ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
HASIL MUSYAWARAH KERJA FKHJ-BKSK-KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 7 – 10 Agustus 1998 Ciwidey
ANGGARAN DASAR KM-ITB MUKADDIMAH Bahwa sesungguhnya generasi muda memiliki peran dalam perjuangan pembangunan bangsa dan negara yang mencitacitakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridloi Tuhan Yang Maha Esa. Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah perguruan tinggi yang dinamis berkewajiban menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga penelitian ilmiah dan lembaga pengabdian kepada masyarakat demi mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sadar akan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai generasi muda bangsa, mahasiswa Institut Teknologi Bandung bertekad untuk belajar, berkarya, dan berjuang dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan almamater. Didorong oleh keyakinan dan kemurnian hati bahwa tekad tersebut dapat terlaksana dengan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan maka dengan ini mahasiswa Institut Teknologi Bandung berhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menurut anggaran dasar sebagai berikut. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 :
Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat KM-ITB.
Pasal 2 :
KM-ITB disahkan kembali pada tanggal 19 bulan Januari tahun 1996 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
:
KM-ITB berkedudukan di tempat Institut Teknologi Bandung berada. BAB II ASAS DAN SIFAT
Pasal 4 :
KM-ITB berasaskan Pancasila dan kebenaran ilmiah.
Pasal 5 :
Sifat KM-ITB : 1. Mandiri 2. Kekeluargaan 3. Adil 4. Aspiratif dan partisipatif 5. Representatif 6. Efektif dan efisien 7. Transparan BAB III TUJUAN
Pasal 6 :
Tujuan : 1. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa. 3. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa 4. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika. 5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus. BAB IV KEANGGOTAAN
Pasal 7 :
Seluruh mahasiswa ITB adalah anggota KM-ITB.
Pasal 8 :
Anggota KM-ITB terdiri atas : 1. Anggota Muda 2. Anggota Biasa 3. Anggota Luar Biasa BAB V KEDAULATAN
Pasal 9 :
Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh mahasiswa ITB.
BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI Kelengkapan organisasi KM-ITB terdiri atas : Pasal 10 :
Kongres Mahasiswa Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
Pasal 11 :
Kabinet Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Kabinet, adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung dan bertanggung jawab kepada Kongres Mahasiswa ITB.
Pasal 12 :
Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah badan yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jurusannya di Institut Teknologi Bandung.
Pasal 13 :
Unit Kegiatan Mahasiswa adalah badan yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat, kreasi, dan hobi. BAB VII LAMBANG DAN BENDERA
Pasal 14 :
Lambang KM-ITB terdiri dari gambar Ganesha dan tulisan Keluarga Mahasiswa ITB.
Pasal 15 :
Bendera KM-ITB berwarna dasar biru serta memuat lambang dan semboyan Keluarga Mahasiswa ITB. BAB VIII SEMBOYAN
Pasal 16 :
Semboyan KM-ITB adalah Demi Tuhan, Bangsa, dan Almamater. BAB IX KEUANGAN
Pasal 17 :
Keuangan KM-ITB diperoleh dari : 1. Iuran anggota KM-ITB 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KM-ITB
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 18 :
Perubahan AD/ART KM-ITB dilakukan dengan sekurang-kurangnya ¾ jumlah anggota Kongres Mahasiswa ITB harus hadir dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa ITB yang sah dan khusus untuk itu.
BAB XI PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 19 :
1. 2.
Pembubaran KM-ITB dilakukan melalui referendum. Referendum untuk pembubaran KM-ITB merupakan hasil sidang yang dihadiri paling sedikit oleh ¾ jumlah anggota Kongres Mahasiswa ITB dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa ITB yang sah dan khusus untuk itu. BAB XII ATURAN PERALIHAN
Pasal 20 :
Dalam masa peralihan, kekuasaan eksekutif KM ITB dipegang oleh FKHJ. BAB XIII PENUTUP
Pasal 21 :
Hal-hal lain yang tidak diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 22 :
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan dalam Musyawarah Kerja FKHJ, BKSK, dan Kongres
Mahasiswa ITB di Masjid Wafaúl Ummah, Jl. Raya Rancabali, Ciwidey pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 1998 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 23 :
Dengan ditetapkannya AD KM-ITB ini, maka AD KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 :
Anggota muda adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang terdaftar sah, yang belum atau sedang menjalani peraturan masa pembinaan anggota KM-ITB.
