ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TURKI 2016-2017
MPA PPI TURKI 2016-2017
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TURKI PERIODE 2016-2017
BAB I SIFAT Pasal 1 1. Sifat independen artinya PPI Turki mandiri dan segala aktivitasnya dilaksanakan dari, oleh dan untuk pelajar Indonesia di Turki. 2. Sifat akademis artinya PPI Turki mendukung segala aktivitas yang bertujuan menciptakan insan berpengetahuan dan berwawasan luas selama tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Turki. 3. Sifat demokratis artinya PPI Turki menghargai setiap perbedaan dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah. 4. Sifat etis artinya PPI Turki menjunjung tinggi etika dalam setiap aktivitasnya. 5. Sifat kekeluargaan artinya segala aktivitas PPI Turki mencerminkan sifat kekeluargaan.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Syarat anggota 1. Anggota PPI Turki adalah pelajar Indonesia yang terdaftar dalam keanggotaan PPI Wilayah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan keanggotaan diatur secara terperinci oleh PPI Wilayah.
Pasal 3 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Setiap anggota berhak: a. Mengeluarkan pendapat, usul, pertanyaan dan pernyataan, baik melalui lisan maupun tulisan. b. Memilih dan dipilih. c. Membela diri dan dibela. d. Mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh kelembagaan PPI Turki. e. mengkritisi, memberikan saran dan dukungan. f. Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang berlaku di lingkungan PPI Turki. g. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah organisasi di lingkungan atau wilayah PPI Turki sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri. 2. Setiap anggota wajib: a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PPI Turki. b. Menaati AD/ART dan segala ketentuan yang ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan PPI Turki.
Pasal 4 Sanksi Setiap anggota PPI Turki yang melanggar AD/ART PPI Turki dan atau ketetapan lainnya akan diberikan sanksi berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPA PPI Turki.
Pasal 5 Kehilangan Keanggotaan Status keanggotaan PPI Turki akan hilang jika PPI Wilayah mencabut keanggotannya.
BAB III PPI WILAYAH Pasal 6 Syarat Pendirian PPI Wilayah 1. Memiliki jumlah anggota minimal 10 orang pelajar yang terdaftar di lembaga pendidikan dalam satu wilayah di Turki. 2. Memiliki AD/ART yang disahkan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh PPI Wilayah. 3. Mendapat pengesahan dari Ketua dan MPA PPI Turki.
Pasal 7 Hak dan Kewajiban PPI Wilayah 1. Setiap PPI Wilayah berhak: a. Mengeluarkan pendapat, usul, pertanyaan dan pernyataan, baik melalui lisan maupun tulisan. b. Mengadakan, mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh kelembagaan PPI Turki. c. Mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang berlaku di lingkungan PPI Turki. d. Mengkritisi, memberikan saran dan dukungan. 2. Setiap PPI Wilayah wajib: a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PPI Turki. b. Menaati AD/ART PPI Turki dan segala ketentuan yang ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan PPI Turki. c. Mengkoordinasikan setiap kegiatan yang cakupannya lebih luas dari PPI wilayah. d. Mengutus perwakilan PPI Wilayah sebagai anggota MPA PPI Turki e. Mengganti anggota MPA PPI Turki yang menyatakan mundur dari keanggotaan PPI Turki pada paruh waktu kepengurusan.
Pasal 8 Pembubaran PPI Wilayah Pembubaran PPI Wilayah dilakukan dengan melakukan rekomendasi oleh MPA PPI Wilayah kepada MPA PPI Turki dan disahkan oleh ketua MPA PPI Turki.
Pasal 9 Sanksi Setiap PPI Wilayah yang melanggar AD/ART PPI Turki dan/ atau ketetapan lainnya akan diberikan sanksi berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPA PPI Turki.
BAB IV MAJELIS PERWAKILAN ANGGOTA (MPA) PPI TURKI Pasal 10 KriteriaAnggota Kriteria keanggotaan MPA PPI Turki sebagai berikut: 1.
Anggota PPI Wilayah setempat.
2.
Bersedia dicalonkan sebagai anggota MPA PPI Turki.
3.
Tidak menjabat sebagai pimpinan di organisasi lain.
4.
Siap melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di PPI Turki.
5.
