ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KMHDI

MAHASABHA X KMHDI Kendari, 25 – 28 Agustus 2016 “KMHDI Berkarya Indonesia Jaya”

SIDANG PLENO III : 

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KMHDI

Satyam Eva Jayate

PANITIA MAHASABHA (KONGRES NASIONAL)X KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA Sekretariat Pusat : Jl. Kakatua Blok AA No. 14 Perumahan Cipinang Indah II, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13120 021 – 86600779 | www.kmhdi.org| [email protected] Sekretariat Daerah : Jln. Budi utomo, Lr.Hoga 1, RT/RW 003/007, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Nomor : II/TAP/MAHASABHA X/KMHDI/VIII/2016 Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI

ANGGARAN DASAR KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA PURWAKA Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa, kami menyadari tugas mahasiswa Hindu Indonesia untuk mengabdi bagi agama dan negara. Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Veda, mahasiswa Hindu Indonesia berusaha mewujudkan intelektual Hindu yang Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, mahasiswa Hindu Indonesia berusaha mencapai tujuan Indonesia Merdeka yang berlandaskan Pancasila. Mahasiswa Hindu Indonesia berkeyakinan bahwa hukum dan demokrasi harus menjadi dasar praktek kenegaraan sehingga nilainilai kebebasan, keadilan dan solidaritas yang dianut oleh rakyat Indonesia dapat dipertahankan dan dikembangkan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, kami mahasiswa Hindu Indonesia membentuk organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sebagai wadah pemersatu dan alat pendidikan kader yang bertujuan untuk memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia meletakkan tanggung jawab di pundaknya untuk membentuk kader mahasiswa Hindu Indonesia yang religius, humanis, nasionalis serta berpikiran progresif. Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disingkat dengan KMHDI. (2) KMHDI dibentuk di Denpasar pada Hari Jumat, tanggal 3 September 1993 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (3) KMHDI berkedudukan di ibu kota negara.

KMHDI berasaskan Pancasila.

BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 2

Pasal 3 (1) KMHDI bersifat nasionalistik dan independen. (2) KMHDI bernafaskan Hindu.

SATYAM EVA JAYATE


Pasal 4 (1) KMHDI bertujuan menumbuhkembangkan semangat religiusitas, humanisme, nasionalisme, dan progresifitas mahasiswa Hindu Indonesia dalam rangka turut serta berperan aktif dalam pembangunan umat dan masyarakat nasional. (2) KMHDI bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berkeadilan sosial. (3) KMHDI bertujuan menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa Hindu Indonesia.

(1) (2) (3) (4) (5)

BAB III KEGIATAN ORGANISASI Pasal 5 Kegiatan KMHDI bercirikan intelektualitas dan profesionalisme. Segala kegiatan organisasi harus sesuai dengan asas, sifat, dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kegiatan KMHDI dilaksanakan sesuai dengan program yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang menjadi ketetapan dalam Mahasabha. Dalam melaksanakan programnya, KMHDI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi atau dengan lembaga lainnya. Hubungan kerja sama antara KMHDI dengan lembaga lain diatur dengan ketentuan tersendiri di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 6 (1) Anggota KMHDI adalah Mahasiswa Hindu Indonesia yang sedang atau telah menyelesaikan studinya, dan memenuhi persyaratan keanggotan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi. (2) Keanggotaan KMHDI bersifat aktif. Pasal 7 Anggota KMHDI seperti yang dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Mahasiswa Indonesia. 2. Beragama Hindu. 3. Mendaftarkan diri sebagai anggota, mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan peraturan KMHDI lainnya yang telah ditetapkan. 4. Umur anggota maksimal 30 tahun bila masih berstatus mahasiswa, atau tiga tahun setelah menyelesaikan masa studi. 5. Aktif mengikuti kegiatan organisasi KMHDI. Pasal 8 Anggota KMHDI yang telah mencapai umur lebih dari 30 tahun atau telah melebihi tiga tahun purna studinya sebagai mahasiswa, namun yang bersangkutan masih sedang menjabat dalam kepengurusan

