Wawancara Ketua Umum ADPI

Edisi 66 1 Juni 2015

Babak Baru Harmonisasi Dapen - BPJS Ketenagakerjaan

Wawancara Ketua Umum ADPI 2015-2017 Mudjiharno M. Sudjono

Ramainya Emisi Obligasi Kuartal II 2015

CERITA DARi MUNAS ADPI 2015 Cover ADPI Desain Baru.indd 3

6/24/2015 12:45:20 PM

Salam Redaksi REdaksi

Dana Pensiun Era BPJS Ketenagakerjaan

Penasihat: Gatut Subadio Pemimpin Umum: Suheri Pemimpin Redaksi: Arif Hartanto Redaktur Pelaksana: Aloy Tagawai Sekretaris Redaksi: Udaya S Dewan Redaksi: Suharsono, Bambang Sri, Inderahadi K., Sujat Siswosudarmo, Keuangan: Heru AZ Pemasangan Iklan: Widiyanto Fajar Fotografer: Subandi Sirkulasi/Distribusi: Widiyanto Fajar, Subandi ALAMAT REDAKSI: Lt.16, Gd. Artha Loka, Jl Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Phone: (021) 251 4050-52 Fax: (021) 251 4051, E-mail: [email protected] PENERBIT: PT JAGATMEDIA & BISNIS

Daftar isi >> [ utama ] HAL. 4 - 10

Menyongsong Era Baru Pasca Munas ADPI Relaksasi Ketentuan Investasi Dapen

P

ara pembaca Info Dana Pensiun. Kali ini majalah Info Dapen ha dir kembali dengan sejumlah isu aktual, seperti Perubahan Nama Orga nisasi ADPI menjadi Perkumpulan ADPI, pemilihan pimpinan Perkumpulan ADPI periode 2015 – 2017, konsolidasi menuju sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, hingga gonjang-ganjing perekonomian dan pasar modal. Merupakan tantang an bagi pengurus baru ADPI di tengah konsolidasi menuju sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam proses penetapan iuran yang menjadi beban perusahaan yang juga merupakan pendiri Dapen. Pengurus ditantang untuk

11

berkomunikasi aktif dan efektif dengan otoritas dalam konteks tersebut. Pada sisi lain, pengrus harus bahumembahu dengan para anggota dalam meningkatkan profesionalisme pengurus Dapen. Profesionalisme ini menentukan kesuksesan dalam pengelolaan Dapen. Hal itu bisa dicapai melalui programprogram edukasi, seminar dan lainnya, yang dirancang secara terencana. Hanya dengan cara itu, para pengurus mampu mengelola dana pensiun secara optimal, dalam rangka meningkatkan manfaat bagi para peserta. Berbagai isu itu ikut dibahas dalam berbagai tulisan Info Dapen edisi ini. Simak juga berbagai isu aktual di dunia perbankan, pasar modal, reksa dana, maupun isu aktual di pasar surat utang. Berbagai isu itu tentu saja berman faat menjadi bekal dalam mengambil keputusan. Selamat membaca. Semoga bermanfaat. Wasallam,

Redaksi

aktual [HAL. 18 - 26]

[KOLOM] Oleh: Sarwadi

- MENGENAL TRANSAKSI ‘REPURCHASE AGREEMENT’ (REPO)

14

Wawancara Mudjiharno M. Sudjono Ketua Umum ADPI

[ekspose] - Kenangan dari MUNAS ADPI Semarang - ADPI Selenggarakan In- House Training di Yogya

Memajukan Anggota Sekaligus Memajukan Industri

- LSPDP Luluskan 23 Peserta - Sosialisasi Arahan Investasi

27

[konsultasi] Oleh: Sujat Siswosudarmo

- INVESTASI DANA PENSIUN

Ramainya Emisi Obligasi Kuartal II 2015 n Meramu Strategi di Pasar Reksa Dana n Mencermati Bank di Tengah Gejolak Rupiah n Siklus ‘Bearish’ Saat Ramadan Tiba n

INFO DANA PENSIUN Edisi 66 l 1 Juni 2015

Pengantar Juni15.indd 3

6/24/2015 2:47:16 PM

utama Menyongsong Era Baru Dana Pensiun

Menyongsong Era Baru Pasca Munas ADPI Munas ADPI diselenggarakan di tengah pertanyaan besar tentang posisi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) setelah beroperasinya Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan. Munas juga menekankan tentang pentingnya profesionalisme sumber daya maupun sistem pengelolaan Dana Pensiun untuk mengoptimlkan manfaat bagi peserta.

B

e rtempat di Crown Plaza Hotel, Semarang, Rabu 22 April 2015, rangkaian acara Musyawarah Nasional VII Perkumpulan ADPI resmi dibuka. Munas yang dirangkai dengan kegiatan seminar ini mengusung tema: “Peran Dana Pensiun dalam Perekonomian Indonesia, Meningkatkan Profesionalisme Melalui Sertifikasi Ahli Dana Pensiun”. “Saya berharap pertemuan ini akan memberikan pencerahan, menambah pengetahuan dan semangat baru bagi kita dalam mengelola Dana Pensiun,” ujar Plt. Ketua Umum Perkumpulan ADPI, Suheri Lubis, ketika memberi sambutan pembukaan Munas. Berkaitan dengan profesionalisme, sebagaimana tema yang diusung, Suheri memberikan beberapa catatan sebagai pengantar. Sesuai amanat undang-undang dan tujuan pendirian, Dana Pensiun diharapkan mampu mengelola iuran para anggota sehingga bisa menjadi sarana perlindungan keuangan bagi Pendiri,

Mitra Pendiri maupun Peserta. Untuk mencapai sasaran itu, Dapen bersama pengurus harus mengikuti tata aturan yang berlaku serta berupaya optimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta. “Untuk itu dibutuhkan pengelola-pengelola yang handal dalam industri ini. Dan ini menjadi tantangan bagi ADPI untuk selalu berubah dan memperbaiki diri agar seluruh anggota ADPI semakin baik dalam mengelola dana pensiun,” tutur Suheri yang juga Dirut Dana Pensiun Astra 1. Bagaimanapun Dana Pensiun tidak bisa menghindar dari kondisi perekonomian Indonesia dan dunia yang faktual, dalam pengelolaan dana milik para anggota. Persoalan perekonomian Indonesia terkini berkaitan dengan defisit neraca pembayaran, maupun koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tidak sinkron, serta imbas persoalan ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, pengurus dana pensiun ditantang untuk memahaminya persoalan secara jelas agar tidak salah mengambil keputusan


Menyongsong Munas.indd 4

6/24/2015 1:04:26 PM

Menyongsong Era Baru Dana Pensiun utama

Pemilihan pimpinan baru diselenggarakan pada hari kedua dalam konteks pengelolaan dana. Munas, tepatnya Kamis, 23 April 2015. Kondisi tersebut juga menjadi concern otoritas, dalam hal ini Ada dua agenda penting pada hari kedua Munas. Pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika tampil sebagai Keynote penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Speech, Direktur Pengawasan Dana Pensiun Dan BPJS Ketenayang sekaligus menjadi pedoman kerja kepengurusan baru hasil gakerjaan Otoritas Jasa Keuangan beserta Jajarannya, Heru Munas, untuk periode 2015 – 2017. Acara ini berlangsung Juwanto, menegaskan tentang pentingnya kemampuan profelancar, dengan menghasilkan sejumlah agenda penting yang sional semua pihak terkait dengan pengelolaan dana pensiun. selanjutnya menjadi dasar untuk program kerja pimpinan ADPI Dengan profesionaliesme pula Dana Pensiun bisa merealisasikan yang baru. misi memberi manfaat yang optimal bagi peserta. Agenda kedua, sekaligus agenda yang ditunggu-tunggu Dalam rangka meningkatkan kekayaan sekaligus menpengurus Dapen adalah pemilihan pimpinan baru. Acara didorong peran industri dana pensiun dalam pembangunan awali dengan pengecekan registrasi peserta untuk memastikan perekonomian Indonesia, menurut Heru Juwanto, OJK telah melakukan relaksasi ketentuan investasi. Hal itu bahkan telah tingkat kehadiran yang juga menentukan keabsahan hasil pediatur dalam Peraturan OJK Nomor 05 Tahun milihan. Selanjutnya menyusul perumusan tata 2015, yang selanjutnya akan dilansir penjabatertib pemilihan, pengajuan calon pimpinan, serta pemilihan dan penetapan. Seluruh agenda rannya melalui ketentuan pelaksanaan yang Ada dua agenda berlangsung lancar. Dirut Dana Pensiun BRI, lebih detail. penting pada hari kedua Mudjiharno akhinya dipilih sebagai Ketua Lebih lanjut Heru Juwanto menadaskan Munas. Pertama Umum Perkumpulan ADPI dan Suheri sebagai bahwa ketentuan baru investasi dana pensiun penyempurnaan Wakil Ketua Umum Perkumpulan ADPI Periode ini dirumuskan dengan semangat mening Anggaran Dasar 2015-2017. Palu diketuk pimpinan rapat. Sah. katkan kekayaan dana pensiun sekaligus dan Anggaran Ketika memberikan sambutan seusai pemendorong partisipasi dana pensiun dalam Rumah Tangga, menyediakan pendanaan jangka panjang milihan Ketua Umum terpilih, Mudjiharno yang sekaligus untuk proyek-proyek infrastruktur. “OJK mengajak semua pihak bekerjasama bahumenjadi sudah membuat rumusan yang lebih detail membahu mensukseskan agenda ADPI ke pedoman kerja menyangkut standar baru investasi dana pendepan. Ada banyak isu penting yang menjadi kepengurusan siun dan tinggal menunggu pengesahan saja baru hasil Munas, pekerjaan bersama, termasuk tantangan meuntuk selanjutnya menjadi acuan berinvestasi ningkatkan profesionalisme para pengurus. untuk periode 2015 – 2017.“ bagi dana pensiun,” terang Heru Juwanto. Dengan demikian, ADPI semakin memberi Setelah dibuka wakil OJK, rangkaian Musumbangan nyata, baik bagi peserta maupun bagi perekonmian nasional. “Terima kasih untuk dugungan nas hari pertama dilanjutkan dengan seminar yang membahas yang telah diberikan. Mari kita bekerjasama mensukseskan berbagai isu ekonomi makro maupun keuangan dan pasar modal. program-program penting ADPI,” ujar Mudjiharno. Sejumlah pembicara hadir untuk memberikan wawasan bagi Seiring perkembangan aktual, inustri Dana Pensiun memang para pengurus dana pensin. Di antaranya, ekonom Samuel Asset ditantang untuk bertransformasi. Termasuk dengan merespon Management, yang juga dosen FEUI, Dr. Lana Soelistianingsih, permintaan OJK untuk mendirikan LAPS, sebab ADPI telah Rimbun Situmorang, selaku Direktur Utama PT Sawit Sumermas bermetamorfosa dari sebuah asosiasi menjadi badan hukum Sarana Tbk, Profesor Dr. Fx Sugianto, Guru Besar Universitas yang sebelumnya telah disepakati dalam munas IV ADPI di Deponegoro, Prihatmo Hari Mulyanto, Direktur Utama PT DaYogyakarta pada 26 September 2014. nareksa Investment Management, Prof. H. Bambang Purwoko, Seiring dengan itu, ADPI telah membentuk Badan Hukum MA, PHD, Guru Besar Universitas Pancasila, Angi Lim, President BMDP bersama Perkumpulan DPLK. Selanjutnya, terkait Direktur PT Bowsprit Asset Manajement, serta Dani Limandani, dengan kewajiban sertifikasi manajemen risiko, LSPDP selaku General Manager PT Sahid Inti Dinamika. Hadir juga Ketua lembaga standar profesi yang dibentuk oleh ADPI bersama Dewan Penasehat Perkumpulan ADPI, Marzuki Usman, Eddy dengan ADPLK, akan mengupayakan lisensi dari Badan NaPraptono, selaku Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan ADPI, Muchlison, Ketua ADPI KOMDA V Jawa Tengah & DIY, jajaran sional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga dimasa depan ADPI Pengurus ADPI, Pengurus KOMDA, serta para Pengurus Dana bisa mengembangkan sistem gelar dan sertifikasi yang menjadi standar kualitas seluruh pekerja di sektor industri dana penPensiun siun. Disadari benar, jika pengurus Dapen memiliki standar Transformasi ADPI kompetensi yang baik,maka akan memudahkan implementasi Puncak acara Munas diisi dengan pemilihan pengurus baru, ketentuan OJK seperti pemahaman atas risiko untuk penilaian sekaligus menggantikan periode kepengurusan sebelumnya yang tingkat risiko, pemahaman akan isntrumen-instrumen baru, dipimpin mantan Dirut Dapen Bank Mandiri Gatut Subadio. maupun ketentuan baru seperti revisi PMK 199. o



6/24/2015 1:04:26 PM


Relaksasi Ketentuan Investasi Dapen Aturan pelaksanaan atas POJK 05 Tahun 2015 akan memberikan kelonggaran berinvestasi bagi kalangan Dana Pensiun. Meski tampak lebih longgar dari ketentuan sebelumnya, ada banyak batasan yang harus dipatuhi.

