ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA SIJUNJUNG ANGGARAN DASAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SIJUNJUNG MUKADIMAH Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sijunjung, untuk pertama kalinya didirikan di Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 10 Oktober 2016 oleh 5 orang aktifis sosial dan pro demokrasi yaitu: Asrul Pitri, SE. Elismawati, S.Sy. Teguh Ramadhan, Widodo Putra dan Desmon, SH, MH. Beralamat di Jl.Prof. M. Yamin No.00 Simpang STIPER Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20728. Lembaga ini didirikan untuk lebih memperkuat gerakan sosial memperjuangkan penegakan hukum, hak azasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis dalam hal memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin dangan mengusung Tema “Keadilan Untuk Rakyat” Didasarkan pada pengalaman dan kemampuan dari sebagian besar aktifis lembaga ini yang secara terus menerus fokus bekerja memberikan bantuan hukum dan pembangunan kesadaran hukum dan hak-hak rakyat terhadap negara di daerah-daerah Kabupaten Sijunjung, maka pemikiran jangka panjang untuk melihat perspektif pembangunan masyarakat sipil yang sadar hukum dan paham untuk memperjuangkan hak-hak mereka didepan hukum secara damai dan saling menghargai perbedaan menjadi latar belakang pentingnya wadah gerakan yang bekerja lebih fokus lagi untuk pembangunan masyarakat hukum di Sumatera Barat terutama diwilayah Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya lembaga ini secara legal, tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris : …………………………………………………………………………..(ex Ajusar,SH,Mkn No.4 Tanggal 07 Juli 2009) BAB I NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN LAMBANG Pasal 1 1. Oraganisasi ini bernama Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH Sijunjung. 2. LBH Sijunjung ini berkedudukan pusat di Kabupaten Sijunjung Pasal 2 LBH Sijunjung berbentuk Perkumpulan Pasal 3 LBH Sijunjung berlambangkan timbangan dan ditandai dengan tinta hitam yang dikombinasikan dengan Tulisan Lembaga Bantuan Hukum Sijunjung. BAB II WAKTU PENDIRIAN Pasal 4 LBH Sijunjung didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan untuk pertama kalinya didirikan dan dideklarasikan di Jl. Prof. M. Yamin No.00 Simpang STIPER Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20728 pada tanggal 10 Oktober 2016.
BAB III PRINSIP ORGANISASI Pasal 5 1. LBH Sijunjung memfokuskan diri pada kerja-kerja advokasi penegakan hukum. 2. LBH Sijunjung memfokuskan diri pada rakyat tidak mampu, perempuan dan anak 3. LBH Sijunjung bersifat terbuka, kritis dan memfokuskan diri pada penegakan hukum, hak azasi manusia dan pengembangan sistem hukum yang adil dan demokratis. BAB V AZAS, PEDOMAN DAN KODE ETIK Pasal 6. LBH Sijunjung berasaskan pancasila sebagai sumber hukum. Pasal 7 LBH Sijunjung berpedoman pada semangat dan prinsip-pronsip keadilan. Pasal 8 1. LBH Sijunjung memiliki kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya. 2. Kode Etik Dibuat oleh Badan Pengurus dan diusulkan ke Badan Pengawas yang ditetapkan dalam rapat kerja. BAB V VISI MISI Pasal 9 Visi LBH Sijunjung Adalah : Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek. Pasal 10 Untuk mencapai Visi LBH Sijunjung melakukan Misi antara lain : 1. Mendorong jaminan akses hukum bagi rakyat tidak mampu, perempuan dan anak untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 2. Terlibat aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di indonesia. 3. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi rakyat tidak mampu, perempuan dan anak 4. Mendorong lahirnya organisasi masyarakat sipil yang kritis. BAB VI RUANG LINGKUP ORGANISASI Pasal 11 Wilayah Kerja LBH Sijunjung meliputi Kabupaten Sijunjung (Kecamatan Kupitan, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru) BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 12 Keanggotaan LBH Sijunjung bersifat perseorangan dan terbuka bagi setiap pekerja hukum dan orang-orang yang consern terhadap perjuangan pembaharuan hukum di indonesia. Pasal 13 Keanggotaan LBH Sijunjung terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa. Pasal 14 Hak-hak anggota meliputi :
1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakakn oleh organisasi. 2. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan. 3. Hak membela diri, jika dikenai sanksi organisasi. 4. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian. 5. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh LBH Sijunjung yang diatur lebih lengkap lagi dalam kode etik. Pasl 15 Kewajiban anggota meliputi : 1. Mentaati anggaran dasar,anggaran rumah tangga dan aturan organisasi lainnya. 2. Menjaga nama baik LBH Sijunjung. 3. Mematuhi kode etik LBH Sijunjung. Pasal 16 Anggota dapat dikenai sanksi organisasi termasuk pemecatan sebagai anggota. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 17 Pengambilan keputusan tertinggi organisasi dipegang oleh kongres LBH Sijunjung. Pasal 18 Pimpinan pelaksana organisasi dipegang oleh badan pengurus harian yang terdiri dari badan pengawas dan badan pelaksana harian LBH Sijunjung. Pasal 19 Badan pengawas dapat membentuk komisi kode etik dengan melibatkan badan pengurus yang bersifat ad hoc berdasarkan laporan masyarakat. Pasal 20 Aspirasi dan kepentingan anggota dapat dilakukan oleh badan pengawas. Pasal 21 Pengawasan dan pengelolaan dana dan aset organisasi dilakukakn oleh badan pengawas. BAB IX KEKAYAAN DAN ASET Pasal 22 1. Kekayaan perkumpulan terdiri dari kekayaan pertama berupa sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang terpisah dari kekayaan pribadi badan pengurus (badan pengawas dan badan pelaksana harian) dan dapat diperbesar dengan : a. Bantuan dan sokongan dari pemerintah republik indonesia atau pemerintah negara lain ataupun lembaga-lembaga nasional dan internasional lainnya masyarakat dan badanbadan atau pihak-pihak yang menaruh minat untuk mendukung tujuan perkumpulan yang tidak mengikat. b. Iuran anggota. c. Infak, wakaf dan hibah warisan. d. Hasil usaha perkumpulan dan pendapatan lain yang sah. 2. Uang yang segera tidak dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari LBH Sijunjung disimpan pada salah satu Bank atas nama perkumpulan atau disimpan menurut cara-cara yang ditentukan oleh badan pelasana harian. 3. Sebagaimana pendapatan dan kekayaan perkumpulan hanya dipakai untuk pencapaian visi dan misi perkumpulan, dengan syarat hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran dan imbalan yang wajar dan tepat kepada setiap badan pengurus atau pegabdi diperkumpulan atas jasa yang benar-benar diberikan kepada LBH Sijunjung.
