ANGGARAN RUMAH TANGGA PERMAHI (PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1)
(2)
Anggota Biasa adalah setiap mahasiswa hukum di Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tingkat strata 1 dan strata 2 yang belum mempunyai profesi hukum Anggota Luar Biasa adalah : a. Anggota Luar Biasa adalah yang telah dua tahun menyelesaikan pendidikan hukumnya dan masih menunjukan kesetiaan kepada PERMAHI b. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang dipandang berjasa dan dipandang mempunyai perhatian terhadap citacita dan perjuangan PERMAHI c. Anggota Penunjang adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukum
BAB II TATA CARA KEANGGOTAAN Pasal 2 (1) (2) (3) (4)
Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Biasa kepada Dewan Pimpinan Cabang Telah lulus dari MAPERCA (Masa Perkenalan Calon Anggota) yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kelulusan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Cabang Pengaturan tata laksana MAPERCA diatur dalam ketetapan tersendiri
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 3 (1)
Hak pencalonan diri sebagao Ketua Umum Cabang dan Ketua Kegiatan dan yang berhubungan dengan itu, ditentukan dengan
(2) (3)
mekanisme yang diatur dalam ketetapan tersendiri Penyampaian hak suara dilakukan dalam Konferensi Cabang Mengikuti kegiatan PERMAHI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia kegiatan
Pasal 4 Setiap anggota wajib membayar iuran berdasarkan keputusan Pimpinan Cabang
anggota
yang
ditentukan
BAB IV LARANGAN DAN SANKSI Pasal 5 LARANGAN (1)
(2)
(3)
Anggota PERMAHI dilarang mengeluarkan pernyataan atas nama PERMAHI tanpa kewenangan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi Setiap anggota yang memegang jabatan Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Umum Cabang dilarang merangkap jabatan pada organisasi lain Anggota dilarang membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai perjuangan PERMAHI
Pasal 6 SANKSI (1)
(2) (3) (4) (5)
(6)
Peringatan diberikan kepada : a. Anggota yang lalai terhadap kewajiban-kewajibannya b. Anggota yang telah nyata-nyata secara organisasi telah mencemarkan nama baik organisasi c. Anggota yang nyata-nyata telah melanggar aturan organisasi Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tulisan Skorsing diberikan kepada anggota yang telah mendapat peringatan tetapi tidak mentaati Pemberian skorsing dinyatakan secara tertulis dalam jangka waktu yang tertentu Pemecatan dilakukan apabila anggota telah benar-benar melanggar prinsip-prinsip organisasi dan telah melalui tahapan peringatan dan skorsing Pemecatan dilakukan secara tertulis
BAB V BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 7 (1)
(2)
Mekanisme Pemecatan diatur dalam ketentuan tersendiri dan keanggotaan berakhir : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri c. Diberhentikan setelah ada klarifikasi Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Pimpinan Cabang
BAB VI STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 (satu) orang Ketua Umum DPP PERMAHI Para Ketua DPP ditentukan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI Para Wakil Sekretaris Jenderal sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang 1 (satu) orang Bendahara Umum Para Wakil Bendahara sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Departemen terdiri dari : 1. Departemen Organisasi dan Pembinaan 2. Departemen Pendidikan 3. Departemen Penyuluhan dan Penerangan Hukum 4. Departemen Penelitian dan Pengembangan Hukum 5. Departemen Hubungan Masyarakat 6. Departemen Khusus 7. Departemen Luar Negeri 8. Departemen lain yang struktur dan mekanismenya akan diatur dalam ketetapan tersendiri
Pasal 9 (1) (2) (3)
Setiap Ketua DPP merupakan Ketua Departemen Setiap Wakil Sekretaris Jenderal merupakan Sekretaris Departemen Setiap Wakil Bendahara merupakan Bendahara Departemen
Pasal 10 Pengurus Harian DPP terdiri dari : 1. Ketua Umum DPP PERMAHI 2. Para Ketua DPP PERMAHI 3. Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI 4. Para Wakil Sekretaris DPP PERMAHI 5. Bendehara Umum DPP PERMAHI 6. Para Wakil Bendahara DPP
Pasal 11 (1) (2)
Tata cara pemilihan kepengurusan DPP diatur dalam Kongres Nasional Mekanisme kerja kepengurusan DPP diatur dalam Rapat Kerja Nasional
BAB VII STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG Pasal 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 (satu) orang Ketua Umum DPC PERMAHI 2 (dua) orang Wakil Ketua DPC PERMAHI 1 (satu) orang Sekretaris DPC PERMAHI 1 (satu) orang Wakil Sekretaris DPC PERMAHI 1 (satu) Bendahara DPC PERMAHI 1 (satu) orang Wakil Bendahara DPC PERMAHI 6 (enam) orang Ketua Biro Biro terdiri dari : 1. Biro Organisasi dan Pembinaan 2. Biro Pendidikan 3. Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum 4. Biro Penilitian dan Pengembangan Hukum 5. Biro Hubungan Masyarakat 6. Biro Khusus Pasal 13
