ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI SAYAP PEMUDA PARTAI PERINDO Jakarta, 17 Desember 2015

Lampiran Nomor:624-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2015

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PEMUDA PERINDO PEMBUKAAN Pemuda Indonesia sebagai salah satu pondasi bangsa Indonesia, Pemuda Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia berikrar untuk bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjujung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahwa gerakan ini menjadi semangat dasar bagi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajah, dan perjuangan pemuda Indonesia terus berkembang sepanjang sejarah pergantian kekuasaan rezim bangsa. Posisi pemuda sangat strategis dalam memainkan peran dan fungsinya, maka sangatlah penting untuk mengambil peran-peran politik dalam mendorong percepatan pembangunan nasional, sehingga posisi pemuda di kelembagaan partai politik adalah hal yang penting, sehingga diharapkan kebijakan dan peran-peran strategis partai politik dapat diproduk dari buah pemikiran-pemikiran pemuda Indonesia. Bahwa peran politik partai sangat menentukan arah pembangunan nasional, terutama persoalan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemuda sebagai elemen strategis harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu disadari bahwa cita-cita tersebut dapat diperjuangkan lewat sebuah sistem partai yang konsisten dan taat terhadap Konstitusi Negara. Dengan dasar semangat tersebut, Maka kami sebagai generasi muda yang merasa bertanggung jawab atas kesinambungan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, berkehendak membentuk sebuah wadah perjuangan yakni PEMUDA PERSATUAN INDONESIA (PEMUDA PERINDO). Sebagai sayap resmi Partai PERINDO yang tentunya memiliki sikap dan komitmen untuk tetap berdiri di barisan depan untuk mempertahankan identitas diri dan semangat kepeloporan pemuda Indonesia.

1


ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH ORGANISASI Pasal 1 Organisasi ini bernama PEMUDA PARTAI PERSATUAN INDONESIA, disingkat PEMUDA PERINDO. Pasal 2 Pemuda Perindo merupakan organisasi sayap kepemudaan di lingkup Partai Perindo yang keanggotaan nya diisi oleh generasi muda kader Partai Perindo yang memiliki visi dan misi mewujudkan Indonesia Sejahtera. Pasal 3 Pemuda Perindo didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Perindo : ............................, tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pemuda Perindo Pasal 4 1. Pemuda Perindo Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Wilayah organisasi meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II ASAS DAN CIRI Pasal 5 1. Pemuda Perindo Berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ciri Pemuda Perindo adalah perwujudan cita-cita untuk Indonesia Sejahtera yang tercetus sebagai cita-cita Partai Perindo.

BAB III SIFAT, POSISI DAN FUNGSI Pasal 6 Pemuda Perindo bersifat organisasi sayap kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Perindo. 2


Pasal 7 Posisi Pemuda Perindo; 1. Sebagai organisasi sayap kepemudaan Partai Perindo 2. Sebagai wadah komunikasi politik strategis generasi muda Partai Perindo. 3. Sebagai wadah pembinaan serta salah satu unsur penyusun, pendistribusi, dan pelaksana kebijakan Partai Perindo Pasal 8 Pemuda Perindo berfungsi: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan aksi dari Partai Perindo serta menjaga citacita luhur dan kewibaan partai perindo 2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kader dan pengembangan pemuda dalam usaha peningkatan kualitas keilmuan, Kewirausahaan serta sosial kemasyarakatan; 3. Membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi potensial strategis kepemudaan; 4. Melaksanakan koordinasi program dan menjalin kerjasama khusus, dengan Pimpinan Partai Perindo pada tingkatannya masing-masing.

BAB IV TUJUAN Pasal 9 Tujuan Pemuda Perindo adalah terwujudnya kader muda yang selaras dan sejalan dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang adil dan makmur dengan menempatkan pemuda sebagai barisan terdepan dan jangkar dari cita-cita mewujudkan Indonesia Sejahtera.

BAB V KEDAULATAN Pasal 10 Kedaulatan berada di tangan anggota dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Pemuda Perindo BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 1. Anggota Pemuda Perindo adalah Warga Negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan tertulis menjadi anggota Pemuda Perindo 2. Anggota Pemuda Perindo terdiri dari : a. Anggota biasa ; b. Kader; dan c. Anggota Kehormatan. 3


Pasal 12 Kewajiban Anggota Setiap anggota Pemuda Perindo memiliki kewajiban: 1. Menjunjung tinggi wibawa dan kehormatan Pemuda Perindo dan Partai Perindo; 2. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai Perindo dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan organisasi Pemuda Perindo lainnya; 3. Aktif melaksanakan program-program Pemuda Perindo dan Partai Perindo; 4. Siap melakukan pengorbanan untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; 5. Menjunjung tinggi solidaritas, persatuan organisasi, jujur, setia dan taat asas; 6. Memecahkan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat kerukunanpersaudaraan-kebangsaan;

Pasal 13 Hak Anggota Setiap anggota Pemuda Perindo memiliki: 1. 2. 3. 4. 5.

