ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA

TAHUN 2016

DAFTAR ISI ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA BAB DAN BAGIAN

JUDUL

PASAL

PEMBUKAAN

HALAMAN 1.

BAB I : UMUM Bagian Pertama Nama dan Tempat Kedudukan Bagian Kedua Tempat dan Waktu Pendirian Bagian Ketiga Dasar Pendirian dan Pengakuan Bagian Keempat Bentuk, Status dan Sifat Bagian Kelima Azas dan Tujuan Bagian Keenam Fungsi Bagian Ketujuh Kedaulatan Bagian Kedelapan Tugas dan Wewenang

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

1 2 3 4 5 6 7 8

2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4.

BAB II : KEANGGOTAAN Bagian Pertama Jenis Keanggotaan Bagian Kedua Anggota Biasa Bagian Ketiga Anggota Asosiasi Bagian Keempat Anggota Kehormatan

Pasal Pasal Pasal Pasal

9 10 11 12

5. 5. 5. 6.

BAB III : ORGANISASI Bagian Pertama Organisasi IMI Bagian Kedua Badan – Badan Organisasi Bagian Ketiga Atribut Bagian Keempat Kekayaan Organisasi Bagian Kelima Hubungan Keluar

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

13 14 15 16 17

6. 7. 7. 7. 8.

BAB IV : MUSYAWARAH – RAPAT KERJA Bagian Pertama Jenis Musyawarah dan Rapat Kerja Bagian Kedua Musyawarah Nasional Bagian Ketiga Musyawarah Provinsi Bagian Keempat Musyawarah Luar Biasa Bagian Kelima Rapat Kerja Nasional Bagian Ketiga Rapat Kerja Provinsi

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

18 19 20 21 22 23

8. 8. 9. 10. 10. 11.

Pasal Pasal Pasal Pasal

24 25 26 27

11. 12. 12. 13.

Pasal Pasal Pasal Pasal

28 29 30 31

13. 13. 13. 14.

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

32 33 34 35 36

14. 14. 15. 15. 15.

BAB V : BADAN PEMBINA Bagian Pertama Anggota Badan Pembina Bagian Kedua Masa Bakti Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Badan Pembina BAB VI : BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Anggota Badan Pengawas Bagian Kedua Masa Bakti Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang BAB VII : BADAN PENGURUS Bagian Pertama Kepengurusan Bagian Kedua Struktur Organisasi Bagian Ketiga Persyaratan dan Pengangkatan Bagian Keempat

Masa Bakti

BUKU SAKU IMI 2016

i

BAB DAN BAGIAN ` Bagian Kelima

JUDUL

HALAMAN

Pasal 37 Pasal 38

16. 16.

BAB VIII : KETUA UMUM DAN KETUA Bagian Pertama Ketua Umum Bagian Kedua Persyaratan Ketua Umum Bagian Ketiga Ketua Pengurus Provinsi Bagian Keempat Persyaratan Ketua Pengurus Provinsi

Pasal Pasal Pasal Pasal

39 40 41 42

16. 16. 17. 17.

BAB IX : KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN Bagian Pertama Keuangan Bagian Kedua Akuntabilitas Pengelolaan

Pasal 43 Pasal 44

17. 18.

BAB X : PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN Bagian Pertama Pengecualian Bagian Kedua Perubahan

Pasal 45 Pasal 46

18. 19.

BAB

Pasal 47

20.

Pasal 48 Pasal 49

20. 20.

BAB XIII : PENGERTIAN, PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN Bagian Pertama Pengertian Pasal 50 Bagian Kedua Peraturan Peralihan Pasal 51 Bagian Ketiga Keberlakuan Pasal 52

21. 22. 22.

XI

Pergantian Pengurus Antar Waktu

PASAL

: ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB XII : PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI Bagian Pertama Pembubaran Bagian Kedua Likuidasi

BAB

XIV

: PENUTUP

BUKU SAKU IMI2016

Pasal 53 Pasal 54

22. 23.

ii

ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa untuk, mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun sprituil, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan Bangsa dan Negara, termasuk bidang olahraga, wisata, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut, para penggemar pada bidang yang bertalian dengan kendaraan bermotor, sebagai unsur pembangunan perlu meningkatkan partisipasi dan peranannya. Agar partisipasi dan peranan para penggemar bidang-bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan lebih aktif, berdaya guna serta terarah, maka merupakan suatu keharusan bagi penggemar kendaraan bermotor untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi yaitu IKATAN MOTOR INDONESIA yang mampu mengorganisasikan dirinya, sehingga dalam pembangunan sekarang ini maupun yang akan datang mampu menjalankan peranan, fungsi,tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya yang optimal untuk turut memajukan bidang kendaraan bermotor disamping sebagai wadah untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan. Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan, serta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti tersebut diatas dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan maksud tersebut perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia :

AD IMI TAHUN 2016

1

BAB I UMUM Bagian Pertama NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1). (2). (3).

Organisasi ini bernama ” IKATAN MOTOR INDONESIA ” disingkat IMI IMI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. IMI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Bagian Kedua TEMPAT DAN WAKTU PENDIRIAN Pasal 2

(1). (2).

IMI secara historis merupakan kelanjutan dari ” Javasche Motor Club ” yang didirikan di Semarang pada tanggal 27 Maret 1906 dan perubahan nama organisasi menjadi ” IKATAN MOTOR INDONESIA” pada tahun 1950 IMI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagian Ketiga DASAR PENDIRIAN DAN PENGAKUAN Pasal 3

(1).

(2).

Dasar Pendirian IMI adalah : a. Menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mengoptimalisasi peranan, fungsi, tugas kewajiban dan tanggungjawab untuk memajukan bidang olahraga, wisata, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. b. Aktif dalam membantu Pemerintah untuk menciptakan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan. Sejak Tahun 1934, saat IMI masih bernama KNMC telah diakui oleh : a. Alliance Internationale de Tourisme [ AIT ] yang berpusat di Paris, merupakan induk organisasi yang menangani masalah turisme dengan kendaraan bermotor b. Federation Internationale de I’Automobile [ FIA ] yang berpusat di Paris, merupakan induk organisasi yang menangani masalah olahraga dan turisme mobil c. Federation Internationale Motocyliste [ FIM ] yang berpusat di Geneva, merupakan induk organisasi yang menangani masalah olahraga sepeda motor d. Organisation Mondialede Tourisme et de I’Automobile [ OTA ] yang berpusat di London

AD IMI TAHUN 2016

2

e. (3).

Commission Internationale du Karting [ CIK ] yang berpusat di Paris, merupakan induk komisi organisasi yang menangani masalah balapan go – kart. IMI telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb-75 pada tanggal 22 Nopember 1976 Bagian Keempat BENTUK, STATUS DAN SIFAT Pasal 4

(1). (2). (3). (4).

IMI adalah organisasi yang berbentuk ikatan yang merupakan kesatuan dan mempunyai ruang lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. IMI adalah induk organisasi Nasional otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan terafiliasi dengan induk organisasi internasional yakni FIA, FIM dan CIK. IMI sebagai organisasi tunggal sesuai AD, bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor. IMI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, sportif, mandiri dan modern. Bagian Kelima AZAS DAN TUJUAN Pasal 5

(1). (2).

IMI IMI a. b. c.

berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 memiliki tujuan : Meningkatkan dan mewujudkan prestasi olahraga kendaraan bermotor . Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan wisata kendaraan bermotor Meningkatkan budaya berkendaraan yang baik di tengah masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan. Bagian Keenam FUNGSI Pasal 6

(1). (2).

Menyatukan dan mengarahkan kegemaran anggota dalam kegiatan olahraga dan wisata yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Meningkatkan upaya-upaya dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga, kelalulintasan, wisata, sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup.

AD IMI TAHUN 2016

3

Bagian Ketujuh KEDAULATAN Pasal 7 Kedaulatan IMI ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional Bagian Kedelapan TUGAS DAN WEWENANG Pasal 8 (1).

(2).

Tugas IMI adalah sebagai berikut : a. IMI induk organisasi Nasional otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan terafiliasi dengan Induk Organisasi Internasional yakni FIA, AIT, FIM dan CIK yang berhak untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan – perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia. b. Membantu Pemerintah dalam usaha pengembangan dan peningkatan wisata dengan kendaraan bermotor c. Membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia. d. Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. e. Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik dan ketrampilan mengemudi kendaraan bermotor. f. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan yang bertalian dengan bidang kendaraan bermotor. g. Memberikan advokasi dan asistensi perjalanan kepada pengendara kendaraan bermotor di Indonesia. h. Memfasilitasi kepemilikan International Driving Permit (IDP), dan menerbitkan Carnet de Passages en Doune yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Internasional yang berhubungan dengan kelalulintasan dan wisata kendaraan bermotor. IMI memiliki wewenang : a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan olahraga, wisata dan sosial yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia. b. Menyelenggarakan usaha – usaha pendidikan dan latihan keterampilan dibidang tehnik, dan mengemudi kendaraan bermotor. c. Mengembangkan dan meningkatkan usaha – usaha dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga, kelalulintasan, wisata, sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup. d. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis di luar negeri.

AD IMI TAHUN 2016

4

BAB II KEANGGOTAAN Bagian Pertama JENIS KEANGGOTAAN Pasal 9 Anggota IMI terdiri dari : 1. Anggota Biasa 2. Anggota Asosiasi 3. Anggota Kehormatan Bagian Kedua ANGGOTA BIASA Pasal 10 (1). (2).

(3).

(4).

Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub Anggota Biasa berhak : a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI. b. Mempunyai hak dipilih dan memilih melalui Klub c. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi. Anggota Biasa berkewajiban : a. Mentaati segala ketentuan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – Peraturan Organisasi IMI. b. Membayar uang pangkal dan iuran yang jumlahnya diatur dalam Peraturan Organisasi. Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Biasa diatur lebih lanjut di dalam ART Bagian Ketiga ANGGOTA ASOSIASI Pasal 11

(1).

