Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI JERMAN #

VEREINIGUNG INDONESISCHER STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V. INDONESIAN STUDENTS UNION IN GERMANY

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman Pembukaan ANGGARAN DASAR Bab I (Tata Organisasi) § 1. Nama, Waktu dan Kedudukan § 2. Sifat dan Bentuk § 3. Lambang Bab II (Dasar, Visi dan Misi) § 4. Dasar § 5. Visi § 6. Misi Bab III (Jenis dan Syarat Keanggotaan) § 7. Keanggotaan § 8. Hak – Hak Anggota § 9. Kewajiban Anggota § 10. Penerimaan Keanggotaan § 11. Pemberhentian Keanggotaan Bab IV (Struktur Organisasi dan Badan Perlengkapan Perhimpunan) § 12. Struktur Organisasi § 13. Badan Perlengkapan Perhimpunan Bab V (Fungsi dan Tugas Badan Perlengkapan Perhimpunan) § 14. Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa § 15. Rapat Cabang § 16. Pengurus Pusat § 17. Pengurus Cabang § 18. Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan Bab VI (Pengambilan Keputusan) § 19. Keputusan Sidang – Sidang Bab VII (Keuangan) § 20. Keuangan Bab VIII (Aturan Tambahan) § 21. Perubahan AD/ART § 22. Pembubaran Perhimpunan



§ 23. Hal Lain-lain

ANGGARAN RUMAH TANGGA §1. Keanggotaan §2. Pemberhentian Keanggotaan §3. Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa §4. Pengurus Pusat §5. Rapat Cabang §6. Cabang §7. Pengurus Cabang §8. Keuangan §9. Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan

Pembukaan



Yakin akan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta sadar akan tugas dan kewajiban sebagai pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu dan membina diri dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika, guna turut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kami menghimpun diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman.

ANGGARAN DASAR Bab I Tata Organisasi Pasal 1 Nama, Waktu dan Kedudukan (1) Nama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, disingkat PPI Jerman. (2) Waktu PPI Jerman didirikan di Bad Godesberg pada tanggal 4 Mei 1956 untuk waktu yang tidak ditentukan. (3) Kedudukan 1. Perhimpunan berkedudukan di tempat ketua terpilih. 2. Terdaftar sebagai Badan Hukum di kota Bonn pada tanggal 22 Oktober 1963, No.2912

Pasal 2 Sifat dan Bentuk PPI Jerman adalah organisasi pelajar yang bersifat ilmiah, sosial dan independen; berbentuk perhimpunan.

Pasal 3 Lambang (1) Lambang perhimpunan berupa obor, tangan dan bola dunia. (2) Makna: semangat berhimpun di dalam dunia kesiswaan.

Bab II Dasar, Visi dan Misi

Pasal 4



Dasar PPI Jerman berdasarkan Pancasila.

Pasal 5 Visi Menghimpun, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempersiapkan diri untuk menjadi warga yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 6 Misi (1) Memupuk rasa persatuan antara anggota-anggotanya dan saling membina dalam suasana kekeluargaan. (2) Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang bersifat kesiswaan. (3) Mengadakan dan mempererat hubungan dengan organisasi – organisasi yang relevan terhadap visi PPI Jerman, baik nasional maupun internasional.

Bab III Jenis dan Syarat Keanggotaan Pasal 7 Keanggotaan Terdiri dari anggota penuh, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. (1) Yang dapat menjadi anggota penuh adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan atau pengajaran dan bertempat tinggal di Jerman. (2) Yang dapat menjadi anggota luar biasa adalah mereka dari segala kebangsaan yang menaruh simpati terhadap PPI Jerman, tetapi tidak memenuhi persyaratan dalam AD pasal 7.1. (3) Yang dapat menjadi anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa kepada PPI Jerman. (4) Anggota PPI Jerman adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota di PPI cabang.

Pasal 8 Hak – Hak Anggota (1) Anggota penuh: 1. Ikut berbicara dan mempunyai hak memilih dan dipilih dalam rapat perhimpunan. 2. Memegang jabatan dalam perhimpunan. 3. Ikut berbicara dan meminta pertanggung-jawaban dari pengurus pusat dalam SPA 4. Berhak mengusulkan seseorang menjadi anggota kehormatan melalui SPA.



(2) Anggota luar biasa: 1. Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan. 2. Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan yang bersifat umum, kecuali memegang jabatan dalam perhimpunan. 3. Berhak mengusulkan seseorang menjadi anggota kehormatan melalui SPA. (3) Anggota kehormatan: 1. Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan. 2. Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan yang bersifat umum, kecuali memegang jabatan dalam perhimpunan.

