Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSP KEP MUSYAWARAH NASIONAL IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK GAS BUMI DAN UMUM Chemical. Energy, Mines, Oil & Gas and General Workers Union (MUNAS IV FSP KEP) LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IV FSP KEP NOMOR : KEP. 06\MUNAS IV\FSP KEP\IX\2011 TENTANG : AMANDEMEN AD DAN ART FSP KEP ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK GAS BUMI DAN UMUM (ART FSP-KEP) BAB I ANGGOTA ORGANISASI PASAL 1 ANGGOTA Anggota organisasi SP KEP dan FSP KEP terdiri dari: (1) Anggota biasa : Adalah anggota yang masih aktif bekerja diperusahaan, secara sukarela menjadi anggota SP KEP, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD DAN ART maupun PO FSP KEP; (2) Anggota khusus : Adalah anggota perorangan yang masih aktif/sudah tidak aktif bekerja dari suatu perusahaan, secara sukarela menjadi anggota FSP KEP punya waktu cukup, peduli terhadap organisasi, cakap/mampu melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan jenjang struktur keorganisasian, dapat diterima dilingkungan anggota FSP KEP, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD DAN ART maupun PO FSP KEP. (3) Anggota kehormatan : Adalah anggota perorangan yang sudah tidak aktif bekerja dari suatu perusahaan/Instansi/Organisasi yang peduli pada dunia Ketenagakerjaan punya cukup waktu, peduli terhadap organisasi, berdasarkan pengalamannya cakap / mampu / potensial dalam melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan jenjang struktur keorganisasian, dapat diterima dilingkungan anggota FSP KEP, menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD dan ART maupun PO FSP KEP. PASAL 2 TATA CARA MENJADI ANGGOTA
(1) Anggota biasa: a. Permohonan menjadi anggota diajukan kepada Pimpinan Unit Kerja SP KEP di perusahaan tempat bekerja dengan mengisi formulir keanggotaan. b. Dalam hal Unit Kerja SP KEP di perusahaan tempat bekerja belum terbentuk, maka permohonan/ keinginan untuk menjadi anggota SP KEP dapat diajukan melalui Unit Kerja SP KEP terdekat atau langsung DPC, DPD dan / atau kepada DPP FSP KEP. (2) Anggota khusus/kehormatan : a. Mengisi formulir calon anggota, diajukan/disampaikan kepada DPC terdekat dan/atau DPD atau DPP FSP KEP, dengan menyertakan pengalaman aktivis organisasi dan referensi lainnya; b. Jika permohonannya dapat diterima maka dapat di sahkan dalam sidang-sidang organisasi seperti MUSCAB, MUSDA dan MUNAS dan/atau melalui Rapat Koordinasi khusus untuk itu; c. Surat Keputusannya dikeluarkan oleh DPP FSP KEP sesuai dengan pengalaman, rekomendasi dan tingkat perjuangannya yang dapat diterima dilingkungan FSP KEP; (3) Bukti keanggotaan organisasi SP KEP dan FSP KEP: a. Keanggotaan SP KEP dan/atau FSP KEP perorangan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA); b. Disamping adanya KTA untuk keanggotaan Khusus dan/atau Kehormatan SP KEP ditetapkan dengan Surat Keputusan Organisasi; c. Ketentuan Aturan dan tata cara untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi FSP KEP. PASAL 3 KEANGGOTAAN MELIPUTI SUB-SEKTOR PERUSAHAAN (1) Sub-sektor Kimia meliputi perusahaan antara lain : a. Pengolahan bahan plastik dan produk-produk plastik : pralon, nylon, fiber, polyeister, film, pita kaset/rumah kaset dan lain sejenisnya. b. Sabun, deterjen, pasta gigi, minyak rambut, shampoo, kosmetik dan lain sejenisnya. c. Obat pembersih, pembasmi hama/serangga/pes, pupuk dan lain sejenisnya. d. Cat, tinta, bahan pewarna, pasta, sodium, dan sejenisnya. e. Belerang, acid, korek api, kembang api, dan lain sejenisnya. f Pengolahan kertas/karton, pulpen, rugos, dan lain sejenisnya. g. Asbes, semen, keramik, kaca/gelas, dan lain sejenisnya. h. Pabrik ban, berbagai pengolahan produk karet, kram rubber, dan lain sejenisnya. i. Lain-lain industri kimia dasar dan aneka produk kimia. (2) Sub Sektor Energi meliputi perusahaan antara lain : a. Bermacam-macam pembangkit listrik (tenaga air, uap, nuklir, dan lain sebagainya) hydrothermal,
2
b. Produk gas, karbit, accu, baterai dan lain sejenisnya. (3) Sub-sektor Pertambangan meliputi perusahaan-perusahaan antara lain: a. Bahan galian strategis golongan A seperti: Batubara, aspal, uranium dan lain sejenisnya. b. Bahan galian bijih golongan B seperti: emas, perak, tembaga, nikel, besi, timah, allumunium, seng, dan lain sejenisnya. c. Bahan galian non bijih dan non strategis golongan C seperti : kapur, pasir, batu kali/batu gunung, kaolin, tras, granit, gypsum, posphor dan lain sejenisnya. (4) Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi meliputi perusahaan-perusahaan antara lain: a. Produksi minyak dan gas bumi (LNG), eksplorasi, eksploitasi, penyulingan dan lain sejenisnya. b. Service production seperti: pengeboran, logging, seismic, maintenance dan lain sejenisnya. c. Service Laboratorium seperti: analisa lab, well test, cementing, coring dan lain sejenisnya. (5) Sub-Umum adalah: semua anggota yang bekerja diluar sektor Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, baik sektor industri formal, informal, jasa dan profesi menerima dan tunduk serta sanggup melaksanakan AD DAN ART maupun PO FSP KEP. BAB II KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN IKRAR ORGANISASI PASAL 4 KETENTUAN IKRAR Ikrar merupakan janji dan/atau kebulatan tekad atau komitmen serta dedikasi yang tinggi dari setiap anggota dan/atau pengurus. PASAL 5 TATA CARA DAN PELAKSANAAN IKRAR (1) Tata dan cara Ikrar diatur sebagai berikut: a. Ikrar dilakukan oleh anggota dalam keadaan berdiri sempurna; b. Ikrar dibacakan oleh pimpinan yang ditunjuk untuk itu dan diikuti oleh peserta; c. Ikrar dibacakan dengan suara lantang, tegas dan jelas; (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Ikrar ditetapkan sebagai berikut: a. Dalam event baik MUSNIK sampai MUNAS, termasuk pada event RAKERNIK sampai dengan RAKERNAS; b. Disampaikan setelah selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya segera dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar organisasi;
3
