ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (IKA-PMII) Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengharap ridlo Allah SWT, Musyawarah Nasional (Munas) IV Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) tahun 2008, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa Musyawarah Nasional (Munas) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IKA-PMII. Oleh karena itu, segala ketetapannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh anggota IKA-PMII sebagaimana pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar IKA-PMII. 2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-PMII dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perkembangan baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi IKA-PMII. 3. Bahwa untuk itu, perlu diputuskan Ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) IV IKAPMII tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-PMII hasil perubahan dan penyempurnaan. MENGINGAT : 1. BAB VII pasal 18 ayat (2) dan BAB X pasal 24 Anggaran Dasar (AD) IKA-PMII. 2. BAB V 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) IKA-PMII. MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Sidang Komisi A Musyawarah Nasional (Munas) IV IKA-PMII tanggal 24 Mei 2008 yang bertugas untuk membahas Rancangan Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-PMII. 2. Proses persidangan serta aspirasi, saran, usul dan pendapat dari peserta Musyawarah Nasional (munas) IV yang disampaikan dalam Sidang Pleno III tanggal 24 Mei 2008. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) hasil perubahan dan penyempurnaan. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-PMII dimaksud adalah sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal : 2 Juli 2013 Pimpinan sidang pleno III Musyawarah Nasional (MUNAS)IV Ikatan Akumni PMII (IKA-PMII) Ketua
Sekretaris
_________________________
__________________________
Anggaran Dasar (AD) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (IKA-PMII) Bismillahirrahmanirrahim Bahwa cita-cita bangsa pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya baik material, moral maupun spiritual yang diridloi oleh Allah SWT. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tujuan ini bisa dicapai jika seluruh potensi nasional difungsikan secara baik dengan terciptanya situasi yang kondusif bagi setiap komponen bangsa untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam berbagai bidang pengabdian berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, alumni PMII merasa terpanggil untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai usha menjalankan dakwah Islamiyah dan amar ma’ruf nahi munkar, demi terwujudnya kemasalahatan umat serta tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan yang menjadi cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia. Alumni PMII berpegang pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang meyakini Islam sebagai sumber kesadaran akan makna, hakekat dan tujuan hidup manusia sekaligus pedoman untuk membedakan yang benar dan salah, agar manusia bisa keluar dari kegelapan dan meraih cahaya kebenaran. Alumni PMII memiliki kehendak kuat untuk mewujudkan manusia yang memiliki kemantapan hubungan dengan Tuhannya, keharmonisan hubungan dengan sesamanya dan keselarasan hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, seimbang, damai dan saling pengertian, alumni PMII senantiasa mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah sekaligus mengemban amanat bagi semakin kokohnya identitas dan jati diri bangsa. Bahwa dalam rangka ikhtiar mewujudkan cita-cita kemerdekaan, maka alumni PMII senantiasa mendorong keterlibatan dan pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional secara penuh dalam proses perjuangan membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan didorong oleh semangat bersatu membangun bangsa, dengan mengharap ridlo Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka pada tanggal 17 Shafar 1409 H bertepatan dengan tanggal 29 September 1988 M didirikanlah sebuah forum alumni PMII yang diberi nama Forum Komunikasi dan Silaturahmi Keluarga Alumni PMII (FOKSIKA PMII). Kemudian Musyawarah Nasional (Munas) IV FOKSIKA PMII yang berlangsung di Jakarta tanggal 22 – 25 Mei 2008 menetapkan perubahan nama dari FOKSIKA PMII menjadi Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), sekaligus statusnya ditingkatkan menjadi sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN pasal I (1) Organisasi ini bemama Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, selanjutnya disingkat IKA-PMII. (2) IKAwa-PMII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari dari Forum Komunikasi dan Silaturahmi Keluarga Alumni (FOKSIKA) PMII.
