ANGGARAN DASAR DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN KELUARGA ALUMNI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
MUKADIMAH Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945 tiada lain adalah melalui Koperasi. Koperasi merupakan bangun perekonomian yang sesuai benar dengan ciptaan Undang-Undang Dasar Kita (Mohammad Hatta).
Bahwa Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang selanjutnya disingkat IKOPIN adalah perguruan tinggi yang didirikan untuk melahirkan kader-kader pejuang koperasi, mempunyai tanggung jawab mengamankan dan melaksanakan amanat UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa dalam pembangunan perkoperasian di Indonesia. Maka alumni IKOPIN akan menjadi pelopor dalam mengembangkan pemikiran, gagasan, agen perubahan pembangunan perkoperasian, agar masyarakat Indonesia menjadikan Koperasi sebagai jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat. Atas dasar pemikiran di atas serta dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dijiwai oleh rasa kekeluargaan dan gotong royong maka kami alumni IKOPIN dengan sadar dan rasa tanggung jawab menyatakan diri berhimpun dalam suatu wadah organisasi dengan nama “ Ikatan Keluarga Alumni” dengan singkatan “IKA “ IKOPIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nama, Waktu dan Kedudukan 1. Organisasi ini bernama “Ikatan Keluarga Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia” kemudian disingkat IKA IKOPIN. 2. IKA IKOPIN didirikan pada tanggal 11 Januari 1987 di Kampus IKOPIN Jatinangor, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. IKA IKOPIN Pusat berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabangcabang atau perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia yang dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 2 Dasar, Azas dan Tujuan 1. IKA IKOPIN berdasarkan Pancasila dan UUD Dasar 1945. 2. IKA IKOPIN berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. 3. IKA IKOPIN bertujuan :
a. Membentuk dan mengembangkan kualitas jejaring alumni melalui kerjasama antar anggota baik dalam kegiatan, usaha/penciptaan usaha, permodalan, sehingga tercipta kesejahteraan pada keluarga alumni. b. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan almamater. c. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan ikatan-ikatan alumni dan organisasi profesi lainnya. d. Berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan perkoperasian pada khususnya dan pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pasal 3 Lambang dan Lagu IKA IKOPIN mempunyai lambang dan lagu yang mencerminkan kecintaan terhadap almamater dan idealisme pembangunan perkoperasian. Pasal 4 Usaha IKA IKOPIN dapat melaksanakan usaha dengan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan hukum yang berlaku.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 Jenis Keanggotaan
1. Anggota IKA IKOPIN terdiri dari anggota biasa, luar biasa dan anggota kehormatan. 2. Yang dimaksud dengan anggota biasa selanjutnya disebut anggota adalah semua lulusan IKOPIN (Diploma, S1, S2 dan S3) dan mahasiswa IKOPIN yang pernah kuliah minimal 1 (satu) tahun. 3. Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah setiap lulusan sarjana AKOP 12 Juli, dari lulusan pertama sampai lulusan terakhir, atau sebelum IKOPIN didirikan. 4. Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah berjasa kepada almamater dan IKA IKOPIN. Pasal 6 Pengesahan Anggota
1. Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Pusat dan atau melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. 2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan disahkan dalam Musyawarah Nasional..
Pasal 7 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara. 3. Anggota dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4. Anggota berhak mengikuti setiap Munas, Muswil, dan Musda. 5. Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuanketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Munas. 6. Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan IKA IKOPIN. 7. Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB III ORGANISASI Pasal 8 Struktur dan Perangkat 1. Struktur IKA IKOPIN terdiri dari : a. Dewan Pembina b. Dewan Kehormatan c. Dewan Pakar d. Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP e. Pengurus Wilayah disingkat DPW f. Pengurrus Daerah disingkat DPD g. Badan Pelaksana Harian disingkat BPH h. Badan-Badan Khusus 2. Perangkat IKA IKOPIN terdiri dari : a. Musyawarah Nasional disingkat Munas b. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub c. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas d. Musyawarah Wilayah disingkat Muswil e. Musyawarah Daerah disingkat Musda f. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil g. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda Pasal 9 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. 2. Dewan Pembina adalah secara ex-officio Rektor IKOPIN dan seseorang yang yang layak membantu kemajuan IKA IKOPIN. 3. Masa jabatan Dewan Pembina sama dengan masa jabatan Pengurus. 4. Hubungan Dewan Pembina dengan Dewan Pengurus bersifat mitra kerja. 5. Tugas-tugas Dewan Pembina diatur tersendiri dalam ART.