c. Sebelum Ketua Terpilih dan jajaran pengurus dilantik wajib ber Ikrar didepan anggota atau peserta yang dipimpin oleh perangkat organisasi menurut tingkatannya; d. Khusus untuk MUNAS pemandu Ikrar bagi jajaran Pengurus Nasional terpilih menjadi wewenang Pimpinan MUNAS; (3) Bagi setiap anggota baru FSP KEP wajib ber Ikrar. PASAL 6 PENGHARGAAN ORGANISASI (1) Pada dasarnya penghargaan organisasi dapat diberikan dan berlaku bagi setiap anggota; (2) Pemberian penghargaan didasarkan pada: a) Anggota dan/atau pengurus yang telah berjuang demi menjaga, menjunjung tinggi nama baik organisasi disetiap kegiatannya; b) Anggota dan/atau pengurus yang jujur dan setia serta tanpa pamrih dalam menjalankan garis perjuangan organisasi dengan memberikan sumbang saran baik secara moril maupun materiil; (3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud Pasal ini setidaknya berupa Piagam Penghargaan yang disampaikan secara resmi pada acara Sidang Organisasi. PASAL 7 SANKSI ORGANISASI dan REHABILITASI (1) Sanksi organisasi adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka membina dan/atau menegakkan AD-ART serta Peraturan Organisasi FSP KEP; (2) Sanksi berlaku bagi setiap anggota dan/atau pengurus; (3) Adapun sanksi organisasi dapat diberikan bilamana: a) Terbukti secara sah melakukan pelanggaran dan/atau pengingkaran terhadap AD-ART dan/atau PO FSP KEP; b) Terbukti melakukan tindak perbuatan yang merugikan dan/atau mencederai nama baik organisasi; c) Menyalahgunakan nama dan/atau jabatan organisasi dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi; d) Menggunakan secara tidak sah harta kekayaan milik organisasi untuk kepentingan pribadi; e) Tidak membayar dan/atau tidak mendistribusikan iuran yang telah diatur dalam AD-ART FSP KEP; (4) Sanksi organisasi dapat diberikan berupa: a) Surat Teguran, Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga;
4
b) Surat Skorsing atau pemberhentian sementara; c) Surat Pemberhentian; d) Penuntutan secara Perdata dan/atau pidana; (5) Sanksi diberikan setelah dilakukan klarifikasi dan/atau investigasi kepada yang bersangkutan setidaknya melalui Rapat Pimpinan/Rapat Pengurus; (6) Sanksi Organisasi mulai dari tingkatan Surat Skorsing/Surat Pemberhentian Sementara sampai Surat Pemberhentian ditindaskan kepada struktur organisasi vertikal dan horisontal; (7) Rehabilitasi diberikan setelah yang bersangkutan selesai dilakukan klarifikasi dan investigasi selanjutnya secara resmi dinyatakan tidak bersalah; (8) Surat Rehabilitasi ditindaskan kepada struktur organisasi vertikal dan horisontal. BAB III ORGANISASI DAN PENGURUS PASAL 8 MENDIRIKAN/MEMBENTUK UNIT KERJA SP KEP DI PERUSAHAAN (1) Unit Kerja SP KEP dapat didirikan/dibentuk apabila telah terdaftar sedikitnya 10 (sepuluh) orang anggota yang bekerja diperusahaan atau diluar perusahaan; (2) Unit Kerja SP KEP yang sudah berdiri/terbentuk baik di perusahaan maupun diluar perusahaan dikukuhkan/disahkan DPC FSP KEP diwilayah yang bersangkutan; (3) Dalam hal DPC FSP KEP belum terbentuk maka pengukuhan/pengesahan melalui DPD FSP KEP setempat atau jika DPD FSP KEP juga belum terbentuk maka untuk pengesahannya menjadi wewenang DPP FSP KEP selaku pemegang Pimpinan Tertinggi Organisasi; (4) Pembentukan/penyuluhan SP KEP disuatu perusahaan/wilayah dapat dilakukan oleh Unit Kerja terdekat bersama-sama dengan DPC dan/atau DPD FSP KEP diwilayah kerjanya, dan dapat juga langsung dilakukan bersama-sama dengan DPP FSP KEP. PASAL 9 MENDIRIKAN/MEMBENTUK DEWAN PENGURUS CABANG FSP KEP KABUPATEN/KOTA (1) Disetiap daerah Kabupaten/Kota/Kotif dapat dibentuk Dewan Pengurus Cabang FSP KEP;
5
(2) Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota/Kotif disahkan oleh DPD FSP KEP setempat berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang FSP KEP setempat; (3) Dalam hal DPD FSP KEP setempat belum terbentuk maka untuk pengesahannya menjadi wewenang DPP FSP KEP selaku pemegang Pimpinan Tertinggi Organisasi; (4) Dalam hal tata cara, mekanisme dan pelaksanaan Forum Musyawarah Cabang se Kabupaten/Kota/Kotif akan diatur di dalam Peraturan Organisasi. PASAL 10 MENDIRIKAN/MEMBENTUK DEWAN PENGURUS DAERAH FSP KEP TINGKAT WILAYAH/PROVINSI (1) Disetiap Provinsi dapat dibentuk Dewan Pengurus Daerah FSP KEP; (2) Dewan Pengurus Daerah tingkat Provinsi disahkan oleh DPP FSP KEP berdasarkan hasil keputusan forum Musyawarah Daerah Provinsi setempat; (3) Dalam hal tata cara, mekanisme dan pelaksanaan Forum Musyawarah Daerah akan diatur di dalam Peraturan Organisasi. PASAL 11 KEPEMIMPINAN NASIONAL FSP KEP (1) Kepemimpinan Nasional (DPP) FSP KEP lahir dari hasil forum Musyawarah Nasional FSP KEP; (2) Komposisi dan Personalia Kepemimpinan Nasional (DPP) FSP KEP disahkan oleh Pimpinan Musyawarah Nasional; PASAL 12 PIMPINAN ORGANISASI (1) Setiap anggota berhak untuk menjadi Pimpinan Organisasi baik ditingkat unit kerja sampai dengan jenjang ditingkat pusat melalui forum musyawarah organisasi seperti: MUSNIK, MUSCAB, MUSDA, dan MUNAS; (2) Bagi anggota khusus dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak untuk menjadi pengurus ditingkat Unit Kerja (MUSNIK); (3) Sebelum dipilih, ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus organisasi, calon pengurus organisasi sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Taat dan sanggup melaksanakan secara konsekuen AD dan ART maupun PO Federasi SPKEP; c. Sehat jasmani dan rohani, peduli terhadap organisasi, sanggup aktif bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, berdedikasi dan mempunyai komitmen tinggi
6
terhadap organisasi, tidak tercela dan tidak kehilangan hak untuk menjadi pengurus; d. Tidak tercela serta tidak menyandang cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan/atau tidak sedang berurusan dengan Lembaga Peradilan karena perbuatan melanggar hukum (dalam status tersangka/terdakwa); e. Mempunyai cukup waktu untuk kegiatan organisasi, mempunyai motivasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja; f. Memiliki masa pengabdian dalam organisasi yang diatur sebagai berikut: f.1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sedapat mungkin berstatus sebagai karyawan tetap pada kepengurusan ditingkat Unit Kerja (MUSNIK) f.2. Untuk kepengurusan pada tingkat Cabang (DPC) sekurang-kurangnya memiliki masa pengabdian organisasi 3 (tiga) tahun f.3. Untuk kepengurusan tingkat Provinsi (DPD) sekurang-kurangnya memiliki masa pengabdian organisasi 5 (lima) tahun. f.4. Untuk kepengurusan tingkat Nasional (DPP) sekurang-kurangnya memiliki masa pengabdian organisasi 7 (tujuh)tahun; f.5. Dari ketentuan ayat (3) huruf f1 – f4 termasuk memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15. BAB IV HAK SUARA PASAL 13 PEMUNGUTAN SUARA Untuk proses pengambilan keputusan dalam sidang-sidang organisasi diupayakan dengan menempuh musyawarah untuk mufakat, jika tidak berhasil maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting). PASAL 14 PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI (1) Pemilihan pengurus organisasi disemua tingkatan FSP KEP dilaksanakan secara demokratis, melalui forum Musyawarah Organisasi sesuai dengan tingkatannya (MUSNIK, MUSCAB, MUSDA dan/atau MUNAS); (2) Ketentuan hak memberikan suara untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilihan pengurus sesuai ketentuan Pasal 15, Ayat (1) dan pasal 16 Anggaran Dasar FSP KEP; (3) Ketentuan hak memberikan suara untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi SP KEP adalah: anggota dan/atau semua pengurus disemua tingkatan yang mendapat mandat organisasi, untuk hadir pada forum Musyawarah Organisasi (seperti: MUSNIK, MUSCAB, MUSDA dan/atau MUNAS) dan tidak kehilangan haknya;