Hak memilih dan dipilih; Hak untuk berbicara dan memberikan suara; Hak untuk membela diri dan dibela; Hak untuk mendapatkan perlindungan proporsional dari Pemuda Perindo dan/atau Partai Perindo; Hak untuk mewakili Pemuda Perindo untuk mengikuti kegiatan di luar Pemuda Perindo sesuai dengan petunjuk dan keputusan DPP Pemuda Perindo; 6. Dan lain-lain yang ditentukan dalam peraturan organisasi Pemuda Perindo.

BAB VII DISIPLIN DAN SANKSI Pasal 14 Disiplin 1. Pemuda Perindo mempunyai peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi demi menjamin persatuan dan solidaritas organisasi dalam pelaksanaan tugas organisasi. 2. Setiap anggota Pemuda Perindo wajib melaksanakan dan memelihara disiplin organisasi. 3. Tiap-tiap pelanggaran atas peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi akan dikenakan sanksi. Pasal 15 Sanksi Organisasi Pemuda Perindo dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi dalam bentuk: 1. Peringatan; 2. Pembebas-tugasan dari jabatan Pemuda Perindo atau jabatan atas nama Pemuda Perindo; 3. Pemberhentian sementara sebagai anggota Pemuda Perindo; 4. Pemberhentian sebagai anggota dan/atau pengurus Pemuda Perindo. 4


BAB VIII ORGANISASI Pasal 16 Jenjang Kepengurusan Dalam rangka melaksanakan tugas organisasi, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut: 1. Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Propinsi; 4. Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota; 5. Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan; 6. Dewan Pengurus Ranting disingkat DPRt, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Desa/Kelurahan. Pasal 17 Alat Kelengkapan organisasi lainnya 1. Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo membentuk alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari: a) Sekretariat organisasi; b) Badan-badan yang dapat dibentuk oleh keputusan Dewan Pengurus Pusat. 2. Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo membentuk alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari: a) Sekretariat organisasi; b) Badan-badan yang dapat dibentuk oleh keputusan Dewan Pengurus Wilayah. 3. Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo membentuk alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari: a) Sekretariat organisasi; b) Badan-badan yang dapat dibentuk oleh keputusan Dewan Pengurus Daerah 4. Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo membentuk alat kelengkapan organisasi berupa Sekretariat organisasi; 5. Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo membentuk alat kelengkapan organisasi berupa Sekretariat organisasi. BAB IX DEWAN PIMPINAN Pasal 18 Fungsi Dewan Pengurus Dewan Pengurus adalah lembaga tertinggi organisasi di tingkatannya masing-masing yang berfungsi: 1. Memimpin organisasi dan mengambil kebijakan strategis organisasi; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas organisasi; 3. Sebagai forum konsultasi masalah-masalah organisasi.

5


BAB X ORGANISASI TINGKAT NASIONAL Pasal 19 Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. 2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan dibantu oleh Ketua-ketua dan wakil-wakil ketua, Sekretaris Jenderal dan wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil-wakil Bendahara. 3. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres dari calon-calon yang di usulkan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Pasal 20 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Nasional; b) Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi; c) Menyelenggarakan Kongres Pemuda Perindo; d) Memimpin Musyawarah Wilayah; e) Memimpin Musyawarah Daerah; f) Melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengurus di tingkat bawahnya; g) Memberikan sanksi terhadap struktural Pemuda Perindo dan anggota Pemuda Perindo yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi; h) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan hasil Musyawarah Wilayah; i) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah. 2. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban: a) Menyusun Visi dan Misi menjalankan program-program Dewan Pengurus Pusat; b) Menjalankan dan memimpin pelaksanaan program-program Organisasi yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda Perindo c) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi; d) Melantik kepengurusan badan-badan Pemuda Perindo yang dibentuk di tingkat Nasional; e) Melantik Dewan Pengurus Wilayah; f) Melantik Dewan Pengurus Daerah; g) Mematuhi Kode Etik Dewan Pengurusan Pemuda Perindo. 3. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral mewakili Dewan Pengurus Pusat untuk dan atas nama organisasi, bertanggungjawab ke dalam dan ke luar.

