ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO (AD ART IKA UNDIP)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

(AD ART IKA UNDIP)

TAHUN 2010

2

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, bahwa dalam waktu yang bersamaan dengan Rakernas IKA UNDIP Tahun 2011 dapat menyajikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA UNDIP. AD/ART IKA UNDIP yang ada ditangan Ibu dan Bapak sekalian, merupakan AD/ART yang dihasilkan dari Keputusan Munas VII IKA UNDIP Tahun 2009, tepatnya 19 Desember 2009 di Kampus UNDIP Tembalang, Semarang. Oleh Munas VII IKA UNDIP, DPP IKA UNDIP Periode 2009-2013 mendapatkan mandat untuk melakukan penyempurnaan, perubahan dan perbaikan atas AD/ART hasil Munas IKA UNDIP Tahun 2005. Harapan kami, AD/ART IKA UNDIP ini dapat menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan roda organisasi IKA UNDIP mulai jajaran Alumni dan Pengurus IKA UNDIP, baik pada tingkat DPP, DPD, maupun DPC IKA UNDIP seluruh Indonesia. Demikian Pengantar ini kami sampaikan, semoga Buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan peran serta IKA UNDIP ditengahtengah masyarakat yang berkembang secara dinamis dan kompetitif. Jakarta, November 2011

AKHMAD MUQOWAM Sekretaris Jenderal DPP IKA UNDIP

3

4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

3 5

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO MUKADIMAH BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU BAB II ASAS, TUJUAN DAN SIFAT BAB III USAHA BAB IV KEDAULATAN BAB V KEANGGOTAAN BAB VI STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BAB VIII SUMBER DANA BAB IX PERATURAN PERALIHAN BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BAB XI PEMBUBARAN BAB XII PENUTUP

7 7 7 8 8 9 9 11 15 16 16 17 17 18

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KEANGGOTAAN BAB II PENGURUS BAB III PEMILIHAN DEWAN PENGURUS BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT BAB V TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

19 19 19 21 23 27 32 33 33

Pengurus DPP IKA UNDIP Periode 2009 - 2013 MARS UNIVERSITAS DIPONEGORO HYMNE UNIVERSITAS DIPONEGORO

34 38 39

5

6

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO MUKADIMAH Bahwa Universitas Diponegoro telah menghasilkan lulusan dari berbagai program studi, yang disebut Alumni Universitas Diponegoro. Bahwa setiap alumni Universitas Diponegoro wajib berbakti, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan almamater, masyarakat, bangsa dan negara dengan semangat dan jiwa almamater Universitas Diponegoro, sehingga setiap karyanya berperanserta dalam memajukan Universitas Diponegoro, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa sejak tahun 1967 alumni Universitas Diponegoro telah berhimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Ikatan Alumni Universitas Diponegoro sebagai komponen yang tak terpisahkan dari keluarga besar Universitas Diponegoro. Bahwa tata kerja organisasi Ikatan Alumni Universitas Diponegoro perlu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang semangat dan jiwanya sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Universitas Diponegoro.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Universitas Diponegoro disingkat IKA UNDIP, sebagai wadah tunggal alumni Universitas Diponegoro. 2. IKA UNDIP berkedudukan di Universitas Diponegoro. 3. IKA UNDIP didirikan di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1967 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB II ASAS,TUJUAN DAN SIFAT Pasal 2 Azas Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) berasaskan Pancasila. Pasal 3 T u j u an Tujuan IKA UNDIP adalah : a. Terciptanya wadah komunikasi dan wahana pemberdayaan potensi alumni. b. Terbinanya persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan dharma baktinya kepada almamater, masyarakat, bangsa dan negara. c. Mampu berkompetisi dengan organisasi Ikatan Alumni Perguruan Tinggi lainnya dalam tingkat Nasional maupun Internasional. Pasal 4 Sifat IKA UNDIP bersifat mandiri, kemasyarakatan. Anggota IKA UNDIP terdiri atas: a. Anggota Biasa. b. Anggota Luar Biasa. c. Anggota Kehormatan.