Pasal 2 :
Anggota biasa adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang terdaftar sah, yang sudah menjalani peraturan masa pembinaan anggota KM-ITB.
Pasal 3 :
Anggota luar biasa adalah mahasiswa atau bukan mahasiswa yang diangkat menjadi anggota KM-ITB karena halhal khusus, dan tidak termasuk anggota muda maupun anggota biasa KM-ITB. Pengangkatan anggota luar biasa harus disetujui oleh Kongres Mahasiswa ITB.
Pasal 4 :
Pengesahan anggota biasa KM-ITB dilakukan oleh Kongres Mahasiswa ITB.
Pasal 5 :
Hak dan kewajiban anggota KM-ITB : 1. Setiap anggota KM-ITB berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam KM-ITB. 2. Setiap anggota KM-ITB wajib menjaga dan memelihara nama baik Institut Teknologi Bandung. 3. Setiap anggota biasa KM-ITB wajib membayar iuran anggota sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. 4. Setiap anggota KM-ITB berhak membela diri. 5. Setiap anggota KM-ITB berhak mengeluarkan pendapat. 6. Setiap anggota KM-ITB berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak bicara, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kegiatan KM-ITB. 7. Setiap anggota biasa KM-ITB memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 8. Anggota muda tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu raya dan pemilu distrik. 9. Anggota luar biasa KM-ITB tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih 10. Prosedur penggunaan hak dan kewajiban anggota diatur berdasarkan peraturan tersendiri.
Pasal 6 :
Keanggotaan KM-ITB hilang karena : 1. Meninggal dunia. 2. Tidak menjadi mahasiswa ITB lagi, kecuali untuk anggota luar biasa. 3. Dicabut dari keanggotaan KM-ITB oleh kabinet dengan persetujuan Kongres Mahasiswa ITB. BAB II KONGRES MAHASISWA
Pasal 7 :
Hak dan Kewajiban : 1. Kongres Mahasiswa ITB menentukan garis besar kebijaksanaan dalam kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung 2. Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan KM-ITB 3. Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART KM-ITB 4. Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban mengesahkan ketua kabinet hasil pemilu raya. 5. Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban membuat kriteria program yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa ITB. 6. Kongres Mahasiswa ITB berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Kabinet Mahasiswa ITB dan meminta pertanggungjawaban Kabinet sewaktu-waktu bila dipandang perlu 7. Kongres Mahasiswa ITB memiliki wewenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Kabinet yang diajukan oleh Ketua Kabinet dengan mekanisme yang ditetapkan Kongres Mahasiswa ITB 8. Kongres Mahasiswa ITB memiliki wewenang untuk membatalkan rencana program atau menghentikan program yang dilaksanakan oleh Kabinet melalui mekanisme yang ditetapkan Kongres Mahasiswa ITB 9. Apabila dalam pandangan Kongres Mahasiswa ITB, Kabinet tidak melaksanakan tugasnya atau keluar dari arah kebijaksanaan KM-ITB, maka Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban mengeluarkan Memorandum I dengan batas waktu tiga minggu sesudah keputusan dikeluarkan Kabinet harus memperbaikinya. Kemudian apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet masih melakukan kesalahan maka Kongres Mahasiswa ITB berkewajiban mengeluarkan Memorandum II, dengan batas waktu maksimum dua minggu sesudah keputusan dikeluarkan Kabinet harus memperbaikinya. Dan apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet tidak memperbaikinya maka Kongres Mahasiswa ITB dapat mengadakan referendum untuk menurunkan jabatan Ketua Kabinet.
10. 11. 12.