6


BAB XI ORGANISASI TINGKAT PROVINSI Pasal 21 Dewan Pengurus Wilayah 1. Dewan Pengurus Wilayah merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo. 2. Dewan Pengurus Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, bendahara dan wakil-wakil bendahara. 3. Calon-calon ketua yang diusulkan dalam Musyawarah Wilayah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo. 4. Ketua Dewan Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 22 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah 1. Dewan Pengurus Wilayah berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi; b) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Pemuda Perindo; c) Memimpin Musyawarah Daerah bersama-sama dengan unsur Dewan Pengurus Pusat; d) Melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengurus di tingkat bawahnya; e) Memberikan sanksi terhadap struktural Pemuda Perindo dan anggota Pemuda Perindo di tingkatannya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi; f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah; 2. Dewan Pengurus Wilayah berkewajiban: a) Menjalankan dan memimpin pelaksanaan program-program Organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Pemuda Perindo b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah; c) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi; d) Melantik kepengurusan badan-badan/lembaga-lembaga Pemuda Perindo yang dibentuk di tingkat Provinsi; e) Melantik Dewan Pengurus Daerah berdasarkan mandat dari Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo; f) Mematuhi Kode Etik Dewan Pengurus Pemuda Perindo. 3. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah mewakili Dewan Pengurus Wilayah untuk dan atas nama organisasi, bertanggungjawab ke dalam dan ke luar pada tingkatannya.

BAB XII ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pasal 23 Dewan Pengurus Daerah 1. Dewan Pengurus Daerah merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo. 7


2. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, Bendahara dan wakil-wakil bendahara. 3. Calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Daerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo. 4. Ketua Dewan Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 24 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengurus Daerah 1. Dewan Pengurus Daerah berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota; b) Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Pemuda Perindo; c) Memimpin Musyawarah Cabang bersama-sama dengan unsur Dewan Pengurus Wilayah; d) Melakukan pengawasan terhadap Dewan Pengurus di tingkat bawahnya e) Memberikan sanksi terhadap struktural Pemuda Perindo dan anggota Pemuda Perindo di tingkatannya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi; 2. Dewan Pengurus Daerah berkewajiban: a) Menjalankan dan memimpin pelaksanaan program-program Organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Pemuda Perindo; b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah; c) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi; d) Melantik Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo. e) Mematuhi Kode Etik Dewan Pengurus Pemuda Perindo. 3. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah mewakili Dewan Pengurus Daerah untuk dan atas nama organisasi, bertanggungjawab ke dalam dan ke luar pada tingkatannya.

BAB XIII ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN ATAU YANG SETINGKAT Pasal 25 Dewan Pengurus Cabang 1. Dewan Pengurus Cabang adalah Pelaksana Program Organisasi di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo. 2. Dewan Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, Bendahara dan wakil-wakil bendahara. 3. Calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Cabang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo. 4. Ketua Dewan Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

8


Pasal 26 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengurus Cabang 1. Dewan Pengurus Cabang berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan; b) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Pemuda Perindo; c) Memberikan sanksi terhadap struktural Pemuda Perindo dan anggota Pemuda Perindo di tingkatannya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi; 2. Dewan Pengurus Cabang berkewajiban: a) Menjalankan dan memimpin pelaksanaan program-program Organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang Pemuda Perindo; b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang; c) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi; d) Melantik Dewan Pengurus Ranting e) Mematuhi Kode Etik Dewan Pengurus Pemuda Perindo. 3

Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang mewakili Dewan Pengurus Cabang untuk dan atas atas nama organisasi, bertanggungjawab ke dalam dan ke luar pada tingkatannya.

Pasal 27 Dewan Pengurus Ranting 1. Dewan Pengurus Ranting adalah Pelaksana Program Organisasi di wilayah Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo. 2. Dewan Pengurus Ranting dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, Bendahara dan wakil-wakil bendahara. 3. Calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Ranting wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo. 4. Ketua Dewan Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. Pasal 28 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengurus Ranting 1. Dewan Pengurus Ranting berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kelurahan; b) Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Pemuda Perindo c) Memberikan sanksi terhadap struktural Pemuda Perindo dan anggota Pemuda Perindo di tingkatannya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi; 2. Dewan Pengurus Ranting berkewajiban: a) Menjalankan dan memimpin pelaksanaan program-program Organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Ranting Pemuda Perindo; b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting; c) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi; 9


d) Mematuhi Kode Etik Dewan Pimpinan Pemuda Perindo. BAB XIV MASA BHAKTI DEWAN PENGURUS Pasal 29 1. Masa bakti Dewan Pengurus pada setiap tingkatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun. 2. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, Ketua Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB XV FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 30 Forum pengambilan keputusan Pemuda Perindo terdiri dari: 1. Kongres; 2. Rapat Kerja Nasional; 3. Rapat Pengurus Nasional (hanya diikuti wilayah) 4. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat 5. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Pusat; 6. Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat; 7. Musyawarah Wilayah; 8. Rapat Kerja Wilayah; 9. Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah; 10. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Wilayah; 11. Rapat Harian Dewan Pengurus Wilayah; 12. Musyawarah Daerah; 13. Rapat Kerja Daerah; 14. Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah; 15. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Daerah; 16. Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah; 17. Musyawarah Cabang; ( sampai rapat harian saja) 18. Rapat Kerja Cabang; 19. Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang; 20. Rapat Harian Dewan Pengurus Cabang; 21. Musyawarah Ranting; 22. Rapat Kerja Ranting; 23. Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting; 24. Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting; 25. Rapat-rapat lain yang diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 31 Kongres 1. KongresNasional Pemuda Perindo diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 10


