ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN ORGANISASI PROFESI MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (POPMASEPI)
MUKADIMAH Bahwa kemerdekaan yang dicapai Bangsa Indonesia adalah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pengisian kemerdekaan yang merupakan kewajiban bersama bagi masyarakat Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila memerlukan kemandirian, idealisme, pengorbanan, profesionalisme serta keluhuran budi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus tanggap dan mampu menghasilkan insan akademis berwawasan kebangsaan, berpola pikir serba cakup dan dinamis serta berorientasi kerakyatan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam lingkup pergaulan komunitas dunia. Mahasiswa umumnya dan mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia khususnya merupakan bagian utuh dari masyarakat ilmiah, untuk mengaktualkan dan meneruskan momentum pembangunan terutama upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Tugas suci yang merupakan amanah rakyat ini dapat diwujudkan apabila ditopang oleh ketangguhan mahasiswa sebagai pemikir dan penganalisis dengan menerapkan kepekaan ilmiah dan kepekaan sosialnya untuk melancarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Penyiapan dan pembentukan kepribadian seorang pakar sejati diupayakan melalui wadah komunikasi sambung nalar lintas almamater antar sesama mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia atas dasar keilmuan dan kesetiakawanan tanpa menghapuskan jati diri almamater yang telah menyatu dalam diri mahasiswa yang bersangkutan dengan tetap menghormati adanya keragaman dalam konteks Bhineka Tunggal Ika
BAB I. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 1. Nama Organisasi ini bernama Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia, disingkat POPMASEPI. Pasal 2. Waktu POPMASEPI didirikan di Kaliurang, Jogjakarta pada tanggal 28 September 1990 Pasal 3. Tempat POPMASEPI bertempat dan berpusat di Perguruan Tinggi yang terpilih sebagai Ketua Umum POPMASEPI
BAB II. ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN Pasal 4. Asas POPMASEPI berasas Pancasila Pasal 5. Landasan Konstitusional Landasan Konstitusional POPMASEPI adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6. Landasan Operasional Landasan Operasional POPMASEPI adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 7. Tujuan POPMASEPI bertujuan : a. Mewujudkan insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, berwawasan kebangsaan, berpola pikir serba cakup dan dinamis serta berorientasi kerakyatan. b. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. c. Memacu arus sambung nalar lintas almamater antar sesama mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia guna memperluas cakrawala pandangan, mempertajam analisa, mempertinggi objektivitas dan menghilangkan rasa kebangsaan yang sempit.
BAB III. BENTUK, SIFAT DAN STATUS Pasal 8. Bentuk POPMASEPI merupakan wadah Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian se-Indonesia. Pasal 9. Sifat POPMASEPI merupakan Organisasi Profesi Mahasiswa berdasarkan atas keilmuan, keahlian, kesetiakawanan, tidak berpolitik praktis dan independen. Pasal 10. Status POPMASEPI merupakan satu-satunya lembaga keprofesian tingkat nasional bagi seluruh Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian di Indonesia.
BAB IV. ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 11. Forum Tertinggi Organisasi 1. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada POPMASEPI 2. Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada POPMASEPI di tingkat wilayah 3. Pada keadaan tertentu dimungkinkan untuk diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Pasal 12. Lembaga Tinggi Organisasi 1. Majelis Pertimbangan Agung yang berfungsi untuk menjaga kemurnian atas amanat Deklarasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Rekomendasi Munas serta memperlancar pelaksanaan tugas DPP dan DPW POPMASEPI 2. Dewan Pengurus Pusat yang berfungsi untuk menjalankan amanat Deklarasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Rekomendasi Munas, dibantu oleh Dewan Pengurus Wilayah pada tingkat wilayah BAB V. KEANGGOTAAN Pasal 13. Macam Anggota 1. Anggota POPMASEPI adalah organisasi profesi mahasiswa yang memiliki kesamaan pada bidang keilmuan sosial ekonomi pertanian di Indonesia. 2. Anggota POPMASEPI terdiri atas anggota tetap, anggota sementara dan anggota Kehormatan.
