Gedung Graha Irama Lantai 15th, Suite H, Jl. H.R. Rasuna Said blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950. Telp. (021) 526 1276; Fax (021) 526 1278 Email :
[email protected] Web : www.greenmining.info
AGENDA ACARA WORKSHOP : PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN REKLAMASI Rabu, 25 Februari 2009 Ruangan Wisma Rimbawan I, Lt Dasar Gedung Pusat Departemen Kehutanan Manggala Wanabhakti Jl Gatot Subroto, Senayan – Jakarta Pusat
09.00 – 10 .00 WIB
Registrasi
10.00 – 10.20 WIB
Laporan Forum RHLBT
10.20 - 10.40 WIB
Keynote Speech
10.40 - 10.55 WIB
Ketua Umum Prof. Dr. Emil Salim (Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Lingkungan)
Sambutan dan
Menteri Kehutanan (Bpk. H. MS. Kaban, SE. Msi)
Pembukaan acara
Diwakili oleh Dirjen RLPS
1. 10.55 – 11.30 WIB
11.30 - 11. 40 WIB
Tanya Jawab
Bid. Lingkungan) 2.
Ibu. Indri Astuti (Dirjen. RLPS, DEPHUT)
3.
Moderator Ketua Umum Forum RHLBT
1.
Bpk. Djoko Winarno (Direktur Bina RHL, Ditjen.
Coffe Break
Pemaparan tentang 11.40 – 13.00 WIB
Prof. Dr. Emil Salim (Dewan Pertimbangan Presiden
Kebijakan Reklamasi Hutan
RLPS, Departemen Kehutanan) 2.
Bpk. Witoro S (Sekditjen Minerba Pabum Departemen ESDM)
3.
Moderator oleh Ketua Forum RHLBT (Bpk. Jeffrey Mulyono)
13.00 – 14.00 WIB
ISHOMA Pemaparan Draft
14.00 – 15.30 WIB
Pedoman Evaluasi
Bpk. Suhardijono (Ditjen. RLPS DEPHUT)
Keberhasilan Reklamasi
15.30 – 16.30 WIB
16.30 – 16.45 WIB
Tanggapan 1, 2, 3
1.
Tim Pakar (ITB dan IPB)
2.
Wakil Perusahaan Pertambangan
3.
APBI/IMA/PERHAPI
Coffe Break dan Perumusan Oleh Team Perumus (Forum RHLBT, DESDM, DEPHUT)
16.45 – 16.55 WIB
Pembacaan Perumusan
16.55 – 17.15 WIB
Penutupan
Diwakili oleh Bpk. Sujatmiko, Ditjen. Minerba Pabum
Dir. Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Pabum (Bpk. MS. Marpaung)
REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG Oleh Emil Salim Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta, 25 Februari 2009
[email protected]
LANDASAN KONSTITUSI UUD 1945 fsl.33 ayat 4 yg diamandemen 10 Agustus g 2002: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
1
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1.
2.
3.
Hakekat Pembangunan Berkelanjutan (PB) = pengembangan ekonomi jangka panjang j meningkatkan i k tk k kesejahteraan j ht sosial penduduk dengan kualitas lingkungan yg utuh secara bersamaan; PB = tidak menurunkan produktifitas jangka--panjang dari aset lingkungan yg jangka menopang kehdupan & pembangunan; Aset ekonomi, sosial & lingkungan terterpaut dlm jejaring yg saling berkaitan;
SDA TERBARUKAN & TAK TERBARUKAN 1.
2.
3.
PB gunakan SDA terbarukan lestari memenaikkan nilai nilai--tambahnya dgn teknologi; PB gunakan SDA taktak-terbarukan & men men-konversikannya dlm human, social, in in-stitutional, physical & ecological capital agar pembangunan berbasis SDA taktakt b terbarukan k b berlanjut l j t dipicu di i modal d l llain; i Dalam penggunaan SDA, dicegah redukreduksi produktifitas dari aset linkungan secasecara irreversible
2
HUTAN, SDA TERBARUKAN 1.
2.
3.
Hutan = sumber bahan kayu utk eskpor, bahan bangunan, kertas, dll bisa dikelola sustainable pada ecological price,(internalisasi price, (internalisasi biaya ekologi+sosial) Hutan = habitat biobio-diversitas ecosistem stock genetic, species, fauna fauna--flora dgn tekanan pd diversitas komponen alam; Hutan = penyerap karbon kurangi damdampak perobahan iklim, cegah erosi, cipta mata air, cegah banjir, ketenteraman hati;
TAMBANG, SDA TAKTAK-TERBARUKAN Bahan tambang terletak didalam tanah umumnya dibawah kawasan hutan; 2. Minerals Mi Mineralsl -mining i i = tak t k tterbarukan b k tetapi t t i recyclable. Oil Oil--gas gas--coal = tak recyclable 3. Negara berkembang hasilkan raw matematerial tambang yg diproses jadi finished goods dgn value added di negara maju; 4. Tambang di kawasan terisolasi perlukan infrastruktur jalan, pembangunan en encla cla-ve di di--tengah tengah--tengah ketertinggalan tekteknologi penduduk lokal masyarakat adat; 1.
3
TAMBANG DAN HUTAN 1.
2.
3.
Hutan diukur dari nilai komersial kayu & nilai ruang ruang--lahan tanpa hutan; Nilai komersial hutan lebih rendah dari nilai komersial tambang sehingga buka kesempatan hutan (inc.h.lindung) diizin pinjam pakai utk pertambangan, kecuali pola penambangan terbuka (UU 41/99); Jika hutan rusak wajib reklamasi dan rehabilitasi sesuai pedoman pemerintah;
PEDOMAN REKLAMASI PEMERINTAH 1. Pedoman Dirjen Pertambangan Umum 31 Desember 1993 “Reklamasi Lahan Lahan Bekas Bekas Tambang” memuat revegetasi lahan 2. UU 41/1999 tentang Kehutanan: reklamasi pd kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan agar hutan bisa berfungsi kembali sesuai peruntukkannya; 3.Permasalahan pokok apakah peruntukkan fungsi hutan masih sesuai dgn pola tata tata-ruang menanggapi tantangan pempembangunan yang baru dlm masa pasca tamtambang?