2. Kongres Pemuda Perindo diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo. 3. Kongres Pemuda Perindo berwenang: a) Mengusulkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Perindo kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo; b) Menetapkan dan mengesahkan Program Umum Pemuda Perindo; c) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo; d) Memilih Ketua Umum Pemuda Perindo berdasarkan calon yang disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo; e) Membuat dan menetapkan keputusan strategis organisasi lainnya. 4. Tata cara pelaksanaan Kongres Pemuda Perindo diatur dalam Tata Tertib Kongres Pemuda Perindo; Pasal 32 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan. 2. Rapat Kerja Nasional mempunyai tugas dan wewenang: a) Menjabarkan program kerja ke dalam kegiatan-kegiatan Pemuda Perindo secara Nasional; b) Membuat keputusan untuk pelaksanaan program. 3. Rapat Kerja Nasional dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 33 Rapat Pengurus Nasional 1. Rapat Pengurus Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan. 2. Rapat Pengurus Nasional mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; d) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; Pasal 34 Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; d) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; e) Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus pada tingkatan dibawahnya. 11


Pasal 35 Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Pusat 1. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; c) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; d) Membahas masukan dari Departemen-departemen, sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing; Pasal 36 Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat 1. Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan koordinasi dan evaluasi program-program yang sudah disusun oleh Bidangbidang, departemen-departemen, badan-badan atau lembaga-lembaga Pemuda Perindo. b) Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian organisasi yang bersifat teknis dan operasional; c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh bidang-bidang. Pasal 37 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah Pemuda Perindo adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi. 2. MusyawarahWilayah Pemuda Perindo diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Wilayah Pemuda Perindo diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo.

Musyawarah Wilayah Pemuda Perindo berwenang: 1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo; 2. Menjabarkan dan mengkoordinasikan program kerja Pemuda Perindo di tingkat Provinsi; 3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurus Wilayah diatur melalui Peraturan Organisasi.

12


Pasal 38 Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Rapat Kerja Wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a) Menjabarkan kebijakan Dewan Pengurus Pusat; b) Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Nasional; c) Menyusun Program kerja organisasi untuk tingkat Provinsi 3. Rapat Kerja Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 39 Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; d) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; e) Melakukan Pemantauan kinerja Bidang dan seluruh badan yang dibentuk organisasi; f) Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus pada tingkatan dibawahnya Pasal 40 Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Wilayah 1. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; c) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; d) Membahas masukan dari Bidang-bidang, sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing; Pasal 41 Rapat Harian Dewan Pengurus Wilayah 1. Rapat Harian Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Harian Dewan Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan koordinasi dan evaluasi program-program yang sudah disusun oleh Bidangbidang, badan-badan Pemuda Perindo b) Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian organisasi yang bersifat teknis dan operasional; c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh bidang-bidang. 13


Pasal 42 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah Pemuda Perindo adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Musyawarah Daerah Pemuda Perindo diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Daerah Pemuda Perindo diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo 4. Musyawarah Daerah Pemuda Perindo berwenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo; b) Menjabarkan dan mengkoordinasikan program kerja Pemuda Perindo di tingkat Kabupaten/Kota; dan c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo. d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konvensi Daerah diatur melalui Peraturan Organisasi. Pasal 43 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Rapat Kerja Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a) Menjabarkan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah; b) Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Wilayah; c) Menyusun Program kerja organisasi untuk tingkat Kabupaten/Kota 3. Rapat Kerja Daerah dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Pasal 44 Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; d) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; e) Melakukan Pemantauan kinerja Bidang; dan seluruh badan yang dibentuk organisasi; f) Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus pada tingkatan dibawahnya. Pasal 45 Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Daerah 1. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; 14


b) Membahas permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat/bangsa dan negara; c) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; d) Membahas masukan dari departemen-departemen, sesuai dengan pelaksanaan program kerjanya masing-masing; Pasal 46 Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah 1. Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan koordinasi dan evaluasi program-program yang sudah disusun oleh Bidangbidang, departemen-departemen, badan-badan Pemuda Perindo. b) Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian organisasi yang bersifat teknis dan operasional; c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh bidang-bidang.