Pasal 9 Kewajiban Anggota (1) Anggota penuh: 1. Taat pada AD/ART PPI Jerman. 2. Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan. 3. Melaksanakan misi perhimpunan sesuai dengan AD pasal 6. (2) Anggota luar biasa: Seperti halnya anggota penuh, kecuali AD pasal 9.1.1.

Pasal 10 Penerimaan Keanggotaan (1) Penerimaan keanggotaan penuh dan luar biasa ditentukan oleh peraturan cabang. (2) Keanggotaan kehormatan sah, apabila: 1. Yang bersangkutan telah menyatakan kesediaanya untuk menjadi anggota PPI Jerman dengan segala hak-haknya seperti yang tertulis dalam AD pasal 8.3. 2. Yang bersangkutan telah diperkenalkan dalam SPA. 3. Pengangkatannya telah disetujui oleh SPA.

Pasal 11 Pemberhentian Keanggotaan (1) Keanggotaan seseorang diberhentikan, apabila ia: 1. Mengingkari AD/ART PPI Jerman. 2. Menjadi anggota perhimpunan atau alat yang memusuhi bangsa dan Negara Indonesia dan/atau PPI Jerman. 3. Ikut aktif dalam wadah lain yang merugikan aktivitas PPI Jerman. (2) Pemberhentian keanggotaan diputuskan dalam rapat cabang, kecuali pemberhentian anggota kehormatan diputuskan dalam SPA. (3) Seseorang dengan sendirinya tidak lagi menjadi anggota, apabila ia: 1. Meninggal dunia. 2. Berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri. 3. Tidak lagi bertempat tinggal di Jerman, kecuali anggota kehormatan.

Bab IV



Struktur Organisasi dan Badan Perlengkapan Perhimpunan Pasal 12 Struktur Organisasi Struktur organisasi perhimpunan terdiri dari: (1) Pusat adalah badan koordinasi cabang perhimpunan yang berkedudukan di tempat pengurus pusat dan merupakan penanggung jawab hukum perhimpunan. (2) Cabang adalah badan otonom dari perhimpunan yang berkedudukan di daerah. (3) Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) adalah badan dari perhimpunan yang mengontrol kegiatan dan keuangan pengurus pusat yang bersifat independen.

Pasal 13 Badan Perlengkapan Perhimpunan (1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA. adalah musyawarah tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil anggota. (2) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB. adalah musyawarah tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil anggota yang dilaksanakan dalam keadaan darurat. (3) Rapat Cabang. adalah musyawarah anggota di cabang. (4) Pengurus Pusat. adalah badan pekerja harian yang ketuanya dipilih dalam SPA atau SPA-LB. (5) Pengurus Cabang adalah badan pekerja harian di cabang yang ketuanya dipilih dalam rapat cabang.

Bab V Fungsi dan Tugas Badan Perlengkapan Perhimpunan Pasal 14 Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa (1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA. 1. SPA memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam perhimpunan. 2. SPA bersidang satu kali dalam setahun. 3. SPA berfungsi untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat dan anggota BPKK 4. SPA memiliki wewenang untuk mengubah AD/ART, jika dianggap perlu.



5. SPA memiliki wewenang untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat dan BPKK. 6. SPA berhak menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan BPKK. 7. Peninjauan dan pencabutan keputusan-keputusan SPA hanya dapat dilakukan di SPA. 8. SPA mengesahkan anggota kehormatan. 9. Keputusan SPA mengikat setiap anggota dan berlaku dalam segala badan perlengkapan perhimpunan. (2) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB SPA-LB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti SPA.

Pasal 15 Rapat Cabang Berhak dan berwenang untuk: (1) Menetapkan peraturan – peraturan yang bersifat independen dan berlaku bagi cabang yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Jerman. (2) Menentukan wakil – wakilnya untuk SPA. (3) Mengusulkan SPA-LB dan perubahan AD/ART.

Pasal 16 Pengurus Pusat (1) Pengurus Pusat mempunyai hak: 1. Mewakili perhimpunan ke luar seperti yang tercantum dalam AD pasal 6.3. 2. Mengusulkan SPA-LB. (2) Pengurus Pusat mempunyai kewajiban: 1. Melaksanakan keputusan-keputusan SPA. 2. Mengkoordinir PPI Cabang. 3. Melaksanakan misi seperti yang tercantum dalam AD pasal 6. 4. Menyelesaikan persoalan-persoalan PPI Jerman baik ke luar dan ke dalam, jika dianggap perlu.

Pasal 17 Pengurus Cabang (1) Menjalankan misi perhimpunan sesuai dengan AD pasal 6. (2) Melaksanakan keputusan – keputusan SPA. (3) Melaksanakan keputusan – keputusan Rapat Cabang.

