ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MUKADDIMAH Bahwa sesungguhnya generasi muda memiliki peran dalam perjuangan pembangunan bangsa dan negara yang mencita-citakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa. Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah perguruan tinggi yang dinamis berkewajiban menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga penelitian ilmiah, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat demi mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sadar akan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai generasi muda bangsa, mahasiswa Institut Teknologi Bandung bertekad untuk belajar, berkarya, dan berjuang dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan almamater. Didorong oleh keyakinan dan kemurnian hati bahwa tekad tersebut dapat terlaksana dengan usahausaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan maka dengan ini mahasiswa Institut Teknologi Bandung, berhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, menurut anggaran dasar sebagai berikut. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 :

Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat KM-ITB.

Pasal 2 :

KM-ITB disahkan kembali pada tanggal 19 bulan Januari tahun 1996 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 :

KM-ITB berkedudukan di tempat Institut Teknologi Bandung berada. BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 4 :

KM-ITB berasaskan Pancasila dan kebenaran ilmiah.

Pasal 5 :

Sifat KM-ITB : 1. Mandiri 2. Kekeluargaan 3. Adil 4. Aspiratif dan partisipatif 5. Representatif 6. Efektif dan efisien 7. Transparan

Pasal 6 :

BAB III TUJUAN

Tujuan : 1. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa. 3. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa. 4. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika. 5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 2007

1 dari 17

BAB IV BASIS ORGANISASI Pasal 7 :

KM-ITB berbasis Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa. BAB V KEANGOTAAN

Pasal 8 :

Anggota KM-ITB adalah seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB dan anggota kehormatan yang disahkan oleh Kongres KM ITB.

Pasal 9 :

Anggota KM-ITB terdiri atas : 1. Anggota muda 2. Anggota biasa 3. Anggota kehormatan BAB VI KEDAULATAN

Pasal 10 :

Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh mahasiswa ITB. BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI

Kelengkapan organisasi KM-ITB terdiri atas: Pasal 11: Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Kongres KM-ITB, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung yang merupakan perwakilan dari mahasiswa yang terorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Pasal 12 :

Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Kabinet KM-ITB, adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung dan bertanggung jawab kepada Kongres KM-ITB.

Pasal 13 :

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi di tingkat jurusan yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jurusannya di Institut Teknologi Bandung, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 14 :

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk berkegiatan dalam bidang-bidang yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, olah raga, media, kesenian dan kebudayaan, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 15:

Tim Beasiswa KM ITB adalah badan independen eksekutif yang bertanggung jawab kepada Kongres KM ITB dan seluruh mahasiswa ITB dalam penyelenggaraan beasiswa KM ITB

Pasal 16:

Majelis wali amanat (MWA) wakil mahasiswa adalah perwakilan mahasiswa dalam majelis pemegang kekuasaan tertinggi di ITB.

Pasal 17:

Tim MWA wakil mahasiswa KM ITB adalah Tim yang dibentuk oleh MWA wakil mahasiswa untuk memudahkan dan membantu tugas-tugas wakil mahasiswa di MWA. BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 18 :

Lambang KM-ITB terdiri dari gambar Ganesha dan tulisan Keluarga Mahasiswa ITB.

Pasal 19 :

Bendera KM-ITB berwarna dasar biru serta memuat lambang dan semboyan Keluarga Mahasiswa ITB.


2 dari 17

BAB IX SEMBOYAN Pasal 20 :

Semboyan KM-ITB adalah untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. BAB X KEUANGAN

Pasal 21 :

Keuangan KM-ITB diperoleh dari: 1. Iuran anggota KM-ITB 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KMITB BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB

Pasal 22 :

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB dilakukan dengan sekurangkurangnya 3/4 jumlah anggota Kongres KM-ITB harus hadir dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres KM-ITB yang sah dan khusus untuk itu. BAB XII PEMBUBARAN KM-ITB

Pasal 23 :

1. Pembubaran KM-ITB dilakukan melalui referendum. 2. Referendum untuk pembubaran KM-ITB merupakan hasil sidang yang dihadiri paling sedikit 3/4 jumlah anggota Kongres KM-ITB dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres KM-ITB yang sah dan khusus untuk itu. BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 24 :

Dalam masa peralihan, kekuasaan legislatif dipegang oleh ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan BAB XIV PENUTUP

Pasal 25 :

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26 :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2007 dalam Sidang Istimewa Kongres KM ITB di Sekretariat Kongres KM ITB Jl. Ganesha 10 Bandung dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 27 :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini merupakan revisi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB hasil Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tanggal 13 Februari 2006.

Pasal 28 :

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar KM-ITB ini, maka Anggaran Dasar KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Disahkan Oleh Kongres KM ITB Sekretariat Kongres KM ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 19 Februari 2007 Jam 00.37 WIB


3 dari 17

ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1:

Anggota Muda adalah seluruh mahasiswa S1 Institut Teknologi Bandung yang belum genap satu tahun terdaftar sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

Pasal 2 :

Anggota Biasa adalah seluruh mahasiswa S1 Institut Teknologi Bandung yang telah genap satu tahun terdaftar sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

Pasal 3:

Anggota Kehormatan adalah mahasiswa atau bukan mahasiswa yang tidak termasuk anggota muda dan anggota biasa KM ITB, yang diangkat menjadi anggota KM-ITB karena hal-hal khusus. Pengangkatan anggota kehormatan harus disetujui dan disahkan oleh Kongres KM-ITB.