4
PENDEKATAN TATA RUANG Masuknya pertambangan dgn infrainfrastruktur & pemukiman baru dlm kawakawahutan merobah lansekap & ekosistem 2. Faktor penduduk, otonomi daerah, orien asi arah pembangunan berobah & perlu dikaji dlm konteks Tata Tata--Ruang baru; 3. Kepentingan sektor (pertambangan dan kehutanan) harus disubordinasikan pada kepentingan lintas lintas--sektor & daerah melalui Penataan Ruang baru; 1.
RESOURCE MANAGEMENT 1.
2.
3.
Exploitasi SDA Tambang & Hutan perlu ditempatkan dlm konteks sustainable re--source management jangka panjang; re Kepentingan sektor pertambangan dan kehutanan perlu disubordinasikan pada kepentingan pembangunan berkelanjuberkelanjutan yg diindahkan sebelum hutan didibuka dan sesudah tambang berakhir; Mulai sekarang sudah perlu departemen sektor menyusun Tata Ruang Nasional dlm pembangunan pulaupulau-pulau RI.
5
SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN PADA WORKSHOP PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN JAKARTA, 25 Pebruari 2009
Assallammuallaikum warokhmatullah wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera, Yang saya hormati, Profesor Emil Salim, anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Para pejabat eselon I baik lingkup Dephut dan departemen terkait, Ketua dan Pengurus Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang, Para
peserta
workshop
serta
hadirin
sekalian
yang
berbahagia, Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara Workshop
Pedoman Evaluasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Profesor Emil Salim, yang telah berkenan hadir dalam acara yang sangat penting ini bagi Departemen Kehutanan. Demikian pula apresiasi saya sampaikan kepada Pengurus Forum
Reklamasi
Hutan
pada Lahan
Bekas
Tambang (FORUM RHLBT), sebagai mitra pemerintah, yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan workshop yang sangat penting ini. Saya katakan workshop ini sangat penting, karena apa yang akan dibahas merupakan salah
1
satu amanat dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76
tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
Saya juga mendengar bahwa Forum RHLBT ikut
ambil bagian dalam pembahasan-pembahasan rancangan PP no. 76 tahun 2008, dan hal ini menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk membantu pemerintah dengan memberikan masukan-masukan
yang
konstruktif
dalam
proses
penyusunan regulasi oleh pemerintah. Saya berharap agar kerjasama yang baik antara pemerintah dan mitranya seperti Forum RHLBT ini dapat terus ditingkatkan dikemudian hari. Saya juga mengharapkan peranan Forum RHLBT untuk ikut menyukseskan program penanaman One Man One Tree yang telah disampaikan oleh Presiden RI pada acara puncak aksi penanaman serentak Indonesia di Cibinong Jawa Barat pada tanggal 28 November 2008. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pada tahun 2007 yang lalu Indonesia telah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi yang membicarakan tentang perubahan
iklim
global
dan
pengurangan
emisi
dari
kerusakan lingkungan. Peristiwa penting itu menunjukkan bahwa Indonesia yang memiliki hutan tropis seluas kurang lebih 120 juta hektar memegang peranan penting dalam pengurangan emisi karbon, dan perubahan iklim global, serta menjadi momentum yang tepat untuk menunjukan kepada dunia
bahwa
bangsa
Indonesia
memang
mempunyai
komitmen terhadap kelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Peranan hutan dalam pembangunan secara nasional jelas memberikan kontribusi yang besar, baik secara ekomonis maupun ekologis. Komitmen pemerintah untuk melestarikan lingkungan selalu tercermin dalam setiap regulasi yang
2
dihasilkan, sehingga komitmen tersebut tidak hanya sekedar harapan saja, tetapi diimplementasikan dalam peraturanperundangan yang selalu memihak kepada kelestarian lingkungan.
Sebagai
contoh
untuk
kepentingan
pertambangan, peranan hutan sangat besar karena sebagian dari potensi tambang berada dalam kawasan hutan. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pada pasal 38 menyebutkan bahwa : (1) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, (2) Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (3) Penggunaan
kawasan
hutan
untuk
kepentingan
pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas
dan
jangka
waktu
tertentu
serta
kelestarian
lingkungan. Lebih lanjut pada pasal 45 disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan harus dilakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Saya percaya bahwa para perusahaan pertambangan telah melakukan kegiatan reklamasi. Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal RLPS mengenai kegiatan reklamasi hutan sampai saat ini telah dilakukan monitoring
reklamasi
hutan
pada
24
perusahaan
pertambangan dari 52 perusahaan pertambangan yang mendapat ijin pinjam pakai. Luas daerah yang telah dibuka menurut laporan mencapai 51.613 Ha dan telah dilakukan reklamasi seluas 23.831 Ha atau kurang lebih 46,17 % dan
3
sisanya masih berupa tambang aktif. Reklamasi pada umumnya dilakukan dengan menanam tanaman cepat tumbuh sebagai tanaman pionir. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pengkayaan dengan jenis tanaman lokal berdaur panjang terutama untuk mempertahankan biodiversity. Saya juga menyarankan agar dalam melaksanakan reklamasi hutan
para
teknologi
perusahaan
sehingga
pertambangan
dapat
memanfaatkan
mempercepat
pelaksanaan
reklamasi hutan. Untuk pelaksanaan reklamasi hutan secara utuh, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.
76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Inilah bentuk realisasi dari komitmen pemerintah untuk
menjaga
kelestarian
hutan,
disamping
upaya
pemerintah untuk menggali sumber-sumber alam guna pembangunan ekonomi. Hadirin yang saya hormati, Saya menyadari bahwa tugas untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang rusak merupakan pekerjaan yang sangat berat. Hal ini akan mustahil untuk dilakukan apabila tidak
ada
stakeholder.
peran Salah
serta
dari
masyarakat
satu
tugas
lanjutan
dan dari
semua terbitnya
Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah menyusun Pedoman Evaluasi Keberhasilan
Reklamasi
Hutan.