Dalam hal Ketua Kabinet berhenti di tengah masa jabatannya, untuk mengisi kekosongan jabatan dipilih pejabat sementara yang diangkat oleh Kongres Mahasiswa ITB sampai terpilih Ketua Kabinet yang baru Kongres Mahasiswa ITB dapat membentuk organ kegiatan lainnya untuk tugas-tugas legislatif Kongres Mahasiswa ITB berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat
13.
melaksanakan asas dan tujuan KM-ITB Kongres Mahasiswa ITB berhak mengubah AD/ART KM-ITB
Pasal 8 :
Keanggotaan : 1. Pemilihan anggota Kongres Mahasiswa ITB dilakukan dengan pemilu pada tingkat distrik dengan penyelenggara oleh panitia pusat dan atau panitia distrik 2. Anggota Kongres Mahasiswa ITB merupakan wakil-wakil mahasiswa yang dipilih oleh anggota biasa KMITB di distrik masing-masing dengan aturan pemilu yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa ITB 3. Anggota Kongres Mahasiswa ITB disebut Senator dengan masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya dua periode 4. Pergantian anggota Kongres Mahasiswa ITB dilakukan dengan pemilu pada tingkat distrik dengan penyelenggara oleh panitia pusat dan atau panitia distrik. 5. Syarat-syarat calon anggota Kongres Mahasiswa ITB: • Warga negara Republik Indonesia • Anggota biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB • Sudah dua tahun menjadi anggota biasa KM-ITB • Terpilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan 6. Hak dan kewajiban anggota Kongres Mahasiswa ITB : • Tiap anggota Kongres Mahasiswa ITB berhak untuk bicara • Tiap anggota Kongres Mahasiswa ITB memiliki hak satu suara • Tiap anggota Kongres Mahasiswa ITB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab • Anggota Kongres Mahasiswa ITB tidak diperkenankan memegang jabatan lain di lingkungan KM-ITB 7. Keanggotaan Kongres Mahasiswa ITB gugur bila : • Tidak menjadi anggota KM-ITB • Mengundurkan diri • Diusulkan oleh sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di distrik masing-masing • Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan
Pasal 9 :
Pimpinan Kongres Mahasiswa ITB : 1. Ketua Kongres Mahasiswa ITB dapat membentuk staf sekretariat • Staf sekretariat diangkat oleh Ketua Kongres Mahasiswa ITB • Staf sekretariat diambil dari anggota biasa KM-ITB • Staf sekretariat tidak mempunyai hak suara dalam sidang Kongres Mahasiswa ITB • Staf sekretariat berkewajiban membuat laporan kegiatan anggota Kongres Mahasiswa ITB 2. Ketua Kongres Mahasiswa ITB diangkat dari dan oleh anggota Kongres Mahasiswa ITB dalam Sidang Paripurna 3. Ketua Kongres Mahasiswa ITB tidak berhak untuk mengatasnamakan Kongres Mahasiswa ITB dan mengeluarkan keputusan, kecuali hasil keputusan sidang 4. Ketua Kongres Mahasiswa ITB bertanggung jawab terhadap anggota Kongres Mahasiswa ITB. Bila Ketua Kongres Mahasiswa tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu yang melebihi haknya dapat dimintai pertanggungjawaban sekurang-kurangnya diusulkan oleh 1/5 anggota Kongres Mahasiswa ITB
Pasal 10 :
Tata Tertib Sidang : 1. Pengesahan acara sidang Kongres Mahasiswa ITB dilakukan oleh pimpinan sidang tersebut 2. Keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan apabila dengan cara ini tidak didapat keputusan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak 3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang, dan pengulangan sudah dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil yang sama, maka Ketua Kongres Mahasiswa ITB berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian 4. Anggota Kongres Mahasiswa ITB yang meninggalkan sidang kehilangan hak suaranya
Pasal 11 :
Waktu-Waktu Sidang : 1. Kongres Mahasiswa ITB mengadakan sidang untuk mengesahkan Ketua Kabinet Mahasiswa dan penentuan garis besar kebijaksanaan KM-ITB 2. Kongres Mahasiswa ITB bersidang sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh Ketua Kongres Mahasiswa ITB atau atas usul sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres Mahasiswa ITB 3. Kongres Mahasiswa ITB dapat bersidang atas permintaan Ketua Kabinet.
Pasal 12 :
Macam-Macam Sidang : 1. Sidang Istimewa • Sidang Istimewa merupakan sidang khusus untuk pembahasan perubahan AD/ART KM-ITB dan Referendum • Sidang Istimewa dianggap sah bila dihadiri oleh ¾ anggota Kongres Mahasiswa ITB
2.