Pasal 23 Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset dilakukan oleh badan pelaksana harian LBH Sijunjung. BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 24 1. Pembubaran LBH Sijunjung hanya bisa dilakukan melalui keputusan kongres atas usulan yang disetujui sedikitnya oleh ½ plus satu suara anggota perkumpulan. 2. Apabila LBH Sijunjung dinyatakan bubar, maka kongres tersebut berkewajiban membentuk tim likuidasi guna menyelesiakan hutang piutang organisasi serta menyerahkan sisa kekayaan LBH Sijunjung kepada organisasi sosial yang se visi. BAB XI PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 25 Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh keputusan kongres. Pasal 26 Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran aturan pokok organisasi. Di Tetapkan di Sijunjung Tanggal : 10 Oktober 2016 Tempat : Jl. Prof. M.Yamin No.00 Simpang STIPER Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20728
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SIJUNJUNG BAB I ANGGOTA Pasal 1 Anggota adalah orang yang telah memenuhi syarat keorganisasian. Pasal 2 Syarat menjadi anggota biasa LBH Sijunjung adalah : 1. Memiliki komitmen untuk pembaharuan hukum. 2. Memiliki alokasi waktu minimal untuk memeilihara komitmennya. 3. Tidak Diskrimantif tidak terlibak Korupsi dan Pelanggaran HAM. 4. Statusa anggota berakhir apabila; a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri. c. Dipecat berdasarkan komisi ad hoc. Pasal 3 Untuk menjadi anggota biasa, seorang harus ; 1. Mendaftarkan diri secara tertulis kepada pengurus LBH Sijunjung. 2. Mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya 3 orang anggota LBH Sijunjung. 3. Penetapan dan pengesahan anggota dilakukan oleh badan pengurus yang dilaporkan di kongres. Pasal 4 PEMECATAN Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila : 1. Anggota telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik LBH Sijunjung. 2. Anggota telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah mempunyai putusan pengadilan yang tetap. 3. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapat peringatan cara lisan dan tulisan dari badan pengurus LBH Sijunjung. 4. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan Pribadi. Pasal 5 Prosedur pemecatan anggota adalah : 1. Sebelum pemecatan dilakukan badan pengurus LBH Sijunjung memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan teguran tertulis sebanyak 3 kali. 2. Peringatan lisan dilakukan dengan melalui pemanggilan tertulis. 3. Peringatan tertulis dilakukan jika peringatan lisan tidak dipatuhi oleh anggota. Pasal 6 Anggota yang dipecat berhak melakukan pembelaan ketika di lakukan peringatan lisan dan pembelaan disertai dengan bukti-bukti dan saksi.
1. 2. 3. 4.
Pasal 7 Kewajiban anggota : Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan SOP LBH Sijunjung. Membayar iuran bulanan minimal lima puluh ribu rupiah. Aktif mengikuti kegiatan LBH Sijunjung. Menjaga nama baik dan kehormatan LBH Sijunjung.
Pasal 8 Hak-hak anggota : 1. Setiap anggota berhak dicalonkan menjadi badan pengawas dan badan pengurus LBH Sijunjung sesuai dengan mekanisme yg berlaku. 2. Setiap anngota berhak memberi hak suara dalam pemilihan badan pengawas dan badan pengurus LBH Sijunjung. 3. Anggota berhak atas fasilitas sesuai dengan konstribusinya di LBH Sijunjung.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BAB II Pasal 9 KONGRES Kongres merupakan forum tertinggi organisasi dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali jika dimungkinkan. Kongres menetapkan / melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik organisasi serta pokok-pokok program kerja organisasi. Kogres memilih dan menetapkan badan pengurus dan badan pengawas LBH Sijunjung. Kongres menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus dan badan Pengawas. Kongres menetapkan keanggotaan organisasi. Kongres dapat membentuk lembaga otonom yang melakukan hal-hal khusus (komisi ad hoc). Kongres menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik LBH Sijunjung.
Pasal 10 Materi kongres disapakatan oleh panitia kongres yang terdiri badan pengawas dan badan penggurus dan anggota LBH Sijunjung. Pasal 11 Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh badan pengurus selambatlambatnya enam bulan sebelum kongres. Pasal 12 Tata tertib kongres 1. Peserta konres terdiri dari anggota organisasi, badan pengurus, badan pengawas, dewan pendiri dan calon anggota LBH Sijunjung. 2. Peserta kongres harus menerima materi-materi yang akan dibahas dalam kongres minimal satu minggu sebelum dilaksanakan kongres. 3. Konres bisa dibuka dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ plus 1 jumlah anggota sah organisasi sesuai dengan data base anggota LBH Sijunjung yang ada didata base organisasi. Pasal 13 Kongres luar biasa 1. Kongres luar biasa dapat dilakukan apabila badan pengurus dan badan pengawas terbukti melanggar anggaran dasar,anggaran rumah teangga dan kode etik organisasi. 2. Konres luar biasa bisa dilakukan dan dinyatakan sah apabila di hadiri oleh ½ plus 1 orang anggota yang terfdaftar dalam data base organisasi.