BAB VI. ATRIBUT ORGANISASI Pasal 14. Atribut Organisasi Atribut POPMASEPI terdiri dari : 1. Lambang 2. Hymne 3. Panji 4. Kop Surat 5. Stempel BAB VII. KEUANGAN Pasal 15. Keuangan Keuangan POPMASEPI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber, pengelolaan, dan penggunaan keuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Deklarasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 16. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan jika sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada selama tidak bertentangan dengan Deklarasi
BAB IX. PENUTUP Pasal 17. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
TATA ATURAN PENJELAS ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN ORGANISASI PROFESI MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (POPMASEPI) PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Jelas Pasal 2 Jelas Pasal 3 Jelas Pasal 4 Jelas Pasal 5 Jelas Pasal 6 Jelas Pasal 7 Jelas Pasal 8 Jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan tidak berpolitik praktis dan independen adalah dalam segala aktivitasnya POPMASEPI bukan merupakan kekuatan politik yang bertendensi terhadap golongan apapun. Pasal 10 Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 6/39/D5/KEP/1994 tentang Pengukuhan Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) yang menyatakan bahwa : “Mengukuhkan Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian selanjutnya dalam keputusan ini disebut POPMASEPI sebagai satu-satunya Organisasi atar himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian.
Pasal 11 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Ayat (3) Keadaan tertentu yang memungkinkan dilaksanakannya Munaslub, adalah karena : 1. AD/ART sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. 2. Tidak terlaksananya hasil-hasil keputusan Munas 3. Koordinasi internal tingkat nasionalterputus selama 1 tahun 4. Ketua Umum DPP dan Ketua Umum MPA sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Keadaan tertentu yang memungkinkan dilaksanakannya Muswillub, adalah karena: 1. Tidak terlaksananya hasil-hasil keputusan Muswil 2. Koordinasi internal tingkat wilayah terputus selama 1 tahun 3. Ketua DPW sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Pasal 12 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 13 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 14 1. Lambang a. Lambang POPMASEPI bernama Padmaksatria yang berarti bunga ksatria b. Lambang POPMASEPI berbentuk bunga. Pusat lambang berupa surya yang berlubang memancarkan sinar berwarna kuning emas. Disekitar lubang tengah surya terdapat dua lingkaran. Lingkaran dalam terdapat tulisan POPMASEPI, lingkaran luar terdapat kepanjangan dari POPMASEPI. Kedua lingkaran tersebut bersusun sehingga menyerupai surya kembar. Pusat lambang dilingkup lima daun teratai yang berwarna biru keunguan.
2. Hymne
HYMNE POPMASEPI
Andante Lagu : Dien Sitompul Do : Bb 4/4 mf Lirik : Jangkung HM POPMASEPI Harapan bangsa Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia Wujudkan cita-cita bangsa, Berjuang, berbakti dan mengabdi untuk rakyat semua Bhineka Tunggal Ika jiwa persatuan bangsa Dengan dasar negara Pancasila Umntukmu Indonesia Jayalah POPMASEPI Baktimu pada pertiwi 3. Panji Panji berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran 210 cm x 120 cm, dimana disemua sisinya terdapat rumpai berwarna kuning, panji memiliki warna dominan hijau tua, dan tepat ditengah panji terdapat logo POPMASEPI, yang memiliki arti sesuai dengan pasal 14 no 1 butir a dan b. 4. Stempel Stempel berbentuk lingkaran dengan diameter 3 cm. Di tengah lingkaran terdapat lambang POPMASEPI. Di tepi lingkaran bagian atas terdapat tulisan Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia dan di bagian bawah terdapat tulisan Dewan Pengurus Pusat/Majelis Pertimbangan Agung/DPW I-VI. 5. Kop Surat Pada kop surat terdapat logo POPMASEPI yang terletak di bagian kiri atas kertas dan jenis tulisan yang digunakan adalah Times new roman.
