KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia . “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
ANGGARAN RUMAH TANGGA JARINGAN MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA (JMKI)
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Anggota JMKI adalah lembaga eksekutif mahasiswa kesehatan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi di Indonesia yang ditetapkan dan disahkan dalam Pra KMKI atau KMKI atau KMKI Luar Biasa. Pasal 2 Kewajiban dan Hak Anggota 1. Kewajiban anggota adalah : a. Mentaati dan melaksanakan AD/ART b. Memelihara dan menjaga nama baik organisasi c. Berperan serta dalam kegiatan organisasi d. Membayar iuran anggota. 2. Hak anggota adalah : a. Mempunyai hak bicara, hak suara, dan hak pilih b. Mengikuti kegiatan organisasi c. Mendapat perlakuan yang sama d. Mengundurkan diri dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan e. Tiap anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dalam Pra KMKI atau KMKI atau KMKI Luar Biasa
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
Pasal 3 Tata Cara Menjadi Anggota 1. Telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota : a). Mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal b). Bersedia mematuhi AD/ART c). Telah mengikuti minimal satu kali kegiatan tingkat wilayah atau nasional dengan dibuktikan surat
keterangan
dari JMKI wilayah
d). Membayar iuran pendaftaran 2. Mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 1/2n+1 anggota yang hadir pada Pra KMKI atau KMKI atau KMKI Luar Biasa 3. Keanggotaan ditetapkan dan disahkan dalam Pra KMKI atau KMKI atau KMKI Luar Biasa.
Pasal 4 Sanksi 1. Tiap anggota dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban anggota 2. Anggota KMKI bisa juga dikenakan sanksi apabila tidak mengikuti Pra KMKI atau KMKI dua kali berturut-turut tanpa beralasan kepada Sekretaris Jenderal 3. Mekanisme pemberian sanksi : a. Diberikan peringatan tertulis pertama oleh Sekretaris Jenderal b. Apabila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan selama 3 bulan, diberikan peringatan tertulis kedua oleh Sekretaris Jenderal c. Apabila peringatan tertulis kedua tidak diindahkan selama 1 bulan dan atau pembelaan diri tidak dilakukan, maka diberikan sanksi oleh Sekretaris Jenderal berupa hilangnya hak-hak sebagai anggota d. Apabila sanksi tidak diindahkan dan atau tidak dilakukan pembelaan diri maka Sekretaris Jenderal berhak memberikan rekomendasi pencabutan keanggotaan dalam Pra KMKI /KMKI /KMKI Luar Biasa.
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
Pasal 5 Hilangnya Keanggotaan 1. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Pra KMKI/KMKI / KMKI Luar Biasa. 2. Perguruan Tinggi dimana lembaga eksekutif mahasiswa kesehatan itu berada membubarkan diri 3. Dikeluarkan dari keanggotaan oleh KMKI dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang
hadir
BAB II KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA Pasal 6 Pengertian 1. Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi 2. Kongres Mahasiswa Kesehatan
Indonesia dapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-
kurangnya 1/2n + 1 dari jumlah anggota. 3. Apabila ayat 2 diatas tidak dapat terpenuhi maka mekanismenya akan diserahkan pada anggota yang hadir pada kongres.
Pasal 7 Tugas dan Wewenang Tugas : 1. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART 2. Menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi 3. Memilih dan menetapkan Badan Pengawas Nasional 4. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal 5. Meminta, mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal 6. Mengesahkan anggota baru
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
7. Membahas masalah-masalah yang ada dalam JMKI 8. Menentukan dan menetapkan besar, waktu dan mekanisme pembayaran iuran anggota JMKI 9. Menetapkan penyelenggaraan Pra KMKI dan KMKI berikutnya. Wewenang : 1. Membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam KMKI 2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran secara tertulis terhadap keputusan dan atau ketetapan KMKI 3. Memberikan sanksi pada anggota yang melanggar AD/ART.
Pasal 8 Peserta KMKI 1. Peserta Penuh Delegasi anggota JMKI 2. Peserta Peninjau 2.1 Badan Pengawas Nasional 2.2 Sekretaris Jenderal 2.3 Pengurus JMKI wilayah 2.4 Panitia Pengarah 2.5 Calon Anggota 2.6 Undangan
Pasal 9 Pelaksanaan KMKI KMKI diadakan 2 (dua) tahun sekali.