SATYAM EVA JAYATE


KMHDI maka keanggotaannya dapat diperpanjang sampai habis masa jabatannya dan tidak dapat dipilih lagi sebagai pengurus KMHDI. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 9 Anggota mempunyai hak : 1. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tulisan. 2. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan sesuai dengan susunan organisasi. 3. Hak Memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. 4. Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. 5. Hak Membela Diri adalah hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan, sikap dan tindakan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap KMHDI. 6. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi . 7. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan dari organisasi. 8. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan. Pasal 10 Setiap anggota berkewajiban : 1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi. 2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan disiplin organisasi. 3. Aktif melaksanakan program-program KMHDI. 4. Membayar iuran anggota yang ditetapkan oleh tingkatan organisasi dimana ia terdaftar apabila diperlukan oleh masing-masing daerah. 5. Memberi dukungan secara material dan spiritual bagi kegiatan KMHDI. BAB VI BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 11 Status keanggotaan KMHDI berakhir karena : 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri secara tertulis. 3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun underbouw-nya. 4. Menjadi anggota tim sukses calon pemimpin yang akan duduk di eksekutif, dan legislatif baik ditingkatan kota/kabupaten, provinsi, dan nasional. 5. Tidak memenuhi ketentuan administrasi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. 6. Melanggar ketentuan Disiplin Organisasi yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

SATYAM EVA JAYATE


BAB VII PERPINDAHAN ANGGOTA Pasal 12 Anggota KMHDI dapat melaksanakan perpindahan administrasi keanggotaan antar struktur pimpinan KMHDI. Pasal 13 Perpindahan administrasi anggota KMHDI dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak pemohon dan pihak penerima yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

(1) (2) (3) (4)

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 14 KMHDI di tingkat nasional disebut Pimpinan Pusat KMHDI yang selanjutnya disingkat PP KMHDI. KMHDI di tingkat provinsi disebut Pimpinan Daerah KMHDI yang selanjutnya disingkat PD KMHDI. KMHDI di tingkat kabupaten atau kota disebut Pimpinan Cabang KMHDI yang selanjutnya disingkat PC KMHDI. KMHDI ditingkat basis disebut Komisariat KMHDI

PIMPINAN PUSAT Pasal 15 (1) PP KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat nasional yang diatur dengan syaratsyarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PP KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 Tugas dan tanggung jawab PP KMHDI meliputi : 1. Memimpin kegiatan organisasi di tingkat nasional baik ke luar maupun ke dalam organisasi. 2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh PD dan PC serta badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha. 3. Pengurus PP KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Mahasabha. PIMPINAN DAERAH Pasal 17 (1) PD KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat provinsi yang diatur dengan syaratsyarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PD KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Tugas dan tanggung jawab PD KMHDI meliputi: 1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

SATYAM EVA JAYATE


2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh PC KMHDI di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha dan Lokasabha. 3. Pengurus PD KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Lokasabha. PIMPINAN CABANG Pasal 19 (1) PC KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus PC KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 Tugas dan tanggung jawab PC KMHDI meliputi: 1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. 2. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Komisariat KMHDI di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha, dan Sabha. 3. Pengurus PC KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Sabha. KOMISARIAT Pasal 21 (1) Komisariat KMHDI adalah badan koordinasi KMHDI di tingkat basis yang diatur dengan syaratsyarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Komisariat KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Tugas dan tanggung jawab Komisariat KMHDI meliputi: 1. Mengkoordinasikan anggota KMHDI guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha,, dan Sabha. 2. Pengurus Komisariat KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada Rapat Pimpinan organisasi KMHDI yang secara hierarki bertanggung jawab dalam wilayah kerjanya.

Permusyawaratan KMHDI terdiri dari : 1. Mahasabha. 2. Loka Sabha. 3. Sabha. 4. Sabha Khusus. 5. Rapat Kerja (Raker) 6. Rapat Koordinasi (Rakor)

BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 23

SATYAM EVA JAYATE


7. Rapat Pimpinan (Rapim) Pasal 24 Mahasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI yang berwenang: 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan tertinggi organisasi KMHDI. 2. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Pusat KMHDI. 3. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi KMHDI. 4. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat Nasional 5. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya. Pasal 25 Lokasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat provinsi yang berwenang: 1. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Daerah. 2. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Daerah (GBPK). 3. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat daerah. 4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya. Pasal 26 Sabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang berwenang: 1. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Cabang 2. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Cabang (GBPK). 3. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat cabang. 4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya. Pasal 27 Sabha Khusus adalah permusyawaratan yang sifatnya khusus yang meliputi : 1. Mahasabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Mahasabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PD KMHDI dan PC KMHDI. 2. Lokasabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat daerah yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Lokasabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah PC KMHDI setempat atau dikehendaki oleh minimal dua pertiga jumlah anggota. 3. Sabha Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Sabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. Pasal 28 (1) Raker adalah rapat kerja pengurus yang dilaksanakan segera setelah Mahasabha atau Lokasabha atau Sabha. (2) Raker di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas.