Anggota Asosiasi terdiri dari : a. Setiap perkumpulan dari klub – klub kendaraan bermotor yang memiliki lingkup Nasional yang perkumpulannya tergabung karena kesamaan minat, hobbi, jenis kendaraan bermotor yang dipergunakan, dan untuk kegiatan dari pada perkumpulan tersebut adalah olahraga dan wisata kendaraan bermotor yang telah diterima menjadi anggota IMI

AD IMI TAHUN 2016

5

b.

(2).

(3).

Setiap Badan Hukum yang memiliki bidang usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor yang telah diterima menjadi anggota IMI c. Setiap Badan Hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi anggota asosiasi yang telah diterima menjadi anggota IMI Anggota Asosiasi berhak : a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI. b. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi. Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Asosiasi diatur lebih lanjut di dalam ART Bagian Keempat ANGGOTA KEHORMATAN Pasal 12

(1). (2). (3).

(4).

Anggota Kehormatan adalah pribadi – pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI yang telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan. Anggota Kehormatan diangkat oleh Rakernas berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengurus Anggota Kehormatan berhak : a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI. b. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi. Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam ART. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama ORGANISASI IMI Pasal 13

Organisasi IMI terdiri dari : a. Organisasi Pusat untuk seluruh Wilayah Indonesia disebut IMI Pusat b. Organisasi IMI Provinsi untuk Wilayah Provinsi disebut IMI Provinsi

AD IMI TAHUN 2016

6

c. d.

Organisasi penggemar bidang – bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang secara kelembagaan bernaung dibawah IMI Provinsi disebut Klub. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Bagian Kedua BADAN – BADAN ORGANISASI Pasal 14

Badan–badan dalam organisasi IMI adalah : 1. Musyawarah dan Rapat 2. Badan Pembina 3. Badan Pengawas 4. Badan Pengurus : a. Pengurus Pusat b. Pengurus Provinsi c. Pengurus Klub Bagian Ketiga ATRIBUT Pasal 15 (1). IMI memiliki Atribut Organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji-Bendera-, Hymne, Mars, Pakaian Seragam dan Lencana. (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai Lambang, Panji-Bendera-, Hymne, Mars diatur dalam ART (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Seragam dan Lencana diatur Peraturan Organisasi Bagian Keempat KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 16 (1). Kekayaan IMI terdiri dari kekayaan IMI Pusat dan kekayaan IMI Provinsi baik dalam bentuk uang, surat berharga dan Harta Kekayaan lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh IMI dengan cara-cara sah. (2). Kekayaan Organisasi didapat dari : a. Uang Pangkal b. Uang Iuran c. Sumbangan yang tidak mengikat d. Hasil – hasil usaha lain yang sah (3). Kekayaan IMI dipergunakan semata-mata untuk kepentingan IMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

AD IMI TAHUN 2016

7

Bagian Kelima HUBUNGAN KELUAR Pasal 17 (1). (2).

Hubungan keluar organisasi secara Nasional, maupun Internasional dilakukan oleh Pengurus Pusat Pengurus Provinsi dapat melakukan hubungan dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta lainnya di dalam Negeri, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus Pusat. BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA Bagian Pertama JENIS MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA Pasal 18

(1).

(2).

Musyawarah terdiri dari : a. Musyawarah Nasional b. Musyawarah Provinsi c. Musyawarah Luar Biasa Rapat Kerja terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional b. Rapat Kerja Provinsi Bagian Kedua MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 19

(1). (2). (3).

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI. Musyawarah Nasional wajib diselenggarakan sekali setiap 4 [empat] tahun. Tugas dan Wewenang Musyawarah Nasional sebagai berikut : a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas ; b. Memilih Pimpinan Munas ; c. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum PP IMI sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan ; d. Menetapkan Program Umum untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah. e. Menetapkan calon Ketua Umum Pengurus Pusat ; f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dari calon – calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurangkurangnya 1/3 [sepertiga] dari jumlah seluruh Pengurus Provinsi yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;

AD IMI TAHUN 2016

8

g.

(4).

Menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur; h. Memilih 3 [ tiga ] orang formatur peserta MUNAS dari unsur Pengurus Provinsi bersama 1 [ satu ] orang formatur dari unsur Pengurus Pusat yang lama untuk membantu Ketua Umum terpilih menyusun Kepengurusan IMI Pusat selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 [ satu ] bulan; i. Membahas dan memutuskan perubahan atau pengecualian atas ketentuan dari AD dan ART; j. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Munas di atur dalam ART IMI. Bagian Ketiga MUSYAWARAH PROVINSI Pasal 20

(1). (2). (3).

(4).

Musyawarah Provinsi merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI Provinsi. Musyawarah Provinsi wajib diselenggarakan sekali setiap 4 [ empat] tahun, atau selambat – lambatnya 1 [ satu ] tahun sesudah Musyawarah Nasional diadakan; Tugas dan Wewenang Musyawarah Provinsi terdiri dari : a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musprov ; b. Memilih Pimpinan Musprov ; c. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Provinsi sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan ; d. Menetapkan Program Provinsi untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah. e. Menetapkan calon Ketua Pengurus Provinsi ; f. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi dari calon – calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurangkurangnya 1/3 [ sepertiga ] dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan; g. Memilih 3 [ tiga ] orang formatur peserta MUSPROV dari unsur Pengurus Klub yang kemudian bersama 1 [ satu ] orang formatur dari unsur Pengurus Provinsi lama, membantu Ketua terpilih sebagai Ketua Formatur menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 [ satu ] bulan. h. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musprov di atur dalam ART IMI.

AD IMI TAHUN 2016

9

Bagian Keempat MUSYAWARAH LUAR BIASA Pasal 21 (1).

(2) (3) (4).

(5). (6).

(7).

Kedaulatan dan Kedudukan dari Musyawarah Luar Biasa adalah sebagai berikut : a. Musyawarah Nasional Luar Biasa merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi terhadap masalah – masalah tertentu di dalam IMI Pusat. b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi terhadap masalah – masalah tertentu di dalam IMI Provinsi. Munaslub wajib diselenggarakan oleh PP. IMI apabila diminta oleh sekurang – kurangnya 2/3 [ dua per-tiga ] dari jumlah IMI Provinsi. Musprovlub wajib diadakan oleh Pengurus Provinsi apabila diminta oleh sekurang – kurangnya 2/3 [ dua per-tiga ] dari jumlah Klub, dan mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat. Dalam surat permintaan Munaslub/Musprovlub harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar yang menjadi pertimbangan meminta Munaslub/Musprovlub dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub/Musprovlub tersebut. Munaslub/Musprovlub tidak dapat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam permintaan untuk Munaslub/Musprovlub tersebut. Munaslub//Musprovlub sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat/ Pengurus Provinsi dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Munas/Musprov berikutnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa di atur dalam ART IMI. Bagian Kelima RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 22

(1). (2). (3).

Rapat Kerja Nasional merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI yang kedudukannya berada di bawah Munas. Rakernas wajib diselenggarakan sekali setiap tahun. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut : a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakernas ; b. Membahas dan menetapkan laporan kerja dan keuangan dari Pengurus Pusat tahun sebelumnya; c. Menetapkan program kerja dan keuangan IMI tahun berikutnya;

AD IMI TAHUN 2016

10

d.

(4).

Membahas dan menetapkan usul atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dan ART untuk direkomendasikan kepada Munas ; e. Membahas dan menetapkan Peraturan - Peraturan Organisasi f. Mendengarkan laporan tahunan dari Badan Pengawas IMI; g. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengawas. h. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART dan keputusan Munas. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakernas di atur dalam ART IMI. Bagian Keenam RAPAT KERJA PROVINSI Pasal 23

(1). (2). (3)

(4).

Rapat Kerja Provinsi merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Musprov. Rakerprov wajib diselenggarakan sekali setiap tahun, atau selambat – lambatnya 2 [ dua ] bulan setelah Rapat Kerja Nasional diadakan; Tugas dan wewenang Rapat Kerja Provinsi adalah sebagai berikut : a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakerprov ; b. Membahas dan menetapkan laporan kerja dan keuangan dari Pengurus Provinsi tahun sebelumnya; c. Menetapkan program kerja dan keuangan Pengprov IMI untuk tahun berikutnya; d. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, keputusan Munas, Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Musprov. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakerprov di atur dalam ART IMI. BAB V BADAN PEMBINA Bagian Pertama ANGGOTA BADAN PEMBINA Pasal 24

(1).

Anggota Badan Pembina IMI Pusat terdiri dari : a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau

AD IMI TAHUN 2016

11

(2).

tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI. b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI. c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor. Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri dari : a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi. b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi. c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah Provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor. Bagian Kedua MASA BAKTI Pasal 25

(1). (2).

Masa Bakti Anggota Badan Pembina IMI Pusat adalah 4 [empat] tahun sesuai dengan Masa Bakti Pengurus IMI Pusat yang dipilih dan ditetapkan pada Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Masa Bakti Anggota Badan Pembina Provinsi adalah 4 [empat] tahun sesuai dengan Masa Bakti Pengurus IMI Provinsi yang dipilih dan ditetapkan pada Musprov serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBINA Pasal 26

Badan Pembina IMI Pusat dan IMI Provinsi sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada Pengurus dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi. b. Memberikan teguran – teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

AD IMI TAHUN 2016

12

c. d. e. f.

Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pengurus baik diminta maupun tidak. Memberikan dukungan kepada Pengurus terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan Membantu IMI dalam memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah dan pihak lain. Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pembina diatur di dalam ART BAB VI BADAN PENGAWAS Bagian Pertama ANGGOTA BADAN PENGAWAS Pasal 28 (1). (2).