8

kekeluargaan,

keilmuan

dan

BAB III USAHA Pasal 5 Untuk mencapai tujuan, IKA UNDIP melakukan usaha-usaha sebagai berikut: a. Mengusahakan kesejahteraan anggota. b. Mendukung kegiatan-kegiatan almamater.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

c. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan keilmuan. d. Memberdayakan potensi alumni dan/atau masyarakat. e. Melakukan pembinaan organisasi dan alumni. f. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

BAB IV KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan IKA UNDIP berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7 Anggota 1. Anggota IKA UNDIP adalah Alumni Universitas Diponegoro 2. Anggota IKA UNDIP terdiri atas: a. Anggota Biasa. b. Anggota Luar Biasa. c. Anggota Kehormatan Pasal 8 1. Anggota Biasa adalah Lulusan Program Studi yang diselenggarakan Universitas Diponegoro. 2. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang pernah menempuh kuliah di Universitas Diponegoro. 3. Anggota Kehormatan adalah: a. Seseorang yang berjasa dan/atau berbakti kepada Universitas Diponegoro dan/atau IKA Undip, atau; b. pernah atau sedang menduduki jabatan kehormatan tertentu di Universitas Diponegoro.

9

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan 1. Meninggal dunia. 2. Berhenti atas permintaan sendiri. 3. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi kewajiban keanggotaan. Pasal 10 Hak Anggota 1. Hak Anggota Biasa dan Luar Biasa a. Memperoleh pelayanan dari IKA UNDIP. b. Berpartisipasi dalam seluruh kegiatan IKA UNDIP. c. Memperoleh Kartu Tanda Anggota. d. Memiliki hak bicara dalam forum pertemuan anggota. e. Memiliki hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan IKA UNDIP. 2. Hak Anggota Kehormatan a. Memperoleh pelayanan dari IKA UNDIP. b. Berpartisipasi dalam seluruh kegiatan IKA UNDIP. c. Memperoleh Kartu Tanda Anggota. d. Memiliki hak bicara dalam forum pertemuan anggota. e. Memiliki hak dipilih dalam kepengurusan, kecuali Pengurus Harian IKA UNDIP.

10

Pasal 11 Kewajiban Anggota 1. Kewajiban Anggota Biasa dan Luar Biasa: a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater Universitas Diponegoro. b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan IKA UNDIP. c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada IKA UNDIP. d. Membayar iuran anggota.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

2. Kewajiban Anggota Kehormatan a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater Universitas Diponegoro. b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan IKA UNDIP. c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada IKA UNDIP.

BAB VI STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 12 Struktur Organisasi 1. Struktur organisasi IKA UNDIP terdiri atas: a. Dewan Pengurus Pusat. b. Dewan Pengurus Daerah. c. Dewan Pengurus Cabang. 2. Struktur organisasi IKA UNDIP sebagaimana ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat Nasional dibentuk Dewan Pengurus Pusat. b. Tingkat Provinsi dibentuk Dewan Pengurus Daerah. c. Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pengurus Cabang. Pasal 13 Susunan Organisasi 1. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari: a. Dewan Kehormatan. b. Dewan Penasehat. c. Pengurus Harian. d. Bidang. e. Kompartemen. 2. Dewan Pengurus Daerah terdiri dari: a. Dewan Penasehat. b. Pengurus Harian. c. Bidang.

