasi komponen biaya pendidikan Penentuan biaya pendidikan yang terjangkau oleh anggota Perencanaan keuangan pendidikan yang mampu untuk pengembangan pendidikan ke depan Recompiling file-file bidang pendidikan Administrasi bidang pendidikan secara khusus yang terintegrasi dengan sekretariat Penyusunan SOP bidang pendidikan Penyediaan tenaga administrasi bidang pendidikan yang cakap dan memadai

REALISASI PROGRAM 1. Pendidikan Designasi Secara umum, realisasi Pendidikan Designasi PDP 1, PDP 2, PLP 1 dan PLP 2 selama tahun 2012-2015 sesuai dengan program yang direncanakan, yaitu secara rinci pelaksanaan Pendidikan Designasi sebagai berikut :

35


a. Pendidikan Designasi PDP 1 Properti ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 6 kali dalam 1 tahun dan pelaksanaan di Pengda 2 kali Realisasi pada tahun 2012 belum tercapai, tahun 2013 – 2015 tercapai. b. Pendidikan Designasi PDP 2 Properti ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 4 kali dalam 1 tahun dan pelaksanaan di Pengda 1 kali Realisasi pada tahun 2012 belum tercapai, tahun 2013 – 2015 tercapai. c. Pendidikan Designasi PLP 1 Properti ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 3 kali dalam 1 tahun dan pelaksanaan di Pengda 1 kali Realisasi pada tahun 2012 belum tercapai, tahun 2013 – 2015 untuk Pusat tercapai 2 kali, untuk Pengda tercapai. d. Pendidikan Designasi PLP 2 Properti ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 2 kali dalam 1 tahun dan pelaksanaan di Pengda 1 kali Realisasi pada tahun 2012 belum tercapai, tahun 2013 – 2015 untuk Pusat tercapai, untuk Pengda hanya 2 Pengda tercapai. e. Pendidikan Designasi PDP 1 Bisnis ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 4 kali dalam 1 tahun Realisasi pada tahun 2012 – 2015 hanya 2 kali pertahun. f. Pendidikan Designasi PDP 2 Bisnis ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 2 kali dalam 1 tahun Realisasi pada tahun 2012 belum terlaksana, 2013 – 2015 hanya 1 kali pertahun. g. Pendidikan Designasi PLP 1 Bisnis ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 2 kali dalam 1 tahun Realisasi pada tahun 2012 – 2014 belum terlaksana, 2015 terlaksana. h. Pendidikan Designasi PLP 2 Bisnis ditargetkan di MAPPI Pusat minimal 2 kali dalam 1 tahun Realisasi pada tahun 2012 – 2014 belum terlaksana, 2016 terlaksana. Selain pelaksanaan pendidikan secara reguler MAPPI juga melaksanakan pendidikan designasi bekerjasama dengan instansi lain yang bersifat inhouse. Pendidikan designasi kerjasama yang telah dilaksanakan meliputi : a. Perbankan 1. Bank Mandiri 2. Bank BII 3. Bank Mega 4. Bank BCA 5. Bank Danamon 6. Bank BTN 7. Bank UOB 8. Bank Muamalat 9. Bank Artha Graha 10. Bank BSM 11. Bank Mestika

36


b. Lembaga Pendidikan 1. UGM 2. Untar 3. Polban 4. Unbraw c. Lembaga Pemerintahan 1. KPK 2. KemenkumHAM 3. Pemda Tenggarong d. Lain – lainnya 1. Mahasiswa MEP UGM 2. PT. PLN Berikut adalah gambaran jumlah peserta didik pendidikan designasi dan tingkat kelulusannya : Jumlah Peserta Didik Pendidikan Designasi 2012 - 2015 Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2012 0

Jumlah Peserta Didik

500

1000

1500

2000

2500

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

748

1307

1869

2267

37


Jumlah Peserta Didik Per Jenjang Pendidikan 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

PDP 1

PDP 2

PLP 1

PLP 2

Total

Jumlah Peserta Didik Tahun 2012

507

217

24

-

748

Tahun 2013

809

315

133

50

1.307

Tahun 2014

1.192

405

161

111

1.869

Tahun 2015

1.214

618

302

133

2.267

Tingkat Kelulusan Designasi Non KEPI/SPI 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

PDP 1

PDP 2

PLP 1

PLP 2

Tingkat Kelulusan Non KEPI/SPI Tahun 2012

60,0%

53,9%

62,5%

Tahun 2013

71,5%

51,9%

66,2%

34,0%

Tahun 2014

80,6%

77,3%

68,7%

53,2%

Tahun 2015

82,1%

68,2%

48,6%

48,6%

Tahun 2015

PDP 1 38.4%

Tingkat Kelulusan KEPI/SPI PDP 2 PLP 1 38.5% 25.5%

PLP 2 19.5%

38


2. Pendidikan Non Designasi Merupakan Pendidikan Penilaian yang lebih bersifat in house. Pendidikan Non Designasi telah banyak melakukan kegiatan kerjasama dengan Instansi Pemerintahan, BUMN, Perbankan dan Universitas. Materi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait. Sampai saat ini instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan MAPPI adalah a. Perbankan : 1. Bank BNI 2. Bank BCA 3. Bank BTPN 4. Bank CIMB NIAGA 5. Bank BTN 6. Bank JTrust b. Lain – Lain : 1. DJP Kememnkeu 2. Pemko Tarakan 3. PT. Adira Finance 4. Pemerintah NEPAL 5. RICS Pendidikan Khusus Bidang Pendidikan MAPPI telah menyelengarakan Pendidikan Khusus dan periode 2012-2015 untuk Instansi lain yang telah bekerjasam dengan MAPPI, sebagai berikut : a. Pendidikan Dasar Penilaian (Materi PDP 1 – PDP 2) Bank BRI : ( 70 sessi, 30 peserta per angkatan ) b. Pendidikan Penilaian Agunan Bank BRI Credit Investigator : ( 30 sessi, 30 peserta per angkatan, 18 angkatan ) c. Pendidikan Penilaian Agunan Bank BRI Consumer Loan: ( 30 sessi, 30 Peserta per angkatan, 8 angkatan ) d. Pendidikan Dasar Penilaian (Materi PDP 1 – PDP 2) Bank BCA (50 sessi, 2 kali : Jakarta Surabaya, 50 peserta) e. Pendidikan Dasar Penilaian (Materi PDP 1 – PDP 2) Bank CIMB Niaga (50 sessi, 1 kali : Jakarta, 30 peserta) f. Pendidikan P1 – P 2 Bisnis DJP Kemenkeu (100 sessi, 1 kali : Jakarta, 30 peserta) g. Pendidikan P3 – P 4 DJP Kemenkeu (100 sessi, 1kali : Jakarta, 30 peserta) Rincian pelaksanaan per tahun adalah sebagai berikut : Tahun 2013 1. Bank BNI – Penilaian Properti Agunan - 5 hari – 3 batch 2. Bank Danamon – Penilaian Properti Agunan - 5 hari – 3 batch

39


Tahun 2014 1. Bank BNI – Review Penilaian Properti Agunan - 2 hari – 3 batch 2. Bank BRI – Penilaian Properti Agunan - 3 hari – 12 batch 3. Bank CIMB Niaga - Penilaian Properti Agunan - 5 hari – 2 batch Tahun 2015 1. PLN – Penilaian Properti Tingkat Dasar - 5 hari – 4 batch 2. Bank BRI – Penilaian Properti Agunan - 3 hari – 7 batch 3. PNM - Penilaian Properti Agunan - 5 hari – 2 batch 4. Bank BTPN - Penilaian Alat berat dan Stock- 3 hari – 2 batch 5. Bank Jtrust - Penilaian Properti Agunan - 2 hari – 1 batch 6. Adira Finance – Penilaian Properti Agunan - 3 hari – 1 batch 7. Pemerintah N epal – Penilaian untuk Pengadaan Tanag – 3 hari

Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Merupakan pendidikan yang menunjang pendidikan designasi dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian saat ini. Melalui PPL diharapkan MAPPI selalu memberikan informasi pengetahuan penilaian terkini bagi anggotanya. Pendidikan ini diselenggarakan dalam bentuk workshop atau seminar. Berikut PPL yang telah dilasanakan oleh Bidang Pengembangan Pendidikan MAPPI : a. WORKSHOP "Analisa Kuantitatif dalam penilaian properti" MAPPI-UNTAR Jakarta, 27-28 Juni 2012. b. SEMINAR " Jasa Penilai Peran dan Urgensinya Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis dan Pengelolaan Aset " MAPPI-UNSRI-IAI, 08 Feb 2012. c. Seminar Penilaian Nasional, MAPPI - HMP - HIMA PPLN, 12 April 2012. d. Seminar Nasional Integrasi Kebijakan Manajemen Pertanahan dan Rencana Tata Ruang utk Optimalisasi Nilai Tanah, MAPPI – UNTAR, 13 Des 2012. e. Workshop Penilaian Kapal, MAPPI Pusat, 28 - 29 November 2012. f. DISKUSI TERBUKA "JAKARTA DALAM PERMASALAHAN : Sebuah Anomali Tata Ruang, Banjir dan Harga Properti", MAPPI – UNTAR, 27 Februari 2013. g. Seminar Sehari Ekonomi Biru, MAPPI – Heburinas, 05 Desember 2012. h. Seminar Nasional " Optimalisasi Nilai Asset Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, MAPPI Pusat, 16 Maret 2013. i. Blue Economy Foundation, MAPPI – Heburinas, 26 Maret 2013. j. Workshop Penilaian Kapal Pesawat, MAPPI – Pusat, 02-03 Mei 2013. k. RICS ASEAN Real Estate and Construction Summit 2014, RICS ASEAN – MAPPI, 25 February 2014. l. Fair Value Measurement Framework and Practical Considerations in Emerging Markets, RICS ASEAN – MAPPI, 26 February 2014. m. Diskusi RDTR DKI Jakarta 2030 dan Workshop Aplikasi Perhitungan BTB, MAPPI Pusat, 07 Apr 2014. n. Tentative Programe 18th AVA Congress Meeting, AVA – MAPPI, 24 - 27 April 2014. 40


o. Business Valuation Seminar With Aswath Damodaran, Deloitte – MAPPI, 22 - 23 May 2014 p. Seminar Blue Ekonomi Foundation, PT. Heburinas – MAPPI, 13 - 15 April 2015. q. Seminar Internasional "Valuation of Land Acquisition for Development and Public Interest (Overview In Determining Amount of Compensation)" MAPPI – RICS, 20 Mei 2015. Berikut adalah ringkasan jumlah pelaksanaan PPL yang dilakukan selama periode 2012 – 2016 TAHUN 2012 2013 2014 2015

