ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA DI PHILIPPINA (PPMIP)
ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA DI PHILIPPINA (PPMIP) MUKADIMAH
Pasal 4: Kedudukan PPMIP berada dalam wilayah Republik Philippina dengan Sekretariat Pengurus Pusat berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, dalam hal ini Atdikbud.
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelajar dan mahasiswa Indonesia di Philipina atas kesadaran dan rasa kecintaan kepada bangsa dan Negara, dengan ini menyatakan mempersatukan diri dalam wadah yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan terciptanya kekeluargaan dan kerjasama dalam mencapai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan berperanserta aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
PPMIP didirikan pada tanggal 2 Januari 1976 sebagai pembaharuan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Philippina yang didirikan pada tanggal 5 September 1965 yang merupakan kelanjutan dari organisasi mahasiswa Indonesia di Philippina yang didirikan pada tanggal 30 September 1957, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB I NAMA, SIFAT, LAMBANG, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 6: Azas dan dasar
Pasal 1: Nama Organisasi ini bernama “Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Philippina”, selanjutnya disebut “PPMIP” dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris “Indonesian Students Association in the Philippines”
Pasal 5: Waktu
BAB II AZAS, DASAR DAN TUJUAN
PPMIP berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 7: Tujuan PPMIP bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kekeluargaan dan kerjasama, meningkatkan ilmu pengetahuan, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Tanah Air.
Pasal 2: Sifat PPMIP bersifat kekeluargaan, kependidikan, sosial dan non-politik serta tidak berafiliasi dengan organisasi apapun. Pasal 3: Lambang dan Lagu 1. PPMIP mempunyai lambang yang di sebut :logo PPMIP”. 2. Lambang PPMIP diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
BAB III SUSUNAN DAN ALAT ORGANISASI Pasal 8: Susunan Organisasi 1. Organisasi PPMIP terdiri atas PPMIP Pusat dan PPMIP Cabang 2. Susunan organisasi PPMIP Pusat dan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
2
Pasal 9: Alat Organisasi
BAB VII KEUANGAN DAN HARTA BENDA
Alat organisasi PPMIP adalah: (a) Kongres (b) Rapat Umum Anggota (c) Rapat Khusus
Pasal 13: Keuangan Keuangan PPMIP bersumber: (a) Iuran dari anggota PPMIP yang besarnya ditentukan berdasarkan pemufakatan (b) Sumbangan yang tidak mengikat (c) Dana-dana yang diusahakan sendiri secara syah
BAB IV TATA KERJA Pasal 10 Tata kerja organisasi PPMIP kedalam dan keluar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Semua hak milik PPMIP baik yang bergerak maupun tidak bergerak
BAB V KEANGGOTAAN
BAB VIII PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 11 Keanggotaan PPMIP Rumah Tangga
diatur
Pasal 14: Harta Benda
dalam
Anggaran
BAB VI WEWENANG
Pasal 15 1. Pembubaran PPMIP dilakukan oleh Kongres 2. Pembentukan dan pembubaran cabang dilakukan oleh Kongres dengan usul PPMIP Pusat
Pasal 12 1. Wewenang tertinggi PPMIP berada pada Kongres 2. Kongres berwenang menetapkan dan mengesyahkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Program Kerja dan memilih Ketua PPMIP Pusat 3. Wewenang tertinggi ditingkat cabang terletak pada Rapat Umum Anggota Cabang 4. Rapat Umum Anggota Cabang berwenang menetapkan garis-garis besar program kerja cabang dan memilih ketua cabang.
BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 16: Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan oleh Kongres 2. Usul perubahan dapat diterima apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Kongres
3
BAB X PENUTUP Pasal 17 1. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Tanggal
: Manila : 14 Juli 2002
Kongres XXIII PPMIP
4
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA DI PHILIPPINA (PPMIP) BAB I LAMBANG Pasal 1: Lambang 1. Lambang PPMIP berbentuk lingkaran dengan dua buah lingkaran kecil dan dua trapezium, sebuah bentuk buku dan tangan, dengan warna dasar hijau, nama perhimpunan melingkar diluar lingkaran besar. 2. Arti dari setiap bentuk dan warna lambang: (a) Lingkaran besar: perhimpunan (b) Trapesium dengan lingkaran kecil: putra-putri (c) Garis putih dibawah trapesium: bentuk buku dan pelajar (d) Bentuk tangan: melambangkan perkembangan generasi muda (e) Warna dasar Hijau BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 1. Pengurus PPMIP terdiri atas pengurus pusat yang berkedudukan di Manila dan pengurus cabang yang berkedudukan di cabangcabang PPMIP 2. Pengurus Pusat maupun cabang masingmasing terdiri dari atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara 3. Pelindung PPMIP adalah Kepala Perwakilan RI di Philippina 4. Pembina PPMIP adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan (ATDIKBUD) RI di Philippina. Sedangkan penasehat PPMIP adalah Atase Pertahanan dan Kepala Bidang Penerangan RI di Philippina.
5. Susunan struktur organisasi PPMIP dan penjelasannya terlampir. BAB III PEMBENTUKAN CABANG Pasal 4 1. Didalam wilayah Philippina yang mempunyai Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah Menengah dapat mengusulkan pendirian sebuah cabang dengan syarat terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota PPMIP BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 5 1. PPMIP beranggotakan anggota biasa dan luar biasa 2. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang belajar di Philippina untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, mulai dari tingkat Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi dan yang setaraf. 3. Anggota biasa yang sudah terdaftar pada salah satu cabang, bila pindah ke cabang lain harus dengan sepengetahuan pengurus cabang masing-masing. 4. Anggota luar biasa adalah setiap warga Negara Indonesia di Philippina yang: (a) Sedang mengikuti pendidikan dengan waktu kurang dari 6 (enam) bulan (b) Menyetujui azas dan tujuan PPMIP
5
Pasal 6: Pemberhentian Anggota Pemberhentian anggota dapat dilakukan karena: 1. Telah menyelesaikan pendidikan di Philippines 2. Diberhentikan karena merugikan nama baik PPMIP 3. Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis Pasal 7: Hak dan Kewajiban Anggota 1. Anggota biasa berhak: (a) Memilih dan dipilih (b) Mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat 2. Anggota biasa berkewajiban: (a) Membayar uang pangkal, iuran serta sumbangan-sumbangan yang ditetapkan (b) Menghadiri rapat umum (c) Menjunjung nama baik PPMIP serta mentaati AD dan ART PPMIP (d) Ikut serta dalam pengembangan PPMIP
kepengurusan sampai kongres berikutnya. Apabila pengurus cabang mengundurkan diri/selesai sebelum masa kepengurusannya berakhir, maka pembentukan pengurus sementara dilakukan oleh rapat Umum Anggota. 5. Pengurus Pusat PPMIP lama sebelum serah terima jabatan dengan pengurus baru atau mengundurkan diri, diwajibkan mempertanggungjawabkan kepengurusan PPMIP di dalam Rapat Khusus 6. Pengurus PPMIP Cabang lama sebelum serah terima jabatan dengan pengurus baru atau mengundurkan diri, diwajibkan mempertanggungjawabkan kepengurusan PPMIP Cabang di dalam Rapat Khusus oleh tiap PPMIP cabang 7. Setelah memberikan pertanggungjawaban pada Kongres dan diterima, maka pengurus pusat dinyatakan Demisioner.
BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 9: Tugas
BAB V KEPENGURUSAN Pasal 8 1. Pengurus Pusat atau Cabang dipilih untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya 2. Ketua umum PPMIP Pusat hanya dapat dipilih oleh Kongres dan ketua cabang dipilih oleh Rapat Umum Anggota Cabang yang bersangkutan 3. Cara pemilihan anggota pengurus ditentukan dalam Kongres/ Rapat Umum Anggota yang bersangkutan 4. Apabila Pengurus Pusat mengundurkan diri/selesai sebelum masa kepengurusannya berakhir maka pembentukan pengurus sementara dilakukan oleh rapat antar pengurus cabang untuk melanjutkan
1. PPMIP Pusat, keluar merupakan wadah induk yang berwenang untuk melakukan kebijaksanaan dan untuk mengatasnamakan PPMIP, sedang ke dalam mengkoordinasikan dan memperlacar kegiatan baik ditingkat pusat maupun cabang. 2. PPMIP Cabang bertugas melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang digariskan dalam garis-garis besar program kerja PPMIP Pusat dan Cabang. Pasal 10: Kewajiban Pengurus 1. Pengurus Pusat berkewajiban: (a) Mengkoordinasi dan membantu kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang
6
(b) Mempertanggungjawabkan kebijaksanaan dan kegiatannya kepada Kongres secara lisan dan tertulis (c) Berkonsultasi dengan pengurus cabang sebelum mengambil sikap dan putusan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam AD/ART serta putusan Kongres 2. Pengurus cabang berkewajiban: (a) Menjabarkan dan melaksanakan kebijaksanaan sesuai keputusan Kongres, garis-garis besar program kerja Pusat dan Cabang (b) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta kebijaksanaannya kepada Rapat Umum Anggota.
3.
4.
5.
BAB VII TATA KERJA 6. Pasal 11 1. Pengurus Cabang harus melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pengurus Pusat berupa tembusan yang dilaporkan oleh tiap cabang 2. Setiap Cabang dalam melaksanakan kegiatan keluar harus dengan sepengetahuan pengurus Pusat 3. Kegiatan-kegiatan antar cabang harus sepengetahuan pengurus Pusat 4. Penentuan kebijaksanaan ditingkat Pusat ditetapkan dalam rapat pengurus Pusat dan ditingkat cabang dalam rapat pengurus Cabang. BAB VIII KONGRES DAN RAPAT UMUM ANGGOTA Pasal 12: Kongres
7.
mendengar saran-saran dari pengurus cabang. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah quorum dan dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah quorum. Setiap cabang diwakili oleh 5 (lima) utusan yang penunjukannya telah disyahkan oleh Rapat pengurus Cabang dan mendapat mandat tertulis. Setiap cabang yang mempunyai anggota antara 31 sampai dengan 50 orang mendapat tambahan 1 (satu) utusan dan cabang yang mempunyai anggota lebih dari 50 mendapat tambahan 1 (satu) utusan lagi dan selanjutnya setiap kelipatna 20 mendapat tambahan 1 (satu) utusan lagi Kongres Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diajukan secara tertulis oleh salah satu cabang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah cabang. Kongres diadakan sekurang-kurangnya seorang Ketua Sidang Kongres, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara peserta Kongres. Pasal 13: Rapat Umum Anggota
1. Rapat Umum Anggota cabang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun 2. Junlah Quorum rapat Umum anggota adalah setengah ditambah satu. Apabila pada waktu yang ditentukan jumlah anggota yang hadir belum mememuhi jumlah quorum maka rapat ditunda selama setengah jam. Jika rapat yang tertunda itu belum juga dapat memenuhi jumlah quorum maka rapat dianggap berjalan
1. Kongres diadakan oleh pengurus PPMIP Pusat 2. Tempat dan pelaksanaan Kongres ditetapkan oleh pengurus PPMIP Pusat setelah
7
Pasal 14: Rapat khusus 1. Rapat Khusus diadakan atas usul PPMIP Pusat atau atas usul-usul sekurangkurangnya 3 (tiga) cabang 2. Rapat Khusus diselenggarakan oleh PPMIP Pusat BAB IX SUMBER –SUMBER KEUANGAN
Pengurs Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di : Manila Pada Tanggal : 14 Juli 2002 KONGRES XXIII PPMIP
Pasal 15 1. Sumber keuangan pengurus Pusat berasal dari: (a) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 2. Sumber keuangan pengurus Cabang berasal dari: (a) Iuran anggota cabang yang tidak mengikat (b) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (c) Dana dari pengurus Pusat untuk kegiatan-kegiatan khusus Pasal 16 Besarnya iuran anggota ditentukan berdasarkan musyawarah oleh pengurus cabang masing-masing BAB X KEGIATAN Pasal 17 Menyelenggarakan atau turut serta dalam kegiatankegiatan ilmiah, pendidikan dan sosial BAB XI PENUTUP Pasal 18 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh
8