11

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

3. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari: a. Dewan Penasehat. b. Pengurus Harian. c. Bidang. Pasal 14 Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat terdiri atas: a. Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota b. Dewan Penasehat terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. c. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum; Ketua-ketua; Sekretaris Jenderal; Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum dan Bendahara. d. Bidang terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. e. Kompartemen terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. 2. Masa Bakti Dewan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun. 3. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 4. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut. 5. Ketua yang membidangi Pengembangan Daerah secara ex officio adalah Ketua DPD IKA UNDIP DKI Jakarta. Pasal 15 Kewenangan Dewan Pengurus Pusat

12

1. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk: a. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan perangkat/permusyawaratan organisasi yang lebih tinggi pada IKA UNDIP. b. Menyelenggarakan kegiatan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan organisasi sesuai dengan kewenangannya. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program nasional yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

d. Melakukan pergantian Pengurus Dewan Pengurus Pusat, kecuali jabatan Ketua Umum, yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat. e. Mewakili IKA UNDIP di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Dewan Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. Pasal 16 Dewan Pengurus Daerah 1. Dewan Pengurus Daerah terdiri atas: a. Dewan Penasehat terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. b. Pengurus Harian terdiri dari Ketua; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil Bendahara. c. Bidang terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. 2. Masa Bakti Dewan Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun. 3. Ketua dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. 4. Ketua Dewan Pengurus Daerah dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut. Pasal 17 Kewenangan Dewan Pengurus Daerah 1. Dewan Pengurus Daerah berwenang untuk: a. Melaksanakan program dan kebijakan IKA UNDIP di tingkat provinsi sebagai bagian dari program nasional di bawah koordinasi Dewan Pengurus Pusat. b. Melaksanakan program dan kebijakan IKA UNDIP yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan/atau Rapat Kerja Daerah. c. Menetapkan keputusan organisasi di tingkat provinsi yang menjadi kewenangannya berdasarkan keputusan organisasi. d. Menyelenggarakan kegiatan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan organisasi sesuai dengan kewenangannya.

13

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

e. Mengkoordinasikan kegiatan DPC-DPC IKA UNDIP di tingkat provinsi. f. Melakukan pergantian Pengurus Dewan Pengurus Daerah, kecuali jabatan Ketua, yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah. 2. Dewan Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa. Pasal 18 Dewan Pengurus Cabang 1. Dewan Pengurus Cabang terdiri atas: a. Dewan Penasehat terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota. b. Pengurus Harian terdiri dari Ketua; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil Bendahara. c. Bidang terdiri dari Ketua dan beberapa Anggota 2. Masa Bakti Dewan Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun. 3. Ketua dipilih dan ditetapkan Musyawarah Cabang. 4. Ketua Dewan Pengurus Cabang dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut. Pasal 19 Kewenangan Dewan Pengurus Cabang

14

1. Dewan Pengurus Cabang berwenang untuk: a. Melaksanakan program dan kebijakan IKA UNDIP di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari program nasional di bawah koordinasi Dewan Pengurus Daerah. b. Melaksanakan program dan kebijakan IKA UNDIP yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan/atau Rapat Kerja Cabang. c. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya berdasarkan keputusan organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

d. Menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat kabupaten/ kota dalam rangka melaksanakan keputusan Musyawarah Cabang. e. Melakukan pergantian Pengurus Dewan Pengurus Cabang, kecuali jabatan Ketua, yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang. 2. Dewan Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 20 Musyawarah Musyawarah IKA UNDIP terdiri atas: a. Musyawarah Nasional. b. Musyawarah Nasional Luar Biasa. c. Musyawarah Daerah. d. Musyawarah Daerah Luar Biasa. e. Musyawarah Cabang. f. Musyawarah Cabang Luar Biasa. Pasal 21 Rapat Rapat IKA UNDIP terdiri atas: a. Rapat Kerja Nasional. b. Rapat Pengurus Nasional. c. Rapat Kerja Daerah. d. Rapat Kerja Cabang e. Rapat Pleno. f. Rapat Harian. g. Rapat Bidang. h. Rapat Kompartemen.

15

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB VIII SUMBER DANA Pasal 22 1. IKA UNDIP memperoleh sumber dana dari: a. Uang pangkal. b. Iuran anggota. c. Hasil usaha. d. Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat. 2. Pengelolaan dan penggunaan sumber dana organisasi menjadi wewenang dan tanggungjawab masing-masing Pengurus Harian Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. 3. Pengelolaan harta kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERATURAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berakhirnya Musyawarah Nasional VII IKA UNDIP pada tanggal 19 Desember 2009 yang mengamanatkan kepada DPP IKA UNDIP terpilih untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka pelaksanaan organisasi IKA UNDIP didasarkan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional VI tahun 2005.

