ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN PENGURUS PUSART IKATAN KELUARGA ALUMNI INSTITUT MANAJEMEN KOPERSI INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Arti dan lambang Lambang IKA IKOPIN mengacu pada lambang IKOPIN, dengan lingkaran warna hitam yang menggambarkan alumni diambil dari warna toga, warna kuning menggambarkan kemakmuran dan warna biru menggambarkan kemandirian dan lingkaran yang terbuka menggambarkan sifat terbuka organisasi tanpa membedakan unsur SARA. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Persyaratan Anggota 1. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapanketetapan organisasi. 2. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi anggota. 3. Pengajuan permohonan bisa dilaksanakan di DPP, DPW, dan DPD. 4. Apabila permohonan terkabulkan maka anggota menerima kartu keanggotaan. Pasal 3 Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian 1. Keanggotan biasa dan keanggotaan luar biasa dan anggota kehormatan berakhir karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Diberhentikan. 2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi : a. Pemberhentian terhadap anggota dilakukan oleh Munas, Muswil dan Musda berdasarkan usulan DPP dengan alasan kepatutan, pelanggaran terhadap organisasi, terlibat kriminal dan persoalan hukum lain. b. Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh DPP. c. Apabila yang diberhentikan menjabat pengurus IKA (DPP, DPW, dan DPD), maka terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus DPP, DPW, dan DPD.
d. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam Munas, Muswil, Musda dan Musrat yang ditunjuk untuk itu dan diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. e. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan point a sampai d pasal ini, dapat mengajukan/meminta banding. f. Prosedur lebih rinci pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi. Pasal 4 Iuran Anggota 1. Iuran pangkal anggota IKA IKOPIN dikenakan pada saat masuk menjadi anggota sebesar Rp. 50.000,00. 2. Iuran rutin sebesar Rp. 100.000, yang dibayarkan sekali dalam setahun. 3. Keseluruhan uang iuran yang terkumpul, digunakan sepenuhnya untuk jalannya organisasi IKA IKOPIN. 4. Penerimaan dari iuran dari ayat 1 dan 2 dengan perimbangan pendistribusian 40 % untuk DPP dan 60% untuk DPWdan DPD berdasarkan kebutuhan. 5. Pengurus dapat membuat peraturan khusus mengenai cara dan waktu pemungutan iuran anggota. BAB III ORGANISASI Pasal 5 Organisasi Tunggal IKA IKOPIN adalah satu-satunya organisasi bagi Alumni IKOPIN. Pasal 6 Syarat Umum Pengurus Pengurus IKA IKOPIN (DPP, DPW, dan DPD) pada setiap tingkatan organisasi tidak dibenarkan menjadikan organisasi dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, AD dan ART IKA IKOPIN serta norma-norma hukum yang berlaku. Pasal 7 Syarat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Dewan Pakar dan Pengurus Pusat 1. Syarat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar a. Berakhlak mulia dan komit kepada perjuangan perkoperasian di Indonesia dan membangun gerakan koperasi yang dibuktikan dengan ketokohannya dan aktivitas di masyarakat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. b. Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Mendapat rekomendasi dari sedikitnya lima orang pengurus DPP yang kemudian diusulkan dalam Munas. e. Bersedia terlibat aktif membantu IKA IKOPIN.
2. Syarat Dewan Pengurus Pusat a. Telah terdaftar menjadi anggota IKA IKOPIN selama 2 tahun yang dibuktikan dalam kartu anggota dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IKA IKOPIN sekurang-kurangnya satu tahun. b. Berakhlak mulia dan komit kepada perjuangan membangun perkoperasian di Indonesia. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas. e. Bersedia terlibat aktif di IKA IKOPIN. Pasal 8 Syarat Pengurus Wilayah dan Daerah 1. Telah terdaftar menjadi anggota IKA IKOPIN selama 1 tahun yang dibuktikan dalam kartu anggota dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IKA IKOPIN sekurang-kurangnya enam bulan. 2. Berakhlak mulia dan komit kepada perjuangan membangun perkoperasian di Indonesia. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Tidak pernah terlibat atau terkena kasus kejahatan dan moralitas. 5. Bersedia terlibat aktif di IKA IKOPIN.