S

aat membuka acara Munas ADPI di Semarang, pada 22 April lalu, Direktur Pengawasan Dana Pensiun OJK (POJK), Heru Juwanto mengatakan, OJK segera melansir aturan pelaksanaan atas POJK 05 yang diterbitkan pada Desember 2014. Seiring dengan kehadiran aturan pelaksanaan nanti, OJK akan mulai mengimplementasikan ketentuan baru tentang komposisi investasi dana pensiun yang lebih progresif. Ketentuan baru investasi dana pensiun ini, menurut Heru, dirumuskan dengan semangat meningkatkan kekayaan dana pensiun. Selain itu, OJK juga ingin mendorong partisipasi aktif dana pensiun dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dengan menyediakan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur. “OJK sudah membuat rumusan yang lebih detail menyangkut standar baru investasi dana pensiun dan tinggal menunggu pengesahan saja dalam waktu dekat,” kata Heru Juwanto saat menjadi keynote speaker dalam acara seminar dan Munas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia bertempat di Crowne Plaza Hotel, Semarang (22/4). Secara umum ketentuan baru ini lebih memberikan kelonggaran bagi dana pensiun dalam berinvestasi. Pada instrumen obligasi misalnya, dana pensiun akan diperkenankan berinvestasi pada surat utang yang masuk investment grade, atau lebih longgar dari ketentuan lama yang minimum harus dengan rating A. “Pada kenyataan, obligasi dengan rating A itu susah dicari di pasar, sementara ada obligasi yang tergolong investment grade, yang bisa memberikan return bagus, karena punya prospek bisnis yang baik,” ujar Heru. Sementara itu, untuk investasi langsung di sektor, diberikan peluang maksimal 15% dari total investsi, atau lebih tinggi



6/24/2015 1:04:27 PM


BEI. OJK akan menentukan sejumlah kriteria dari ketentuan lama yang maksimal 10%. untuk MTN yg diperkenankan. Misalnya, OJK bahkan bisa memberikan peluang lebih investasi pada harus terdaftar di KSEI dan ada agen untuk tingggi pada dana pensiun tertentu dengan instrumen Repo, melakukan monitor. MTN bersangkutan juga pertimbangan yang matang. Misalnya, dana harus dilengkapi harus mengantongi rekomendasi investment pensiun yang punya penyertaan saham pada kontrak perusahaan asuransi atau bank, yang butuh grade. Nilai investasi maksimal dana pensiun perjanjian penambahan modal. Jika perusahaa yang ke instrumen ini maksimal 10 persen dari total terstandardisasi. ivestasi. bersangkutan punya prospek dan sejauh Jenis jaminan tidak mengganggu cash flow dana pensiun S edangkan investasi pada instrumen harus berupa Repo, harus dilengkapi kontrak perjanjian dalam pembayaran manfaat, OJK akan SBN, SBI, atau terstandardisasi. Jenis jaminan harus berupa memberikan restu. obligasi dengan SBN, SBI, atau obligasi dengan investment Bagi dana pensiun yang berminat untuk investment berinvestasi langsung pada bisnis tertentu grade. Usia Repo yang diperkenankan tidak grade. Usia di luar negeri akan diberikan kesempatan lebih dari 90 hari. Transaksi Repo bersangkuRepo yang dengan nilai maksimal lima persen. Meski tan harus terdaftar di KSEI atau BI. Sedangdiperkenankan demikian, OJK akan selektif memberikan kan nilai investasi maksimal lima persen dari tidak lebih dari izin untuk berinvestasi di luar negeri. Betotal investasi dana pensiun. 90 hari.” “Dana pensiun yang boleh berinvestasi di berapa pertimbangan penting, menurut MTN dan Repo minimal punya dana investasi Heru, bisnis yang dipilih relatif rendah Rp 200 miliar. Kedua, harus memiliki tingkat risiko sedangrisiko, besaran kekayaan harus memadai, atau ditopang tenaga rendah atau rendah berdasarkan penilaian oleh OJK. Dana profesional. “Detail ketentuan soal ini akan dirumuskan lagi,” pensiun tersebut juga harus punya manajemen risiko memadai ujar Heru. dan menggunakan jasa penasihat investasi berizin dari OJK,” Sedangkan investasi dana pensiun pada tanah dan bantutup Heru. gunan yang sebelumnya hanya diperkenankan maksimal 15 Seiring relaksasi aturan tersebut, OJK juga menambah 3 persen, akan dinaikkan menjadi 20 persen. OJK berpendapat, instrumen baru dalam daftar portofolio investasi yang diperkebisis ini masih sangat menjanjikan, sehingga dana pensiun bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kekayaan. nankan bagi Dana Pensiun. Terhitung sejak 31 Maret 2015, Sesuai ketentuan POJK 5/2015, dana pensiun juga diberiOJK memperkenankan industri Dapen untuk berinvestasi pada instrumen medium term notes (MTN), repurchase agreement kan kesempatan berinvestasi pada sejumlah instrumen baru seperti medium terms note (MTN), repurchase agreement (Repo) dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. o (Repo), maupun kontrak berjangka efek yg diperdagangkan di



6/24/2015 1:04:27 PM


Mudjiharno M. Sudjono Wawancara Ketua Umum ADPI

Memajukan Anggota Sekaligus Memajukan Industri Banyak tantangan industri yang harus dihadapi Dana Pensiun ke depan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ADPI sebagai anggota harus merumuskan program kerja yang bermanfaat untuk memajukan industri sekaligus memajukan para anggota organisasi.

S

ebagai organisasi, Perkumpulan ADPI telah memilih dan menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2015 – 2017, hasil Musya warah Nasional yang diselenggarakan belum lama ini di Semarang, Jawa Tengah. Tampuk pimpinan ADPI kini dipercaya kan kepada Mudjiharno M. Sudjono, yang juga merupakan Direktur Utama Dana Pensiun BRI. Tugas yang diemban kepengurusan baru ini tentu saja tidak ringan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi pengurus baru, maupun industri Dana Pensiun secara keseluruhan. Salah satu tantangan serius yang dihadapi adalah bagaimana mendorong program pensiun yang bersifat voluntary dan advance ini bisa bersinergi dengan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Pada sisi lain dana pensiun ditantang untuk mampu memberikan hasil optimal bagi peserta dalam pengelolaan investasi. Tantangan-tantangan ini harus menjadi perhatian pengurus Perkumpulan ADPI, dalam merealisasikan program kerja yang telah disepakati. Seperti apa gambaran program dan pengelolaan organisasi ke depan? Berikut perbincangan Info ADPI dengan Ketua Umum Perkumpulan ADPI, Mudjiharno M. Sudjono. Apa poin penting dan strategis dari AD/ART ADPI yang baru dibanding sebelumnya? ADPI saat ini telah menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Menkum HAM Nomor: AHU-00803.60.10.2014 tanggal 04 Desember 2014 dengan nama PERKUMPULAN ADPI. Ada beberapa perbedaan Anggaran Dasar (AD) ADPI sebelumnya dengan AD Badan Hukum Perkumpulan ADPI, antara lain: susunan Pengurus Perkumpulan ADPI terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Sebelumnya tidak ada sekretaris dan Bendahara. Susunan Pengurus KOMDA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Nomenklatur pengurus KOMDA persis sama dengan nomen-



6/24/2015 1:04:29 PM


klatur susunan Pengurus Perkumpulan ADPI. Sedangkan susunan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Anggaran Dasar sebelumnya tidak ada Organ Pengawas. Tugas Pengawas mengawasi pengelolaan Perkumpulan ADPI dan berwenang memeriksa catatan, dan Laporan Pengurus, dan berhak menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Perkumpulan ADPI, apabila Ketua berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, sampai munas berikutnya. Dalam AD sebelumnya disebut Rapat pleno, AD Perkumpulan ADPI disebut MUNAS TAHUNAN. Perkumpulan ADPI sebagai badan hukum dapat melakukan penyertaan atau pendirian dalam badan usaha atau perusahaan lain untuk mendukung kegiatan Perkumpulan ADPI (dalam AD sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini). Lalu, seperti apa arah pengembangan ADPI ke depan? Secara umum arah pengembangan ADPI ke depan adalah bagaimana memajukan industri dana pensiun dan khususnya memajukan anggota ADPI. Untuk membangun konsep tersebut ADPI harus membangun sinergi dengan semua stakeholder agar dana pensiun dapat bekerja dengan baik, antara lain Sinergi dengan Regulator melalui partisipasi aktif dengan OJK maupun ikut mengawal perubahan UU & Ketentuan Dana Pensiun. Sebagai organisasi, ADPI punya program pemberdayaan anggota ADPI, melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif maupun perbaikan sistem Clustering anggota, serta Sharing Knowledge antar anggota. Program lain yang juga penting adalah berupa informasi dan edukasi tentang mitra dengan cara menjalin kerja sama dengan Asosiasi MI, penyebaran informasi tentang track record mitra, maupun simbiosis mutualisme dengan mitra. Apa visi dan misi yang diusung, baik secara industri maupun visi dan misi Anda pribadi dalam memimpin ADPI ke depan?

Visi dan Misi ADPI baik yang baru dan lama masih sama. Dari sisi visi, ADPI ingin menjadi organisasi yang sehat dan terpercaya dalam mengemban fungsinya sebagai wadah berhimpunnya Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dikelola secara profesional dan akuntabel serta berperan dalam pembangunan ekonomi nasional Sedangkan Misi ADPI, membantu meningkatkan kemampuan Anggota dalam dalam berbagai hal seperti: mengelola Dana Pensiun secara professional dan akuntabel, mengembangkan organisasi dan Sumber Daya Manusia Dana Pensiun, melakukan investasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel dengan prinsip Good Pension Fund Governance, serta meningkatkan citra dan eksistensi Dana Pensiun sebagai Lembaga Keuangan Non Bank. Apa saja program kerja strategis ADPI dalam jangka pendek dan jangka mene ngah? Adabeberapa program Kerja Strategis ADPI, meliputi sertifikasi Keahlian Dana Pensiun, yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk para Ahli Muda, Ahli Madya, maupun Ahli Utama. ADPI juga bekerjasama dengan BNSP menyelenggarakan pendidikan sertifikasi manajemen risiko kepada seluruh anggota dengan biaya yang terjangkau. Seperti diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pengurus dan pengelola dana pensiun untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko ini dimulai akhir tahun 2015 ini. Program penting lainnya meliputi, pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelatihan ADPI maupun peningkatan kompetensi pengelola Dana Pensiun kepada seluruh anggota. ADPI juga melihat peluang untuk menjadi penyelenggara sertifikasi yang mendapat legitimasi BNSP. Diutamakan sertifikasi bagi pengurus Dana Pensiun dengan Aset di atas Rp 1 triliyun. Selain itu, ADPI juga akan me ngawal Dapen dengan aset lebih kecil dari Rp 200 milyar yang jumlahnya 70% dari

anggota ADPI. ADPI juga menggagas program magang bagi dapen kecil, dengan template SOP meliputi sistem, IT, investasi, bidang kepesertaan, akuntansi, SDM, bimbingan teknis, dan lain-lain. Berkaitan dengan iuran, ADPI akan berkoordinasi dengan OJK untuk mengusulkan penurunan batas bawah iuran lebih kecil dari Rp10 juta, serta menyederhanakan laporan untuk Dapen dengan aset kurang dari Rp 200 milyar. Sedangkan Dapen besar didorong untuk menjadi katalisator bagi Dapen kecil, misalnya dalam hal pembiayaan bersama proyek besar seperti MTN maupun RDPT. ADPI juga berencana membentuk investors club, sehingga dapen kecil bisa berpartisipasi sebagai free riders untuk pembiayan atau produk-produk investasi besar. Apa saja program-program pokok pengembangan anggota ADPI? ADPI bertanggung jawab menyusun program implementasi untuk memastikan positioning dana pensiun pemberi kerja sehubungan dengan pelaksanaan UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan meyakinkan stakeholders bahwa program pensiun pemberi kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan sistem pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Berkaitan dengan itu, APDI akan mengawal proses penyempurnaan rancangan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan dana pensiun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. ADPI juga akan menyusun program pemberdayaan Komda ADPI dalam hubungan kelembagaan, kompetensi dan adminsitrasi pengelolaan organisasi dana pensiun. Selain itu, menyusun dan melaksanaan program komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki program pensiun, serta menyusun dan melaksanakan inisiatif strategis maupun program-program pengembangan dana pensiun. Program pengembangan