16

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 2. Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XI PEMBUBARAN Pasal 25 1. Pembubaran IKA UNDIP hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk itu dengan ketentuan: a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Dewan Pengurus Daerah. b. Disetujui secara mufakat atau sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah. 2. Pemberitahuan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana ayat (1), harus disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum waktu pelaksanaan. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang memutuskan pembubaran organisasi IKA UNDIP harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi kekayaan IKA UNDIP.

17

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB XII PENUTUP Pasal 26 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2005 tentang Anggaran Dasar IKA UNDIP dinyatakan tidak berlaku. 3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Disahkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Maret 2010 DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Hendarman Supandji Ketua Umum

Akhmad Muqowam Sekretaris Jenderal Saksi-saksi:

18 Bambang Soepeno Ketua

Ichsan Kawanto Wakil Sekjen

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban : a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater Universitas Diponegoro dan IKA UNDIP. b. Memenuhi ketentuan-ketentuan keanggotaan yang berlaku bagi dirinya dan melaporkan kepada Dewan Pengurus Cabang setempat dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat apabila persyaratan itu tidak terpenuhi lagi. c. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Berbakti kepada masyarakat dan almamater Universitas Diponegoro dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan potensi lain yang sesuai dengan kemampuan masing- masing. 2. Anggota Kehormatan berkewajiban : a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater Universitas Diponegoro dan IKA UNDIP. b. Memenuhi ketentuan-ketentuan keanggotaan yang berlaku bagi dirinya dan melaporkan kepada Dewan Pengurus Cabang setempat dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat apabila persyaratan itu tidak terpenuhi lagi.

BAB II PENGURUS Pasal 2 1. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang dipegang oleh Anggota Biasa IKA UNDIP yang berstatus Warga Negara Indonesia.

19

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

2. Dalam menjalankan tugas, Pengurus hendaknya berkoordinasi dengan pimpinan Universitas Diponegoro, pemerintah setempat, badan, atau lembaga terkait. Pedoman Kerja Pengurus Pasal 3 1. Dewan Pengurus Pusat menetapkan Pedoman Kerjanya selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuk. 2. Dewan Pengurus Daerah menetapkan Pedoman Kerjanya selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuk. 3. Dewan Pengurus Cabang menetapkan Pedoman Kerjanya selambatlambatnya 90 (sembilan puluh)hari kalender setelah terbentuk. 4. Segala kegiatan dan kebijaksanaan tingkat daerah dan cabang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di tingkat pusat. Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus Pasal 4

20

1. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya apabila : a meninggal dunia. b. mengundurkan diri. c. tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus sesuai dengan Pedoman Kerja kepengurusan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 diatas. d. Melakukan perbuatan tercela dan atau mencemarkan nama baik IKA UNDIP atau Universitas Diponegoro. 2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Cabang tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatan kepengurusannya, maka untuk selanjutnya sisa masa jabatannya tersebut ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang yang khusus diadakan untuk memilih pengganti diantara para pengurus.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB III PEMILIHAN DEWAN PENGURUS Pemilihan Pasal 5 1. Pemilihan Dewan Pengurus oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang dilakukan dengan cara menunjuk Formatur dan diberi mandat penuh untuk menentukan susunan Dewan Pengurus. 2. Ketua Formatur adalah Ketua Dewan Pengurus yang dipilih secara langsung dengan suara terbanyak atau secara aklamasi. 3. Formatur terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun Dewan Pengurus Pusat/ Dewan Pengurus Daerah/ Dewan Pengurus Cabang dengan ketentuan waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari terhitung dari waktu pertama kali rapat formatur; 4. Apabila dalam rapat formatur penyusunan Dewan Pengurus tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan akhir diserahkan kepada Ketua Formatur. Formatur Pasal 6 1. Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. 2. Formatur Musyawarah Nasional adalah 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua Umum terpilih, 1 (satu) orang dari pengurus Dewan Pengurus Pusat domisioner, 1 (satu) orang Dewan Pengurus Daerah dan 2 (dua) orang dipilih dari Peserta Musyawarah Nasional. 3. Formatur Musyawarah Daerah adalah 5 (lima) orang terdiri atas Ketua terpilih, 1 (satu) orang dari pengurus domisioner, dan 3 (tiga) orang anggota yang diputuskan oleh Musyawarah Daerah.

