ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS UDAYANA BAB I KEANGGOTAAN\ Pasal 1 (1) Keanggotaan anggota biasa Ikayana bersifat otomatis. (2) Keanggotaan anggota luar biasa Ikayana bersifat aktif dan anggota ini harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan pernah kuliah di Unud. (3) Keanggotaan anggota kehormatan Ikayana bersifat khusus dan keanggotaannya diusulkan oleh PP/PD/PK/PKK/PDK karena orang yang bersangkutan dianggap berjasa terhadap Ikayana dan almamater. Pasal 2 Keanggotaan kehormatan ditetapkan dalam dan oleh Muspleno/Musplenosus atau dalam dan oleh Raker Pasal 3 (1) Bagi daerah yang belum mempunyai PD, alumni Universitas Udayana dapat menjadi anggota PD yang terdekat dengan domisilinya. (2) Alumuni Universitas Udayana kelompok profesi tertentu dalam suatu lokasi dapat membentuk Pengurus Komisariat Khusus (PKK) atau Pengurus Daerah Khusus (PDK) atas seizin PP. Pasal 4 Kehilangan keanggotaan biasa, luar biasa, dan kerhormatan bisa terjadi apabila: (a) meninggal dunia; (b) berhenti atas permintaan sendiri yang dinyatakan secara tertulis; (c) diberhentikan dari keanggotaan dalam dan oleh Muspleno/Musplenosus Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota (1) Anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. (a) Memiliki hak bicara. (b) Mempunyai hak suara. (c) Berhak memilih dan dipilih. (d) Berhak membela diri pada Muspleno/Musplenosus bila keanggotaannya diberhentikan. (e) Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. (f) Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan antar-anggota.
(g) (h) (i) (j)
Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran. Wajib menaati AD dan ART Ikayana serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi. Wajib menjunjung nama baik dan kehormatan Ikayana. Wajib meningkatkan kualitas prilaku sebagai anggota Ikayana yang sujana.
(2) Anggota luar biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. (a) Memiliki hak bicara. (b) Mempunyai hak suara. (c) Berhak memilih, tetapi tidak berhak dipilih menjadi ketua pengurus Ikayana. (d) Berhak membela diri pada Muspleno/Musplenosus bila keanggotaannya diberhentikan. (e) Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. (f) Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan antar-anggota. (g) Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran. (h) Wajib menaati AD dan ART Ikayana serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi. (i) Wajib menjungjung nama baik dan kehormatan Ikayana. (j) Wajib meningkatkan kualitas perilaku sebagai anggota Ikayana yang sujana. (3) Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. (a) Memiliki hak bicara. (b) Berhak membela diri pada Muspleno/Musplenosus bila keanggotaannya diberhentikan. (c) Wajib berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kepakarannya. (d) Wajib membina hubungan baik dan rasa kekeluargaan antar anggota. (e) Wajib mennaati AD dan ART Ikayana serta peraturan lain yang menjadi keputusan organisasi. (f) Wajib menjungjung nama baik dan kehormatan Ikayana. BAB II LAMBANG, MOTO, DAN BENDERA Pasal 6 (1) Lambang Ikayana
Keterangan Lambang Ikayana : Gambar 1. Dasar: lingkaran rantai, sebanyak dua puluh lima buah, berbentuk lingkaran (tampak depan), dan garis (tampak samping). Arti: - lingkaran 0 berarti ‘perempuan’; - lingkaran – berarti ‘laki-laki’;
