ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB I PENGERTIAN UMUM DAN LAMBANG Pasal 1 Organisasi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi didirikan atas dasar idealisme yang sama dari beberapa orang pendiri untuk meningkatkan kualitas Perempuan Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat. Pasal 2 Lambang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi adalah menampilkan sosok perempuan cerdas, mandiri, beriman dan berkualitas
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Anggota PPLIPI terdiri dari:
1. Anggota Biasa, yaitu para perempuan dari berbagai profesi yang mempunyai kepedulian terhadap sesama perempuan dan mempunyai keinginan untuk berjuang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia. 2. Anggota Kehormatan adalah para tokoh perempuan berprestasi yang dapat menginspirasi perempuan lainnya.
Pasal 4 Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota 1. Perempuan berwarga negara Indonesia yang memiliki profesi di bidang tertentu, berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus PPLIPI. 2. Anggota bersifat terbuka tanpa membedakan suku, agama dan ras (SARA).
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 5
Kewajiban Anggota 1. MenghayaJ dan mentaaJ Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode E'k, Asta E'ka dan keputusan-‐keputusan hasil Kongres, Musyawarah maupun Rapat PPLIPI. 2. AkJf dalam kegiatan yang dilakukan PPLIPI 3. MentaaJ ketentuan organisasi sebagai berikut: a. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan sesama anggota dan Jdak membedakan status, materi, derajat dan keturunan. b. Membantu Ketua Umum dan Pengurus Harian lainnya dalam melaksanakan tugas. c. Mencegah seJap usaha dan Jndakan-‐Jndakan yang merugikan kepenJngan organisasi.
Pasal 6 Hak Anggota
1. Menghadiri pertemuan, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran secara tertulis atau lisan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Memilih dan dipilih menjadi pimpinan dan jabatan-‐ jabatan lain dalam PPLIPI. 3. Mendapatkan informasi, pelayanan, perlindungan, dan pembelaan dalam hal yang berkaitan dengan kepenJngan organisasi.
Pasal 7 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 1. Anggota berhenJ karena: a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri secara tertulis dan efekJf setelah ditunjuk pengganJnya. c. Masa jabatan untuk Pengurus Harian habis dalam 1 (satu) periode dan Jdak terpilih kembali 2. Anggota diberhenJkan karena: a. Tidak mentaaJ kewajiban-‐kewajiban yang sudah ditentukan. b. Melakukan kegiatan yang merusak nama baik organisasi. c. Menjadi Pengurus organisasi sejenis. d. Terkena kasus hukum dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ( inkracht ).
3. Tata Cara PemberhenOan
1) Pimpinan sesuai dengan Jngkatannya memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. 2) Pimpinan sesuai Jngkatannya memberi peringatan secara tertulis 3 (Jga) kali berturut-‐turut kepada yang bersangkutan supaya memperbaiki kesalahannya selama 1-‐3 bulan 3) Apabila selama waktu yang diberikan sebagaimana termaksud dalam buJr 1) dan 2), Jdak ada perubahan, maka akan diberi sanksi berupa surat pemberhenJan. 4) Apabila anggota sebagaimana termaksud dalam buJr 1), 2) dan 3), menjabat sebagai Pengurus, maka pemberhenJan harus dilakukan pada Rapat Pengurus Harian sesuai Jngkatannya.
BAB III
KEANGGOTAAN KETUA UMUM DAN PIMPINAN PUSAT Pasal 8 KETUA UMUM 1. 2.
3. 4. 5.
Organisasi PPLIPI diurus oleh Pengurus Harian. Pengurus Harian di Jngkat Nasional dipimpin oleh seorang Ketua Umum Ketua Umum dipilih oleh Kongres Nasional seJap 5 (lima) tahun dengan cara : a. Musyawarah Mufakat b. Aklamasi c. Pemilihan suara langsung dengan jumlah suara minimal lima puluh persen plus satu dari peserta. Ketua Umum dapat dipilih kembali dalam masa bakJ 2 (dua) periode berturut-‐turut. Dalam keadaan Jdak adanya kandidat Ketua Umum yang memadai, maka Ketua Umum yang menjabat dapat dipilih kembali untuk periode ke 3 atau periode selanjutnya. Rapat Pengurus Harian Jdak berwenang memberhenJkan Ketua Umum.
Pasal 9 Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat PPLIPI adalah pemegang kebijakan terJnggi dalam organisasi dan penanggung jawab pelaksanaan keputusan Kongres Nasional. 2. Pimpinan Pusat PPLIPI berwenang: a. Memimpin PPLIPI di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. b. Melaksanakan program organisasi. c. Mengusahakan berdirinya Cabang PPLIPI di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. d. Mengesahkan Pimpinan Cabang.