Pasal 15 Jelas Pasal 16 Jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan organisasi lainnya adalah Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), Ketetapan Munas. Tata Aturan Penjelas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Surat Keputusan DPP dan MPA. Ayat (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan pada Munas VII di Universitas Muhammadiyah , Malang, JawaTimur, 23 -28 September 2013
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ORGANISASI PROFESI MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (POPMASEPI)
BAB I. KEORGANISASIAN Pasal 1. Musyawarah Nasional (Munas) 1. Pelaksanaan Munas Munas dilaksanakan setiap 2 tahun sekali 2. Sahnya Munas a. Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota tetap POPMASEPI. b. Apabila ketentuan pada pasal 1 ayat 2 butir a tidak terpenuhi, maka dikembalikan pada kesepakatan forum. 3. Peserta Munas Munas dihadiri oleh delegasi, DPP, MPA, DPW, peninjau atau undangan yang ditetapkan oleh DPP POPMASEPI. 4. Hak Suara dan Hak Bicara a. Anggota tetap mempunyai hak bicara dan hak suara b. Anggota sementara, anggota kehormatan, DPP, MPA dan DPW hanya mempunyai hak bicara 5. Pimpinan Munas Munas dipimpin oleh presidium sementara dari panitia yang berjumlah tiga orang. 6. Pemilihan Presidium Munas a. Presidium Tetap Munas dipilih dari dan oleh anggota tetap b. Mekanisme pemilihan presidium tetap diatur dan ditetapkan dalam Munas 7. Tugas Munas Musyawarah Nasional bertugas : a. Membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban MPA dan DPP POPMASEPI b. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. c. Membahas dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi. d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP POPMASEPI dan Ketua MPA POPMASEPI. e. Membahas dan menetapkan Rekomendasi Munas
f. Membahas dan menetapkan usulan pengajuan anggota tetap POPMASEPI dan peninjauan kembali status keanggotaan g. Membahas dan menetapkan anggota kehormatan POPMASEPI. 8. Persidangan Persidangan dalam Munas terdiri dari sidang pembuka, sidang komisi, sidang pleno, dan sidang khusus atau sidang istimewa 9. Kuorum a. Persidangan dianggap sah jika memenuhi kuorum b. Kuorum terpenuhi jika sidang dihadiri oleh lebih dari setengah anggota tetap yang terdaftar pada saat Munas dinyatakan sah c. Apabila pada ayat 9 butir b tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 2X5 menit dan setelah itu sidang dianggap sah 10. Pengambilan Keputusan a. Pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh-jauhnya melalui musyawarah untuk mufakat b. Apabila putusan tidak dapat dicapai secara mufakat, maka putusan diambilmelalui Lobby terlebih dahulu dan terakhir berdasar suara terbanyak c. Semua putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Deklarasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga POPMASEPI 11. Pelaksanaan Putusan Setiap putusan sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab. Pasal 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 1. Dalam keadaan tertentu, MPA POPMASEPI dapat melaksanakan Munaslub atas persetujuan lebih dari setengah anggota tetap POPMASEPI. 2. Persetujuan pelaksanaan Munaslub merupakan keputusan tertulis dari setiap institusi anggota tetap POPMASEPI Pasal 3. Musyawarah Wilayah (Muswil) 1. Pelaksanaan Muswil a. Muswil diadakan setiap dua tahun sekali b. Muswil dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Mukernas 2. Sahnya Muswil a. Muswil dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota tetap POPMASEPI dalam DPW b. Apabila ketentuan pada pasal 3 ayat 2 butir a tidak terpenuhi, maka dikembalikan pada pasal 1 ayat 2
