ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PEDULI KESEHATAN (PPK) PEMBUKAAN Bahwasanya sejarah perjuangan kemerdekaan tidak lepas dari peranan pemuda yang sangat vital dan sejarahpun mencatat peranan pemuda dari tahun 1908 pemuda berperan aktif dalam kebangkitan Nasional, pada 1928 lahirnya sumpah pemuda dan pada tahun 1945 pemuda menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga mengantarkan rakyat indonesia menuju gerbang kemerdekaan yang merupakan cita-cita luhur segenap rakyat dan tumpah darah indonesia sehingga menjadi Negara yang berdaulat, adil dan makmur. Di era kemerdekaan ini pemuda memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam mengisi kemerdekaan sehingga ikut serta mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Atas dasar itu kami para pemuda peduli kesehatan mempunyai kesadaran untuk ikut serta mengisi kemerdekaan ini dengan pergerakan pejuangan dibidang kesehatan dan kesejahteraan, karena kesehatan dan kesejahteraan merupakan kebutuhan utama umat manusia.Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Pemuda/pemudi peduli kesehatan dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PEDULI KESEHATAN sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR PEMUDA PEDULI KESEHATAN BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Pemuda Peduli Kesehatan “PPK”, selanjutnya disebut Organisasi. 2. Organisasi ini didirikan di Universitas BSI Jln. Sulaksana no. 1-6 Antapani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. Organisasi ini berkedudukan di Wilayah Jawa Barat dan dapat membentuk perwakilan pengurus di daerah-daerah lain di dalam wilayah Jawa Barat dan Indonesia.

1

BAB II AZAS, JATI DIRI, DAN WATAK Pasal 2 1. Organisasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Jati diri Pemuda Peduli Kesehatan adalah revolusioner, pantang meyerah, solidaritas tinggi serta mempunyai kepeduli terhadap sesama. 3. Watak Pemuda Peduli Kesehatan adalah pemuda yang memiliki kepedulian yang tinggi tehadap masalah kesehatan &kesejahtraan serta taat hukum. BAB III VISI, MISI, FUNGSI DAN TUGAS Pasal 3 Visi “Ikut Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat dan Sejahtera”.

Pasal 4 Misi 1. Menbangun Karakter Angota PPK yang mempunyai Kepribadian yang luhur, pantang menyerah revolusioner, solidaritas yang tinggi serta memepunyai kepedulian terhadap sesama. 2. Mingkatkan Kompetensi tenaga kesehatan melalui seminar, symposium, karya tulis dan sebagainya agar terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensip, 3. Mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan 4. Berkoordinasi dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. 5. Membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat serta berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan baik dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar. 6. Membangun kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. 7. Ikut berperan Aktif dalam penangulangan bencana Alam.

2

Pasal 5 Fungsi 1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter pemuda kesehatan. 2. Mendidik dan mencerdaskan Pemuda agar bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahtraan. 3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi pemuda dalam memperjuangkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan pemuda guna membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. 5. Menghimpun persamaan sikap dan kehendak pemuda untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera 6. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyrarakat dibidang kesehatan dan kesejahteraan.

Pasal 6 Tugas 1. Memperjuangkan kesehatan dan kesejahtearaan angota dan Masyarakat. 2. Mampu memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. 3. Berkoordinasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. 4. Mempersiapkan kader-kader organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap Kesehatan. 5. Memberikan Masukan & kritik kepada pemerintah dalam pemabngunan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. 6. Memberikan pertolongan pada korban kecelakaan dan bencana alam yang terjadi. BAB IV ANGGOTA DAN KADER Pasal 7 Anggota dan Kader 1. Anggota Organisasi adalah warga negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi Anggota Organisasi. 2. Kader Organisasi adalah Anggota yang merupakan tenaga inti dan penggerak Organisasi. 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggota dan Kader Organisasi ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

3

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 8 Kewajiban 1. Anggota berkewajiban : a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi, b. Memegang teguh dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, c. Aktif melaksanakan kebijakan dan Program Organisasi.