BAB III PIMPINAN WILAYAH, PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN ANAK CABANG Pasal 10 Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah PPLIPI adalah pemegang kebijakan organisasi di Jngkat Provinsi. 2. Pimpinan Wilayah dipilih langsung oleh Musyawarah Wilayah untuk masa bakJ 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa bakJ 2 (dua) periode berturut-‐turut. 3. Pimpinan Wilayah terpilih disahkan oleh Pimpinan Pusat.
Pimpinan Wilayah PPLIPI berwenang: 1. 2. 3. 4.
Memimpin PPLIPI di Jngkat Provinsi. Melaksanakan program organisasi. Menyampaikan usulan kepada Pimpinan Pusat. Memberikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Pusat sekurang-‐kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat dalam Kongres Nasional. 6. Memilih Ketua Umum dan Formatur Pimpinan Pusat dalam Kongres Nasional.
Pasal 11 Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang PPLIPI adalah pemegang kebijakan organisasi di Jngkat Kabupaten/Kota. 2. Pimpinan Cabang dipilih langsung oleh Musyawarah Cabang untuk masa bakJ 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa bakJ 2 (dua) periode berturut-‐turut. 3. Pimpinan Cabang terpilih direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pimpinan Cabang PPLIPI berwenang: 1. 2. 3. 4.
Memimpin PPLIPI di Jngkat Kabupaten/Kota. Melaksanakan program organisasi. Menyampaikan usulan kepada Pimpinan Wilayah. Memberikan laporan kegiatan Rakercab dan atau rapimcab kepada Pimpinan Wilayah untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-‐kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) periode kepengurusan. 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah dalam Muswil. 6. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Wilayah dalam Muswil.
Pasal 12 Pimpinan Anak Cabang 1. Pimpinan Anak Cabang PPLIPI adalah pemegang kebijakan organisasi di Jngkat Kecamatan. 2. Pimpinan Anak Cabang dipilih langsung oleh Musyawarah Anak Cabang untuk masa bakJ 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa bakJ 2 (dua) periode berturut-‐turut. 3. Pimpinan Anak Cabang terpilih disahkan oleh Pimpinan Cabang.
4. Pimpinan Anak Cabang PPLIPI berwenang: 1. 2. 3. 4.
Memimpin PPLIPI di Jngkat Kecamatan. Melaksanakan program organisasi. Menyampaikan usulan kepada Pimpinan Cabang. Memberikan laporan kegiatan kepada Pimpinan Cabang sekurang-‐kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 5. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang dalam Muscab. 6. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Cabang dalam Muscab.
Pasal 13 JUMLAH KEPENGURUSAN
1. Jumlah kepengurusan Jngkat pusat (DPP) minimal 41 (empat puluh satu) orang. 2. Jumlah kepengurusan pada Jngkat wilayah (DPW) minimal 31 (Jga puluh satu) orang. 3. Jumlah kepengurusan pada Jngkat wilayah kabupaten (DPC) minimal 23 (dua puluh Jga) orang. 4. Jumlah kepengurusan pada Jngkat kecamatan (PAC) minimal 11 (sebelas) orang.
BAB IV PERMUSYAWARATAN
Pasal 14 Musyawarah Nasional
1.
Musyawarah Nasional disebut Kongres Nasional adalah forum permusyawaratan terJnggi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat PPLIPI seJap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang , Pimpinan Anak Cabang, serta Peninjau dan Undangan.
2.
Kongres Nasional berwenang: a. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLIPI. b. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat. c. Menetapkan dan mengesahkan program kerja dalam satu periode. d. Memilih Ketua Umum sekaligus menetapkan sebagai Ketua Formatur dan menetapkan anggota formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Pusat. e. Menetapkan keputusan-‐keputusan lainnya yang dianggap perlu.
5.
Kongres Nasional sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang yang sah.
Pasal 14 Musyawarah Kerja Nasional 1.
2.
Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas adalah forum permusyawaratan terJnggi kedua setelah kongres yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat PPLIPI sekurang-‐kurangnya sekali di antara 2 (dua) Kongres Nasional dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah. Mukernas berwenang: a. Mengambil keputusan untuk melaksanakan keputusan Kongres Nasional dan keputusan yang dianggap perlu. b. Memberi rekomendasi atau usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLIPI. c. Mengevaluasi perkembangan Organisasi.
1.
2. 3.