7
PASAL 15 DEMISIONER (1) Status pengurus mulai dari Unit Kerja SP KEP; DPC; DPD dan DPP FSP KEP yang sudah dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Musyawarah tidak lagi memiliki hak suara terkecuali untuk seorang mantan Ketua Terpilih dari masing-masing tingkatannya; (2) Pengurus disemua tingkatan setelah dinyatakan demisioner hanya memiliki hak bicara dan dipilih kembali sebagai pengurus sesuai tingkatannya; (3) Dalam hal tata cara dalam pemberian suara tidak menggunakan sistim one man one vote (khusus untuk Unit Kerja) maka pengurus Unit Kerja yang sudah dinyatakan demisioner tidak lagi memiliki hak suara (berlaku ketentuan ayat (1) Pasal ini); PASAL 16 JUMLAH PESERTA DAN SUARA KETERWAKILAN Guna menjunjung hak anggota seperti yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar, maka ketentuan kuota keterwakilan perlu diatur sebagai berikut: (1) Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) diupayakan menggunakan sistim one man one vote terkecuali jika menggunakan sistim perwakilan secara proporsional (diputuskan oleh pleno Panitia MUSNIK); (2) Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk setiap Unit Kerja SP KEP yang mempunyai anggota sampai dengan 100 (seratus) orang mempunyai hak peserta 1 (satu) orang dengan hak 1 (satu) suara; (3) Selanjutnya dari setiap kelipatan anggota 100 (seratus) orang berhak ditambah 1 (satu) orang peserta dengan 1 (satu) hak suara; (4) Setiap DPC FSP KEP dan DPD FSP KEP masing-masing berhak 1 (satu) paserta dengan 1 (satu) suara; (5) Seluruh peserta/kuota wajib memenuhi ketentuan AD dan ART FSP KEP dan persyaratan Tata Tertib sesuai tingkatannya. PASAL 17 PENGAKUAN DAN SAHNYA PENGURUS (1) Susunan dan Personalia pengurus yang telah dibentuk disetiap jenjang organisasi, secara langsung diumumkan oleh Pimpinan Sidang pada forum Musyawarah Organisasi sesuai dengan tingkatannya untuk mendapat pengakuan;
8
(2) Sebelum dikukuhkan atau dilantik maka seluruh personalia pengurus wajib melafatkan Ikrar/janji organisasi didepan forum Musyawarah Organisasi yang dipimpin oleh perangkat organisasi diatasnya (MUSNIK; MUSCAB dan MUSDA) untuk MUNAS oleh Pimpinan Sidang/MUNAS; (3) Pengurus yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) secara defacto dinyatakan sah; (4) Sebagai persyaratan administrasi dan kelancaran dalam menjalankan kewenangannya maka susunan personalia pengurus yang telah dibentuk, disahkan dengan Surat Keputusan Organisasi (SK) dengan ketentuan sebagai berikut: A. Untuk Pengurus Unit Kerja (PUK): 1) Ketetapan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) tentang Susunan Personalia Pengurus yang telah disahkan oleh Pimpinan Sidang MUSNIK, menjadi Surat Keputusan MUSNIK tentang Susunan Personalia Pengurus PUK; 2) Surat Keputusan MUSNIK pada butir (4.A.1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus, copynya disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) sesuai Pasal 8 ayat (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga; 3) Bila suatu Unit Kerja menghimpun beberapa Unit Kerja dari satu induk perusahaan (satu majikan/satu Akte Notaris pendirian) yang status domisilinya tersebar dibeberapa daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maka SK pengesahannya diterbitkan oleh DPD FSP KEP setempat; 4) Untuk yang status domisilinya tersebar dibeberapa daerah Provinsi diseluruh wilayah Indonesia maka pengesahannya menjadi wewenang DPP FSP KEP; B. Untuk Pengurus Kabupaten / Kota (DPC) 1) Ketetapan Musyawarah Cabang (MUSCAB) tentang Susunan Personalia Pengurus yang telah disahkan oleh Pimpinan Sidang MUSCAB, menjadi Surat Keputusan MUSCAB tentang Susunan Personalia Pengurus DPC; 2) Surat Keputusan MUSCAB pada butir (4.B.1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus, copynya disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) sesuai Pasal 9 ayat (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga; 3) Bila DPD FSP KEP di Daerah tersebut belum terbentuk maka pengesahannya menjadi wewenang DPP FSP KEP; C. Untuk Pengurus Provinsi (DPD): 1) Ketetapan Musyawarah Daerah (MUSDA) tentang Susunan Personalia Pengurus yang telah disahkan oleh Pimpinan Sidang MUSDA, menjadi Surat Keputusan MUSDA tentang Susunan Personalia Pengurus DPD;
9
2) Surat Keputusan MUSDA pada butir (4.C.1) dilengkapi dengan Berita Acara Rapat penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus, copynya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) sesuai Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga; D. Untuk Pengurus Pusat/Nasional (DPP): 1) Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) tentang Susunan Personalia Pengurus yang telah disahkan oleh Pimpinan Sidang MUNAS, menjadi Surat Keputusan MUNAS tentang Susunan Personalia Pengurus DPP FSP KEP; 2) Pimpinan Sidang MUNAS melantik dan mengesahkan Komposisi dan Personalia DPP FSP KEP dalam Sidang Paripurna sesuai dengan Surat Keputusan MUNAS butir (4.D.1). PASAL 18 MASA BHAKTI PENGURUS (1) Masa bhakti pengurus disemua tingkatan organisasi berlaku seperti yang dimaksud pada Anggaran Dasar FSP KEP Pasal 19 ayat (1) huruf e; ayat (2) huruf e; ayat (3) huruf e; dan ayat (4) huruf e; (2) Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga; (3) Masa bhakti pengurus disemua tingkatan organisasi seperti yang dimaksud pada Pasal 18, ayat (1) di atas, adalah sepenuhnya kewenangan anggota melalui forum Musyawarah sesuai tingkatannya (seperti diatur dalam ketentuan penyelenggaraan MUSNIK, MUSCAB, MUSDA dan/ataupun MUNAS); (4) Di setiap jenjang organisasi, seseorang hanya diperbolehkan menjalani masa bhakti sebagai Ketua Terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut. PASAL 19 PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU (1) Bila seorang dan/atau beberapa anggota pengurus terkecuali untuk seorang Ketua Terpilih mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat aktif lagi, sedang masa bhaktinya belum selesai, maka struktur FSP KEP pada tingkatan yang dimaksud dapat melakukan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (“reshuffle”) paling tidak melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk itu; (2) Surat pemberitahuan pergantian pengurus Antar-waktu pada Pasal 11 ayat (1) di atas harus dilengkapi dengan copy Berita Acara secukupnya disampaikan kepada perangkat organisasi FSP KEP pada jenjang diatasnya untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Antar-Waktu;