Pasal 4:

Keluarga Mahasiswa berkewajiban untuk melaksanakan proses pembinaan bagi setiap anggota muda.

Pasal 5:

Hak dan Kewajiban anggota KM-ITB : 1. Setiap anggota KM-ITB berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam KM-ITB. 2. Setiap anggota KM-ITB wajib menjaga dan memelihara nama baik KM-ITB. 3. Setiap anggota biasa KM-ITB wajib membayar iuran anggota sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. 4. Setiap anggota KM-ITB berhak membela diri. 5. Setiap anggota KM-ITB berhak mengeluarkan pendapat. 6. Setiap anggota KM-ITB berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak bicara, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kegiatan KM-ITB. 7. Setiap anggota KM ITB berhak mendapat pembelaan dari KM ITB selama tidak bertentangan dengan AD ART KM ITB dengan persetujuan Kongres KM ITB. 8. Setiap anggota biasa KM-ITB memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 9. Anggota Muda KM-ITB tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu Raya. 10. Anggota Kehormatan KM-ITB tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu Raya. 11. Prosedur penggunaan hak dan kewajiban anggota diatur berdasarkan peraturan tersendiri.

Pasal 6:

Keanggotaan KM-ITB hilang karena : 1. Meninggal dunia. 2. Tidak menjadi mahasiswa ITB lagi kecuali untuk anggota kehormatan. 3. Dicabut dari keanggotaan KM-ITB oleh Kabinet KM-ITB dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 4. Mengundurkan diri. BAB II KONGRES KM-ITB

Pasal 7:

Hak dan kewajiban: 1. Kongres KM-ITB menentukan garis besar kebijaksanaan dalam kehidupan kemahasiswaan di ITB. 2. Kongres KM-ITB berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan KM-ITB. 3. Kongres KM-ITB berkewajiban menjunjung tingggi AD/ART KM-ITB. 4. Kongres KM-ITB berkewajiban mengesahkan ketua Kabinet KM-ITB hasil pemilu raya. 5. Kongres KM-ITB berkewajiban menyusun kriteria program (Garis Besar Haluan Program) dengan pertimbangan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan rumpun unit yang diwakilinya serta aspirasi program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa. 6. Kongres KM-ITB berwenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan program kerja yang diajukan oleh Kabinet.


4 dari 17

7. Kongres KM-ITB (melalui anggotanya) berkewajiban menjamin tersedianya sumber daya himpunan dan rumpun unit yang diwakilinya untuk melaksanakan program terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM-ITB. 8. Kongres KM-ITB berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Kabinet KM-ITB dan meminta pertanggungjawaban Kabinet KM-ITB sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 9. Kongres KM-ITB memiliki wewenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Kabinet KM-ITB yang diajukan oleh ketua Kabinet KM-ITB dengan mekanisme yang ditetapkan Kongres KM-ITB. 10. Kongres KM-ITB memiliki wewenang untuk membatalkan rencana program atau menghentikan program yang dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB melalui mekanisme yang ditetapkan Kongres KM-ITB. 11. Apabila dalam pandangan Kongres KM-ITB, Kabinet KM-ITB tidak melaksanakn tugasnya atau keluar dari arah kebijaksanaan KM-ITB maka Kongres KM-ITB berkewajiban mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu tiga minggu sesudah keputusan dikeluarkan Kabinet KM-ITB harus memperbaikinya. Kemudian apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet KM-ITB masih melakukan kesalahan maka Kongres KM-ITB berkewajiban mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu maksimum dua minggu setelah keputusan dikeluarkan Kabinet KM-ITB harus memperbaikinya. Dan apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet KM-ITB tidak memperbaikinya maka Kongres KM-ITB dapat mengadakan referendum untuk menurunkan jabatan ketua Kabinet KM-ITB. 12. Dalam hal ketua Kabinet KM-ITB berhenti di tengah jabatannya, untuk mengisi kekosongan jabatan dipilih pejabat sementara yang diangkat oleh Kongres KM-ITB sampai terpilih ketua Kabinet KM-ITB yang baru. 13. Kongres KM-ITB dapat membentuk organ kegiatan lainnya untuk tugas-tugas legislatif. 14. Kongres KM ITB berwenang menyelenggarakan referendum sebagai alternatif mekanisme pengambilan kebijakan 15. Kongres KM ITB berwenang menyelenggarakan pemilu raya untuk memilih ketua kabinet KM ITB. 16. Kongres KM-ITB berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan KM-ITB. 17. Kongres KM-ITB berhak mengubah AD/ART KM-ITB. 18. Kongres KM ITB melalui komisi yang terkait, berkewajiban untuk mengontrol kinerja senator secara periodik dan membuat batas kuantifikasi atas kehadiran senator 19. Dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja senator, Kongres KM ITB berkoordinasi dengan HMJ dan forum rumpun unit kegiatan mahasiswa yang bersangkutan 20. Kongres KM ITB berwenang memberikan teguran hingga rekomendasi penggantian senator dengan pertimbangan komisi yang terkait. 21. Kongres KM-ITB berkewajiban membuat forum secara terbuka kepada seluruh mahasiswa ITB untuk melaporkan kinerja dan menampung aspirasi, sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. 22. Kongres KM ITB berkewajiban melakukan penerjemahan aspirasi dalam bentuk pembahasan sekurang – kurangnya di tingkat sidang komisi 23. Kongres KM ITB berkewajiban melakukan tindak lanjut penerjemahan aspirasi. 24. Kongres KM-ITB berkewajiban memberikan laporan secara tertulis melalui publikasi kepada seluruh mahasiswa ITB, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Pasal 8:

Pembentukan Kongres KM ITB dapat terbentuk apabila minimal syarat 2/3 jumlah total senator Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa telah terpenuhi.