Pedoman
ini
sangat
dibutuhkan terutama untuk dijadikan acuan bagi para perusahaan
pertambangan
yang
mempunyai
kewajiban
melaksanakan reklamasi hutan. Saya secara pribadi sangat senang bahwa Forum RHLBT sebagai mitra pemerintah ikut terlibat aktif sejak awal dalam penyusunan regulasi oleh pemerintah. Disamping dapat memberikan masukan yang konstruktif, maka keikutsertaan para mitra sejak awal proses
4
regulasi akan meringankan beban pemerintah terutama dalam proses mensosialisasikan peraturan perundangan yang ada. Saya berharap, akan banyak masukan-masukan yang positif terutama
dari
para
praktisi
pertambangan,
asosiasi
pertambangan dan para pakar yang hadir dalam workshop ini. Kepada Pengurus Forum RHLBT, saya sampaikan lagi apresiasi yang tinggi atas peranannya dalam membantu pemerintah terutama dalam penyelenggaraan workshop yang sangat penting ini. Saya harapkan partisipasi dan networking yang telah terjalin dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang. Kepada para peserta workshop, selamat mengikuti workshop ini dengan baik, saran-saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan draft pedoman tersebut. Akhirnya dengan mengucapkan Basmalah, Bismillahirrohman nirrohim,
Workshop
Pedoman
Evaluasi
Keberhasilan
Reklamasi Hutan secara resmi saya nyatakan dibuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, Menteri Kehutanan
H.M.S. Kaban
5
2/27/2009
KEBIJAKAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI DAN KAITAN DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN Disampaikan pada Workshop : Pedoman Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Wisma Rimbawan I, Departemen Kehutanan 25 Februari 2009 Dr Ir. Dr. Ir S. S Witoro Soelarno
Direktorat Jenderal Mineral Batubara Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
1
Lay Out
Penugasan Terhadap DESDM Karakteristik Pengusahaan Pertambangan Kebijakan Lindungan Lingkungan Pertambangan Potensi Kekayaan SDA Minerbapabum Penutup
2
1
2/27/2009
Penugasan Terhadap DESDM Salah satu instansi penghasil. Memerlukan dukungan dari berbagai sektor terkait untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Bersinergi dengan sektor lain; Atasi masalah degradasi hutan Penciptaan lapangan kerja Mendorong pertumbuhan / pengembangan wilayah
3
Penugasan Terhadap DESDM (2)
Penerimaan Negara Sektor ESDM Realisasi 2008 & Target 2009 2008 URAIAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR ESDM A PENERIMAAN MIGAS
APBN
APBN-P
2009 REALISASI
%
APBN
118,07
2009 273.512,60
2008 198.479,22
2008 295.990,63
per 31 Des 2008 349.477,30
166.028,30
257.186,97
304.378,68
118,35
226.791,03
a. PPh Minyak Bumi dan Gas Alam b. PNBP Migas c. Selisih harga DMO dengan fee kontraktor pada kegiatan hulu migas
41.649,82 117.922,01
53.649,89 182.946,86
77.018,92 211.616,96
143,56 115,67
56.723,47 162.123,07
6.456,47
20.590,22
15.742,80
76,46
7.944,49
B PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM
31.368,29 23.468,31 7.899,98
37.721,03 27.500,00 10.221,03
42.655,46 30.080,26 12.575,20
113,08 109,38 123,03
45.500,51 30.250,00 15.250,51
1.082,63
1.082,63
2.443,16
225,67
1.221,06
Kurs
9.100
9.100
9.691
9.400
ICP Lifting
60 1.034
95 927
101 931
80 960
a. Pajak Pertambangan Umum b. PNBP Pertambangan Umum
C PENERIMAAN LAIN-LAIN
2
2/27/2009
Penugasan Terhadap DESDM (3) Belanja ESDM Rp 5,89 T (1,70%)
KONTRIBUSI SEKTOR ESDM TERHADAP PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2008
Kontribusi Sektor ESDM 36%
Kontribusi Sektor Lain Belanja64% Untuk
Migas 31,5%
Sektor Lain (98,30%)`
Pertambangan 4,4% Lain‐lain ESDM 0,1% PERKIRAAN TOTAL PENERIMAAN NEGARA + Rp. 962,5 T 5
Penugasan Terhadap DESDM (4)
7,000
EBT
realisasi
Batubara 6,000
proyeksi
Gas Bumi Minyak Bumi
PENYEDIAAN ENERGI INDONESIA (REALISASI DAN PROYEKSI)
4,000
3,000
2,000
1,000
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
0 1966
R ibu B OEPD
5,000
Tahun 6
7
3
2/27/2009
Penugasan Terhadap DESDM (5)
LIFTING/PRODUKSI MINYAK BUMI 2009
NO
KONTRAKTOR KKS
PRODUKSI=LIFTING
1 2
PT. Chevron Pacific Indonesia PT Pertamina EP (Own + 6 JOB EOR + 24 TAC) PT.
2009 380,20 125 50 125,50
3 4
Total Indonesie E&P (Kaltim) CNOOC
91,27 43,95
5
ConocoPhillips Blok B (Natuna)
47,95
6 7
Medco Sumatra BP Indonesia (ONWJ)
29,85 25,50
8 9
BOB - Pertamina - Bumi Siak Pusako ExxonMobil (Cepu)
25,26 20,00
10
PetroChina Jabung (Jambi)
19,02
11 12
CICo + Chevron Makasar VICO
21,72 13,94
13 14
ConocoPhillips (Corridor Blok) Kondur Petroleum
12,63 9,66
15
Hess (Ujung Pangkah)
9,47
16
Lain-lain
84,07
TOTAL
7
960,00
Penugasan Terhadap DESDM (6)
LIFTING GAS BUMI 2009 Proyeksi Lifting Gas Bumi KKKS: 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL E&P INDONESIE PERTAMINA (Reg. I, II & III) BP Tangguh ConocoPhillips (Sumatra) VICO Indonesia ConocoPhillips Indonesia (Natuna) EXXON Mobil Oil Indonesia Inc. BP West Java PetroChina International Jabung Ltd. P i Oil N Premier Natuna t S Sea B B.V V Santos (Madura Offshore) Pty Ltd. Maleo HESS (Indonesia Pangkah) CHEVRON IND. Co. CNOOC Ses Ltd. LAIN-LAIN JUMLAH 8
Bbtu/d 2,254.91 1,237.89 847 70 847.70 819.30 377.40 343.75 306.70 208.06 151.93 116 37 116.37 102.93 100.00 78.92 73.17 507.30 7,526.33
4
2/27/2009
Penugasan Terhadap DESDM (7) RENCANA PRODUKSI BATUBARA DAN MINERAL SERTA PNBP TAHUN 2009 - 2010 No.