Badan Pengawas adalah Badan yang dibentuk di tingkat Pusat melalui Rakernas/Munas Badan Pengawas berjumlah 7 [ tujuh ] orang yang terdiri dari 5 [ lima ] orang berasal dari unsur Pengprov dan mewakili region - region serta 2 [ dua ] orang yang dipandang mempunyai kemampuan dan keahlian yang ditunjuk oleh PP IMI. Bagian Kedua MASA BAKTI Pasal 29

Masa Bakti Badan Pengawas adalah 2 [ dua ] tahun Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG Pasal 30 Tugas dan wewenang Badan Pengawas : a. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi ; b. Melakukan pemeriksaan dokumen dan catatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan ; c. Melaksanakan rapat-rapat Badan Pengawas ;

AD IMI TAHUN 2016

13

d. e.

memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Rapat Kerja Nasional dan Ketua Umum IMI Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pengprov Pasal 31

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur di dalam ART BAB VII BADAN PENGURUS Bagian Pertama KEPENGURUSAN Pasal 32 (1).

(2).

(3).

Pengurus Pusat : a. Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif b. Kepengurusan IMI Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional Pengurus Provinsi : a. Pengurus Provinsi merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif, b. Kepengurusan IMI Provinsi dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Provinsi dan telah mendapatkan rekomendasi dari KONI Provinsi setempat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat. Pengurus Klub : a. Pengurus Klub merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif, b. Kepengurusan Klub dilaksanakan oleh Pengurus Klub yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub. Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI Pasal 33

(1). Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Wakil Sekretaris Jenderal d. Bendahara e. Ketua-Ketua Bidang f. Ketua-Ketua Komisi (2). Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Ketua Harian

AD IMI TAHUN 2016

14

c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Ketua-Ketua Bidang g. Ketua-Ketua Komisi (3). Pengurus Klub ditetapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan AD dan ART IMI. Bagian Ketiga PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN Pasal 34 Pengurus adalah anggota biasa IMI yang memenuhi persyaratan : (1). Menunjukan minat yang tinggi terhadap kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor. (2). Bersedia dan tunduk pada AD/ART IMI serta sanggup melaksanakan keputusan – keputusan organisasi. (3). Bersedia menjabat sebagai Pengurus sampai berakhirnya masa bakti. (4). Bersedia dan sanggup menjalankan serta mengikuti kegiatan organisasi. (5). Bersedia dan sanggup menjalin hubungan kerjasama dengan sesama Pengurus (6). Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Organisasi IMI. Pasal 35 (1). (2). (3).

Pengurus Pusat yang dipilih dan diangkat oleh Munas dan bertanggung jawab kepada Munas Pengurus Provinsi yang dipilih dan diangkat oleh Musprov dan bertanggung jawab kepada Musprov. Pengurus Klub dipilih dan diangkat oleh Klub dan bertanggung jawab kepada Klub. Bagian Keempat MASA BAKTI Pasal 36

(1).

(2).

(3).

Masa Bakti Pengurus Pusat adalah 4 [ empat ] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Munas memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Munas yang kemudian memilih dan mengangkat Pengurus Pusat untuk masa bakti yang baru Masa Bakti Pengurus Provinsi adalah 4 [empat ] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Musprov memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Musprov yang kemudian memilih dan mengangkat Pengprov untuk masa bakti yang baru Masa Bakti Pengurus Klub ditetapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan

AD IMI TAHUN 2016

15

AD dan ART yang mengatur tentang masa bakti Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi. Bagian Kelima PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Pasal 37 (1). (2). (3).

Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Pengurus Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan Ketua Harian sampai masa bakti kepengurusan, Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sedangkan Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa. Apabila Sekretaris Jenderal/Ketua Harian atau Pengurus lainnya berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disyahkan melalui Rapat Pengurus. Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pengurus diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII KETUA UMUM DAN KETUA Bagian Pertama KETUA UMUM Pasal 39 (1). (2). (3).

(4). (5).

Ketua Umum merupakan pelaksana kewenangan eksekutif di dalam PP. IMI yang kedudukan dan kewenangannya berada dibawah Pengurus Pusat Masa bakti Ketua Umum selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 [ dua ] masa bakti berturut – turut. Ketua Umum memiliki tugas dan kewajiban menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam AD, ART, serta setiap keputusan Munas, Rakernas, Peraturan Organisasi dan keputusankeputusan Pengurus Pusat Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama PP IMI dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI, di dalam dan di luar pengadilan. Pengaturan lebih lanjut, mengenai Ketua Umum diatur di dalam ART. Bagian Kedua PERSYARATAN KETUA UMUM Pasal 40

Ketua Umum Pengurus Pusat wajib memenuhi persyaratan : (1). Memenuhi syarat – syarat seperti yang disebut dalam pasal 34, AD IMI TAHUN 2016

16

(2). (3). (4).

Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI, Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI. Apabila terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat bersedia dan sanggup berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia. Bagian Ketiga KETUA PENGURUS PROVINSI Pasal 41

(1). (2). (3).

(4).

Ketua merupakan pelaksana kewenangan eksekutif di dalam IMI Provinsi Masa bakti Ketua adalah 4 (empat) tahun dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 [ dua ] masa bakti berturut - turut Ketua memiliki tugas dan kewajiban menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan secara tegas di dalam AD, ART, keputusan Munas, Rakernas, Peraturan Organisasi, Musprov, Rakeprov, Keputusan Pengurus Pusat, dan/atau keputusan Pengprov. Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketua diatur di dalam ART. Bagian Keempat PERSYARATAN KETUA PENGURUS PROVINSI Pasal 42

Ketua Pengurus Provinsi wajib memenuhi persyaratan : (1). Memenuhi syarat – syarat seperti yang disebut dalam pasal 34, (2). Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, (3). Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI, (4). Berdomisili dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan. BAB IX KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN Bagian Pertama KEUANGAN Pasal 43 Keuangan IMI diperoleh dari : a. Uang pangkal dan iuran anggota b. Sumbangan dari Pemerintah dan pihak swasta yang tidak mengikat c. Sumbangan dari afiliasi d. Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

AD IMI TAHUN 2016

17

Bagian Kedua AKUNTABILITAS PENGELOLAAN Pasal 44 (1). Pengelolaan keuangan dan kekayaan IMI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, produktifitas, transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel. (2). Setiap akhir tahun kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi disusun laporan kerja dan laporan keuangan untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Provinsi sesuai kewenangannya. (3). Selambat-lambatnya 5 [ lima ] bulan setelah berakhirnya tahun kerja, laporan keuangan Pengurus Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan dalam Pengurus Pusat. BAB X PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN Bagian Pertama PENGECUALIAN Pasal 45 (1). (2). (3). (4). (5). (6).

(7).

Usul Pengecualian ketentuan tertentu dari AD dan ART dapat dilakukan oleh PP.IMI atau sejumlah Pengprov yang secara bersama memiliki paling 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengprov. Usul dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP.IMI. Usul pengecualian dimaksud ayat (1) akan disampaikan oleh PP. IMI kepada setiap Pengprov, paling lama 30 [ tiga puluh ] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas. Usul pengecualian dimaksud ayat (1) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci. Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari AD dan ART yang diusulkan. Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD dan ART hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh Rakernas yang dihadiri paling sedikit 2/3 [ dua pertiga ] dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Setiap pengecualian ketentuan tertentu dari AD dan ART yang diputuskan Rakernas akan berlaku secara serta merta.

AD IMI TAHUN 2016

18

Bagian Kedua PERUBAHAN Pasal 46 (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(8) (9)

(10) (11)

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub Biasa yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari IMI Provinsi, Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dapat dilakukan oleh PP. IMI atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengprov IMI dan diajukan pada Rapat Kerja Nasional terakhir sebelum Musyawarah Nasional Usul dimaksud ayat (2) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov IMI harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP. IMI. Usul perubahan dimaksud ayat (2) akan disampaikan PP. IMI kepada setiap Pengprov IMI, paling lama 30 [tiga puluh] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas. Usul perubahan dimaksud ayat (2) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci. Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan terhadap ketentuan AD yang diusulkan. Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas itu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Pembahasan atas usul perubahan ketentuan AD yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian. Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub, apabila Munas/Munaslub itu dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta. Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (9) hanya akan berlaku setelah lewatnya 1 [satu] tahun terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan.

AD IMI TAHUN 2016

19

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 47 (1). (2). (3).

ART adalah penjabaran dan merupakan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari AD Hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD diatur di dalam ART Ketentuan ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD. BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI Bagian Pertama PEMBUBARAN Pasal 48

(1). (2). (3).

Pembubaran IMI hanya dapat dilakukan oleh suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk keperluan pembubaran itu. Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud ayat 1 hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit ¾ [ tiga per-empat ] dari seluruh Pengprov IMI yang ada dan mempunyai hak suara. Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud ayat 1 adalah sah apabila dihadiri ¾ [tiga per-empat] dari jumlah Pengprov IMI yang ada dan berhak memberikan hak suara di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa itu, dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit ¾ [tiga per-empat] dari seluruh Pengprov IMI yang hadir dan berhak memberikan hak suara. Bagian Kedua LIKUIDASI Pasal 49

(1). (2). (3).

(4).

Apabila IMI dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud Pasal 47, harus dilakukan likuidasi oleh [ para ] likuidator PP. IMI bertindak sebagai likuidator apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa tidak menunjuk likuidator secara khusus. PP. IMI atau [ para ] likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi, dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 3 [ tiga ] surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan IMI Pusat dan beredar luas secara Nasional. Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh [ para ] likuidator untuk dibahas dan disetujui. Apabila laporan pelaksanaan likuidasi disetujui, Musyawarah Nasional Luar Biasa itu juga wajib memberikan pembebasan sepenuhnya [ a quite a de charge ] kepada [ para ] likuidator itu.

