ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI STEMBAYO
MUKADIMAH Kemajuan Indonesia harus diusahakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang cerdas, jujur, dan bermartabat dengan tetap menjaga kepribadian bangsa. Bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah suatu usaha pembaharuan yang berlanjut dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Bahwa Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta beserta para Alumninya terpanggil menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia, pembangunan nasional menuju kehidupan adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Alumni Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Alumni Stembayo membentuk komunitas intelektual dan sosial yang bersamasama berkontribusi pada peningkatan daya inovasi bangsa untuk terwujudnya daya saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Bahwa Alumni Stembayo merupakan bagian dari Sekolah yang turut serta dalam pencapaian visi sekolah dan perwujudan misi sekolah berdasarkan pada nilai-nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi lingkungannya. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah organisasi dengan nama Ikatan Alumni Stembayo untuk menghimpun Alumni Stembayo dalam satu wadah guna melaksanakan tanggung-jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 NAMA, BENTUK DAN LAMBANG 1. Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI STEMBAYO, selanjutnya dapat disebut IKA-STEMBAYO. 2. IKA-STEMBAYO berbentuk perhimpunan. 3. Lambang IKA-STEMBAYO adalah gambar LOGO STEMBAYO yang diikat sebagai bentuk ikatan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU 1. IKA-STEMBAYO mempunyai kesekretariatan di Kampus SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. 2. IKA-Stembayo didirikan pada tanggal …… 2016 (……… dua ribu enam belas) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 AZAS IKA-STEMBAYO berazaskan Pancasila Pasal 4 TUJUAN IKA-STEMBAYO bertujuan: 1. Berperan aktif dalam Pembangunan Nasional. 2. Bersama Sekolah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 4. Membina karakter Alumni Stembayo serta sivitas akademika lainnya untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan Alumni Stembayo. 6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IKA-STEMBAYO dan SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta sebagai Almamater. 7. Bersama SMKN2 Depok, Sleman, Yogyakarta membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi bangsa. 8. Turut serta dalam pencapaian visi dan perwujudan misi SMKN2 Depok, Sleman, Yogyakarta. BAB III USAHA Pasal 5 USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN Untuk mewujudkan tujuan tersebut IKA-STEMBAYO melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Mempersatukan dan memperdalam rasa tanggung-jawab sosial para Alumni Stembayo. 2. Berperan aktif untuk mendukung Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan. 3. Membangun kerjasama berkelanjutan dengan sekolah dalam mengembangkan, memanfaatkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Membangun jejaring dengan berbagai komponen bangsa serta membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan profesionalitas Alumni Stembayo dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta mendorong dan melakukan kerjasama peningkatan karakter dan kompetensi intelektual anggota 6. Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.
BAB IV KEDAULATAN Pasal 6 KEDAULATAN IKA-STEMBAYO Kedaulatan IKA-STEMBAYO berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Anggota dalam Rapat Anggota IKA-STEMBAYO. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7 JENIS KEANGGOTAAN Anggota IKA-STEMBAYO terdiri dari: 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Kehormatan. Pasal 8 ANGGOTA BIASA Anggota Biasa IKA-STEMBAYO adalah alumni yang pernah tercatat sebagai siswa atau lulusan salah satu jurusan dari: • Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Yogyakarta; • Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Pasal 9 ANGGOTA KEHORMATAN Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa terhadap IKA-STEMBAYO dan Sekolah. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA 1. Hak Anggota Biasa adalah :
a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku. b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan. c. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan. 2. Kewajiban Anggota Biasa adalah : a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO yang telah diambil dengan sah. b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKA-STEMBAYO. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKASTEMBAYO dan Sekolah. Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN 1. Hak Anggota Kehormatan adalah : a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku. b. Memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan, informasi dan bimbingan. 2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah : a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO yang telah diambil dengan sah. b. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKA-STEMBAYO. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKASTEMBAYO dan Sekolah.
BAB VII ORGANISASI Pasal 12 SUSUNAN ORGANISASI IKA-STEMBAYO mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: 1. Pimpinan Pusat ; 2. Pimpinan Daerah ; 3. Pimpinan WILAYAH. Pasal 13 MASA KERJA 1. Masa Kerja Pimpinan Pusat adalah selama 4 (empat) tahun. 2. Masa Kerja Pimpinan Daerah dan Pimpinan WILAYAH adalah selama 4 (empat) tahun. Pasal 14 PIMPINAN PUSAT Pimpinan Pusat terdiri dari : 1. Dewan Penasehat Pusat 2. Pengurus Pusat Pasal 15 DEWAN PENASEHAT PUSAT 1. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) orang Anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat Pusat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. 3. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
Pasal 16 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT PUSAT 1. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IKA-STEMBAYO. 2. Dewan Penasehat Pusat berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar. Pasal 17 PENGURUS PUSAT 1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Kongres. 2. Pengurus Pusat terdiri dari : • Ketua Umum; • 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal; • Sekurang-kurangnya 1 orang Wakil Sekretaris Jenderal; • 1 (satu) orang Bendahara Umum; • Sekurang-sekurangnya 1 orang Wakil Bendahara Umum; • sekurang-kurangnya 4 orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, Bidang Dokumentasi dan Informasi, dan Bidang Kemitraan; • Dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. 3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.