Pasal 18 Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (1) Menjalankan fungsi kontrol terhadap pengurus pusat sesuai dengan AD pasal 12.3. (2) Mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsi kontrol pada AD pasal 18.1. (3) Berhak mengusulkan SPA-LB



Bab VI Pengambilan Keputusan Pasal 19 Keputusan Sidang – Sidang (1) Setiap keputusan dalam perhimpunan dibuat dari permufakatan yang dicapai dengan musyawarah. (2) Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong – royong dengan sikap saling memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan dan toleransi antara segenap peserta musyawarah. (3) Musyawarah bertujuan untuk mencari kesatuan pendapat atau kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara segenap peserta musyawarah. (4) Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Keputusan diambil dengan suara terbanyak, blanko tidak dihitung.

Bab VII Keuangan Pasal 20 Keuangan (1) Keuangan perhimpunan didapatkan dari: 1. Hasil – hasil usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART. 2. Sumbangan – sumbangan yang tidak merugikan PPI Jerman. (2) Keuangan dipergunakan untuk membiayai keperluan di perhimpunan dalam misi perhimpunan. (3) Pengawasan keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab VIII Aturan Tambahan Pasal 21 Perubahan AD/ART (1) Perubahan AD/ART harus dilaksanakan dalam SPA dengan persetujuan dari sekurangkurangnya 2/3 mandat yang ada di SPA dan minimal ½ +1 dari jumlah mandat yang hadir. (2) Kehendak tersebut harus sudah dicantumkan sebagai acara SPA serta telah diberitahukan kepada segenap anggota perhimpunan melalui cabang masing – masing selambat – lambatnya 2 bulan sebelum SPA itu dilaksanakan.



Pasal 22 Pembubaran Perhimpunan (1) Pembubaran perhimpunan dapat dilakukan dalam SPA yang acara pembubarannya harus diberitahukan kepada segenap anggota perhimpunan setahun sebelumnya. (2) Pembubaran harus disetujui oleh seluruh anggota PPI Jerman. (3) Apabila perhimpunan dibubarkan, maka segala hak milik perhimpunan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia.

Pasal 23 Hal Lain – lain Hal lain – lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan – peraturan yang diputuskan oleh SPA.



ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 1 Keanggotaan (1) Penerimaan keanggotaan penuh dan luar biasa diserahkan sepenuhnya kepada PPI Cabang. (2) Penerimaan keanggotaan kehormatan diserahkan sepenuhnya kepada SPA. (3) Anggota hanya boleh terdaftar dalam satu PPI Cabang. (4) Anggota harus melaporkan kepindahannya kepada kedua PPI cabang yang bersangkutan.

Pasal 2 Pemberhentian Keanggotaan (1) Pemberhentian keanggotaan penuh dan luar biasa diserahkan sepenuhnya pada PPI cabang. (2) Pemberhentian keanggotaan kehormatan diserahkan sepenuhnya kepada SPA.

Pasal 3 Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa (1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA 1. Anggota SPA yang mempunyai hak suara didalam SPA adalah anggota penuh di PPI cabang, yang memperoleh mandat dari pengurus cabang. 2. Sistem pembagian hak suara dalam SPA adalah satu suara untuk satu PPI Cabang. 3. Pengurus cabang berkewajiban memberikan surat mandat kepada wakil – wakilnya di SPA. 4. SPA sah apabila terdapat sekurang – kurangnya 2/3 mandat atau dihadiri minimal ½ + 1 dari jumlah anggota SPA. 5. SPA dipimpin oleh pengurus pusat. Apabila ada sangkalan terhadap kebijakan pimpinan sidang yang diterima SPA, maka kepimpinanan sidang diserahkan kepada pimpinan baru yang dimufakati oleh SPA. 6. Rapat–rapat SPA senantiasa terbuka untuk anggota yang lain yang bukan anggota SPA, kecuali rapat tertutup. 7. SPA diumumkan sekurang – kurangnya enam minggu sebelum SPA diselenggarakan. 8. Notulen SPA dibuat oleh panitia penyelenggara SPA dan disahkan dalam SPA tersebut. (2) Apabila kuorum belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3.1.4, SPA dapat dimulai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah PPI Cabang; b. PPI Cabang yang belum hadir telah memberikan konfirmasi kedatangannya sehingga kuorum bisa terpenuhi. (3) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB. 1. SPA-LB dapat dilaksanakan apabila disetujui minimal 2/3 dari jumlah PPI Cabang. 2. Ketentuan ART pasal 3.1 berlaku juga untuk SPA-LB.