21

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

4. Formatur Musyawarah Cabang adalah 5 (lima) orang terdiri atas Ketua terpilih, 1 (satu) orang dari pengururs domisioner, dan 3 (tiga) orang anggota yang diusulkan Musyawarah Cabang. 5. Formatur Musyawarah Daerah untuk pemilihan Dewan Pengurus Daerah didampingi oleh salah seorang yang mewakili Dewan Pengurus Pusat. 6. Formatur Musyawarah Cabang untuk pemilihan Dewan Pengurus Cabang didampingi oleh salah seorang yang mewakili Dewan Pengurus Daerah 7. Formatur dengan sendirinya bubar atau dinyatakan bubar segera setelah terbentuk Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang. 8. Kriteria dan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Formatur maupun calon-calon Pengurus dan tata cara pemilihan Pengurus oleh Formatur, ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang dengan memperhatikan hasil Sidang Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang yang membidangi Organisasi Serah Terima Pasal 7 1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus yang baru, dilakukan serah terima jabatan dari Dewan Pengurus lama kepada Dewan Pengurus baru.

22

2. Serah terima di atas antara lain menyangkut penyerahan sekurangkurangnya : a. Harta kekayaan organisasi b. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan 3. Selama masa antara terpilihnya Dewan Pengurus baru dan belum dilakukan serah terima, maka Dewan Pengurus lama tetap bekerja dan mendampingi Dewan Pengurus baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi, dan hubungan-hubungan keluar yang diperlukan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Peserta Pasal 8 1. Peserta Musyawarah terdiri dari Peserta Biasa dan Peserta Peninjau. 2. Peserta Biasa Musyawarah Nasional adalah utusan DPP, utusan DPD dan utusan DPC dengan perhitungan suara masing-masing untuk Dewan Pengurus Pusat sebanyak jumlah pengurus harian dewan pengurus pusat, dan 2 (dua) orang dari Dewan Pengurus Daerah, 2 (dua) orang dari Dewan Pengurus Cabang. 3. Peserta Biasa Musyawarah Daerah adalah Utusan DPC dengan perhitungan 3 (tiga) orang untuk setiap cabang, 4. Khusus Musyawarah Daerah IKA UNDIP DKI Jakarta, sebagai daerah khusus yang tidak ada struktur Dewan Pengurus Cabang, maka setiap Anggota yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang) yang dapat dibuktikan dengan kartu anggota atau kartu identitas diri, memiliki hak suara dan tidak dapat diwakilkan. 5. Peserta Biasa Musyawarah Cabang adalah utusan DPC sebanyak jumlah pengurus harian dan anggota biasa yang telah disahkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum musyawarah berlangsung. 6. Peserta Peninjau adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan yang diundang khusus sebagai peninjau. 7. Peserta Biasa yang tidak hadir sebagai Utusan DPP, Utusan DPD atau Utusan DPC dalam Musyawarah Nasional tidak dapat mewakilkan dan/atau melimpahkan hak suaranya kepada peserta yang lain.

23

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Musyawarah Pasal 9 1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan. 2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Nasional 3. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Daerah 4. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Cabang Rapat Kerja Nasional Pasal 10 1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Rapat Kerja Nasional 2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat; b. Dewan Pengurus Daerah; c. Dewan Pengurus Cabang.

