ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA (ILUNI PPs UI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia serta Program Studi (Prodi) pendahulunya secara langsung diterima menjadi Anggota Biasa ILUNI PPs UI. Penerimaan Anggota Biasa ILUNI PPs UI dilakukan oleh masing-masing Pengurus ILUNI PPs UI Prodi dengan data yang diperoleh dari Program Studi yang bersangkutan. Penerimaan Aaggota Luar Biasa ILUNI UI dilakukan melalui pengajuan surat permohonan kepada Pengurus ILUNI PPs UI dengan melampirkan data yang diperlukan atau berdasarkan permintaan dari Pengurus ILUNI PPs UI yang disetujui oleh yang bersangkutan. Pengangkatan Anggota Kehormatan: a. Pengangkatan Anggota Kehormatan ILUNI PPs UI dilakukan melalui ketetapan Pengurus ILUNI PPs UI atau b. Melalui ketetapan Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus ILUNI PPs UI Berhentinya keanggotaan ILUNI PPs UI dapat terjadi karena: a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri c. Diberhentikan dari keanggotaan. Pemberhentian keanggotaan ILUNI PPs UI hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus ILUNI PPs UI yang melibatkan pengurus ILUNI PPs UI Prodi. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Musyawarah Umum ILUNI PPs UI atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus ILUNI PPs UI. -
Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
1
Pasal 2 HAK ANGGOTA 1. Anggota Biasa ILUNI PPs UI berhak untuk a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan ILUNI PPs UI kepada Pengurus ILUNI PPs UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi ILUNI PPs UI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI PPs UI c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi ILUNI PPs UI sesuai dengan status asal keanggotaannya: d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus ILUNI PPs UI sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI PPs UI. 2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUNI PPs UI mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa ILUNI PPs UI, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus ILUNI PPs UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus ILUNI PPs UI. Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUNI UI berkewajiban: 1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi ILUNI PPs UI. 2. Menjaga nama baik ILUNI PPs UI dan Universitas Indonesia. BAB II ORGANISASI Pasal 4 PENGURUS ILUNI PPs UI Pengurus ILUNI PPs UI dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian ILUNI PPs UI dan dipilih dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI. Pasal 5 SUSUNAN PENGURUS HARIAN ILUNI PPs UI 1. Badan Pengurus Harian ILUNI PPs UI ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI PPs UI terpilih. Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
2
2. Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI PPs UI terdiri atas: a. Seorang Ketua Umum. b. Sekurang-kurangnya seorang Ketua c. Seorang Sekretaris Jenderal d. Sekurang-kurangnya seorang Sekretaris e. Seorang Bendahara Umum f. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara g. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang 3. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUNI PPs UI diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Umum ILUNI PPs UI yang disahkan oleh Musyawarah Umum ILUNI PPs UI. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PENGURUS ILUNI PPs UI Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI PPs UI adalah: 1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI PPs UI 2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI PPs UI hasil Musyawarah Umum ILUNI PPs UI dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata. 3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI. Pasa1 7 DEWAN PERTIMBANGAN ILUNI PPs UI 1. Anggota Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat terdiri atas: a. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap ILUNI PPs UI dari masing-masing Program Studi yang diusulkan oleh Pengurus ILUNI UI Program Studi dan disahkan dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI b. Ketua Program Studi Pascasarjana UI secara ex officio. 2. Ketua Dewan Pertimbangan ILUNI UI dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pertimbangan ILUNI PPs UI. Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN ILUNI PPs UI 1. Memberikan saran-saran kepada Pengurus ILUNI PPs UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan. 2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal Pengurus ILUNI PPs UI yang mengatasnamakan Alumni PPs UI. Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
3
3. Memberikan teguran kepada Pengurus ILUNI PPs UI, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI. 4. Mengundang Rapat Lengkap Pengurus ILUNI PPs UI Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT ILUNI PPs UI Memberikan saran-saran dan nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ILUNI PPs UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan.
Pasal 10 PENGURUS ILUNI PPs UI PROGRAM STUDI / PRODI 1. Pengurus ILUNI PPs UI Prodi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan. 2. Susunan Pengurus Harian ILUNI PPs UI Prodi ditunjuk dan diangkat oleh Ketua ILUNI UI Prodi dan terdiri dari: a. Seorang Ketua b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua c. Seorang Sekretaris d. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris e. Seorang Bendahara f. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Bendahara g. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang 3. Apabila dipandang perlu Pengurus ILUNI PPs UI Prodi dapat membentuk satu satuan organisasi ILUNI PPs UI Prodi yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu. Penanggungjawab satuan organisasi ILUNI PPs UI Prodi yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan. 4. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUNI PPs UI Prodi diatur dalam Tata Tertib Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi yang disahkan oleh Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI PPs UI PRODI Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI UI Prodi adalah: 1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI UI Prodi yang tidak bertentangan dengan ketentuan organtsasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Umum ILUNI PPs UI dan Pengurus ILUNI PPs UI. Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
4
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI UI Prodi hasil Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata. 3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI dan Muyawarah ILUNI UI Prodi
1. 2. 3.