Pasal 4 Pengurus Pusat (1) Pembentukan 1. Ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh SPA atau SPA-LB untuk masa kepengurusan satu tahun membentuk pengurus pusat. Pembentukan tersebut dilakukan selambat – lambatnya dalam waktu tiga minggu. 2. Apabila ketua terpilih tidak dapat melaksanakan ART pasal 4.1.1, maka BPKK memanggil para ketua cabang untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan. 3. Susunan pengurus pusat harus diberitahukan melalui surat resmi kepada pengurus cabang, selambat – lambatnya tiga minggu setelah pengurus pusat yang baru terbentuk. (2) Susunan 1. Pengurus pusat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta komisariskomisaris yang diangkat sesuai kebutuhan. 2. Ketua mewakili perhimpunan ke luar dan ke dalam. 3. Wakil ketua mewakili ketua apabila ketua berhalangan, dalam hal lain ia bertindak atas persetujuan ketua. 4. Apabila ketua meninggalkan perhimpunan (lihat AD pasal 11), wakil ketua mengambil alih jabatannya. (3) Laporan dan pertanggungjawaban. 1. Pengurus pusat wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap enam bulan sekali kepada seluruh PPI Cabang dan BPKK, yang mencakup laporan kegiatan, administrasi, keuangan dan kebijakan. 2. Pengurus pusat berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam SPA secara tertulis. 3. Apabila Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat ditolak oleh SPA, maka Ketua dan Wakil Ketua tersebut tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan lagi menjadi Ketua atau Wakil Ketua. (4) Pembebasan pengurus pusat. 1. Pengontrolan keuangan pengurus pusat dilakukan oleh Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan yang diatur dalam ART pasal 9. 2. SPA adalah badan perlengkapan satu – satunya yang berhak membebaskan pengurus pusat dari jabatannya, setelah mempertimbangkan Laporan BPKK tersebut. (5) Rapat – rapat Rapat pengurus pusat diadakan menurut keperluan.

Pasal 5 Rapat Cabang Hal – hal yang berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan rapat cabang diserahkan sepenuhnya kepada PPI Cabang.



Pasal 6 Cabang (1) Pendirian cabang 1. Cabang dapat didirikan di kota – kota yang calon anggota penuhnya berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang. 2. Pendirian PPI cabang harus dilaporkan kepada pengurus pusat. 3. Di satu kota hanya dapat didirikan satu cabang PPI yang sah. 4. Di tempat di mana cabang – cabang PPI Jerman belum didirikan, calon – calon anggotanya dapat menggabungkan diri dengan cabang yang terdekat. (2) Pembekuan cabang hanya dilakukan atas permintaan sendiri. (3) Pengaktifan kembali. 1. Pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan apabila rapat cabang yang diselenggarakan memenuhi persyaratan sesuai ART pasal 5, sedangkan inisiatif pengundangannya dapat dilakukan oleh setiap individu anggota. 2. Pengaktifan kembali harus diberitahukan secara tertulis kepada pengurus pusat dan cabang-cabang lain. (4) Pembubaran cabang. 1. Cabang dibubarkan apabila melanggar AD/ART. 2. Pembubaran cabang dapat dilakukan atas permintaan cabang itu sendiri. 3. Pembubaran cabang hanya dapat dilakukan dalam SPA.

Pasal 7 Pengurus Cabang (1) Mekanisme pemilihan pengurus cabang diserahkan sepenuhnya kepada PPI cabang. (2) Pengurus cabang yang baru harus memberitahukan susunan kepengurusannya kepada pengurus pusat dan cabang – cabang yang lain dalam waktu tiga minggu setelah terbentuk.

Pasal 8 Keuangan (1) Uang iuran diatur menurut kebijakan pengurus cabang. (2) Pengurus cabang berhak dan berkewajiban memberi peringatan kepada anggotaanggotanya yang mengabaikan ketentuan dalam ART pasal 8.1. (3) Pembiayaan delegasi cabang ke SPA ditanggung oleh pengurus pusat sesuai dengan kesanggupannya.



Pasal 9 Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (1) Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) beranggotakan satu orang perwakilan dari setiap PPI cabang yang berbeda untuk masa kerja satu periode kepengurusan PPI Pusat. (2) PPI Cabang berkewajiban untuk menunjuk salah satu anggotanya menjadi anggota BPKK paling lambat satu bulan setelah SPA. (3) BPKK wajib melaksanakan tugasnya sekurang –kurangnya enam bulan sekali, dan memberitahukan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada masing – masing cabang dan PPI Pusat. (4) BPKK wajib mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dalam SPA.

Frankfurt, 23 Mei 2009 Ketua Sidang Perwakilan Anggota

Fahmi Rizanul Amrullah

Catatan : 1. SPA mengamanatkan untuk membentuk suatu tim yang bertugas menyiapkan logo PPI Jerman yang baru. 2. SPA mengamanatkan supaya dalam SPA yg akan datang didiskusikan lagi dengan lebih intens aturan tambahan tentang kemungkinan diperpanjangnya periode kepengurusan dalam keadaan darurat.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman

Recommend Documents