Pasal 9:

Keanggotaan: 1. Anggota Kongres KM-ITB merupakan perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa 2. Setiap Himpunan Mahasiswa Jurusan diwakili oleh satu orang anggota Kongres KM ITB 3. Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa diwakili oleh 9 ≤ x ≤ 27 orang anggota Kongres KM ITB. Penentuan jumlah anggota Kongres KM ITB yang mewakili ( x ) rumpun unit Kegiatan Mahasiswa ditentukan oleh mekanisme yang ditetapkan Kongres KM ITB periode sebelumnya. 4. Pemilihan anggota Kongres KM-ITB dengan mekanisme sebagai berikut: • Anggota Kongres KM-ITB dipilih melalui mekanisme pemilu di Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Rumpun Unit kegiatan mahasiswa masing-masing.


5 dari 17

•

5. 6. 7.

8.

9.

Dalam kondisi tertentu, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Forum Rumpun Unit tidak dapat melakukan pemilu, maka dapat dilakukan mekanisme lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kongres KM-ITB. • Anggota Kongres KM-ITB sah bila didukung oleh sekurang-kurangnya 10% dari anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Forum Rumpun Unit masing-masing yang berhak memilih. Anggota Kongres KM-ITB disebut senator dengan masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya 2 periode. Pergantian Anggota Kongres KM-ITB diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB atau Forum Rumpun Unit. Syarat-syarat calon Anggota Kongres KM-ITB • Warga Negara Indonesia • Anggota biasa KM ITB • Tidak terkena sanksi organisasi KM ITB Hak dan kewajiban Anggota Kongres KM-ITB: Tiap anggota Kongres KM-ITB berhak untuk bicara. Tiap anggota Kongres KM-ITB memiliki hak satu suara. Tiap anggota Kongres KM-ITB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa. Anggota Kongres KM-ITB tidak diperkenankan memegang jabatan lain di lingkungan KMITB Anggota Kongres KM-ITB berkewajiban menyelenggarakan forum dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Rumpun Unit yang diwakilinya untuk melaporkan kinerjanya dan menampung aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Rumpun Unit yang diwakilinya, sekurang-kurangnya sebulan sekali. Keanggotaan Kongres KM-ITB gugur apabila: Tidak menjadi anggota Kongres KM-ITB. Mengundurkan diri. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan. Di-recall oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Forum Rumpun Unit yang diwakilinya dengan mekanisme recalling diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Forum Rumpun Unit.

Pasal 10:

Pimpinan Kongres KM-ITB: 1. Ketua Kongres KM-ITB dapat membentuk staf sekretariat Staf sekretariat diangkat oleh ketua Kongres KM-ITB Staf sekretariat diambil dari anggota biasa KM-ITB Staf sekretariat tidak mempunyai hak suara dalam sidang Kongres KM-ITB. Staf sekretariat berkewajiban membuat laporan kegiatan anggota Kongres KM-ITB. 2. Ketua Kongres KM-ITB diangkat dari dan oleh anggota Kongres KM-ITB dalam sidang paripurna. 3. Ketua Kongres KM-ITB tidak berhak untuk mengatasnamakan Kongres KM-ITB dan mengeluarkan keputusan kecuali hasil keputusan sidang. 4. Ketua Kongres KM-ITB bertanggung jawab terhadap anggota Kongres KM-ITB. Bila ketua Kongres KM-ITB tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu yang melebihi haknya dapat dimintai pertanggungjawaban sekurang-kurangnya diusulkan oleh 1/5 anggota Kongres KM-ITB.

Pasal 11:

Tata tertib sidang: 1. Pengesahan acara sidang Kongres KM-ITB dilakukan oleh pimpinan sidang tersebut. 2. Keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan apabila dengan cara ini tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. 3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang, dan pengulangan sudah dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil yang sama, maka ketua Kongres KM-ITB berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian. 4. Anggota Kongres KM-ITB yang meninggalkan sidang kehilangan hak suaranya.

Pasal 12:

Waktu-waktu sidang: 1. Kongres KM-ITB mengadakan sidang untuk mengesahkan ketua Kabinet KM-ITB Mahasiswa dan penentuan garis besar kebijaksanaan KM-ITB.


6 dari 17

2. 3. Pasal 13:

Kongres KM-ITB bersidang sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh ketua Kongres KMITB atau atas usul sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres KM-ITB. Kongres KM-ITB dapat bersidang atas permintan ketua Kabinet KM-ITB.