6/24/2015 1:04:29 PM


ini mengacu pada program strategis 2013-2017 yang meliputi pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas SDM, peningkatan profesionalisme pengelolaan Dana Pensiun, penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan hubungan kelembagaan, serta program bantuan hukum dan advokasi. Tidak kalah penting, ADPI juga menyusun dan melaksanakan program produktivitas dan efisiensi organisasi ADPI pa pertimbangan organisasi sehingga A program-program ini harus menjadi program kerja prioritas? Semua program-program tersebut harus memberikan benefit kepada anggota ADPI, sehingga dana pensiun dapat terus bertumbuh dan turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. agaimana dengan kelanjutan eksistensi B Dapen PPMP dan PPIP berkaitan dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan? Ini pertanyaan yang kerap dilontarkan, apakah dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan, Pendiri Dana Pensiun akan tetap mempertahankan keberadaan Dana pensiun yang merupakan produk UU No.11 Tahun 1992 yang bersifat sukarela tersebut. Bola panas saat ini ada di Pendiri masing-masing Dana Pensiun, karena ini bicara tentang kesanggupan untuk mendanai kedua program yang bersifat wajib dan sukarela. Terdapat kemungkinan terjadinya sistem yang sa ling tumpang tindih yang dikhawatirkan justru dapat mengurangi kesejahteraan pekerja, karena pemberi kerja cenderung hanya akan menyediakan program ke sejahteraan bagi pekerjanya hanya sebatas yang diwajibkan saja, dan pengaturan terkait dengan jaminan pensiun tersebut akan berdampak pada industri Dana Pensiun yang telah ada saat ini. Untuk mempertahankan eksistensi dapen, kami dari ADPI berharap Peme rintah yang merumuskan kebijakan tentang BPJS Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan usulan kami untuk

10

Secara umum arah pengembangan ADPI ke depan adalah bagaimana memajukan industri dana pensiun dan khususnya memajukan anggota ADPI. Untuk membangun konsep tersebut ADPI harus membangun sinergi dengan semua stakeholder.” melakukan “Sinergi dan Harmonisasi Jaminan Pensiun dengan Dana Pensiun” antara lain: • Program sukarela dan wajib tentu harus berjalan beriringan, saling mendukung, tidak dirancang untuk saling mematikan. • Melakukan harmonisasi antara Jamin an Pensiun SJSN dengan manfaat pensiun dari Dana Pensiun dan program Pesangon UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. • Manfaat pensiun DPPK atau DPLK menjadi bagian dari program jaminan pensiun (dengan cara top-up) dan sa ling melengkapi. • Iuran Program Jaminan Pensiun SJSN diharapkan tidak memberatkan beban pemberi kerja, Iuran Pertama diharapkan cukup 1.5% (1% beban Pemberi Kerja dan 0,5% beban peserta), naik bertahap 0.3% per 3 tahun. • Diperoleh keseimbangan antara beban yang tidak memberatkan bagi pemberi kerja dan manfaat pensiun yang memadai, sehingga antara Jaminan Pensiun SJSN dengan dana pensiun sukarela dapat berjalan beriringan dan saling mendukung. eperti apa sikap pelaku industri dana S pensiun dalam konteks penyelenggaraan SJSN ini? Kami melihat bahwa penyelenggaraan SJSN merupakan suatu tantangan bagi Dana Pensiun, karena: o Program JHT yang telah diselenggarakan saat ini tidak berjalan secara maksimal sudah 23 tahun sejak tahun 1992, kontribusi 5-7 %, baru bisa

menghimpun 15 juta peserta dari 63 juta pekerja formal (24%) o Tumpang tindih program kesejahteraan pekerja berpotensi memberatkan pemberi kerja dan dikhawatirkan mengurangi kesejahteraan pekerja, karena pemberikerja cenderung hanya sebatas yang diwajibkan saja. o Dengan kecenderungan pemberi kerja hanya akan mengutamakan program kesejahteraan hanya sebatas yang diwajibkan saja yaitu Jaminan Pensiun SJSN, dikhawatirkan akan menghambat laju pertumbuhan industri penyelenggaraan program pensiun sukarela, sebagai informasi, jumlah kekayaan DPPK dan DPLK per 31 Desember 2014 mencapai 222 triliun dengan 3,5 juta peserta. o Jaminan pensiun SJSN dapat dan akan menciptakan beban fiskal tambahan bagi pemerintah, karena menganut Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) agaimana kondisi terakhir berkaitan B dengan kelanjutan eksistensi ADPI dan bagaimana sikap Pengusaha? Jika pemerintah tetap memaksakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8% atau lebih dengan porsi pemberi kerja 5% atau lebih yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2015, maka kami mewakili ADPI menyatakan keberatan. Usulan kami adalah mendukung usulan Asosiuasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yaitu iuran BPJS Ketengakerjaan dimulai dari 1,5% dan bertahap naik 0,3% per tiga tahun. Perlu diketahui bahwa Jaminan Pensiun SJSN menganut Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), setelah ditetapkan rumus Manfaat Pensiun (MP) yang akan diperoleh peserta, kemudian dihitung bertapa iuran yang cukup untuk membia yai MP tersebut. Kami memndapatkan informasi yang valid bahwa berdasarkan kajian dari aktuaris ternyata iuran yang dimulai sebesar 1,5% dan naik bertahap sebesar 0,3% per tiga tahun dapat membiayai MP tersebut. Untuk iuran sebesar 1,5% ini kami punya kajian akademik yang dibuat oleh aktuaris. o



6/24/2015 1:04:29 PM

‘Repurchase Agreement’ kolom

MENGENAL TRANSAKSI ‘REPURCHASE AGREEMENT’ (REPO)

Pengantar Redaksi: OJK pada tanggal 31 Maret 2015 telah mengeluarkan POJK no 3 /POJK.5?2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagai pengganti PMK no 199 tahun 2008. Dari sejulah jenis investasi yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun, salah satunya adalah Repurchase Agreement atau dikenal dengan istilah REPO. Untuk memberikan pemahaman kepada DanaPensiun, berikut adalah ulasan dari Sarwadi, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri. Oleh: Sarwadi [Dana Pensiun Bank Mandiri]

REPO

adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetap kan (Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang investasi dana pension yang mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 16 April 2015). Sebagai salah satu instrument trans aksi pasar uang perbankan, REPO telah berkembang pesat terutama sejak Bank Indonesia menjadikan transaksi REPO sebagai salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan mendorong perbankan untuk melakukan transaksi REPO antar bank maupun dengan Bank Indonesia (BI). Transaksi REPO merupakan instru ment pasar uang yang diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran segmentasi transaksi pasar uang antar bank (PUAB), dimana dalam kondisi tertentu bank hanya bersedia menempatkan dananya kepada pihak tertentu. Pembeli REPO (pihak yang melakukan investasi atau reverse REPO) menerima jaminan dari penjual REPO (pihak yang melakukan REPO). Secara intensif BI mulai akhir tahun 2010 melakukan pertemuan dengan pelaku pasar untuk mengurangi kendala

pada transaksi REPO. Pada akhir tahun 2013 BI telah berhasil mendorong per bankan menandatangani agreement yang disebut dengan Mini Master Repo Agree ment (Mini MRA). Kendala yang selama ini terjadi dalam melakukan transaksi REPO antar bank adalah: [1] Rate atau suku bunga yang tercermin dari perbedaan antara harga penjua lan dengan harga pembelian lebih tinggi dibanding dengan transaksi interbank call money yang dilakukan tanpa menggunakan jaminan (clean basis). Transaksi call money biasa dikenal juga dengan nama trans aksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Suatu keanehan karena transaksi yang disertai dengan jaminan harus mem bayar biaya/rate yang lebih tinggi. Penyebabnya karena opini pelaku PUAB bahwa bank yang mencari dana melalui instrument REPO di anggap kesulitan dana (tidak mampu melakukan pinjaman melalui PUAB) sehingga bank tersebut perlu mem bayar bunga yang lebih tinggi. [2] Perjanjian (agreement) sesuai kese pakatan kedua pihak yang melakukan transaksi REPO, sehingga tidak ada keseragaman. Beberapa bank terken dala dengan tidak adanya standard

a.

b.

c.

d.

perjanjian yang diterapkan. Beberapa agreement yang pernah dipergunakan pelaku pasar dalam transaksi REPO misalnya: Global Market Repo Agrrement (GMRA) yang merupakan strandard transaski REPO international, bia sanya digunakan apabila transaksi dengan bank asing. Master Repo Agrrement (MRA), semula dipergunakan oleh beberapa bank yang menjadi anggota Himpu nan Pedagang Surat Utang Negara atau dikenal Himdasun Bilateral agreement, semula digunakan apabila kedua pihak belum menanda tangani MRA. Mini Master Repo Agreement (Mini MRA) yang dimotori oleh BI sebagai upaya market depening transaksi pasar uang, saat ini Mini MRA paling banyak digunakan dalam transaksi REPO antar bank.

[3] Administrasi transaksi REPO relative lebih rumit dibanding dengan trans aksi clean basis (call money). Pada tahun 2010 Bapepam-LK dengan menggandeng pelaku pasar, asosisasi dan regulator mencoba merintis pembuatan


Kolom Sarwadi.indd 11

11

6/24/2015 1:15:40 PM

kolom ‘Repurchase Agreement’

12

agrrement yang dapat digunakan pelaku pasar repo surat berharga termasuk di dalamnya saham. Agreement tersebut kemudian dikenal dengan nama Global Market Repo Agreement (GMRA) In donesia Annex dan diserahkan kepada Bapepam-LK tahun 2012. Pada 2014 proses dilanjutkan oleh OJK dan infor masi terakhir disampaikan bahwa GMRA Indonesia Annex akan mulai diterapkan pada awal tahun 2016. Salah satu per timbangannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada perbankan melaku kan penyesuaian dan khususnya bank asing dapat memperoleh approval untuk menggunakan GMRA Indonesia Annex

besar dapat dikemukakan: a. Jaminan yang diserahkan oleh borrower (penjual REPO) berpin dah kepemilikannya menjadi milik lender/investor (pembeli REPO). b. Kupon/bunga dibayarkan kepada pihak yang tercatat di central registry (BI) yaitu pihak pembeli REPO. Namun demikian market praktisnya karena pembeli REPO sudah menerima hasil melalui perbedaan antara harga beli dan harga jual maka pada hari yang sama pembeli REPO mentransfer kupon/bunga kepada penjual REPO. Apabila ada keterlam

Dikenal beberapa istilah yang perlu dipahami atau diperhatikan pada trans aski REPO antara lain adalah: 1. Nominal repo atau nilai yang dibayar kan oleh pembeli REPO, yaitu diten tukan oleh nilai surat berharga yang diserahkan setelah diperhitungkan dengan harga pasar dan hair cut sesuai kesepakatan kedua pihak. Misalnya nilai Repo sebesar Rp 50 miliar. 2. Hair cut adalah dimaksudkan se bagai cover atau jaminan apabila terjadi penurunan harga sehingga total jaminan masih tetap mengcover nominal pinjaman berikut bungan nya. Besarnya hair cut tergantung

oleh masing2 kantor pusatnya. Transaski REPO dengan underlying Surat Berharga Negara (SBN) berkem bang cukup pesat dengan rata-rata tran saksi pada kisaran Rp 10 triliun sampai Rp 12 triliun per bulan, sementara REPO dengan underlying obligasi korporasi kurang bisa berkembang karena kendala limit kepada issuer obligasi korporasi, terbatasnya supply obligasi korporasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Penyediaan Modal Minimum antara lain menegaskan bahwa transaksi pen empatan yang di-cover dengan jaminan tunai atau surat berharga yang diterbit kan pemerintah dan BI dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Uraian berikut lebih fokus pada transaksi REPO dengan underlying SBN, sedangkan REPO dengan underlying ob ligasi korporasi prinsipnya sama. Skema transaksi REPO pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: [1] Sell & Buy back REPO, secara garis

batan, pembeli REPO dikenakan bunga sesuai kesepakatan antar kedua pihak. Untuk Dapen perlu diper hatikan kapan kupon biasanya dikreditir oleh bank custody karena harus mentrasfernya kem bali kepada penjual repo (apabila transfer baru bisa dilakukan next day sebaiknya ditegaskan pada agreement) . Apabila penjual repo bukan bank atau pihak yang men jadi obyek pajak maka kewajiban menjadi wajib pungut harus tetap dijalankan.

dari kesepakatan antar kedua pihak namun secara umum adalah 10% sampai 30%. Dalam kondisi pasar bergejolak atau underlying mempunyai sisa jangka waktu relative lama misalnya 25 tahun maka hair cut biasanya akan semakin besar karena fluktuasi harga lebih besar. Sebagai ilustrasi, Dapen A melaku kan transaksi beli REPO sebesar Rp 50 miliar dengan underlying FR 70 (misal harga pasar 105%) dengan hair cut 20%. Nilai jaminan yang diterima Dapen A adalah = Rp 50 miliar * (100/105*120%) = Rp 57.142.857.142,86 atau dibulatkan menjadi Rp 57.143.000.000,00 atau Rp 57,00 miliar. Tujuan pembulatan adalah untuk memudahkan administrasi dan ber dampak pada nominal repo namun tidak signifikan. 3. Top up adalah suatu tambahan jamin an yang harus diserahkan oleh penjual REPO apabila nilai pasar underlying

[2] Classic REPO a. Jaminan yang diserahkan oleh borrower (penjual REPO) tidak berubah kepemilikannya sehingga masih tetap menjadi milik borrower. b. Kupon/bunga tetap dibayarkan kepada borrower.