AD IMI TAHUN 2016

20

BAB XIII PENGERTIAN, PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN Bagian Pertama PENGERTIAN Pasal 50 (1).

Setiap istilah yang dipergunakan di dalam AD ini yang ditulis semuanya dengan huruf besar atau dimulai dengan huruf besar mempunya pengertian sebagaimana diartikan di bawah ini, kecuali secara khusus diberi pengertian yang lain : 1) “Anggaran Dasar” atau “AD” berarti Anggaran Dasar IMI 2) “Anggaran Rumah Tangga” atau “ART” berarti Anggaran Rumah Tangga IMI 3) “Ayat” berarti ayat dalam pasal dari AD ini 4) “Anggota Biasa“ atau “AB” berarti Anggota Biasa IMI 5) “Anggota Asosiasi” atau “AA” berati Anggota Asosiasi IMI 6) “Anggota Kehormatan” atau “AK” berarti Anggota Kehormatan IMI 7) “Alliance Internationale de Tourisme” atau “AIT “ 8) “Commission Internationale du Karting” atau “CIK “ 9) “Federation Internationale de I’Automobile”atau “FIA” 10) “Federation Internationale Motocyliste” atau “FIM” 11) “Ikatan Motor Indonesia” atau “IMI” berarti organisasi yang merupakan kelanjutan dari ” Javasche Motor Club ” yang didirikan di Semarang pada tanggal 27 Maret 1906 12) “Indonesia” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia 13) “ Komisi” berarti setiap atau salah satu diantara Komisi IMI 14) “Musyawarah Nasional “ atau “MUNAS”berarti Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh IMI Pusat 15) “Musyawarah Nasional Luar Biasa“ atau “MUNASLUB”berarti Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh IMI Pusat 16) “Musyawarah Provinsi “ atau “MUSPROV” berarti Musyawarah Provinsi yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi 17) “Musyawarah Provinsi Luar Biasa “ atau “MUSPROVLUB” berarti Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi 18) “Organisation Mondialede Tourisme et de I’Automobile” atau “OTA” 19) “ Pengurus Pusat” atau “PP” berarti Pengurus Pusat IMI 20) “Pengurus Provinsi” atau “ PENGPROV” berarti Pengurus Provinsi IMI 21) “Rapat Kerja Nasional” atau “RAKERNAS” berarti Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh IMI Pusat 22) “Rapat Kerja Provinsil” atau “RAKERPROV” berarti Rapat Kerja Provinsi yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi 23) “Sekretaris Jenderal” atau “SEKJEN” berarti Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IMI

AD IMI TAHUN 2016

21

(2).

24) “WNI” berarti Warga Negara Indonesia 25) “ Badan Usaha Milik Negara” atau “ BUMN” 26) “ Badan Usaha Milik Daerah” atau “ BUMD” Istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua jenis gender, dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pula pada bentuk jamak dan sebaliknya. Bagian Kedua PERATURAN PERALIHAN Pasal 51

ART akan mengatur peraturan peralihan sehubungan dengan penyempurnaan AD ini sebagaimana diperlukan. Bagian Ketiga KEBERLAKUAN Pasal 52 (1). (2).

AD IMI telah berlaku sejak berdirinya IMI pada 27 Maret 1906 Penyempurnaan AD ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa [ MUNASLUB] IMI - Tahun 2016 yang diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 14 Februari 2016 dengan Keputusan Nomor : 03/IMI/MUNASLUB/II/2016, Tentang Perubahan dan Penyempurnaan AD dan ART IMI. BAB XII PENUTUP Pasal 53

Hal – hal yang belum jelas di dalam Anggaran Dasar ini dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

AD IMI TAHUN 2016

22

Pasal 54 Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya Ikatan Motor Indonesia dan telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir ditetapkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa IMI - Tahun 2016 dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/IMI/MUNASLUB/II/2016. DITETAPKAN DI : SURABAYA PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA IKATAN MOTOR INDONESIA – TAHUN 2016 PIMPINAN RAPAT PARIPURNA II

JOHNI PURNOMO Ketua/Merangkap Anggota

ROCKY BEBENA Sekretaris/Merangkap Anggota

TETRANTO ACHIRMAN Anggota

AD IMI TAHUN 2016

23

DAFTAR ISI ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA BAB DAN BAGIAN `

JUDUL

PASAL

HALAMAN

BAB I : UMUM Bagian Pertama Dasar,Pengertian dan Kedudukan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 1

24.

BAB II : KEANGGOTAAN Bagian Pertama Persyaratan Menjadi Anggota Bagian Kedua Tanda Keanggotaan Bagian Ketiga Kehilangan Status Keanggotaan Bagian Keempat Tindakan Disiplin Terhadap Anggota

Pasal Pasal Pasal Pasal

2 3 4 5

25. 25. 26. 26.

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

6 7 8 9 10 11 12 13 14

27. 27. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 30.

Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25

30. 30. 31. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33.

BAB III : ORGANISASI Bagian Pertama Syarat Organisasi Bagian Kedua Lambang Bagian Ketiga Panji - Bendera Bagian Keempat Hymne Bagian Kelima Mars Bagian Keenam Bagian Ketujuh Bagian Kedelapan

Hubungan Luar Negeri Sumber Kekayaan Organisasi Hirarkhi Pengambilan Keputusan

BAB IV : MUSYAWARAH – RAPAT KERJA Bagian Pertama Musyawarah Nasional Bagian Kedua Bagian Ketiga

Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Provinsi

Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian

Musyawarah Provinsi Luar Biasa Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja Provinsi Rapat Pleno Pengurus Tata Cara Pengambilan Keputusan

Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan

34.

BAB

V

: BADAN PEMBINA

Pasal 26

34.

BAB

VI

: BADAN PENGAWAS

Pasal 27

35.

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

36. 36. 37. 38. 43. 44. 48. 48.

BAB VII : BADAN PENGURUS Bagian Pertama Fungsi Pengurus Bagian Kedua Hubungan Tata Kerja Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pengurus Pusat Bagian Keempat Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat Bagian Kelima Stuktur Organisasi Pengurus Provinsi Bagian Keenam Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi Bagian Ketujuh Jabatan Rangkap Bagian Kedelapan Pergantian Pengurus Antar Waktu Bagian Kesembilan Tindakan Disiplin Anggota Pengurus dan Tindakan Displin Jabatan

BUKU SAKU IMI2016

28 29 30 31 32 33 34 35

Pasal 36 Pasal 37

49. 49.

iii

BAB DAN BAGIAN

JUDUL

BAB VIII : KETUA UMUM DAN KETUA Bagian Pertama Ketua Umum

PASAL 38 39 40 41 42 43

49. 50. 50. 51. 51. 52.

Pasal 44

52.

BAB X : PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN Bagian Pertama Pengecualian Bagian Kedua Perubahan

Pasal 45 Pasal 46

52. 53.

BAB

XI

: PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 47

54.

BAB

XII

: ATURAN PERALIHAN

Pasal 48

54.

BAB

XII

: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

54.

Bagian Kedua

BAB

IX

Ketua Pengurus Provinsi

: KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

HALAMAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN : LAMPIRAN I II III IV

: : : :

LAMBANG ORGANISASI PANJI IMI HYMNE IMI MARS IMI

BUKU SAKU IMI2016

55. 56. 57. 58.

iv

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA BAB I UMUM Bagian Pertama DASAR, PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 1 (1). (2).

(3).

ART ini disusun berdasarkan ketentuan AD, serta kebutuhan dan perkembangan IMI Istilah yang dipergunakan di dalam ART ini apabila semuanya terdiri dari atau dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana diartikan dalam AD, kecuali secara khusus diartikan dibawah ini : 1) “AD” adalah Anggaran Dasar 2) “ART” adalah Anggaran Rumah Tangga 3) “ BP” berarti Badan Pengawas 4) ‘Munas” adalah Musyawarah Nasional 5) “Musprov” adalah Musyawarah Provinsi 6) “Munaslub” adalah Musyawarah Nasional Luar Biasa 7) “Musprovlub” adalah Musyawarah Provinsi Luar Biasa 8) “PP” berarti Pengurus Pusat 9) “Pengprov” berarti Pengurus Provinsi 10) “Pasal” berarti Pasal dalam ART ini 11) “Rakernas” adalah Rapat Kerja Nasional. 12) “Rakerprov” adalah Rapat Kerja Provinsi 13) “ KONI “ Komite Olahraga Nasional Indonesia 14) “ KOI “ Komite Olympiade Indonesia Kedudukan ART IMI sebagai berikut : a. ART merupakan peraturan dasar yang kedudukannya berada dibawah AD IMI dan karenanya ketentuan-ketentuan dalam ART tidak boleh bertentangan dengan AD IMI. b. ART merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan tafsir yang autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam AD c. ART mengikat dan karenanya wajib dipedomani dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh Peraturan Organisasi, program, kegiatan dan operasional IMI.

ART IMI TAHUN 2016

24

BAB II KEANGGOTAAN Bagian Pertama PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA Pasal 2 (1). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas tahun) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah. b. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI yang disediakan melalui IMI Provinsi. c. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang ditetapkan IMI. d. Menerima dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI. e. Sanggup secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh IMI (2). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Asosiasi adalah sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Asosiasi secara tertulis kepada IMI Pusat b. Memiliki Akte Pendirian Badan Hukum atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga c. Memiliki susunan pengurus yang telah disahkan sesuai peraturan perundangundangan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pemohon d. Memiliki rekomendasi dari sekurang-kurangnnya 5 [lima] IMI Provinsi dimana Klub Cabang dari pemohon Anggota Asosiasi Klub terdaftar. e. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang ditetapkan IMI. f. Menerima dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI. (3). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut: a. Merupakan pribadi-pribadi yang menurut penilaian telah secara sungguhsungguh mengabdi dan berjasa dalam membina dan mengembangkan IMI ; atau b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh IMI. Bagian Kedua TANDA KEANGGOTAAN Pasal 3 (1).