MAPPI 23 20 23 23

JUMLAH PELAKSANAAN KERJASAMA MAPPI - PPAJP/PPPK TOTAL 6 15 44 2 12 34 6 10 39 6 7 36

3. Kerjasama Pendidikan Mappi Sebagai Asosiassi Penilai di Indonesia telah banyak menjalin kerjasama dengan pihak dan instansi lainnya, berikut pendidikan yang Instansi yang bekerjasama dengan MAPPI : a. Pendidikan yang telah berjalan : 1. MEP Universitas Gajah Mada 2. Universitas Pajajaran Bandung 3. Universitas Sumatera Utara 4. Sekolah Vokasi UGM 5. FEB Universitas Brawijaya b. Telah ditanda tangani MoU : 1. Universitas Sriwijaya Palembang 2. Politeknik Bandung 3. Universitas Indonesia 4. Universitas Lambung Mangkurat 4. Kegiatan Lainnya :  Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Aset Pemda – Pemko Tarakan  Narasumber Pelatihan Administrasi Kredit di LPPI Kemang : 4 kali  Narasumber pada Credit Investigation and Banking Fraud Bank BNI  Narasumber Seminar Profesi Penilai dan KJPP – Institute of Banking School Kemang  Narasumber Workshop Penyusunan Silabus Program Studi D4 Manajemen Aset Politeknik Bandung 41


  

Dosen Tamu Kuliah Jurusan Akuntansi Universitas Bakrie Narasumber Lembaga Penjaminan Simpanan Narasumber Workshop Penyusunan Silabus Program Studi D3 Penilaian Vokasi Universitas Indonesia

CATATAN DAN EVALUASI Catatan Tiga elemen utama dalam sebuah pendidikan adalah peserta, pengajar dan resources. Catatan ini dibuat dengan mencoba melihat elemen ini satu per satu.



Peserta Didik Para peserta Pendidikan Designasi pada umumnya mempunyai keragaman latar belakang pendidikan, bidang pekerjaan, lamanya bekerja dan usia, kecuali pada instansi-instansi tertentu, yang melakukan penyeleksian bagi para pesertanya. Secara nasional, kisaran tingkat kelulusan Pendidikan Designasi PDP 1 PDP 2 dan PLP1 – PLP 2 Properti dan Bisnis adalah 70 - 30%. Namun data ini belum cukup dijadikan tolak ukur pengambilan kesimpulan atas kinerja pendidikan yang sudah dilakukan. Beberapa temuan yang dapat dicatat mengenai gambaran umum peserta didik selama masa Pendidikan Designasi PDP 1-2 dan PLP 1-2 adalah : 1. Peserta mempunyai latar belakang pendidikan, bidang pekerjaan, lamanya bekerja serta usia yang beragam. 2. Keragaman ini memberikan dampak perbedaan pada kecepatan peserta dalam menyerap materi pendidikan. 42


3. Adanya indikasi, sejak awal peserta tidak mengetahui kemampuan dan kesiapan dirinya dalam mengikuti pendidikan (sebagai dampak tidak adanya proses segmentasi dan seleksi peserta). Berdasarkan temuan ini, beberapa hal yang sudah dilakukan selama Pendidikan Designasi PDP 1 & 2 dan PLP 1 & 2 adalah : 1. Pre Test dilakukan di awal pendidikan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai kemampuan awalnya secara umum. 2. Quiz diberikan selama proses pembelajaran berlangsung untuk membantu para peserta mengevaluasi tingkat pemahamannya terhadap materi ajar. 3. Self test diberikan kepada calon peserta Properti. Self test diberikan kepada peserta pada tahap pendaftaran untuk membantu peserta mengetahui kesiapan dirinya dalam mengikuti pendidikan. 4. Absensi diperketat untuk peserta dapat sepenuhnya mengikuti materi yang telah diberikan instruktur. 5. Memberikan tata tertib selama pendidikan berlangsung agar ada konsekuensi terhadap prilaku peserta. 

Pengajar Temuan dari evaluasi yang didapat dari kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik adalah pengajar menyampaikan materi ajar dengan cara yang sama tanpa memiliki pemahaman yang cukup akan tingkat penyerapan peserta didik. Namun secara umum pengajar memiliki soft skill yang baik yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah pengajar dan komitmen waktu terhadap jadwal pelaksanaan pendidikan.



Resources Pada muatan materi PDP 1-2 Properti yang telah berlangsung, kombinasi antara teori dan praktek mulai diberlakukan. Pada PDP 1 Properti peserta melakukan praktek inspeksi lapangan dan melaporkannya dalam bentuk formulir inspeksi. Sedangkan pada PDP 2 Properti, perserta melakukan praktek penilaian properti sederhana dan kemudianmemaparkannya dalam bentuk presentasi lisan. Untuk Peserta PLP 1 & PLP 2 lebih banyak menyelesaikan sebuah kasus – kasus penilaian.

43


Evaluasi ke Depan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi Bidang Pengembangan Pendidikan ke depan antara lain : 1. Penyempurnaan silabus • Standar internasional • Blueprint PPPK • Kebutuhan pasar 2. Penyempurnaan modul 3. Pengajar • Jumlah • Kompetensi mengajar • Komitmen waktu 4. Pengaturan Jadwal 5. Ujian • Bank soal • Pengawas • Soal bocor • Jumlah peserta 6. PPL 7. Pendidikan lain : FS, Monitoring, HBU, Optimalisasi Aset, dll 8. Pendidikan Khusus KEPI SPI

USULAN Beberapa usulan untuk pengembangan Bidang Pengembangan Pendidikan dalam kepengurusan yang akan datang : 1. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan penilaian, tidak saja di lingkungan MAPPI, namun juga meluas sampai kepada instansi lain, maka formasi bidang pendidikan perlu dikembangkan. Misalnya adanya sub bidang kurikulum, sub bidang kerja sama dengan perguruan tinggi, sub bidang kerja sama dengan instansi lain, sub bidang pendidikan designasi, sub bidang PPL. 2. Perlu dipikirkan proses seleksi peserta. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa proses seleksi menjadi tahapan yang penting untuk menentukan kualitas peserta didik dan kualitas kelulusan. Bahkan, lebih jauh kualitas profesional penilai di Indonesia. Proses seleksi sebaiknya dilakukan di masing masing KJPP pada proses rekrutmen karyawan. Hal yang sederhana yang mungkin dapat dilakukan MAPPI adalah MAPPI dan KJPP dapat bekerja sama membuat test seleksi [on line], 3. Penyempurnaan Sistem Pembelajaran secara Online atau Edukasi yang lebih mendalam sesuai materi ajar, memperbanyak praktek lapangan dan studi kasus per kasus yang ditemukan di lapangan. 4. Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan institusi nasional dan internasional dalam bentuk internship, beasiswa, program pendidikan, dll 44


I.5. BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN Terdiri dari : Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Umum I Wakil Sekretaris Umum II Wakil Sekretaris Umum III

TINJAUAN UMUM Bidang administrasi dan kesekretariatan di Pengurus Pusat MAPPI berada dibawah pengelolaan Sekretaris Jenderal dan wakilnya dibantu Manager Ekskutif yang diangkat. Setidaknya terdapat beberapa bidang kegiatan yang telah memiliki pencapaian hasil pelaksanaan program dan fungsi sekretaris telah mencoba mendata serta menyampaikan progresnya secara umum. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Jenderal sebagai “unsur pendukung organisasi” yang mendukung semua upaya MAPPI dalam mencapai tujuan yang diharapkan dapat menggerakkan dan mengarahkan program MAPPI agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat strategis sekaligus mewujudkan sosok MAPPI yang memiliki Visi dan Misi sejalan dengan AD/ART MAPPI sehingga dapat meningkatkan peranannya kepada seluruh anggota, pengguna jasa dan instansi terkait lainnya. Secara umum dan menyeluruh tugas dan wewenang yang menjadi lingkup Sekretaris Jenderal adalah : 1. Memonitor keseluruhan sistem dan program kerja kesekretariatan MAPPI, tata kelola manajemen administrasi MAPPI dan kepatuhan pada peraturan. 2. Memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan sekretariat 3. Bersama–sama Ketua Umum/Ketua Bidang/Ketua Kompartemen menandatangani surat-surat keluar. 4. Melakukan pencatatan data-data anggota 5. Mempersiapkan rapat-rapat dan membuat risalahnya 6. Mewakili Ketua Umum bila berhalangan. 7. mengembangkan kelembagaan internal organisasi dan memastikan bahwa di dalam organisasi terdapat sumber daya manusia dan keuangan yang cukup untuk mencapai sasaran. Hasil yang telah dicapai pada kepengurusan ini untuk beberapa bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bidang keanggotaan, bidang pengembangan profesi dan bidang organisasi. Laporan masing-masing bidang terpisah dan data-data untuk masing-masing progress kegiatan terlampir. 45