6/24/2015 1:15:41 PM

‘Repurchase Agreement’ kolom

T R A N S A KS I R E P O

turun sampai angka tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Sebagai ilustrasi dari contoh dia tas apabila terjadi penurunan harga FR 70 sebesar 10 % maka jaminan harus dilakukan top up sampai nilai pasarnya mencapai 120% dari nilai nominal. Top up dapat dilakukan dengan melakukan setoran tunai atau menambah surat berharga yang dijaminkan sesuai kesepakatan. 4. Harga pasar adalah harga yang terjadi dipasar. Umumnya menggunakan harga yang digunakan untuk melaku kan mark to market dan karena Dana Pensiun menggunakan harga yang ditetapkan oleh IBPA maka harga pas ar adalah harga yang ditetapkan oleh IBPA sesuai waktu yang disepakati (umumnya harga penutupan sehari sebelumnya). 5. Mark to market atas underlying tetap dilakukan oleh penjual REPO meski pun transaksi REPO menggunakan skema sell & buy back REPO. Penjual REPO meskipun telah mengalihkan kepemilikan underlying menjadi milik pembeli REPO namun sepakat untuk membeli kembali dengan harga dan tanggal yang telah ditetapkan sehingga perubahan harga tetap menjadi risiko penjual REPO. Disisi lain pembeli REPO meskipun selama periode REPO tercatat sebagai pemi lik underlying namun sudah sepakat menjual pada harga dan tanggal yang telah disepakati sehingga tidak punya risiko perubahan harga. 6. Dari sisi pencatatan/akuntasi, pembeli REPO akan mencatat sbb: D/ Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali ………xx K/Kas/Giro BI ……………………xx Pembeli REPO, tidak perlu melakukan mark to market karena sudah sepakat untuk menjual kembali (tidak menambah posisi dan risiko portofolio surat berharga), meskipun secara administrasi di central registry pembeli REPO mempunyai tambahan posisi surat berharga.

trak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK”. Dilain pihak OJK hanya akan mengatur transaksi repo dengan skema sell & buy back REPO, dengan demikian Dana Pensiun hanya diperkenankan untuk melakukan transaksi beli REPO (reverse REPO) setelah memenuhi per syaratan yang ditegaskan dalam POJk pasal 6 yaitu sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) … dan investasi pada REPO sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf n wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); b. Tingkat risiko berdasarkan penilian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah; c. Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan d. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin dari OJK.

Pada POJK no 3/POJK.05/2015 pasal 6.2.a. menegaskan “menggunakan kon

Pasal 6 ayart (2) Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

1 Deal Done

DANA PENSIUN

3

SEKURITAS ANDA GMRA Indonesian Annex Deal Conﬁrmation

FR

FR

IDR BANK KUSTODI

3

IDR

2

BANK KUSTODI

FR

4

IDR FR

IDR BANK INDONESIA CENTRAL REGISTRY

Keterangan: 1. Deal Done antara Dapen dengan Sekuritas anda, dimana Dapen membeli REPO. 2. Kedua pihak melakukan deal confirmation dan tanda tangan GMRA Indonesia Annex (Hanya untuk Transaksi Pertama).

5

3. Dapen dan Sekuritas anda menghubungi Bank Kustodi masing-masing untuk melakukan order/perintah settlement transaksi REPO. 4. Bank Kustodi memasukan transaksi REPO pada BI S4 sehingga terjadi settlement dana dan surat berharga.

ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan se bagai birikut: a. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; b. Jenis jaminan yang terbatas pada Surat berharga Negara (SBN), surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi kor porasi yang meiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha dari OJK; c. Jangka waktu tidak melebihi 90 (sem bilan puluh) hari; d. Nilai REPO paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari nilai pa sar surat berharga yang dijaminkan; dan e. Transaksi REPO terdaftar di Kus todian Sentral Efek Indonesia atau bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4). Demikian sekilas pengenalan trans aksi REPO agar kiranya dapat menambah pemahaman rekan2 di Dana Pensiun. o



13

6/24/2015 1:15:41 PM

ekspose Seputar Kegiatan ADPI

Kenangan dari MUNAS ADPI Semarang

Panitia Seminar & Munas berfoto bersama selesai penyelenggaraan Munas

Ketua definitif, Pak Mudjiharno dari Dapen BRI, terpilih sebagai Ketua ADPI definitive.

14

Pak Suheri, Plt. Ketua mengucapkan selamat kepada Ketua ADPI definitive.


Kegiatan ADPI Semarang.indd 14

6/24/2015 1:46:31 PM

Seputar Kegiatan ADPI ekspose

Pimpinan Sidang MUNAS ADPI, dari kiri kekanan: Pak Pieter Siadari ( DP BNI), bu Sri (DP BPD Sulselbar), pak Simangunsong (DP Univ. Trisakti), pak Inderahadi (DP LKBN Antara) dan pak Agung (DP Jamsostek)

DR Lana Soelistianingsih ekonom dari Universitas Indonesia sebagai nara sumber

Ibu Tuty, mantan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK Bank Jateng, sekarang berbisnis batik.

Dari kanan ke kiri: Pak Heru Juwanto, bersama dengan pak Suheri, pak Inderahadi dan pak Teguh

Pak Heru dan pak Suheri berpose bersama



15

6/24/2015 1:46:34 PM

ekspose Seputar Kegiatan ADPI

ADPI Selenggarakan In-House Training di Yogya

Tanggal 27-28 Mei 2015 yang baru lalu ADPI KOMDA V Jateng & DIY menyelenggarakan in-house training tengan Manajemen Umum Dana Pensiun ( MUDP) yang kemudian dilanjutkan dengan ujian sertifikasi. Bertindak selaku instruktur dalam pelatihan ini adalah Pak Eddy Praptono. Dari 13 orang yang mengikuti ujian sertifikasi, 10 orang atau 77% berhasil lulus. Dalam gambar tampak pak Eddy serta pak Muchlison, Ketua KOMDA V berfoto bersama para peserta. Selamat ya pak Muchlison, telah melatih calon-calon professional di bidang Dana Pensiun. Bagaimana KOMDA lainnya, semoga segera menyusul…. [AHR]

LSPDP Luluskan 23 Peserta

Kegiatan bulanan LSPDP menyelenggarakan ujian untuk sertifikasi untuk bulan Mei 2015 diikuti oleh 31 peserta dari ber bagai instansi, baik dari Jabodetabek maupun dari daerah lain.Ujian yang diselenggarakan di Kampus STIA-LAN Jakarta ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelatihan MUDP yang dielenggarakan oleh ADPI dari tanggal 25 sampai dengan 28 Mei 2015 yang diselenggarakan di Gedung Arthaloka. Dari 31 peserta yang mengikuti ujian, 23 orang berhasil lulus. selamat yaa ....

16



6/24/2015 1:46:35 PM

Seputar Kegiatan ADPI ekspose

SOSIALISASI ARAHAN INVESTASI Bertempat di Hotel Millenium Jakarta beberapa waktu yang lau telah diselenggarakan sosialisasi POJK nomor 3 tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun yang baru, menggantikan PMK 199 tahun 2008 tentang hal yang sama. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Heru Juwanto dalam Munas ADPI di Semarang bulan April yang lalu bahwa POJK telah mengeluarkan peraturan tentang investasi Dana Pensiun, sosialisasi ini telah telah menarik perhatian para Pengurus Dana Pensiun untuk memahami berbagai ketentuan baru yang ada dalam POJK ini. Pak Dumoly Pardede kala membuka

acara ini mengatakan bahwa peraturan ini akan membuka cakrawala baru bagi Dana Pensiun untuk menyebarkan portofolio investasinya, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Demikian juga halnya dengan instrumen Repo, yang dalam edisi majalah kita kali ini dimuat tulisan perihal Repo tersebut. Dalam kesempatan acara tersebut, pak Dumoly juga menyampaikan agar dibentuk suatu Investor Club di sektor IKNB dan menunjuk pak Mudjiharno, Ketua ADPI untuk memimpin Investor Club ini. Bagi Pengurus Dana Pensiun, adanya ketentuan baru ini tentunya akan meru-

pakan tantangan apakah akan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Tentunya harus diimbangi dengan pengetahuan yang up-date, terutama menyangkut risiko. Kedepan, insan Dana Pensiun yang terkait dengan masalah investasi diwajibkan untuk memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Saat ini LSPDP bersama dengan ADPI sedang berproses untuk memperoleh lisensi dari BNSP dan ADPI telah membentuk sebuah Tim yang diketuai oleh pak Suheri dari Dapen Astra. Selamat bekerja pak Suheri, semoga segera terwujud……



17

6/24/2015 1:46:35 PM

aktual

Ramainya Emisi Obligasi Kuartal II 2015

Memasuki kuartal I tahun 2015, sejumlah emiten mulai kembali menjaring dana di pasar modal lewat penerbitan obligasi. Sebagian besar langkah penerbitan surat utang ini dilakukan untuk refinancing atau pembiayaan utang-utang mereka yang sudah jatuh tempo. Sementara lainnya menjadikan dana hasil emisi sebagai modal kerja untuk ekspansi yang akan mereka lakukan.

18

B

uat lembaga keuangan seperti perbankan, hasil penerbitan obligasi diharapkan bisa menjadi daya dukung mereka memperbesar ekspansi kredit mereka. Apalagi barubaru ini Bank Sentral juga telah mengumumkan bakal melansir beleid baru terkait perluasan cakupan definisi simpanan dan pelonggaran batas atas loan to deposit ratio (LDR). Seperti diberitakan, Bank Indonesia siap me ngeluarkan kebijakan makropudensial dimana definisi simpanan akan diperluas dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR dalam kebijakan giro wajib minimum (GWM)-LDR. Nah, dengan adanya kelonggaran

dari Bank Sentral tersebut, beberapa bank yang ekspansi kreditnya telah mendekati ambang batas atas loan to deposit ratio, dan saat ini mengalami pengetatan likuiditas, maka penerbitan obligasi akan menjadi solusi. Setidaknya langkah emisi obligasi untuk penguatan likuiditas dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). BRI saat ini mulai menawarkan obligasi yang akan diterbitkan senilai Rp 3 triliun. Surat utang berperingkat idAAA dari Pefindo ini, menurut Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 dengan target perolehan dana keseluruhan sebesar Rp 12 triliun. Dana yang diperoleh rencananya