1. 2. 3. 4.
BAB III Pasal 14 BADAN PENGURUS LBH Sijunjung dipimpin oleh satu orang ketua dan badan pengurus yang dipilih dalam kongres. Ketua Badan pengurus diberi wewenang untuk menyusun dan menentukan divisi-divisi serta menyusun program kerja dan SOP organisasi. Susunan lengkap divisi-divisi program kerja dan SOP paling lambat dilaporkan ke badan pengawas dan dewan pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah kongres. Badan pengurus dan badan pengawas dapat dipilih selama dua periode.
Pasal 15 1. Ketua Badan pengurus bertugas melaksanakan pokok-poko program kerja dan hasil kongres lainnya. 2. Ketua bandan pengurus LBH Sijunjung berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai kantor atau staf divisi yang diputuskan dalam rapat internal badan pengurus. 3. Ketua badan pengurus LBH Sijunjung menyusun dan menetapkan rennstra dan sop serta anggaran tahunan.
1. 2. 3. 4.
BAB IV BADAN PENGAWAS PASAL 16 Ketua dan anggota badan pengawas dipilih oleh kongres. Badan pengawas bertugas mengawasi kinerja badan pengurus LBH Sijunjung. Badan pengawas sewaktu-waktu bisa mengambil alih kepengurusan organisasi jika dipandang perlu dikarenakan badan pengurus tidak bekerja sesuai dengan mandat organisasi. Badan pengawas berjumlah lima orang.
Pasal 17 1 Badan pengawas bertugas menyalurkan aspirasi dan memperjuangakan kepentingan organisasi. 2. Badan pengawas mengawasi dan mengontrol kebijakan – kebijakan organisasi yang dijalankan oleh badan pengurus. Pasal 18 1 Rapat badan pengawas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang anggarannya disiapkan secara mandiri. 2. Rapat badan pengawas dipimpin oleh ketua dan anggota. 3. Hasil keputusan rapat disampaikan kepada dewan pendiri dan anggota. BAB V RAPAT-RAPAT Pasal 19 Macam-macam rapat dalam organisasi LBH Sijujung 1 Rapat badan pengawas. 2. Rapat badan pengurus 3. Rapat tahunan. Pasal 20 Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat ditentukan oleh ketua badan pengurus dan ketua badan pengawas dan dilaporkan ke dewan pendiri.
BAB VI Pasal 21 KEUANGAN 1. Badan pengurus wajib mengusahakan dana bagi kegiatan operasional organisasi. 2. Dapat mengembangkan kemandirian dana bagi program-program organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (Renstra) LBH Sijunjung. 3. Tata cara penyaluran dana dan pelaporan ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. Pasal 22 Kriteria sumber dana yang diperbolehkan : 1. Yang tidak mengurangi independensi organisasi. 2. Sumber dana tersebut bukan hasil dari tindak pidana atau kejahatan keuangan. 3. Kriteria selanjutkan ditetapkan oleh ketua badan pengurus. BAB VII PASAL 23 TRANPARANSI PENGGUNAAN DANA 1. Setiap satu tahun sekali badan pengurus melalui ketua LBH Sijunjung melaporkan setiap kegiatan dan penggelolaan dana dalam bentuk laopran tertulis yang dimuat di media internet (website/blog) dan dikirimkan kepada dewan pengawas serta dewan pendiri. 2. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dilakukan tiap semester (enam bulan) dan diumumkan ke publik melalui situs resmi LBH Sijunjung (www.lbhsijunjung.blogspot.com) BAB VIII PASAL 24 PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Perubahan anggran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh badan pendiri yang disepakati oleh ½ plus satu anggota yang hadir dalam kongres organisasi. Pasal 25 Anngaran rumah tangga ini berlaku sejak diterbitkan dan ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya. Di Tetapkan di Sijunjung Tanggal : 10 Oktober 2016 Tempat : Jl. Prof. M.Yamin No.00 Simpang STIPER Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20728