Memahami AD/ART PPI Turki dan peraturan-peratuan lainnya.
6.
PPI Wilayah yang mempunyai anggota dengan kelipatan 50 orang mengajukan 1 perwakilan MPA PPI Turki.
7.
PPI wilayah yang mempunyai anggota kurang dari 50 orang mengajukan hanya 1 perwakilan MPA PPI Turki.
8.
Jika ada PPI Wilayah yang tidak terdapat anggota yang dimaksud pada keterangan sebelumnya, maka untuk memenuhi keterwakilan MPA PPI Turki dari wilayahnya dimusyawarahkan dan diputuskan dalam musta.
9.
Jika jumlah anggota MPA pada saat pemilihan berjumlah genap, maka harus ditambah seorang anggota lagi dari PPI Wilayah yang anggota PPI Wilayahnya paling banyak.
Pasal 11 Pemilihan Anggota 1.
Jumlah anggota MPA PPI Turki ditetapkan oleh MPA periode sebelumnya.
2.
Ketua MPA Wilayah memberikan surat mandat yang berisi nama anggota MPA PPI Turki yang berasal dari wilayahnya ke persidangan Musyawarah Tahunan.
3.
Anggota MPA PPI Turki dipilih dalam musyawarah tahunan PPI Turki dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peserta musta dan dipimpin oleh pimpinan sidang.
4.
Ketua MPA PPI Turki adalah pimpinan MPA PPI Turki yang dipilih oleh mayoritas anggota MPA PPI Turki terpilih.
5.
Anggota MPA PPI Turki ditetapkan dan diambil ikrar atau janjinya dalam musyawarah tahunan oleh pimpinan sidang.
6.
Bunyi ikrar atau janji yang dimaksud dalam ayat 3 adalah sebagai berikut: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berjanji: bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Perwakilan Anggota PPI Turki periode …-… dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan berusaha memegang teguh segala peraturan yang berlaku dilingkungan PPI Turki, berusaha menegakkan kehidupan demokrasi secara konsisten di lingkungan PPI Turki serta berusaha melaksanakan AD/ART PPI Turki dengan sebenar-benarnya.”
Pasal 12 Kehilangan Keanggotaan Keanggotaan MPA PPI Turki dapat hilang karena: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua MPA PPI Turki dan mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota MPA PPI Turki. 3. Tidak lagi menjadi anggota PPI Wilayah setempat. 4. Dinyatakan melanggar ikrar dan janji sebagai anggota dengan keputusan MPA PPI Turki. 5. Menjabat sebagai pimpinan di organisasi lain pada masa jabatan 6. Masa jabatan anggota MPA PPI Turki adalah selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersama-sama pada saat anggota MPA PPI Turki yang baru telah dilantik dan ditetapkan.
7. Pergantian paruh waktu dapat dilakukan dengan kesepakatan dari PPI wilayah dan MPA PPI Turki.
Pasal 13 Wewenang MPA PPI Turki MPA PPI Turki berwenang: 1. Mengadakan musyawarah tahunan atau musyawarah luar biasa. 2. Mengawasi Ketua dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 3. Melakukan amandemen AD/ART PPI Turki. 4. Menampung dan merumuskan aspirasi pelajar Indonesia dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. 5. Melantik dan memberhentikan Ketua PPI Turki. 6. Mengeluarkan memorandum satu dengan batas waktu tiga minggu, apabila Ketua PPI Turki tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari AD/ART yang ditetapkan Musta PPI Turki. 7. Mengeluarkan memorandum dua dengan batas waktu dua minggu, apabila Ketua PPI Turki tidak dapat memenuhinya, maka MPA PPI Turki dapat mengajukan musyawarah luar biasa. 8. Melantik ketua PPI Turki demisioner bila ketua yang sedang menjabat berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. 9. Membuat ketetapan dan keputusan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan PPI Turki. 10. Menolak atau menerima dan mengesahkan PPI wilayah. 11. Mengesahkan Program Kerja BPH PPI Turki. 12. Mengadakan referendum terkait pembubaran PPI Turki jika diperlukan.
Pasal 14 Hak dan Kewajiban 1. Menaati dan mengawasi pelaksanaan AD/ART PPI Turki. 2. Melaksanakan musyawarah secara reguler untuk mengevaluasi kinerja Ketua PPI Turki beserta jajarannya.