Pengurus Harian DPC terdiri dari : 1. Ketua Umum Cabang DPC PERMAHI 2. Para Wakil Ketua DPC PERMAHI 3. Sekretaris DPC PERMAHI 4. Wakil Sekretaris DPC PERMAHI
5. Bendahara DPC PERMAHI 6. Wakil Bendahara DPC PERMAHI 7. Ketua Biro-biro
Pasal 14 (1) (2)
Tata cara pemilihan kepengurusan DPC diatur dalam Konferensi Cabang (KONFERCAB) Mekanisme kerja kepengurusan DPC diatur dalam rapat kerja cabang
BAB VIII KONGRES NASIONAL Pasal 15 (1)
(2)
Peserta kongres adalah : a. Delegasi, adalah anggota DPP dan DPC PERMAHI yang memiliki mandat yang mempunyai hak suara dan hak bicara b. Peninjau, adalah anggota DPP dan DPC yang mempunyai hak bicara c. Undangan adalah orang yang diundang oleh DPP dan mempunyai hak bicara bila disetujui kongres Mekanisme teknis pelaksanaan kongres nasional diatur dalam tata tertib yang disepakati peserta kongres
BAB IX KONFERENSI CABANG Pasal 16 (1)
Peserta Konferensi Cabang : a. Delegasi, adalah anggota DPC PERMAHI cabang tersebut yang mempunyai hak suara dan hak bicara b. Peninjau, adalah anggota DPP yang mempunyai hak bicara. c. Undangan, adalah orang yang diundang oleh DPC dan mempunyai hak bicara bila disetujui oleh Konferensi Cabang (2) Mekanisme teknis pelaksanaan konferensi cabang diatur dalam tata tertib yang disepakati pesert konferensi cabang
BAB X RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 17 (1) (2) (3)
(4) (5)
Rapat pengurus harian DPP adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus harian DPP PERMAHI Rapat pleno DPP adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus DPP PERMAHI Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh anggota pleno DPP PERMAHI dan pimpinan cabang, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPP akan ditentukan dalam ketetapan tersendiri
BAB XI RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG Pasal 18 (1) (2) (3) (4)
Rapat pengurus harian DPC adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus harian DPC Rapat pleno DPC adalah rapat yang dihadiri oleh 2/3 pengurus DPC PERMAHI Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPC akan ditentukan dalam ketetapan tersendiri
BAB XII BERHALANGAN TETAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 19 (1)
Ketua Umum DPP PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika : a. Meninggal Dunia b. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum karena : 1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik
(2)
organisasi 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua 4. Melanggar AD/ART Keputusan yang menetapkan ketua umum DPP PERMAHI berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pleno DPP PERMAHI
BAB XIII BERHALANGAN TETAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG Pasal 20 (1)
(2)
Ketua Umum DPC PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika : a. Meninggal Dunia b. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum karena : 1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua 4. Melanggar AD/ART Keputusan yang menetapkan ketua umum DPC PERMAHI berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pleno DPC PERMAHI
BAB XIV PEMBINA DAN PENASEHAT Pasal 21 (1)
(2)
Pembina adalah orang yang dipandang memiliki kemampuan akademis yang tinggi dan memiliki citra yang baik di masyarakat Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi pembina : a. Memiliki kemampuan akademis di bidang hukum dan berpengalaman di dalam organisasi PERMAHI b. Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah masyarakat
Pasal 22 (1)
(2)
Penasehat adalah orang yang dipandang memilki kemampuan akademis yang tinggi dan memilki citra yang baik ditengah masyarakat Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi penasehat:
a. b.
memiliki kemampuan akademis dengan tingkat pendidikan minimal strata-2 dan/atau strata-3 di bidang hukum Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah masyarakat
BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal 23 (1) (2)
(3)
Untuk pertama kalinya keanggotaan PERMAHI di wilayah yang belum memiliki cabang ditetapkan oleh DPP Untuk pertama kalinya pejabat sementara ketua umum cabang di cabang yang baru terbentuk, ditunjuk oleh DPP dalam masa kepengurusan 6 bulan Pejabat sementara Ketua Umum Cabang seperti yang dimaksud dalam ayat (2) bertugas untuk mempersiapkan dan mengadakan KONFERCAB di cabang tersebut
BAB XVI PENUTUP Pasal 24 (1) (2)
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan direvisi dalam Kongres Nasional selanjutnya Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2008
PIMPINAN SIDANG TETAP KONGRES III PERMAHI
(Polda Simbolon,SH) Ketua
(Fitrahwati Abidin) Sekretaris
(Hendra Mardika) Anggota