3. Peserta Muswil Muswil dihadiri oleh delegasi anggota POPMASEPI di wilayah yang bersangkutan, DPP, MPA, peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPW POPMASEPI 4. Hak Suara dan Hak Bicara a. Anggota tetap mempunyai hak bicara dan hak suara b. Anggota sementara, anggota kehormatan, DPP, MPA dan DPW hanya mempunyai hak bicara 5. Pimpinan Muswil a. Muswil dipimpin oleh presidium yang berjumlah tiga orang. b. Muswil dipimpin oleh panitia pengarah sebelum presidium tetap terpilih. 6. Pemilihan Presidium Tetap Muswil a. Presidium tetap Muswil dipilih dari dan oleh anggota tetap b. Mekanisme pemilihan presidium tetap diatur dan ditetapkan dalam Muswil 7. Tugas Muswil Musyawarah wilayah bertugas a. Membahas dan menetapkan agenda sidang b. Membahas dan menetapkan tata tertib sidang c. Meminta pertanggungjawaban DPW POPMASEPI d. Memilih dan menetapkan Ketua DPW POPMASEPI e. Menetapkan rekomendasi dan pola umum program kerja DPW POPMASEPI Pasal 4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Dalam keadaan tertentu, DPP POPMASEPI dapat mengusulkan dilaksanakannya Muswilub atas persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota tetap POPMASEPI di wilayah atas pertimbangan MPA POPMASEPI. Pasal 5. Dewan Pengurus Pusat (DPP) POPMASEPI 1. Tugas DPP POPMASEPI DPP POPMASEPI bertugas : a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Munas b. Mengkoordinasikan dan membina DPW POPMASEPI c. Mewakili POPMASEPI dalam kegiatan tingkat internasional dan nasional d. Menyiapkan bahan-bahan Munas e. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Deklarasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis-garis Besar Haluan Organisasi untuk memajukan organisasi f. Melakukan koordinasi/ rapat konsultasi dengan MPA POPMASEPI g. Mengorganisir eXI officio POPMASEPI
2. Kepengurusan DPP Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) POPMASEPI sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang, dan Sekretaris-sekretaris Bidang 3. Kualifikasi Pengurus DPP a. bertaqwa pada Tuhan YME b. berasal dr anggota tetap POPMASEPI c. Pengurus DPP POPMASEPI direkomendasikan oleh institusi-nya d. Pernah mengikuti kegiatan POPMASEPI minimal 2 kali e. Memiliki akses yang mudah dihubungi f. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang ke-POPMASEPI-an g. Mendapat dukungan penuh dari pihak kampus dan minimal semester V h. TIDAK sedang menjabat sbg pemegang jabatan strategis di organisasi lainnya. i. Harus menjunjung tinggi dan memaknai jiwa Wira sena sanubi (manusia yg berbudi luhur dan berakhlak mulia). j. Siap untuk menunda kelulusan selama periode jabatan. k. siap untuk menghadiri sidang Mukerwil sbg koordinasi proker. 4. Pertanggungjawaban Pengurus DPP DPP POPMASEPI bertanggung jawab kepada Munas POPMASEPI 5. Masa Bakti a. Masa bakti Ketua Umum DPP POPMASEPI selama 2 tahun. b. Institusi yang pernah terpilih sebagai ketua umum tidak boleh mencalonkan kembali sebanyak 2 kali berturut-turut Pasal 6. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) POPMASEPI 1. Tugas DPW DPW POPMASEPI bertugas : a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Muswil. b. Mengkoordinasikan dan membina anggota POPMASEPI di wilayahnya. c. Membantu DPP POPMASEPI dalam melaksanakan tugas-tugasnya. d. Mewakili POPMASEPI untuk kegiatan atas nama DPW POPMASEPI. e. Menyiapkan bahan-bahan Muswil. f. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Deklarasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi untuk memajukan organisasi. 2. Kepengurusan DPW Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) POPMASEPI sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator-koordinator Bidang, dan Sekretaris-sekretaris Bidang 3. Kualifikasi Pengurus DPW a. Pengurus DPW POPMASEPI direkomendasikan oleh institusi-nya b. Pernah mengikuti kegiatan LKMM tingkat dasar
c. Pernah mengikuti kegiatan POPMASEPI minimal 2 kali d. Memiliki akses yang mudah dihubungi e. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang ke-POPMASEPI-an 4. Pertanggungjawaban Pengurus DPW DPW POPMASEPI bertanggung jawab kepada Muswil POPMASEPI 5. Masa Bakti a. Masa bakti Ketua DPW POPMASEPI selama 2 tahun. b. Institusi yang pernah terpilih sebagai ketua tidak boleh mencalonkan kembali sebanyak 2 kali berturut-turut Pasal 7. Majelis Pertimbangan Agung (MPA) 1. Tugas MPA Majelis Pertimbangan Agung bertugas: a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Munas b. Memberikan nasihat secara lisan dan tulisan, baik diminta ataupun tidak diminta kepada DPP dan DPW POPMASEPI c. Mengevaluasi DPP