Pasal 47 Musyawarah Cabang 1. Musyawarah Cabang Pemuda Perindo adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kecamatan. 2. Musyawarah Cabang Pemuda Perindo diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Cabang Pemuda Perindo diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo. 4. Musyawarah Cabang Pemuda Perindo berwenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo; b) Menjabarkan dan mengkoordinasikan program kerja Pemuda Perindo di tingkat Kecamatan; dan c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo 5.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Musyawarah Cabang diatur melalui Peraturan Organisasi. Pasal 48 Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Rapat Kerja Cabang mempunyai tugas dan wewenang: a) Menjabarkan kebijakan Dewan Pengurus Daerah; b) Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Daerah; c) Menyusun Program kerja organisasi untuk tingkat Kecamatan. 3. Rapat Kerja Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang

15


Pasal 49 Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Membahas masukan-masukan dari Dewan Pengurus pada tingkatan di bawahnya untuk ditindaklanjuti; d) Melakukan Pemantauan kinerja Bidang; e) Melakukan evaluasi laporan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus pada tingkatan dibawahnya Pasal 50 Rapat Harian Dewan Pengurus Cabang 1. Rapat Harian Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Harian Dewan Pengurus Cabang mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan koordinasi dan evaluasi program-program yang sudah disusun oleh Bidangbidang dan Departemen-departemen b) Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian organisasi yang bersifat teknis dan operasional; c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh bidang-bidang. Pasal 51 Musyawarah Ranting 1. Musyawarah Ranting Pemuda Perindo adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan. 2. Musyawarah Ranting Pemuda Perindo diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Ranting Pemuda Perindo diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo. 4. Musyawarah Ranting Pemuda Perindo berwenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo; b) Menjabarkan dan mengkoordinasikan program kerja Pemuda Perindo di tingkat Desa/Kelurahan; dan c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo; d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konvensi Ranting diatur melalui Peraturan Organisasi. Pasal 52 Rapat Kerja Ranting 1. Rapat Kerja Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Rapat Kerja Ranting mempunyai tugas dan wewenang: a) Menjabarkan kebijakan Dewan Pengurus Ranting; b) Menjabarkan pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Ranting; 16


c) Menyusun Program kerja organisasi untuk tingkat Desa/Kelurahan. 3. Rapat Kerja Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Ranting. Pasal 53 Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting mempunyai tugas dan wewenang: a) Membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan program organisasi; b) Membahas dan memutuskan kebijakan organisasi yang bersifat mendasar dan strategis; c) Melakukan Pemantauan kinerja Bidang; Pasal 54 Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting 1. Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan koordinasi dan evaluasi program-program yang sudah disusun olehBidang-bidang dan Departemen-departemen b) Membahas dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian organisasi yang bersifat teknis dan operasional; c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, konsolidasi program-program yang sudah disusun oleh bidang-bidang. BAB XVI QUORUM RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 55 1. Rapat-rapat Pemuda Perindo dapat dijalankan apabila memenuhi quorum. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.

BAB XVII TATA URUTAN PERATURAN Pasal 56 Tata urutan peraturan organisasi Pemuda Perindo adalah sebagai berikut: 1. Anggaran Dasar Partai Perindo; 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo; 3. Anggaran Dasar Pemuda Perindo; 4. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Perindo; 5. Keputusan Kongres Pemuda Perindo; 6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo; 17


7. Keputusan Muyawarah Wilayah Pemuda Perindo; 8. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo; 9. Keputusan Musyawarah Daerah Pemuda Perindo; 10. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo; 11. Keputusan Musyawarah Cabang Pemuda Perindo; 12. Keputusan Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo; 13. Keputusan Musyawarah Ranting Pemuda Perindo; 14. Keputusan Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo. Pasal 57 1. Peraturan organisasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Setiap tingkat kepengurusan organisasi Pemuda Perindo, harus melaksanakan keputusan organisasi Pemuda Perindo yang di atasnya. 3. Keputusan Organisasi yang tidak mentaati atau menentang keputusan organisasi di atasnya dapat dikenakan sanksi. BAB XVIII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN PEMUDA PERINDO Pasal 58 1. Sumber Keuangan Pemuda Perindo diperoleh dari: a) Partai Perindo; b) Iuran sukarela anggota; c) Sumbangan yang tidak mengikat; d) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pengelolaan harta kekayaan Pemuda Perindo diperuntukkan bagi pencapaian tujuan organisasi. 3. Pengelolaan semua keuangan dan harta kekayaan Pemuda Perindo dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo, yang dilaporkan secara berkala dalam Rapat Kerja Nasional Pemuda Perindo dan dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. 4. Pengelolaan semua keuangan dan harta kekayaan Pemuda Perindo di semua tingkatan di daerah dilakukan oleh Dewan Pengurus Pemuda Perindo di tingkat masing-masing dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah di tingkatannya.