Komoditi
1 Batubara
Satuan ton
Rencana Produksi 2009 231.000.000
Rencana PNBP (Rp) 2009 2010
2010
Keterangan
270.000.000
10.814.496.000.000
10.584.000.000.000
2 Tembaga
ton
734.166
1.045.180
706.786.894.195
1.509.304.087.890
3 Emas
ton
125
126
255.230.976.000
257.978.080.882
4 Perak
ton
319
5.765.760.000
90.718
31.171.015.075
375 64.757
e dasa a da data a da dari Berdasarkan 9.799.693.805 Laporan RKAB 2008 KK dan KP-BUMN 371.173.205.021
5 Ni+Co in matte
ton
6 Intan
crt
0
0
0
0
7 Bijih Nikel
ton
7.933.720
8.815.245
9.241.197.359
38.504.988.997
8 Feronikel
ton
22.199
24.666
71.238.702.616
94.984.897.457
9 Logam Timah
ton
118
121.499
335.678.616
398.032.088.814
10 Bauksit
ton
18.454.901
20.505.446
40.305.503.643
55.979.866.312
11 Bijih Besi
ton
2.269.731
2.521.923
3.965.673.259
7.160.243.424
12 Granit
m3
0
2.496.325
0
1.135.827.826
13 Zircon
ton
41.790
46.433
547.615.714
608.461.518
14 Limestone
ton
6.445.559
7.161.732
0
0
15 Tanah Liat
ton
1.332.671
1.480.746
0
0
16 Kaolin
ton
1.884
2.094
0
0
17 Iodium
ton
80
89
239.450.304
266.177.004
18 Belerang
ton
1.586
1.762
0
0
19 Batu Marmer
ton
362
402
0
0
11.939.324.468.791
13.328.927.620.961
Total PNBP
9
Kenaikan produksi 10% per tahun
Kenaikan Produksi 5% per tahun
KARAKTERISTIK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN ¾ Berada di bawah tanah ¾ Keterdapatan di muka bumi tdk dpt memilih tempat ¾ Tahapan harus dilalui :
• Penyelidikan Umum • Eksplorasi • Eksploitasi • Pasca Tambang
¾ Sumberdaya tak terbarukan (non renewable) ¾ Padat modal dan teknologi ¾ Dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan ¾ Dapat memberikan efek ganda yang besar ¾ Risiko finansial sangat tinggi (+/- 5% logam, +/- 15% batubara)
10
5
2/27/2009
KEBIJAKAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN Perlindungan lingkungan dimulai sejak UU 11/1967, kini dipertegas melalui UU 4/2009. Kelembagaan Pembinaan & Pengawasan 1974, 1974 Juknis Reklamasi 1993, Pengawasan KL/PL 1994, Pencegahan Penanggulangan Kerusakan Lingk 1995, Jaminan Reklamasi 1997, Reklamasi & Penutupan Tambang 2008. Salah satu amanat UU 4/2009, disusun PP Reklamasi dan Penutupan Tambang. Peraturan perundangan Kehutanan yang terkait dgn Reklamasi akan di internalisasikan ke dalam kebijakan DESDM. Mendorong kemitraan antara Pemerintah dengan perusahaan pertambangan (al. Deklarasi Green Mining) 11
KEBIJAKAN LLP (2)
HASIL PROPER OLEH KLH UNTUK SUBSEKTOR PERTAMBANGAN 2006-2007 KATEGORI EMAS HIJAU
JUMLAH 1 8
BIRU
10
BIRU MINUS
11
MERAH
4
MERAH MINUS
7
HITAM
1
KETERANGAN Satu perusahaan yang mendapat kategori ini Dari 46 Perusahaan yang mendapat kategori hijau Dari 180 Perusahaan yang mendapat kategori Biru Dari 161 Perusahaan yang mendapat kategori Biru Minus Dari 46 Perusahaan yang mendapat kategori Merah Dari 39 Perusahaan yang mendapat kategori Merah mendapat kategori Merah Dari 43 Perusahaan yang mendapat kategori Merah
CATATAN: • Kategori tertinggi (Emas) satu-satunya (dari 1500 peserta) adalah oleh Pembangkit Listrik Panas Bumi di Wayang Windu-Jawa Barat • Masih terdapat satu perusahaan tambang yang mendapat peringkat hitam (KP di Kalimantan Timur) • Khusus untuk peringkat hijau, setengahnya di raih oleh sektor ESDM 12
6
2/27/2009
KEBIJAKAN LLP (3)
DAFTAR PEROLEHAN PERINGKAT PROPER SUB SEKTOR MINERBAPABUM
13
KEBIJAKAN LLP (4) PENGGUNAAN LAHAN PERMUKAAN (HUTAN & NON HUTAN) UNTUK PERTAMBANGAN UMUM Bukaan Lahan Oleh Pertambangan
2.155
Data Mei 2008
2000
KEGIATAN
Luas (ribu ha)
Wilayah Eksploitasi
2.155,6
1800 1600
135
Dibuka utk Tambang
88,2
Sudah di Reklamasi
28,8
Masih Aktif
38,5
1400 Luas (ribu ha)
Tambang & Infrastruktur
1200 1000 800 600 400
Catatan: • Luas data mutahir hanya KK dan PKP2B. • KP tidak termutahirkan sejak otonomi th 2002
135
200
88,2
0
h ya i la W
si ta loi sp k E
t uk str fra In & ng ba m Ta
ur
ng ba m Ta
14
7
2/27/2009
KEBIJAKAN LLP (5)
BUTIR-BUTIR PENTING DALAM UU MINERBA Penyederhanaan sistem perizinan, eksplorasi dan eksploitasi. Klarifikasi wewenang dan ruang lingkup Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pemrosesan dan pemurnian logam harus dilakukan di Indonesia (aspek nilai tambah). Ditetapkannya Wilayah Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk kebutuhan nasional. Diberlakukannya sistem IUP. Tidak ada lagi kontrak langsung antara perusahaan dengan Pemerintah. Perusahaan Asing bisa melakukan perjanjian dengan Badan Pelaksana/institusi yang ditunjuk Pemerintah untuk mengembangkan di wilayah Pencadangan Nasional. Penetapan wilayah pertambangan melalui sistem lelang. Pengembangan masyarakat difokuskan pada kesejahteraan rakyat. Izin tambang yang sudah ada (existing) akan tetap dihormati. 15
POTENSI KEKAYAAN SDA MINERBA PABUM RIM of FIRE
16 16
8
2/27/2009
POTENSI KEKAYAAN SDA MINERBA PABUM (2)
Metalic Minerals Deposit in Indonesia
REMARKS • Epithermal gold deposits are found in magmatic arc over Aceh to North Sulawesi. • Copper mineralization with associated gold and silver can be potentially found in the magmatic arc in the central of Irian Jaya and Batu Hijau in Sumbawa. • Tin Is found in Bangka, Belitung islands and western part of Kalimantan • The nickel laterite deposits have an extensive distribution on Sulawesi, Halmahera, Gebe, 17 Gag, Waigeo and Papua ands.