Macam-macam sidang: 1. Sidang istimewa Sidang istimewa merupakan sidang khusus untuk pembahasan perubahan AD/ART KMITB dan referendum. Sidang istimewa dianggap sah bila dihadiri oleh 3/4 anggota Kongres KM-ITB. 2. Sidang paripurna Sidang paripurna merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kongres KM-ITB. Sidang paripurna dianggap sah bila dihadiri oleh (n/2)+1 anggota Kongres KM-ITB. Sidang paripurna mempunyai wewenang untuk memilih ketua Kongres KM-ITB, pengesahan ketua Kabinet KM-ITB, membuat keputusan-keputusan Kongres KM-ITB, menentukan garis besar kebijaksanaan KM-ITB selama setahun masa jabatan dan halhal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan garis besar kebijaksanaan KM-ITB. 3. Sidang komisi Setiap anggota Kongres KM-ITB memilih untuk menjadi anggota salah satu komisi selama masa kerja Kongres KM-ITB. Jumlah komisi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Komisi Kongres KM-ITB dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan dikukuhkan oleh ketetapan Kongres KMITB. Sidang komisi Kongres KM-ITB dipimpin oleh ketua komisi. Sidang komisi diadakan untuk membahas lebih mendalam masalah dibidangnya, menentukan rencana kerja, dan menanggapi masalah-masalah sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Sidang darurat Dalam hal sidang paripurna Kongres KM-ITB tidak dapat dilaksanakan, maka atas usul ketua Kongres KM-ITB atau sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres KM-ITB dapat diadakan sidang darurat pengganti sidang paripurna. Siadang darurat hanya diadakan karena hal-hal mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya. Sidang darurat tidak berwenang memilih pimpinan Kongres KM-ITB dan menetapkan garis kebijaksanaan KM-ITB. Keputusan sidang darurat sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Keputusan sidang darurat berlaku paling lama 1 bulan sejak ditetapkan. Hasil dari sidang darurat ini dapat tetap berlaku atau digugurkan melalui sidang paripurna. Sidang darurat dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/5 anggota Kongres KM-ITB. BAB III KABINET KM-ITB

Pasal 14:

Hak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

dan kewajiban: Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM-ITB. Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM-ITB. Kabinet KM-ITB wajib menjunjung tinggi AD/ART KM-ITB. Kabinet KM-ITB adalah pelaksana garis-garis kebijaksanaan KM-ITB. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan kemahasiswaan KM-ITB. Kabinet KM-ITB mewakili mahasiswa ITB baik ke dalam maupun ke luar. Kabinet KM ITB berkewajiban menyusun program kerja sesuai kriteria program (Garis Besar Haluan Program) yang dibuat oleh Kongres KM ITB dengan tetap mengutamakan pembangunan masyarakat mahasiswa yang aktif-partisipatif Kabinet KM ITB berhak mendapatkan dukungan sumber daya dari himpunan mahasiswa jurusan dan rumpun unit kegiatan mahasiswa untuk melaksanaan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa dan program terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB. Kabinet KM ITB berwenang mengkoordinasikan himpunan mahasiswa jurusan dan unit kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa dan program terpusat setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres KM ITB


7 dari 17

10. Kabinet KM-ITB wajib mengutamakan aspirasi dari anggota KM-ITB dalam membuat rencana kerja organisasi. 11. Kabinet KM-ITB melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres KM-ITB. 12. Kabinet KM-ITB memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres KM-ITB. 13. Pada akhir masa jabatannya Kabinet KM-ITB wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB. 14. Kabinet KM-ITB berhak memberikan sanksi organisasi kepada anggota KM-ITB dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART dan peraturanperaturan yang berlaku di KM-ITB, Pencabutan keanggotaan KM-ITB dilakukan oleh Kabinet KM-ITB dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari Kongres KM-ITB, Tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan ketetapan Kongres KM-ITB. Pasal 15:

Pembentukan: 1. Ketua Kabinet KM-ITB dipilih oleh anggota biasa KM-ITB melalui sistem Pemilu Raya. 2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh Kongres KM-ITB. 3. Ketua Kabinet KM-ITB terpilih mengajukan susunan Kabinet KM-ITB kepada Kongres KMITB. 4. Persyaratan calon ketua Kabinet KM-ITB: Warga Negara Indonesia, Anggota biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi dan kasus akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB, Sudah dua tahun menjadi anggota KM-ITB, Dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam aturan pemilu. 5. Pengesahan ketua Kabinet KM-ITB dilakukan oleh Kongres KM-ITB. 6. Kabinet KM-ITB tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi, intern dan/atau ekstern kampus pada semua tempat dan tingkat. 7. Kabinet KM-ITB adalah lembaga konsultatif atau koordinatif untuk program-program himpunan dan unit kegiatan mahasiswa.

Pasal 16:

Kepengurusan: 1. Kabinet KM-ITB terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang atau sebutan sejenisnya. 2. Jumlah bidang atau sebutan sejenisnya disusun menurut kebutuhan. 3. Masa jabatan ketua Kabinet KM-ITB adalah satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. 4. Persyaratan staf Kabinet KM-ITB: Warga Negara Indonesia, Anggota biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB, 5. Ketua Kabinet KM-ITB dinyatakan berhalangan tetap bila: Tidak lagi menjadi anggota KM-ITB, Mengundurkan diri, Dijatuhkan oleh Kongres KM-ITB melalui referendum,

Pasal 17:

Rapat Kabinet KM-ITB diatur dalam tata tertib organisasi Kabinet KM-ITB. BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 18:

Pengertian: Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jurusannya di Institut Teknologi Bandung, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 19:

Kedudukan: Himpunan Mahasiswa Jurusan berkedudukan di tingkat jurusan di tempat ITB berada.