Setiap anggota keanggotaannya.

ART IMI TAHUN 2016

diberi

tanda

keanggotaan

sesuai

dengan

status

25

(2). Bentuk, prosedur, dan tata cara tanda keanggotaan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi IMI yang disahkan di Rakernas. Bagian Ketiga KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN Pasal 4 (1). Setiap Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan kehilangan keanggotaannya karena : a. Meninggal dunia b. Permintaan sendiri secara tertulis c. Diberhentikan (2). Setiap Anggota Asosiasi kehilangan status keanggotaannya karena : a. Asosiasi tersebut bubar b. Permintaan sendiri secara tertulis c. Diberhentikan

status

Bagian Keempat TINDAKAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA Pasal 5 (1).

Anggota Biasa, Anggota Asosiasi dan Anggota Kehormatan dapat dijatuhi Tindakan Disiplin berupa : a. Peringatan, terdiri dari : 1. Peringatan Lisan, atau 2. Peringatan Tertulis b. Pemberhentian Sementara, terdiri dari : 1. Pemberhentian Sementara tanpa pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih. 2. Pemberhentian Sementara disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis. c. Pemberhentian (2). Tindakan disiplin dijatuhkan kepada anggota yang : a. Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi b. Mencemarkan nama baik organisasi c. melawan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya serendah-rendahnya 4 ( empat ) tahun. (3). Tindakan disiplin berupa peringatan dan pemberhentian sementara adalah wewenang Pimpinan Organisasi dimana ia didaftar, sedangkan rehabilitasi dari pada tindakan tersebut adalah wewenang Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi. (4). Tindakan disiplin berupa pemberhentian, adalah wewenang Pengurus Pusat setelah menerima laporan dan usul dari Pimpinan Organisasi dibawahnya menurut garis hierarki.

ART IMI TAHUN 2016

26

(5).

(6). (7).

(8). (9).

Pelaksanaan wewenang Pimpinan Organisasi dalam menjatuhkan hukum Tindakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat Pleno dengan terlebih dahulu mendengarkan pembelaan dari anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman tindakan disiplin berupa Pemberhentian Sementara yang disertai atau tidak disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih berlaku dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diputuskan. Tiap Anggota yang telah dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberataan (banding) kepada Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi dalam waktu 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut. Apabila pembelaan tersebut pada ayat ( 7 ) tidak dapat diterima, maka Anggota yang dikenakan disiplin tersebut berhak mengajukan pembelaan terakhir melalui Forum Rakernas atau Munas/Munaslub. Ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan Disiplin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama SYARAT ORGANISASI Pasal 6

(1). (2). (3).

IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh Wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada Organisasi Olahraga, kelaluintasan dan wisata kendaraan bermotor Internasional. IMI Provinsi adalah organisasi IMI tingkat Provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat memiliki 5 ( lima ) Klub di Wilayah Provinsi, yang didaftarkan ke IMI Pusat. Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di Provinsi, dapat dibentuk dengan syarat memiliki minimal 15 (lima belas) anggota, AD/ART, Susunan Pengurus dan mempunyai kedudukan/alamat yang tetap. Bagian Kedua LAMBANG Pasal 7

(1). (2).

IMI mempunyai lambang, yaitu “ Lambang IMI “ Lambang IMI berbentuk perisai dengan tulisan IMI, tulisan Ikatan Motor Indonesia dan gambar kendaraan bermotor dengan komposisi warna biru, kuning dan putih yang mencerminkan : a. Persatuan dan Kesatuan b. Perwujudan azas, sifat dan tujuan organisasi.

ART IMI TAHUN 2016

27

(3).

Bentuk, gambar dan ukuran lambang organisasi IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini Bagian Ketiga PANJI – BENDERA Pasal 8

(1). (2). (3).

IMI mempunyai panji, yaitu “ Panji IMI “ Panji IMI berukuran dalam perbandingan 2 X 3 dasar warna biru, putih dan lambang organisasi ditengahnya. Bentuk gambar dan ukuran panji IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini Bagian Keempat HYMNE Pasal 9

(1). (2). (3).

IMI mempunyai Hymne, yaitu “ Hymne IMI “ Syair dan partitur Hymne IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini Hymne IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam Musyawarah, Rapat Kerja, Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan. Bagian Kelima MARS Pasal 10

(1). (2). (3).

IMI mempunyai Mars, yaitu “ Mars IMI “ Syair dan partitur Mars IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini Mars IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam Musyawarah, Rapat Kerja, Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan. Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut tentang Lambang, Panji-Bendera, Hymne, Mars dan Atribut Organisasi lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

ART IMI TAHUN 2016

28

Bagian Keenam HUBUNGAN LUAR NEGERI Pasal 12 (1).

(2). (3). (4).

IMI adalah Organisasi tunggal Otomotif Nasional yang dapat bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor, dan telah diakui oleh Pemerintah. IMI mengadakan dan memelihara hubungan dengan FIA, AIT, FIM dan CIK IMI dapat mengadakan hubungan dengan organisasi sejenis yang berada di luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan wewenang Pengurus Pusat dan apabila diperlukan untuk kepentingan IMI, maka Pengurus Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan Pengurus Pusat Bagian Ketujuh SUMBER KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 13

Kekayaan organisasi Ikatan Motor Indonesia didapatkan dari kegiatan – kegiatan maupun usaha – usaha antara lain : 1. Ikatan Motor Indonesia Pusat didapat dari : a. Uang pangkal dan iuran anggota biasa melalui IMI Provinsi diseluruh Indonesia. b. Iuran anggota asosiasi. c. Biaya pendaftaran melalui IMI Provinsi diseluruh Indonesia untuk penyelenggaraan event – event olahraga dan wisata bermotor tingkat Nasional dan Internasional di Indonesia. d. Biaya administrasi penerbitan International Driving Permit (IDP) dan penerbitan Carnet de Passages (CPD) e. Biaya penerbitan Kartu Ijin Start Internasional bagi pembalap – pembalap Indonesia. f. Sumbangan – sumbangan dari panitia penyelenggara, sponsor – sponsor maupun donatur. g. Pemerintah, KONI dan KOI di tingkat Pusat. h. Usaha – usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. 2. IMI Provinsi, didapat dari : a. Uang pendaftaran dari Klub – Klub. b. Biaya penerbitan Kartu Ijin Start (KIS). c. Biaya pendaftaran penyelenggaraan event – event di Provinsi. d. Biaya administrasi permohonan International Driving Permit (IDP) dan penerbitan Carnet de Passages (CPD) e. Bantuan dari IMI Pusat. f. Sumbangan dari sponsor – sponsor, donatur, panitia penyelenggara event – event di Provinsi.

ART IMI TAHUN 2016

29

3.

g. Pemerintah dan KONI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. h. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak betentangan dengan hukum. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan kekayaan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI. Bagian Kedelepan HIRARKHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 14

Hirarkhi keputusan dalam IMI adalah sebagai berikut : a. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa b. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional c. Peraturan Organisasi d. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat e. Keputusan Ketua Umum d. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Provinsi e. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Provinsi f. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Provinsi g. Keputusan Ketua Pengurus Provinsi BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Bagian Pertama MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 15 (1).

(2). (3). (4).

Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah : a.Badan Pembina IMI Pusat b. Pengurus Pusat c.Badan Pengawas d. Pengurus Provinsi yang diberi mandat. Peninjau Munas terdiri dari para undangan, Anggota Kehormatan, Anggota Asosiasi, Pengurus Provinsi dan para Koordinator Region, yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI. Pimpinan Munas dipilih oleh dan dari Peserta Munas dari unsur Pengurus Provinsi. Hak bicara ada pada peserta dan peninjau, sedangkan Hak Suara dalam Munas hanya ada satu bagi masing – masing IMI Provinsi. Pasal 16

(1).

Kecuali ditetapkan lain dalam AD dan ART ini, MUNAS adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila MUNAS dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh Pengprov IMI yang memiliki hak suara.

ART IMI TAHUN 2016

30

(2).

MUNAS untuk membicarakan dan memutuskan Perubahan ART hanya dapat dilaksanakan apabila MUNAS dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Pasal 17

(1).

(2).

Sebelum Musyawarah Nasional dimulai, Pengurus Pusat membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib, yang disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada peserta paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum Musyawarah Nasional dimulai. Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Nasional disusun oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. Bagian Kedua MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Pasal 18

(1).

(2). (3). (4).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Nasional berikutnya. Undangan disampaikan selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum Munaslub dimulai dengan disertai acara sementara. MUNASLUB hanya untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan yang dimaksud pada ayat (1) Ketentuan-ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini berlaku pula terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bagian Ketiga MUSYAWARAH PROVINSI Pasal 19

(1).

(2). (3).

Peserta Musprov adalah : a. Badan Pembina IMI Provinsi b. Pengurus Pusat yang diberi mandat. c. Pengurus Provinsi d. Pengurus Klub yang diberi mandat Peninjau Musprov terdiri dari Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi. Pimpinan Musprov dipilih oleh dan dari Peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub

ART IMI TAHUN 2016

31

(4). (5).

Hak bicara ada pada peserta dan peninjau, sedangkan Hak Suara dalam Musprov hanya ada satu bagi masing – masing Klub. Musprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Musprov dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara. Pasal 20

(1).

Sebelum Musyawarah Provinsi dimulai, Pengurus Provinsi membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan oleh Pengurus Provinsi kepada yang bersangkutan paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum Musyawarah dimulai.

(2).

Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Provinsi disusun oleh Pengurus Provinsi dan disahkan oleh Musyawarah Provinsi. Selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah Musyawarah Provinsi berakhir, Pengurus Provinsi mengumumkan keputusan – keputusan Musyawarah Provinsi. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi ditetepakan melalui keputusan Pengurus Pusat

(3). (4).