Pasal 2 (1) IKA-PMII berdiri berdasarkan Musyawar Nasional Alumni PMII di Jakarta pada tanggal 17 Shafar 1409 H bertepatan dengan tanggal 29 September 1988 M, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 IKA-PMII berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya. BAB II AQIDAH, ASAS DAN SIFAT ORGANISASI Pasal 4 (1) IKA-PMII beraqidah Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. (2) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, IKA-PMII berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 IKA-PMII bersifat kekeluargaan, kebersamaan, keprofesian, keilmuan, kemasyarakatan dan kebangsaan. BAB III TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 IKA-PMII bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi alumni PMII di berbagai bidang pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri, demokrastis dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD yang dirildoi oleh Allah SWT. Pasal 7 Untuk mcncapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, IKA-PMII melakukan usahausaha: a. Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota. b. Membina dan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya alumni PMII dalam upaya pengembangan karir dan profesinya di berbagai bidang pengabdian. c. Melaksanakan berbagai kegiatan kajian dan penelitian dalam rangka pengembangan pemikiran strategis yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. d. Melaksanakan usaha-usaha dakwah dan pengembangan masyarakat baik di bidang agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, ekonomi, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. e. Mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah di Indonesia, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang religius, bermoral, moderat, toleran dan berkeseimbangan. f. Membantu dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
g. Melaksanakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan oranisasi. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8 Setiap alumni PMII dan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tujuan organisasi, dapat diterima mejadi anggota IKA-PMII. Pasal 9 Anggota IKA-PMII terdiri dari: (1) Anggota Biasa a. Anggota Biasa; dan b. Anggota Kehormatan (2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang anggota yang berasal dari anggota PMII. (3) Angota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggota dari luar PMII yang mempunyai tujuan dan visi sama serta dianggap berjasa kepada IKA-PMII. Pasal 10 (1) Setiap anggota berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran yang berkaitan dengan kemajuan organisasi. b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. c. Memperoleh bimbingan, pengarahan dan pembelaan. Pasal 10 (2) Setiap anggota kehormatan berhak: a. Memberikan pendapat atau saran yang berkaitan dengan kemajuan organisasi. b. Memperoleh bimbingan, pengarahan dan pembelaan. Pasal 11
Setiap anggota berkewajiban a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-PMII. b. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-PMII, negara dan agama. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 12 Susunan Organisasi IKA-PMII terdiri atas: a. Pengurus Besar disingkat PB berkedudukan di Ibukota Negara b. Pengurus Wilayah disingkat PW berkedudukan di Ibukota Propinsi c. Pengurus Cabang disingkat PC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota Pasal 13 Pengurus Wilayah dapat dibentuk di setiap provinsi yang memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Cabang
Pasal 14 Pengurus Cabang dapat dibentuk di setiap kabupaten/kota yang memiliki sekurangkurangnya 25 anggota. BAB VI KEPENGURUSAN
(1)
(2) (3) (4)
Struktur Kepengurusan Pasal 15 Struktur Kepengurusan IKA-PMII di semua tingkatan terdiri dari: a. Majelis Pertimbangan b. Pimpinan Harian c. Departemen-Departemen Majelis Pertimbangan berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan dan pengarahan kepada pengurus dalam menjalankan organisasi agar senantiasa berpijak pada prinsipprinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai tujuan, sifat dan asas organisasi. Pimpinan Harian adalah Badan Eksekutif organisasi yang berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program organisasi sesuai dengan tingkatannya. Departemen adalah alat kelengkapan dan aparat operasional yang dibentuk melalui rapat pleno Pimpinan Harian untuk menjalankan kebijakan dan program-program organisasi.