KESEKRETARIATAN Sebagai sekretariat dari suatu organisasi profesi, maka tugas utama sekretariat MAPPI adalah memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Namun demikian wewenang sekretariat pada batasan administrasi dimana keputusan kebijakan diambil berdasarkan wewenang bidang terkait sebagai pelaksana kegiatan. Secara komprehensif tugas sekretariat meliputi : I. Pengelolaan Administrasi Kantor 1. Mengelola surat masuk dan keluar (menginformasikan setiap surat masuk kepada pengurus terkait dan mengarsipkan surat tersebut). 2. Membuat draft surat keluar dengan berkoordinasi kepada Sekum, Bendum dan Pengurus terkait lainnya. 3. Mengadministrasikan data-data anggota 4. Membuat rekapitulasi anggota aktif dan tidak aktif untuk dilaporkan kepada Bendahara Umum. 5. Membukukan semua pengeluaran kantor dan mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran lainnya 6. dan lain-lain II. Pelayanan kepada Anggota : 1. Memberikan informasi tentang kegiatan secara menyeluruh meliputi kegiatan pendidikan, Ujian Sertifikasi, Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL), workshop, diseminasi dan kegiatan lainnya. Media yang digunakan dalam rangka sosialisasi informasi kegiatan dalam periode ini masih sebatas pendistribusian surat melalui website MAPPI, email, fax dan surat menyurat maupun konfirmasi melalui telepon. 2. Membuat seluruh kebetuhan surat-menyurat apakah untuk kepentingan eksternal pengurus terhadap kepentingan anggota 3. Memproses pengajuan anggota baru 4. Memproses pengajuan perpanjangan kartu anggota.

III. Membantu Pengurus dalam menjalankan program kerjanya diantaranya : Secara umum seluruh kegiatan Pengurus Pusat MAPPI senantiasa dalam satu komando sistem pengelolaan yang telah berjalan mengikuti pedoman secara baku. Sekretaris Jenderal bersama-sama Wakil Sekretaris Jenderal memiliki fungsi sentral dalam dalam pengelolaan kebijakan administrasi kegiatan selain dibantu secara penuh oleh sekretaris pelaksana. Dalam konteks ini, semua kegiatan bidang maupun kompartemen dapat terlaksana merupakan bagian dari fungsi administrasi di sekretariat MAPPI. Melihat intensitas kegiatan MAPPI yang relatif tinggi sejak awal periode, maka Bidang Administrasi dan Kesekretariatan telah menambah personil di sekretariat 46


pada 2012 - 2015 sehingga fungsi sekretariat dalam mendukung kegiatan bidang dapat lebih optimal, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bidang Pendidikan Bidang Pengembangan Profesi Bidang Organisasi & Kerjasama Lembaga Kegiatan Komite Penguji USP Kegiatan Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) Kegiatan Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) Kegiatan KPSPI Kegiatan Eksterna dan Internal

PROGRAM KERJA Tahun 2012-2015 merupakan perjalanan periode yang penuh dengan kegiatan yang membutuhkan perencanaan. Untuk itu telah disusun beberapa usulan program kerja sebagai penyempurnaan program kerja periode sebelumnya. Program kerja tersebut meliputi : 1. Melakukan pengembangan dan kerjasama terhadap Bidang-bidang yang ada di MAPPI agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan merancang dan menyiapkan acara rapat dan pertemuan antar Pengurus. 2. Memperkuat peran dan fungsi Pengurus Pusat MAPPI dengan cara mengadakan hubungan aktif dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan profesi Penilai, baik dengan pemerintah, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya termasuk masyarakat penilai di luar negeri. 3. Mengoptimalkan pelayanan kepada anggota dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya diantaranya : a. b. c.

d. e.

f. g.

Perubahan kartu anggota yang disesuaikan dengan berubahnya jenis keanggotaan dengan model dan format yang lebih representative. Mengembangkan system dan mekanisme penerimaan keanggotaan yang selaras dengan peningkatan standar kompetensi Anggota. Mengembangkan data base anggota berdasarkan kriteria yang telah dan akan dikembangkan dengan informasi yang lebih lengkap, terutama dengan menggunakan sistem database yang terbaru. Pembelian Gedung MAPPI. Perbaikan sarana gedung dan penambahan fasilitas kantor MAPPI ; pembelian laptop dan infocus untuk pendidikan, renovasi ruangan kantor MAPPI Penambahan Personil Karyawan Sekretariat. Mengoptimalkan Informasi Sekretariat melalui website.

47


4. Memasyarakatkan dan mensosialisasikan profesi Penilai dan jasa layanannya kepada seluruh anggota MAPPI, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan citra MAPPI, diantaranya berupa : a. Optimalisasi website MAPPI dengan format menarik dan lebih komunikatif sehingga dapat menyalurkan informasi yang dibutuhkan oleh anggota maupun instansi terkait MAPPI b. Penerbitan majalah Media Penilai 5. Mengembangkan fungsi manajemen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkup Sekretaris Jenderal, dimana dalam menghasilkan suatu produktivitas yang maksimal dan optimal bukan hanya dilihat dari segi manajemen semata, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, diantaranya : kepuasan karyawan dalam bekerja dan kesehatan. Bila melihat job desk sekretariat, bisa dilihat semua staf MAPPI telah diberdayakan seoptimal mungkin, dan apabila salah seorang tidak masuk karena sakit, maka jalannya kesekretariatan akan berjalan pincang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diprogramkan beberapa hal yaitu : a. Kenaikan gaji pegawai dan menambah staf baru serta penggantian biaya kesehatan b. Membuat system jaringan untuk komputerisasi, untuk memudahkan dalam bekerja c. Penambahan Oprasianal Kinerja Sekretariat. 6. Melanjutkan program kerja rutin yang selalu diterapkan di tahun-tahun sebelumnya seperti : Pendataan iuran, keanggotaan, Pendidikan, surat menyurat dan lain-lain.

REALISASI PROGRAM 1.

2. 3.

4. 5.

Website MAPPI dengan format baru yang lebih komunikatif dengan informasi yang up to date telah selesai dibuat, namun untuk hasil maksimal seperti yang diharapkan belum terealisasi mengingat adanya keterbatasan dalam hal yang bersifat teknis. Sudah diterbitkan model dan format kartu anggota dengan model yang lebih representatif dari sebelumnya. Bersama-sama dengan bidang kerja terkait telah diselenggarakan secara efektif program pendidikan khusus, seminar, workshop sebagai upaya pemenuhan pengumpulan CPD poin bagi anggota MAPPI untuk jenjang anggota Terakreditasi dan Bersertifikat. Sistem jaringan komputerisasi (LAN) sudah diterapkan sehingga memudahkan staf sekretariat dalam bekerja. Media informasi dan penyebaran undangan sedang dikembangkan dengan menggunakan SMS ke masing-masing nomor handphone para anggota yang telah terdaftar datanya. 48


Pembaharuan dan penyempurnaan data base keanggotaan sudah tahap final. Manambah buku-buku perpustakaan yang ada disekretariat. Kualitas dan kesejahteraan SDM ditingkatkan, dengan pola Penetapan standar gaji dan upah diatas UMR yang dituangkan dalam Surat Keputusan. 9. Telah Membeli Gedung Kantor untuk Sekretarian MAPPI yang terletak di : 18 Office Tower lt. 3 Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Kebagusan Ps. Minggu – Jakarta Selatan 12520 10. Guna mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan Sekretariat Pengurus Pusat MAPPI telah dilakukan upaya-upaya, antara lain : a. Renovasi dan perbaikan kantor Sekretarian MAPPI Jl. Kalibata Raya 11-12 E b. Pengadaan Sarana-prasarana yang mendukung kinerja dan pelayanan sekretariat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Seperti : pembelian notebook dan infocus. c. Penambahan instalasi saluran telepon sehingga saluran telepon/fax tidak terganggu. 11. Dalam rangka menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak lain, MAPPI telah mengadakan kerjasama pendidikan, pelatihan, workshop dengan beberapa pihak diantaranya dengan : a. Instansi Pemerintah : PPPK - Kementerian Keuangan, KPK, OJK/Bapepam LK, DJKN, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perekonomian, PLN. b. Perbankan : Bank Mandiri, BSM, BRI, BNI, Bank Danamon, Bank NISP, BII, Bank Mega, Bank Permata, Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Niaga, Bank BTN, Bank UOB, Bank BTPN, Bank Jetrust. (dalam acara pendidikan Penilaian) c. Universitas : MEP UGM, Petra, Undip, Unpad, Untar, UPN dan Trisakti, USU, Pokasi UI, Univ. Lambung Mangkurat, dan Unbraw d. Asosiasi lain : INKINDO dalam memeriahkan HUT MAPPI dengan mengadakan Turnamen Golf bersama. 6. 7. 8.

49


I.6. LAPORAN KOMPARTEMEN 1. KOMPARTEMEN PENILAI PUBLIK Mengkoordinir : A. Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) B. Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) TINJAUAN UMUM a. b. c.

d.

Melakukan konsolidasi ke Bapepam LK terkait dengan para penilai yang aktif diPasar Modal dan telah terdaftar di Bapepam LK Secara intensif dan rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapepam LK dalam hal-hal yang menyangkut ruang lingkup tugas penilaian Secara intensif dan rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapepam LK dalam program-program peningkatan pengetahuan dan profesionalisme melalui PPL. Melaksanakan program-program yang mengarah pada spesialisasi keahlian penilai.