Bagian Keempat MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA Pasal 21 (1).

(2). (3).

Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) diadakan atas persetujuan Pengurus Pusat untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Provinsi berikutnya. Undangan disampaikan selambat – lambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum MUSPROVLUB dimulai dengan disertai acara sementara. Ketentuan–ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Provinsi berlaku pula terhadap Musyawarah Provinsi Luar Biasa. Bagian Kelima RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 22

(1).

(2).

Peserta Kerja Nasional ( Rakernas ) adalah : a. Badan Pembina IMI Pusat b. Badan Pengawas c. Pengurus Pusat d. Pengurus Provinsi yang diberi mandat. Peninjau Rakernas terdiri dari para undangan, Anggota Kehormatan, Anggota Asosiasi, Pengurus Provinsi dan para Koordinator Region, yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI.

ART IMI TAHUN 2016

32

(3). (4).

(5). (6).

Pimpinan Rakernas adalah Pengurus Pusat IMI. Sebelum Rapat Kerja Nasional dimulai Pengurus Pusat membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum Rakernas dimulai. Acara dan tata tertib Rakernas ditetapkan oleh Rakernas. Selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah Rapat Kerja Nasional berakhir, Pengurus Pusat menyampaikan hasil – hasil keputusan Rapat Kerja Nasional kepada Peserta Rapat Kerja Nasional. Bagian Keenam RAPAT KERJA PROVINSI Pasal 23

(1). (2).

(3). (4). (5). (6).

(7). (8).

Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) diadakan sekali setiap tahun setelah penyelenggaraan Rakernas, kecuali apabila dalam tahun yang sama diadakan Musprov. Peserta Rakerprov adalah : a. Badan Pembina IMI Provinsi b. Pengurus Provinsi c. Pengurus Klub yang diberi mandat. Peninjau Rakerprov terdiri dari para undangan yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Provinsi. Pimpinan Rakerprov adalah Pengurus Provinsi IMI. Sebelum Rapat Kerja Provinsi dimulai Pengurus Provinsi melaksanakan Rapat koordinasi Bidang untuk membahas dan menyusun rencana ketetapan Rakerprov. Sebelum Rapat Kerja Provinsi dimulai Pengurus Provinsi membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum Rakerprov dimulai. Acara dan tata tertib Rakerprov ditetapkan oleh Rakerprov. Selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah Rapat Kerja Provinsi berakhir, Pengurus Provinsi menyampaikan hasil – hasil keputusan Rapat Kerja Provinsi kepada Peserta Rapat Kerja Provinsi Bagian Ketujuh RAPAT PLENO PLENO PENGURUS Pasal 24

(1). (2).

Rapat Pleno Pengurus adalah rapat lengkap Pengurus Pusat/Provinsi yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan ditingkat Pusat/ Provinsi. Rapat Pleno Pengurus diadakan oleh Pengurus Pusat/Provinsi sekurangkurangnya sekali setiap bulan.

ART IMI TAHUN 2016

33

(3). (4). (5). (6). (7).

Peserta Rapat Pleno Pengurus adalah Pengurus Pusat/Provinsi Rapat Pleno Pengurus Pusat/Provinsi dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu. Pimpinan Rapat Pleno Pengurus adalah Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Provinsi atau Pengurus lain yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi IMI. Undangan, acara dan materi Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sebelum Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan. Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah Rapat Pleno Pengurus berakhir. Bagian Kedelapan TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 25

(1). (2). (3). (4).

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dalam rapat - rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka maupun tertutup dari peserta yang memiliki hak suara. Rapat - rapat adalah sah apabila telah mencapai qourum yaitu dihadiri oleh ½ + 1 ( setengah ditambah satu ) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara. Apabila rapat – rapat tidak mencapai quorum dan setelah di tunda 2 X 30 ( dua kali tiga puluh ) menit, maka peserta rapat yang hadir dapat mengambil suatu keputusan. BAB V BADAN PEMBINA Pasal 26

(1).

Anggota Badan Pembina IMI Pusat terdiri dari : a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI. b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI.

ART IMI TAHUN 2016

34

c. (2).

(3). (4). (5). (6).

(7).

Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor. Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri dari : a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi. b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi. c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor. Anggota Badan Pembina yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta ditetapkan dalam MUNAS/MUSPROV. Anggota Badan Pembina Pusat/Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan IMI Pusat/Provinsi. Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan Pembina dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing anggota Badan Pembina tanpa harus melalui keputusan rapat Badan Pembina atau melalui rapat Badan Pembina. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pembina dapat mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengurus IMI sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, baik atas permintaan salah seorang anggota Badan Pembina atau atas Permintaan Ketua Umum/Ketua. Ketua Umum/Ketua wajib mengupayakan dan memelihara komunikasi dengan anggota Badan Pembina dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembina. BAB VI BADAN PENGAWAS Pasal 27

(1). (2). (3).

Bertugas melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi. Sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) kali setahun mengadakan rapat yang hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Tata cara dan prosedur kerja Badan Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi IMI yang disahkan di Rakernas.

ART IMI TAHUN 2016

35

BAB VII BADAN PENGURUS Bagian Pertama FUNGSI PENGURUS Pasal 28 (1).

(2).

(3).

Pengurus Pusat : a. Memimpin dan melaksanakan segala ketentuan – ketentuan organisasi IMI yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya. b. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional. c. Menyusun Program Kerja dan Program Khusus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional. d. Menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan organisasi IMI. Pengurus Provinsi : a. Memimpin organisasi Provinsi dan melaksanakan segala ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya. b. Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi. c. Menyusun Program Kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Provinsi dan Program Kerja Nasional untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Provinsi. d. Menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan untuk pengembangan serta kemajuan dari oganisasi dibawah naungannya. Pengurus Klub : a. Menyelenggarakan pembinaan untuk pengembangan dan kemajuan dari anggota-anggotanya. b. Klub wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan tata tertib IMI. c. Menyelenggarakan dan atau mengikuti suatu kegiatan IMI. d. Mendukung pengembangan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Bagian Kedua HUBUNGAN TATA KERJA Pasal 29

(1).

IMI Pusat dengan IMI Provinsi : a. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap IMI Provinsi.

ART IMI TAHUN 2016

36

b.

c.

d. (2).

e. IMI a. b. c.

d. e. (3).

f. IMI a. b. c. d. e.

Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berskala Nasional, IMI Provinsi wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari IMI Pusat, sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berskala Provinsi, IMI Provinsi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat. Apabila IMI Provinsi tidak dapat mengambil keputusan karena berhubung sesuatu hal, maka IMI Pusat berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi serta saran dari Badan Pembina Provinsi. IMI Provinsi berkewajiban memberikan laporan/pertanggung jawaban kegiatannya kepada IMI Pusat. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul IMI Provinsi. Pusat dengan Asosiasi : Asosiasi harus mendaftarkan keanggotaannya ke IMI Pusat melalui IMI Provinsi dimana Asosiasi tersebut berpusat. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Asosiasi sesuai dengan kebijakan dan Peraturan Organisasi IMI. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan wisata, kelalulintasan dan atau olahraga kendaraan bermotor, Asosiasi wajib mendapatkan ijin dari IMI Pusat melalui IMI Provinsi sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan lainnya Asosiasi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat/IMI Provinsi. Asosiasi wajib memberikan laporan setiap kegiatannya kepada IMI Pusat. Asosiasi dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul dari Asosiasi. Provinsi dengan Klub : IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub – Klub, sesuai dengan Peraturan Organisasi IMI. Setiap penyelenggaraan kegiatan, Klub wajib mendapatkan ijin dari IMI Provinsi. Klub – Klub wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban setiap kegiatannya kepada IMI Provinsi. Klub dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Provinsi. IMI Provinsi wajib memperhatikan saran dan usul dari Klub – Klub anggotanya. Bagian Ketiga STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT Pasal 30

Pengurus Pusat, terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Sekretaris Jenderal

ART IMI TAHUN 2016

37

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Wakil Sekretaris Jenderal Ketua Bidang Organisasi Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor Ketua Bidang Olahraga Mobil Ketua Bidang Wisata Bendahara Ketua Komisi Keanggotaan Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/Grass Track Ketua Komisi Teknik dan Safety Sepeda Motor Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/Drag Race/Slalom Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road Ketua Komisi Olahraga Karting Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil Ketua Komisi Wisata dan Sosial Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Bagian Keempat TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT Pasal 31

1.

2.

Ketua Umum : a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus IMI Pusat. b. Menetapkan kebijakan umum berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang berlandaskan AD/ART. c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. Sekretaris Jenderal : a. Melaksanakan tugas – tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan. b. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan organisasi. c. Merumuskan saran dan tindakan, baik preventif maupun represif kepada Ketua Umum atas segala penyimpangan pelaksanaan kegiatan organisasi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap dan seluruh kegiatan dari Sekretariat Jenderal. f. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi laporan kerja Pengurus Pusat untuk tahun anggaran yang tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan kerja untuk beberapa tahun anggaran. g. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Pengurus Pusat untuk tahun anggaran yang tertentu.

ART IMI TAHUN 2016

38

3.

4.

5.

6.

h. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional setiap Bidang dan setiap Komisi. i. Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, kehumasan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Pengurus Pusat. j. Mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai olahragawan yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang olahraga. k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharan terhadap setiap dan seluruh kekayaan Pengurus Pusat. l. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Munas dan Rakernas. m. Mempersiapkan dan menyelenggarakan setiap Rapat Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapat Bidang – Bidang, Rapat Komisi, Rapat Terbatas, dan mengkoordinasikan pembuatan notulen atau risalah dari setiap rapat dimaksud. n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja Sekjen. o. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar Pengrus Pusat. p. Menjadi nara sumber pada setiap Munas dan Rakernas. q. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Pengrus Pusat dan Sekjen bertanggung jawab kepada Pengrus Pusat dan Ketua Umum. r. Membentuk satuan kerja untuk keperluan urusan-urusan umum dan sekretariat, marketing dan event, advokasi dan hukum serta komunikasi dan informasi. Wakil Sekretaris Jenderal : a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas - tugasnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, kehumasan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Pengrus Pusat. b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Ketua Bidang Organisasi : a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan IMI baik ditingkat Pusat maupun Provinsi. b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI. c. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi, lisensi dan penghargaan IMI. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Dua. b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang olahraga kendaraan bermotor Roda Dua. c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Ketua Bidang Olahraga Mobil a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Empat. b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang olahraga kendaraan bermotor Roda Empat.