BAB XIX LAMBANG, BENDERA, MARS Pasal 59 Lambang Bentuk dan warna lambang Pemuda Perindo terlampir Pasal 60 Bendera Bentuk dan warna bendera Pemuda Perindo terlampir, kelengkapan, ukuran dan tatacara penggunaan diatur dalam peraturan organisasi 18


19


Pasal 61 Mars Mars Pemuda Perindo terlampir BAB XX PEMBUBARAN PEMUDA PERINDO Pasal 62 Pembubaran Pemuda Perindo hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo.

BAB XXI KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 63 Pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Pemuda Perindo pada setiap tingkatan dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Partai Perindo di tingkatan masing-masing.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 1. Untuk pertama kalinya Ketua Umum Pemuda Perindo ditetapkan melalui surat mandat Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo 2. Masa kerja Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan. 3. Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Pemuda Perindo ditetapkan oleh Tim Formatur berdasarkan Surat Mandat Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo.

BAB XXIII PENUTUP Pasal 65 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Pemuda Perindo. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

20


ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Pengertian Anggota 1. Anggota biasa adalah anggota yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan organisasi. 2. Kader Pemuda Perindo adalah anggota biasa Pemuda Perindo yang loyalitas dan dedikasinya telah teruji serta telah lulus pendidikan dan pelatihan Pemuda Perindo di berbagai tingkatan; 3. Anggota kehormatan adalah Para Pendiri Partai Perindo dan Pendiri Pemuda Perindo dan/atau Warga Negara Indonesia karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada Pemuda Perindo dan ditentukan berdasarkan usulan Kepengurusan di jenjang masing-masing dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo berdasarkan rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo. Pasal 2 Syarat Keanggotaan Syarat-syarat yang dapat diterima untuk menjadi anggota Pemuda Perindo adalah: 1. Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun atau telah menikah, sampai dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun; 2. Wajib mengamalkan Ideologi Pancasila; 3. Mentaati UUD Negara Republik Indonesia tahun1945; 4. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Perindo; 5. Menyatakan diri untuk menjadi anggota Partai Perindo; 6. Bersedia melaksanakan Program dan keputusan Pemuda Perindo; 7. Untuk keanggotaan diluar ketentuan diatas, diatur berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo

BAB II PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA Pasal 3 1. Dewan Pengurus Daerah menerima pendaftaran calon anggota dan meregistrasi anggota di wilayah kerjanya masing-masing. 2. Syarat pendaftaran anggota: a) Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota Pemuda Perindo dengan mengisi formulir pendaftaran. b) Melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya. c) Melampirkan Kartu Tanda Anggota Partai Perindo. d) Dewan Pengurus Daerah berkewajiban memelihara data keanggotaan Pemuda Perindo; 21


e) Dewan Pengurus Daerah berkewajiban menyerahkan salinan daftar anggota kepada Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 4 Akhir Keanggotaan 1. Keanggotaan Pemuda Perindo dinyatakan berakhir karena: a) b) c) d)

Meninggal dunia; Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Perindo dan/ atau keanggotaan Pemuda Perindo; Kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;dan Diberhentikan.

2. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III LARANGAN DAN SANKSI Pasal 5 Larangan Anggota Pemuda Perindo dilarang: 1. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Pemuda Perindo 2. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan, ketentuan dan peraturan Pemuda Perindo; Pasal 6 Sanksi 1. Setiap pelanggaran peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi Pemuda Perindo dikenakan sanksi. 2. Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran peraturan-peraturan tentang disiplin organisasi Pemuda Perindo dan tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV ORGANISASI Pasal 7 Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat Pemuda Perindo jumlahnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari: 1. Satu orang Ketua Umum; 2. Beberapa Ketua Bidang; 3. Beberapa wakil Ketua Bidang 4. Satu orang Sekretaris Jenderal; 5. Beberapa wakil sekretaris Jenderal; 6. Satu orang Bendahara Umum; 7. Beberapa wakil bendahara; 8. Departemen. 22


Pasal 8 Dewan Pengurus Wilayah Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Perindo jumlahnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan terdiri dari: 1. Satu orang Ketua; 2. Beberapa Ketua Bidang; 3. Beberapa wakil Ketua Bidang; 4. Satu orang Sekretaris; 5. Beberapa wakil sekretaris; 6. Satu orang Bendahara; 7. Beberapa wakil bendahara; 8. Departemen. Pasal 9 Dewan Pengurus Daerah Dewan Pengurus Daerah Pemuda Perindo jumlahnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan terdiri dari: 1. Satu orang Ketua; 2. Beberapa Ketua Bidang; 3. Beberapa wakil Ketua Bidang; 4. Satu orang Sekretaris; 5. Beberapa wakil sekretaris; 6. Satu orang Bendahara; 7. Beberapa wakil bendahara; 8. Departemen. Pasal 10 Dewan Pengurus Cabang Dewan Pengurus Cabang Pemuda Perindo jumlahnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari: 1. Satu orang Ketua; 2. Beberapa Ketua Bidang; 3. Beberapa wakil Ketua Bidang; 4. Satu orang Sekretaris; 5. Beberapa wakil sekretaris; 6. Satu orang Bendahara; 7. Beberapa wakil bendahara; 8. Departemen.