17
POTENSI KEKAYAAN SDA MINERBA PABUM (3)
36,22 m.t 5,30 m.t
53,82 m.t
0,23 m.t
0,002 m.t
0,15 m.t
13,41 m.t
0,01 m.t
Sumber Daya :93 :93,40 40 milyar ton (m.t) Cadangan : 18,71 m.t Sumber : Badan Geologi - 2007
POTENSI BATUBARA INDONESIA
Sebagian besar batubara Indonesia berada pada kualitas sedang (62%) dan rendah (24%)
18
18
5
9
2/27/2009
POTENSI KEKAYAAN SDA MINERBA PABUM (4)
Fraser Institute Index 2006-2007 Mineral Potential Index
Policy Potential Index
DIYAKINI AKAN BERUBAH BILA SEMANGAT BERSINERGI ANTAR SEKTOR TERUS DIKEMBANGKAN
19 19
PENUTUP Kegiatan pertambangan memiliki resiko investasi yang cukup besar, sangat diperlukan kepastian hukum dalam berusaha. Selain itu diperlukan pula kompetensi yang memadai baik aparatur Pemerintah maupun pelaku pertambangan, agar pertambangan memberi manfaat yang optimal dan nyata Sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practice), faktor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum, selama dan sesudah pertambangan adalah yang yang sangat penting. Perlu kerjasama dengan seluruh stakeholder pertambangan untuk mendorong g pertambangan p g yang y g sehat dan bertanggung gg g jawab j (sosial, ( , ekonomi dan lingkungan). Sinergitas nyata antara sektor Kehutanan dan sektor ESDM yang dilandasi semangat yang sama untuk memberi yang terbaik, diyakini akan menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan bangsa. 20
10
2/27/2009
BEBERAPA PRISTIWA BURUK (BAD STORY) PERTAMBANGAN TERKAIT LINGKUNGAN (1) KEJADIAN LONGSOR YANG MEMBAWA KORBAN KEGIATAN TI
Dok : Harian Pagi Bangka Pos
21
BEBERAPA PRISTIWA BURUK (BAD STORY) PERTAMBANGAN TERKAIT LINGKUNGAN (2)
22
11
2/27/2009
BEBERAPA PRISTIWA BURUK (BAD STORY) PERTAMBANGAN TERKAIT LINGKUNGAN (3)
TI Apung Yang beroperasi di Lokasi Cadangan RK KK PT Tambang Timah
23
Para ibu rumah tangga, turut serta dalam mencari bijih timah
Lokasi Gunung Mangkol
Tambang Inkonvensional
24
12
2/27/2009
25
KERUSAKAN SKALA BESAR PENGGALIAN DI DARAT
26
13
2/27/2009
Tambang Batubara di Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
Tambang Masih Aktif - 1997
Hasil Reklamasi - 2004
27
DJ Minerba Pabum PT Kendilo Coal
Tambang Batubara di Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
1995
Tambang Aktif
2001
Awal Reklamasi
DJ Minerba Pabum PT Kendilo Coal
28
14
2/27/2009
BEBERAPA KEGIATAN PERTAMBANGAN YANG BAIK (1)
Di Kalimantan Selatan
Daerah Reklamasi 29
PENGENDALIAN EROSI
Teknik pemasangan row sprigging, jute netting dan hydroseeding di lahan reklamasi
30
15
2/27/2009
PERKEMBANGAN REKLAMASI
Juli 2003
Agustus 2003
Mei 2006 Juli 2004
31
PENGELOLAAN SEDIMEN Pengendapan Sedimen Bertingkat
Pengendapan Sedimen Utama
Pengendapan Sedimen Tingkat Selanjutnya
32 and Spillway Santong II Dam Face
16
2/27/2009
Jalan Angkut Pertambangan Batubara Di Kalsel
HAUL DISTANCE 75 Km CYCLE TIME ~ 4hrs 33 33
Daerah Tambang dan Infrastruktur Tambang Emas di Maluku Utara (2004)
34
34
17
2/27/2009
Elang, salah satu tropic level (tingkatan jaringan makanan) paling tinggi
Daerah sekitar bekas tambang emas (waste dump, sediment pond, tailing pond) di Maluku Utara, 2007-2008.
35
• PROYEK KARANG BUATAN (REEF BALL) BEKERJASAMA DENGAN MASYARAKAT BUYAT PANTAI
Bay Ball (kecil), ~260kg
Pallet Ball (besar), ~600kg 36
18
2/27/2009
Setelah 1 thn .....
37
Setelah 6 thn….....