A. FORUM PENILAI PASAR MODAL (FPPM) TINJAUAN UMUM Sejalan dengan tuntutan profesi Penilai untuk meningkatkan kualitas pribadi yang diperlukan untuk menjadi seorang Penilai yang profesional dan sebagai hasil dari kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu OJK/BAPEPAM, maka MAPPI bekerjasama dengan OJK/BAPEPAM menyelenggarakan Pendidikan Profesi Lanjutan yang mana hal ini merupakan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 09/PM/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dan Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang endaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dimana sebagai implikasi dari ketentuan tersebut MAPPI mendirikan Forum Penilai Pasar Modal (FPPM). Berdirinya FPPM dilandasi oleh keinginan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan tuntutan perkembangan profesi Penilai sejalan dengan kebutuhan Penilai sebagai seorang professional yang berpendidikan serta meningkatkan kualitas pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

50


PROGRAM KERJA 1. Sosialisasi Peraturan-Peraturan BAPEPAM/OJK kepada Penilai Publik yang terdaftar di Pasar Modal. 2. Meningkatkan jumlah Penilai Publik yang terdaftar di Pasar Modal. 3. Meningkatkan Kompetensi Penilai Publik & Tenaga Penilai. 4. Mengajukan Usulan Revisi Peraturan BAPEPAM/OJK 5. Mengadakan Forum Diskusi & Konsultasi dengan OJK 6. Menjadi Jembatan antara Penilai, MAPPI dan OJK TARGET DAN SASARAN 1. Penilai Publik yang mempunyai STTD dapat mengetahui dan memahami Peraturan yang berlaku di Pasar Modal khususnya yang terkait dengan Penilaian dan Studi Kelayakan serta secara teknis dapat melakukan penarapan peraturan tersebut. 2. Jumlah Penilai Publik yang mempunyai STTD lebih banyak & aktif 3. Revisi Alternatif persyaratan memperoleh STTD 4. Penilai Publik dan Tenaga Penilai dapat meningkatkan pemahaman, tata cara & teknik penilaian disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM/OJK 5. Menyamakan persepsi, pemahaman & penerapan Peraturan OJK terkait dengan Penilaian. 6. Menjadi narasumber atau mediator

REALISASI PROGRAM Selama tahun 2012-2015 TAHUN 2012 MAPPI – FPPM Telah menyelenggarakan Realisasi Program untuk Pemenuhan dan Pelatihan guna untuk meningkatkan Kopetensi Penilai, berikut PPL dan Kegiatan FPPM sebagai berikut : NO

KEGIATAN

WAKTU

PESERTA

MATERI

TEMPAT

1

PPL Bapeppam 5 SKP PPL Bapeppam 5 SKP

15 Maret 2012 09 Mei 2012

86

Sosialisasi SE Kebun Kelapa Sawit

Jakarta

90

Jakarta

3

Workshop

60

4

Workshop PPL Bapeppam 5 SKP PPL Bapeppam 5 SKP

Penilaian Perkebunan Kelapa Sawit Penilaian Instrumen Keuangan

Bandung

5

16 – 18 April 2012 25 – 27 Juni 2012 17 Juli 2012 19 Juli 2012

Perkembangan Terakhir Penilaian Properti Khususnya Properti Komersial di Amerika Serikat Penilaian Aset tak berwujud

Penilaian Mesin & Peralatan, Perkembangan Terkini

Jakarta

2

6

52 68 54

Bali

Jakarta

51


7

Workshop

8 9

PPL Bapeppam 30 SKP Workshop

10

Workshop

17 – 19 Sept 2012 24 – 28 Sept 2012 1 – 3 Nov 2012 21 – 23 Nov 2012

60

Penilaian Komersial Properti

Bandung

21

30 SKP

Jakarta

100

Penyelarasan Perhitungan Tingkat Diskonto batch I Penyelarasan Perhitungan Tingkat Diskonto

Bandung

77

Bandung

TAHUN 2013 MAPPI – FPPM Telah menyelenggarakan Realisasi Program untuk Pemenuhan dan Pelatihan guna untuk meningkatkan Kopetensi Penilai, berikut PPL dan Kegiatan FPPM sebagai berikut : NO

KEGIATAN

WAKTU

PESERTA

MATERI

TEMPAT

1

PPL Bapeppam 5 SKP

10 April 2013

77

Jakarta

2

30 April 2013 17-19 April 2013

74

3

PPL Bapeppam 5 SKP Workshop

4

Workshop

56

5

PPL Bapeppam 5 SKP

27-29 Juni 2013 03 Sep 2013

Seminar Peranan, Keterbatasan dan Problematika Penilai dalam kaitannya dengan Penilaian Pasar Modal, Laporan Keuangan Serta Penilaian Jaminan Perbankan Penilaian Cadangan Pertambangan Penilaian Bisnis dalam Rangka Akuisisi, Penggabungan Usaha serta kaitannya dengan Pendapatan Kewajaran Penilaian Personal Properti

6

Workshop

7

PPL Bapeppam 30 SKP PPL Bapeppam 5 SKP

17 – 19 Oktober 2013 11 – 15 Nop 2013 17 Des 2013

8

54

84

Jakarta Bandung

Bandung Jakarta

44

Seminar Penilaian Aset dan Penyetaraan Saham dalam Rangka Laporan Keuangan VIII. G7 Penilaian Aset Tak Berwujud

45

PPL 30 SKP Pasar Modal

Jakarta

44

Seminar Penilaian Aset dan Penyetaraan Saham dalam Rangka Laporan Keuangan VIII. G7 Batch ke II

Jakarta

Bali

52



KEGIATAN

WAKTU

PESERTA

MATERI

TEMPAT

1

PPL Bapeppam 5 SKP

03 April 2014

60

Jakarta

2

PPL Bapeppam 5 SKP

17 April 2014

60

3

Workshop

60

4

Workshop

60

Study Kelayakan

Bandung

5

PPL Bapeppam 5 SKP PPL Bapeppam 5 SKP PPL Bapeppam 30 SKP

01 Mei 2014 01 Sept 2014 01 Juli 2014 Desember 2014

Kajian Teknis Penilaian Bisnis untuk keperluan Pasar Modal dan Regulasi Terkait Kajian Teknis Penilaian Properti untuk keperluan Pasar Modal dan Regulasi Terkait Komersial Propeti

60

Problematikan dalam Penilaian ATB Update terkini peraturan dan ketentuan OJK (Bapepam) PPL 30 SKP

Jakarta

6 7

60 60

Jakarta

Bogor

Jakarta Jakarta


KEGIATAN

WAKTU

PESERTA

MATERI

TEMPAT

1

Workshop

60

PPL 5 SKP

3

PPL 5 SKP

08 Apr 2015

60

4 5

Workshop PPL 5 SKP

21-23 Mei 2015 15 Apr 2015

60 60

6 7

Workshop Workshop

6-8 Agustus 2015 1 – 3 Oktober 2015

60 60

Study Kelayakan dalam Rangka Peraturan OJK IX.E.2 PPL 5 SKP IX D.4 & Study Kelayakan Pertambangan PPL 5 SKP Update Temuan Hasil Penelaahan pada Penilaian Bisnis 2014 Penilaian Kebun Update Temuan dan Hasil Penelaahan pada Penilaian Propert Penilaian FO Bisnis Workshop Penilaian Pertambangan

Bandung

2

5 - 7 Februari 2015 05 Maret 2015

60

Jakarta Jakarta

Bandung Jakarta

Surabaya Semarang

53


8

PPL 30 SKP

16-21 Nop 2015

30

9

PPL 3 SKP

24 Ags 2015

61

10

Workshop

30 Nop - 2 Des 2015

70

Pemahaman terhadap mekanisme perdagangan dan aktivitas lain serta peran pofesi dan lembaga penunjang pasar modal PPL 3 SKP Penilaian Bisnis Update tentang Bisnis Valuation & PPA Workshop Penilaian Personal Properti, Mesin & Peralatan Memberikan wawasan baaru terhadap proses Penilaian untuk BTS & Power Plan.

Jumlah Training dan Workshop

Tahun

CPD

10 8 7 9

162 122 102 149

668 478 390 587

Jumlah

34

535

2.123

B

36 20 69

36 24 76

38 29 82

2012

2013

2014

2015

B : Bisnis

Yogjakarta

AB

34 18 62

Ket : A : Properti

Jakarta

Peserta

2012 2013 2014 2015

A

Jakarta

AB : Properti Bisnis

54


700 600 500 400 300 200 100 -

2012

2013

2014

2015

Lainnya

18

27

19

59

Afiliasi

8

7

13

15

Peserta

90

31

28

42

Terakreditasi

63

37

31

45

Bersertifikat

485

372

278

426

55


B. FORUM KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (FKJPP) (Terbentuk pada tanggal 3 Maret 2009, SK nomor : 001/MAPPI-KEP/III/2010) TINJAUAN UMUM Bahwa dengan kedudukannya sebagai asosiasi profesi yang menaungi Penilai dan Kantor Jasa Penilai dan berfungsi sebagai Self Regulating Organization, MAPPI memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengaturan organisasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Sesuai dengan hasil pertemuan dengan Pemimpin Rekan/Rekan sebagai perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik pada tanggal 16 September 2009 bertempat di Auditorium LAN Pejompongan Jakarta, maka disepakati bersama untuk membentuk Forum Kantor Jasa Penilai Publik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang mewadahi Kantor-kantor Jasa Penilai Publik yang ada. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ; PROGRAM KERJA a. Mengelola keanggotaan forum (pendaftaran anggota, penentuan besaran iuran anggota, penentuan persyaratan anggota, etika anggota). b. Mengembangkan usaha dan eksistensi Kantor Jasa Penilai Publik. c. Menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini yang dipertanggung jawabkan kepada Pengurus Pusat MAPPI. d. Membina anggota FKJPP agar selalu memiliki integritas dan tanggung jawab profesinya serta agar dapat mengikuti perkembangan peraturan yang ada dan mematuhinya. e. Membina kerja sama dengan semua lembaga baik pemerintah maupun swasta termasuk profesi profesi lain yang ada hubungannya dengan profesi penilai dan jasa layanannya. f. Menyusun standarisasi imbalan jasa dan mengawasi pelaksanaannya. g. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan advokasi terrhadap anggota FKJPP. h. Menyusun Standar Pengendalian Mutu KJPP i. Menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kepada Pengurus Pusat MAPPI.