10
(3) Khusus Pergantian antar-waktu untuk Pengurus Nasional ditetapkan dan disahkan melalui Rapat Gabungan antara Pengurus DPP FSP KEP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi (BPKO); (4) Ketentuan mengenai tata cara pergantian seorang Ketua Terpilih yang belum selesai masa bhaktinya diatur menurut ketentuan pada Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga. PASAL 20 SYARAT DAN TATA CARA PERPANJANGAN MASA BHAKTI KEPENGURUSAN (1) Pada dasarnya masa bhakti sebuah kepengurusan harus disesuaikan dan taat pada ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KEP; (2) Namun pada satu situasi dan kondisi yang sedemikian rupa dapat dilakukan pengeculaian dengan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut: Khusus bagi Unit Kerja; a. Menjelang masa bhakti berakhir, Unit Kerja sedang menghadapi dan/atau sedang melakukan perundingan/negosiasi (PKB) dengan pihak perusahaan atau sedang dalam proses Litigasi maka kepengurusan Unit Kerja dimaksud dapat mengajukan perpanjangan masa bhakti; b. Tata cara pengajuan perpanjangan masa bhakti kepengurusan untuk PUK SP KEP diatur sebagai berikut: b1. Menyampaikan surat permohonan tertulis kepada perangkat DPC FSP KEP setempat dengan tembusan DPD FSP KEP dan DPP FSP KEP; b2. Surat permohonan wajib dilampiri antara lain, Berita Acara hasil keputusan rapat anggota dan/atau pleno; Daftar Hadir dan dokumen terkait lainnya; (3) Untuk DPC dan DPD FSP KEP tetap menempuh prosedur dengan mengirimkan surat kepada perangkat diatasnya (seperti pada ayat (2) huruf b1 dan b2); (4) Rapat gabungan antara DPP FSP KEP dengan BPKO yang diadakan untuk itu akan dijadikan dasar pertimbangannya; (5) Untuk perpanjangan masa bhakti kepengurusan DPP FSP KEP hanya dapat dilakukan setelah ditentukan dalam rapat gabungan antara DPP FSP KEP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi (BPKO) dan selanjutnya disampaikan pada forum Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); 6) Perpanjangan masa bhakti disemua jenjang kepengurusan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali pengajuan dan berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
11
(7) Selanjutnya setelah masa perpanjangan berakhir maka bagi PUK SP KEP harus melakukan ketentuan yang diatur Pasal 22 ayat (1), bagi DPC FSP KEP ketentuan Pasal 23 ayat (1), bagi DPD FSP KEP{ ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan bagi DPP FSP KEP ketentuan Pasal 25 ayat (1) dari Anggaran Dasar FSP KEP. PASAL 21 MUSYAWARAH LUAR BIASA (1) Pengertian dari pada seorang Ketua Terpilih adalah merupakan hasil Keputusan Musyawarah anggota tertinggi menurut tingkatannya, sehingga untuk keabsahan pada proses pergantian yang dilakukan sebelum masa bhaktinya berakhir menuntut prosedur Musyawarah Anggota kembali, yang selanjutnya disebut Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB): a. Untuk tingkatan Unit Kerja disingkat MUSNIKLUB; b. Untuk tingkatan Kabupaten/Kota disingkat MUSCABLUB; c. Untuk tingkatan Daerah Provinsi disingkat MUSDALUB; d. Untuk tingkat Pusat atau Nasional disingkat MUNASLUB; (2) Musyawarah Luar Biasa disemua tingkatan organisasi harus dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Seorang Ketua terpilih meninggal dunia dan/atau sakit selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus sebelum masa bhaktinya berakhir; atau b. Seorang Ketua terpilih mengundurkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya atas kehendaknya sendiri dan/atau menyerahkan kembali jabatannya selaku Ketua Terpilih; atau c. Seorang Ketua terpilih berhalangan tetap dikarenakan berhenti/diberhentikan dari tempatnya bekerja atau mutasi/promosi jabatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan; atau d. Seorang Ketua terpilih menjadi anggota dan atau pengurus Serikat Pekerja lain yang otomatis menggugurkan keanggotaannya; atau e. Seorang Ketua terpilih mendapat mosi tidak percaya paling tidak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dikarenakan perilaku dan atau perbuatannya yang tercela atau mengingkari amanat Ketetapan Musyawarah Anggota yang dibuktikan dalam sidang organisasi untuk maksud itu; (3) Untuk hal-hal yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c diatas untuk pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa diatur sebagai berikut: a. Didukung dengan surat kematian (copy) dan atau surat pengunduran diri oleh yang bersangkutan (asli) dan atau surat pindah tugas atau berhenti dari tempatnya bekerja atau sakit secara terus menerus berdasarkan surat keterangan dari dokter (copy); b. Melakukan Rapat Pimpinan sampai dengan rapat pleno untuk memilih dan menetapkan Pimpinan sementara guna memimpin sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan;
12
c. Melaporkan secara tertulis seluruh rangkaian point dan tahapan yang sudah ditempuh kepada perangkat diatasnya untuk mendapatkan SK Pengesahan Antar Waktu; d. Pimpinan Sementara tidak berhak merubah dan atau menambah susunan pengurus baru sampai pelaksanaan MUSLUB terselenggara; e. Bila dipandang perlu perangkat diatasnya memandu pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa tersebut; f. Untuk keabsahan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan hasil MUSLUB tetap menempuh ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini; (4) Untuk hal-hal yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa diatur sebagai berikut: a. Setelah bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud terpenuhi segera diputuskan langkah-langkah dalam Rapat Pimpinan dan jika dipandang perlu rapat dipimpin oleh perangkat organisasi diatasnya; b. Menetapkan Pimpinan Sementara organisasi guna memimpin sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dan selama kurun waktu perpanjangan SK antar waktu Pimpinan Sementara tidak boleh merubah dan atau menambah susunan kepengurusan; c. Melaporkan secara tertulis seluruh rangkaian point dan tahapan yang sudah dilalui kepada perangkat diatasnya untuk mendapatkan SK Pengesahan Antar Waktu; d. Perangkat wajib memandu pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa tersebut jika ada permintaan resmi; e. Untuk keabsahan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan hasil MUSLUB tetap menempuh ketentuan dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini. BAB V SIDANG-SIDANG ORGANISASI PASAL 22 RAPAT KERJA ( RAKER ) (1) Rapat Kerja Organisasi terdiri dari : a. RAKERNIK; b. RAKERCAB; c. RAKERDA; d. RAKERNAS; (2) RAKERNIK adalah Rapat Kerja pada Unit Kerja dengan agenda dan kewenangan sebagai berikut: a. Mengevaluasi program kerja organisasi Unit Kerja, baik yang sudah, sedang dan/ataupun yang akan dijalankan; b. Menyiapkan dan menyusun program kerja yang sesuai dengan aspirasi anggota untuk disampaikan pada forum musyawarah Organisasi;