Aktual Juni 2015 Rev.indd 18

6/24/2015 2:03:20 PM

aktual akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG). Sementara Direktur BRI Haru Koesmahargyo mengatakan, penerbitan tersebut terkait upaya memenuhi kebutuhan likuiditas perseroan. Terutama untuk menjaga rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR di posisi 85%-90% hingga akhir tahun 2015. Disampaikan Haru Koesmahargyo, setiap penerbitan surat utang sebesar Rp 5 triliun akan berpengaruh menurunkan LDR sebesar 1 persen. Dan saat ini dengan tambahan Rp 3 triliun, akan menurunkan kurang lebih 0,6%. “Tidak signifikan tapi ini membantu BRI menurunkan LDR,” ujarnya di Jakarta (3/6). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Langkah serupa juga dilakukan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang akan menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan (subdebt) II tahap I tahun 2015, senilai Rp 1 triliun dari total obligasi subordinasi berkelanjutan II sebesar Rp 2 triliun. Disampaikan Direktur Utama Bukopin, Glen Glenardi, dana hasil emisi akan digunakan untuk pembiayaan sekaligus sebagai modal pelengkap sesuai dengan tentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk memperkuat pendanaan jangka panjang. “Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, perseroan akan lebih leluasa dalam menjalankan ekspansi bisnis, termasuk untuk pengembangan bisnis di wilayah Indonesia bagian timur,” kata Glen. Tak mau ketinggalan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mena warkan kupon hingga 9,9% untuk obligasi senilai Rp3 triliun yang diterbitkan. Disampaikan Direktur Treasury & Asset Management Bank BTN, Iman Nugroho Soeko, penerbitan obligasi ini ditujukan untuk mengurangi mismatch mengingat mayoritas kredit di BTN merupakan pin-

jaman dengan tenor hingga 15 tahun. Seperti tertera dalam prospektus, Sementara Dirut BTN Maryono Adira akan menerbitkan obligasi berke mengatakan, dana dari hasil emisi akan lanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun digunakan untuk memperkuat struktur 2015 dengan tingkat bunga tetap dengan permodalan dalam membiayai kredit pokok obligasi sebanyak-banyaknya pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonRp 2 triliun. Ini merupakan bagian dari subsidi. “Sekaligus ini juga menjadi wujud penawaran umum berkelanjutan (PUB) komitmen kami mendukung suksesnya sebesar Rp 8 triliun. program satu juta rumah,” ujarnya. Direktur Keuangan Adira Finance, Hasil emisi obligasi tersebut juga I Dewa Made Susila menjelaskan, dana disebutkan Maryono akan memperkecil yang dihimpun dari penerbitan obligasi posisi rasio likuiditas terhadap pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan di BTN. Sehingga, meski target kredit baru. Menurutnya, obligasi jatuh tempo perseroan tahun ini berada di atas rerata Adira Finance sepanjang tahun ini sebeperbankan nasional, likuiditas Bank BTN sar Rp 3,7 triliun. Penerbitan obligasi ini tetap akan terjaga dengan baik. merupakan salah satu cara yang ditempuh Lembaga keuangan guna menutup kebutuh lainnya yang mulai menan pembiayaan tahun jaring modal dengan ini. Selain penerbitan PNM penerbitan surat utang obligasi, kebutuhan pemberencana adalah PT Permodalan biayaan turut disokong menerbitkan oleh perbankan dalam Nasional Madani (Persesurat utang ro) atau PNM. Lembaga negeri dan pinjaman luar jangka mene negeri. permodalan pelat merah ini berencana menerbitSejauh ini komposisi ngah (medium kan surat utang jangka sumber pendanaan Adira term notes/ menengah (medium term sebesar 50% diperoleh MTN) sebesar dari penerbitan obligasi. notes/MTN) sebesar Rp Rp 150 miliar Sebanyak 30% didapat 150 miliar pada Juni pada Juni ini.” dari pinjaman luar ne ini. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari geri. Sisanya 20% berasal penghimpunan dana untuk mendukung dari pinjaman perbankan dalam negeri. ekspansi penyaluran pembiayaan perseDi luar sektor finansial, sejumlah roan. Disampaikan Corporate Secretary korporasi seperti di sektor properti dan PNM Gung Panggodo, perseroan dilarang telekomunikasi juga sudah mulai menmenghimpun dana masyarakat sebagai coba menangguk modal lewat penerbitan lembaga keuangan non bank. Untuk itu, obligasi. Tengok saja PT Modernland Redemi mendukung ekspansi, PNM mendialty Tbk yang tengah siap-siap melakukan versifikasi pendanaan dan mencari dana penawaran umum obligasi berkelanjutan melalui pinjaman dari bank, reksa dana tahap I tahun 2015, maksimal Rp1 triliun. penyertaan terbatas (RDPT), dan MTN, Total target penawaran umum obligasi termasuk penerbitan obligasi. Hingga sebesar Rp2 triliun. akhir 2015, total pembiayaan baru (new Direktur Utama Modernland Realty, lending) PNM ditargetkan bisa mencapai William Honoris mengungkapkan, pengkisaran Rp 2,5 trilun. gunaan dana hasil penawaran umum Lembaga keuangan non bank yang obligasi ini akan digunakan untuk rejuga tengah bersiap melansir surat utang financing, dan mengembangkan usaha adalah PT Adira Dinamika Multi Finance perseroan di sektor properti. “Sebesar Tbk (Adira Finance). Perusahaan pembiRp250 miliar untuk pelunasan obligasi ayaan ini berencana menerbitkan obligasi dua di tahun 2012, dan sisanya untuk sebesar Rp 2,5 triliun, yang terdiri atas pengembangan anak usaha,” ujarnya. obligasi dan sukuk mudharabah. Seperti sempat diberitakan, Modern-



19

6/24/2015 2:03:20 PM

aktual

Rp 2 triliun di kuartal IV-2015, maka land Realty memilih mengerem ekspansi ISAT masih memiliki sisa Rp 2,4 triliun bisnis dan fokus menggarap proyek yang obligasi yang akan kembali diterbitkan sudah berjalan sambil tetap mengejar tahun 2016. target penjualan tahun ini sebesar Rp 5,4 Sebagian besar dana obligasi ISAT triliun. Perseroan saat ini masih menyeleakan digunakan untuk refinancing sejumsaikan proyek residensial Jakarta Garden lah utang, baik dalam mata uang rupiah City (JGC), di Cakung Jakarta Timur. maupun dollar AS. Perseroan juga akan Di JGC Modernland akan membangun melakukan pembayaran lebih awal utang lima kluster perumahan baru. Di kuartal guaranteed notes US dollar dengan nilai ini perseroan juga akan membangun emisi sebesar US$ 650 juta. klaster residensial Yarra di Jakarta GarSementara itu di lantai perdagangan, den City. Selain proyek residensial perumahan, pada Kamis 11 Juni lalu, obligasi yang raModernland juga mencari peruntungan mai diperdagangkan antara lain FR0068 lewat penjualan lahan industri di kayang jatuh tempo pada 15/3/34, dengan wasan industri Cikande. Hingga kuartal harga penutupan bursa di level 95,75, satu 2015, penjualan lahan industri dan yield to maturity 8,84%. Seri berimencapai Rp 949 miliar. Pengembang ini kutnya adalah FR0070 yang jatuh tempo menargetkan penjualan pada 15/3/24 dengan lahan industri Cikande harga penutupan bursa pada Kamis 11 145 hektare (ha) samdi level 98%, dan yield Juni lalu, obligasi pai akhir 2015. Sampai sebesar 8,7%. Indosat yang ramai kuartal I-2015, Modern Berkelanjutan I Tahap diperdagangkan II B yang jatuh tempo land punya cadangan antara lain pada 4/6/18 juga ralahan di Cikande seluas FR0068 yang mai diperdagangkan 500 ha. Sementara total jatuh tempo pada dengan harga penutucadangan lahan di perio 15/3/34, dengan pan 100,5, dan yield de ini sebesar 1.000 ha. harga penutupan sebesar 9,06%. ObMeski punya cukup labursa di level ligasi lainnya adalah han, Modernland terus 95,75, dan yield to Mandala Finance Ber menambah cadangan maturity 8,84%. lahan. kelanjutan II Tahap I C Di sektor telekomuyang jatuh tempo pada nikasi, ada PT Indosat Tbk yang akan 8/5/18, ditutup di level 101% dengan kembali menerbitkan obligasi di kuartal yield 11,09%. IV-2015 dengan nilai sekitar Rp 2 triliun. Selanjutnya, harga surat berharga ne Direktur Keuangan ISAT, Stevan Carlsgara (SBN) dan harga obligasi korporasi son mengatakan, penerbitan obligasi masing–masing melemah dengan rata–rata 0,23% dan 0,05%. Seperti dilansir Indo ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Indosat I dengan premier Securities, volume jual–beli obligasi total nilai Rp 10 triliun. “Kami akan korporasi membesar dari Rp481,5 miliar menerbitkan kembali sekitar Rp 2 triliun, pada Rabu (10/6) menjadi Rp607,15 miliar namun angka pastinya akan tergantung pada Kamis (11/6). Frekuensi perdagankondisi di kuartal IV nanti,” ujarnya di gannya juga ikut terangkat dari 60 kali Jakarta (10/6). menjadi 112 kali. Di akhir tahun lalu, ISAT sudah Sementara itu, volume perdagangan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai SBN mengecil dari Rp16,6 triliun pada Rp 2,5 triliun. Kemudian beberapa waktu Rabu (10/6) menjadi Rp24,05 triliun lalu perseroan kembali menerbitkan pada Kamis (11/6). Frekuensi perdagang obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp annya terpangkas dari 506 kali menjadi 3,1 triliun. Dengan penerbitkan obligasi 625 kali. o

20

P

asar keuangan Indonesia seperti sedang gamang melangkah sejak BPS melansir pertumbuhan PDB yang tidak cukup menggembirakan pada kuartal pertama 2015. Sentimen global pun semakin menambah ketidakpastian. Buntutnya dunia investasi portofolio pun bergejolak. Pasar saham melemah tajam, rupiah tak berbeda jauh kondisinya, dan perbankan sedang ditimpa persoalan likuiditas dan kredit bermasalah yang merangkak naik. Pasar surat utang pun masih diliputi ketidakpastian. Meski demikian, satu prinsip yang perlu dipegang, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% masih merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Prospek Indonesia untuk menjadi tujuan investasi tentu saja masih cerah. Kabar gembira bagi para investor datang dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Ratings (S&P’s). Lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat ini telah menaikkan outlook kredit Indonesia menjadi positif. Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini menjadi lembaga yang paling telat memberi peringkat layak investasi (investment grade) kepada Indonesia. Namun pada 21 Mei 2015, S&P resmi memberi outlook Indonesia untuk long term sovereign credit ratings menjadi BB+/Outlook Positive dari posisi sebelumnya BB+/Outlook Stable. Dalam keterangan persnya, pihak S&P menyatakan menaikan outlook karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah perbaikan pada kerangka kebijakan dalam pengelolaan sektor keuangan dan moneter di Indonesia yang dinilai lembaga ini semakin terukur dan efektif. Kebijakan pemerintah yang menghasilkan kapasitas fiskal yang lebih besar dan peningkatan cadangan devisa, dinilai ikut mendukung ketahanan posisi eksternal Indonesia. Jika pemerintah segera merealisasikan belanja negara lewat pembangunan infrastruktur, besar kemungkinan S&P akan kembali meningkatkan peringkat kredit Indonesia tahun depan.



6/24/2015 2:03:20 PM

aktual

Meramu Strategi di Pasar Reksa Dana Ekonomi Indonesi dan global memang sedang mengalami kelesuan. Namun hal itu tidak harus membuat para pengelola dana untuk diam menunggu. Merancang strategi yang cermat justru dibutuhkan agar bisa tetap memetik untung saat pasar sedang lesu.

Pasar saham sempat bereaksi postif atas kenaikan rating tersebut. Sedangkan untuk pasar obligasi, dampak keputusan S&P tersebut belum terlalu signifikan. Namun menurut dia, ke depan efek naik nya outlook bisa menjadi katalis positif bagi pasar obligasi Indonesia. Asumsinya, jika outlook naik, dalam beberapa bulan ke depan, peringkat Indonesia akan kembali naik, sejauh pemerintah konsiten melakukan pembenahan. Jika rating naik, dampaknya akan lebih terasa di pasar keuangan Indonesia. Sementara S&P optimistis soal perekonomian Indonesia, di sisi lain The Fed memberikan sinyal menunda menaikan suku bunga. Disampaikan Gubernur The Fed, Janet Yellen, bank sentral Amerika Serikat akan menaikan suku bunga pa

ling cepat pada September tahun ini. The Fed memutuskan tidak akan buru-buru menaikkan suku bunga acuan dari 0% sampai 0,25% yang berlaku saat ini. Pernyataan itu mengonfirmasi bahwa AS membuka kesempatan lebih panjang dalam beberapa bulan ke depan. Tidak seperti diumumkan sebelumnya bahwa kenaikan suku bunga acuan akan dilakukan sekitar bulan Juni-Juli. Naiknya suku bunga acuan The Fed, akan berimbas negatif bagi pasar modal Indonesia, khususnya pasar obligasi. Namun, hal itu tergantung pada saat keputusan kenaikan. Jika bunga The Fed naik, obligasi akan turun. Tapi kalau rating Indonesia naik, obligasi Indonesia akan ikut naik. Kekhawatiran terkait timing kenaikan