- satu lingkaran (rantai) utuh: bulan berdirinya Ikayana; - lingkaran utuh menunjukkan kesatuan-persatuan semangat juang alumni Unud dalam kebersamaan untuk terus berkarya serta mengembangkan diri. 2. Lambang Unud: berbentuk cakra, sebagai lambang filosofi Unud. Artinya: alumni dalam segala tindak-tanduknya tetap menjunjung tinggi almamater. 3. Buku terbuka menjadi tiga bagian lembaran. Arti: - buku sebagai sumber terpenting sastra atau ilmu pengerahuan/teknologi dan seni; - terbuka menjadi tiga bagian menggambarkan tridarma perguruan tinggi; - buku sebagai sumber sastra utama merupakan pedoman bagi alumni untuk mengamalkan tridarma perguruan tinggi. 4. Tahun 1975: tahun berdirinya Ikayana 5. SAEKA CITTA WICAKSANA WIDYA: moto Ikayana Artinya: tekad mewujudkan cita menjadi insan yang berilmu pengetahuan luas disertai kearifan. 6. IKAYANA: nama (akronim/singkatan) dari ikatan alumni Universitas Udayana. Warna 7. Biru : ketenangan, kearifan, dan kebijaksanaan. 8. Kuning: kecemerlangan, kegemilangan, dan kesejahteraan. 9. Putih : kesucian. 10. Hitam : kekuatan. Arti Lambang Dengan penuh semangat juang di dalam kesatuan, persatuan, dan kebersamaan alumni Unud, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa berusaha untuk berkarya, menggali, mempelajari, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni yang berkaitan dengan tridarma perguruan tinggi dari sumbernya, dengan tetap menjunjung tinggi filsafat moral/spiritual almamater. Alumni selalu berusaha untuk mematangkan arti pengembangan diri sehingga mampu berperan serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya. 1. Moto Ikayana berbunyi SAEKA CITTA WICAKSANA WIDYA. Artinya: tekad mewujudkan cita dan menjadi insan yang berilmu pengetahuan luas disertai kearifan. 2. Bendera: bendera Ikayana dibuat dengan dasar berwarna putih dengan ukuran 2 : 3, di bagian tengah dimuat lambang Ikayana, sedangkan di bagian bawahnya dimuat tulisan dengan warna tulisan hitam yang bunyinya IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS UDAYANA BAB III STRUKTUR DAN KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 7 (1) Muspleno adalah rapat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dihadiri pengurus harian PP, ditambah masing-masing utusan dari PK, PKK, PD, dan PDK, yang dilaksanakan empat tahun sekali di akhir masa jabatan, yang didahului oleh Muskom dan Musda. (2) Musplenosus adalah rapat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dihadiri pengurus harian PP, ditambah masing-masing utusan dari PK, PKK, PD, dan PDK, yang dilaksanakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang mendesak, atas usulan sekurang-kurangnya 2/3 PK, PKK, PD, dan PDK.
(3) Muskom adalah rapat tertinggi pada tingkat komisariat yang dihadiri pengurus harian PK/PKK dan anggotanya, yang dilaksanakan empat tahun sekali di akhir masa jabatan.. (4) Muskomsus adalah rapat tertinggi pada tingkat komisariat yang dihadiri pengurus harian PK/PKK dan anggotanya, yang dilaksanakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang mendesak, atas usulan sekurang-kurangnya 2/3 anggota biasa dan luar biasa Ikayana berada di komesariat tersebut. (5) Musda adalah rapat tertinggi organisasi pada tingkat daerah yang dihadiri pengurus harian PD/PDK dan anggotanya, yang dilaksanakan empat tahun sekali di akhir masa jabatan.. (6) Musdasus adalah rapat tertinggi organisasi pada tingkat daerah yang dihadiri pengurus harian dan anggotanya, yang dilaksanakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak, atas usulan sekurang-kurangnya 2/3 anggota biasa dan luar biasa Ikayana yang berdomisili di daerah bersangkutan. (7) Raker di tingkat pusat adalah raker yang dilaksanakan minimal satu kali dalam masa jabatan untuk menjabarkan kebijakan hasil Muspleno/Musplenosus, yang dihadiri pengurus harian PP, ditambah masing-masing utusan dari PK, PKK, PD, dan PDK. (8) Raker di tingkat komisariat dan daerah adalah rapat kerja yang dilaksanakan minimal satu kali dalam masa jabatan untuk menjabarkan kebijakan hasil Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus, yang dihadiri oleh pengurus