Pasal 16 Masa bakti Kepengurusan IKA-PMII di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun. Bagian Kedua Pengurus Besar (PB) Pasal 17 (1) Pengurus Besar adalah Badan Pelaksana tertinggi organisasi di tingkat nasional. (2) Pimpinan Harian dan Majelis Pertimbangan di tingkat nasional ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas). (3) Majelis Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan beberapa orang angota. (4) Pimpinan Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara. (5) Departemen di tingkat Pengurus Besar (PB) dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Departemen Penataan Organisasi dan Penguatan Jaringan Internal b. Departemen Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Kader c. Departemen Kajian dan Pengembangan pemikiran d. Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah e. Departemen Ekonomi dan Pengembangan Usaha f. Departemen Informasi dan Komunikasi g. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Pondok Pesantren h. Departemen Pelayanan Sosial dan Pengembangan Masyarakat i. Departemen Seni, Budaya, Olah Raga dan Pariwisata j. Departemen hubungan Luar Negeri Pasal 18 Pengurus Besar mempunyai wewenang:
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program organisasi di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi lainnya. b. Menetapkan susunan dan personalia Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
1) 2) 3) 4) 5)
Bagian Ketiga Pengurus Wilayah (PW) Pasal 19 Pengurus Wilayah (PW) adalah Badan Pelaksana organisasi di tingkat propinsi. Pimpinan Harian dan Majelis Pertimbangan di tingkat wilayah ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil). Majelis Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan beberapa anggota. Pimpinan Harian Wilayah terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara. Departemen di tingkat Pengurus Wilayah (PW) dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian sesuai dengan kebutuhan. Pasal 20
Pengurus Wilayah mempunyai wewenang: a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan dan program organisasi di tingkat propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi lainnya. b. Melaksanakan kewenangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagian Keempat Pengurus Cabang (PC) Pasal 21 (1) Pengurus Cabang (PC) adalah Badan Pelaksana organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan Harian dan Majelis Pertimbangan di tingkat cabang ditetapkan melalui Musyawarah Cabang (Muscab). (3) Majelis Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan beberapa anggota. (4) Pimpinan Harian Cabang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara. (5) Departemen di tingkat Pengurus Cabang (PC) dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian sesuai dengan kebutuhan. Pasal 22 Pengurus Cabang mempunyai wewenang: a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan dan program organisasi di tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi lainnya. b. Melaksanakan kewenangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 23 Permusyawaratan organisasi IKA-PMII terdiri atas: (1) Musyawarah Nasional (Munas) (2) Musyawarah Wilayah (Muswil) (3) Musyawarah Cabang (Muscab) (4) Permusyawaratan lain yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dan programprogram organisasi Pasal 24 (1) Musyawarah Nasional adalah permusyawaratan tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IKA-PMII, yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Nasional berwenang: a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Organisasi d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PB IKA-PMII dan Formatur e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional dapat dipercepat atau ditunda oleh Pengurus Besar atas persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah PW dan PC IKA-PMII. (1) (2)
(3)
Pasal 25 Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IKA-PMII di tingkat wilayah, yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. Musyawarah Wilayah berwenang: a. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah. b. Menetapkan Garis-Garis Besar program organisasi. c. Memilih dan menetapkan Ketua Wilayah IKA-PMII dan Formatur d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Wilayah dapat dipercepat atau ditunda oleh Pengurus Wilayah atas persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah PC IKA-PMII di wilayah yang bersangkutan.
Pasal 26 (1) Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IKA-PMII di tingkat cabang, yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Cabang berwenang: a. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang. b. Menetapkan Garis-Garis Besar program organisasi. c. Memilih dan menetapkan Ketua Cabang IKA-PMII dan Formatur d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang dapat dipercepat atau ditunda oleh Pengurus Cabang atas persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota IKA-PMII yang ada di daerah yang bersangkutan.