POPMASEPI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun d. Melakukan rapat internal minimal 6 bulan sekali e. Mempersiapkan usulan perubahan strategis dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi untuk Munas selanjutnya f. Membuat dan mensosialisasikan AD/ART dan aturan-aturan lainnya selama tidak bertentangan dengan deklarasi dan konstitusi yang ada 2. Susunan MPA Jumlah anggota MPA POPMASEPI adalah 2 institusi di setiap wilayah 3. Syarat MPA dan kualifikasi MPA Untuk menjadi Anggota MPA harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : a. Bertaqwa pada Tuhan YME b. Berdedikasi tinggi dan memiliki loyalitas terhadap organisasi c. Berpengalaman dalam organisasi d. Untuk menjadi ketua MPA harus pernah mengikuti PADMA KSATRIA e. Untuk menjadi anggota MPA harus pernah mengikuti LKKM di tingkat wilayah f. Orang yang minimal mengikui dua kali kegiatan wilayah dan satu kali nasional g. Berasal dari anggota tetap POPMASEPI h. Mendapat dukungan penuh dari pihak kampus i. TIDAK sedang menjabat sbg pemegang jabatan strategis di organisasi lainnya. j. Harus menjunjung tinggi dan memaknai jiwa Wira sena sanubi (manusia yg berbudi luhur dan berakhlak mulia). k. Siap untuk menunda kelulusan selama periode jabatan. 4. Pertanggungjawaban MPA MPA POPMASEPI bertanggung jawab kepada Munas POPMASEPI
5. Kedudukan MPA Kedudukan MPA sejajar dengan DPP POPMASEPI 6. Tata Cara Pemilihan MPA a. Dari setiap institusi merekomendasikan 1 institusi lainnya menjadi calon ketua MPA POPMASEPI b. Ketua MPA dipilih langsung dalam Munas. c. Anggota MPA dipilih oleh Ketua MPA
BAB II. KEANGGOTAAN Pasal 8. Macam Anggota 1. Anggota tetap adalah organisasi profesi mahasiswa yang memiliki kesamaan pada bidang keilmuan sosial ekonomi pertanian di Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Munas sebagai anggota tetap. 2. Anggota sementara adalah semua organisasi profesi mahasiswa sosial ekonomi pertanian yang sudah mengajukan permohonan anggota tetap melalui DPW tetapi belum ditetapkan dalam Munas sebagai anggota tetap. 3. Anggota kehormatan adalah deklarator, mantan Ketua Umum DPP, mantan Ketua MPA dan orang-orang yang dianggap berjasa bagi kemajuan dan perkembangan POPMASEPI yang ditetapkan dalam Munas. Pasal 9. Persyaratan Anggota 1. Syarat umum untuk menjadi anggota POPMASEPI adalah : a. Menerima Deklarasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga POPMASEPI b. Menjunjung tinggi nama baik organisasi. 2. Syarat khusus untuk menjadi anggota POPMASEPI a. Untuk anggota tetap adalah organisasi profesi mahasiswa yang memiliki kesamaan pada bidang keilmuan sosial ekonomi pertanian di Indonesia b. Untuk anggota sementara adalah mengajukan permohonan menjadi anggota dan mengikuti kegiatan POPMASEPI c. Untuk anggota kehormatan, ayat 2 butir a dan b tidak berlaku. Pasal 10. Permohonan Menjadi Anggota Permohonan menjadi anggota POPMASEPI bagi Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang tidak menandatangani Deklarasi ditempuh melalui : a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPP POPMASEPI melalui DPW POPMASEPI. b. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPP POPMASEPI. c. Paling lambat dua bulan setelah pengajuan dari DPW akan diberikan jawaban. d. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan diterima sebagai anggota sementara.
e. Penerimaan sebagai anggota tetap setelah diterima dan disahkan oleh Munas POPMASEPI.
BAB III. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11. Hak Anggota 1. Anggota tetap berhak : a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi b. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tertulis c. Mengajukan usul atau saran secara lisan dan/atau tertulis d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus POPMASEPI 2. Anggota sementara dan anggota kehormatan berhak : a. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tertulis b. Mengajukan usul atau saran secara lisan dan/atau tertulis Pasal 12. Kewajiban Anggota Setiap anggota, baik anggota tetap maupun anggota sementara, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan organisasi dan menjaga nama baik organisasi.