Pasal 11 Dewan Pengurus Ranting Dewan Pengurus Ranting Pemuda Perindo jumlahnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Satu orang Ketua; Beberapa Ketua Bidang; Beberapa wakil Ketua Bidang; Satu orang Sekretaris; 23


5. 6. 7. 8.

Beberapa wakil sekretaris; Satu orang Bendahara; Beberapa wakil bendahara; Departemen.

BAB V BIDANG DAN DEPARTEMEN Pasal 12 1. Dalam rangka mendukung tugas operasional Dewan Pengurus Pemuda Perindo pada setiap tingkatan dibentuk bidang-bidang dan departemen. 2. Ketentuan mengenai tata kerja, fungsi, tugas dan wewenang bidang-bidang dan departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI KRITERIA DEWAN PIMPINAN Pasal 13 Kriteria Dewan Pengurus Pemuda Perindo adalah sebagai berikut: 1. Kader Pemuda Perindo; 2. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945; 4. Memiliki jiwa nasionalisme dan kebangsaan yang sejalan dengan cita-cita utuk Indonesia Sejahtera. 5. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya; 6. Mampu menjaga nama baik pribadi, keluarga dan organisasi; 7. Mampu bekerjasama secara kolektif-kolegial.

BAB VII PERGANTIAN DEWAN PENGURUS Pasal 14 1. Pergantian Personalia Dewan Pengurus Pemuda Perindo terjadi karena: a) b) c) d) e)

Meninggal Dunia; Mengundurkan diri; Berakhir masa baktinya; Berakhir masa keanggotaannya; Diberhentikan dari jabatannya.

2. Apabila terjadi kekosongan personalia Dewan Pengurus sebagaimana ayat (1) diatas, pengisiannya dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada setiap tingkatan berdasarkan persetujuan 2/3 anggota Pimpinan Harian yang hadir dalam rapat. 3. Pergantian personalia Dewan Pengurus melalui penetapan dan pengesahan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah. Untuk Dewan Pengurus di tingkat Cabang dan dibawahnya, ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus dua tingkat diatasnya. 24


BAB VII KONGRES DAN RAPAT-RAPAT Pasal 15 Kongres 1. Kongres Pemuda Perindo dihadiri oleh Peserta Utusan dan Peserta Peninjau: A. Peserta Utusan yang terdiri dari : 1) Dewan Pengurus Pusat 2) Ketua, Sekertaris dan Bendahara Dewan Pengurus Wilayah; 3) Ketua dan Sekertaris Dewan Pengurus Daerah; 4) Jika yang disebutkan pada poin (2) dan (3) berhalangan hadir, maka dapat dimandatkan kepada pengurus Dewan Pengurus lainnya berdasarkan hasil Rapat Pleno di semua tingkatan. B. Peserta Peninjau yang terdiri dari : 1) Bidang-bidang dan Departemen Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo; 2) Wakil dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar dan 3) Undangan lainnya. 2. Musyawarah Wilayah Pemuda Perindo dihadiri oleh: A. Peserta yang terdiri dari : 1) Dewan Pengurus Wilayah; 2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah; 3) Ketua dan Sekertaris Dewan Pengurus Cabang; 4) Jika yang disebutkan pada poin (2) dan (3) berhalangan hadir, maka dapat dimandatkan kepada pengurus Dewan Pengurus lainnya berdasarkan hasil Rapat Pleno di semua tingkatan. B. Peninjau yang terdiri dari : 1) Bidang-bidang dan Departemen Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo; 2) Unsur Dewan Pengurus Pusat; 3) Wakil dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar 4) Undangan lainnya. 3. Musyawarah Daerah Pemuda Perindo dihadiri oleh: A. Peserta yang terdiri dari : 1) Dewan Pengurus Daerah; 2) Ketua, Sekertaris dan Bendahara Dewan Pengurus Cabang; 3) Ketua dan Sekertaris Dewan Pengurus Ranting; 4) Jika yang disebutkan pada poin (2) dan (3) berhalangan hadir, maka dapat dimandatkan kepada pengurus Dewan Pengurus lainnya berdasarkan hasil Rapat Pleno di semua tingkatan. B. Peninjau yang terdiri dari : 1) Bidang-bidang dan Departemen Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo; 25


2) ii) Unsur Dewan Pengurus Wilayah; 3) iii) Wakil dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar 4) iv) Undangan lainnya.