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
Pasal 10 Hak dan Kewajiban Peserta KMKI 1. Mentaati AD/ART dan tata tertib sidang 2. Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak pilih 3. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
BAB III KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA LUAR BIASA Pasal 11 Pengertian 1. KMKI Luar Biasa adalah KMKI yang diselenggarakan diluar penyelenggaraan KMKI yang telah ditetapkan, diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa, yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya KMKI selanjutnya. 2. KMKI Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari jumlah anggota. 3. Seluruh ketentuan dalam KMKI berlaku pula dalam pelaksanaan KMKI Luar Biasa.
BAB IV PRA KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA Pasal 12 Pelaksanaan Pra Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PraKMKI, dilaksanakan satu tahun sebelum KMKI, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, pengurus JMKI Wilayah, anggota JMKI dan undangan lain yang dianggap perlu.
Pasal 13 Tugas dan Wewenang Tugas : 1. Mendengar dan mengevaluasi Sekretaris Jenderal tentang kinerja organisasi
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
2. Mengajukan rekomendasi atau hasil evaluasi kinerja Sekretaris Jenderal 3. Membahas agenda yang akan dibicarakan dalam KMKI Wewenang : 1. Menetapkan dan mengesahkan anggota JMKI yang baru 2. Mendengarkan dan mengevaluasi pembelaan anggota yang terkena sanksi BAB V RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 14 Pengertian Rapat kerja nasional adalah pertemuan untuk membahas program kerja JMKI selama satu periode kepengurusan. Pasal 15 Pelaksanaan Rapat kerja nasional dilaksanakan maksimal 3 bulan setelah KMKI.
Pasal 16 Tugas dan Wewenang Menyusun program kerja JMKI untuk satu periode kepengurusan ke depan.
Pasal 17 Peserta Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas Nasional, Staf ahli, Pimpinan JMKI Wilayah, dan Anggota JMKI.
BAB VI BADAN PENGAWAS NASIONAL Pasal 18 Pengertian 1. BPN adalah Badan Legislatif yang ditetapkan oleh KMKI
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
2. BPN terdiri dari satu perwakilan dari tiap Program Studi dan perwakilan dari tiap Wilayah 3. BPN bertanggung jawab pada KMKI 4. Masa jabatan BPN mengikuti masa kepengurusan Sekretaris Jenderal dan tidak dapat dipilih kembali 5. BPN mempunyai garis kontrol dan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal.
Pasal 19 Tugas dan Wewenang Tugas : Mengawasi dan mengevaluasi tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal Wewenang : 1. Melakukan segala langkah investigasi yang dianggap perlu untuk menegaskan kemungkinan terjadinya
penyimpangan pelaksanaan tugas dan penyalahgunaan wewenang oleh Presidium
Nasional 2 .Mengajukan pertanyaan kepada Presidium Nasional mengenai permasalahan dan pengambilan kebijakan tertentu dengan persetujuan ½ n + 1 dari anggota BPN 3. BPN mempunyai wewenang untuk mengajukan pelaksanaan KMKI Luar Biasa
Pasal 20 Mekanisme Pelaksanaan tugas dan wewenang BPN ditetapkan oleh BPN
BAB VII SEKRETARIS JENDERAL Pasal 21 Pengertian 1. Sekretaris Jenderal adalah Pengurus Harian Nasional tertinggi yang ditetapkan oleh KMKI 2. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab pada KMKI 3. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah dua tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
Pasal 22 Tugas dan Wewenang Tugas : 1. Mewujudkan amanah KMKI 2. Mengkoordinasikan dan membangun JMKI wilayah 3. Mensosialisasikan isu-isu kesehatan nasional ke wilayah 4. Mengakomodasikan isu-isu kesehatan daerah untuk diangkat di tingkat nasional. Wewenang : 1. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan JMKI diluar hasil KMKI melalui mekanisme 2. Berhak mengangkat dan memberhentikan staf sesuai dengan kebutuhan Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya. 3. Menjabarkan tugas dan wewenangnya dengan tidak menyimpang dari AD/ART dan amanah KMKI 4. Merekomendasikan calon anggota menjadi anggota JMKI pada praKMKI atau KMKI atau KMKI Luar Biasa. 5. Sekretaris Jenderal berhak memberikan sanksi kepada anggota JMKI yang tidak memenuhi kewajiban anggota
Pasal 23 Pemberhentian Sekretaris Jenderal 1. Sekretaris Jenderal yang berhalangan secara tetap, diberhentikan pada KMKI Luar Biasa 2. Pemberhentian dilakukan apabila : a. Melanggar AD/ART dan amanah KMKI b. Meninggal dunia c. Memenuhi syarat keadaan kehilangan keanggotaan institusinya d. Dianggap mencemarkan nama baik organisasi.