SATYAM EVA JAYATE


(3) Raker di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda. (4) Raker di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab. (5) Raker bertujuan untuk merumuskan program kerja pengurus selama 1 (satu) periode kepengurusan sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

(1) (2) (3) (4) (5)

Pasal 29 Rakor adalah rapat koordinasi antar pimpinan organisasi yang diadakan sesuai dengan susunan organisasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) permusyawaratan tertinggi dari masing-masing struktur pimpinan KMHDI. Rakor di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas. Rakor di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Koordinasi Daerah disingkat Rakorda. Rakor di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Koordinasi Cabang disingkat Rakorcab. Rakor bertujuan untuk mengevaluasi dan koordinasi program kerja sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 30 (1) Rapim adalah rapat koordinasi internal pengurus KMHDI yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi. (2) Rapim di tingkat PP KMHDI disebut Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas. (3) Rapim di tingkat PD KMHDI disebut Rapat Pimpinan Daerah disingkat Rapimda. (4) Rapim di tingkat PC KMHDI disebut Rapat Pimpinan Cabang disingkat Rapimcab. (5) Rapim berwenang untuk mengambil kebijakan taktis dan strategis organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. BAB X DANA ORGANISASI Pasal 31 (1) Dana KMHDI bersumber dari iuran anggota, donatur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Hal-hal lain mengenai iuran anggota dan pendanaan organisasi KMHDI ditentukan lebih lanjut dalam peraturan organisasi. BAB XI LAMBANG, BENDERA DAN LAGU Pasal 32 Lambang KMHDI adalah ASTA BRAHMACARYA MARGA NUSANTARA sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 33 Bendera KMHDI adalah TRI DATU sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Organisasi. Pasal 34 Lagu KMHDI adalah Mars dan Hymne KMHDI sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

SATYAM EVA JAYATE


BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir. BAB XIII ATURAN PERALIHAN Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KMHDI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB XIV PENUTUP Pasal 37 Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SATYAM EVA JAYATE


ANGGARAN RUMAH TANGGA KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

(1) (2)

(3) (4)

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 KMHDI menerapkan Sistem Kaderisasi dalam melakukan pemberdayaan anggota, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi. Anggota KMHDI yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota, wajib melakukannya dengan bertanggung jawab dan membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada PC KMHDI dan/atau PD KMHDI ditempat yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota KMHDI dengan tembusan kepada PP KMHDI. Anggota KMHDI yang mengundurkan diri atau diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota KMHDI, tidak diperbolehkan kembali menjadi anggota KMHDI. Anggota KMHDI akan mendapatkan status sebagai Alumni KMHDI dengan ketentuan : a. Secara otomatis, jika yang bersangkutan telah habis masa keanggotaannya sesuai ketentuan dalam pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar KMHDI atau; b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (2) dalam pasal ini, dan diakui oleh KMHDI sebagai Alumni KMHDI melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI.

BAB II SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS PIMPINAN PUSAT Pasal 2 (1) Susunan pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari : a. Pengurus Inti, yaitu: 1. Presidium PP KMHDI berjumlah 3 (tiga) orang. 2. Sekretaris PP KMHDI berjumlah 1 (satu) orang. 3. Bendahara PP KMHDI berjumlah 1 (satu) orang. b. Pengurus non inti, yaitu: 1. Wakil Sekretaris PP KMHDI. 2. Wakil Bendahara PP KMHDI. 3. Ketua Departemen dan Anggota Departemen PP KMHDI. (2) Penentuan jumlah Pengurus non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pembentukan jumlah Departemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pasal 3 (1) Pimpinan Pusat KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang berwenang menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakannya sesuai dengan AD/ART, keputusankeputusan dan ketetapan-ketetapan Mahasabha. (2) Presidium PP KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi ditingkatan PP KMHDI yang bersifat kolektif yang berwenang penuh mengambil kebijakan taktis dan strategis untuk urusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.