13
c. Menanggapi dan menilai masalah-masalah ketenagakerjaan ditingkat Unit Kerja; d. Menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Unit Kerja; e. Rapat Kerja Unit Kerja ( RAKERNIK ) dihadiri oleh: 1) Anggota Unit Kerja di perusahaan; 2) Pengurus Unit Kerja dan/ atau Komisaris; 3) Pengurus/utusan DPC; (3) RAKERCAB adalah Rapat Kerja pada satu daerah Kabupaten/Kota (Cabang) dengan agenda dan kewenangan sebagai berikut: a. Mengevaluasi program kerja organisasi Cabang pada daerah Kabupaten/Kota yang sudah atau sedang dijalankan apakah sesuai dengan aspirasi dan sinergi dengan Program Kerja Umum / Nasional; b. Menyiapkan dan menyusun program kerja yang sesuai dengan aspirasi anggota untuk disampaikan pada forum Musyawarah Organisasi; c. Menanggapi dan menilai serta mengevaluasi perkembangan masalahmasalah Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten / Kota (termasuk masalah-masalah internal yang sudah berlalu dan atau sedang ditangani); d. Menetapkan kebijakan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota; e. Rapat kerja cabang ( RAKERCAB ) dihadiri oleh: 1) Utusan Unit Kerja diwilayahnya; 2) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang; 3) Pengurus / Utusan DPD; (4) RAKERDA (RAPAT KERJA DAERAH) a. Mengevaluasi program kerja tingkat provisi yang sudah atau sedang dijalankan apakah sesuai dengan aspirasi dan sinergi dengan Program Kerja Umum / Nasional; b. Menyiapkan dan menyusun program kerja yang sesuai dengan aspirasi anggota untuk disampaikan pada forum musyawarah organisasi; c. Menanggapi, menilai dan mengevaluasi masalah-masalah Ketenagakerjaan pada tingkat provinsi (termasuk masalah-masalah internal yang sudah berlalu dan sedang ditangani); d. Menetapkan kebijakan organisasi ditingkat provinsi; e. Rapat kerja Daerah ( RAKERDA ) dihadiri oleh: 1) Utusan Unit Kerja diwilayahnya; 2) Utusan Pimpinan Cabang diwilayahnya; 3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah; 4) Utusan dari DPP FSP KEP; (5) RAKERNAS (RAPAT KERJA NASIONAL) a. Mengevaluasi program kerja dan garis-garis perjuangan organisasi yang telah dan sedang di tangani secara Nasional; b. Menyiapkan dan menyusun program kerja umum sesuai dengan aspirasi peserta RAKERNAS untuk disampaikan dalam forum organisasi;
14
c. Menanggapi dan menilai serta mengevaluasi masalah-masalah/issue-isue yang sedang berkembang dibidang sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan Nasional; d. Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM disetiap jenjang organisasi; e. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: 1) Utusan Unit Kerja SP KEP; 2) Utusan DPC; 3) Utusan DPD; 4) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FSP KEP dan BPKO; (6) RAPAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ORGANISASI a. Rapat Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi diselenggarakan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. b. Rapat Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi dinyatakan kuorum bila dihadiri lebih 50 % dari jumlah anggota BPKO. PASAL 23 SIDANG-SIDANG ORGANISASI DAN SAHNYA PERSIDANGAN (1) Sidang-Sidang Organisasi adalah Musyawarah dan Rapat yang dilaksanakan ditingkat Unit Kerja, DPC, DPD dan DPP FSP KEP;
Kerja,
(2) Sidang-sidang Organisasi yang dimaksud pada ayat (1) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab adalah pengurus organisasi ditingkatannya masingmasing, dengan ketentuan: a. Membentuk Kepanitiaan Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC); b. Penyelenggara (Panitia) wajib mengundang peserta yang sah; c. Pelaksanaan mengacu adanya jadual acara dengan aturan persidangan melalui Tata Tertib Sidang; d. Wewenang dan fungsi sidang-sidang organisasi berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Keputusan-Keputusan organisasi; (3) Pertemuan dan Sidang-sidang organisasi (MUSNIK; MUSCAB; MUSDA dan MUNAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdapat istilah Pimpinan Sidang Sementara dan Pimpinan Sidang Tetap yang diatur sebagai berikut: 3.a. Pimpinan Sidang Sementara MUSNIK dipimpin langsung oleh perangkat diatasnya (DPC FSP KEP) daerah setempat dan dapat dibantu unsur SC; 3.b. Pimpinan Sidang Sementara MUSCAB dipimpin langsung oleh perangkat diatasnya (DPD FSP KEP) wilayah setempat dan dapat dibantu unsur SC; 3.c. Pimpinan Sidang Sementara MUSDA dipimpin langsung oleh perangkat pusat (DPP FSP KEP) dibantu dan dapat unsur SC; 3.d. Khusus Pimpinan Sidang Sementara MUNAS dipimpin Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP FSP KEP atau Pengurus DPP FSP KEP yang
15
diberi mandat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) dan dapat dibantu unsur SC; (4) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang Pimpinan Sidang (tetap) merangkap sebagai anggota didampingi dua orang dan atau maksimal 4 (empat) orang sebagai anggota yang dipilih dan diangkat dari dan oleh peserta berdasarkan aturan Tata Tertib; (5) Untuk penyelenggaraan Rapat Kerja (RAKER) disemua sidang dipimpin langsung oleh pengurus yang melaksanakannya;
tingkatan,
(6) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri sekurang-kurangnya setengah (50%) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta/utusan sah yang diundang oleh Panitia dan tidak kehilangan haknya pada sidang organisasi yang diselenggarakan; b. Keputusan dapat disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah (50%) ditambah 1 (satu) dari peserta yang hadir dalam sidang organisasi sesuai dengan tingkatannya; (5) Tata cara sebuah persidangan organisasi dan kelengkapannya sebagaimana maksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatas lebih lanjut diuraikan melalui Peraturan Organisasi. BAB VI HAK SUARA PASAL 24 PEMUNGUTAN SUARA Pengambilan Keputusan dalam Pertemuan dan Sidang-Sidang Organisasi diupayakan sedemikian rupa dengan cara Musyawarah untuk mufakat, jika upaya sudah ditempuh dan tidak berhasil maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, melalui pemungutan suara (voting). PASAL 25 PENGGUNAAN HAK SUARA DALAM PEMILIHAN PENGURUS (1) Pada dasarnya untuk setiap pergantian/pemilihan pengurus di semua tingkatan FSP KEP dilakukan secara demokratis dari dan oleh peserta melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER); (2) Penggunaan hak suara dalam forum Musyawarah Pergantian/Pemilihan pengurus disetiap tingkatan diatur sebagai berikut: a. Untuk Forum Musyawarah Pemilihan Pengurus Unit Kerja (PUK SP KEP) 1) Sepanjang tidak kehilangan haknya tiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara (Anggaran Dasar ayat (1) Pasal 16);