Pasal 9 Tugas Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar
1. Dewan Pembina bertugas : a. Melakukan pembinaan terhadap organisasi baik DPP, DPW, dan DPD. b. Mengukuhkan kepengurusan DPP melalui SK. c. Memberikan arahan, nasehat untuk kemajuan IKA IKOPIN diminta atau tidak diminta oleh DPP. 2. Dewan Kehormatan bertugas : a. Membuat rencana strategis bagi pengembangan IKA IKOPIN sebagai bahan masukan bagi Munas dan DPP. b. Menjaga etika dan norma-norma keorganisasian yang akan dijalankan pengurus pengurus DPP, DPW, DPD dan DPK serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. c. Memberikan pertimbangan terhadap pemberhentian anggota, pengurus dan persoalan lain yang menyangkut keorganisasian. 3. Dewan Pakar bertugas : a. Melakukan kegiatan ilmiah untuk kemajuan IKA IKOPIN. b. Memberikan masukan-masukan atas rencana kerja pengurus. c. Mendorong terciptanya alumni IKOPIN di daerah sebagai pelopor gerakan perkoperasian atau pelopor dalam pembangunan bangsa.
Pasal 10 Pemilihan Ketua Umum Pengurus 1. Calon Ketua Umum diambil dari anggota IKA IKOPIN dengan kriteria BAB III pasal 6 ART dan kriteria tambahan yang ditentukan dalam Musyawarah Nasional 2. Ketua Umum dicalonkan dan atau dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan melalui tata cara sebagai berikut : a. Pemilihan langsung. b. Pemilihan melalui formatur 3. Pemilihan secara langsung dilakukan dapat dilakukan dengan cara terbuka atau cara tertutup. 4. Pemilihan secara formatur terlebih dahulu memilih formatur dari peserta rapat yang kriterianya ditentukan dalam Munas. 5. Apabila terjadi 2 (dua) orang atau lebih calon mendapat suara yang sama, maka pemilihan akan diulang sekali lagi dan apabila hasilnya masih tetap sama, maka ketua umum pengurus yang lama bersama dewan pembina yang akan menentukan pengurus. 6. Pengurus lama dapat dipilih kembali, apabila dikehendaki oleh anggota musyawarah nasional dan maksimal 2 (dua) periode kepengurusan. Pasal 11 Berakhirnya Masa Kepengurusan Keanggotaan pengurus berakhir karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. c. Dinyatakan berurusan dengan kasus pidana. d. Diberhentikan. e. Telah berakhir masa jabatannya. Pasal 12 Pengunduran Diri Pengurus 1. Setiap anggota pengurus pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus. 2. Setiap anggota pengurus yang mengundurkan diri harus mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Umum. 3. Setiap anggota pengurus yang mengundurkan diri berkewajiban menyelesaikan segala tugas dan kewajibannya yang terkait dengan kepengurusannya, selambatlambatnya 30 hari kalender setelah tanggal surat pengunduran diri. 5. Penerimaan dan pengesahan pengunduran anggota pengurus ditetapkan dalam rapat pengurus. Pasal 13 Rapat Pleno Pengurus 1. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Anggota Pengurus dilakukan paling sedikit satu kali dalam waktu 2 (tiga) bulan.
2. Rapat Pleno membahas : a. Pelaksanaan program-program bidang b. Pelaksanaan kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian. c. Kendala dan solusi yang dihadapi Pengurus d. Evaluasi kinerja bidang-bidang e. Pengambil kebijakan didalam kewenangan Pengurus 3. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus ditingkat kepengurusan masingmasing . Pasal 14 Rapat Pengurus Harian 1. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh seluruh pengurus harian, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu satu bulan. 2. Rapat Pengurus Harian membahas : a. Pelaksanaan program harian b. Pelaksanaan kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Pleno c. Kendala dan solusi yang dihadapi pengurus d. Evaluasi kinerja harian e. Pengambilan kebijakan didalam kewenangan Pengurus Harian 3. Rapat pengurus harian dihadiri oleh seluruh pengurus di tingkat kepengurusan masing-masing . Pasal 15 Rapat Para Dewan 1. Yang dimaksud Rapat Para Dewan adalah rapat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar. 2. Rapat Para Dewan dihadiri oleh para dewan yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu 1 tahun. 2. Agenda Rapat Para Dewan yaitu : a. Mengkaji dan mencari solusi alternatif terhadap berbagai persoalan serius yang dihadapi organisasi dan persoalan bangsa. b. Membahas, mengkaji, serta merumuskan pokok pikiran dan langkah yang strategis bagi kemajuan organisasi. c. Mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat secara cermat dan komprehensif kepada pihak yang berwenang. d. Membantu organisasi dalam merumuskan program perjuangan IKA IKOPIN dalam upaya mencerdaskan, mensejahterakan, dan menyelamatkan bangsa dan negara. e. Melakukan kontrol kepada kinerja pengurus.