S
38
19
2/27/2009
Contoh Pasca Tambang di Malaysia
Danau Bekas Tambang dengan latar belakang Menara Petronas & Menara KL
39
Monash University (Bekas Tambang)
Sunway Lagoon
40
(Bekas Tambang)
20
2/27/2009
41
41
21
ARAHAN DIRJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
DALAM ACARA WORKSHOP PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN JAKARTA, 25 Februari 2009
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Ketua dan Pengurus Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang, Para Pimpinan Perusahaan Pertambangan, para pakar serta Hadirin Sekalian yang saya hormati, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara workshop untuk membahas Pedoman Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Hutan.
Saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan pertambangan, asosiasi, para pakar dan pengurus forum reklamasi yang hadir dalam acara workshop untuk membahas Pedoman Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Hutan. Sumberdaya hutan bersifat multi fungsi, karena dibawah tegakan hutan mengandung sumberdaya lain seperti tambang yang juga perlu dimanfaatkan karena merupakan sektor penyumbang devisa negara yang cukup besar. Dengan adanya kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan dilakukan kegiatan pada kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga fungsi dan ekosistem hutan tidak terganggu.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 38 menyebutkan : 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; 2. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok hutan; 3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; 4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (kecuali 13 perusahaan yang masuk dalam UU No. 41 tahun 2004). Apa yang telah saya sebutkan diatas, jelas telah memberikan arah kebijakan pembangunan kehutanan dengan tetap mempertahankan kelestariannya, khususnya dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan. Pembangunan non kehutanan akan mengakibatkan terjadinya perubahan dan terganggunya ekosistem hutan terutama pada pertambangan dengan sistem terbuka. Oleh karena itu pada pasal 45 ayat UU No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa : (1) penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah, (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh
pemegang
izin
pertambangan
sesuai
dengan
tahapan
kegiatan
pertambangan. Reklamasi hutan bekas tambang merupakan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang
rusak
agar
dapat
berfungsi
kembali
secara
optimal
sesuai
dengan
peruntukannya.
2
Hadirin yang saya hormati, Untuk melaksanakan kegiatan reklamasi hutan seperti yang telah diamanatkan dalam UU No. 41 tahun 1999, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini cukup lama disiapkan, saya dengar mulai tahun 2003 telah disusun dan dibahas lintas sektor, dan akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan pada tahun 2008, perjalanan yang cukup panjang yaitu 5 tahun. Memang saya menyadari bahwa tidak mudah untuk menyusun sebuah PP karena banyak kepentingan sektor, tetapi dengan semangat kebersamaan maka PP ini dapat diselesaikan. Saya juga mendengar bahwa Forum RHLBT juga berperan aktif dalam pembahasan-pembahasan dan uji lapangan draft RPP, saya ucapkan terima kasih, dan harapan saya selaku Pembina Forum, partisipasi aktif forum dapat ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, Dengan terbitnya PP No. 76 tahun 2008, akan memberikan acuan yang jelas tentang pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Ada 16 item Peraturan Menteri Kehutanan yang harus disusun sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP tersebut, dan untuk kegiatan reklamasi hutan ada 3 (tiga) Peraturan Menteri Kehutanan dan salah satunya adalah Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan. Ini merupakan tugas yang tidak ringan, karena menyangkut penilaian kinerja para perusahaan yang mendapat ijin pinjam pakai. Pada kesempatan ini saya mengucapkan penghargaan kepada Forum RHLBT dan semua perusahaan pertambangan yang hari ini ikut hadir dalam workshop untuk membahas draft pedoman tersebut. Dengan keikutsertaan para pihak sejak awal penyusunan pedoman, kami mengharapkan pedoman yang dihasilkan
dapat
diterima
dan
diaplikasikan
dengan
baik,
sehingga
tidak
menimbulkan kontroversi dikemudian hari. Dengan terbitnya pedoman ini nanti, diharapkan dapat memacu para perusahaan pertambangan dan para pihak yang menggunakan kawasan hutan, untuk lebih meningkatkan kinerja reklamasi hutan. Dari laporan pelaksanaan reklamasi hutan oleh Ditjen RLPS, telah dilakukan monitoring kepada 24 perusahaan pertambangan dari 52 perusahaan yang dapat ijin pinjam pakai. Hasil monitoring adalah jumlah 3
lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan adalah seluas 51.613 hektar, dan telah direklamasi seluas 23.831 hektar atau sekitar 46 %, sedangkan sisanya masih berupa tambang aktif dan sarana prasarana penunjang lainnya. Sebagian besar ditanam dengan jenis pioner dan cepat tumbuh. Dari pertemuan pengurus Forum dan Bapak Menteri Kehutanan tanggal 23 Pebruari 2008 yang lalu, Bapak Menteri Kehutanan mengharapkan agar kegiatan reklamasi hutan ditingkatkan kualitasnya dan tidak sekedar hijau, tapi dapat ditanam jenis-jenis lokal berdaur panjang untuk mendukung biodiversity atau keragaman hayati, sehingga dapat mendekati kondisi rona awal kawasan sebelum dilakukan kegiatan penambangan dan penggunaan kawasan hutan lainnya. Saya juga mengharapkan agar Forum RHLBT dapat mendorong pelaksanaan reklamasi hutan, sesuai dengan deklarasi Green Mining yang telah ditanda tangani di Bali pada saat Konferensi Perubahan Iklim bulan Desember 2007 yang lalu. Disamping itu, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Kehutanan, Forum RHLBT diharapkan dapat membantu mensukseskan program penanaman One Man One Tree yang telah disampaikan oleh Presiden RI dalam acara Puncak Aksi Penanaman Serentak Indonesia di Cibinong, Bogor pada tgl 28 November 2008 yang lalu. Hadirin yang saya hormati, Demikianlah arahan kebijakan yang berkaitan dengan reklamasi dan pelestarian lingkungan dari Departemen Kehutanan, saya sebagai pembina Forum RHLBT, bersama dengan pembina dari Departemen ESDM, tentunya berharap banyak agar peranan Forum RHLBT pada masa mendatang dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya workshop ini, tapi kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan janji Forum dalam deklarasi Green Mining yang telah ditanda tangani. Dan mudah-mudahan workshop ini dapat menberikan masukan-masukan yang positif untuk penyempurnaan draft pedoman dimaksud.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, Direktur Jenderal RLPS, Indriastuti 4
PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN 2009
I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Sumberdaya hutan bersifat multi fungsi, Dibawah tegakan hutan mengandung sumberdaya lain seperti tambang Penyumbang devisa negara yang cukup besar besar.. Pemanfaatan agar tdk mengganggu fungsi dan ekosistem hutan Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
1
PANDUAN PELAKSANA REKLAMASI AGAR DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN 1.