SATYAM EVA JAYATE


(3) Sekretaris PP KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PP KMHDI dan untuk pertama kalinya menggantikan Presidium PP KMHDI, jika Presidium PP KMHDI berhalangan tidak tetap. (4) Bendahara PP KMHDI berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan PP KMHDI. (5) Presidium PP KMHDI bersama Sekretaris PP KMHDI berwenang mengesahkan susunan dan personalia PD KMHDI yang terpilih dalam Lokasabha, dan PC KMHDI yang terpilih dalam Sabha, serta komisariat KMHDI disuatu daerah yang belum memiliki PD maupun PC KMHDI. (6) Sekretaris dan Bendahara PP KMHDI bertanggung jawab kepada Presidium PP KMHDI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (7) Wakil Sekretaris PP KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PP KMHDI bila Sekretaris PP KMHDI berhalangan tidak tetap. (8) Wakil Sekretaris PP KMHDI bertanggung jawab kepada Sekretaris PP KMHDI dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presidium PP KMHDI untuk urusan organisasi secara umum. (9) Wakil Bendahara PP KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PP KMHDI bila Bendahara PP KMHDI berhalangan tidak tetap. (10) Wakil Bendahara PP KMHDI bertanggungjawab kepada Bendahara PP KMHDI dalam menjalankan fungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presidium PP KMHDI untuk urusan organisasi secara umum . (11) Ketua Departemen PP KMHDI bertanggung jawab kepada Presidium PP KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing. (12) Anggota Departemen PP KMHDI bertanggung jawab kepada Ketua Departemen PP KMHDI dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan Departemen. (13) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Departemen PP KMHDI adalah sejajar. (14) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Departemen PP KMHDI adalah sejajar. PIMPINAN DAERAH Pasal 4 (1) Susunan pengurus PD KMHDI terdiri dari: a. Pengurus Inti 1. Satu orang Ketua 2. Satu orang Sekretaris 3. Satu orang Bendahara b. Pengurus Non Inti 1. Wakil Sekretaris 2. Wakil Bendahara 3. Ketua Biro dan Anggota Biro. (2) Penentuan jumlah pengurus non inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pembentukan jumlah Biro dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pasal 5 (1) Pimpinan Daerah KMHDI merupakan badan pelaksanan organisasi tertinggi di tingkat provinsi.

SATYAM EVA JAYATE


(2) Ketua PD KMHDI berwenang menentukan kebijaksanaan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya. (3) Sekretaris PD KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PD KMHDI. (4) Sekretaris PD KMHDI bertanggungjawab langsung kepada Ketua PD KMHDI. (5) Ketua PD KMHDI berwenang melantik komposisi dan personalia PC KMHDI yang terpilih dalam Sabha sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan intruksi PP KMHDI. (6) Jika dalam wilayah atau daerah kerja KMHDI belum terbentuk PC KMHDI, maka Ketua PD KMHDI bersama Sekretaris PD KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Komisariat KMHDI sesuai dengan wilayah kerjanya. (7) Bendahara PD KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan PD KMHDI. (8) Bendahara PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PD KMHDI. (9) Wakil Sekretaris PD KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PD KMHDI bila Sekretaris PD KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap. (10) Wakil Sekretaris PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PD KMHDI untuk urusan organisasi secara umum. (11) Wakil Bendahara PD KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PD KMHDI bila Bendahara PD KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap. (12) Wakil Bendahara PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara PD KMHDI dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua PD KMHDI untuk urusan organisasi secara umum. (13) Ketua Biro dan Non Biro PD KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PD KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing (14) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Biro PD KMHDI adalah sejajar. (15) Kedudukan Wakil Sekretaris Wakil Bendahara dan Anggota Biro PD KMHDI adalah sejajar. (16) Jika Ketua PD KMHDI berhalangan tidak tetap maka untuk pertama kalinya sekretaris akan menggantikannya. PIMPINAN CABANG Pasal 6 (1) Susunan Pengurus PC KMHDI terdiri dari : a. Pengurus Inti, yaitu: 1. Satu orang Ketua 2. Satu orang Sekretaris 3. Satu orang Bendahara b. Pengurus Non Inti, yaitu: 1. Wakil Sekretaris 2. Wakil Bendahara 3. Ketua Bidang dan Anggota Bidang (2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pembentukan jumlah Bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