harian PK/PKK/PD/PDK, ditambah anggota. (9) PP, PK, PKK, PD dan PDK adalah badan yang melaksanakan AD/ART dan keputusan-keputusan lain dari badan legislatif. (10) Badan khusus adalah badan-badan yang dibentuk jika diperlukan dan harus berdasarkan keputusan pengurus pusat. Pasal 8 Pengurus Pusat ialah pengurus yang berkedudukan di tempat kedudukan Universitas Udayana. Pengurus Komisariat ialah pengurus yang berkedudukan di tempat kedudukan fakultas atau program studi. Pengurus Daerah ialah pengurus yang berkedudukan di luar Universitas Udayana. Pasal 9 (1) Pengurus harian PP terdiri atas seorang ketua umum, dan beberapa ketua, seorang sekretaris umum dan beberapa sekretaris, seorang bendahara umum dan beberapa bendahara, serta beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dan ditetapkan dalam dan oleh Muspleno/Musplenosus. (2) PK dan PD dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya sepuluh orang alumni di komisariat maupun daerah yang bersangkutan dan ditetapkan melalui Muskom. (3) Pengurus harian PK dan PD minimal terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, ditambah dengan seksi-seksi yang dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus. (4) Pengurus Harian PKK dan PDK minimal terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang ditetapkan melalui Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus. Pasal 10 Pemilihan Ketua Umum PP (1) Calon Ketua Umum dipilih dari dan oleh peserta Muspleno/ Musplenosus dengan cara masingmasing peserta mengajukan maksimum tiga nama secara tertulis, tiga nama yang masuk nominasi tiga besar ditetapkan menjadi calon ketua umum dan menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum. (2) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara voting dengan memilih satu di antara calon ketua umum.
Pasal 11 Pemilihan Ketua PK, PKK, PD, dan PDK (1) Calon Ketua PK, PKK, PD, dan PDK dipilih dari dan oleh peserta Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus dengan cara masing-masing peserta mengajukan tiga nama secara tertulis, tiga nama yang masuk nominasi tiga besar ditetapkan menjadi calon ketua. (2) Pemilihan Ketua PK, PKK, PD, dan PDK dilakukan dengan cara voting dengan memilih calon ketua. Pasal 12 Penyusunan Pengurus harian, PP, PK, PKK, PD, dan PDK (1) Dalam melengkapi susunan pengurus harian, ketua terpilih dibantu oleh formatur. (2) Formatur yang terdiri atas tiga orang calon ketua yang mendapat suara terbanyak, ditambah dua orang mantan pengurus lama. Pasal 13 Syarat Ketua Umum (1) (2) (3) (4) (5)
Anggota biasa Ikayana. Pernah menjadi anggota pengurus harian PP/PK/PKK/PD/ PDK. Tidak dalam masa menjalankan sanksi dari PP/PK/PKK/PDK Ikayana. Tidak dalam mejalankan sanksi hukum. Masa jabatan Ketua Umum 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat
(1) PP menjalankan garis-garis kebijaksanaan dan segala keputusan lainnya dari Muspleno/Musplenosus dengan tetap berpegang teguh pada AD dan ART. (2) Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh dan dalam Muspleno/Musplenosus dan Rapat Kerja. (3) Menetapkan, mengesahkan, dan melantik pengurus komisariat dan pengurus daerah. (4) Mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah diambil kepada Muspleno/Musplenosus. Pasal 15 Wewenang dan Kewajiban PK, PKK, PD, dan PDK (1) (2) (3) (4)
Melaksanakan garis-garis besar kebijaksanaan PP dan hasil-hasil rapat kerja. Pengurus komisariat menjalankan organisasi pada komisariatnya. PD menjalankan organisasi pada daerahnya masing-masing. Pengurus harian komisariat dan pengurus harian daerah mempertanggungjawabkan hasil kerja dalam periode masa baktinya kepada Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus dan wajib melaporkannya kepada PP.