ART IMI TAHUN 2016

39

c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 7.

Ketua Bidang Wisata a. Memasyarakatkan dan membina wisata kendaraan bermotor. b. Membantu Pemerintah dalam bidang sosial dan kelalulintasan. c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam penerbitan Carnet de Passages En Douane. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 8. Bendahara a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran. b. Membantu Ketua Umum dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi Pengrus Pusat IMI. c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Pengrus Pusat untuk tahun anggaran tertentu, bekerjasama dengan Sekjen dan setiap bidang. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui. e. Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan Pengrus Pusat. f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dari pelaksanaan anggaran, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku. g. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku. h. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua Umum yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan IMI untuk tahun anggaran tertentu. i. Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi IMI. j. Menjadi nara sumber pada setiap Munas dan Rakernas. k. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Pengrus Pusat dan Bendahara bertanggung jawab kepada Pengrus Pusat dan Ketua Umum. 9. Ketua Komisi Keanggotaan : a. Membantu tugas - tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat Pusat maupun Provinsi. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Organisasi. 10. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI. b. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pengelolaan sertifikasi, lisensi dan penghargaan IMI.

ART IMI TAHUN 2016

40

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi. d. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Organisasi. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor)/Drag Bike. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor - Motocross/Grass Track a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor (Motocross)/Grass Track. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Teknik dan Safety Sepeda Motor a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang Teknik Motor dan Safety Sepeda Motor. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Mobil - Racing/Drag Race/Slalom a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Racing/Drag Race/Slalom). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Rally/Sprint). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Olahraga Mobil - Off Road a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil ( Off Road ). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.

ART IMI TAHUN 2016

41

c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. 17. Ketua Komisi Olahraga Karting a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil ( Karting ). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. 18. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Teknik Mobil dan Safety Mobil. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. 19. Ketua Komisi Wisata dan Sosial a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Wisata kendaraan bermotor, bidang sosial dan kelalulintasan. b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Wisata. 20. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan a. Membantu tugas - tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Keselamatan Berkendaraan b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Wisata. 21. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam pembinaan hukum dan advokasi. b. Menyusun dan melaksanakan rencana program penyelesaian perselisihan di internal dan eksternal IMI Pusat, membuat kontrak kerjasama, MOU dan perjanjian hukum lainnya. c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program hukum olahraga para anggota. d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. 22. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam bidang media komunikasi dan humas.

ART IMI TAHUN 2016

42

b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerjasama dengan media massa dan mitra kerja lainnya, penerbitan informasi, dan penyebaran berita kegiatan IMI secara periodik. c. Membantu menyusun program media dan humas para anggota. d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. Bagian Kelima STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PROVINSI Pasal 32 (1). Pengurus Provinsi IMI terdiri dari : 1. Ketua 2. Ketua Harian 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Ketua Bidang Organisasi 6. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor 7. Ketua Bidang Olahraga Mobil 8. Ketua Bidang Wisata 9. Bendahara 10. Ketua Komisi Keanggotaan 11. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan 12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike 13. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/ Grass Track 14. Ketua Komisi Teknik dan Safety Sepeda Motor 15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/Drag Race/Slalom 16. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint 17. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road 18. Ketua Komisi Olahraga Karting 19. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil 20. Ketua Komisi Wisata dan Sosial 21. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan 22. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi 23. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi (2). Pengurus Provinsi dapat menyesuaikan Ketua - Ketua Komisi sesuai dengan kebutuhan IMI Provinsi dengan ketentuan jumlah keseluruhan personalia Pengurus Provinsi sebanyak-banyaknya berjumlah 40 (empat puluh) orang.

ART IMI TAHUN 2016

43

Bagian Keenam TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PROVINSI Pasal 33 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ketua : a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus IMI Provinsi. b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum di Provinsi berdasarkan keputusan Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi dan kebijakan IMI. c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi dan Pengurus Pusat atas kelancaran Organisasi IMI Provinsi. Ketua Harian : a. Melaksanakan tugas – tugas Ketua apabila Ketua berhalangan. b. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan organisasi. c. Merumuskan saran dan tindakan, baik preventif maupun represif kepada Ketua atas segala penyimpangan pelaksanaan kegiatan organisasi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Sekretaris : a. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar IMI di Provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan kehumasan IMI Provinsi. b. Mengkoordiasikan hubungan kerja adminsitrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seluruh Pengurus Provinsi dan Klub - Klub termasuk distribusi surat menyurat. c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Wakil Sekretaris : a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas – tugasnya terutama dalam bidang pengelolaan administrasi. b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Ketua Bidang Organisasi : a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat Provinsi maupun Klub. b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI Provinsi. c. Melaksanakan pengelolaan penghargaan IMI provinsi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Dua. b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Dua. c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Ketua Bidang Olahraga Mobil a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Empat. b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Empat. c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Ketua Bidang Wisata a. Memasyarakatkan dan membina Wisata kendaraan bermotor.

ART IMI TAHUN 2016

44

9.

10.

11.

12.

b. Membantu Pemerintah dalam bidang sosial dan kelalulintasan. c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di Provinsi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua. Bendahara a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran. b. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi IMI Provinsi. c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Pengprov untuk tahun anggaran tertentu. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui. e. Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan Pengprov. f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dari pelaksanaan anggaran yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku. g. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku . h. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan untuk tahun anggaran tertentu. i. Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi IMI Provinsi. j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua. Ketua Komisi Keanggotaan : a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan ditingkat Provinsi maupun Klub. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Organisasi. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan IMI Provinsi. b. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi melaksanakan pengelolaan penghargaan IMI Provinsi. c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi. d. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Organisasi. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang olahraga sepeda motor (Balap Motor) /Drag Bike.

ART IMI TAHUN 2016

45

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/ Grass Track a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang olahraga sepeda motor [Motocross] / Grass Track. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Teknik dan Safety Sepeda Motor a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang Teknik Motor dan Safety Sepeda Motor. b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/Drag Race/Slalom a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil ( Racing /Drag Race/Slalom). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Rally/Sprint). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil ( Off Road ). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Olahraga Olahraga Karting a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil ( Karting ). b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.

ART IMI TAHUN 2016

46

19.

20.

21.

22.

23.

c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Teknik Mobil dan Safety Mobil b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil. Ketua Komisi Wisata dan Sosial a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Wisata kendaraan bermotor, bidang sosial dan kelalulintasan. b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Wisata. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Keselamatan Berkendaraan. b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata. c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Wisata. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi a. Membantu Sekretaris dalam pembinaan hukum dan advokasi. b. Menyusun dan melaksanakan rencana program penyelesaian perselisihan di internal dan eksternal IMI Provinsi, membuat kontrak kerjasama, MOU dan perjanjian hukum lainnya. c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program hukum olahraga para anggota. d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris. e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Sekretaris. Komisi Komunikasi dan Informasi a. Membantu Sekretaris dalam bidang media komunikasi dan humas. b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerjasama dengan media massa dan mitra kerja lainnya, penerbitan informasi, dan penyebaran berita kegiatan IMI secara periodik. c. Membantu menyusun program media dan humas para anggota. d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris. e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Sekretaris.

ART IMI TAHUN 2016

47

Bagian Ketujuh JABATAN RANGKAP Pasal 34 (1).

(2).

Jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua - Ketua Bidang dan Ketua - Ketua Komisi tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan IMI atau jajarannya, kecuali Jabatan Kehormatan. Jabatan Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Wakil Sekretaris , Bendahara, Ketua – Ketua Bidang, dan Ketua – Ketua Komisi tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan IMI Provinsi atau jajarannya, kecuali Jabatan Kehormatan. Bagian Kedelapan PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Pasal 35

(1). (2). (3). (4).

Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Pengurus Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan Ketua Harian sampai masa bakti kepengurusan. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sedangkan Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa. Apabila Sekretaris Jenderal /Ketua Harian atau Pengurus lainnya berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri yang akan berlaku effektif terhitung saat dan tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri ke IMI Pusat/Provinsi. c. Dikenakan tindakan disiplin berupa pemberhentian dari kepengurusan. d. Sakit atau karena sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus, yang berlaku effektif dengan lewatnya waktu selama 6 ( enam ) bulan terus – menerus. e. Ditempatkan di bawah pengampuan, yang akan berlaku effektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampuan itu; atau f. Dinyatakan pailit atau insolven ( tidak sanggup membayar hutang – hutangnya ), yang akan berlaku effektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang menyatakannya sebagai pailit atau insolven (tidak sanggup membayar hutang – hutangnya) itu. g. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

ART IMI TAHUN 2016

48

Bagian Kesembilan TINDAKAN DISIPLIN ANGGOTA PENGURUS DAN TINDAKAN DISIPLIN JABATAN Pasal 36 (1). (2).

(3).

Kecuali diatur lain dalam Pasal ini, maka ketentuan Tindakan Disiplin terhadap Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ART berlaku terhadap Anggota Pengurus. Tindakan disiplin terhadap anggota Pengurus dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang setingkat lebih tinggi sedang terhadap anggota Pengurus Pusat dilakukan oleh suatu sidang yang diadakan oleh Pengurus Pusat dan terhadap Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa. Tiap Anggota Pengurus yang dijatuhi hukuman disiplin organisasi, berhak mengajukan pembelaaan terhadap/kepada yang mengambil tindakan dalam waktu 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut. Pasal 37

(1). (2).