Pasal 9 Hak 2. Anggota berhak : a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran-saran serta memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi, b. Menerima perlakuan yang sama dalam Organisasi, c. Memperoleh pendidikan dan bimbingan, d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, e. Membela diri.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10 Struktur 1. Struktur Kepengurusan ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat disingkat PP. 2. Struktur Kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Wilayah disingkat PW. Pasal 11 Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi Organisasi di tingkat Pusat. 2. Pengurus Pusat mempunyai hak dan wewenang :

4

a. Menentukan kebijakan Organisasi Tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Pusat, dan Rapat Pimpinan Pusat, b. Membentuk Pengurus Wilayah, c. Mengangkat dan mengukuhkan anggota Pengurus Wilayah, d. Menyelenggarakan Kongres, e. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa, f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Pusat, g. Menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat, h. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Wilayah, i. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada anggota dan kader atau pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi 3. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban : a. Melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Wilayah serta Peraturan Organisasi, b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres atau Kongres Luar Biasa. Pasal 12 Pengurus Wilayah 1. Pengurus Wilayah adalah pelaksana Organisasi di Tingkat Wilayah. 2. Pengurus Wilayah mempunyai wewenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Tingkat Pusat maupun Tingkat Wilayah, serta Peraturan Organisasi, b. Mengajukan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat untuk diangkat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, c. Melaksanakan Musyawarah Wilayah, d. Melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah, f. Melaksanakan Rapat Kerja Wilayah, 3. Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/ Kongres Luar Biasa dan Rapat, baik Tingkat Pusat maupun tingkat Wilayah serta Peraturan Organisasi, b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

5

BAB VII STRUKTUR KEPENGURUSAN Pasal 13 Struktur 1. Struktur Kepengurusan PPK di Tingkat Pusat terdiri dari : a. Ketua Umum, b. Sekretaris Jenderal, c. Bendahara Umum, d. Ketua Bidang. 2. Struktur Kepengurusan PPK di Tingkat Wilayah terdiri dari : a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara, d. Ketua Bidang. 3. Susunan Pengurus Pemuda Peduli Kesehatan secara vertikal terdiri dari a. Tingkat Pusat meliputi seluruh Pengurus Pusat, b. Tingkat Wilayah meliputi Pengurus Wilayah BAB VIII BADAN KELENGKAPAN Pasal 14 Dewan Kehormatan Organisasi 1. Dewan Kehormatan Organisasi disingkat DKO adalah tokoh yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan baik lingkup Daerah, Nasional maupun Internasional. 2. Anggota Dewan Kehormatan adalah para tokoh yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan baik lingkup Daerah, Nasional dan Internasional. 3. Tugas Dewan Kehormatan : a. Mengayomi pengurus b. Menjadi pelindung organisasi c. Memberikan masukan atau saran-saran baik diminta maupun tidak. 4. Fungsi Dewan Kehormatan : a. DKO memiliki fungsi sebagai Penasehat pengurus. b. DKO memiliki fungsi Penasehat kebijakan organisasi

5. Wewenang Dewan Kehormatan :

6

a. Dewan Kehormatan berwenang menegur pengurus jika keluar dari AD/ART organisasi atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, b. Dewan kehormatan berwenang menasehati pengurus baik diminta maupun tidak, c. Dewan Kehormatan berwenang meminta laporan kegiatan-kegitan organisasi dan program kerja selama satu periode kepengurusan. Pasar 15 Dewan Pembina Organisasi 1. Dewan Pembina Organisasi disingkat DPO adalah seseorang yang berjasa kepada organisasi yang diajukan oleh organisasi. 2. Anggota Dewan Pembina Organisasi beranggotakan Praktisi Kesehatan yang berjasa terhadap organisasi yang diputuskan melalui kongres. 3. Tugas Dewan Pembina yaitu : a. Membina pengurus b. Membangun Komitmen Organisasi c. Mendapingi pengurus dalam setiap kegiatan yang diselengarakan d. Memberikan penilaian kegiatan yang diselengarakan pengurus 4. Fungsi Dewan Pembina yaitu : a. Pembina pengurus b. Pembangun Komitmen pengurus pada organisasi c. Mengevaluasi pengurus 5. Wewenang Dewan Pembina yaitu : a. DPO berwenang memberikan masukan dan saran dalam upaya pembanguna organisasi, b. DPO berwenang meminta komitmen pengurus pada organisasi c. DPO berwenang meminta laporan kegiatan dan program kerja organisasi d. DPO berwenang menilai program kerja organisasi e. DPO berwenang memberikan teguran jika pengurus melenceng dari aturan organisasi yang telah ditetapkan dan disepakati. Pasal 15 Peraturan Lainnya Bidang dalam kepengurusan PPK di tingkat Pusat dan wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