2.
3.
PERPANJANGAN IJIN PINJAM PAKAI PENGEMBALIAN IJIN PINJAM PAKAI MENILAI PROGRES REKLAMASI HTN
II. PELAKSANAAN REKLAMASI HUTAN 1. UU 41/1999 TTG KEHUTANAN 2. UU 4/2009 TTG PERTAMB MINERBA 3. UU 23/1997 TTG PENGELOLAAN LH 4. PP 76/2009 TTG REHABILITASI DAN REKLAMASI
2
1 1.
INVENTARISASI LOKASI
2.
PENETAPAN LOKASI
3.
PERENCANAAN
4.
PELAKSANAAN
1.PENATAAN LAHAN 2 PENGENDALIAN EROSI/SEDIMENTASI 2.PENGENDALIAN 3.REVEGETASI 4.PEMELIHARAAN
3
III. KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN A. PENATAAN LAHAN : 1. PENGISIAN KEMBALI LAHAN BEKAS TAMBANG 2. PENATAAN PERMUKAAN TANAH 3. KESTABILAN LERENG 4. PENABURAN TANAH PUCUK
B. PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI : 1. BANGUNAN KOINSERVASI TANAH 2. COVER CROPS 3. MEMPERKECIL EROSI DAN SEDIMENTASI
4
C. REVEGETASI: 1. PENGADAAN BIBIT 2. PENANAMAN : LUAS, PERSEN TUMBUH, JUMLAH TANAMAN/HA, KOMPOSISI JENIS, KESEHATAN POHON
D. PEMELIHARAAN : 1. 2. 3 3. 4. 5.
PENYULAMAN PEMUPUKAN PENYIANGAN DAN PENDANGIRAN PEMBERANTASAN HAMA/PENYAKIT PENGKAYAAN
5
IV. METODE EVALUASI 1. SURVEY : DATA PRIMER (NUMERIK DAN SPASIAL). 2. STUDI REFERENSI : RENCANA, LAPORAN, AMDAL, RKL/RPL, DLL. 3. SAMPLING : PERSEN TUMBUH, KESEHATAN POHON 4. SKORING DAN BOBOT 5. ANALISIS :
V. PROSEDUR DAN TATA CARA A. Prosedur Penilaian
Pelaksanaan evaluasi keberhasilan reklamasi hutan diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi setempat dan akan disupervisi oleh Tim Direktorat Jenderal RLPS. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim Evaluasi Keberhasilan Reklamasi dengan susunan sebagai berikut : • Ketua : Dinas Kehutanan Provinsi (minimal Eselon III) • Sekretaris : Balai Pengelolaan DAS (minimal Eselon IV) • Anggota : Unsur UPT Departemen Kehutanan (BPDAS, BPKH, BP2HP, BKSDA) Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Unsur Dinas Pertambangan Provinsi Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan Unsur Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota Tim evaluasi menyusun Rencana Kerja Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Berita Acara hasil evaluasi dan peta ditanda tangani oleh tim. tim Pembahasan Hasil evaluasi Laporan hasil evaluasi keberhasilan reklamasi hutan dilengkapi dengan Berita Acara hasi evaluasi dan peta. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melaporkan hasil evaluasi keberhasilan reklamasi hutan kepada Menteri Kehutanan cq Dirjen RLPS, RLPS, dg tembusan kepada Baplanhut dan Dirjen Minerbapabum Dep ESDM.
6
B.
Tata Cara Evaluasi
− Evaluasi keberhasilan penataan lahan luas areal terbuka/terganggu, luas pengaturan lahan, luas areal reklamasi dan revegetasi, kemiringan lereng, jumlah dan ketebalan tanah pucuk, perbaikan kualitas tanah, pengelolaan limbah dan standar t d k kualitas lit air. i − Evaluasi keberhasilan pengendali erosi dan sedimentasi mencakup data jumlah dan jenis bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, kapasitas bangunan pengendali erosi dan sedimentasi. − Evaluasi keberhasilan tanaman/revegetasi Evaluasi keberhasilan tanaman/revegetasi dilaksanakan saat tanaman berumur sebelum 5 tahun atau setelah 5 tahun disesuaikan dengan tujuan evaluasi, evaluasi untuk perpanjangan atau pengembalian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kegiatannya meliputi : pengukuran luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, penghitungan persentase tumbuh tanaman, penghitungan tingkat pertumbuhan tanaman (sehat, kurang sehat, merana), persentase penutupan tajuk, Keragaman jenis tanaman
Tabel Kriteria dan Indikator Tingkat Keberhasilan Reklamasi Hutan Kiteria
Indikator
Parameter
Standar Evaluasi
1. Penataan lahan
Bobot Nilai
Nilai
Keterangan
10
Penataan permukaan k lahan
a. Luas areal yang ditata dit t
b. Kestabilan
c. Penaburan tanah pucuk
1. lebih dari 90 % lahan ttelah l h dit t ditata d i dari rencana 2. Hanya 70% s/d 90% lahan yang dibuka yang ditata dari rencana 3 dibawah 70% lahan yang ditata dari rencana
10
1. Tidak terjadi longsor sampai longsor ringan (1%) 2 Ad llongsor ringan2.Ada i sedang (1-5%) 3.Terjadi longsor berat (>5%)
10
1.Ada penaburan tanah pucuk >80% 2.Penaburan 60-80% 3.penaburan tanah pucuk <60%
5 0
5
Penimbunan dan Penaburan P b ttanah h pucuk Luas arel yg ditata sesuai dengan rencana
Presentase terhadap keseluruhan areal lahan bekas tambang ( tk mine (utk i out) t)
0
10 5 0
Dibuktikan dengan laporan Potting sistem pd daerah berbatu dpt disamakan dg penebaran top soil
7
2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi
10
a. Bangunan Konservasi Tanah
b. Cover Crop
a.Chek Dam,dam penahan saluran diversi, drop strukture, dll.