3. Anggota MPA PPI Turki wajib melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan pelajar yang bertanggung jawab. 4. Anggota MPA PPI Turki melaporkan hasil kinerjanya dalam musta. 5. Memiliki hak suara dan hak bicara, hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi, hak budget. 6. Penggunaan hak MPA PPI Turki diatur dalam ketentuan sendiri.
BAB V MUSYAWARAH TAHUNAN Pasal 15 1. Musta merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang menetapkan dan memutuskan permasalahan organisasi, diselenggarakan tiap satu periode kepengurusan di bawah tanggung jawab MPA PPI Turki. 2. Musyawarah tahunan bertujuan untuk: a. Mendengar dan menilai laporan kerja MPA PPI Turki. b. Mendengar dan menilai laporan pertanggung-jawaban Ketua PPI Turki. c. Menetapkan perubahan AD/ART jika diperlukan yang telah disusun oleh MPA PPI Turki dalam musyawarah MPA PPI Turki. d. Membahas dan menetapkan GBHO. e. Memilih dan melantik ketua dan anggota MPA PPI Turki. f. Melantik Ketua PPI Turki terpilih. g. Menetapkan tempat dilaksanakan Musta selanjutnya. h. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. 3. Perangkat
dan
mekanisme
pelaksanaan
musyawarah
ketetapantersendiri oleh MPA PPI Turki.
Pasal 16 Musyawarah Luar Biasa 1. Musyawarah luar biasa dapat dilaksanakan dengan tujuan:
tahunan
diatur
dalam
a. Meminta pertanggungjawaban ketua PPI Turki dan membebas-tugaskannya bila mengundurkan diri; atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau melanggar AD/ART; dan/atau melanggar ketetapan atau keputusan MPA PPI Turki. b. Memilih dan menetapkan Ketua PPI Turki demisioner dalam keadaan seperti disebut pada ayat (1.a.). c. Menetapkan AD/ARTPPI Turki dan peraturan lainnya. d. Menetapkan pembubaran PPI Turki setelah melalui referendum. 2. Musyawarah luar biasa dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 2/3 anggota MPA PPI Turki melalui pernyataan tertulis dan bukti tanda tangan.
BAB VI BADAN PENGURUS HARIAN
Pasal 17 Ketua PPI Turki 1. Ketua PPI Turki adalah pemegang kekuasaan tertinggi BPH yang dipilih langsung oleh anggota PPI Turki melalui mekanisme Pemilihan Umum (pemilu). 2. Ketua PPI Turki dilantik oleh MPA PPI Turki dalam musyawarah tahunan. 3. Ketua PPI Turki berkewajiban merumuskan program kerja. 4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua PPI Turki berwenang mengangkat penasehat, mengutus delegasi, membentuk departemen-departemen dan menyusun struktur kepengurusan. 5. Masa jabatan Ketua PPI Turki adalah satu tahun dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan pada saat dilantik dan ditetapkan. Setelah itu dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 6. Ketua PPI Turki bertanggung-jawab kepada anggota PPI Turki melalui musyawarah tahunan. 7. Apabila laporan pertanggung-jawaban ditolak maka Ketua PPI Turki dimaksud tidak berhak mengajukan diri kembali sebagai calon Ketua PPI Turki.
8. Ketua PPI Turki menjalin koordinasi dengan MPA PPI Turki untuk membuat kebijakankebijakan internal dan eksternal organisasi yang dianggap perlu dalam melaksanakan AD/ART PPI Turki.
Pasal 18 Sumpah Jabatan 1. Sebelum memangku jabatannya, Ketua PPI Turki dilantik dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan dengan mengucapkan janji/ikrar yang dipandu oleh Ketua MPA PPI Turki. 2. Bunyi
janji/ikrar
yang
dimaksud
dalam
ayat
1
adalah
sebagai
berikut:
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berjanji: Bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua PPI Turki periode……dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan berusaha memegang teguh segala aturan yang berlaku dilingkungan PPI Turki, berusaha menegakkan kehidupan berorganisasi secara bijak dan konsisten di lingkungan PPI Turki serta berusaha melaksanakan AD/ART PPI Turki dengan sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya.”