7

BAB IX BADAN DAN LEMBAGA Pasal 16 Badan Dan Lembaga 3. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu, 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB X KONGRES DAN RAPAT-RAPAT Pasal 17 Ketentuan Kongres Dan Rapat Tingkat Pusat Kongres dan Rapat-rapat Tingkat Pusat 4. Kongres dan Rapat-rapat tingkat Pusat terdiri dari : a. Kongres, b. Kongres Luar Biasa, c. Rapat Pimpinan Pusat, d. Rapat Kerja Pusat. 5. Kongres : a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Kongres berwenang :  Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi,  Menetapkan program umum Organisasi,  Menilai Pertanggung jawaban Ketua Umum,  Memilih dan menetapkan Ketua Umum,  Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.  Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 6. Kongres Luar Biasa : a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Pengurus Wilayah dan disetujui oleh Ketua Umum, disebabkan :  Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal-hal kegentingan yang memaksa, 8

 Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum. c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres. d. Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut. 7. Rapat Pimpinan Pusat : a. Rapat Pimpinan Pusat adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Kongres. b. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan atas keputusan Pengurus Pusat. 8. Rapat Kerja Pusat : a. Rapat Kerja Pusat adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil kongres. b. Rapat Kerja Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Pusat. Pasal 18 Musyawarah dan Rapat-rapat di Tingkat Wilayah 1. Musyawarah dan Rapat-rapat di Tingkat Wilayah terdiri atas : a. Musyawarah Wilayah, b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, c. Rapat Pimpinan Wilayah, d. Rapat Kerja Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah : a. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasasan Organisasi di tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Wilayah berwenang :  Menetapkan Program Kerja Wilayah di tingkat Wilayah  Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Wilayah,  Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah,  Menetapkan keputusan-keputusan lain.  Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah 3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa : a. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan Luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-

9

kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pengurus Wilayah tersebut dan disetujui oleh Pengurus Pusat, disebabkan :  Kepemimpinan Pengurus Wilayah dalam keadaan terancam,  Pengurus Wilayah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Wilayah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah. c. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum. d. Pengurus Wilayah wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Pengurus Pusat atas diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut. 4. Rapat Pimpinan Wilayah : a. Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Wilayah. b. Rapat Pimpinan Wilayah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Wilayah. c. Rapat Pimpinan Wilayah diadakan atas keputusan Pengurus Wilayah. 5. Rapat Kerja Wilayah : a. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah. b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

10

BAB XI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 19 Lambang Lambang PPK mencerminkan persatuan dan kesatuan Pemuda untuk mengembangkan Kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan profesi Kesehatan dan masyarakat.

Dengan penjelasan lambang sebagai berikut 1. Warna: Kuning emas Merah Hitam 2. Bentuk: Kujang padjajaran Palang merah Padi dan Kapas Pita

: Melambangkan Kejayaan dan kemuliaan : Melambangkan keberanian dalam kebenaran : Melambangkan bijaksana dan keabadian : Melambangkan pusaka lahirnya organisasi ini yaitu pusaka kerajaan : Melambangkan Kesehatan : Melambangkan kesejahteraan : Melambangkan gerakan yang kuat diantara anggota GPPK Pasal 20 Atribut

Atribut - atribut wajib organisasi berupa bendera, stempel, dan kop surat.

11

BAB XII KETENTUAN KHUSUS Pasal 21 Ketentuan Khusus Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis seperti mempertahankan eksistensi dan keselamatan Organisasi, maka kepada Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan keputusan yang diperlukan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Ketentuan 1. Untuk pertama kali, maka pembentukan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui pihak yang diberi mandat oleh Ketua Umum. 2. Ketentuan mengenai mandat pembentukan Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 23 Peralihan Setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebelum berlakunya Anggaran Dasar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. BAB XIV KEUANGAN ORGANISASI Pasal 24 Sumber Keuangan 1. Keuangan Organisasi diperoleh dari : a. Iuran anggota. b. Usaha-usaha yang sah & tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat PPK c. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat PPK. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Organisasi akan diatur lebih lanjut di PeraturanOrganisasi

12

BAB XV PENUTUP Pasal 31 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat oelh 2/3 pengurus. 3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Disahkan Oleh Kongres GPPK Bandung Tanggal 04 Februari 2014 Jam 16.43 WIB