26


4. Musyawarah Cabang Pemuda Perindo dihadiri oleh: A. Peserta yang terdiri dari : 1) Dewan Pengurus Cabang; 2) Ketua, Sekertaris dan Bendahara Dewan Pengurus Ranting. 3) Jika yang disebutkan pada poin (2) berhalangan hadir, maka dapat dimandatkan kepada pengurus Dewan Pengurus lainnya berdasarkan hasil Rapat Pleno di semua tingkatan. B. Peninjau yang terdiri dari : 1) Unsur Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo;dan 2) Undangan lainnya. 5. Musyawarah Ranting Pemuda Perindo dihadiri oleh: A. Peserta yang terdiri dari : 1) Dewan Pengurus Ranting; 2) Utusan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Ranting. B. Peninjau yang terdiri dari : 1) Unsur Dewan Pengurus Cabang Partai Perindo;dan 2) Undangan lainnya. Pasal 16 Hak Bicara dan Hak Suara 1. Setiap Peserta Utusan dan Peserta Peninjau Kongres pada setiap tingkatan mempunyai hak bicara. 2. Hak suara dalam Kongres pada setiap tingkatan hanya dimiliki oleh Peserta Utusan. 3. Hak suara dalam Kongres adalah satu suara untuk setiap peserta utusan. Pasal 17 Keabsahan Kongres 1. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Dewan Pengurus Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) dari utusan Dewan Pengurus Daerah. 2. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Dewan Pengurus Daerah. 3. Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Dewan Pengurus Cabang dan 2/3 (dua per tiga) dari utusan Pimpinan Dewan Pengurus Ranting. 4. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari utusan Dewan Pengurus Ranting. 5. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota. Pasal 18 Pemungutan suara dalam Kongres 1. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah apabila didukung oleh suara terbanyak. 2. Tata cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kongres/Musyawarah.

27


Pasal 19 Rapat-Rapat 1.

Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a) Dewan Pengurus Pusat; b) Perwakilan Badan-badan;dan c) Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah.

2.

Rapat Pengurus Nasional dihadiri oleh: a) Dewan Pengurus Pusat; b) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah; c) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah.

3.

Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat dihadiri oleh: a) Ketua Umum; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris Jendral; e) Wakil-wakil Sekretaris Jendral; f) Bendahara Umum; g) Wakil-wakil Bendahara Umum; h) Departemen-departemen;dan i) Badan-badan.

4.

Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Pusat dihadiri oleh: a) Ketua Umum b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris Jendral; e) Wakil-wakil Sekretaris Jendral; f) Bendahara Umum; g) Wakil-wakil Bendahara Umum; dan

5.

Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat dihadiri oleh: a) Ketua Umum; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris Jendral; e) Wakil-wakil Sekretaris Jendral; f) Bendahara Umum; g) Wakil-wakil Bendahara Umum; h) Departemen-departemen.

6.

Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh: a) Dewan Pengurus Wilayah; b) Perwakilan Badan-badan dan Lembaga-lembaga;dan c) Perwakilan Dewan Pengurus Daerah.

7.

Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; 28


f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen; 8.

Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Wilayah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; dan

9.

Rapat Harian Dewan Pengurus Wilayah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen.

10. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh: a) Dewan Pengurus Daerah; b) Perwakilan Dewan Pengurus Cabang; dan 11. Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen; 12. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pengurus Daerah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; dan 13. Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; 29


h) Departemen-departemen 14. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh: a) Dewan Pengurus Cabang; b) Perwakilan Dewan Pengurus Ranting. 15. Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen; 16. Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen 17. Rapat Kerja Ranting dihadiri oleh Dewan Pengurus Ranting. a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen; 18. Rapat Harian Dewan Pengurus Ranting dihadiri oleh: a) Ketua; b) Ketua-ketua Bidang; c) Wakil-Wakil Ketua Bidang; d) Sekretaris; e) Wakil-wakil Sekretaris; f) Bendahara; g) Wakil-wakil Bendahara; h) Departemen-departemen Pasal 20 Quorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Pemuda Perindo 1. Rapat Dewan Pengurus Pusat pada setiap tingkatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari jumlah anggota. 2. Dalam hal belum terpenuhinya ketentuan sebagaimana terdapat dalam ayat (1) dan (2 ) diatas rapat dapat ditunda selama 2x15 menit. 30


3. Apabila dalam 2x15 menit ketentuan sebagaimana terdapat dalam ayat (1) dan (2 ) belum juga terpenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. 4. Dalam hal pengambilan keputusan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, pada dasarnya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara, keputusan dinyatakan sah apabila didukung oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir.

BAB IX PENUTUP Pasal 21 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Perindo akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 17 Desember 2015

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Hary Tanoesoedibjo

Ahmad Rofiq

31

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Recommend Documents