(3).

Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat dikenakan kepada personalia atau lembaga yang memiliki jabatan atau kualifikasi tertentu dilingkungan IMI. Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat berupa : a. Peringatan. b. Pemberhentian sementara atau skorsing. c. Pemberhentian dari jabatan. Pengaturan tentang Tindakan Disiplin Pengurus dan Tindakan Disiplin Jabatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB VIII KETUA UMUM DAN KETUA Bagian Pertama KETUA UMUM Pasal 38

(1). (2).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Umum wajib mematuhi AD, ART, keputusan-keputusan Munas/Munaslub, keputusan Rakernas, Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan Rapat Pengurus Pusat. Untuk kepentingan atau tugas tertentu Ketua Umum berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada anggota PP. IMI dan/atau pihak lainnya, dengan ketentuan pemberian tugas atau kuasa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pembagian tugas

ART IMI TAHUN 2016

49

(3).

dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam AD, ART dan setiap keputusan Rapat PP. IMI. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI. Pasal 39

(1). (2). (3).

Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS. Calon-calon Ketua Umum akan dijaring oleh Tim Penjaring yang dipilih dan ditetapkan dalam Rakernas. Bakal calon Ketua Umum adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaring kepada MUNAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum. Pasal 40

(1). (2). (3) (4).

Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, para Calon Ketua Umum diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Munas. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara. Pemilihan Ketua Umum dapat dilaksanakan secara Tertutup maupun Terbuka atas persetujuan suara terbanyak peserta MUNAS. Apabila calon Ketua Umum terdiri dari 3 ( tiga ) orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut : a. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 ( dua ) orang calon dari para calon yang ada. Dua orang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua . Apabila didalam Tahap Pertama ini terdapat calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana ( ½ + 1 ) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka calon Ketua Umum tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. b. Ke – 2 ( dua ) orang calon Ketua Umum hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana ( ½ + 1 ) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. c. Apabila pada pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh ke – 2 ( dua ) calon Ketua Umum sama, atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana ( ½ + 1 ) dari seluruh jumlah suara yang sah akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan

ART IMI TAHUN 2016

50

(5). (6). (7).

segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akan ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh ke – 2 ( dua ) calon Ketua Umum sama jumlahnya , harus dilakukan pemilihan ulangan putaran kedua dan selanjutnya sampai diperolehnya seorang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara yang terbanyak. Apabila Calon Ketua Umum hanya terdiri dari dari 2 ( dua ) orang, pemilihan hanya dilakukan 1 ( satu ) tahap, sebagaimana diatur didalam Pemilihan Tahap Ketiga. Dalam hal Calon Ketua Umum hanya 1 ( satu ) orang, maka Calon Ketua Umum tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua Umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Pemilihan Ketua Umum akan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional. Bagian Kedua KETUA PENGPROV Pasal 41

(1).

(2).

(3).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Pengprov wajib mematuhi AD, ART, keputusan-keputusan Munas/Munaslub, keputusankeputusan Rakernas, Peraturan Organisasi, keputusan-keputusan Rapat Pengurus Pusat, keputusan-keputusan Musprov, Rakerprov dan keputusankeputusan Rapat Pengurus Provinsi. Untuk kepentingan atau tugas tertentu Ketua Pengprov berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada anggota Pengprov dan/atau pihak lainnya, dengan ketentuan pemberian tugas atau kuasa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pembagian tugas dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam AD, ART dan setiap keputusan Rapat Pengprov. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Harian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengprov, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengprov. Pasal 42

(1). (2). (3).

Ketua Pengprov dipilih dan ditetapkan dalam Musprov. Calon-calon Ketua akan dijaring oleh Tim Penjaring yang dipilih dan ditetapkan dalam Rakerprov. Bakal calon Ketua Pengprov adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaring kepada Musprov untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Pengprov.

ART IMI TAHUN 2016

51

Pasal 43 Tatacara Pemilihan Ketua Umum PP IMI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 mutatis mutandis berlaku terhadap pemilihan Ketua Pengprov. BAB IX KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN Pasal 44 (1). (2).

(3). (4). (5).

Setiap akhir tahun kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi disusun laporan keuangan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Hal tersebut pada ayat ( 1 ) dilaporkan oleh : a. Pengurus Provinsi kepada Pengurus Pusat. b. Pengurus Pusat dalam Rapat Kerja Nasional. c. Pengurus Provinsi dalam Rapat Kerja Provinsi. Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja, laporan keuangan Pengurus Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan Pengurus Pusat. Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas dapat meminta laporan keuangan Pengurus Pusat hasil audit auditor eksternal. Tata cara dan prosedur anggaran serta laporan keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi IMI. BAB X PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN Bagian Pertama PENGECUALIAN Pasal 45

(1). (2). (3). (4). (5). (6).

Usul Pengecualian ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh PP.IMI atau sejumlah Pengprov yang secara bersama memiliki paling 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengprov. Usul dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP.IMI. Usul pengecualian dimaksud ayat (1) akan disampaikan oleh PP. IMI kepada setiap Pengprov, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas. Usul pengecualian dimaksud ayat (1) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci. Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari ART yang diusulkan. Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh Rakernas yang dihadiri paling sedikit 2/3 ( dua

ART IMI TAHUN 2016

52

(7).

pertiga ) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Setiap pengecualian ketentuan tertentu dari ART yang diputuskan Rakernas akan berlaku secara serta merta. Bagian Kedua PERUBAHAN Pasal 46

(1). (2). (3). (4). (5). (6). (7).

(8). (9).

(10).

Perubahan ART dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub. Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh PP. IMI atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengprov IMI. Usul dimaksud ayat (2) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov IMI harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP. IMI. Usul perubahan dimaksud ayat (2) akan disampaikan PP. IMI kepada setiap Pengprov IMI, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas. Usul perubahan dimaksud ayat (2) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci. Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan terhadap ketentuan ART yang diusulkan. Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas itu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Pembahasan atas usul perubahan ketentuan ART yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian. Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub, apabila Munas/Munaslub itu dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir. Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta.

ART IMI TAHUN 2016

53

(11).

Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (9) hanya akan berlaku setelah lewatnya 1 ( satu ) tahun terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan. BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN Pasal 47

(1). (2).

(3). (4).

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi IMI yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional. Dalam hal – hal tertentu diantara dua Rakernas, Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Pusat yang kemudian harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan Rapat Kerja Nasional untuk dijadikan Peraturan Organisasi IMI. Dalam melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IMI, Pengurus Pusat dapat membuat Peraturan Pelaksanaan Pusat. Pengurus Provinsi dapat membuat Peraturan Pelaksanaan Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi IMI, dan Peraturan Pelaksanaan Pusat. BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 48

(1).

(2).

Segala Peraturan Organisasi, Peraturan Pelaksana Pusat, Peraturan Pelaksanaan Provinsi yang ada sebelum disahkannya AD dan ART ini, tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan AD dan ART ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART ini. PP. IMI paling lambat di dalam waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal disahkannya ART ini wajib melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar perbaikan atau perubahan atas setiap Peraturan dan/atau Keputusan tidak bertentangan dengan AD dan ART ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

ART ini mulai berlaku sejak ditetapkan Munaslub IMI – Tahun 2016.

ART IMI TAHUN 2016

54

Lampiran I : LAMBANG ORGANISASI

81

81 25

26

30

PU KE

26

LAU AN R IA U

99

42

28

18

( 2)

30

18

25

IMI --PROVINSI DAERAH IMI UKURAN

: V a ria b e l s e s u a i s ta n d a rd : L a m b a n g U M U M / IM I- P U S AT ( 8 1 : 9 9 a ta u 9 : 11 ) L a m b a n g IM I- D A E R A H ( 8 1 : 11 7 a ta u 9 : 1 3 ) P e n e ra p a n m is a ln y a u n tu k K o p S u ra t = 2 ,2 5 x 2 ,7 5 c m u n tu k S p a n d u k = 4 5 ,0 0 x 5 5 ,0 0 c m WARNA : B IR U = C :1 0 0 ,M :8 8 ,Y:0 ,K :5 ( PA N TO N E B lu e 0 7 2 C ) K U N IN G = C :0 ,M :1 ,Y:1 0 0 ,K :0 ( PA N TO N E P.Y e llo w C ) P U T IH = W H IT E J E N IS H u ru f : A ria l d e n g a n w a rn a d a s a r P U T IH

ART IMI TAHUN 2016

55

Lampiran II : PANJI IMI

15

88

15

134

UKURAN : 88 X 134 cm BAHAN

: DASAR = KAIN LAMBANG = BORDIR

WARNA : BIRUMUDA = C:90,M:11,Y:0,K:0 ( PANTONE 2995 C ) KUNING = C:0,M:1,Y:100,K:0 ( PANTONE P. Yellow C ) BIRU = C:100,M:88,Y:0,K:5 ( PANTONE Blue 072 C ) PUTIH = WHITE

ART IMI TAHUN 2016

56

Lampiran III :

ART IMI TAHUN 2016

57

Lampiran IV :

ART IMI TAHUN 2016

58

DITETAPKAN DI : SURABAYA PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA IKATAN MOTOR INDONESIA – TAHUN 2016 PIMPINAN RAPAT PARIPURNA II

JOHNI PURNOMO Ketua/Merangkap Anggota

ROCKY BEBENA Sekretaris/Merangkap Anggota

TETRANTO ACHIRMAN Anggota

ART IMI TAHUN 2016

59

Sekretariat Jenderal PP.IMI SCBD Lot 14, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 - INDONESIA Tel. +62 21 5140 2365 Fax. +62 21 5140 2364 Email : [email protected] - Website : www.imi.co.id