Pasal 18 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT 1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat selambat lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres. 2. Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Penasehat Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Kongres. 3. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Anggota dalam Kongres selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam Rapat Kerja Nasional. 5. Menetapkan Pimpinan Daerah dan Pimpinan WILAYAH IKA-STEMBAYO. Pasal 19 PIMPINAN DAERAH Pimpinan Daerah terdiri dari: 1. Dewan Penasehat Daerah 2. Pengurus Daerah Pasal 20 DEWAN PENASEHAT DAERAH 1. Dewan Penasehat Daerah dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua Dewan Penasehat Daerah dipilih dari Anggota Dewan Penasehat Daerah oleh Ketua Pengurus Daerah. 3. Dewan Penasehat Daerah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Daerah. Pasal 21 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT DAERAH Dewan Penasehat Daerah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Daerah. Pasal 22 PENGURUS DAERAH 1. Pengurus Daerah merupakan pelaksana organisasi di tingkat Propinsi, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah Daerah. 2. Pengurus Daerah terdiri dari : Ketua, • 1 (satu) orang Ketua • 1 (satu) orang Sekretaris, • 1 (satu) orang Bendahara, • sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan, • dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. 3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus Daerah dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara. Pasal 23 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH 1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Daerah selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah.
2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat Daerah selambatlambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah Daerah. 3. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Daerah, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Daerah selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus Daerah memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Daerah. Pasal 24 PIMPINAN WILAYAH Pimpinan WILAYAH terdiri dari: 1. Dewan Penasehat WILAYAH 2. Pengurus WILAYAH Pasal 25 DEWAN PENASEHAT WILAYAH 1. Dewan Penasehat WILAYAH dipilih dari tokoh WILAYAH yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni Stembayo ataupun bukan Alumni Stembayo terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang Anggota. 2. Ketua Dewan Penasehat WILAYAH dipilih dari Anggota Dewan WILAYAH oleh Ketua Pengurus WILAYAH. 3. Dewan Penasehat WILAYAH diangkat oleh Pengurus WILAYAH. Pasal 26 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT WILAYAH Dewan Penasehat WILAYAH bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus WILAYAH.
Pasal 27 PENGURUS WILAYAH 1. Pengurus WILAYAH merupakan pelaksana organisasi di tingkat Instansi atau Angkatan atau Luar Negeri, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota Biasa dalam Musyawarah WILAYAH. 2. Pengurus WILAYAH terdiri dari : • 1 (satu) orang Ketua • 1 (satu) orang Sekretaris, • 1 (satu) orang Bendahara, • sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua Bidang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan Alumni, dan Bidang Kemitraan, • dan beberapa Departemen yang terkait dengan Bidang. 3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Pengurus WILAYAH dapat mengangkat Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara. Pasal 28 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS WILAYAH 1. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan WILAYAH selambat lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah WILAYAH. 2. Ketua Terpilih menyusun Dewan Penasehat WILAYAH selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Musyawarah WILAYAH. 3. Pengurus WILAYAH bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah WILAYAH, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban Keuangan kepada anggota dalam Musyawarah WILAYAH selama masa kepengurusannya. 4. Pengurus WILAYAH memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja WILAYAH.
BAB VIII RAPAT Pasal 29 JENIS-JENIS RAPAT Jenis-jenis Rapat terdiri dari : 1. Rapat Anggota 2. Rapat Kerja 3. Rapat Pimpinan 4. Rapat Pengurus Pasal 30 RAPAT ANGGOTA 1. Rapat Anggota terdiri dari : a. Rapat Anggota Tingkat Nasional b. Rapat Anggota Tingkat Daerah c. Rapat Anggota Tingkat WILAYAH 2. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Kongres yang merupakan Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Rapat Anggota Tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Daerah dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO Daerah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 4. Rapat Anggota Tingkat WILAYAH disebut Musyawarah WILAYAH yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat WILAYAH dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-STEMBAYO WILAYAH, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 5. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2, 3, 4, di atas disebut Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah WILAYAH Luar Biasa, dan Musyawarah Program Studi Luar Biasa. 6. Peserta, wewenang dan mekanisme Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 31 RAPAT KERJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan. Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut : a. Rapat Kerja Nasional b. Rapat Kerja Daerah c. Rapat Kerja WILAYAH Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Daerah yang mengacu kepada Program Kerja IKA-STEMBAYO dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah. Rapat Kerja WILAYAH adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat WILAYAH yang mengacu kepada Program Kerja IKA-STEMBAYO dan diselenggarakan oleh Pengurus WILAYAH. Peserta dan mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 32 RAPAT PIMPINAN
1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas hal-hal penting menyangkut Kebijakan, Program Kerja dan Anggaran Dasar. 2. Peserta dan mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 33 RAPAT PENGURUS 1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus IKA-STEMBAYO pada semua tingkatan untuk membahas pelaksanaan program kerja. 2. Peserta dan mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 34 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak. 2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X KEUANGAN Pasal 35 SUMBER KEUANGAN IKA-STEMBAYO Sumber keuangan organisasi diperoleh dari: 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; 3. Usaha dan penerimaan lain yang sah. Pasal 36 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IKA-STEMBAYO 1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik. 2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat Kerja. BAB XI IKA-STEMBAYO DAN SEKOLAH Pasal 37 HUBUNGAN IKA-STEMBAYO DENGAN SEKOLAH Hubungan IKA-STEMBAYO dengan SEKOLAH diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan yang membangun satu kesatuan yang utuh dan berbasis nilai-nilai luhur almamater . BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 38 MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus Pusat atau Dewan Penasehat Pusat dan perubahannya diputuskan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. 2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IKA-STEMBAYO Daerah dan IKASTEMBAYO WILAYAH. BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 39 PEMBUBARAN ORGANISASI 1. Usulan perubahan organisasi IKA-STEMBAYO harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) jumlah IKA-STEMBAYO Daerah dan IKASTEMBAYO WILAYAH. 2. Pembubaran organisasi IKA-STEMBAYO hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang diadakan untuk
maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir. BAB XIV PENUTUP Pasal 40 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKASTEMBAYO. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanggal Ketua Sidang Sekretaris Sidang
: : : :
Yogyakarta …… 2016 ……………… ………………