BAB VIII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27 Permusyawaratan IKA-PMII sah apabila memenuhi kuorum sebagai berikut: a. Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah PW dan PC IKA-PMII yang ada. b. Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah PC IKA-PMII yang ada di wilayah yang bersangkutan. c. Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota IKA-PMII di cabang yang bersangkutan. (1) (2)
Pasal 28 Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. BAB IX KEKAYAAN ORGANISASI
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 29 Kekayaan organisasi IKA-PMII diperoleh dari: a. Iuran dan sumbangan dari anggota b. Hasil usaha organisasi c. Zakat, Infaq dan Shadaqah d. Sumber-sumber lainnya yang sah, halal dan tidak mengikat Segala aset dan kekayaan IKA-PMII hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi IKA-PMII dan atau perangkat organisasinya. Pengelolaan keuangan organisasi IKA-PMII dilakukan secara transparan, akuntabel dan menjadi tanggung jawab Pengurus. Apabila karena suatu hal IKA-PMII dibubarkan, maka semua aset dan kekayaan organisasi ini diserahkan kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
(1) (2)
Pasal 30 Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional IKA-PMII dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari peserta yang hadir. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Musyawarah Nasional (Munas) IV, maka Anggaran Dasar hasil Keputusan Munas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP (1) (2)
Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi IKA-PMII lainnya. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IKATAN ALUMNI PMII (IKA-PMII) BAB I LAMBANG ORGANISASI Pasal 1 (1) Lambang organisasi IKA-PMII meliputi logo dan bendera. (2) Logo dan bendera IKA-PMII adalah sama dengan logo dan bendera yang dimiliki oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan penambahan tulisan “Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” dan kata “IKA-PMII” yang mengelilingi logo tersebut. (3) Lambang sebagaimana ayat (2) di atas dipergunakan dalam kop surat dan stempel organisasi. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2
(1) Anggota Biasa IKA-PMII adalah: a. Setiap anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sekurangkurangnya telah 3 (tiga) tahun menyelesaikan masa studinya baik di tingkat sarjana maupun diploma. b. Setiap anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tidak menyelesaikan atau berhenti dari studinya yang telah mencapai usia sekurangkurangnya 33 tahun. (2) Anggota Kehormatan IKA-PMII adalah anggota yang mempunyai tujuan dan visi sama serta dianggap berjasa kepada IKA-PMII yang ditetapkan oleh PB IKA-PMII berdasarkan kreteria-kreteria yang diatur kemudian. (3) Keanggotaan IKA-PMII berakhir apabila: a. Mengundurkan diri b. Meninggal dunia c. Diberhentikan (4) Pemberhentian seorang anggota hanya bisa dilakukan oleh Pengurus Besar IKA-PMII melalui proses penelitian dan penyelidikan secara seksama bahwa yang bersangkutan benar-benar telah terbukti melakukan tindakan pengkhianatan terhadap IKA-PMII, negara dan agama setelah sebelumnya diberi 3 (tiga) kali peringatan. Pasal 3 (1) Anggota Biasa berhak: a. Berbicara, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus IKA-PMII c. Mengikuti kegitan-kegiatan IKA-PMII d. Memperoleh bimbingan, pengarahan dan pembelaan e. Memperoleh penghargaan, dukungan serta promosi karir dan profesinya (2) Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan.
BAB III PEMBENTUKAN WILAYAH DAN CABANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pasal 4 Pembentukan Pengurus Wilayah IKA-PMII dapat dilakukan di setiap Ibu Kota Propinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Pengurus Wilayah IKA-PMII dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) Cabang IKA-PMII di wilayah tersebut. Proses pembentukan Pengurus Wilayah IKA-PMII sepenuhnya diserahkan kepada para pemrakarsa wilayah dan/atau Cabang-Cabang yang ada di wilayah itu, dan hasilnya dilaporkan kepada Pengurus Besar IKA-PMII untuk ditetapkan. Kepengurusan Wilayah IKA-PMII dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat menjalankan roda organisasi secara baik dan efektif selama masa kepengurusannya. Standar minimum yang menjadi kualifikasi sebagaimana ketentuan pada ayat 4 (empat) adalah amanat untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pengurus Wilayah IKA-PMII dianggap sah apabila merupakan hasil Musyawarah Wilayah yang telah dilaporkan dan ditetapkan oleh Pengurus Besar IKA-PMII. Pengurus Wilayah IKA-PMII harus menjalankan ketentuan AD/ART, KeputusanKeputusan Musyawarah Nasional, peraruran dan ketentuan-ketentuan organisasi, serta keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah.