24

3. Panitia dapat mengundang anggota dan pihak lain untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional selaku Peninjau. 4. Persidangan Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 11 Rapat Pengurus Nasional 1. Rapat Pengurus Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat, 2. Peserta Rapat Pengurus Nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat; b. Para Ketua dan atau Sekretaris Dewan Pengurus Daerah. 3. Dewan Pengurus Pusat dapat mengundang anggota dan pihak lain untuk menghadiri Rapat Pengurus Nasional 4. Rapat Pengurus Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat. 5. Rapat Pengurus Nasional diadakan sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu. Pasal 12 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Rapat Kerja Daerah. 2. Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari: a. Utusan Dewan Pengurus Pusat; b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Pengurus Cabang 3. Panitia dapat mengundang anggota dan pihak lain untuk menghadiri Rapat Kerja Daerah selaku Peninjau 4. Persidangan Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah

25

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 13 Rapat Kerja Cabang 1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang dengan mengangkat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Rapat Kerja Cabang. 2. Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari : a. Utusan Dewan Pengurus Daerah; b. Dewan Pengurus Cabang 3. Panitia dapat mengundang anggota dan pihak lain untuk menghadiri Rapat Kerja Cabang selaku Peninjau Pasal 14 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. 2. Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus di tingkatan masingmasing diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. 3. Rapat Bidang atau Rapat Kompartemen diadakan sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. 4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri lebih 1/2 (setengah) dari jumlah yang berhak hadir. Pasal 15

26

1. Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah seorang Pengurus Harian yang ditunjuk Ketua Umum, dalam hal Ketua Umum berhalangan. 2. Rapat Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Pengurus Harian DPD yang ditunjuk Ketua, dalam hal Ketua berhalangan, 3. Rapat Dewan Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Pengurus Harian DPC yang ditunjuk Ketua, dalam hal Ketua berhalangan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 16 1. Pada setiap Rapat harus dibuat Notulen atau Risalah Rapat oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris atau oleh Pembuat Notulen / Risalah yang ditunjuk atas persetujuan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen dan Pimpinan Rapat. 2. Notulen dan atau Risalah Rapat dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah apabila tidak ada peserta rapat yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal penyampaian Notulen dan/atau Risalah kepada Peserta Rapat. 3. Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan Pengurus yang mengadakan rapat, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama rapat Dewan Pengurus.

BAB V TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 17 Tata Tertib Musyawarah harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Musyawarah dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Dewan Pengurus menetapkan Tata Tertib Rapat masing-masing pada setiap awal masa-bakti kepengurusannya, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 19 Susunan Acara Musyawarah atau Rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Musyawarah atau Rapat bersangkutan kecuali jika Musyawawah atau Rapat tersebut bersifat melanjutkan Musyawarah atau Rapat sebelumnya.

27

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 20 1. Quorum Musyawarah atau Rapat Musyawarah atau Rapat sah jika quorum telah tercapai. 2. Quorum untuk Musyawarah Nasional adalah jika dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pengurus Daerah dan lebih dari 1/2 (setengah) Dewan Pengurus Cabang atau dihadiri lebih setengah dari jumlah Peserta yang berhak mengikuti Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2). 3. Quorum untuk Musyawarah Daerah adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah yang berhak mengikuti Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3). 4. Quroum untuk Musyawarah atau Rapat lainnya adalah jika dihadiri lebih 1/2 (setengah) dari jumlah Peserta/ Anggota yang berhak hadir dalam Musyawarah atau Rapat bersangkutan. Pasal 21 1. Keputusan Musyawarah atau Rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.