Pasal 19 Wewenang Badan Pengurus Harian Badan Pengurus Harian berwenang: 1. Mengadakan acara, kegiatan dan aksi di dalam atau di luar lingkungan PPI Turki dengan mengatasnamakan PPI Turki selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 2. Mengatur standar administrasi di lingkungan PPI Turki dan berhak melakukan perubahan jika dianggap perlu dengan merujuk pada sistem yang sudah ada. 3. Membuat kebijakan dan membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program Badan Pengurus Harian 4. Melakukan koordinasi dan supervisi atas PPI wilayah yang berada di Turki.
Pasal 20 Hak dan Kewajiban 1. Badan Pengurus Harian berhak: a. Mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan kepada MPA PPI Turki. b. Mewakili PPI Turki di dalam dan di luar lingkungan PPI Turki. c. Memberi usul, kritik, pendapat dan masukan kepada MPA PPI Turki. d. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa. e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak perwakilan Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya di Turki dan sekitarnya. 2. Badan Pengurus Harian berkewajiban: a. Menaati AD/ART PPI Turki dan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan PPI Turki. b. Melalui ketua, BPH PPI Turki melaporkan hasil kinerjanya di musta. c. Membuat rancangan kegiatan dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu masa kepengurusan, yang kemudian disahkan dalam musyawarah MPA PPI Turki. d. Menjawab dan menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan oleh MPA PPI Turki. e. Menjaga, mempertahankan dan membela nama baik serta keutuhan PPI Turki dari gangguan pihak lain. f. Ikut menjaga nama baik dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 21 Permusyawaratan BPH 1.
Rapat pengurus BPH PPI Turki adalah rapat yang diselenggarakan oleh Ketua dan seluruh jajaran BPH PPI Turki.
2.
Rapat koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan BPH PPI Turki dengan para Ketua PPI Wilayah atau Organisasi Kemitraan.
3.
Rapat kunjungan adalah rapat yang dilaksanakan BPH PPI Turki kepada pihak perwakilan pemerintah Indonesia di Turki.
Pasal 22 Permusyawaratan MPA 1.
Musyawarah MPA PPI Turki adalah musyawarah yang dilakukan dalam rangka amandemen AD/ART PPI Turki, mengesahkan rencana dan anggaran kegiatan BPH PPI Turki, dan membahas ketetapan-ketetapan MPA PPI Turki.
2. Rapat dengar adalah rapat yang diselenggarakan untuk meminta penjelasan dari BPH PPI Turki atas kebijakan yang telah atau akan diambil. 3. Rapat konsolidasi adalah rapat yang diadakan untuk membahas permasalahanpermasalahan internal MPA PPI Turki. 4. Rapat aspirasi adalah rapat yang diadakan untuk menampung aspirasi dari anggota PPI Turki baik secara individu maupun secara organisasi. 5. Rapat khusus adalah rapat yang diadakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar lembaga di lingkungan PPI Turki. BAB VIII Keuangan PPI Turki Pasal 23 1. Keuangan PPI Turki adalah dana yang diusahakan oleh PPI Turki dan/atau dana yang diperoleh dari dan/atau diusahakan oleh pihak lain serta disampaikan kepada PPI Turki. 2. Setiap anggota PPI Turki wajib mengeluarkan iuran minimal sebesar 5 TL pertahun dan dikoordinir oleh PPI wilayah. 3. Keuangan PPI Turki dimanfaatkan sepenuhnya oleh dan untuk seluruh anggota PPI Turki. 4. Keuangan PPI Turki dikelola sepenuhnya oleh PPI Turki secara otonom. 5. Penggunaan keuangan PPI Turki harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota PPI Turki melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di PPI Turki.
BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 24 Hal-hal yang menyangkut perubahan, pergantian dan penghapusan dalam masa peralihan diatur dalam ketetapan tersendiri.
BAB X PENUTUP Pasal 25 Mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga mengacu pada mekanisme perubahan Anggaran Dasar.
Pasal 26 Segala ketentuan setara atau lebih rendah yang bertentangan dengan ART ini dianggap tidak berlaku dan batal dengan sendirinya.
Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan MPA PPI Turki dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Turki.
Pasal 28 ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