SATYAM EVA JAYATE


Pasal 7 (1) Pimpinan Cabang KMHDI merupakan badan pelaksanan organisasi tertinggi di tingkat kota atau kabupaten. (2) Ketua PC KMHDI berwenang menentukan kebijaksanaan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di Cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya. (3) Sekretaris PC KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi PC KMHDI dan untuk pertama kalinya menggantikan Ketua PC KMHDI, jika Ketua PC KMHDI berhalangan tidak tetap. (4) Sekretaris PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDI. (5) Ketua PC KMHDI bersama Sekretaris PC KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Komisariat KMHDI dalam wilayah kerjanya. (6) Bendahara PC KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan PC KMHDI. (7) Bendahara PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDI. (8) Wakil Sekretaris PC KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris PC KMHDI bila Sekretaris PC KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap. (9) Wakil Sekretaris PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PC KMHDI untuk urusan organisasi secara umum. (10) Wakil Bendahara PC KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara PC KMHDI bila Bendahara PC KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap. (11) Wakil Bendahara PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua PC KMHDI untuk urusan organisasi secara umum. (12) Ketua Bidang dan Non Bidang PC KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing (13) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang PC KMHDI adalah sejajar. (14) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Bidang adalah sejajar.

Susunan pengurus Komisariat terdiri dari : 1. Seorang Koordinator 2. Seorang Wakil Koordinator

KOMISARIAT Pasal 8

Pasal 9 (1) Komisariat ditetapkan dan bertanggung jawab melalui Rapim PD KMHDI atau Rapim PC KMHDI disesuaikan dengan wilayah kerja komisariat tersebut. (2) Komisariat yang dibentuk oleh PP KMHDI di suatu kabupaten/kota yang belum memiliki PC KMHDI, bertanggung jawab langsung kepada PP KMHDI melalui Departemen Organisasi. DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG Pasal 10 (1) Pada tingkat pusat dibentuk Departemen, pada tingkat daerah dibentuk Biro, dan pada tingkat Cabang dibentuk Bidang.

SATYAM EVA JAYATE


(2) Departemen, Biro dan Bidang adalah badan penunjang organisasi yang merupakan sarana pelaksana kegiatan dan wajib berkoordinasi satu sama lainnya. (3) Restrukturisasi/reshufle jumlah anggota Departemen, Biro atau Bidang di masing-masing tingkatan organisasi dapat dilakukan dalam Rapim yang telah memenuhi persyaratan quorum. LEMBAGA-LEMBAGA Pasal 11 (1) Lembaga adalah sarana penunjang untuk menjalankan kegiatan organisasi dan kegiatan dalam bidang tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan oleh pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan. (2) Pada setiap tingkatan organisasi dapat dibentuk Lembaga Non Departemen, Lembaga Non Biro, Lembaga Non Bidang yang sesuai dengan kebutuhan. (3) Lembaga tersebut pada pasal 11 ayat (2) ini dapat dibentuk oleh Presidium PP KMHDI atau Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan organisasi. BAB III PERMUSYAWARATAN Pasal 12

(1) Mahasabha dihadiri oleh : a. Peserta yang terdiri dari : 1. Pengurus PP KMHDI 2. Utusan PD KMHDI 3. Utusan PC KMHDI b. Peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI. (2) Mahasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. (3) Pelaksana dan penanggung jawab Mahasabha adalah PP KMHDI. Pasal 13 (1) Lokasabha dihadiri oleh : a. Peserta yang terdiri dari: 1. Pengurus PD KMHDI. 2. Utusan PC KMHDI dan/atau anggota PD KMHDI. b. Peninjau yang terdiri dari : 1. Utusan PP KMHDI. 2. Peninjau yang telah ditentukan oleh PD KMHDI. (2) Lokasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. (3) Pelaksana dan penanggung jawab Lokasabha adalah PD KMHDI. (4) Pelaksanaan Lokasabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab PP KMHDI. Pasal 14 (1) Sabha dihadiri oleh : a. Peserta yang terdiri dari: 1. Pengurus PC KMHDI. 2. Utusan Komisariat KMHDI dan/atau anggota PC KMHDI. b. Peninjau yang terdiri dari :