28

Pasal 22 1. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara, sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suara dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih 1/2 (setengah) jumlah suara. 2. Peserta yang berhak mengikuti Musyawarah dan/atau Rapat, mempunyai hak suara, masing-masing satu suara.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 23 Pimpinan Sidang, Acara dan Tata Tertib 1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional terdiri dari seorang Ketua yang dibantu sekurang-kurangnya dua Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang mewakili Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang. 2. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang dipilih oleh sidang Musyawarah yang dipimpin oleh Panitia Pengarah atau Ketua Umum /Ketua Dewan Pengurus yang bersangkutan. 3. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang, sekurang-kurangnya terdiri seorang Ketua dan seorang Sekretaris. 4. Rancangan Tata Tertib dan Susunan Acara Sidang Musyawarah Nasional yang disusun Panitia Pengarah sudah harus dikirim ke calon peserta musyawarah yang bersangkutan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelumnya. 5. Tata Tertib dan Susunan Acara Sidang harus disahkan oleh sidang musyawarah Pasal 24 Musyawarah Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 20 huruf b dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Diputuskan oleh suatu Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Harian Pusat. b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat tersebut. c. Diusulkan oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Dewan Pengurus Daerah.

29

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi salah satu ketentuan ayat 1 (satu) di atas diterima. 3. Jika setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender Dewan Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka Dewan Pengurus Daerah yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 4. Musyawarah Daerah Luar Biasa seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 20 huruf d dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah. b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta rapat. c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Cabang di daerah bersangkutan. 5. Musyawarah Daerah Luar Biasa harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi salah satu ketentuan ayat 4 (empat) di atas diterima.

30

6. Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Dewan Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa. 7. Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 20 huruf f dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut : a. Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus Cabang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Cabang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat. c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Biasa yang berada di suatu Cabang. 8. Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usulan yang memenuhi salah satu ketentuan ayat 7 (tujuh) di atas diterima. 9. Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Dewan Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Pasal 25 Uang Pangkal, Iuran, dan Usaha-usaha Lain 1. Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran anggota serta pembagian penggunaannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional. 2. Usaha-usaha yang sah, untuk memperoleh dan mengembangkan dana sebagaimana Pasal 22 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar dapat dilaksanakan oleh badan usaha, lembaga dan atau yayasan IKA UNDIP. Pasal 26 Pembukuan 1. Tahun Buku IKA UNDIP dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember. 2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku. 3. Dewan Pengurus Pusat menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan (audit) pembukuan IKA UNDIP di tingkat pusat.

31

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

4. Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang dapat menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan (audit) Pasal 27 Pengurusan Kekayaan 1. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang wajib mengelola seluruh harta kekayaan masingmasing selama periode kepengurusannya. 2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan benda bergerak milik organisasi harus diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat. 3. Dalam hal terjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan IKA UNDIP.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 28 1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

32

2. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1), (2), Anggaran Dasar berlaku untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Segala penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sudah harus diselesaikan Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 1. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga tentang IKA UNDIP tanggal 17 Desember 2005 dinyatakan tidak berlaku. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak pada tanggal disahkan. Disahkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Maret 2010 DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Hendarman Supandji Ketua Umum

Akhmad Muqowam Sekretaris Jenderal Saksi-saksi:

Bambang Soepeno Ketua

Ichsan Kawanto Wakil Sekjen

33

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO (DPP IKA UNDIP) MASA BAKTI 2013-2017 DEWAN KEHORMATAN Ketua : Prof. SUDHARTO P. HADI, M Es., Ph.D., Rektor UNDIP. Sekretaris : WARSITO Anggota : DJOKO KIRMANTO, Ketua Dewan Penyantun UNDIP. GANJAR PRANOWO, Gubernur Jawa Tengah. BAMBANG HARTONO ASAD SAID ALI MULADI EKO BUDIHARDJO SUSILO WIBOWO

DEWAN PENASEHAT

34

Ketua : HENDARMAN SUPANDJI Sekretaris : NINA WIDOWATI Anggota : SIGIT PRAMONO WARDANA TJAHJO KUMOLO ARTIDJO ALKOSTAR KODRADI DIAH ANGGRAENI TAUFIK KURNIAWAN TASDIK KINANTO MAHENDRO SUMARDJO IMAM APRIANTO PUTRO ARIEF HIDAYAT DJADMIKO MUSTHAFA ZUHAD MUGHNI SOEHARSOJO G. SULISTIYANTO DJOKO MURJANTO