8 dari 17

Pasal 20:

Keanggotaan: Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah mahasiswa yang sah dan terdaftar di Jurusan dan sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 21:

Kepengurusan: 1. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan hak otonomi Himpunan Mahasiswa jurusan menurut AD/ART masing-masing Himpunan Mahasiswa jurusan. 2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dipilih oleh anggota Himpunan Mahasiswa jurusan melalui mekanisme di Himpunan Mahasiswa jurusan masing-masing. 3. Ketua Himpunan Mahasiswa jurusan bertanggung jawab kepada anggota Himpunan Mahasiswa jurusan.

Pasal 22:

Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai otonomi di tingkat jurusan

Pasal 23:

Hubungan dengan KM-ITB: 1. Himpunan Mahasiswa jurusan merupakan badan kelengkapan KM-ITB di tingkat jurusan. 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi AD ART KM ITB 3. Himpunan Mahasiswa jurusan memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 4. Untuk kegiatan intern Himpunan Mahasiswa jurusan memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama KM-ITB harus melakukan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB, Himpunan Mahasiswa jurusan berada di bawah koordinasi Kabinet KM-ITB. 6. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memberikan sumber daya kepada kabinet KM ITB untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa dan program terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB. BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 24:

Pengertian: Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk berkegiatan dalam bidang-bidang yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, olah raga, media, kesenian dan kebudayaan, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 25:

Keanggotaan Anggota unit kegiatan mahasiswa yang diakui oleh KM ITB adalah mahasiswa S1 ITB yang sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 26:

Kepengurusan : 1. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan hak otonomi Unit Kegiatan Mahasiswa menurut AD/ART masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa. 2. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih oleh anggota Unit Kegiatan Mahasiswa masingmasing melalui mekanisme di Unit Kegiatan Mahasiswa masing-masing. 3. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa betanggungjawab kepada anggota Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 27:

Hubungan dengan KM-ITB : 1. Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 2. Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi AD ART KM ITB 3. Untuk kegiatan intern, Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama KM-ITB harus melakukan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB, oleh Kabinet, Unit Kegiatan Mahasiswa berada di bawah koordinasi Kabinet KM-ITB.


9 dari 17

5. Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban memberikan sumber daya kepada kabinet KM ITB untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa dan program terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB. BAB VI FORUM RUMPUN UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 28:

Pengertian: Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dari unit kegiatan mahasiswa yang memiliki kesamaan bidang.

Pasal 29:

Keanggotaan : Anggota Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa adalah perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa dengan kuorum (½n+ 1) jumlah unit kegiatan mahasiswa di rumpun tersebut. BAB VII TIM BEASISWA

Pasal 30 :

Pengertian : Tim Beasiswa adalah badan independen eksekutif yang bertanggung jawab kepada Kongres KM ITB yang sah dan seluruh mahasiswa ITB dalam penyelenggaraan beasiswa KM ITB

Pasal 31:

Hubungan di dalam KM ITB 1.Dalam hubungannya dengan Kabinet KM ITB, Tim Beasiswa KM ITB melakukan koordinasi dengan sesama pelaksana kekuasaan eksekutif KM ITB 2.Program kerja dan kebijakan tim beasiswa ditentukan oleh pengurus tim beasiswa yang sah dengan mekanisme pengesahan berdasarkan Musyawarah Anggota Tim Beasiswa. 3.Keuangan Tim Beasiswa KM ITB dapat diaudit oleh civitas akademika setiap waktu diperlukan 4.Tim beasiswa KM ITB dalam kegiatannya bersifat sosial dan tidak politis. BAB VIII MWA WAKIL MAHASISWA DAN TIM MWA ITB WAKIL MAHASISWA

Pasal 32:

Pengertian 1. Majelis wali amanat (MWA) wakil mahasiswa adalah perwakilan mahasiswa dalam majelis pemegang kekuasaan tertinggi di ITB 2. Tim MWA wakil mahasiswa KM ITB adalah tim untuk memudahkan dan membantu tugastugas wakil mahasiswa di MWA.