16
2) Masing-masing Pengurus Unit Kerja memiliki 1 (satu) hak suara sepanjang tidak gugur haknya (bila menggunakan sistim one man one vote); 3) Bila tata cara pemilihan menggunakan sistim perwakilan maka ketentuan point 2) gugur dengan sendirinya dan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1); 4) Perangkat Organisasi yang hadir (DPC/DPD dan DPP FSP KEP) tidak memiliki hak untuk memilih dan/atau dipilih dan tiap Perangkat Organisasi bertindak selaku Pengawas dan Narasumber; b. Untuk Forum Musyawarah Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota (DPC FSP KEP) 1) Setiap Unit Kerja diwilayah tersebut yang memenuhi persyaratan sesuai dengan AD dan ART dan Peraturan Organisasi mempunyai anggota s/d 100 (seratus) orang berhak atas 1 (satu) peserta dengan satu suara; 2) Setiap kelipatan anggota 100 (seratus) orang dan memenuhi persyaratan butir 2.b.1 ditambah 1 (satu) peserta dengan 1 (satu) hak suara; 3) Pengurus Kabupaten/Kota (DPC) FSP KEP mempunyai hak 1 (satu) hak suara sebagai hak kehormatan dari Ketua Terpilih yang lama; 4) Utusan dari perangkat DPD/DPP FSP KEP tidak memiliki hak memilih/dipilih dan bertindak selaku Pengawas dan atau Narasumber; c. Untuk Forum Musyawarah Pemilihan Pengurus Daerah atau Provinsi (DPD FSP KEP) 1) Setiap Unit Kerja diwilayah tersebut yang memenuhi persyaratan sesuai dengan AD dan ART dan Peraturan Organisasi mempunyai anggota s/d 100 (seratus) orang berhak atas 1 (satu) orang peserta dengan satu hak suara; 2) Setiap kelipatan anggota 100 (seratus) orang dan memenuhi persyaratan butir 2.c.1 ditambah 1 (satu) orang peserta dengan 1 (satu) hak suara; 3) Setiap Kabupaten/Kota (DPC FSP KEP) dibawah naungan wilayah DPD setempat mempunyai hak 1 (satu) peserta dengan 1 (satu) hak suara; 4) Pengurus DPD FSP KEP memiliki hak 1 (satu) suara sebagai hak kehormatan dari Ketua Terpilih yang lama; 5) Utusan dari DPP FSP KEP tidak memiliki hak memilih dan dipilih dan bertindak selaku Pengawas dan Narasumber; d. Untuk Forum Musyawarah Pemilihan Pengurus Nasional (DPP FSP KEP) 1) Setiap Unit Kerja diseluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan AD dan ART serta Peraturan Organisasi yang mempunyai anggota sampai dengan 100 (seratus) orang berhak atas 1 (satu) peserta dengan satu suara; 2) Setiap kelipatan anggota 100 (seratus) orang dan memenuhi persyaratan butir 2.d.1 ditambah 1 (satu) orang peserta dengan 1 (satu) hak suara;
17
3) Utusan dari Kabupaten/Kota (DPC FSP KEP) dan daerah Provinsi (DPD FSP KEP) masing-masing mempunyai hak 1 (satu) peserta dengan 1 (satu) hak suara; 4) Pengurus DPP FSP KEP memiliki hak 1 (satu) suara sebagai hak kehormatan dari Ketua Terpilih yang lama; 5) Utusan BPKO FSP KEP tidak memiliki hak suara/memilih. (3) Ketentuan, penjelasan dan hal-hal lainnya akan ditentukan serta diatur lebih luas melalui Peraturan Organisasi. BAB VII URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PASAL 26 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS (1) Ketua Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Memimpin rapat-rapat pengurus Pimpinan Tingkat Nasional, dan berwenang mengambil keputusan; b. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dan atau salah satu dari Ketua Bidang dapat bertindak untuk mewakilinya; c. Bersama-sama Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara mendatangani semua cheque dan surat-surat berharga untuk dan atas nama organisasi; d. Bersama-sama Sekretaris Jenderal mengawasi pelaksanaan umum administrasi, kepatuhan terhadap keputusan-keputusan organisasi dan kegiatan bidang-bidang organisasi; e. Bersama-sama Sekretaris Jenderal dan/atau yang ditunjuk mewakilinya menanda tangani surat menyurat internal maupun eksternal organisasi, kecuali surat-surat tertentu yang mendapat perlakuan khusus setelah diagendakan dapat ditandatangani oleh Ketua Umum secara sendiri; (2) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Bertindak selaku pimpinan sekretariat, bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran organisasi, surat-menyurat dan ketertiban administrasi. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, maka Wakil Sekretaris Jenderal dapat mewakilinya; b. Bersama-sama Ketua Umum dan atau para Wakil Ketua Umum serta para Ketua Bidang menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan-keputusan rapat organisasi; c. Dalam keadaan mendesak Sekretaris Jenderal dapat bertindak bersama Wakil Ketua Umum untuk dan atas nama organisasi, setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum; d. Bersama-sama Ketua Umum dan atau Bendahara menandatangani cheque, dan/atau surat-surat berharga lainnya atas nama organisasi;
18
e. Mempersiapkan agenda dan membuat notulen rapat dan/atau yang ditunjuk mewakilinya; f. Bersama-sama Ketua Umum dan/atau yang ditunjuk mewakilinya dapat menandatangani surat-menyurat internal maupun eksternal organisasi; g. Berwenang dan bertanggungjawab mencatat, mengarsipkan dan mendistribusikan semua surat-surat baik yang keluar maupun masuk, baik untuk internal maupun eksternal organisasi secara tertib, serta mengatur, menyiapkan dan mengarsipkan/mengagendakan semua kegiatan organisasi; (3) Wakil Ketua Umum pada Pimpinan Tingkat Nasional mempunyai tugas sebagai berikut: a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan kegiatan sehari-hari; b. Mewakili tugas Ketua Umum dalam menjalankan kegiatan organisasi, jika Ketua Umum berhalangan dan wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Umum; c. Mengagendakan dan mengarsipkan kegiatan tugasnya secara tertib dan teratur; d. Bertanggungjawab penuh atas kegiatan tugasnya (4) Ketua Bidang pada Pimpinan Tingkat Nasional mempunyai tugas sebagai berikut: a. Membantu Ketua Umum menjalankan kegiatan sehari-hari, sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan; b. Dapat mewakili Ketua Umum dalam menjalankan kegiatan organisasi, jika diberi wewenang dan wajib melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Ketua Umum; c. Mengagendakan dan mengarsipkan kegiatan bidang tugasnya secara tertib dan teratur; d. Menyiapkan, merencanakan dan menyampaikan evaluasi/audit dibidang tugasnya masing-masing secara periodik serta menyampaikan laporannya secara tertulis didalam rapat-rapat pengurus dan/atau rapat-rapat khusus, untuk diagendakan/diarsipkan sekretariat; e. Bertanggungjawab penuh atas kegiatan bidang tugasnya; (5) Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, dan bila diperlukan dapat mewakilinya; b. Membantu Ketua Bidang dalam menyiapkan dan merencanakan agenda kerja sesuai tugas bidang yang telah ditetapkan dalam komposisi personalia pengurus DPP FSP KEP; c. Bersama-sama Ketua Bidang bertanggungjawab secara kolektif atas kegiatan tugas bidang; (6) Bendahara dan Wakil Bendahara DPP mempunyai tugas sebagai berikut:
19
a. Memelihara, mencatat, membukukan, mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan organisasi, baik yang bersumber dari iuran/uang pangkal anggota dan/ataupun sumber lain; b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO); c. Menggali sumber-sumber dana keuangan organisasi diluar iuran anggota; d. Bersama-sama Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal menandatangani cheque; e. Membuat dan menyampaikan laporan keadaan keuangan organisasi dalam rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat; f. Membuat cash-flow dan/atau Rekening Koran dana organisasi, dilengkapi dengan neraca dan bukti-bukti pengeluaran organisasi, dalam periode satu bulanan, tiga bulanan, enam bulanan dan satu tahunan; g. Bertanggugjawab penuh terhadap penyalahgunaan dan pengelolaan dana organaisasi; h. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi harus diketahui oleh Ketua Umum dan / atau sekretaris Jenderal, serta dilengkapi dengan bukti; (7) Pemeriksa Keuangan Organisasi (BPKO) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Mengadakan kajian dan menetapkan langkah-langkah kebijakan untuk mencapai tujuan, pengembangan dan keuangan organisasi; b. Menilai dan menetapkan efektivitas pengembangan kebijakan keuangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian tujuan organisasi; c. Mengawasi penggunaan dana dari pemborosan dan penyalahgunaan kekayaan organisasi; d. Berwenang melakukan audit memeriksa kelancaran transfer / atau pengiriman uang COS dari PUK ke DPC, DPD dan DPP FSP KEP; PASAL 27 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PIMPINAN PUSAT (1) Dalam rangka melaksanakan Program Umum Organisasi, diperlukan pembagian kerja dengan pembidangan tugas sebagai berikut: a. Bidang Organisasi, mempunyai wewenang dalam masalah keorganisasian dan publikasi; b. Bidang Hubungan Industrial, mempunyai wewenang dalam masalahmasalah yang berhubungan dengan Hubungan Industrial, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan hukum –hukum lainnya; c. Bidang Sosial Ekonomi (SOSEK), mempunyai wewenang dalam masalah-masalah yang berhubungan pengupahan, jaminan sosial anggota, pemberdayaan ekonomi dan penggalian dana diluar iuran organisasi; d. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), mempunyai wewenang dalam masalah riset, penelitian, pengembangan, produktivitas; e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), mempunyai wewenang dalam masalah, pendidikan dasar, pengkaderan, pendidikan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pengetahuan K-3, pengetahuan manajemen
20
perusahaan, Lingkungan Hidup, bekerjasama dalam diklat dengan lembagalembaga Nasional maupun Internasional yang terkait; (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan, pengkajian, pengembangan, implementasi, keberhasilan serta evaluasi/audit dimasing-masing bidangnya; (3) Secara organisasi seluruh jajaran personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tanggungjawab kolektif terhadap anggota melalui forum Musyawarah Nasional; (4) Mengenai uraian tugas dan tanggung jawab secara terperinci dan lebih luas diatur di dalam Peraturan Organisasi. BAB VIII STRUKTUR DAN RANGKAP JABATAN PASAL 28 PENGURUS RANGKAP JABATAN (1) Struktur kepengurusan FSP KEP secara vertikal adalah : a. PUK SP KEP berada di perusahan b. DPC FSP KEP berada didaerah Kabupaten/Kota c. DPD FSP KEP berada diwilayah Provinsi d. DPP FSP KEP berada di Ibukota Negara. (2) Bagi pengurus yang terpilih dalam satu tingkatan organisasi, dapat merangkap jabatan secara vertical hanya sampai dengan 1 (satu) tingkat struktur diatasnya dengan ketentuan tidak pada posisi sama – sama jabatan Ketua Terpilih. BAB IX SANKSI, PEMBELAAN, BERHENTI PASAL 29 SANKSI (1) Sanksi teguran sampai dengan peringatan tertulis diberikan kepada anggota atau pengurus jika melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Baik disengaja ataupun tidak sengaja, tidak aktif sesuai bidang tugas dan kewajibannya sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut. b. Melalaikan kewajibannya, tidak membayar iuran organisasi ( bagi anggota ) dan/ atau tidak mengirim tranfer sebesar 30 % ke DPC 10 % ke DPD dan 10 DPP Federasi SPKEP dengan tertib sampai dengan 6 (enam) bulan. c. Baik disengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART dan atau Keputusan-keputusan organisasi d. Sanksi teguran I, II, dan III dapat diberikan secara lisan dan/ataupun tertulis, dan dapat berurutan ataupun tidak sesuai pelanggaran yang dilakukan, dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota/pengurus. 21
e. Sanksi peringatan tertulis I, II dan III dapat diberikan secara berurutan dan/atau tidak berurutan sesuai pelanggaran yang dilakukan dan sudah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis, ditandatangani oleh pengurus ditingkat organisasi bersangkutan dan/ atau disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (2) Pemberhentian sementara : a. Pemberhentian sementara dapat dilaksanakan jika anggota dan/atau pengurus telah mendapatkan peringatan I, II dan/atau III. b. Pemberhentian sementara dapat dilaksanakan langsung jika anggota dan/atau pengurus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat. (3) Pemberhentian akan dilaksanakan bila telah melalui proses sebagai berikut : a. Terhadap anggota biasa prosedur pelaksanaan tindakan disiplin organisasi dilakukan oleh pengurus Unit Kerja di perusahaan yang bersangkutan, selanjutnya perangkat atas FSP KEP mendapat tembusan hasil prosesnya. b. Terhadap anggota pengurus dilakukan ketentuan sebagai berikut: 1) Peringatan tertulis I, II dan III diberikan oleh pengurus organisasi FSP KEP ditingkatannya setelah melalui rapat pengurus, kemudian perangkat diatasnya mendapat tembusan dan/atau kronologis permasalahan 2) Tindakan pemberhentian sementara dilakukan oleh pengurus organisasi setingkat di atasnya, atas permintaan secara tertulis setelah melalui keputusan rapat anggota pengurus pada tingkat organisasi bermasalah. 3) Pemberhentian dapat dilaksanakan jika telah selesai masa pemberhentian sementara. PASAL 30 PEMBELAAN (1) Baik anggota biasa maupun anggota pengurus yang dikenakan tindakan disiplin organisasi mempunyai hak melakukan pembelaan diri. (2) Pembelaan diri seperti yang dimaksud Pasal 18, ayat (1) di atas diajukan secara tertulis mohon diadakan rapat organisasi khusus untuk itu, dilampiri/dilengkapi kronologis, bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan atas pembelaan diri dimaksud. PASAL 31 BE R H E N T I Baik anggota dan/ataupun anggota pengurus maupun seorang Ketua Terpilih dapat berhenti dengan sendirinya, bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut: (1) Karena meninggal dunia; atau (2) Keluar dari keanggotaan atas permintaannya sendiri; atau (3) Pindah kerja dan masuk sektor lainnya; atau