56


REALISASI PROGRAM Tahun 2012 1. Semiloka Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Hari / tanggal : Rabu, 30 Mei 2012 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Aula R.M. Notohamiprojo, Lt. 2 Gedung B. Kementrian Keuangan RI Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Agenda : 1. Sosialisasi Petunjuk Teknis Standar Imbalan Jasa Penilaian dan Pemaparan Kode Etik Penilaian berkaitan dengan SK. 004, 2. Laporan terkini tentang RUU Penilaian. 3. Rencana pembentukan tim penyusun Kode Etik Bisnis 4. Aplikasi Laporan Keuangan KJPP atau Firma untuk laporan Pajak CPD : 8 SKP Biaya : Rp. 200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk anggota FKJPP & Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Non Anggota Pembicara : Kepala PPAJP (Bapak Langgeng Subur) Dewan Penilai dan Pengurus FKJPP-MAPPI Jum. Peserta : 96 Orang

2. Pembentukan Tim Penyusunan Masukan Revisi PMK-125 dan Penyempurnaan Ad/Art MAPPI Hari / tanggal : Jum’at, 9 Nopember 2012 Waktu : Pkl. 09.00 WIB Tempat : Hotel Puri Denpasar Jl. Denpasar No. 1, Kuningan, Jakarta Selatan Agenda : - Penyusunan Masukan Materi FKJPP untuk Penyempurnaan Ad/Art MAPPI - Penyusunan Masukan terhadap Revisi PMK 125

57


Tahun 2013 1. Pembentukan Tim Penyusun Standar Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik Tanggal 21 Februari 2013. 2. Memberikan himbauan kepada seluruh anggota FKJPP qagar mematuhi KEPI & SPI Juni 2013 3. Rapat dengar pendapat dengan Pengurus Pusat MAPPI tentang draft Standar Pengendalian Mutu KJPP Selasa, 12 Nopember 2013. Tahun 2014 1. Penyampaian ”eksposure draft pedoman penentuan nilai agunan pada tahap awal pemberian kredit dan pemberian opini terhadap progres pembangunan properti terkait kredit atau pembiayaan kepemilikan properti” Hari / Tanggal Waktu Tempat

Agenda

Peserta

2.

: Kamis, 20 Februari 2014 : Pkl. 09.00 s/d Selesai : Bumi Karsa Bidakara Hotel, Ruang Sadewa Jalan Gatot Subroto, Tebet Jakarta Selatan : 1. Penyampaian Pedoman Penilaian Properti terkait SE BI No. 15/40/DKMP 2. Pembahasan dan Diskusi : Pengurus Pusat MAPPI Bank Indonesia Pihak Perbankan

Semiloka Pengembangan Bisinis Jasa Penilaian Hari / tanggal : Rabu , 16 April 2014 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Graha Wisesa STIA LAN, Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat CPD : 8 SKP Agenda : 1. Hukum Perikatan KJPP 2. Sosialisasi Pedoman Penilaian Properti Inden 3. Sosialisasi Standar Pengendalian Mutu KJPP Jum. Peserta : 112 Orang

58


3.

Gathering Pimpinan KJPP dengan Perbankan Hari / tanggal : Senin, 15 September 2014 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Ruang Mezzanine, Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidn No. 1 Jakarta CPD : 5 SKP Jum Peserta : 116 dari KJPP & 38 dari Perbankan

Tahun 2015 1.

Semiloka Pengembangan Bisnis Kantor Jasa Penilai Publik Hari / tanggal : 3 Februari 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Graha Wichaksana STIA LAN Jl. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat CPD : 8 SKP Jum Peserta : 140 Orang

2.

Workshop Standar Penengendalian Mutu KJPP Batch 1 Hari / tanggal : 30-31 Oktober 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Hotel Novotel Bandung CPD : 15 SKP Jum Peserta : 47 Orang

3.

Workshop Standar Penengendalian Mutu KJPP Batch 1 Hari / tanggal : 13-14 Nopember 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Hotel Aston Bandung CPD : 15 SKP Jum Peserta : 47 Orang

4.

Workshop Standar Penengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik Batch 3 Hari / tanggal : 27-28 Nopember 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Hotel Aston, Bandung CPD : 15 SKP Jum Peserta : 50 Orang 59


5.

Workshop Standar Penengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik Batch 4 Hari / tanggal : 11-12 Desember 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat CPD JumPeserta

6.

: Hotel Aston Bandung : 15 SKP : 55 Orang

Workshop Standar Penengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik Batch 5 Hari / tanggal : 15-16 Desember 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 17.00 WIB Tempat : Hotel Aston Bandung CPD : 15 SKP Jum Peserta : 58 Orang

2. KOMPARTEMEN PENILAI PEMERINTAH TINJAUAN UMUM a. Mengorganisir para Penilai Pemerintah anggota MAPPI b. Mengembangkan peranan Penilai Pemerintah dalam profesi penilai di Indonesia c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkaitan bidang Penilaian di lingkungan kerja pemerintah PROGRAM KERJA a. mengorganisir anggota MAPPI yang merupakan para penilai pemerintah b. mengembangkan peranan penilai pemerintah dalam profesi penilai di Indonesia c. memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkaitan bidang penilaian pemerintah d. melakukan identifikasi penilai pemerintah yang aktif menjadi anggota MAPPI e. membantu pengurus pusat untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pemerintah. f. memberikan layanan konsultansi kepada anggota atas kebutuhan anggota dalam menjalankan praktek sebagai penilai pemerintah g. Menyusun Standar Penilaian Pemerintah dan Kode Etik yang terintegrasi dalam SPI h. Sinkronisasi regulasi penilaian (SPI) dengan regulasi penilaian yang berlaku di masing-masing instansi pemerintah

60


i.

Problem Sharing (CPD) tentang Diskusi kasus dan pengembangannya serta Sharing metode dan teknik guna terwujudnya peningkatan pengalaman pada penilai pemerintah.

REALISASI PROGRAM Telah disusunnya daftar Penilai Pemerintah yang notabene adalah Penilai PBB

3. KOMPARTEMEN PENILAI BISNIS TINJAUAN UMUM Pada awal kepengurusan tahun 2002, Kompartemen Penilai Bisnis (KPB) telah mencanangkan arah & tujuan utama antara lain : • Memasyarakatkan kegiatan Penilaian Bisnis kepada seluruh anggota dan pengguna jasa • Pembinaan anggota penilai usaha secara terpadu dan berkesi-nambungan Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh para pengguna jasa yang pada saat itu lebih banyak melibatkan perusahaan sekuritas, konsultan keuangan (financial advisor) dan Kantor Akuntan untuk melakukan penilaian saham dan sejenisnya sehingga keberadaan Penilai Bisnis belum mendapatkan tempat yang proporsional. Selain kondisi makro tersebut, kondisi mikro khususnya para anggota penilai usaha sampai saat ini masih sulit mendapatkan buku/artikel atau referensi penilaian saham yang mudah didapat dipasar untuk meningkatkan kompetensinya. PROGRAM KERJA Dengan dilatarbelakangi kondisi tersebut, KPB merancang program kerja dengan penekanan antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Penggalangan & pembinaan anggota dengan kualifikasi penilai Bisnis Sosialisasi penilaian bisnis dan standar penilaian bisnis Penyelenggaraan seminar-seminar, diskusi panel dll Akreditasi penilaian bisnis Mengadakan Sarasehan, berdiskusi dengan anggota penilai bisnis dan pembentukan tim KPB 6. Bekerjasama dengan bidang pendidikan menyelenggarakan PDP 1, PDP 2, PLP 1 dan PLP 2 Penilaian Bisnis 7. Bekerjasama dengan Komite Penguji USP, melaksanakan Ujian Sertifikasi Penilai Bisnis 8. Identifikasi kebutuhan para anggota Kompartemen Penilai Bisnis 61


9. Membentuk suatu forum komunikasi antar anggota Kompartemen Penilai Bisnis – pengurus MAPPI – pengguna jasa melalui mailing list. 10. Menyiapkan bahan-bahan acuan eksistensi Kompartemen Penilai Bisnis untuk dirumuskan oleh tim revisi AD/ART MAPPI.

REALISASI PROGRAM 1. Bekerjasama dengan Komite Penguji USP, menyelenggarakan Ujian Tertulis Sertifikasi Penilai Bisnis. 2. Berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan/Bapeppam LK dalam rangka penyusunan draft Penilaian Aktifa Tidak Berwujud (ATB). 3. Acara sarasehan dan diskusi dengan penilai usaha secara parsial sudah berjalan kendati belum secara optimal. Selain acara sarasehan, dalam berbagai pertemuan juga dibahas untuk pembuatan silabus penilaian Bisnis secara modul. 4. Bekerjasama dengan Bidang Pendidikan mengadakan Pendidikan PDP 1, PDP 2, PLP 1 dan PLP 2 Bisnis 5. Telah menyelenggaraan PPL Penilaian Bisnis yang diadakan oleh Forum Penilai Pasar Modal. 6. Business Valuation Seminar With Aswath Damodaran, MAPPI kerjasama dengan Deloitte Jakarta, 22-23 May 2014 7. Workshop Business Valuation diselengarakan oleh MAPPI – ICVS – FPPM di Jakarta, 24 Agustus 2015