SATYAM EVA JAYATE


1. Utusan PD KMHDI. 2. Peninjau yang telah ditentukan oleh PC KMHDI. (2) Sabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Sabha adalah PC KMHDI. (4) Pelaksanaan Sabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab PP KMHDI atau PD KMHDI. Pasal 15 (1) Rakernas dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PP KMHDI. b. Peninjau yaitu utusan PD, dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI. (2) Rakernas dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Mahasabha. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakernas adalah PP KMHDI. Pasal 16 (1) Rakerda dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PD KMHDI. b. Peninjau yaitu utusan PP KMHDI, PC KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PD KMHDI. (2) Rakerda dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Lokasabha. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakerda adalah PD KMHDI. Pasal 17

(1) Rakercab dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PC KMHDI. b. Peninjau yaitu utusan PD KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI. (2) Rakercab dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Sabha. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakercab adalah PC KMHDI. Pasal 18

(1) Rakornas dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PP KMHDI, utusan PD KMHDI dan utusan PC KMHDI. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI. (2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakornas adalah PP KMHDI. Pasal 19

(1) Rakorda dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PD KMHDI, utusan PC KMHDI dan utusan Komisariat. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PD KMHDI. (2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorda adalah PD KMHDI. Pasal 20 (1) Rakorcab dihadiri oleh : a. Peserta yaitu pengurus PC KMHDI, utusan Komisariat dan atau anggota. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI.

SATYAM EVA JAYATE


(2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorcab adalah PC KMHDI. Pasal 21 (1) Rapimnas dihadiri oleh : a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PP KMHDI. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PP KMHDI. (2) Rapimnas dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimnas adalah PP KMHDI. Pasal 22

(1) Rapimda dihadiri oleh : a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PD KMHDI. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PD KMHDI. (2) Rapimda dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimda adalah PD KMHDI. Pasal 23

(1) Rapimcab dihadiri oleh : a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti PC KMHDI. b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PC KMHDI. (2) Rapimcab dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimcab adalah PC KMHDI.

(1) (2) (3) (4)

BAB IV PEMBENTUKAN PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN DAERAH Pasal 24 Dalam memperluas dan mempererat jaringan Mahasiswa Hindu Indonesia, KMHDI dapat melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru. Persetujuan untuk melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru ditentukan oleh PP KMHDI. Dalam teknis pelaksanaannya, PP KMHDI dapat memberikan penugasan kepada PC KMHDI atau PD KMHDI untuk melakukan pembentukan PC KMHDI atau PD KMHDI yang baru. PP KMHDI dapat melakukan pembentukan PD KMHDI yang baru, apabila dalam suatu wilayah atau provinsi telah memiliki PC KMHDI yang terletak di ibukota provinsi dan telah melaksanakan sedikitnya satu kali Sabha.

BAB V PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS Pasal 25 (1) Presidium PP KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Mahasabha. (2) Pengurus PP KMHDI selain Presidium PP KMHDI, ditentukan oleh Presidium PP KMHDI sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Mahasabha. (3) Apabila dalam Mahasabha hanya menetapkan dan mengangkat pengurus inti saja, maka Presidium PP KMHDI diberikan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pasca Mahasabha untuk menentukan pengurus non inti.