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
BAB VIII MUSYAWARAH WILAYAH Pasal 24 Pengertian Musyawarah wilayah adalah forum anggota tertinggi tingkat wilayah disingkat Muswil.
Pasal 25 Pelaksanaan Muswil dilaksanakan minimal satu kali dalam masa kepengurusan Pasal 26 Tugas dan Wewenang 1. Menetapkan rekomendasi program kerja wilayah kepada koordinator wilayah 2. Menetapkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 3. Memilih dan menetapkan koordinator wilayah JMKI 4. Mengevaluasi Laporan pertanggungjawaban koordinator wilayah JMKI 5. Menetapkan penyelenggaraan Muswil berikutnya. Pasal 27 Peserta Musyawarah Wilayah 1. Peserta Muswil adalah lembaga eksekutif mahasiswa kesehatan di wilayah kerja JMKI wilayah 2.Peserta Muswil : 2.1 Peserta penuh Delegasi anggota JMKI yang berada di wilayah tersebut 2.2 Peserta Peninjau 2.2.1 Pengurus JMKI wilayah 2.2.2 Panitia Pengarah 2.2.3 Calon Anggota 2.2.4 Undangan
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
BAB IX JMKI Wilayah Pasal 28 Pengertian JMKI wilayah adalah gabungan dari anggota JMKI yang berada di wilayah tertentu
BAB X Koordinator Wilayah JMKI Pasal 29 1. Koordinator wilayah JMKI adalah pengurus harian Wilayah tertinggi yang ditetapkan oleh Musyawarah wilayah 2. Koordinator wilayah JMKI bertanggung jawab pada Musyawarah Wilayah 3. Masa jabatan Koordinator wilayah JMKI adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali kepengurusan Pasal 30 Tugas dan Wewenang Tugas : 1. Mewujudkan amanah dari Muswil 2. Koordinator Wilayah JMKI berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal 3. Mengkoordinasikan institusi-institusi kesehatan di wilayah masing-masing 4. Menyikapi isu-isu kesehatan nasional pada tingkat daerah 5. Mengangkat isu-isu kesehatan daerah pada tingkat nasional 6. Melakukan perluasan jaringan pada institusi kesehatan disekitarnya yang belum menjadi anggota JMKI 7. Koordinator Wilayah JMKI memberikan Laporan terhadap penjabaran kebijakan nasional Wewenang : Berhak mengeluarkan kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART, kebijakan nasional dan hasil musyawarah wilayah .
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
BAB XI Komisariat Pasal 31 Pengertian 1. Komisariat adalah unit pelaksana teknis JMKI yang berada ditingkat Institusi Pendidikan kesehatan 2. Pimpinan Komisariat berkoordinasi kepada koordinator wilayah JMKI 3. Masa kepengurusan Komisariat disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Institusi tersebut. 4. Keberadaan Komisariat ditingkatan Institusi Pendidikan Kesehatan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Institusi tersebut.
Pasal 32 Tugas dan Wewenang Tugas : Menjabarkan kebijakan Wilayah dalam bentuk operasional kerja Wewenang : 1. Mengadakan kaderisasi internal komisariat 2. Membuat kebijakan teknis internal komisariat 3. Mengadakan kerjasama antar komisariat XII PERBENDAHARAAN Pasal 33 Perbendaharaan 1. Perbendaharaan JMKI meliputi uang tunai, surat-surat berharga dan barang-barang yang dimiliki secara halal dan sah 2. Besarnya iuran ditetapkan dalam Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia 3. Pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal dan disahkan dalam KMKI / KMKI Luar Biasa
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
BAB XIII LAMBANG DAN BENDERA Pasal 34 Lambang, bendera dan atribut-atribut organisasi diatur dan ditetapkan oleh KMKI
BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 35 Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat disahkan dalam KMKI/KMKI Luar biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari jumlah anggota
BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 36 Usulan pembubaran organisasi diajukan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota JMKI.
BAB XVI ATURAN TAMBAHAN Pasal 37 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur Sekretaris Jenderal dengan ketentuan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVII PENUTUP Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KONGRES MAHASISWA KESEHATAN INDONESIA V
Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia “Peningkatan dan Pemantapan Solidaritas Mahasiswa Kesehatan Indonesia KMKI V Menuju JMKI yang Lebih Baik”
MAKASSAR
Makassar 17 – 22 Juli 2007