(5) Pengurus harian komisariat dan pengurus harian daerah dipilih untuk jangka waktu empat tahun di dalam Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus. (6) PK dan PD berhak memperoleh bagian tujuh puluh lima persen dari jumlah iuran anggota di komisariatnya untuk digunakan sebagai biaya operasional komisariat BAB V RAPAT-RAPAT DAN KUORUM Pasal 16 Rapat-Rapat (1) Muspleno adalah musyawarah yang diselenggarakan empat tahun sekali dan diselenggarakan oleh PP. (2) Musplenosus dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usulan sekurang-kurangnya 2/3 dari PK, PD, dan diselenggarakan oleh PP. (3) Raker di tingkat pusat diselenggarakan oleh PP dan dihadiri oleh utusan PK dan PD yang dibuktikan dengan surat mandat, yang diselenggarakan oleh PP minimal sekali dalam masa jabatan. (4) Rapat Pleno PP diselenggarakan minimal sekali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh pengurus harian. (5) Rapat Pleno diperluas diselenggarakan minimal sekali dalam satu tahun dihadiri oleh pengurus harian, penasihat, pelindung, dan satu orang wakil pengurus daerah dan komisariat. (6) Rapat pleno komisariat atau daerah dilaksanakan oleh PK/PD minimal sekali dalam setahun. (7) Muskom dan Musda minimal dilaksanakan oleh PK/PD empat tahun sekali. (8) Raker di tingkat komisariat atau daerah diselenggarakan oleh PK/PD dan dihadiri oleh utusan PP, pengurus harian komisariat/daerah dan anggota. Pasal 17 Kuorum (1) Muspleno/Musplenosus/Raker sah apabila dihadiri lebih dari setengah peserta Muspleno dan Raker. (2) Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota yang tercatat. (3) Rapat pleno sah apabila dihadiri lebih dari setengah pengurus harian. (4) Rapat pleno diperluas sah apabila dihadiri lebih dari setengah pengurus harian, setengah penasihat, setengah pengurus daerah/komisariat. (5) Bila kuorom tidak tercapai, dilakukan penundaan maksimum satu jam. (6) Bila kuorom tidak tercapai, dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (5), musyawarah pleno/rapat kerja maupun rapat anggota komisariat dan daerah dapat diadakan secara sah tanpa memperhatikan kuorum. Pasal 18 (1) Muspleno/Musplenosus mengesahkan pertanggungjawaban pengurus harian pusat, menetapkan AD dan ART, garis-garis besar kebijaksanaan organisasi (GBKO) dan program kerja, serta memilih pengurus harian pusat untuk jangka waktu empat tahun. (2) Muskom/Muskomsus atau Musda/Musdasus memilih pengurus harian komisariat/daerah untuk jangka waktu empat tahun, menetapkan program kerja, dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus komisariat/daerah.
(3) Raker mengevaluasi dan menetapkan program kerja, kebijakan tentang keorganisasian, dan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. (4) Rapat Pleno membahas pelaksanaan program kerja serta permasalahan-permasalahan lain yang dianggap penting dalam badan PP/PD/PDK/PK/PKK. (5) Rapat Pleno diperluas membahas pelaksanaan program kerja serta permasalahan lain yang dianggap penting dalam badan PP yang terkait dengan PD/PDK/PK/PKK. BAB VI HARTA DAN KEKAYAAN Pasal 18 (1) Uang pangkal anggota Ikayana hanya dipunggut sekali bersamaan dengan wisuda oleh PP yang besarnya ditentuka oleh PP. (2) Iuran anggota dipunggut oleh masing-masing komisariat dan daerah. (3) Ketetapan iuran harus dilaporkan paling lambat satu bulan kepada pengurus pusat. (4) Bila Ikayana dibubarkan, kekayaannya diserahkan kepada Universitas Udayana. (5) Masing-masing pengurus sesuai dengan tingkatannya wajib mempertanggungjawabkan/ melaporkan penggunaan keuangan dan kekayaan Ikayana pada waktu setiap akan diadakan pergantian pengurus. BAB VIII PERUBAHAN ART DAN PEMBUBARAN Pasal 19 Perubahan ART Ikayana ditetapkan dalam dan oleh Muspleno/Musplenosus. Pasal 20 (1) Pembubaran Ikayana ditetapkan oleh Muspleno yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah komisariat dan daerah. (2) Pembubaran sah apabila Muspleno dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat peserta musyawarah pleno yang diundang. (3) Pembubaran sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat peserta Muspleno yang hadir. BAB IX PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ART akan diatur dalam keputusan-keputusan rapat sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART . ART ini ditetapkan dalam dan oleh Muspleno di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