4. KOMPARTEMEN PENILAI PROPERTI TINJAUAN UMUM Secara komprehensif, mendukung kerja dan peran bidang lain khususnya bidang Pendidikan dan Bidang Pengembangan Profesi dalam membina para penilai properti di dalam mengadakan acara workshop, pendidikan serta pelatihan lainnya yang bertujuan meningkatkan ketrampilan para Penilai Properti PROGRAM KERJA 1. Sosialisasi Kegiatan Penilaian Properti dalam bentuk seminar dan lokakarya dengan target dan sasaran anggota MAPPI dan pengguna jasa, yaitu : i. Memberi pemahaman serta mencari masukan atas kebutuhan dan kendala Penilaian Properti ii. Memasyarakatkan kebutuhan akan Penilaian Properti iii. Mencari masukan atas kebutuhan/ kendala Penilaian Properti di masyarakat 2. Pembinaan Anggota Penilai Properti dalam bentuk workshop dan diskusi panel dengan target dan sasaran adalah anggota MAPPI yaitu : 62


i. Meningkatkan kompetensi Anggota Penilai Properti ii. Memahami Penilaian Properti sesuai dengan SPI 2015 iii. Memperluas wawasan dan perkembangan kebutuhan atas Penilaian Properti dimasyarakat 3. Memahami perkembangan kebutuhan Penilaian Properti dimasyarakat 4. Membantu penyediaan materi penilaian properti dan mengadakan diskusi panel dengan pengajar dan penguji untuk menyesuaikan dan menstandarkan bahan pengajaran tentang Penilaian Properti serta menyesuaikan dengan perkembangan Penilaian Properti 5. Pembentukan forum media komunikasi untuk terciptanya Media Komunikasi (Mailing List) diantara Anggota Penilai Properti - Pengurus - Pengguna Jasa 6. Menyusun SOP Praktis Penilaian Properti bagi anggota MAPPI sehingga dapat terbentuk Standar Prosedur dalam Penilaian Properti, keseragaman praktek Penilaian Properti, dan sebagai Pedoman Pengendalian Mutu Penilaian Properti 7. Layanan Konsultasi bagi anggota MAPPI dengan membentuk Layanan Konsultasi bagi Penilai Properti dan memberi pemahaman Penilaian Properti sesuai dengan SPI serta membantu memecahkan permasalahan dalam praktek Penilaian Properti. 8. Identifikasi Kebutuhan Anggota Penilai Properti dengan tujuan mencari solusi atas kebutuhan Anggota Penilai Properti dan menjembatani kebutuhan Penilai Properti dengan .Bidang terkait 9. Melakukan review dan memberi masukan kepada Bidang Standar dan Kepatuhan. 10. Membantu bidang pendidikan menyelenggarakan PDB1-PDB2, PLP1-PLP2 Penilaian properti. 11. Membantu Komite Penguji USP, melaksanakan Ujian Sertifikasi Penilai properti. 12. Membantu seminar-seminar, diskusi panel, workshop untuk menambah skill penilaian properti.

REALISASI PROGRAM Bekerjasama dengan bidang Pendidikan menyelenggarakan pendidikan / Worskhop dalam rangka peningkatan keahlian dan pengetahuan para penilai properti, yaitu : a. Menyelenggarakan Pendidikan PDP 1 – PLP 2 Properti oleh Bidang Pendidikan b. Menyelenggarakan Workshop Penilaian Kapal 28-29 Nopember 2012 c. Menyelenggarakan bersama Universitas Sumatera Utara ”Seminar Regional Penetapan Nilai Tanah Dalam Kepentingan Pajak Daerah, Nilai Objek pajak dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” Medan, 22 Maret 2012 d. MAPPI Kerjasama dengan Universitas Tarumanegara menyelenggarakan ” Seminar Nasional : Integrasi Manajemen Pertanahan dan Kebijakan Penataan Ruang untuk optimalisasi Nilai Tanah ” Jakarta, 13 Desember 2012 63


e. Diskusi Panel ”Menakal Anomali Hubungan Bencana Banjir, Penurunan Muka Tanah dan Harga Properti”. MAPPI menyelenggaran bersama Universitas Tarumanegara, Jakarta 27 Februari 2013 f. PPL Penilaian Properti Perkebunan, Medan 20-24 Nopember 2013 g. Bedah Buku ”Breakthrough Profesionalisme Penilaian Indonesia” karya Ir. Doli D. Siregar, M.Sc., Frics, SCV. Jakarta 29 Oktober 2013 h. Seminar Nasional ”Optimalisasi Nilai Asset Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Jakarta 16 Maret 2013 i. Menyelenggarakan Workshop Dasar-dasar Penilaian Pesawat Terbang. Jakarta 02-03 Mei 2013. j. Diskusi RDTR DKI Jakarta 2030 dan Workshop Aplikasi Perhitungan BTB. Jakarta, 07 April 2014. k. PPL Perkebunan, Medan 10-14 Desember 2014 l. Diskusi RDTR DKI Jakarta 2030 dan Workshop Aplikasi Perhitungan BTB. Pekanbaru 24 Mei 2014. m. Fakta Integritas ”Pembahasan hubungan KJPP dengan Pengguna Jasa” Jakarta, 28 April 2014 n. Gathering Pertemuan dengan Pihak Perbankan, Jakarta 15 September 2014 o. Workshop BTB Batam, 17 Januari 2015 p. PPL Penilaian Kapal Balikpapan, 30 April 2015.

Berikut Table program dan realisasi Kompartemen Penilai Properti, berikut Sub Kompartemen yang dikordinir oleh Kompartemen Penilaian Properti : 1. Penilaian Real Properti 2. Penilaian Personal Properti 3. Penilaian Agri & Kehutanan NO 1

PROGRAM KERJA Sosialisasi Kegiatan Penilaian Properti

KEGIATAN KUNCI

KELUARAN

- Seminar

Memberi pemahaman - tentang Penilaian Properti

- Lokakarya

Memasyarakatkan - kebutuhan akan Penilaian Properti Mencari masukan atas - kebutuhan/kendala Penilaian Properti dimasyarakat

METODE PELAKSANAAN - Bekerja sama dengan: Bidang Pengembangan Pendidikan

JADWAL 2012 - 2016

64


2

Sosialisasi isuisu baru terkait dengan penilaian, misalnya adanya peraturan baru dan lainlain Pembinaan Anggota Penilai Properti

Seminar -

- Registrasi seluruh Pelaku Penilaian yang bekerja di KJPP termasuk Surveyor

Tersosialisasikannya - kepada semua pelaku penilaian tentang adanya aturan baru yang berimplikasi pada penilaian property

Bekerja sama - dengan: Bidang Pengembangan Pendidikan Anggota Penilai

- Seluruh tenaga penilai yang bekerja di KJPP terdaftar di MAPPI

Bekerja sama dengan:

- Semua surveyor terdaftar di MAPPI dan wajib mengikuti pendidikan. - Semua anggota penilai outsourching dibidang penilaian terdaftar di KJPP.

- Bidang Pengembangan Pendidikan

2012 - 2016

2012

- Bidang Pengembangan Standar - Bidang Pengembangan Anggota

- Standarisasi kualitas surveyor lapangan untuk penilaian properti

- Workshop

- Diskusi Panel

- Tersedianya tenaga surveyor dengan kualitas yang terstandar dan terspesialisasi.

2012 - 2016

- Tersusunnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi surveyor property - SOP bagi surveyor properti - Meningkatkan kompetensi Anggota Penilai Properti - Memahami Penilaian Properti sesuai dengan SPI

2012 - 2016

2012 - 2016 2012 - 2016

65


-

3

Materi Seminar/ Workshop/ Pendidikan/ Ujian Sertifikasi

- Diskusi Panel

- Standarisasi Materi Pendidikan

4

Pembentukan - Diskusi Panel Forum Media Komunikasi

5

Menyusun SOP - Diskusi Panel Praktis Penilaian Properti - Pembentukan Tim Penyusun

- Penyusunan Klasifikasi Properti sesuai dengan kriteria

Memperluas wawasan Penilai Properti - Memahami perkembangan kebutuhan Penilaian Properti dimasyarakat Menyesuaikan dan menyeragamkan bahan pengajaran tentang Penilaian Properti

Bekerjasana dengan:

2012 - 2016

Menyesuaikan dengan Bidang perkembangan Pendidikan Penilaian Properti Usulan modul-modul Bidang pendidikan maupun Penegembangan latihan ditujukan Standar kepada B-PP Menyamakan persepsi Komite Penguji atas Penilaian Properti Terciptanya Media Bekerjasana 2012 Komunikasi (Mailing dengan List) antar Anggota Sekretariat MAPPI Penilai Properti Pengurus - Pengguna Jasa - Terbentuknya Standar Bekerjasana dengan: 2012 Prosedur dalam Penilaian Properti - Menyeragamkan praktek Penilaian Properti - Sebagai Pedoman Pengendalian Mutu Penilaian Properti

Tersusunnya klasifikasi properti sesuai dengan kriteria masing-masing klas properti

- Bidang Penegembangan Standar - R&D - Tim Penyusun BCT Acuan: - Studi Literature 2012

66


masing-masing klas properti

6

7

Layanan Konsultasi

Identifikasi Kebutuhan

- Penyusunan umur ekonomis Properti sesuai dengan klasifikasinya

Tersusunnya Umur ekonomis Properti sesuai dengan klasifikasinya.

- Penyusunan Format Laporan Penilaian sesuai dengan klasifikasinya - Menyusun Format Kertas Kerja Penilaian sesuai dengan klasifikasinya - Menyusun RAB (Biaya Pengganti Baru) sesuai dengan klasifikasi properti Khusus - Diskusi Panel -

Tersusunnya Format Laporan Penilaian Properti sesuai dengan klasifikasinya.

- Studi peraturan, standar kekuatan bahan konstrusksi, diskusi dengan konsultan perencana untuk mendapatkan masukan sebagai dasar penentuan umur ekonomis bangunan - SPI dan Instansi 2012 - 2016 terkait (BAPEPAM)

Tersusunnya Format Kertas Kerja Penilaian sesuai dengan klasifikasinya.

- SPI

Tersusunnya RAB (Biaya Pengganti Baru) sesuai dengan klasifikasinya.