13

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PEDULI KESEHATAN BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Pengertian Gerakan Pemuda Peduli Kesehatan adalah organisasi pemuda Kesehatan yang berfungsi untuk menyerap,menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda Kesehatan, yang meliputi aspek Kesehatan dan Kesejahteraan baik anggota maupun masyarakat pada umumnya, agar dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada nusa dan bangsa, tanpa membedakan suku, agama dan ras. BAB II KEORGANISASIAN & KEPENGURUSAN Pasal 2 Watak Keorganisasian Gerakan Pemuda Peduli Kesehatan merupakan organisasi kepemudaan yang berwatak: 1. Demokratis Demokratis merupakan watak dasar dari seluruh perjuangan organisasi, dengan watak demokratis, setiap anggota organisasi dapat mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. 2. Peduli Kepedulian merupakan wujud dari bentuk manusia sebagai mahluk sosial yang mana manusia tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan orang lain dan setiap aktivitas kehidupan, oleh karena itu kepedulian merupakan hal penting dalam kehidupan ini supaya dapat menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bersosial. 3. Merdeka Merdeka merupakan bentuk ekspresi diri dalam mencapai potensi pribadi, mencerminkan pribadi yang bebas untuk berkarya, mengeluarkan pendapat dan pikiran, dengan berpegang teguh pada rasa tanggung jawab. 4. Pantang menyerah Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa, dengan watak pantang menyerah, setiap anggota organisasi dapat bangkit di dalam keterpurukan dan berjuang menghadapi setiap masalah, sehingga dapat mencapai usaha maksimal. 5. Berpendirian

14

Berpendirian merupakan sikap untuk bertindak sesuai dengan prinsip, dengan watak berpendirian, anggota organisasi dapat memiliki motivasi kuat dan selalu mengutamakan komitmen. 6. Terbuka Terbuka merupakan perilaku yang siap untuk menerima perubahan, dengan watak terbuka, anggota organisasi dapat menerima pendapat dan tidak tertutup akan hal baru. 7. Taat Hukum Taat Hukum merupakan perilaku yang menerapkan keadilan dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan Negara. Pasal 3 Fungsi Struktural Kepengurusan 3. Pengurus Pusat adalah kepengurusan di tingkat pusat yang berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan Pengurus Wilayah. 4. Pengurus Wilayah adalah kepengurusan di tingkat Wilayah yang berfungsi menumbuhkan,mengarahkan dan mengkoordinasikan diwilayah tersebut. BAB III KETUA UMUM dan KETUA PENGURUS WILAYAH Pasal 4 Syarat Ketua Umum Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Umum Organisasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kader Organisasi, Bertaqwa kepada Tuhan YME, Sehat jasmani dan rohani, Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, Telah mengikuti Pelatihan Kaderisasi yang diberikan oleh Pengurus Pusat, Pernah menjadi Pengurus Pusat PPK. Pasal 5 Pemilihan Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih melalui Kongres, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar. 2. Ketua Umum dapat dipilih secara aklamasi oleh peserta Kongres.

15

3. Dalam hal Ketua Umum tidak terpilih secara aklamasi , maka akan diambil keputusan tentang pemilihan Ketua Umum yang sekurang-kurangnya disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir pada Kongres. Pasal 6 Masa Jabatan Ketua Umum Masa jabatan Ketua Umum adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui Kongres. Pasal 7 Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Umum 1. Ketua Umum berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal Dunia, b. Berakhirnya masa jabatan, c. Mengundurkan diri, d. Menjadi terpidana. 2. Dalam hal Ketua Umum berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Ketua Bidang yang telah disepakati oleh pengurus pusat akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum, sampai dengan dilaksanakan Kongres Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum. 3. Pelaksana tugas Ketua Umum, harus melaksanakan Kongres Luar Biasa yang dimaksud pada ayat 2, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Umum berhenti atau diberhentikan. Pasal 8 Syarat Ketua Pengurus Wilayah Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kader Organisasi, Bertaqwa kepada Tuhan YME, Sehat jasmani dan rohani, Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, Telah mengikuti Pelatihan Kaderisasi yang diberikan oleh Pengurus Pusat, Berdomisili di Kabupaten setempat.