Pasal 5 (1) Pembentukan Pengurus Cabang IKA-PMII dapat dilakukan di setiap ibukota Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pembentukan Pengurus Cabang IKA-PMII dapat dilaksanakan jika sekurang-kurangnya terdapat 25 orang anggota. (3) Proses pembentukan Pengurus Cabang IKA-PMII sepenuhnya diserahkan kepada para pemrakarsa atau anggota yang ada di Cabang itu, dan hasilnya dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar IKA-PMII untuk ditetapkan. (4) Dalam hal Pengurus Wilayah IKA-PMII sebagaimana ketentuan pada ayat 3 (tiga) belum terbentuk, hasil proses pendirian Pengurus Cabang IKA-PMII dapat langsung dilaporkan kepada Pengurus Besar IKA-PMII untuk ditetapkan. (5) Pengurus Cabang IKA-PMII dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat menjalankan roda organisasi secara baik dan efektif selama masa kepengurusannya. (6) Standar minimum yang menjadi kualifikasi sebagaimana ketentuan pada ayat 4 (empat) adalah amanat untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. (7) Pembentukan Pengurus Cabang IKA-PMII dianggap sah apabila merupakan hasil Musyawarah Cabang yang telah dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan ditetapkan oleh Pengurus Besar IKA-PMII. (8) Dalam hal Pengurus Wilayah IKA-PMII sebagaimana ketentuan pada ayat 7 (tujuh) belum terbentuk, hasil Musyawarah Cabang tersebut dapat langsung dilaporkan kepada Pengurus Besar IKA-PMII untuk ditetapkan. (9) Pengurus Cabang IKA-PMII harus menjalankan ketentuan AD/ART, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi, serta keputusankeputusan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.
Pasal 6 Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan IKA-PMII yang mekanismenya sama dengan pembentukan Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang dengan beberapa pengecualian. BAB IV FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS Pasal 7 (1) Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Pertimbangan dapat melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika dalam menjalankan organisasi, Pengurus menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan atau keluar dari tujuan, sifat dan asas organisasi. (2) Ketua Umum Pimpinan Harian di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang bertugas memimpin dan sebagai penanggungjawab umum organisasi di tingkatannya masing-masing dengan dibantu oleh Ketua-Ketua (3) Sekretaris Jenderal Pengurus Besar atau Sekretaris Umum di tingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang bertugas sebagai administrator organisasi di tingkatannya masingmasing, dengan dibantu oleh para Wakil Sekretaris Jenderal di tingkat Pengurus Besar atau Sekretaris di tingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. (4) Bendahara Umum di tingkat Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah atau Bendahara di tingkat Pengurus Cabang di bantu oleh para bendahara di Tingkat Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah atau Wakil Bendahara di tingkat Pengurus Cabang, bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana serta mengelola administrasi keuangan organisasi dengan sebaik-baiknya. (5) Pengurus Departemen adalah alat kelengkapan dan aparat operasional Pimpinan Harian dalam menjalankan program-program organisasi, yang dibentuk dan ditetapkan melalui rapat pleno Pengurus Harian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 8 (1) Kepengurusan IKA-PMII di semua tingkatan bekerja secara kolektif dengan pinsip-prinsip kebersamaan, kejujuran dan demokrasi. (2) Setiap pengurus bekerja dengan penuh dedikasi dan bersifat fungsional sesuai dengan kesediaan, kesanggupan dan kemampuan dengan tetap memperhatikan bidang tugas masing-masing. BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 9 Permusyawaratan IKA-PMII terdiri dari: (1) Musyawarah Nasional disingkat Munas (2) Musyawarah Wilayah disingkat Muswil (3) Musywarah Cabang disingkat Muscab (4) Permusyawaratan lain yang diperlukan untuk menjalankan program-program organisasi IKA-PMII seperti: a. Rapat Pimpinan Harian b. Rapa Pleno Pengurus c. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) e. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
f. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Musyawarah Nasional Pasal 10 (1) Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi dalam organisasi. (2) Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali (3) Pseserta Musyawarah Nasional terdiri dari: a. Utusan Wilayah yang mendapat mandat dan disahkan oleh Pengurus Besar b. Utusan Cabang yang mendapat mandat dan disahkan oleh Pengurus Besar c. Utusan dari Pengurus Besar d. Peserta peninjau yang ditentuakn oleh Pengurus Besar e. Peserta undangan yang ditentukan oleh Pengurus Besar (4) Setiap peserta Musyawarah Nasional mempunyai hak berbicara dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. (5) Utusan Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 11 Musyawarah Nasional berwenang: (1) Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (2) Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar (3) Menetapkan Garis-Garis Besar Program Organisasi (4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum PB IKA-PMII dan Formatur untuk menetapkan Pengurus Besar IKA-PMII Periode berikutnya. (5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. Pasal 12 (1) Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah. (2) Sidang-sidang Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang terdaftar. (3) Keputusan Musywarah Nasional sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang hadir dalam sidang. (4) Keputusan Musyawarah Nasional tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir dalam sidang. (5) Tata Tertib Musyawarah Nasional dan tata tertib pemilihan ditetapkan oleh dan dalam sidang Musywarah Nasional. Musyawarah Wilayah Pasal 13 (1) Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi di tingkat Wilayah. (2) Musyawarah Wilayah diadakan 5 (lima) tahun sekali (3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari: a. Utusan Wilayah yang mendapat mandat dan disahkan oleh Pengurus Wilayah b. Utusan Cabang yang mendapat mandat dan disahkan oleh Pengurus Wilayah c. Peserta peninjau yang ditentuakn oleh Pengurus Wilayah d. Peserta undangan yang ditentukan oleh Pengurus Wilayah
(4) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak berbicara dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. (5) Utusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 14
Musyawarah Wilayah berwenang: 1. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah 2. Menetapkan Garis-Garis Besar program organisasi di tingkat wilayah 3. Memilih dan menetapkan Ketua Wilayah IKA-PMII dan Formatur untukmenetapkan Pengurus Wilayah IKA-PMII periode berikutnya. 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. (1) (2) (3) (4)
Pasal 15 Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Pengurus Cabang yang sah. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang terdaftar. Keputusan Musywarah Wilayah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang hadir dalam sidang. Tata Tertib Musyawarah Wilayah dan tata tertib pemilihan ditetapkan oleh dan dalam sidang Musyawarah Wilayah Musyawarah Cabang
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 16 Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi di tingkat Cabang. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari: a. Anggota IKA-PMII yang ada di Cabang yang bersangkutan sebagai utusan b. Peserta peninjau yang ditentuakn oleh Pengurus Cabang c. Peserta undangan yang ditentukan oleh Pengurus Cabang Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak berbicara dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Setiap utusan Musyawarah Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.
Pasal 17 Musyawarah Cabang berwenang: 1. Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang. 2. Menetapkan Garis-Garis Besar program organisasi di tingkat cabang 3. Memilih dan menetapkan Ketua Cabang IKA-PMII dan Formatur untuk menetapkan Pengurus Cabang IKA-PMII periode berikutnya 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu Pasal 18 (1) Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota yang ada. (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang terdaftar.
(3) Keputusan Musywarah Cabang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang hadir dalam sidang. (4) Tata Tertib Musyawarah Cabang dan tata tertib pemilihan ditetapkan oleh dan dalam sidang Musywarah Cabang BAB VI LEMBAGA-LEMBAGA Pasal 19 Lembaga adalah alat kelengkapan organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian di semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan. BAB VII PENUTUP (1) (2)
pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Besar dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