- konsultasi dengan 2012 - 2016 Kontraktor maupun konsultan perencana

Terbentuknya Layanan Konsultasi bagi Penilai Properti - Pembentukan - Memberi pemahaman Penilaian Properti Tim Layanan sesuai dengan SPI Konsultasi - Membantu memecahkan permasalahan dalam praktek Penilaian Properti - Pendataan - Mencari solusi atas Anggota Penilai kebutuhan Anggota

Bekerjasana dengan:

2012

2012

- Bidang Penegembangan Standar - KJPP yang memerlukan layanan konsultasi - Sekretariat MAPPI

2012 67


Anggota Penilai Properti

Properti - Diskusi Panel

8

9

Membantu Program di Bidang Pengembangan Profesi dan Bidang Pendidikan Melakukan review dan memberi masukan kepada Bidang Pengembangan Standar

I.7.

Penilai Properti - Menjembatani kebutuhan Penilai Properti dengan Bidang terkait

- Bidang Terkait

- Membuat Daftar Pertanyaan atas kebutuhan Penilai Properti - Diskusi Panel - Memenuhi kebutuhan - Bidang Pendidikan Bidang Terkait

- Pengajaran Membentuk tim review bila diperlukan

Memenuhi kebutuhan Bidang Pengembangan Standar

- Bidang Terkait Tim Review Kompartemen Penilai Properti dengan Bidang Pengembangan Standar

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

BIRO RISET DAN PENGEMBANGAN Secara Umum Biro Riset dan Pengembangan berperan dalam Pengembangan Informasi secara Tekstual dan Informatif secara aplikatif guna untuk memenuhi kebutuhan Anggota dalam pengerjaan dalam Penilaian secara Umum dan Khusus. Dengan adanya Biro Riset dan Pengembangan dalam amanah Keputusan Munas 2012 dan Raker tahun 2011-2012 maka PP MAPPI menetapkan Tim Penyusun Pedoman Biaya dan Teknis Bangunan MAPPI SK Nomor : 018/MAPPI – KEP/IX/2012. Untuk Tugas Tim Penyusun BTB adalah : 1. Melaksanakan penyusunan Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan. 2. Melaksanakan uji coba penggunaan Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan pada 5 (lima) KJPP. 3. Melaksanakan pembahasan dan penyempurnaan atas hasil uji coba penggunaan Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan. 4. Melaksanakan presentasi Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan dalam rapat internal dengan bidang terkait. 68


5. Melakukan revisi terhadap hasil presentasi Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan. 6. Menyerahkan Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan ke PP MAPPI untuk disahkan. 7. Melakukan evaluasi atas penggunaan Pedoman Biaya Dan Teknis Bangunan. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan 2012-2016 Biro Riset dan Pengembangan : No 1

Program Kerja Membuat aplikasi Biaya Teknis Bangunan (BTB)

Detail Kegiatan

Target & Sasaran

 Melakukan riset model jenis property

Menghitung volume tiap unit pekerjaan dan harga satuan

Realisasi

BTB untuk jenis : rumah sederhana, menengah, menengah mewah, gudang dan gedung bertingkat sampai dengan 8 lantai Test metode, test hasil PU pusat, PU  Melakukan , kesesuaian terhadap propinsi dan fokus group diskusi aturan, tenknis dan UNTAR, dengan beberapa akademis Universitas instansi dan 3 Internasional universitas lokal dan Batam, dan 3 universitas Universiti internasional Malaya  Melakukan presentasi di ajang internasional  Menguji kualitas hasil BTB selama 6 bulan sebelum di upload pertama kali  Melakukan work shop BTB

Tidak Terealisasi Rumah kayu (rumah di perkebunan) , SPBU, gedung bertingkat lebih dari 8 lantai, sarana dan prasarana

Kendala In progress

1 universitas lokal dan 2 universitas internasional

Terbatasnya waktu

Menguji dan menghimpun masukan dari internasional Menguji hasil dan menghimpun masukan dari pengguna

AVA Congress

PPC

Belum ada jadwal PPC

10 KJPP

-

-

Menguji hasil dan sosialisasi BTB ke pengguna

3 kali di Jakarta dan 12 kali di DPD Merubah pilihan interaktif kabupaten/ kota secara automatis

-

-

 Menyempurnakan Program BTB yang lebih user frendly penggunaan aplikasi BTB

IKK 2015 IKK BPS belum update tahun update (saat 2014 ini IKK MAPPI masih tahun 2012) 69


No

Program Kerja

Detail Kegiatan

Target & Sasaran

Tidak Terealisasi

Realisasi

Kendala

yang sebelumnya menghitung IKK secara manual  Menambah elemen konstruksi  Membuat Index Material MAPPI (IMM)  Update data harga material dan upah tiap 3 bulan 2

Umur ekonomis dan penyusutan

Membuat standar umur ekonomis tiap jenis konstruksi

3

Data base harga tanah

Membuat zona nilai tanah (ZNT)

4

Singkronisa si data MAPPI dan PPPK

Data PPL dan anggota MAPPI link ke PPPK

Lebih detail terutama jika bangunan dalam progres pembangunan Memberikan panduan adjusment untuk material yang berbeda dengan standar BTB Menyesuaikan harga material dan upah tukang sesuai perubahan teknologi Membuat standar penyusutan fisik

dari 6 menjadi 9 elemen

-

-

IMM off line

IMM on line dan Menambah item IMM

Kekurangan tenaga admin / staff riset

2 kali setahun

Kurang 2 kali setahun

Kekurangan tenaga admin / staff riset

Sudah menyusun tabel penyusutan fisik secara detail

Klasifikasi Belum ada kondisi Rusak kesepakatan Ringan, terhadap jenis Rusak kerusakan Sedang, dan Rusak Berat (sesuai PU) dan Tabel pedoman penyusutan fungsional Data base harga Belum Kekurangan tanah di tingkat data dan nasional tenaga admin / staff riset. Memudahkan Sudah real Hanya Program on anggota tidak perlu time data Sertipikat progress melaporkan CPD PPL PPL MAPPI yang masih tahunan karena sudah ke PPPK harus di real time dengan melalui Upload ke data CPD PPL MAPPI webservice : web PPPK nama, jumlah secara CPD, lokasi manual oleh dan tgl anggota pelaksanaan, jenis PPL.

70


Laporan Kegiatan TIM BTB MAPPI 2012-2016 Berikut adalah Laporan Kerja atau laporan kegiatan TIM BTB yang di kordinasikan olehe Biro Riset dan Pengembangan, sebagai berikut :

Tanggal Selasa, 11 September 2012 Selasa, 23 Oktober 2012 Senin, 12 November 2012 Jumat, 14 Desember 2012 Jumat, 21 Desember 2012 Jumat, 15 Maret 2013 Senin, 01 April 2013

Kegiatan Rapat TIM

Rapat TIM Rapat FGD TIM Rapat FGD TIM Presentasi TIM BTB Rapat TIM Rapat TIM

Kamis, 5 September 2013

Rapat TIM

Senin, 07 April 2014 Selasa, 03 Juni 2014 Sabtu, 24 May 2014 Selasa, 12 Agustus 2014 Rabu-kamis, 1617 Oktober 2014 Selasa, 19 Agustus 2014 Jumat – Sabtu,

Penyusunan Program Kerja Tim Pedoman Biaya dan Teknis Bangunan

Rapat TIM

Selasa, 16 Juli 2013

Selasa, 19 November 2013 Jumat, 17 Januari 2014 Jumat, 04 April 2014

Agenda

Finalisasi Proposal Pembahasan Pengujian Eksternal Pembahasan Pengujian Eksternal

Tempat The Tee Box Cafe, Ruang Winner The Tee Box Cafe, Ruang Winner The Tee Box Cafe, Ruang Winner FX Sudirman, Ruang FPOD The Tee Box Cafe, Ruang Winner

Presentasi Hasil Final Biaya dan Teknis Bangunan

Redtop Hotel

Finalisasi Proposal

The Tee Box Cafe, Ruang Winner

Penetapan umur ekonomis hasil studi dari Pak Purwanto dan finalisasi angka BTB 1. Finalisasi Hard Copy, Membahas masukan dari pihak ke-3, Pembahasan rencana tahap ke-2

Rapat TIM

Menyempurnakan Panduan BTB

Rapat TIM

Finalisasi BTB

Rapat TIM

Persiapan Workshop BTB

Workshop Aplikasi BTB Diskusi RDTR DKI Jakarta 2030 dan (JKT) Workshop Aplikasi BTB Rapat TIM

Pembahasan IMM

Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB

Workshop Aplikasi BTB (SUMBAGTENG) Workshop Aplikasi BTB (SULAMPUA) Workshop Aplikasi BTB (KALSELTENG) Workshop Aplikasi BTB (MEDAN)

Konsinyering 1. Formula Perhitungan BTB

Tamu Undangan

UNTAR PU PP MAPPI, FKJPP, FPPM

Restoran Sari Kuring The Tee Box Cafe, Ruang Winner Hotel Oasis Amir, Ruang Amir 4, Lt.3 The Tee Box Cafe, Ruang Winner Kantor Raxindo, Sentra Arteri Mas Building

STIA LAN Pejompongan Ambhara Hotel, Ruang Parkit, Lt 2 Hotel Pangeran, Pekanbaru SMILE AEROTEL, Makasar Ruang PPM 1 Gedung Pasca Sarjana Garuda Plaza Hotel, Medan Atria Hotel and Conference Gading

Anggota MAPP P dan T

Anggota MAPPI Anggota MAPPI Anggota MAPPI Anggota MAPPI TIM BTB 71


26 - 27 September 2014

TIM BTB

2. Memilih Prototype Bangunan yang akan digunakan

Serpong , CBD Gading Serpong Lot. 2

3.Memilih Penambahan Objek 4. Pembahasan untuk BTB Online Rabu, 29 Oktober 2014 Kamis, 27 Nopember 2014 Senin, 15 Desember 2014 Rabu, 17 Desember 2014 Sabtu, 17 Januari 2015 Senin, 09 Februari 2015

Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB (SUMBAGSEL) Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB (KALIMANTAN) Rapat TIM Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB (JATIM) Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB (BATAM) Workshop Aplikasi BTB Workshop Aplikasi BTB (JABAR)

Minggu, 22 Workshop Workshop Aplikasi BTB (MEP UGM Februari 2015 Aplikasi BTB Jakarta) Kamis, 16 April Rapat TIM 2015 Pembahasan BTB MAPPI Kamis, 25 Juni Rapat TIM 2015

Finalisasi Pembaharuan Data dan Format Baru BTB

Senin, 21 September 2015

Pembahasan BTB MAPPI

Rapat TIM

Graha Sriwijaya Hotel, Palembang Hotel Mega Lestari, Balikpapan Kantor Raxindo, Sentra Arteri Mas Building COUNTRY HERITAGE, Surabaya Pusat Pendidikan Aisyiyah, Tiban Batam Hotel Alqueby, Bandung Apartemen Mediterania Garden 1 Tower Dahlia Lt.2 Kantor Raxindo, Sentra Arteri Mas Building KJPP Sugianto dan Rekan, 18 Office Park, 3rd Floor Unit A-3E KJPP Sugianto dan Rekan, 18 Office Park, 3rd Floor Unit A-3E

Anggota MAPPI Anggota MAPPI

Anggota MAPPI Anggota MAPPI Anggota MAPPI Peserta PLP 2 Mahasiswa UGM

72


I.8.