16

Pasal 9 Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah 1. Ketua Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Ayat 2 Anggaran Dasar, 2. Ketua Pengurus Wilayah dapat dipilih secara aklamasi oleh peserta Musyawarah Wilayah, 3. Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah tidak terpilih secara aklamasi, maka akan diambil keputusan tentang pemilihan Ketua Pengurus Wilayah yang sekurang-kurangnya disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir pada Musyawarah Wilayah. Pasal 10 Masa Jabatan Ketua Pengurus Wilayah Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui Musyawarah Daerah. Pasal 11 Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Pengurus Wilayah 1. Ketua Pengurus Wilayah berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal Dunia, b. Berakhirnya masa jabatan, c. Mengundurkan diri, d. Menjadi terpidana. 2. Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Ketua Umum akan mengangkat salah satu Ketua Bidang untuk menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Wilayah, sampai dengan dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah. 3. Pelaksana tugas Ketua Pengurus wilayah, harus melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa yang dimaksud pada ayat 2, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Pengurus Daerah berhentiatau diberhentikan. BAB IV ANGGOTA & KADER Pasal 12 Syarat Keanggotaan Syarat menjadi Anggota Pemuda Peduli Kesehatan adalah: 1. Warga Negara Indonesia, 2. Berusia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun,

17

3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya, 4. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya, 5. Bersedia berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Pasal 13 Hak Anggota Setiap Anggota berhak: 1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran-saran serta memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi, 2. Menerima perlakuan yang sama dalam organisasi, 3. Memperoleh pembinaan dan bimbingan, 4. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, 5. Membela diri. Pasal 14 Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban: 1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan-peraturan Organisasi, 2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan rapat-rapat pengurus lainnya, 3. Menjaga dan menjunjung baik nama dan kehormatan organisasi, 4. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi. Pasal 15 Status Keangotaan 1. Masa belaku status keangotaan yaitu seumur hidup 2. Keanggotaan berakhir karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, c. Diberhentikan. 3. Anggota diberhentikan karena: a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota, b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan/atau Rapat Pimpinan Pusat, c. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menganggu kinerja dan menghambat organisasi,

18

d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan kebijakan organisasi. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 16 Kader Kader adalah anggota organisasi yang : 1. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi, 2. Telah mengikuti Materi Pembekalan Kaderisasi Organisasi, 3. Diangkat menjadi anggota Pengurus Pusat/Pengurus wilayah. BAB V STRUKTUR & KEPENGURUSAN Pasal 17 Struktur Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat PPK terdiri dari: a. Ketua Umum, b. Sekretaris Jenderal, c. Bendahara Umum, d. Ketua Bidang. 2. Jumlah Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 16 (enam belas) orang. 3. Dalam kepengurusannya Pengurus Pusat dibantu oleh Ketua Bidang, yang terdiri dari: a. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), b. Bidang Public Relation (PR) c. Bidang Pendidikan dan Keilmuan (Kapabel) d. Bidang Respon e. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Tekhnologi (DIT) f. Bidang Advokasi (Advo), g. Bidang Kesejateraan (Kesra). 4. Ketua Umum dapat menambahkan dan membentuk departemen-departemen pada masingmasing bidang sesuai dengan kebutuhan. 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap Ketua Bidang dapat memiliki Anggota Staff Bidang jika diperlukan.

19

Pasal 18 Struktur Pengurus Wilayah 1. Pengurus Wilayah GPPK terdiri dari: a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara, d. Ketua Bidang. 2. Jumlah Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 14 ( empat belas ) orang. 3. Dalam kepengurusannya Pengurus Wilayah dibantu oleh Ketua Bidang, yang terdiri dari: a. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), b. Bidang Pendidikan dan Keilmuan (PK), c. Bidang Dokumentasi, Informasi & Tekhnologi (DIT) d. Bidang Public Relation, e. Bidang Respon, f. Bidang Advokasi (Advo), g. Bidang Kesejahtraan (Kesra). 4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap Ketua Bidang dapat memiliki Anggota Staff Bidang. BAB VI KONGRES, MUSYAWARAH dan RAPAT-RAPAT Pasal 19 Kongres 1. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh: a. Peserta, b. Peninjau, c. Undangan. 2. Peserta Kongres terdiri atas: a. Dewan Pembina, b. Pengurus Pusat, c. Ketua Pengurus Wilayah atau pihak yang dikuasakan oleh Ketua Pengurus Wilayah yang bersangkutan. 3. Peninjau Kongres terdiri atas pihak-pihak yang diundang oleh Pengurus Pusat. 4. Undangan Kongres terdiri atas: a. Perwakilan institusi, b. Perorangan.