Pasal 33:

Pembentukan MWA Wakil MAhasiswa 1. wakil mahasiswa di MWA dijabat oleh ketua kabinet KM ITB terpilih 2. masa jabatan wakil mahasiswa di MWA selama satu tahun, setelah itu digantikan oleh ketua kabinet KM ITB terpilih berikutnya 3. pengesahan wakil mahasiswa di MWA dialakukan oleh Kongres KM ITB 4. wakil mahasiswa di MWA memberikan pertanggungjawabannya kepada kongres KM ITB

Pasal 34:

Kepengurusan TIM MWA Wakil Mahasiswa 1. Wakil mahasiswa di MWA berhak membentuk tim MWA diluar Kabinet KM ITB untuk memudahkan dan membantu tugas-tugas wakil mahasiswa di MWA 2. Persyaratan staf tim MWA: • Seluruh mahasiswa S1(program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB • Tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB 3. staf tim MWA wakil mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi, intern dan/atau ekstern kampus pada semua tempat dan tingkat 4. pengesahan tim MWA wakil mahasiswa dilakukan oleh Kongres KM ITB


10 dari 17

Pasal 35:

Hak dan Kewajiban TIM MWA Wakil Mahasiswa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pasal 36:

Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM-ITB Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM-ITB Tim MWA Wakil mahasiswa wajib menjunjung tinggi AD/ART KM-ITB Tim MWA Wakil mahasiswa wajib melaporkan rencana kerjanya kepada Kongres KM-ITB Tim MWA Wakil mahasiswa wajib menarik aspirasi dari seluruh anggota KM ITB dan dapat menarik aspirasi dari mahasiswa pasca-sarjana ITB Tim MWA Wakil mahasiswa Wakil wajib menyampaikan dan mensosialisasikan setiap hasil keputusan yang diambil di MWA Mekanisme penarikan aspirasi dan sosialisasi keputusan kepada seluruh mahasiswa ITB diserahkan kepada tim MWA. Wakil mahasiswa di MWA berhak mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB Tim MWA Wakil mahasiswa memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres KM-ITB Tim MWA Wakil mahasiswa wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu kepengurusan.

Kongres KM ITB berhak untuk menarik perwakilan mahasiswa dari MWA ITB. BAB IX KEUANGAN

Pasal 37:

Anggaran: 1. Kabinet KM-ITB pada permulaan masa tugasnya berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja KM-ITB yang disetujui oleh Kongres KM-ITB 2. Dalam hal dibutuhkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja KM-ITB, Kabinet KM-ITB berhak mengadakan perubahan anggaran tersebut dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja KM-ITB harus dilaporkan secara transparan kepada seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 38:

Iuran Anggota: 1. Iuran Anggota dipungut pada permulaan tahun ajaran. 2. Besar dan pemungutan iuran anggota KM-ITB diserahkan kepada kebijaksanaan Kabinet KM-ITB dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 3. Dana yang diperuntukkan untuk Kongres KM-ITB adalah 15% dari iuran anggota KM-ITB yang diperoleh Kabinet KM-ITB.

Pasal 39:

Dana Sumbangan: 1. Dana Sumbangan adalah dana yang didapat dari berbagai macam sumber di luar KM-ITB 2. Himpunan dan Unit yang memperoleh Dana Sumbangan dengan membawa nama KM-ITB harus memberi laporan kepada Kabinet KM-ITB.

Pasal 40:

Dana Hasil Kegiatan KM-ITB: 1. Dana Hasil Kegiatan KM-ITB adalah hasil yang berupa uang atau materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan KM-ITB, dengan menggunakan fasilitas KM-ITB atau yang dikuasakan kepada KM-ITB 2. Hal-hal mengenai peraturan pembagian dana hasil kegiatan KM-ITB dalam lingkungan KM-ITB diatur dalam aturan tersendiri dalam Kabinet KM-ITB.

Pasal 41:

Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa: 1. Pendanaan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa menjadi otonomi Himpunan Mahasiswa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa itu sendiri. 2. Himpunan Mahasiswa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa berhak mengajukan permohonan dana kepada Kabinet KM-ITB. 3. Himpunan Mahasiswa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa melaporkan kepada Kabinet KM-ITB tentang penggunaan dana yang berasal dari dana Kabinet KM-ITB.


11 dari 17

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB Pasal 42:

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota Kongres KM-ITB. 2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa. BAB XI PEMBUBARAN KM-ITB

Pasal 43: 1. Usulan sidang untuk pembahasan referendum pembubaran KM-ITB diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota kongres KM-ITB. 2. Sidang untuk pembahasan referendum dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa.

BAB XII ATURAN MASA PERALIHAN Pasal 44:

1. Yang dimaksud dengan masa peralihan adalah masa sejak kongres KM-ITB telah habis masa jabatannya dan belum terbentuk Kongres KM-ITB yang baru karena sesuatu hal. 2. Apabila dalam masa peralihan perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB, maka perubahan itu hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ketua-ketua Himpunan Mahasiswa jurusan melalui mekanisme Musyawarah Kerja perwakilan Himpunan Mahasiswa jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa ITB. 3. Pemilu raya dan Pemilu anggota Kongres KM-ITB diselenggarakan oleh Ketua-ketua Himpunan Mahasiswa jurusan. BAB XIII PENUTUP

Pasal 45: 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB akan diatur dalam ketetapan dan keputusan Kongres KM-ITB. 2. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini, maka Anggaran Rumah Tangga KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Disahkan oleh Kongres KM ITB Sekretariat Kongres KM ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 19 Februari 2007 Jam 00.36 WIB


12 dari 17

PENJELASAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA ITB

MUKADDIMAH BAB I Pasal 1: Pasal 2: Pasal 3: BAB II Pasal 4: Pasal 5:

ANGGARAN DASAR KM-ITB Sudah Jelas NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Sudah jelas KM-ITB ini merupakan revisi dan kelanjutan dari KM-ITB yang November tahun 1960 di Institut Teknologi Bandung. Sudah jelas

didirikan pada tanggal 29 bulan

ASAS DAN SIFAT Sudah jelas 1. Mandiri, artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga/institusi lain di luar organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu pola hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan lembaga/institusi lain bukanlah merupakan pola superordinat-subordinat atau subyek-obyek. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama. 2. Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain di luar organisasi mahasiswa dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan. 3. Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memilik hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya. Setiap elemen memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mempergunakan haknya. Dalam konteks kontrol kebijakan organisasi, kesempatan, dan kebebasan untuk mempergunakan haknya ini diartikan dalam bentuk dibuka dan dihidupkannya ruang bagi oposisi dalam organisasi. 4. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh di tingkat bawah. Sistem akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran, pencerdasan, dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini. 5. Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan badan kelengkapan organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh mahasiswa di tingkatnya masing-masing. Artinya, kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional. 6. Efisien dan efektif, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Birokratisasi, dualisme fungsi, dan tumpang-tindihnya. 7. Transparan artinya sistem yang dipergunkan dalam mekanisme organisasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.


13 dari 17

BAB III TUJUAN Pasal 6: Sudah Jelas BAB IV BASIS ORGANISASI Pasal 7 : Sudah jelas BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8: Sudah jelas Pasal 9: Sudah Jelas BAB VI KEDAULATAN Pasal 10: Sudah Jelas BAB VII Pasal 11: Pasal 12: Pasal 13: Pasal 14: Pasal 15: Pasal 16: Pasal 17: BAB VIII Pasal 18: Pasal 19:

KELENGKAPAN ORGANISASI Sudah jelas Sudah jelas Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR), Himpunan Mahasiswa Farmasi (HMF), HIMABIO `Nymphaea`, dan Himpunan Mahasiswa Geofisika dan Meteorologi (HMGM) adalah pengecualian. Sudah Jelas Sudah jelas Sudah jelas sudah jelas LAMBANG DAN BENDERA Lambang KM-ITB bergambar ganesha berwarna kuning emas. Tulisan Keluarga Mahasiswa ITB berwarna kuning emas. Bendera KM-ITB berwarna dasar biru ultramarine.

BAB IX SEMBOYAN Pasal 20: Lambang dan tulisan semboyan KM-ITB berwarna kuning emas. BAB X KEUANGAN Pasal 21: BAB XI Pasal 22:

Sudah Jelas

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA KM-ITB Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar perubahan AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka perubahan AD/ART KM-ITB tidak sah.

BAB XII PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 23: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar pembubaran KM-ITB diangap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka pembubaran KM-ITB dianggap tidak sah. BAB XIII Pasal 24:

PERATURAN PERALIHAN Sudah jelas

BAB XIV Pasal 25: Pasal 26:

PENUTUP Sudah Jelas Sampai tahun 2007 telah terjadi 3 (tiga) kali Amandemen AD/ART KM ITB, yaitu pada tanggal 16-22 April 2001 melalui Musyawarah Kerja Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa ITB, pada tanggal 13 Februari 2006 melalui Sidang Istimewa Kongres KM ITB, dan pada tanggal 19 Februari 2007 melalui Sidang Istimewa Kongres KM ITB. Sudah Jelas. Sudah Jelas

Pasal 27: Pasal 28:


14 dari 17

ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB BAB I Pasal 1 : Pasal 2: Pasal 3 : Pasal 4 : Pasal 5 :

Pasal 6 :

KEANGGOTAAN Sudah jelas Sudah jelas Pengangkatan anggota kehormatan harus dikaitkan dengan independensi KM-ITB. Sudah jelas. Hak dan Kewajiban Anggota KM ITB Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 : sudah jelas. Ayat 8 : Ketentuan akan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan anggota Kongres KM-ITB di tingkat jurusan dan forum unit diotonomikan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan forum unit masing-masing. Ayat 9, 10,11 : sudah jelas. Sudah jelas.

BAB II KONGRES KM-ITB Pasal 7: Hak dan Kewajiban. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10:sudah jelas Ayat 11: Selama proses referendum untuk pembubaran Kabinet KM-ITB, Kabinet KM-ITB tidak didemisionerkan oleh Kongres KM-ITB. Ayat 12: Tugas pejabat sementara hanya untuk menyelengga-rakan Pemilu Raya sampai terpilih ketua Kabinet KM-ITB baru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penentuan waktu Pemilu Raya berdasarkan pertimbangan Kongres KM-ITB. Ayat 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24: sudah jelas Pasal 8: sudah jelas Pasal 9: Keanggotaan. Ayat 1: sudah jelas. Ayat 2: sudah jelas Ayat 3: Perwakilan rumpun unit terdiri dari 5 perwakilan setiap unit keagamaan dan perwakilan tiap rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa yang jumlahnya masing – masing ditentukan oleh mekanisme yang ditetapkan Kongres KM ITB. Jumlah quota 9<x<27 memiliki arti yaitu angka 9 digunakan dengan pertimbangan memperhatikan keterwakilan setiap unit agama satu wakil, dan keterwakilan setiap rumpun media, pendidikan, olahraga, dan seni budaya. Sedangkan angka 27 digunakan dengan pertimbangan memperhatikan batas keterwakilan rumpun unit yang seimbang dengan jumlah keterwakilan HMJ (27 wakil) Ayat 4: Yang dimaksud kondisi tertentu adalah apabila dalam AD/ART dan atau Ketetapan masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan atau rumpun unit mengharuskan mekanisme lain selain Pemilu Ayat 5: 1 (satu) tahun yang dimaksud disini adalah 1(satu) tahun masehi. Ayat 6: mekanisme pergantian anggota Kongres KM-ITB di tengah-tengah masa jabatan diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ayat 7,8,9: sudah jelas Pasal 10: Pimpinan Kongres KM-ITB. Ayat 1, 2, 3, 4: sudah jelas. Pasal 11: Tata Tertib Sidang. Ayat 1, 2, 3, 4: sudah jelas. Pasal 12: Waktu-waktu Sidang. Ayat 1, 2, 3: sudah jelas. Pasal 13: Macam-macam Sidang. Ayat 1, 2, 3, 4: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar sidang diangap sah. Jika menggunakan kon-vensi atau aturan-aturan lain maka sidang dianggap tidak sah. BAB III KABINET KM-ITB Pasal 14: Hak dan Kewajiban. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9: sudah jelas.