SATYAM EVA JAYATE


(4) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Non Departemen PP KMHDI dapat dilakukan oleh Presidium PP KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI. (5) Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Lokasabha atau Sabha untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha. (6) Pengurus PD KMHDI atau PC KMHDI selain Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI, ditentukan oleh Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha. (7) Lokasabha atau Sabha menetapkan dan mengangkat seluruh personalia kepengurusan atau dapat saja hanya menetapkan dan mengangkat personalia kepengurusan inti dari PD KMHDI atau PC KMHDI. (8) Apabila Lokasabha atau Sabha hanya menetapkan dan mengangkat kepengurusan inti saja, maka pemilihan pengurus non inti menjadi hak prerogatif dari Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI terpilih dan seluruh pengurus non inti wajib telah terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pasca Lokasabha atau Sabha. (9) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Non Biro PD KMHDI atau Non Bidang PC KMHDI dapat dilakukan oleh Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari PD KMHDI atau PC KMHDI. (10)Pengurus Komisariat KMHDI dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Pimpinan organisasi KMHDI yang secara hirarki bertanggung jawab dalam wilayah kerjanya.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Pasal 26 Pergantian antar waktu bagi pengurus organisasi yang tidak menjabat sebagai Presidium PP KMHDI, Ketua PD KMHDI atau Ketua PC KMHDI dapat dilakukan oleh masing – masing tingkatan organisasi melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) dengan mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi, aspirasi dan keselamatan organisasi. Bila ditengah masa jabatannya, salah satu personalia Presidium PP KMHDI berhalangan tetap yang tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Diangkat penggantinya dengan menunjuk Sekretaris PP KMHDI sebagai pelaksana tugas (Plt) Presidium PP KMHDI. b. Jumlah maksimal Plt Presidium PP KMHDI adalah 1 (satu) orang c. Jika ketentuan ayat (2) huruf b dalam pasal ini telah terjadi, maka Presidium dan Plt Presidium PP KMHDI wajib berkoordinasi dengan pd pc seluruh indonesia untuk menyelenggarakan Mahasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak terjadinya kondisi ini. d. Mahasabha luar biasa diadakan hanya untuk memilih posisi pengganti presidium yang sebelumnya berhalangan tetap. Bila ditengah masa jabatannya, Ketua PC KMHDI atau Ketua PD KMHDI berhalangan tetap yang tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan yaitu diangkat penggantinya dengan menunjuk Sekretaris sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua PD atau PC KMHDI. Plt Ketua PC atau PD KMHDI wajib berkoordinasi untuk menyelenggarakan Sabha Luar Biasa atau Lokasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan setelah ditunjuk.

SATYAM EVA JAYATE


(5) Plt Ketua PC atau Plt Ketua PD KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI. (6) Plt Presidium PP KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PP KMHDI. (7) Selain melaksanakan tugas dan kewajiban barunya sebagai Plt, personalia yang ditunjuk sebagai Plt, tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang lama sesuai posisi jabatan saat pengangkatannya dalam Sabha, Lokasabha atau Mahasabha. BAB VII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27 (1) Mahasabha, Lokasabha, Sabha, Sabha khusus, Raker, Rakor dan Rapim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir. (2) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. BAB VIII HUBUNGAN KELEMBAGAAN Pasal 28 (1) KMHDI dapat menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. (2) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu pasal ini dapat dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi KMHDI baik secara individu maupun secara lembaga. Pasal 29 Hubungan dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan: 1. Lembaga/organisasi bersangkutan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, GBHO, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi KMHDI. 2. Independensi KMHDI, kesetaraan derajat, kebersamaan dan saling menghargai. BAB IX DISIPLIN ORGANISASI Pasal 30 (1) Anggota dan pengurus organisasi KMHDI dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi KMHDI. (2) Setiap anggota dan Pengurus organisasi KMHDI wajib menghindari perpecahan dalam organisasi KMHDI. DISIPLIN KEANGGOTAAN Pasal 31 (1) Anggota KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi baik yang sedang menjabat sebagai pengurus maupun tidak, dapat dikenakan sanksi oleh organisasi. (2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh pimpinan di masingmasing tingkatan organisasi dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan setingkat diatasnya sebelum ditangani oleh PP KMHDI sebagai pimpinan tertinggi.

SATYAM EVA JAYATE


(3) Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa tiga kali teguran lisan, tiga kali peringatan tertulis dan pemberhentian oleh pimpinan tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi. (4) Terhadap anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalam permusyawaratan yang diadakan organisasi KMHDI. (5) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