Pasal 16 Notulensi Rapat 1. Dalam setiap rapat harus diadakan notulen, yang dipegang langsung oleh sekretaris. 2. Notulensi rapat harus disampaikan kepada yang berkepentingan dengan secepat mungkin.
Pasal 17 Ketentuan Organisasi Wilayah dan Daerah Tata Cara Pembentukan 1. Pembentukan IKA IKOPIN di Wilayah dan Daerah dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya 20 orang angota IKA IKOPIN yang sah tercatat sebagai anggota IKA IKOPIN berdomisili di wilayah cabang tersebut. 2. Pra pembentukan dilakukan dengan mengadakan pertemuan alumni IKOPIN yang tercatat sebagai anggota IKA IKOPIN, serta dibuat berita acara pertemuan yang berisi antara lain calon susunan pengurus dan daftar anggota yang ada di tempat tersebut. 3. Berita acara pembentukan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tersebut disampaikan kepada jenjang pengurus diatasnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 4. Pengesahan dan pengukuhan Wilayah dan Daerah dilakukan oleh DPP IKA IKOPIN.
Pasal 18 Pengurus dan Masa Jabatan Pengurus DPW dan DPD 1. Pengurus DPW dan DPD dipilih oleh anggota IKA IKOPIN yang berdomisili di wiilayah dimana cabang tersebut dibentuk. 2. Pengurus Cabang adalah anggota IKA IKOPIN yang sah dan tercatat keanggotaannya di IKA IKOPIN Pusat. 3. Masa kepengurusan cabang maksimal 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan berikutnya. 4. IKA IKOPIN Pusat berwenang untuk membubarkan pengurus cabang apabila terbukti pengurus cabang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan atas dasar pengajuan anggota IKA IKOPIN yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan. Pasal 19 Kegiatan Cabang 1. Kegiatan yang dilakukan oleh cabang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan AD dan ART IKA IKOPIN, dan sebelumnya perlu memperoleh persetujuan dari pusat. 2. Seluruh kegiatan cabang dicantumkan dalam program kerja pengurus cabang dan memperoleh persetujuan IKA IKOPIN pusat. 3. Pengurus cabang harus melaporkan hasil kegiatannya yang dilakukan pada IKA IKOPIN Pusat. 4. Cabang IKA IKOPIN tidak diperkenankan melakukan perjanjian dan atau kerjasama dengan lembaga (organisasi) lain tanpa sepengetahuan dan izin dari IKA IKOPIN Pusat.
Pasal 20 Hubungan Struktural 1. Hubungan Pengurus Pusat dengan Pengurus di bawahnya bersifat langsung dan berjenjang. 2. Hubungan antar bidang tingkat pusat bersifat langsung, melalui Ketua Bidang masing-masing. 3. Hubungan bidang dari tingkat pusat, wilayah, daerah dan komisariat bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan seluruh Pengurus ditingkat wilayah kerja yang bersangkutan. 4. Apabila bidang di Pengurus Pusat tidak mempunyai turunannya di Pengurus Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah. 5. Hubungan antar pimpinan organisasi tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar tingkat kepemimpinan organisasi. 6. Hubungan struktural di tingkat bawah dengan struktural di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.
BAB IV PENUTUP Pasal 21 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2. Hal-hal yang belum diatur ataupun perlu penjelasan dalam AD-ART ini akan diatur kemudian pada ketentuan organisasi.
Diketahui Oleh : DPP IKA IKOPIN Periode 2007 – 2011
Bambang Hermanto Ketua Umum
Bandung, 9 Desember 2007 Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional DPP IKA IKOPIN
Thobroni Kosim Arfan