4.
BAB III KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 12 KEUANGAN Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian ILUNI PPs UI. Uang iuran dapat dipungut dan dikelola oleh Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan. Besarnya persentase bagian uang iuran yang harus dikirimkan ke Pengurus ILUNI PPs UI Pusat ditetapkan dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI. Untuk kepentingan organisasi ILUNI PPs UI, Pengurus ILUNI PPs UI dapat membentuk badan usaha.
Pasal 13 KEKAYAAN Apabila organisasi ILUNI PPs UI dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh ILUNI PPs UI diserahkan kepada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
1. 2.
3.
4.
BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPATRAPAT-RAPAT Pasal Pasal 14 MUSYAWARAH UMUM ILUNI PPs UI Musyawarah Umum ILUNI PPs UI diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI PPs UI. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI PPs UI Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Umum ILUNI PPs UI selambat-lambatnya dibentuk 1 (satu) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUNI UI yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUNI PPsUI berakhir. Utusan ILUNI PPs UI Prodi yang menghadiri Musyawarah Umum ILUNI UI ditunjuk dalam suatu rapat Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang
Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
5
bersangkutan dan hanya sah apabila membawa surat mandat dari masing-masing Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan tersebut. 5. Jumlah Utusan yang mempunyai Hak Suara a. Utusan yang mempunyai Hak Suara dari ILUNI PPs UI Prodi adalah 1 orang (1 suara). b. Utusan ILUNI PPs UI yang mempunyai Hak Suara adalah sebanyak 2 Suara. 6. Pengurus ILUNI PPs UI melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah Peserta peninjau /dari setiap Pengurus ILUNI PPs UI di semua jenjang/tingkat kepengurusan dan Peserta Peninjau yang khusus diundang untuk Musyawarah Umum ILUNI PPs UI tersebut. 7. Musyawarah Umum ILUNI UI hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh Utusan dengan mandat penuh dari Pengurus ILUNI PPs UI Prodi ditambah dengan 1/2 jumlah pengurus ILUNI PPs UI. 8. Apabila sampai waktu pembukaan Musyawarah Umum ILUNI UI, jumlah Utusan yang hadir tidak mencapai syarat keabsahan, maka Musyawarah Umum ILUNI PPs UI diundur sampai waktu yang disepakati bersama dan setelah itu Musyawarah Umum ILUNI PPs UI dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah Utusan yang hadir. 9. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Umum ILUNI PPs UI didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat. 10. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
1. 2.
3.
4.
Pasal 15 MUSYAWARAH ILUNI PPs UI PRODI Musyawarah ILUNI UI Prodi diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI PPs UI Prodi. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI PPs UI Prodi. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi selambat-lambatnya dibentuk 1 (satu) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUNI PPs UI Prodi yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUNI PPs UI berakhir. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI Prodi dan /atau dalam Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.
Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
6
5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah ILUNI PPs UI Prodi dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah ILUNI UI Prodi tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus ILUNI PPs UI. Pasal 16 RAPATRAPAT-RAPAT 1. Rapat-rapat rutin ILUNI PPs UI: a. Rapat ILUNI PPs UI dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang. b. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat keabsahannya, maka rapat ILUNI PPs UI diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat ILUNI PPs UI dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir. 2. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUNI PPs UI : a. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUNI PPs UI untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu`sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni PPs UI akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus ILUNI PPs UI Prodi b. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 jam setelah Pengurus ILUNI PPs UI Pusat mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni PPs UI, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut. 3. Keputusan rapat-rapat ILUNI PPs UI diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak. 4. Keputusan mengenai pemilihan dan/atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia: BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 17 KETENTUAN PERALIHAN Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI ini dinyatakan tidak berlaku.
Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
7
Pasal 18 PENUTUP Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI pertama kali disahkan oleh Musyawarah Umum ILUNI PPs UI di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2008 berdasarkan Surat Tugas dari Pelaksana Harian Program Pascasarjana Universitas Indonesia Nomor : 0381/PT02.H4/PPs-UI/C/2008 kepada Tim Kecil pembentukan Ikatan Alumni Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Disusun oleh
:
Tim Kecil Pembentukan ILUNI PPs UI atas mandat Pelaksana Harian Program Pascasarjana Universitas Indonesia Nomor : 0381/PT02.H4/PPs-UI/C/2008
Ditetapkan dan disahkan di Pada Tanggal Ketua Tim Kecil Wakil Ketua Anggota-anggota
: : : : :
Jakarta 5 Desember 2008 Imron R. Hamid, MSi Humprey A. Russel, M.Si Yuni. R. Intarti, M.Si Desti Anggraini, M.Si Wieke Wiana, M.Si Ahmad Suhawi, M.Si
Anggaran Rumah Tangga ILUNI PPs UI / Des 3/2008
8