Sidang Paripurna • Sidang Paripurna merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kongres Mahasiswa ITB • Sidang Paripurna dianggap sah bila dihadiri oleh ½ n + 1 anggota Kongres Mahasiswa ITB • Sidang Paripurna mempunyai wewenang untuk memilih Ketua Kongres Mahasiswa ITB, pengesahan Ketua Kabinet, membuat keputusan-keputusan Kongres Mahasiswa ITB, menentukan garis besar kebijaksanaan KM-ITB selama setahun masa jabatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan garis besar kebijaksanaan KM-ITB 3. Sidang Komisi • Setiap anggota Kongres Mahasiswa ITB memilih untuk menjadi anggota salah satu komisi selama masa kerja Kongres Mahasiswa ITB • Jumlah komisi ditentukan sesuai dengan kebutuhan • Komisi Kongres Mahasiswa ITB dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan dikukuhkan oleh ketetapan kongres • Sidang Komisi Kongres Mahasiswa ITB dipimpin oleh Ketua Komisi. Sidang Komisi diadakan untuk membahas lebih mendalam masalah dibidangnya, menentukan rencana kerja, dan menanggapi masalahmasalah sesuai dengan bidangnya masing-masing 4. Sidang Darurat • Dalam hal Sidang Paripurna Kongres Mahasiswa ITB tidak dapat dilaksanakan, maka atas usul Ketua Kongres Mahasiswa ITB atau sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres Mahasiswa ITB dapat diadakan Sidang Darurat pengganti Sidang Paripurna • Sidang Darurat hanya diadakan karena hal-hal mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya • Sidang Darurat tidak berwenang memilih pimpinan Kongres Mahasiswa ITB dan menetapkan garis kebijaksanaan KM-ITB • Keputusan Sidang Darurat sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir • Keputusan Sidang Darurat berlaku paling lama satu bulan sejak ditetapkan. Hasil dari Sidang Darurat ini dapat tetap berlaku atau digugurkan melalui Sidang Paripurna Sidang darurat dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/5 anggota Kongres Mahasiswa ITB BAB III KABINET MAHASISWA ITB Pasal 13 :
Hak dan Kewajiban : 1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM-ITB 2. Melaksanakan segala ketetapan Kongres Mahasiswa ITB 3. Kabinet wajib menjunjung tinggi AD/ART KM-ITB 4. Kabinet adalah pelaksana garis-garis kebijaksanaan KM-ITB 5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan kemahasiswaan KM-ITB 6. Kabinet mewakili mahasiswa Institut Teknologi Bandung baik ke dalam maupun keluar 7. Kabinet wajib mengutamakan aspirasi dari anggota KM-ITB dalam membuat rencana kerja organisasi 8. Kabinet melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres Mahasiswa ITB 9. Kabinet memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres Mahasiswa ITB 10. Kabinet berhak memberikan sanksi organisasi kepada anggota KM-ITB dengan ketentuan sebagai berikut : • Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku di KM-ITB • Pencabutan keanggotaan KM-ITB dilakukan oleh Kabinet dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari Kongres Mahasiswa ITB • Tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan Ketetapan Kongres Mahasiswa ITB
Pasal 14 :
Pembentukan : 1. Ketua Kabinet dipilih oleh anggota KM-ITB melalui sistem Pemilu Raya 2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh Kongres Mahasiswa ITB 3. Ketua Kabinet terpilih mengajukan susunan kabinet kepada Kongres 4. Persyaratan calon Ketua Kabinet: • Warga Negara Indonesia • Anggota Biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi dan kasus akademis maupun sanksi organisasi KMITB • Sudah dua tahun menjadi anggota KM-ITB • Dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam aturan pemilu 5. Pengesahan Ketua Kabinet dilakukan oleh Kongres Mahasiswa ITB 6. Kabinet tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi, intern dan/atau ekstern kampus pada semua tempat dan tingkat 7. Kabinet adalah lembaga konsultatif atau koordinatif untuk program-program himpunan dan unit kegiatan mahasiswa
Pasal 15 :
Kepengurusan : 1. Kabinet terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang atau sebutan sejenisnya 2. Jumlah bidang atau sebutan sejenisnya disusun menurut kebutuhan
3. 4.
5.