The Fed dan kecenderungan pelemahan rupiah, memang memberikan tekanan bagi pasar obligasi. Namun ekonomi Amerika Serikat sendiri tidak sebagus yang diperkirakan, seharusnya ini berakibat positif bagi obligasi Indonesia. Sebab inflasi sekitar 6,8% saat ini dan akan turun, yang juga akan berdampak positif untuk pasar obligasi. Yield obligasi Indonesia masih pada kisaran 7,7%-7,8%. Untuk obligasi 10 tahun, diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari BI Rate. Lalu apa imbasnya bagi reksa daa pendapatan tetap? Dalam pengelolaan dana, para manajer investasi cenderung tidak agresif. Kalangan MI Indonesia pun cenderug tidak suka berganti posisi secara signifikan. Mereka akan tetap berinvestasi sesuai dengan strategi investasi yang sudah disepakati di awal. Naiknya outlook menjadi momen yang bagus terutama untuk reksa dana pendapatan tetap. Jika rating Indonesia benar-benar naik, maka harganya akan melambung. Karena itu, disarankan untuk meramu strategi dalam memilih instrumen yang bisa merespon kenaikan yang paling cepat. Tentunya kenaikan reksa dana pen dapatan tetap tidak akan sekencang di tahun 2011. Saat itu, reksa dana pendapatan tetap rata-rata memberikan imbal hasil sebesar 20% setahun. Tahun ini, karena hara sudah naik cukup tinggi sejak, maka harga cenderung mahal. Karena itu, reksa dana pendapatan tetap diprediksi akan tetap tumbuh tetapi tidak melebihi angka 20%. Imbal hasil untuk pendapatan tetap prediksinya di kisaran 10%-15%. Untuk pasar obligasi itu sudah sangat bagus karena rata-rata saham saja naik 15% setahun,” pungkas Edbert. o

INFOINFO DANADANA PENSIUN PENSIUN 21 l 1 2015 Edisi Edisi 66 l 166 Juni Juni 2015


21

6/24/2015 2:03:20 PM

aktual

Mencermati Bank di Tengah Gejolak Rupiah B

a nk Dunia dan Dana Moneter Internasional memprediksi perekonomian global akan mengalami perbaikan pada 2015-2015, dibanding beberapa tahun terakhir. Meski demikian, lembaga-lembaga dunia itu juga mengingatkan tentang risiko downside risk yang masih mengintai perekonomian masing-masing negara. Selain risiko pe nguatan harga minyak yang berlangsung terlalu cepat dari ekspektasi, risiko lain yang belum hilang adalah berlanjutnya penguatan dolar AS. Risiko terakhir ini bisa mejadi persoalan kompleks bagi perekonomian Indonesia. Asumsinya, jika itu terjadi, neraca perdagangan maupun pembiayaan Indonesia akan ikut tertekan. Tekanan itu akan terasa lebih kuat jika Amerika Serikat merealisasikan rencana kenaikan suku bunga The Fed. Indikasi kenaikan suku bunga masih terlihat dari pernyataan pejabat Federal Reserve, termasuk Gubernur The Fed, Janet Yellen, meski realisasinya mungkin tidak dalam 1-2 bulan ke depan. Lalu, adakah korelasinya dengan perbankan nasional? Tentu saja ada. Sejak akhir 2013, Bank Indonesia (BI) sesungguhnya telah memberi perhatian serius pada sejumlah sektor usaha yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah perbankan. Bagi BI, sektor usaha dengan komponen impor tinggi dalam proses produksi berpotensi menghadapi masalah dengan pengembalian kredit bank saat rupiah melemah terhadap dolar AS. Kala itu rupiah baru bergerak melemah mendekati posisi Rp 10 ribu per dolar AS, dan otoritas sudah mengendus potensi maalah yang ditimbulkan berbagai sektor usaha. Tentu saja persoalan menjadi lebih

22

Kurs rupiah yang melemah menimbulkan pertanyaan penting tentang dampaknya pada berbagai sektor keuangan, baik pasar modal, asuransi, maupun perbankan. Pertanyaan yang penting untuk aware dalam konteks pengelolaan dana, baik pribadi maupun institusi.

serius kala rupiah akhirnya menembus posisi Rp 13 ribu per dolar AS. Wajar karena makin tinggi komponen impor dalam proses produksi, sektor usaha tersebut makin rentan terhadap gejolak rupiah. Persoalan ini berpotensi menempatkan kalangan perusahaan dalam posisi sulit untuk pengembalian pinjaman bank. Ujung-ujungnya, posisi non performing loan (NPL) akan merangkak naik. Beberapa sektor yang oleh otoritas diidentifikasi menyimpan potensi maasalah karena persoalan impor seperti sektor makanan dan minuman, manufaktiur, pulp and paper, industri otomotif, tekstil,

makanan ternak, bahan kimia, mesin, juga industri plastik. Berdasarkan survei BI terhadap sekitar 7.000 perusahaan besar kala itu, kandungan impor pada biaya produksi sektor aneka industri bissa mencapai 24%. Sampai dengan tahun lalu, nilai pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang disurvei lebih dari Rp 30 triliun. Perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, yang belakangan makin diandalkan untuk mendukung program kerja pemerintahan baru, sesungguh tidak luput dari potensi masalah. Sebab, sekitar 14% biaya produksi sektor ini



6/24/2015 2:03:21 PM

aktual pun masih mengandalkan komponen impor. Nilai pinjaman bank sektor ini lebih dari Rp 45 triliun. Sedangkan sektor industri dasar, menurut BI, mengandalkan porsi impor hingga 16% dengan posisi pinjaman bank sekitar Rp 84 triliun. Sektor-sektor usaha lain rata-rata mengandalkan komponen impor di bawah 5% dari total biaya produksi. Pertengahan Maret lalu, Otoritas Jasa Keuanga sudah memberi peringakatan tentang membengkaknya posisi NPL beberapa sektor usaha. Kredit bermasalah sektor konstruksi telah menembus kisaran 5%, naik dari posisi 4% pada awal tahun lalu, sekaligus tertinggi dibanding sektor usaha lain. Nilai NPL naik dari Rp 4,18 triliun menjadi Rp6,04 triliun. Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Bank OJK, Irwan Lubis, peningkatan NPL sektor konstruksi berbanding lurus dengan pertumbuhan kredit baru di sektor ini. “Kredit ke sektor konstruksi tumbuh tertinggi, sebesar 27,1 % hingga Januari 2015,” terang Irwan Lubis. Sektor perdagangan besar dan eceran masuk daftar waspada karena posisi NPL membengkak dari 2,6% menjadi 3,4%. Sedangkan NPL sektor transporasi meningkat 119 basis poin

tertinggi pada akhir 2014 harus ditanggung Bank Mutiara. Bank yang baru diakuisisi investor asal Jepang, J-Trust ini menanggung beban NPL net sebesar 5,45%, naik dari posisi tahun 2013 sebesar 3,61%. NPL gross bank yang 99,03% dikuasai J-Trust ini bahkan mencapai 12,24%. Sejumlah bank besar ikut mengalami tantangan yang sama. Bank CIMB Niaga misalnya, menanggung beban NPL 1,94% pada akhir 2014, naik dari posisi Desember 2013 sebesar 1,55%. Sedangkan NPL gross sebesar 3,9%, naik dari 2,23%. Sedangkan NPL Bank Mandiri sebesar 0,44%, naik dari tahun sebelumnya 0,37%, Bank Rakyat Indonesia naik dari 0,31% menjadi 0,36%. Di kalangan bank besar, hanya Bank BNI yang posisi NPL menurun menjadi 0,39% dari tahun 2013 sebesar 0,55%. Langkah strategis yang diambil Bank Indonesia pada hari pertama bulan Juni 2015, dengan mengumumkan revisi atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, PBI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing, dan PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum diharapkan bisa sedikit PERKEMBANGAN KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AS meredam potensi masalah yang mungkin timbul. 13.333 16/06/15 13.400 Setidaknya, bila rupiah cenderung stabil, tekanan 13.237 16/03/15 pada perbankan berkaitan dengan risiko NPL 13.200 sedikit melemah. 13.000 Menurut Deputi Task Force Financial BI, Nanang Hendarsyah, penyempurnaan atas keten12.800 tuan BI tersebut diharapkan dapat mempercepat 12.838 16/04/15 12.600 pendalaman pasar valas di Indonesia. “Percepatan 12.474 pendalaman pasar valuta asing domestik ditandai 12.400 02/01/15 ketersediaan likuiditas yang memadai, kemudah 12.200 an dalam pelaksanaan transaksi, harga yang Januari Februari Maret April Mei Juni wajar, dan risiko yang minimal guna menjaga stabilitas perekonomian,” terang Nanang Hendarsyah. Revisi atas PBI tersebut juga merupakan langkah BI dari awal 2014 menjadi 3,57% per Maret 2015. dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia melalui Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dari OJK, kebijakan lindung nilai. Dengan demikian, pelaku ekonomi sampai dengan Feebruari 2015, totl nilai kredit macet industri mengenali risiko pasar dan likuiditas valas. perbankan nasional meningkat 36,85% secara year on year Meski ada isu tentang ketatnya likuiditas dan melambatnya (y-o-y) menjadi Rp89,07 triliun. Padahal, dalam kurun waktu yang sama, pinjaman yang disalurkan bank hanya meningkat kredit, tetapi kondisi perbankan dinilai masih relatif stabil ber12,17% menjadi Rp3.665,68 triliun. dasarkan hasil stress test yang dilakukan BI terhadap perbankan Tidak seluruh persoalan NPLdipicu rumpiah yang tengah lokal akhir Mei lalu. Dari kegiatan stress test terhadap 20 bank besar, diketahui kondisi perbankan nasional masih aman lunglai terhadap mata uang Paman Sam. Tetapi OJK suah dan kuat ketika rupiah melemah hingga Rp 15.000 per dolar mengingatkan, bahwa pada sejumlah sektor usaha yang meng AS. Sementara stress test yang diselenggarakan Otoritas Jasa andalkan komponen impor untuk proses produksi, mulai Keuangan pada periode yang sama untuk seluruh bank, juga merasakan masalah berkaitan dengan pengembalian pinjaman, mengungkapkan, hanya sekitar 1-5 bank kecil yang tergerus karena ikut dipicu persoalan rupiah yang melemah. modalnya hingga di bawah ketentuan modal minimum, andai Jika mencermati data laporan keuangan kalangan perkata rupiah melemah hingga Rp 15.000 per dolar AS. Selain itu, bankan, tampak ada peningkatan posisi NPL pada akhir 2014 sekitar lima korporasi mengalami guncangan dan insolvent bila dibanding tahun 2013. Peningkatan juga terlihat pada bak-bank rupiah berada pada level yang sama. o besar nasional, termasuk bank pelat merah. Beban NPL net



23

6/24/2015 2:03:21 PM

aktual

Siklus ‘Bearish’ Saat Ramadan Tiba

Transaksi pasar saham kerap sepi tatkala Ramadan menjelang. Namun kali ini ada peluang ‘bullish’, bila pemerintah segera mengucurkan dana pembangunan infrastruktur. Sementara kebijakan suku bunga The Fed terkonfirmasi.

M

emasuki bulan keenam tahun 2015, pasar saham sepeti kehabisan tenaga untuk tetap bergairah. Padahal, bulan-bulan sebelumnya banyak pengamat pasar yang memperkirakan indeks harga saham gabungan akan menembus level 5.600, setelah level 4.500 dilampaui. Bahkan ketika IHSG melorot hingga sedikit di bawah

24

level 5.400, optimisme itu masih tetap ada. Apalagi setelah Standard & Poor’s menaikkan peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi positif (BB+). Namun, semua skenario positif itu mendadak berbalik arah setelah BPS mengumumkan perekonomian Indonesia selama kuartal pertama 2015 mengalami kelesuan dibanding kuartal

pertama tahun lalu. Pasar saham yang cukup lama terombang-ambing soal kepastian sikap bank sentral AS soal kenaikan suku bunga The Fed, makin dibuat panik. Harga saham-saham di bursa pun mulai melorot dan membuat IHSG tergerus hingga di bawah level 5.000. Surplus neraca perdagangan yang sempat dibukukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti tidak ada artinya buat pelaku pasar. Apalagi bursa global, baik Eropa maupun AS tidak mendukung. Salah satu pemicunya adalah krisis Eropa yang begitu sulit dipulihkan. Belakangan, persoalan menjadi lebih rumit setelah upaya pemulihan ekonomi Yunani tidak juga mampu



6/24/2015 2:03:22 PM

aktual mengerek kondisi ekonomi Negeri Dewa tersebut. Melesunya pasar sahamjuga datang bertepatan dengan momen bulan puasa. Sebagaimana lazimnya,momen Rama dan ditandai dengan pasar saham yang cenderung menurun likuiditasnya. Bisa jadi prioritas investor tidak ke pasar saham sehingga aktivitas transaksi di pasar saham cenderung sepi, mulai menjelang Ramadan hingga lepas Lebaran. Lebih dari itu, transaksi saham biasanya cenderung lebih didominasi aksi jual, membuat tren pasar jelang dan selama bulan puasa cenderung melemah. Kondisi ekonomi lokal dan global yang tengah lesu, terutama krisis Eropa yang belum kunjung pulih, bertemu dengan momen Ramadan. Kondisi ini menegaskan tentang situasi penuh tantangan yang harus diantisipasi pelaku pasar. Siklus ini sudah tentu harus menjadi perhatian pemodal. Menurut analis pasar saham, sepinya aktivitas transaksi sudah terlihat sejak pertengahan Mei, padahal puaa baru dimulai pertegahan Juni.”Kondisi ini harus diantisipasi, karena setiap bulan puasa pasar bia sanya cenderung sepi,” ujar seorang analis. Meski tren bearish seringkali melanda pasar saham saat Ramadan, bukan berarti peluang bullish tertutup rapat. Kondisinya bisa benar-benar berbeda saat pelaku pasar tidak kuasa menahan diri untuk masuk ke lantai bursa, terutama ketika muncul katalis positif yang dianggap cukup signifikan. Salah satu kabar yang ditunggu pelaku pasar tidak lain soal realisasi pengucuran dana proyek infrastruktur yang dijanjikan pemerintah. “Kalau dana itu mengucur otomatis akan menyokong pertumbuhan ekonomi, ini dianggap outlook yang baik oleh pelaku pasar,” demikian pandangan seorang analis. Katalis yang paling ditunggu pasar saham bila bank Indonesia menurunkan BI Rate dari level 7,50%. Tapi harapan itu tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Namun bila ada kejutan, penguatan pasar bisa melebihi asumsi.