Pasal 10 Dewan Kehormatan 1. Dewan Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. 2. Dewan Kehormatan beranggotakan para tokoh-tokoh alumni IKOPIN yang karena jasa-jasanya aktif mengembangkan IKA IKOPIN. 3. Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota. 4. Masa jabatan Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatan Pengurus. 5. Hubungan Dewan Kehormatan dengan Dewan Pengurus bersifat mitra kerja. 6. Tugas-tugas Dewan Kehormatan diatur tersendiri dalam ART. Pasal 11 Dewan Pakar 1. Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. 2. Dewan Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidangnya, sehingga keahlian tersebut bermanfaat bagi perkembangan IKA IKOPIN. 3. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota. 4. Masa jabatan Dewan Pakar sama dengan masa jabatan Dewan Pengurus. 5. Hubungan Dewan Pakar dengan Dewan Pengurus bersifat mitra kerja. 6. Tugas-tugas Dewan Pakar diatur tersendiri dalam ART. Pasal 12 Dewan Pengurus Pusat
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) minimal terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan adanya Biro yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Ketua Umum DPP dipilih dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. 3. Ketua Umum DPP terpilih berhak untuk menyusun kelengkapan kepengurusan paling lambat 1 bulan setelah terpilih sebagai ketua umum. 4. Masa jabatan Ketua Umum terpilih adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan berikutnya. 5. DPP bertugas: a. Melaksanakan Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan ketetapan lainnya. b. Menyusunan program kerja dan anggaran penerimaan dan pengeluaran selama periode kepengurusan berdasarkan GBPK dan RAPB. c. Menjalankan program kerja dengan mengkoordinasikan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar. d. Menjalankan fungsi keorganisasian, tata laksana kantor, rapat-rapat, dan membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk kemajuan IKA IKOPIN. e. Mewakili IKA IKOPIN di tingkat nasional dan internasional. f. Mewakili IKA IKOPIN dalam hal tindakan hukum.
g. DPP mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Nasional menghendakinya. h. Masa jabatan Dewan Pengurus berikut perangkat Pengurus lainnya yang diangkat oleh Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun. i. DPP dapat mendelegasikan sebagian dari kewajiban dan wewenangnya kepada Badan Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, namun hal itu tidak mengurangi ruang lingkup tanggung jawab DPP sebagaimana mestinya. j. Mengukuhkan kepengurusan DPW, dan DPD. Pasal 13 Pengurus Perwakilan Wilayah 1. DPW berada di tingkat propinsi adalah perwakilan DPP IKA IKOPIN di wilayah, strukturnya setingkat dengan Ketua Bidang pada kepengurusan DPP IKA IKOPIN. 2. DPW sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara. 3. DPW diangkat dan diberhentikan dalam musyawarah wilayah. 4. Segala kegiatan dan operasional pengurus wilayah harus selaras dengan program kerja IKA IKOPIN dan wajib tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA IKOPIN. 5. Masa kerja kepengurusan wilayah ditentukan selama 4 (empat) tahun. 6. DPW diperbolehkan membentuk DPD yang bernaung di bawah wilayahnya dengan tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketentuan/peraturan yang berlaku di daerah setempat. 7. DPW wajib memberikan laporan kepada DPP IKA IKOPIN secara periodik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali. 8. DPW bertanggung jawab kepada Muswil. Pasal 14 Pengurus Daerah 1. DPD berada di tingkat kabupaten/kota adalah perwakilan DPP IKA IKOPIN di daerahnya. 2. DPD sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara.. 3. DPD diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah. 4. Segala kegiatan dan operasional pengurus daerah harus selaras dengan program kerja IKA IKOPIN dan wajib tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA IKOPIN. 5. Masa kerja kepengurusan daerah ditentukan selama 4 (empat). 6. DPD wajib memberikan laporan kepada DPW IKA IKOPIN dengan tembusan DPP secara periodik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali. 7. DPD bertanggung jawab kepada Musda.
Pasal 15 Badan Pelaksana Harian 1. BPH dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPP IKA IKOPIN. 2. Merupakan badan pelaksana operasional IKA IKOPIN, yang berfungsi: a. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis harian tugas DPP IKA IKOPIN. b. Menyelenggarakan usaha-usaha yang dikelola DPP IKA IKOPIN. c. Mewakili IKA IKOPIN dalam kepentingan kegiatan ataupun usaha sesuai dengan kewenangannya dan seijin DPP IKA IKOPIN. d. Menjaga kesinambungan tugas-tugas administrasi organisasi IKA IKOPIN dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya. 3. BPH terdiri dari tenaga-tenaga yang bekerja penuh bagi DPP IKA IKOPIN dan dibayar oleh DPP IKA IKOPIN berdasarkan surat perjanjian kerja. 4. Tugas dan tanggungjawabnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Bilamana BPH belum terbentuk, maka tugas-tugas BPH dilaksanakan oleh DPP IKA IKOPIN. Pasal 16 Badan Khusus Untuk mencapai tujuan organisasi, maka DPP IKA IKOPIN membentuk Badan-badan khusus yang bergerak di bidang usaha, sosial, atau badan-badan yang dianggap perlu. Pasal 17 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi IKA IKOPIN. 2. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. 3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota IKA IKOPIN, anggota luar biasa anggota kerhomatan dan undangan. 4. Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa kerjanya. 5. Musyawarah Nasional berwenang untuk: a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau mengamanatkan untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPP selama masa kepengurusannya. c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP. d. Memilih dan menetapkan Dewan Pemebina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. e. Menetapkan garis besar program kerja IKA IKOPIN untuk masa 4 (empat) tahun yang akan datang. f. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Peserta Musyawarah.Nasional dan belum tercakup dalam butir ayat 5 pasal ini.
6. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari: a. Dewan Pembina b. Dewan Kehormatan c. Dewan Pengurus; atau d. Sejumlah Anggota sekurang-kurangnya diusulkan oleh minimal 100 dari jumlah anggota yang terdaftar. Pasal 18 Musyawarah Wilayah
1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. 2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh anggota IKA IKOPIN, anggota luar biasa anggota kerhomatan dan undangan. 3. Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah yang sedang dalam masa kerjanya. 4. Musyawarah Wilayah berwenang untuk: a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPW selama masa kepengurusannya. b. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah. c. Menetapkan garis besar program kerja DPW untuk masa 4 (empat) tahun yang akan datang. d. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Peserta Muswil dan belum tercakup dalam butir ayat 4 pasal ini.
Pasal 19 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. 2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh anggota IKA IKOPIN, anggota luar biasa anggota kehormatan dan undangan. 3. Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah yang sedang dalam masa kerjanya. 4. Musyawarah Daerah berwenang untuk: a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPD selama masa kepengurusannya. b. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah. c. Menetapkan garis besar program kerja DPD untuk masa 4 (empat) tahun yang akan datang. d. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Peserta Musda dan belum tercakup dalam butir ayat 4 dalam pasal ini.
Pasal 20 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh DPP. 3. Rapat Kerja Nasional berwenang untuk: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan Kegiatan sesuai amanat Musyawarah Nasional. b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja dan keuangan yang diajukan oleh DPP. d. Membantu DPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional. Pasal 21 Rapat Kerja Wilayah 1. Rakerwil diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. 2. Rakerwil diselenggarakan oleh DPW. 3. Rapat Kerja Wilayah berwenang untuk: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan Kegiatan sesuai amanat Musyawarah Wilayah. b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja dan keuangan yang diajukan oleh DPW. d. Membantu Dewan Pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Wilayah. Pasal 22 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. 2. Rakerja diselenggarakan oleh DPD. 3. Rapat Kerja Daerah berwenang untuk: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan Kegiatan sesuai amanat Musyawarah Daerah. b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja c. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja dan keuangan yang diajukan oleh DPD. d. Membantu Dewan Pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Daerah.
BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 23 1. Keuangan organisasi diperoleh dari : a. Uang pangkal adalah uang yang dibayarkan sekali pada saat seorang alumni menjadi anggota IKA IKOPIN. b. Uang iuran anggota dibayarkan secara berkala oleh anggota setiap satu tahun sekali. c. Uang sumbangan/hibah yang tidak mengikat. d. Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga IKA IKOPIN. 2. Pembentukan badan usaha sebagaiamana BAB I pasal 4 dan BAB III pasal 17 didirikan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan hukum yang berlaku. 3. Sumber-sumber lainnya yang sah. 4. Aset yang dihasilkan dari sumber keuangan IKA IKOPIN sebagaimana disebutkan pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 menjadi kekayaan organisasi. 5. Mekanisme penerimaan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 6. Perimbangan keuangan antara DPP, DPW, DPD, dan Pengurus Komisariat yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dilakukan dalam Musyawarah Nasional IKA IKOPIN. BAB VI PEMBUBARAN Pasal 25 1.
IKA IKOPIN hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa yang khusus diadakan untuk itu. 2. Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional luar biasa tersebut di atas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota IKA IKOPIN dan dihadiri seluruh jumlah DPP, DPW, DPD dan disetujui oleh 2/3 suara yang hadir. 3. Apabila IKA IKOPIN dibubarkan maka setelah semua kewajiban diselesaikan, sisa kekayaan diserahkan pada badan-badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir bersamaan dengan IKA IKOPIN yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional.
BAB VII PENUTUP Pasal 26 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Diketahui Oleh : DPP IKA IKOPIN Periode 2007 – 2011
Bambang Hermanto Ketua Umum
Bandung, 9 Desember 2007 Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional DPP IKA IKOPIN
Thobroni Kosim Arfan