22
(4) Menjadi anggota dan/atau pengurus di organisasi Serikat Pekerja lain BAB X KEUANGAN ORGANISASI PASAL 32 IURAN DAN UANG PANGKAL (1) Uang pendaftaran anggota (uang pangkal) sebesar 2%(Dua Persen) dari upah bersih (net pay) yang diterima pekerja/calon anggota setiap bulan, dibayarkan 1 (satu) kali pada waktu pendaftaran menjadi anggota FSP KEP; (2) Uang iuran wajib bagi setiap anggota ditetapkan sebesar 1%(Satu Persen) dari upah bersih (net pay) yang diterima anggota setiap bulan. (3) Iuran wajib setiap anggota dibayarkan secara tertib setiap bulan melalui pemotongan langsung upah/gaji (Check of System) oleh akunting dari perusahaan masing-masing tempat bekerja, kemudian disetor ke rekening PUK SP KEP. PASAL 33 SUMBER KEUANGAN LAINNYA (1) Dana konsolidasi organisasi yang didapat dari anggota maupun diluar anggota minimal 5%(Lima Persen) dari selisih kenaikan perjuangan organisasi yang diterima bersih oleh pekerja; (2) Dana spontan atau solidaritas; (3) Usaha-usaha lain yang sah dan bantuan-bantuan tidak mengikat. (4) Ketentuan dan tata cara yang terkait dengan ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi FSP KEP. PASAL 34 ALOKASI DAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN (1) Uang iuran wajib anggota ditambah uang pangkal bagi anggota baru, alokasi dan pendistribusiannya diatur sebagai berikut: a. 50 (Lima Puluh)% digunakan oleh Unit Kerja SP KEP; b. 30 (Tiga Puluh)% disetor/ditransfer ke Rekening DPC FSP KEP setempat; c. 10 (Sepuluh)% disetor/ditransfer ke Rekening DPD FSP KEP setempat; d. 10 (Sepuluh)% disetor/dittransfer ke Rekening DPP FSP KEP. (2) Pendistribusian/penyetoran uang iuran organisasi dengan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tiap perangkat harus secara rutine dan tertib dan bukti transfer harus disimpan untuk bahan audit;
23
(3) Untuk pendistribusian/penyetoran uang iuran organisasi secara langsung/cash sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tiap perangkat yang bersangkutan wajib memberikan tanda bukti penerimaan yang sah; (4) Iuran Afiliasi Nasional (KSPI) dan Afiliasi seluruhnya dibebankan kepada anggaran DPP FSP KEP;
Internasional
(ICEM)
(5) Penggunaan dan alokasi pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada Pasal ini secara rinci diatur tersendiri dengan Peraturan Organisasi; PASAL 34 PENGGUNAAN DANA ORGANISASI (1) Penggunaan dana organisasi ditingkat Pusat untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ( RAPBO ) dan di publikasikan kepada anggota melalui DPC dan DPD FSP KEP. (2) Penggunaan dana organisasi ditingkat Unit Kerja, Cabang dan Daerah untuk menunjang kegiatannya, RAPBO yang disusun oleh perangkat organisasi dan disahkan pada rapat organisasi sesuai tingkatannya. (3) Penggunaan dana organisasi yang telah ditetapkan dalam APBO dibuatkan pembukuan administrasi keuangan memuat hal-hal sebagai berikut : a. Rekening Koran (“Cash flow”) memuat laporan harian tentang penerimaan, pengeluaran dan saldo keadaan keuangan organisasi setiap hari b. Dari Rekening Koran dibuat/disusun neraca penerimaan dan pengeluaran (Kredit dan Debit) keadaan keuangan organisasi dengan periode sebulanan, tiga bulanan dan setahun sekali. c. Sebelum menyampaikan RAPBO tahun anggaran berikutnya, laporan dan pertanggung jawaban keuangan tahun berjalan disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk disahkan d. Setiap pengeluaran maupun penerimaan dalam laporan keuangan harian (Rekening Koran) dilengkapi dengan bukti. e. Bentuk pembukuan administrasi keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) (4) Penggunaan dana organisasi ditingkat DPC, DPD Federasi SPKEP ditetapkan dengan RAPBO yang dibuat oleh wilayah kerja masing-masing disampaikan kepada PUK untuk disahkan PASAL 35 SANKSI KEUANGAN ORGANISASI (1) Tidak mendistribusikan uang iuran anggota sebagaimana Pasal 34 ayat (1) huruf a, b dan c kepada perangkat organisasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; (2) Jumlah nominal yang didistribusikan tidak sesuai dengan keadaan atau jumlah data keanggotaan dan atau besaran iuran yang sebenarnya (manipulasi data); 24
(3) Menggunakan dan/atau menyalahgunakan uang organisasi untuk hal diluar kegiatan organisasi yang sah dan atau untuk kepentingan pribadi; (4) Tindak perbuatan seperti dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatas termasuk kategori tindak pidana penggelapan. PASAL 36 PELAKSANAAN SANKSI ORGANISASI (1) Indikasi penyalahgunaan dana organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 maka oleh organisasi akan dilakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana; (2) Disamping tuntutan hukum perdata maupun pidana, organisasi menuntut kepada pelaku untuk mengembalikan seluruh dana yang telah disalahgunakan; (3) Dalam hal tindak pelanggaran keuangan organisasi dilakukan oleh pengurus dan/atau menyangkut struktur organisasi, maka berlaku tindakan antara lain: 3.a. Pembekuan sementara SK kepengurusan yang bermasalah; 3.b. Pencabutan SK kepengurusan yang bermasalah; (4) Untuk membuktikan penyalahgunaan dana organisasi di masing-masing tingkatan organisasi dapat dilakukan audit melalui Akuntan Publik dengan biaya organisasi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP PASAL 37 KEADAAN DARURAT (1) Bilamana timbul suatu keadaan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kelangsungan organisasi disetiap perangkat/jenjang, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menyatakan terjadinya keadaan darurat, setelah melalui sekurang-kurangnya rapat pimpinan; (2) Jika salah satu perangkat organisasi mengalami keadaan darurat, maka DPP FSP KEP dapat melakukan rapat khusus untuk itu dan dapat mengambil keputusan mengikat; (3) DPP FSP KEP adalah penanggungjawab tertinggi organisasi. PASAL 38 ATURAN TAMBAHAN Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur kemudian dengan Peraturan Organisasi FSP KEP.
25
DITETAPKAN DI : CILEGON - BANTEN
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011
MUSYAWARAH NASIONAL IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK GAS BUMI DAN UMUM PIMPINAN MANSAH: KETUA MERANGKAP ANGGOTA H M. I D R U S : WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA M. K A M A L A M R U L L A H : SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA SIRUAYA UTAMAWAN : ANGGOTA IRIANSUBANA:
26