“Tanpa ada katalis positif yang kuat rupiah melemah pasar masih membuka pergerakan pasar tidak akan kemanapeluang ke level 5.615 dalam sebulan ke mana, maksimal ke level resistance depan. Ada empat alasan yang diung5.400 – 5.000,” ujarnya. kapkan mengiringi optimisme tersebut. P andangan yang berbeda me Pertama, pelemahan rupiah dianggap tidak disertai dengan adanya kenaikan di ngatakan, para pelaku pasar akan mainstrumen credit default (CDS) sehingga kin yakin dengan asumsi pertumbuhan asing tidak perlu keluar dari instrumen ekonomi yang lebih tinggi pada kuartal surat utang Indonesia. Kedua, walaupun kedua, seiring makin terlihatnya kesBI Rate tidak turun dari level 7,50%, eriusan pemerintah menjalankan proyek iklim investasi akan stabil dan kondusif, infrastruktur. “Karena itu tidak tertutup terutama untuk sektor perbankan dan peluang indeks bisa memecahkan rekor properti. tertinggi baru,” ujar analis. Ketiga, pelemahan rupiah di level Katalis positif lain yang diharapkan pelaku pasar berasal dari Amerika SeriRp 13.000 berbeda dengan tahun 2008. kat. Ini terkait dengan agenda Federal Kala itu upah minimum regional hanya Open Market Commitee pada tanggal sebesar Rp 950.000. Sementara saat ini 18 Juni 2015. Pelaku pasar berharap UMR sudah berada pada kisaran Rp 2,5 ada kepastian terkait rencana kenaikan juta. Ini memastikan daya beli masyarasuku bunga The Federal kat lebih baik dan posiReserve (The Fed), sebab tif bagi saham konsumselama ini Bank Sentral er atau yang menjual Pelemahan AS terus memunculkan ke domestik. Alasan spekulasi sehingga memkeempat, lebih khusus rupiah buat pasar mengalami pada sektor properti di level gejolak. yang mengalami apre Rp 13.000 Walau begitu ada siasi aset akibat efek berbeda keyakinan,The Fed belum pelemahan rupiah dan dengan tahun inflasi tinggi serta imbas akan menaikan suku bun2008. Kala itu dari value added proyek ganya pada sidang Juni ini. Kemungkinan baru upah minimum infrastruktur di sekiakan terjadi pada akhir tarnya. Kenaikan nilai regional tahun dengan besaran ini tentu membuat hanya sebesar aset 25 basis poin. Alasannya, menarik saham-saham Rp 950.000.” Amerika juga menjaga sektor properti. suku bunga tidak terlalu tinggi agar tidak menjadi bumerang bagi Ada Peluang pertumbuhan ekonominya. Pergerakan indeks pada Ramadan Kondisi dolar AS yang relatif menkali ini bisa punya cerita lain. Kalau guat dibanding mata uang lain membuat biasanya pasar cenderung sepi, peluang The Fed kekurangan satu alasan kuat bullish juga terbuka. Asumsi pertumuntuk menaikan suku bunga pada Juni buhan ekonomi kuartal kedua 2015 ini. Fed Fund Rate memang akan naik seiring pengucuran dana pembangunan tahun ini, tetapi kecil kemungkinan infrastruktur menjadi katalis utama terjadi pada Juni. Perkiraan baru terjadi penguatan indeks. Selain itu pasar juga September atau mendekati akhir semesmenyambut riang keputusan sidang ter dua. pada tanggal 18 Juni 2015 The Federal Optimisme tidak kalah tinggi juga Reserve tidak menaikan suku bunga. Dari berbagai kajian, kurs rupiah diungkapkan Yuganur Wijanarko, terhadap dolar AS yang selama ini Senior Research PT HD Capital dalam cenderung melemah takkan bertahan riset bulanan yang dipublikasikan pada di atas Rp 13.500. Nilai tukar akan 23 Mei 2015. Menurutnya kendati



25

6/24/2015 2:03:22 PM

aktual

5,400.00

26/May/‘15

5,320.90

5,300.00 5,200.00 5,100.00

04/May/‘15

5,141.14

PERKEMBANGAN IHSG

5,000.00

12/Jun/‘15

4,935.82

[Periode 4 Mei - 12 Juni 2015]

4,900.00 4,800.00

04 05 06 07 08 11 12 13 15 18 MEI 2015

kembali ke level Rp 12.500-Rp 13.000 sesuai kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Kenaikan fed fund rate (FFR) yang bakal terjadi paruh kedua tahun ini diyakini takkan mendorong capital outflow besar-besaran ke AS. Hasil stress test yang dilakukan BI dan OJK cukup memberikan rasa aman. Pengaruh global seperti krisis ekonomi Yunani, ekonomi Eropa yang masih slow down, penurunan laju pertumbuhan ekonomi RRT, dan rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Jika awal paruh kedua tahun ini, FFR dinaikkan dari 0,25% ke 1% atau lebih, sedikit-banyaknya ada dampaknya terhadap portofolio investasi asing di Indonesia. Namun, banyak faktor yang membuat dana asing tetap di sini. Pada sisi lain, pasar mengharapkan langkah penting pemerintah, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk terus menghembuskan sentimen positif. Kenaikan outlook Indonesia oleh Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) dari stable menjadi positif merupakan isu positif bagi inves tasi di Indonesia. Lembaga rating ini menilai, pemerintah Indonesia sukses mengalihkan dana subsidi BBM ke

26

19

20 21

22 25 26 27 28

sektor produktif, terbesar untuk membangun infrastruktur. Dengan outlook baru itu, S&P menilai Indonesia mampu membayar utang dalam jangka panjang. Meski rating Indonesia masih BB+, S&P menilai ekonomi Indonesia sudah di rel yang benar. Sentimen positif juga diberikan Bank Dunia. Lembaga keuangan ini mengapresiasi perkembangan perekonomian Indonesia. Di tengah lesunya perekonomian dunia, ekonomi Indonesia mampu bertumbuh di atas rata-rata. Laju pertumbuhan ekonomi Thailand tahun 2014 hanya 0,7% dan tahun ini diperkirakan naik ke 3,7%. Ekonomi Malaysia tahun ini diprediksi hanya bertumbuh 4,8%. Tawaran pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 11 miliar merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia. Isu positif juga datang dari Eropa dan Jepang. Bank Sentral Eropa atau Europe Central Bank (ECB) dan Bank Sentral Jepang akan melakukan quantitative easing (QE). Dolar AS yang “pulang kampung” akan digantikan oleh dana dari Eropa dan Jepang. Di antara negara-negara pasar berkembang, emerging market, Indonesia terhitung paling atraktif. Dalam jangka pendek, para pelaku usaha menunggu realisasi

29 30

01 03 04 05 08 JUNI 2015

09 10 11 12

pembangunan infrastruktur. Jika mulai Juni tahun ini, proyek infrastruktur mulai dibangun besar-besaran, bukan hanya S&P yang menaikkan peringkat investasi Indonesia. Asing akan berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia. Berbagai kabar positif ini diharapkan mendatangkan kekuatan bagi indeks untuk melompat jauh mencapai level tertinggi yang dibukukan tanggal 7 April 2015 pada level 5.523,29. Meski begitu kemungkinan terulangnya siklus bearish Ramadan juga tidak tertutup. Perburuan pada saham-saham sektor consumers goods yang berkapitalisasi besar bisa diandalkan menahan dampak ketika pasar terus diserang sentimen negatif. M encermati dua kemungkinan tren pasar, ada baiknya investor yang memiliki target jangka panjang untuk melakukan strategi beli tatkala pasar melemah. Sebab sudah terbukti, dalam jangka panjang pasar selalu bergerak dalam tren naik. Sementara bagi para trader sebaiknya menerapkan strategi cepat tanggap. Misalnya tidak diam tatkala pasar terkoreksi. Tepatnya tidak memberikan batasan untuk kerugian tetapi harus benar-benar disiplin dan trading jangka pendek serta tidak mema sang target (untung) terlalu tinggi. o



6/24/2015 2:03:22 PM

Dana Pensiun

Konsultasi

A n d a B e r t a n y a , Sujat Siswosudarmo M e n j a w a b

INVESTASI DANA PENSIUN Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Oleh: Sujat Siswosudarmo, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Bapak, sesungguhnya saya sangat berminat untuk mengikuti sosialisasi regulasi yang baru, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang Investasi Dana Pensiun, yang efektif mulai diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 April 2015. Namun, karena peserta dibatasi satu orang perwakilan dari satu Dana Pensiun, maka saya tidak bisa mewujudkan keinginan tersebut pada sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Mei 2015 di Hotel Millenium Jakarta. Saya sudah baca-baca regulasi yang baru tersebut, terkesan lebih kompliketet dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008. Apakah Bapak dapat berbagi sedikit (sharing) kepada saya, seperti apa POJK tentang investasi Dana Pensiun yang baru tersebut?

Anda dapat berpartisipasi dalam rubrik ini dengan mengirimkan pertanyaan seputar masalah dana pensiun ke alamat:

REdaksi info dana pensiun Gd Artha Loka, Lt 16, Jl Jend. Sudirman Kav 2, Jakarta 10220, Phone: (021) 251 4050 - 52 Fax: (021) 251 4051

Apabila nama saya dan pekerjaan saya akan ditulis secara terang benderang, tidak keberatan bagi saya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang berprasangka bahwa saya som-som, ingin populer. Namun apabila ada yang berprasangka seperti itu, bagi saya, “aku ora opo-opo”. Kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, rasa-rasanya, saya kurang punya bakat untuk bersikap seperti itu. Saya berfikir positif saja Pak, ada hikmahnya. Nama saya menjadi mengorbit, berkibar di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh hingga Papua. Saya menjadi “selebriti” di dunia Dana Pensiun. Ini salah satu nikmat dari Alloh, yang mesti sy sukuri, alhamdulillah. Institusi PT Pupuk Kalimantan Timur disebut-sebut, hikmahnya adalah, bahwa selaku Pemberi Kerja, telah memberikan kesan tersendiri bagi karyawan, karena sejak 30 tahun yang lalu, tepatnya sejak 31 Desember 1985 telah menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan. PT Pupuk Kalimantan Timur telah memperhatikan kesejahteraan Karyawan dengan gaji yang cukup baik pada waktu aktif bekerja, dan memberikan uang pensiun pada purna bakti, untuk menjamin kesinambungan penghasilan, untuk kesejahteraan di hari tua bagi peserta sampai hayat dikandung badan, bagi Janda/Duda seumur hidup, dan bagi Anak sampai dewasa (diharapkan sudah bisa mencari nafkah sendiri untuk membiayai hidupnya). Terima kasih Bapak, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Mastatik Lailatul Syaidah, karyawati Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Wakil Sekretaris Pengurus KOMDA VII Perkumpulan ADPI