DISIPLIN PENGURUS Pasal 32 Anggota KMHDI yang karena fungsionalitasnya sebagai pengurus KMHDI melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi. Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus ditangani oleh pimpinan di masingmasing tingkatan organisasi. Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa dua kali teguran lisan, satu kali peringatan tertulis dan dapat dilanjutkan dengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya. Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat diberhentikan sebagai pengurus oleh pimpinan organisasi di masing masing tingkatan dalam forum Rapim setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya. Khusus mengenai penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua PC KMHDI atau Ketua PD KMHDI dilakukan oleh PP KMHDI. Ketua PC KMHDI atau Ketua PD KMHDI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh PP KMHDI, dan selanjutnya PP KMHDI menunjuk seorang Plt Ketua PC KMHDI atau Plt Ketua PD KMHDI yang berasal dari anggota atau pengurus PC KMHDI atau PD KMHDI bersangkutan. Plt Ketua PC atau Plt Ketua PD KMHDI yang ditunjuk oleh PP KMHDI wajib menyelenggarakan sabha atau lokasabha luar biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak yang bersangkutan ditunjuk sebagai Plt. Terhadap Ketua PC atau PD KMHDI yang dikenakan sanksi penonaktifan atau pemberhentian harus diberikan hak membela diri dalam Sabha atau Lokasabha luar biasa yang diadakan organisasi. Personalia Presidium PP KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat diberikan kepada personalia Presidium PP KMHDI apabila ada bukti pelanggaran disiplin organisasi dan disertai dengan bukti pernyataan mosi tidak percaya dari minimal 2/3 jumlah PC dan PD KMHDI. Sanksi penonaktifan atau pemberhentian kepada personalia Presidium PP KMHDI dapat dilakukan dalam forum Rakornas yang telah memenuhi persyaratan quorum setelah yang bersangkutan diberikan hak membela diri. Forum Rakornas yang dimaksud dalam ayat 11 pasal ini, dapat menunjuk salah satu personalia pengurus PP KMHDI sebagai pelaksana tugas (Plt) Presidium PP KMHDI yang telah dinonaktifkan atau diberhentikan karena pelanggaran disiplin organisasi.

SATYAM EVA JAYATE


(13) Apabila jumlah personalia Presidium PP KMHDI yang dinonaktifkan dan/atau diberhentikan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka personalia Presidium PP KMHDI yang masih ada wajib melaksanakan Mahasabha Luar Biasa selambat lambatnya enam bulan sejak diputuskannya penonaktifan atau pemberhentian. (14) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada pengurus KMHDI, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. Pasal 33 Pemulihan nama baik atau rehabilitasi dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui permusyawaratan anggota, yaitu Sabha atau Lokasabha atau Mahasabha atau Sabha Khusus. BAB X LAMBANG Pasal 34 Lambang KMHDI adalah Asta Brahmacarya Marga Nusantara dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Gambar: 2. Pengertian: a. Lingkaran Makna : satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. b. Asta Dala Makna : delapan kemahakuasaan Tuhan (Asta Isawarya), menggambarkan delapan penjuru mata angin; mempunyai pola berfikir multidimensional dan proporsional sehingga senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek. c. Tri Datu (Tiga Warna Suci) Makna : merah, putih, hitam. Tiga warna ini menggambarkan Tri Murti, yaitu tiga manifestasi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur (Brahma, Wisnu, Siwa). Dengan kata lain, kader KMHDI harus memiliki daya pikir yang inovatif,siap menjaga dan melestarikan potensi Hindu dengan nilai-nilai Dharma yang dimiliki, serta berani tampil di depan untuk mengembalikan serta menegakkan nilai-nilai ajaran Dharma dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. d. Segi Lima Makna : philosofi Agama. Merupakan konsep Panca Sradha, yaitu lima dasar kepercayaan dalam Agama Hindu. e. Buku terbuka dan kosong Buku terbuka bermakna : bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal. Kosong bermakna : suatu kemurnian pengabdian KMHDI. f. Nyala obor Makna : semangat perjuangan untuk mewujudkan tujuan KMHDI. g. Kepulauan Indonesia Makna : KMHDI di dalam perjuangannya selalu berwawasan Nasional dan menghargai semboyan Bhineka Tunggal Ika h. Swastika Makna : lambang Agama Hindu dan dipercaya sebagai sumber keselamatan dunia. Hal ini juga menegaskan bahwa KMHDI adalah organisasi yang berdasarkan Hindu.

SATYAM EVA JAYATE


Pasal 35 Mengenai penggunaan lambang dan atribut organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 36 Perubahan Anggaran Rumah Tangga KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir. BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB XIII PENUTUP Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SATYAM EVA JAYATE

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KMHDI

Recommend Documents