Cover crop
1. Bangunan konstan dibuat lengkap sesuai rencana (> 90%) 2. Bangunan konstan dibuat tidak lengkap (80% s/d 90%) dari rencana 3. < 80% dari rencana
10
1.
Cover crop ditanam >90% Cover crop ditanam 80% 90% Cover crop < 80%
10
1 1.
Erosi ringan
10
2.
Terjadi erosi sedang
5
3.
Terjadi erosi berat
2. 3. c Erosi dan c. Sedimentas i
Kesesuaian dalam jumlah spesifikasi dan lokasi
5
0
Untuk areal persiapan tanam
5 0
0
Erosi alur (5cm) Erosi parit (5(5-25 cm) < 10 % Erosi alur (5cm) Erosi parit (5(5-25 cm) 1010-20% Erosi >20%
80 3. Revegetasi a. Penanaman
a. Luas areal penanaman
1. 100% ditanami kembali 2. 80-99 % ditanami kembali 3. <80% ditanami kembali
10 5 0
Diperhitungkan terhadap luas yang telah dibuka termasuk areal yang tidak dapat ditanami (spt Pit) Dilihat dari rencana
c. Jumlah tanaman
1. 2. 3.
ph/ha ≥ 400 p 320 – 399 ph/ha < 320 ph/ha
10 5 0
. Jarak tanam maks 5 x 5 m sesuai dg bentuk lahan
d. Penutupan tajuk
1.
Tajuk telah menutup > 80% Penutupan tajuk 60-80% Penutupan tajuk < 60%
10
Untuk tanaman diatas 5 tahun
e. Komposisi Jenis t tanaman
1. Jenis lokal ≥40% 2. Jenis lokal 10 - 40% 3 < 10% 3. (dari 400 ph/ha)
10 5 0
b. Persentase tumbuh
1. > 90 % 2. 80 – 90 % 3. < 80 %
10 5 0
f. Pertumbuhan tanaman/ Kesehatan tanaman
1. Tumbuhan sehat > 80 % 2. Tumbuhan sehat 60 -80 % 3. Tumb sehat<60%
10
2. 3.
5 0
5 0
terhadap jumlah pohon. Jenis lokal tan pokok h t /MPTS hutan/MPTS berdaur panjang Setelah tahun ke-3
Tinggi normal, Daun segar dan tdk kuning, Batang normal, tdk ada hama/penyakit
8
b. Pemeliharaan
a. Penyulaman
b.Pemupukan
dilakukan penyulaman > 90% 1. dilakukan penyulaman 80-90 % 2. dilakukan penyulaman <80%
10
1.
10
1.
2.
b.Pemberantasan hama dan penyakit atau penyiangan/pend angiran
c. Pengkayaan
dilakukan pemupukan k > 90 % dilakukan pemupukan 8090%
Dari rencana
5
0 Pupuk organik dan atau t anorganik ik
5
2. dilakukan pemupukan < 80 %
0
1.
Dilakukan pemberantas an atau penyiangan > 90 % 2. Dilakukan pemberantas an atau penyiangan 80 - 90 % 2. Dilakukan < 80 %
10
1. Dilakukan dengan jenis lokal 2. Dilakukan dengan jenis pioner 2. Tidak dilakukan.
10
5
0
5 0
Untuk penilaian evaluasi keberhasilan reklamasi hutan selanjutnya mengikuti rumus sebagai berikut : n
TN = ∑ [ TS x Bobot ] i=1 SM
Dimana : TN TS SM n Total nilai
= Total nilai evaluasi = Total skor evaluasi untuk masing-masing kriteria = Nilai maksimal tiap kriteria = jumlah kriteria maksimal adalah 100.
9
HASIL PENILAIAN
Total nilai > 80
: Baik
Total nilai 60 – 79
: Sedang
Total nilai < 60
: Buruk
10
Gedung Graha Irama Lantai 15th, Suite H, Jl. H.R. Rasuna Said blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950. Telp. (021) 526 1276; Fax (021) 526 1278 Email :
[email protected] Web : www.greenmining.info
Hasil Rumusan Workshop : Pedoman Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Hutan Manggala Wanabhakti, Departemen Kehutanan Jakarta, 25 Februari 2009
1. Kegiatan pertambangan memiliki resiko investasi yang cukup besar sehingga sangat diperlukan kepastian hukum, sinergitas nyata antara sektor Kehutanan dan ESDM yang dilandasi semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik dan diyakini akan menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan bangsa. 2. Kepentingan sektor pertambangan dan kehutanan perlu disinkronkan kepada kepentingan pembangunan yang berkelanjutan sejak perencanaan sampai tambang berakhir yang diselaraskan dengan tata ruang nasional. 3. Reklamasi kawasan hutan tidak hanya sekedar hijau, tapi perlu pengkayaan dengan jenis tanaman lokal dengan daur panjang untuk mempertahankan biodiversitas. 4. Dokumen rencana reklamasi dan laporan pelaksanaan reklamasi sangat penting disiapkan oleh perusahaan untuk keperluan evaluasi keberhasilan reklamasi. 5. Perlu konsistensi definisi terkait reklamasi sesuai dengan peraturan perundangan sebelumnya. 6. Akan dilakukan review pembobotan dan skoring dalam evaluasi keberhasilan reklamasi. 7. Lingkup pedoman reklamasi akan diperluas meliputi pemanfaatan hutan untuk keperluan lain selain tambang. 8. Pedoman perlu diujicoba di lapangan setelah disempurnakan sehingga dapat diaplikasikan. 9. Masukkan dalam workshop hari ini akan dikaji dan dibahas kembali dalam workshop lanjutan dengan multi stakeholder sampai ke daerah.