Pasal 16 :
Masa jabatan Ketua Kabinet adalah satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali Persyaratan staf Kabinet : • Warga Negara Indonesia • Anggota Biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB Ketua Kabinet dinyatakan berhalangan tetap bila : • Tidak lagi menjadi anggota KM-ITB • Mengundurkan diri • Dijatuhkan oleh Kongres Mahasiswa ITB melalui referendum
Rapat Kabinet diatur dalam tata tertib organisasi Kabinet BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
Pasal 17 :
Pengertian : Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang dibentuk dan didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa di jurusan tersebut.
Pasal 18 :
Kedudukan : Himpunan Mahasiswa Jurusan berkedudukan di tingkat jurusan di tempat Institut Teknologi Bandung berada.
Pasal 19 :
Keanggotaan : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah mahasiswa yang sah dan terdaftar di jurusan dan sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Pasal 20 :
Kepengurusan : 1. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan hak otonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan menurut AD/ART masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan 2. Ketua Himpunan dipilih oleh anggota Himpunan melalui mekanisme di Himpunan masing-masing 3. Ketua Himpunan bertanggung jawab kepada anggota Himpunan 4. Ketua Himpunan adalah Anggota KM-ITB
Pasal 21 :
Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hak otonomi di tingkat jurusan.
Pasal 22 :
Hubungan dengan KM-ITB : 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan kelengkapan KM-ITB di tingkat jurusan 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet 3. AD/ART Himpunan Mahasiswa Jurusan tidak bertentangan dengan AD/ART KM-ITB 4. Untuk kegiatan intern Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama ITB harus malakukan koordinasi dengan Kabinet Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Kabinet, Himpunan berada di bawah 5. koordinasi Kabinet BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 23 :
Pengertian : Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan yang menghimpun mahasiswa dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, kreasi, dan hobi.
Pasal 24 :
Keanggotaan : Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa adalah mahasiswa yang sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa
Pasal 25 :
Kepengurusan : 1. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan hak otonomi Unit Kegiatan Mahasiswa menurut AD/ART masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa 2. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih oleh anggota Unit masing-masing melalui mekanisme di Unit masing-masing 3. Ketua Unit bertanggung jawab kepada anggota Unit 4. Ketua Unit adalah Anggota KM-ITB
Pasal 26 :
Hubungan dengan KM-ITB : 1. AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa tidak bertentangan dengan AD/ART KM-ITB 2. Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet 3. Untuk kegiatan intern, Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama ITB harus melakukan koordinasi dengan Kabinet 4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ITB yang dilaksanakan oleh Kabinet, Unit berada di bawah koordinasi Kabinet
BAB VI KEUANGAN Pasal 27 :
Anggaran : 1. Kabinet pada permulaan masa tugasnya berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja KMITB yang disetujui oleh Kongres Mahasiswa ITB 2. Dalam hal dibutuhkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja KM-ITB, Kabinet berhak mengadakan perubahan anggaran tersebut dengan persetujuan Kongres Mahasiswa ITB
Pasal 28 :
Iuran Anggota : 1. Iuran Anggota dipungut pada permulaan tahun ajaran 2. Besar dan pemungutan iuran anggota KM-ITB diserahkan kepada kebijaksanaan Kabinet dengan disetujui oleh Kongres Mahasiswa ITB 3. Dana yang diperuntukkan untuk Kongres Mahasiswa ITB adalah 15% dari iuran anggota KM-ITB yang diperoleh Kabinet
Pasal 29 :
Dana Sumbangan : 1. Dana Sumbangan adalah dana yang didapat dari berbagai macam sumber di luar KM-ITB 2. Himpunan dan Unit yang memperoleh Dana Sumbangan dengan membawa nama KM-ITB harus memberi laporan kepada Kabinet
Pasal 30 :
Dana Hasil Kegiatan KM-ITB : 1. Dana Hasil Kegiatan KM-ITB adalah hasil yang berupa uang atau materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan KM-ITB, dengan menggunakan fasilitas KM-ITB atau yang dikuasakan kepada KM-ITB 2. Hal-hal mengenai peraturan pembagian dana hasil kegiatan KM-ITB dalam lingkungan KM-ITB diatur dalam aturan tersendiri oleh Kabinet
Pasal 31 :
Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa : 1. Pendanaan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa menjadi otonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa itu sendiri 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa berhak mengajukan permohonan dana kepada Kabinet 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa melaporkan penggunaan dana yang berasal dari dana Kabinet kepada Kabinet
BAB VII PERUBAHAN AD/ART KM-ITB Pasal 32 :
1. 2.