BAB IV. SANKSI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13. Sanksi Anggota tetap dapat diturunkan status keanggotaannya menjadi anggota sementara apabila tidak mengikuti kegiatan POPMASEPI sebanyak dua kegiatan di tingkat wilayah dan satu kegiatan di tingkat nasional dalam satu periode kepengurusan. Pasal 14. Pemberhentian Anggota POPMASEPI dapat kehilangan status keanggotaannya apabila : a. Mencemarkan nama baik POPMASEPI, bertentangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Organisasi yang bersangkutan bubar c. Atas permintaan sendiri
BAB V. ATRIBUT Pasal 15. Macam-macam Atribut Organisasi Atribut organisasi terdiri dari : 1. Lambang Lambang POPMASEPI bernama Padmaksatria yang berarti bunga ksatria 2. Hymne Hymne POPMASEPI merupakan lagu kebesaran POPMASEPI 3. Panji
Panji merupakan simbol kebesaran POPMASEPI 4. Stempel Stempel merupakan alat pengesahan administrasi POPMASEPI 5. Kop Surat Kop surat merupakan perangkat administrasi ke-protokoleran POPMASEPI Segala bentuk penjelasan dan penggunaan atribut organisasi akan dijabarkan dalam peraturan penjelas organisasi lainnya.
BAB VI. PENGWILAYAHAN Pasal 16. Pembagian Wilayah Pengwilayahan POPMASEPI dibagi kedalam 6 wilayah, yaitu : a. DPW I meliputi : Sumatera b. DPW II meliputi : Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta c. DPW III meliputi : Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah d. DPW IV meliputi : Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur e. DPW V meliputi : Sulawesi, Maluku, Irian Jaya f. DPW VI meliputi : Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara
BAB VII. KEUANGAN Pasal 17. Sumber Keuangan Segala kegiatan POPMASEPI dibiayai dengan dana yang berasal dari : 1. Iuran anggota 2. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Deklarasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pasal 18. Pengelolaan Keuangan 1. Keuangan sepenuhnya dipegang oleh Bendahara Umum 2. Alur masuk-keluar keuangan sepenuhnya harus melalui bendahara umum dan harus diketahui dan disetujui oleh Ketua Umum DPP POPMASEPI 3. Masing-masing anggota POPMASEPI wajib membayar iuran kepada DPW POPMASEPI. 4. Masing-masing DPW POPMASEPI wajib membayar iuran kepada DPP POPMASEPI sebesar 25 % dari besarnya iuran anggota POPMASEPI di wilayahnya. 5. MPA berhak mendapatkan 20 % saldo akhir DPP POPMASEPI periode sebelumnya 6. Besarnya jumlah iuran anggota POPMASEPI dan waktu pembayarannya akan ditentukan kemudian. Pasal 19. Penggunaan Keuangan Uang kas DPP dapat digunakan untuk biaya operasional organisasi atas persetujuan Ketua Umum DPP POPMASEPI Pasal 20. Aturan Keuangan Lain 1. Ketua Umum DPP dan Ketua MPA dibebaskan dari biaya kontribusi kegiatan. 2. Untuk kegiatan DPW, pengurus DPP dan MPA yang direkomendasikan dikenakan biaya kontribusi sebesar 50% .
3. Untuk kegiatan DPP, pengurus DPP, MPA dan DPW yang direkomendasikan dikenakan biaya kontribusi sebesar 50% . 4. Laba yang didapatkan institusi pelaksana kegiatan DPP dibagi dengan DPP dan masing-masing mendapatkan 50 % 5. Laba yang didapatkan institusi pelaksana kegiatan DPW dibagi dengan DPW dan masing-masing mendapatkan 50 % BAB VIII. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 21. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munas/Munaslub dan harus diusulkan secara tertulis oleh sekurangkurangnya 2/3 dari seluruh anggota tetap kepada MPA POPMASEPI. 2. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota tetap yang hadir.