20

Pasal 20 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Kongres 1. Kongres sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar adalah sah apabila dihadiri oleh ½ jumlah peserta. 2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam pengambilan keputusan di Kongres sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengahdari jumlah peserta harus hadir, kecuali ditentukan lain dalam AD/ART. Pasal 21 Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 22 Kongres Luar Biasa Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) berlaku secara mutatis mutandis untuk Kongres Luar Biasa. Pasal 23 Rapat Pimpinan Pusat 1. Rapat Pimpinan Pusat dihadiri oleh: a. Peserta, b. Peninjau, c. Undangan. 2. Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri atas: a. Dewan Pembina, b. Pengurus Pusat, c. Unsur Pengurus Wilayah. 3. Peninjau Rapat Pimpinan Pusat terdiri atas unsur Pimpinan Ormas Kepemudaan/Gerakan Organisasi Mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya kepada PPK. 4. Undangan Rapat Pimpinan Pusat terdiri atas: a. Perwakilan Institusi, b. Perorangan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapimpus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

21

Pasal 24 Rapat Kerja Pusat 1. Rapat Kerja Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri: a. Peserta, b. Peninjau, c. Undangan. 2. Peserta Rapat Kerja Pusat terdiri atas: a. Dewan Pembina, b. Pengurus Pusat, c. Unsur Pengurus Wilayah. 3. Peninjau Rapat Kerja Pusat terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan/Gerakan Organisasi Mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya kepada Organisasi. 4. Undangan Rapat Kerja Pusat terdiri atas: a. Perwakilan Institusi ; b. Perorangan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakerpus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 25 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh: a. Pengurus Pusat; b. Peserta ; c. Peninjau ; d. Undangan. 2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas: a. Dewan Pembina Wilyah; b. Pengurus Wilayah; 3. Peninjau Musyawarah Wilayah terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan/Ikatan Organisasi Mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya kepada PPK. 4. Pengurus Pusat terdiri atas unsur pengurus pusat yang didelegasi oleh ketua umum atau langsung dihadiri oleh ketua umum untuk mengontrol jalannya musyawarah supaya tidak melenceng dari AD/ART. 5. Undangan Musyawarah Wilayah terdiri atas: a. Perwakilan Institusi ; b. Perorangan.

22

Pasal 26 Kuorum & Pengambilan Keputusan Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sah apabila dihadiri oleh ½jumlah peserta ; 2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapaimufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ; 3. Dalam pengambilan keputusan di Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya disetujui oleh lebihdari setengah dari jumlah peserta harus hadir, kecuali ditentukan lain dalam AD/ART ; Pasal 27 Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) berlaku secara mutatis mutandis untuk Musyawarah Luar Biasa. Pasal 29 Rapat Pimpinan wilayah 1. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh: a. Pengurus pusat b. Peserta ; c. Peninjau ; d. Undangan. 2. Peserta Rapat Pimpinan Wilayah terdiri atas: a. Dewan Pembina Wilayah ; b. Pengurus Wiayah ; c. Unsur Pengurus Pusat. 3. Peninjau Rapat Pimpinan Wilayah terdiri atas unsur Pimpinan Ormaskepemudaan/Ikatan Organisasi Mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya kepada PPK. 4. Pengurus Pusat terdiri atas unsur pengurus pusat yang didelegasi oleh ketua umum atau langsung dihadiri oleh ketua umum untuk mengontrol jalannya musyawarah supaya tidak melenceng dari AD/ART.

23

5. Undangan Rapat Pimpinan Wilayah terdiri atas: a. Perwakilan Institusi ; b. Perorangan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapimwil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 30 Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadirioleh: a. Pengurus Pusat; b. Peserta ; c. Peninjau ; d. Undangan. 2. Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri atas: a. Dewan Pembina Wilayah ; b. Pengurus Wilayah ; c. Unsur Pengurus Wilayah. 3. Peninjau Rapat Kerja Wilayah terdiri atas Pengurus Pusat, dan atau unsur pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP)/ Ikatan Organisasi Mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya kepada PPK. 4. Pengurus Pusat terdiri atas unsur pengurus pusat yang didelegasi oleh ketua umum atau langsung dihadiri oleh ketua umum untuk mengontrol jalannya musyawarah supaya tidak melenceng dari AD/ART. 5. Undangan Rapat Kerja Wilayah terdiri atas: a. Perwakilan Institusi ; b. Perorangan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakerwil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB VII PERATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN Pasal 31 Aturan Tambahan 1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPK. 2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah PPK.

24

BAB VIII PENUTUP Pasal 32 Hal Lain dan Pemberlakuan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah PPK akan diatur dalam Peraturan Organisasi. 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan Oleh Kongres PPK Bandung Tanggal 04 Februari 2014 Jam 16.43 WIB

25