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOOR RACHMAD ABDUL KADIR KARDING WINANTUNINGTYASTITI SWASANANI CHSAN KAWANTO SAHALA HUTABARAT TRIYONO BUDI SASONGKO TUNAS DWIDHARTO DHARMONO K. LAWI GINA MASUDAH HUSNI

PENGURUS HARIAN Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua

: MARYONO : MUH. MARWAN : SETYO MAHARSO SASONGKO TEDJO HADI PRABOWO NUSYIRWAN SOEJONO ADITYAWARMAN SUWHONO BAMBANG SOEPENO GUNARTO

Sekretaris Jenderal : AKHMAD MUQOWAM Wakil Sekretaris Jenderal : RAHMAN FAJRIYANSAH RANDI ANTO MASROKHAN SULAIMAN MARTONO SOEPRAPTO Bendahara Umum : HANDAKA SANTOSA Wakil Bendahara Umum : YOYOK PRASETYO BIDANG ORGANISASI/ KEANGGOTAAN Ketua : BAMBANG DWI HARTONO Sekretaris : TEUKU SYAHRUL ANSARI Anggota : RINI HANDAYANINGSIH MAHMUD ALKHADAR SONHADJI S. NUR HIDAYAT SARDINI

35

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BIDANG KAJIAN STRATEGIS Ketua : ZUDAN ARIF FAKRULLOH Sekretaris : A. WAHYURUDHANTO Anggota : IQBAL WIBISONO MEDELINA KUSHARWANTI HENDYTIO TEGUH YUWONO FAIZUL ISHOM BIDANG HUB. ALUMNI DAN ALMAMATER Ketua : HERNIWATI RETNO HANDAYANI Sekretaris : DYAH TJAHJANI SARASWATI Anggota : DESMON HASTIONO EMBUN SETYAWAN EDDY DJAUHARI IMAM NUR AZIS RITA ROOSWITA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT Ketua : SUBROTO Sekretaris : EDI PUJIYANTO Anggota : CHABIB AFWAN LANGGENG MULYO ISMED IRIANTO ENDANG SULISTYOWATI SAPARDI IBRAHIM GAUSE

36

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT Ketua : ASMONO WIKAN Sekretaris : MARIA TIURMA KALAIJ Anggota : IDA PARWATI PURWANTO K. ARDHIANSYAH AMIRUDIN BIDANG USAHA Ketua : HARDIONO Sekretaris : AGUS PURWANTO SUNU Anggota : GUNUNG SARDJONO HADI HASAN THOHA PUTRA Y. JOKO SETIYANTO MUHAMMAD NAFIES HUSNIE R. SULISTYO WICAKSONO

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Ketua : IMAM SAPTO NUGROHO Sekretaris : BAMBANG WIDIYANTO Anggota : SF. HETAMI WIRANTO IBNU HARTANTO AGUS SUHERMAN M. DJAZULI

KOMPARTEMEN – KOMPARTEMEN 1. Ekonomi Dan Bisnis : DRS. H. EDY YUSUF AG., M.SC., PH.D. 2. Hukum : UNTUNG DWI HANANTO, SH., MH. 3. Kedokteran : DR. EDWIN BASYAR 4. Teknik : PROF. DR. IR. ABDULLAH, MS. 5. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik : DRS. WAHYU HIDAYAT, MSI. 6. Ilmu Budaya : DR. REDYANTO NUR 7. Perikanan Dan Ilmu Kelautan : IR. IRWANI M. PHIL 8. Sains Dan Matematika : DR. AGUS SUBAGIO, MSI. 9. Peternakan Dan Pertanian : DR. IR. WIDYATI SLAMET, M.P. 10. Kesehatan Masyarakat : HANIFA MAHER DENNY, SKM., MPH., PH.D. 11. Psikologi : IMAM SETYAWAN, S.PSI., M.A.

37

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

38

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

39

40