BAB IX PENUTUP Pasal 22 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
TATA ATURAN PENJELAS ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ORGANISASI PROFESI MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (POPMASEPI) PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Ayat (3) a. Delegasi adalah institusi anggota tetap POPMASEPI. b. DPP adalah Dewan Pengurus Pusat POPMASEPI c. MPA adalah Majelis Pertimbangan Agung POPMASEPI d. DPW adalah Dewan Pengurus Wilayah POPMASEPI e. Peninjau/undangan adalah anggota sementara, anggota kehormatan, individu, organisasi atau lembaga lainnya yang diundang oleh DPP. Ayat (4) Jelas Ayat (5) b. Panitia pengarah berasal dari institusi tempat dilaksanakannya Munas Ayat (6) Jelas Ayat (7) Jelas Ayat (8) a. Sidang Pembuka merupakan Sidang Pleno I yang membahas mengenai agenda sidang, tata tertib sidang dan pemilihan presidium sidang tetap yang dipimpin oleh panitia pengarah. b. Sidang Komisi merupakan sidang yang diikuti oleh anggota komisi dan dipimpin oleh ketua komisi. c. Sidang Pleno merupakan sidang yang diikuti oleh seluruh peserta sidang dan dipimpin oleh presidium sidang. d. Sidang khusus/istimewa dilakukan apabila terdapat pembahasan diluar agenda sidang yang telah ditetapkan. Ayat (9) Jelas Ayat (10) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila putusan tidak dapat dicapai secara mufakat maka dilakukan lobbying, dan
Apabila putusan tidak dapat dicapai dengan lobbying maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak Ayat (11) Jelas Pasal 2 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 3 Ayat (1) jelas Ayat (2) jelas Ayat (3) jelas Ayat (4) jelas Ayat (5) jelas Ayat (6) jelas Ayat (7) c. Pertanggung jawaban ini disampaikan oleh pengurus DPW yang masih menjabat melalui laporan pertanggungjawaban. Pasal 4 Jelas Pasal 5 Ayat (1) g. Ex officio adalah individu yang pernah menjabat sebagai pengurus popmasepi Ayat (2) Jelas Ayat (3) Kualifikasi ini juga berlaku untuk ketua DPP dan lebih lanjut akan di atur dalam tata aturan pemilihan ketua DPP POPMASEPI. b. LKMM tingkat dasar adalah LKMM tingkat nasional (PADMAKSATRIA) Ayat (4) jelas Ayat (5) b. Peninjauan kembali "mencalonkan" menjadi "dipilih"
Pasal 6 Ayat (1) Jelas Ayat(2) Jelas Ayat (3) Kualifikasi ini juga berlaku untuk ketua DPW dan lebih lanjut akan di atur dalam tata aturan pemilihan ketua DPW. b. LKMM tingkat dasar adalah LKMM tingkat wilayah Ayat (4) Jelas Ayat (5) b. Peninjauan kembali "mencalonkan" menjadi "dipilih" Pasal 7 Ayat (1) Jelas Ayat (2) jelas Ayat (3) Jelas Ayat (4) Jelas Ayat (5) Jelas Ayat (6) Jelas Pasal 8 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Ayat (3) Jelas Pasal 9 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 10 c. Jawaban untuk menjadi anggota sementara berupa surat tertulis Pasal 11
Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 12 Jelas Pasal 13 Aturan itu berlaku jika institusi yang bersangkutan tidak memberikan keterangan yang jelas perihal ketidakikutsertaannya dalam setiap kegiatan POPMASEPI dan direkomendasikan oleh ketua DPW Pasal 14 Jelas Pasal 15 Lambang Lambang POPMASEPI dipergunakan untuk pembuatan panji, jaket, badge, vandal dan lain-lain yang menunjukkan jati diri POPMASEPI Panji Panji digunakan dalam setiap kegiatan POPMASEPI Hymne Hymne POPMASEPI wajib dinyanyikan pada setiap kegiatan POPMASEPI Stempel Stempel digunakan untuk mengesahkan administrasi kegiatan POPMASEPI, dimana stempel di DPP, MPA dan DPW I, DPW II, DPW III, DPW IV, DPW V dan DPW VI hanya ada satu. Apabila dalam suatu kegiatan panitia terpaksa harus membuat duplikat stempel, pada akhir kegiatan stempel tersebut harus dimusnahkan. Kop Surat Jelas Pasal 16 Jelas Pasal 17 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Ayat (3) Jelas Pasal 18 Ayat (1) Jelas
Ayat (2) Jelas Ayat (3) Jelas Ayat (4) Jelas Ayat (5) Jelas Ayat (6) Jelas Pasal 19 Jelas Pasal 20 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Ayat (3) Jelas Ayat (4) Jelas Pasal 21 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas Pasal 22 Ayat (1) Jelas Ayat (2) Jelas