15 dari 17

Ayat 10:

Pasal 15: Pasal 16: Pasal 17:

Kabinet KM-ITB hanya diperkenankan menyusun pro-gram kerja yang meliputi program stimulasi dan dina-misasi massa grassroot, program-program rutin yang telah jelas merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa, dan program yang membutuhkan penyikapan cepat. Ayat 11,12,13: sudah jelas. Ayat 14: Pencabutan keanggotaan KM-ITB dilakukan Kabinet KM-ITB dianggap sah setelah melalui pertimbangan khusus di Kongres KM-ITB dan berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban anggota KM-ITB. Pembentukan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: sudah jelas. Kepengurusan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5: sudah jelas. Sudah jelas.

BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 18: Pengertian. Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR), Himpunan Mahasiswa Farmasi (HMF), HIMABIO Nymphaea, dan Himpunan Mahasiswa Geofisika dan Meteorologi (HMGM) adalah pengecualian. Pasal 19: Kedudukan. Keluarga Mahasiswa Seni Rupa, Desain, dan Kriya (KMSR), Himpunan Mahasiswa Farmasi (HMF), HIMABIO Nymphaea, dan Himpunan Mahasiswa Geofisika dan Meteorologi (HMGM) adalah pengecualian. Pasal 20: Keanggotaan. Sudah jelas. Pasal 21: Kepengurusan. Ayat 1,2,3: Sudah jelas. Pasal 22: Sudah jelas. Pasal 23: Hubungan dengan KM-ITB. Ayat 1,2: Sudah jelas. Ayat 3: Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah dalam bentuk pembagian wilayah kerja. Untuk penanganan aspirasi diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan Ayat 4,5,6: Sudah jelas. BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 24: Pengertian. Sudah jelas. Pasal 25: Keanggotaan. Sudah jelas. Pasal 26: Kepengurusan. Ayat 1,2,3: Sudah jelas. Pasal 27: Hubungan dengan KM-ITB. Ayat 1: Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah dalam bentuk pembagian wilayah kerja. Untuk penanganan aspirasi diotonomikan kepada masing-masing forum rumpun unit Ayat 2,3,4,5: Sudah jelas. BAB VI FORUM RUMPUN UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 28: Pengertian. Terdapat lima forum rumpun unit kegiatan mahasiswa yaitu forum rumpun unit keagamaan, olahraga, seni budaya, media, dan pendidikan. Pasal 29: Keanggotaan. Sudah jelas. BAB VII. Pasal 30: Pasal 31:

TIM BEASISWA sudah jelas sudah jelas


16 dari 17

BAB VIII. TIM MWA WAKIL MAHASISWA Pasal 32,33,34,35,36 : sudah jelas BAB IX KEUANGAN Pasal 37: Anggaran: Sudah jelas. Pasal 38: Iuran anggota. Sudah jelas. Pasal 39: Dana sumbangan. Sudah jelas. Pasal 40: Dana Hasil Kegiatan KM-ITB. Sudah jelas. Pasal 41: Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegia-tan Mahasiswa. Sudah jelas. BAB X PERUBAHAN AD/ART KM-ITB Pasal 42: Ayat 1: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar peru-bahan AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggu-nakan konvensi atau aturan-aturan lain maka peru-bahan AD/ART KM-ITB tidak sah. Ayat 2: Sudah jelas. BAB XI PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 43: Ayat 1: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar pembuba-ran KM-ITB diangap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka pembubaran KM-ITB dianggap tidak sah. Ayat 2: Sudah jelas. BAB XII ATURAN MASA PERALIHAN Pasal 44: Ayat 1: Sudah jelas. Ayat 2: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar peruba-han AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggu-nakan konvensi atau aturan-aturan lain maka peru-bahan AD/ART KM-ITB tidak sah. Ayat 3: Sudah jelas. BAB XIII PENUTUP Pasal 45: Ayat 1, 2:

Sudah jelas.

Disahkan Oleh Kongres KM ITB Sekretariat Kongres KM ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 19 Februari 2007 Jam 00.37 WIB


17 dari 17

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Recommend Documents