Usulan perubahan AD/ART KM-ITB diajukan oleh Ketua Kongres Mahasiswa ITB dan atau sekurangkurangnya 1/5 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa ITB Perubahan AD/ART dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa BAB VIII PEMBUBARAN KM-ITB
Pasal 33 :
1. 2.
Usulan sidang untuk pembahasan referendum pembubaran KM-ITB, diajukan oleh Ketua Kongres Mahasiswa ITB dan atau sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa ITB Sidang untuk pembahasan referendum dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa BAB IX ATURAN MASA PERALIHAN
Pasal 34 :
1. 2. 3. 4.
Yang dimaksud dengan masa peralihan adalah masa sejak ditetapkannya AD/ART KM-ITB hingga terbentuknya Kongres Mahasiswa dan Kabinet Mahasiswa melalui Pemilu Apabila dalam masa peralihan perlu dilakukan perubahan AD/ART KM-ITB, maka perubahan itu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Kerja FKHJ, BKSK, dan Kongres Mahasiswa Pemilu Raya dan Pemilu Distrik diselenggarakan oleh FKHJ Dalam masa peralihan, yang dimaksud dengan anggota biasa KM-ITB adalah mahasiswa ITB yang terdaftar sah BAB X PENUTUP
Pasal 35 :
1. 2.
Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART KM-ITB akan diatur dalam ketetapan dan keputusan Kongres Mahasiswa ITB Dengan ditetapkannya ART KM-ITB ini, maka ART KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
PENJELASAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB ANGGARAN DASAR KM-ITB MUKADDIMAH Sudah jelas BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 : Sudah jelas Pasal 2 : KM-ITB ini merupakan revisi dan kelanjutan dari KM-ITB yang didirikan pada tanggal 29 bulan November tahun 1960 di Institut Teknologi Bandung Pasal 3 : Sudah jelas BAB II ASAS DAN SIFAT Pasal 4 : Sudah jelas Pasal 5 : 1. Mandiri, artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga/institusi lain di luar organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu pola hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan lembaga/institusi lain bukanlah merupakan pola superordinat-subordinat atau subyek-obyek. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama. 2. Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain diluar organisasi mahasiswa dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan. 3. Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya. Setiap elemen memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mempergunakan haknya. Dalam konteks kontrol kebijakan organisasi, kesempatan dan kebebasan untuk mempergunakan haknya ini diartikan dalam bentuk dibuka dan dihidupkannya ruang bagi oposisi dalam organisasi. 4. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh di tingkat bawah. Sistem akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran, pencerdasan, dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini. 5. Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan badan kelengkapan organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh mahasiswa di tingkatnya masing-masing. Artinya kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional. 6. Efisien dan efektif, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Birokratisasi, dualisme fungsi, dan tumpang-tindihnya peran antar badan kelengkapan tidak dimungkinkan terjadi. Badan kelengkapan di tingkat unit aktivitas, tingkat jurusan, tingkat antar jurusan, dan tingkat pusat memiliki fungsi dan kewenangan sendiri, akan tetapi tetap terintegrasi secara utuh dalam satu visi dan orientasi. Setiap tingkat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan tingkat yang lain secara langsung, sehingga pola hubungan yang tercipta merupakan pola koordinasi. Pola ini menciptakan profesionalisasi fungsi elemen/badan kelengkapan dalam organisasi kemahasiswaan tanpa melupakan harmonisasi gerak dalam kesatuan visi dan orientasi. 7. Transparan : artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik. BAB III TUJUAN Pasal 6 : Sudah jelas BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 7 : Seluruh mahasiswa ITB disini adalah mahasiswa ITB Strata 1 (satu) yang masuk melalui UMPTN atau UMFSRD, termasuk mahasiswa pendidikan apoteker di Jurusan Farmasi ITB. Pasal 8 : Sudah jelas BAB V KEDAULATAN Pasal 9 : Sudah jelas BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 10 : Sudah jelas Pasal 11 :