Pasal 15 Musyawarah Wilayah
Musyawarah Wilayah disingkat Muswil adalah forum permusyawaratan di Jngkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah PPLIPI seJap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Peninjau dan Undangan. Muswil dilaksanakan selambat-‐lambatnya 1 (satu) tahun setelah Kongres Nasional. Muswil berwenang: 1. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah. 2. Menetapkan dan mengesahkan program kerja dalam satu periode. 3. Memilih Ketua sekaligus menetapkan sebagai Ketua Formatur dan menetapkan anggota formatur untuk menyusun Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. 4. Menetapkan keputusan-‐keputusan lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 16 Musyawarah Kerja Wilayah 1. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat Mukerwil adalah forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah PPLIPI sekurang-‐kurangnya sekali di antara 2 (dua) Muswil, dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang di Provinsi tertentu. 2. Mukerwil berwenang: 1. Mengambil keputusan untuk melaksanakan keputusan Muswil dan keputusan yang dianggap perlu. 2. Mengevaluasi perkembangan Organisasi.
Pasal 17 Musyawarah Cabang
1.
Musyawarah Cabang disingkat Muscab adalah forum permusyawaratan di Jngkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang PPLIPI seJap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Peninjau dan Undangan.
2. 3.
Muscab dilaksanakan selambat-‐lambatnya 1 (satu) tahun setelah Muswi LMuscab berwenang: 1. 2. 3. 4.
Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang. Menetapkan dan mengesahkan program kerja dalam satu periode. Memilih Ketua sekaligus menetapkan sebagai Ketua Formatur dan menetapkan anggota formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Cabang. Menetapkan keputusan-‐keputusan lainnya yang dianggap perlu .
Pasal 18
Musyawarah Kerja Cabang 1. Musyawarah Kerja Cabang disingkat Mukercab adalah forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang PPLIPI sekurang-‐kurangnya sekali di antara 2 (dua) Muscab. 2. Mukercab berwenang: 1. Mengambil keputusan untuk melaksanakan keputusan Muscab dan keputusan yang dianggap perlu. 2. Mengevaluasi perkembangan Organisasi.
1.
2. 3.
Pasal 19 Musyawarah Anak Cabang
Musyawarah Anak Cabang disingkat Musancab adalah forum permusyawaratan di Jngkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang PPLIPI seJap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Peninjau dan Undangan. Musancab dilaksanakan selambat-‐lambatnya 1 (satu) tahun setelah Muscab. Musancab berwenang: 1. 2. 3. 4.
Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang. Menetapkan dan mengesahkan program kerja dalam satu periode. Memilih Ketua sekaligus menetapkan sebagai Ketua Formatur dan menetapkan anggota formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Anak Cabang. Menetapkan keputusan-‐keputusan lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 20 Musyawarah Kerja Anak Cabang 1. Musyawarah Kerja Anak Cabang disingkat Mukerancab adalah forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang PPLIPI sekurang-‐ kurangnya sekali di antara 2 (dua) Musancab. 2. Mukerancab berwenang: 1. Mengambil keputusan untuk melaksanakan keputusan Musancab dan keputusan yang dianggap perlu. 2. Mengevaluasi perkembangan Organisasi.
BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 21 1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat Jdak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
BAB VI IURAN KEANGGOTAAN & Pasal 22
1.
2.
SeJap anggota wajib membayar uang Penda[aran Keanggotaan sebesar Rp. 250.000,-‐ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat menda[ar menjadi anggota PPLIPI, dan uang Iuran Keanggotaan sebesar Rp.50.000,-‐ (lima puluh ribu rupiah) per bulan. Uang Penda[aran Keanggotaan hanya dibayar 1 (satu) kali dan di diserahkan langsung ke rekening DPP-‐PPLIPI, untuk kebutuhan operasional organisasi di Jngkat Pusat
3. Iuran Keanggotaan dikelola oleh Pimpinan Harian sesuai Jngkatannya. – – – –
Untuk Jngkat Pusat oleh DPP-‐PPLIPI. Untuk Jngkat Wilayah oleh DPW-‐PPLIPI. Untuk Jngkat Cabang oleh DPC-‐ PPLIPI. Untuk Jngkat Anak Cabang oleh PAC-‐PPLIPI.
BAB VII PEMBUBARAN PASAL 23
Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan berakhirnya organisasi ini maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum dan atau Pendiri PPLIPI.
BAB VII PENUTUP Pasal 24 Hal – hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan ditetapkan berikutnya sebagai addendum yang disetujui oleh Ketua Umum dan Pengurus Harian. Pasal 25 Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Akta Notaris Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI).
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian di Jakarta pada tanggaL 1 November 2016 Ketua Umum Sekretaris Jenderal Indah SDA Maya Miranda Ambarsari