BIRO HUKUM DAN ADVOKASI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia sebagai Asosiasi Penilai membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang mendesak sejalan dengan peningkatan perkembangan organisasi, peningkatan profesionalisme, dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan Advokasi terhadap anggota dan badan usahanya guna mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum, maka dipandang perlu membentuk Biro Hukum dan Advokasi. Maka Pengurus Pusat MAPPI dan Dewan Penilai MAPPI Menetapkan Biro Hukum dan Advokasi Nomor SK Bersama Nomor : 001/MAPPI-DP/IV/2012, Tanggal 24 April 2012. Berikut adalah Lingkup Tugas dan Kewajiban Biro Hukum dan Advokasi : 1. Bertanggung jawab kepada ketua umum MAPPI dan Dewan Penilai 2. Jika dibutuhkan, dapat berkordinasi dengan ketua umum dan Dewan Penilai MAPPI untuk membentuk Tim kerja yang baik, efektif dan efisien sesuai kebutuhan. 3. Demi kelancaran tugas, dimungkinkan untuk melakukan kordinasi lintas bidang maupun kompartemen Pengurus Pusat serta Pengurus Daerah MAPPI. 4. Mengusulkan kepada Ketua umum dan Dewan Penilai MAPPI, rencana kerjasama dengan Lawyer (Penasehat hukum) yang berpraktek sidang pengadilan. 5. Wilayah cakupan Biro hukum dan advokasi bersifat eksternal, kepada pengguna Jasa serta yang terkait.

73


No 1

Program Kerja

Detail Kegiatan

MOU dengan Konsultan Hukum/Lawyer Ernie Hutagalung & Partners.

- Asistensi/review oleh kuasa Hukum Surat keluar MAPPI/ Dewan Penilai ke Pengadilan Di Medan Sumut - Asistensi/Review oleh Kuasa hukum, Surat Keluar MAPPI dan Dewan PenilaI tentang Penjelasan Organisasi untuk Memori Kasasi Ke Mahkamah Agung - Menghadiri dan atau mendampingi proses hukum dipengadilan Medan Sumut - Pers Confrence dengan Wartawan di Medan sehubungan Kasus Hukum di Medan Sumut.

Oktober 2013Oktober 2014

2

3

Perpanjangan MOU dengan Konsultan Hukum/Lawyer Ernie Hutagalung & Partners.

Target & Sasaran Kerjasama dengan Lawyer (Penasehat Hukum) yang berpraktek sidang pengadilan

- Semiloka Pengembangan Bisinis Jasa Penilaian, FKJPP, Konsultan Hukum /Lawyer dan DP. 16 April 2014 LAN Pejompongan

Pemahaman tentang Hukum Perikatan KJPP serta Langkah – langkah dalam menghadapi Gugatan.

- Rapat diundang oleh FKJPP, peserta rapat adalah DP, Konsultan Hukum/Lawyer dan PP

Penyeragaman bentuk/klausul bunyi kontrak terhadap pengguna Jasa/pemberi tugas

26 Maret 2015

Realisasi

Tidak Terealisasi

Terealisasi

-

-

Terealisasi

-

-

-

Tidak terealisasi

-

Tidak terealisasi

Sarikuring SCBD Oktober 2014Oktober 2015 4

- Informasi dari MAPPI ke Biro Hukum, dugaan adanya Laporan Penilaian Palsu, KJPP Palsu (Penilai Publik Palsu, Anggota MAPPI Palsu)

Bersama Kuasa Hukum MAPPI, mengusut keberadaan dan kebenaran Informasi tersebut.

Kendala

FKJPP MAPPI belum/tidak merespon permintaan data dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun kontrak. Surat dari Lawyer/Kuas a Hukum MAPPI belum/tidak ditanggapin oleh PP dan DP MAPPI 74


5

Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015. MAPPI tidak memiliki Kuasa Hukum. MOU dengan Lawyer Ernie Hutagalung and Partners TIDAK DIPERPANJAN G, menunggu Hasil Munas MAPPI Januari 2016

75


BAGIAN KETIGA PENUTUP

Sebagai pelaksana organisasi, Pengurus Pusat MAPPI menjalankan roda organisasi berbekal dengan kebijakan Umum yang telah diamanatkan oleh MUNAS ke X MAPPI pada tanggal 30 – 31 Januari 2012 Perjalanan selama 34 (tiga puluh) tahun kepengurusan MAPPI sejak tahun 1981 hingga 2015 ini kiranya banyak memberikan catatan bagi kita untuk mengukur sejauh mana ikhtiar kita bersama selama ini dan sejauh mana hasilnya bagi perkembangan dan kemajuan MAPPI. Tentu ini menjadi refleksi bagi langkah MAPPI ke depan. untuk mengukur sejauh mana ikhtiar kita bersama selama ini dan sejauh mana hasilnya bagi perkembangan dan kemajuan MAPPI. Perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal MAPPI begitu cepat terjadi. Perubahan-perubahan tersebut terjadi baik terencana maupun tidak terencana. Apalagi dunia kita adalah dunia yang senantiasa berubah. Perubahan selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Tuntutan atas peningkatan kompetensi penilai merupakan hal yang tidak dapat ditawartawar lagi. Program pengurus MAPPI selama ini diarahkan untuk menjamin kompetensi penilai dapat diterima oleh para pengguna jasa, bukan sekedar memenuhi regulasi yang ada. Untuk itulah maka sebagian besar kegiatan terfokus pada pendidikan, sertifikasi dan penyusunan standar. Selama kurun waktu perjalanan selama 34 (tiga puluh empat) tahun kepengurusan MAPPI banyak hal yang telah dicapai dan hal itu berkat upaya dan kerjasama diantara para Pengurus dan yang lebih penting dukungan, kerjasama dan partisipasi dari dari seluruh Anggota MAPPI. Kita patut bersyukur, bahwa sampai sekarang MAPPI merupakan Asosiasi yang solid, utuh, bersatu. MAPPI tetap menjadi satu-satunya wadah bagi Penilai Nasional. Eksistensi MAPPI tidak hanya diakui secara Nasional tapi di dunia Internasional keberadaan MAPPI sudah sangat diakui, hal itu dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari anggota ASEAN Valuers Association (AVA) Congress untuk yang ketiga kalinya meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah AVA Congress. Di dunia Internasional keberadaan MAPPI bukan hanya diakui oleh negara ASEAN, Pengurus juga telah berhasil membangun keberadaan MAPPI dalam forum penilai di wilayah Asia Pasifik. Pan Pasific Congres (PPC) pada tahun 2016 akan diadakan di Osaka Jepang dan tahun 2018 akan diadakan di caucum Mexico dan Indonesia selalu berperan aktif di acara ini. Selain itu Indonesia juga telah secara aktif menjadi anggota IVSC (International Valuation Standar Committee) yang secara rutin mengadakan pertemuan guna membahas perkembangan Standar Penilaian Internasional, yang kemudian digunakan sebagai referensi 76


untuk perkembangan Standar Penilaian Indonesia. Pada tahun 2016 indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IVSC. Tidaklah kita pungkiri banyak hal yang belum atau bahkan tidak tercapai dan itu menjadi agenda kita bersama dalam melangkah ke depan. Program yang telah tercapai bukan berarti Program tersebut telah optimal dan berhenti, namun justru ke depan harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan optimasinya. Sedangkan Program yang belum tercapai menjadi agenda penting ke depan untuk direalisasikan. Kesadaran ini sungguh merupakan tantangan bagi MAPPI untuk menyediakan pelayanan yang terbaik dalam mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan profesi Penilai dengan bersikap lebih proaktif mengantisipasi kemana dan sejauhmana pasar akan berkembang. Akhir kata kami harapkan laporan pertanggung jawaban ini dapat diterima seluruh peserta MUNAS dan semoga MUNAS ini dapat menetapkan hal terbaik untuk anggota dan organisasi dalam upaya lebih meningkatkan peran serta profesionalisme penilai demi mencapai kesinambungan tujuan organisasi yang kita cintai bersama ini. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian dan sukses selalu untuk MAPPI. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 29 Januari 2016 PENGURUS PUSAT MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA

Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert) Ketua Umum

DAFTAR LAMPIRAN 1. Susunan Pengurus Pusat MAPPI 2. Struktur Organisasi MAPPI 3. Laporan Pengurus Daerah MAPPI 4. Laporan Keuangan

77

BAGIAN PERTAMA. PENGANTAR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN Oleh : Ketua Umum PP MAPPI Periode

Recommend Documents