Investasi DP Sujat.indd 27

27

6/24/2015 2:07:23 PM

Konsultasi

Dana Pensiun

JAWABAN Ny. Mastatik Lailatul Syaidah Yth, Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada OJK. Setiap kali mau menerbitkan regulasi atau merivisi regulasi yang telah ada, ADPI diminta untuk memberikan masukan, usulan, sebagai bahan pertimbangan. Setelah regulasi ditetapkan, secepatnya regulasi tersebut disosialisasikan kepada industri Dana Pensiun, agar mempunyai persepsi yang sama, pemahaman yang benar, dan penerapan yang tepat. Kalau dalam sosialisasi dibatasi hanya satu peserta perwakilan dari satu Dana Pensiun, semata-mata karena terbatasnya kapasitas ruangan, dan kalau semua Pengurus hadir, kantor Dana Pensiun “kosong” tidak ada pimpinan. Satu peserta yang ikut, diharapkan bisa sosialisasi kepada seluruh jajarannya di Dana Pensiun masing-masing, sehingga secara estafet, insan Dana Pensiun dapat mengetahuinya dengan baik. Ny. Tatik, kalau kita perhatikan, dasar pertimbangan perubahan regulasi mengenai investasi Dana Pensiun tersebut antara lain adalah : (1) Karena semakin berkembangnya instrumen investasi di pasar uang, pasar modak, dan sektor properti. (2) Karena globalisasi sistem keuangan (tahun 2016 Indonesia telah masuk masyarakat ekonomi ASEAN). (3) Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan inovasi di bidang keuangan, (4) Mendorong investasi yang bersifat jangka panjang untuk membiayai infrastruktur pembangunan nasional. Karena itu, Dana Pensiun perlu diberikan keleluasaan yang lebih memadai untuk berinvestasi dengan hasil yang lebih optimal dengan tetap berprinsip kehati-hatian. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara regulasi yang baru tersebut dengan regulasi yang berlaku sebelumnya, antara lain: (1) Instrumen investasi yang baru, yaitu Medium Term Note (MTN), dan Repurchase Agreement (REPO); (2) Batasan investasi yang bersifat kualitatif pada umumnya lebih ketat. Namun untuk investasi Obligasi Korporasi dan Efek Beragun Aset (EBA)

28

diperlonggar (sebelumnya minimal mempunyai peringkat A, menjadi peringkat investment grade). (3) Batasan investasi yang bersifat kuantitatif ditingkatkan. Untuk investasi Penyertaan Langsung di Indonesia dilarang melebihi 10%, dan untuk investasi Tanah dan/atau Bangunan dilarang melebihi 15%, masing-masing dinaikkan menjadi 15% dan 20% dari total investasi. Investasi Penyertaan Langsung di Indonesia dapat melebihi 15% pada Persero Terbatas di bidang Lembaga Keuangan dengan ketentuan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

(4) Investasi di luar negeri, sebelumnya tertutup rapat, sekarang dibuka, terbatas untuk investasi Penyertaan Langsung dengan ketentuan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK, dan dilarang melebihi 5% dari total investasi. Investasi ini diperhitungkan sebagai Kekayaan Untuk Pendanaan. (5) Apabila ketentuan dalam POJK No. 3/2015 di langgar, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis maksimal 3 kali. Setelah teguran terakhir tidak dipenuhi, bisa dikenakan sanksi tambahan berupa penghentian pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan, penurunan hasil penilaian tingkat risiko, fit and proper test ulang bagi Dewan Pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, perintah tertulis OJK kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus (sebelumnya sanksi tersebut tidak ada). (6) Pengurus DPPK (paling sedikit Ketua Pengurus dan anggota Pengurus yang membidangi investasi), Pegawai DPPK yang membidangi investasi harus lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),

paling lambat 31 Desember 2015 (ketentuan ini sebelumnya tidak ada). Siapa yang dimaksud “Pegawai” DPPK yang membidangi investasi? Apa kah semua Pegawai DPPK yang membidangi investasi, misalnya Kepala Bidang, Kepala Divisi, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Anggota Komite Investasi, Staf, semuanya harus lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko ? Dalam sosialisasi, Pejabat OJK menjelaskan, bahwa yang dimaksud “Pegawai” tersebut adalah Pejabat satu tingkat di bawah Pengurus yang membidangi investasi. Namun apabila pejabat atau staf lain yang menangani investasi mengikuti / lulus ujian sertifikasi tersebut akan lebih baik. Hal tersebut akan meningkatkan hasil penilaian tingkat risiko Dana Pensiun. Kami berpendapat, agar tidak menimbulkan multi tafsir, seyogyanya penjelasan Pejabat OJK tersebut dikonfirmasikan secara tertulis, misalnya dalam SE OJK sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK No 3 Th 2015 tersebut yang akan dikeluarkan, agar ada kepastian hukum sebagai dasar acuan. Ny. Tatik, berikut kami sajikan ketentuan mengenai investasi yang baru dalam bentuk metrik. Karena keterbatasan pengetahuan kami, kemungkinan di sana sini ada yang kurang pas, kurang tepat. yang pasti kurang lengkap, karena terbatasnya kolom / ruang dalam rubrik tanya jawab ini. Karena itu, perlu cek dan re-cek dengan regulasinya, POJK 3/2015 yang berbentuk pasal-pasal dan ayat-ayat, yang pasal-pasal dan ayat-ayatnya satu dengan yang lainya saling berkaitan, dan jangan lupa mesti dibaca penjelasannya, agar lebih komprihensif pemahamannya. Ny. Tatik, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan kami. Kepada segenap pembaca Majalah Info Dana Pensiun dan yang menjalankannya, kami mengucapkan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan , Mohon Maaf Lahir Batin” Terima kasih, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.



6/24/2015 2:07:23 PM

Dana Pensiun

Konsultasi

INVESTASI DANA PENSIUN [POJK No 3/POJK.05/2015] No

Batasan Jenis Investasi

Batasan Kualitatif

Batasan Kuantitatif Per Jenis Investai

Batasan Kuantitatif Pe nempatan Investasi Pada Satu Pihak

1

Surat Berharga Negara (SBN)

Diterbitkan oleh Pemerintah RI

Boleh 100% dari ∑ investasi

Boleh 100% dari ∑ investasi

2

Tabungan

Pada Bank di Indonesia

Tidak ada pembatasan

3

Deposito Berjangka



4

Sertifikat Deposito



5

Deposito On Call



6

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pada Bank Indonesia


• Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak kecuali investasi SBN, Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia dilarang melebihi 20% dari ∑ Investasi. • Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berkedudukan di daerah, yang tidak memungkinkan menempatkan investasi berupa deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito pada satu Pihak sesuai ketentuan, dan dalam arahan investasinya tidak ada investasi lainnya, maka penempatan investasi tersebut pada satu Bank di daerah tersebut dapat melebihi 20% dari ∑ investasi.

BATASAN KHUSUS

Seluruh investasi yang ditempatkan pada: a. Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau gagal memenuhi kewajiban keuangannya; b. Penyertaan Langsung di Indonesia maupun di luar negeri; c. Tanah dan/atau bangunan Dilarang melebihi 40% dari seluruh ∑ investasi. (ketentuan ini tidak berlaku untuk investasi Penyertaan Langsung di Indonesia pada perusahaan di bidang Jasa Keuangan).

7

Saham

Tercatat di BEI

Tidak ada pembatasan -

8

Obligasi Korporasi

• Tercatat di BEI. • Memiliki peringkat investment grade.

Tidak ada pembatasan -

REKSA DANA (RD) a. RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Campuran dan RD Saham.

Di Indonesia


b. RD Terproteksi, RD dengan Di Indonesia Penjaminan dan RD Indeks.


9

a. Di Indonesia. b. Memiliki ∑ investasi minimal Rp 200 M. c. RD Berbentuk Kontrak Inves c. Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah Diharap melebihi 10% sedang rendah atau rendah. tasi Kolektif (KIK) Penyertaan dari ∑ investasi. d. Memiliki Manajemen Risiko yang memadai* Terbatas. e. Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat ijin usaha dari OJK. d. RD Saham atau Unit Penyer taannya Diperdagangkan di Di Indonesia Bursa Efek.

10

Repurchase Agreement (REPO)

• Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah; • Memiliki manajemen risiko yang memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; • Jaminan terbatas pada SBN, SBI, dan/atau Obligasi Korporasi yang memiliki peringkat investment grade; • Jangka waktu tidak melebihi 90 hari; • Nilai REPO maksimal 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; • Transaksi REPO terdaftar di KSEI atau BI Scriptless Securities Settlement System (BI-S4)

Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak untuk Reksa Dana, EBA dan/atau Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK adalah yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Tidak ada pembatasan.

Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi.

Untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% dan seluruhnya dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi.



29

6/24/2015 2:07:23 PM

Konsultasi

Dana Pensiun

INVESTASI DANA PENSIUN [POJK No 3/POJK.05/2015] No

Batasan Jenis Investasi

Batasan Kuantitatif Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

11

Medium Term Notes (MTN)

• Di Indonesia; • Memiliki jmlh investasi minimal Rp 200 M; • Tingkat risiko (berdasarkan penilaian OJK) adalah sedang rendah atau rendah; • Memiliki manajemen risiko yang memadai*; • Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat ijin usaha dari OJK; • Terdaftar di KSEI; • Memiliki agen monitoring yang mendapat ijin sebagai wali amanat dari OJK; • Memiliki peringkat investment grade.

12

Efek Beragun Aset (EBA)

• Memiliki peringkat investment grade. • Dilakukan melalui penawaran umum.


-

13

Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK

Dilakukan melalui penawaran umum


-

• Diperdagangkan di BEI. • Dilarang untuk tujuan spekulasi. • Wajib ditempatkan pada posisi jual (put option) dalam rangka lindung nilai. • Wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sblm melakukan investasi. • Hanya dapat dilakukan oleh DP yang tlh memiliki investasi pada Saham yang tercatat di BEI paling rendah 10% dari ∑ investasi.


-

Di Indonesia • Saham tersebut diterbitkan oleh PT yang didirikan berda sarkan Hukum Indonesia. • Saham tersebut tidak tercatat di BEI maupun di luar negeri. • Dalam hal DP merupakan pemegang saham terbesar atau paling sedikit 25% di perusahaan dimaksud, wajib: a. Menempatkan wakilnya pada perusahaan tersebut dalam keanggotaan Komisaris. b. Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait perusahaan. c. Apabila sahamnya tidak melebihi 50%, hak-hak tersebut di atas wajib diperjanjikan tertulis dengan pemegang saham lain perusahaan tersebut.

• Penyertaan Langsung di Indonesia Dilarang melebihi 15% dari ∑ investasi. • Dapat melebihi 15% (terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan OJK) investasi Penyertaan Langsung pada PT di bidang jasa keuangan.

Di Luar Negeri • Wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

• Dilarang melebihi 5% dari ∑ investasi. • Dpt diperhitungkan sbg kekayaan untuk pendanaan.

14

15

Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek

Penyertaan Langsung

16

Tanah dan/atau

17

Bangunan

• Di Indonesia. • Dilengkapi sertifikat hak atas nama Dana Pensiun. • Memberikan penghasilan atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan/ atau pengelolaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian di hadapan Notaris dengan harga pasar yang berlaku. • Dilarang pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.

• Jenis-jenis investasi tersebut termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah (produk perbankan syariah, surat berharga syariah negara, sukuk korporasi, reksa dana syariah, EBA syariah, dana investasi real estate syariah, MTN Syariah). • Ketentuan mengenai batasan kualitatif, batasan kuantitatif, batasan perpihak, dan batasan khusus tersebut ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, dan pembuktiannya mrpk tanggungjawab Pe ngurus. • Apabila terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi, jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan menjadi melebihi batasan pada satu Pihak, wajib disesuaikan paling lama 12 bulan, dan dilarang melakukan investasi pada Pihak tersebut selama penyesuaian tersebut belum selesai.

30

Batasan Kuantitatif Per Jenis Investai

Batasan Kualitatif



• Dilarang melebihi 10% dari ∑ investasi • Batasan tersebut tidak berlaku untuk investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri pada perusahaan di bidang jasa keuangan.

Dilarang melebihi 20% dari ∑ inves tasi.

• DPPK dapat mengalihkan pengelolaan investasi kpada perusahaan efek yang memiliki ijin sebagai Manajer Investasi, dan wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut pada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi tersebut. • Agen Monitoring adalah pihak yang menjalankan fungsi sebagai wali amanat, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam investasi MTN. • Peringkat Investment Grade adalah peringkat BBB, A, AA, AAA, sedang kan peringkat BB, B, CCC, D adalah Peringkat Non Investment Grade Manajemen risiko yang memadai paling sedikit mencakup: Pengawas * aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsi pe ngurusan dan pengawasan, kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.



6/24/2015 2:07:23 PM

Wawancara Ketua Umum ADPI

Recommend Documents