Kabinet Mahasiswa ITB bertanggung jawab kepada Kongres Mahasiswa ITB hanya dalam hal program. Oleh karena itu dalam hal keberadaan lembaga, Ketua Kabinet tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres Pasal 12 : KMSR yang merupakan himpunan mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain mempunyai perlakuan khusus, artinya himpunan mahasiswa fakultas hanya ada di FSRD yang sifatnya optional dan tidak mewajibkan fakultas lain untuk dibentuk. Pasal 13 : Sudah jelas BAB VII LAMBANG DAN BENDERA Pasal 14 : Lambang KM-ITB bergambar Ganesha yang berwarna kuning emas. Tulisan Keluarga Mahasiswa ITB berwarna kuning emas Pasal 15 : Bendera KM ITB berwarna dasar biru ultramarine Pasal 16: Lambang dan tulisan semboyan KM ITB berwarna kuning emas BAB IX KEUANGAN Pasal 17: Sudah jelas BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 18 : Sudah jelas BAB XI PEMBUBARAN KM ITB Sudah jelas BAB XII ATURAN PERALIHAN Sudah jelas BAB XIII PENUTUP Sudah jelas
ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Sudah jelas BAB II KONGRES MAHASISWA Pasal 7 : Hak dan Kewajiban Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Sudah jelas Ayat 8 : Selama proses referendum untuk pembubaran Kabinet, Kabinet tidak didemisionerkan oleh Kongres Ayat 9, 10, 11 : Sudah jelas Pasal 8 : Keanggotaan Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Sudah jelas Pasal 9 : Pimpinan Kongres Mahasiswa ITB Ayat 1, 2, 3, 4 : Sudah jelas Pasal 10 : Tata Tertib Sidang Ayat 1, 2, 3, 4 : Sudah jelas Pasal 11 : Waktu-waktu Sidang Ayat 1, 2, 3 : Sudah jelas Pasal 12 : Macam-macam Sidang Ayat 1, 2, 3, 4 : Sudah jelas BAB III KABINET MAHASISWA ITB Pasal 13 : Hak dan Kewajiban Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 : Sudah jelas Ayat 7, 8 : Kabinet hanya diperkenankan menyusun program kerja yang meliputi program stimulasi dan dinamisasi massa grassroot, program-program rutin yang telah jelas merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa, dan program yang membutuhkan penyikapan cepat. Pasal 14 : Pembentukan Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Sudah jelas Pasal 15 : Kepengurusan Ayat 1, 2, 3, 4 : Sudah jelas Pasal 16 : Sudah jelas BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 17 : Pengertian Keluarga Mahasiswa Seni Murni (KMSR) merupakan pengecualian. Walaupun terdiri atas dua jurusan, yaitu Seni Rupa dan Desain, status atau kedudukan KMSR dapat disejajarkan statusnya dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Pasal 18 : Kedudukan Sama dengan pasal 17 Pasal 19 : Keanggotaan Sudah jelas Pasal 20 : Kepengurusan Ayat 1, 2, 3, 4 : Sudah jelas Pasal 21 : Sudah jelas Pasal 22 : Hubungan dengan KM ITB Sudah jelas BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 23 : Pengertian Sudah jelas Pasal 24 : Keanggotaan Sudah jelas Pasal 25 : Kepengurusan Sudah jelas Pasal 26 : Hubungan dengan KM ITB Sudah jelas BAB VI KEUANGAN Pasal 27 : Anggaran Sudah jelas Pasal 28 : Iuran anggota Sudah jelas Pasal 29 : Dana Sumbangan Sudah jelas Pasal 30 : Dana Hasil Kegiatan KM ITB Sudah jelas
Pasal 31 : Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Sudah jelas BAB VII PERUBAHAN AD/ART KM ITB Pasal 32 : Sudah jelas BAB VIII PEMBUBARAN KM ITB Pasal 33 : Sudah jelas BAB IX ATURAN MASA PERALIHAN Pasal 34 : Ayat 1, 2, 3 : Sudah jelas Ayat 4 : Mahasiswa ITB angkatan ’98 termasuk dalam kriteria ini. BAB X PENUTUP Pasal 35 : Sudah jelas
